PENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLlK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGEN AI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDA YAAN UNTUK TAHUN 1997 - 1999
PENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGEN AI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDAYAAN UNTUK TAHUN 1997-1999
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selaitjutnya disebut
"Para Pihak "); BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara ke dua negara dan ke dua rakyat;
MERUJUK kepada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerjasama Kebudayaan yang ditanda-tangani di New Delhi pada tanggal 29 Desember 1955;
MEMPERTIMBANGKAN keinginan untuk mengembangkan dan mempercepat hubungan budaya, dan kerjasama antara ke dua negara;
TELAH SETUJU SEBAGAI BERIKUT:
PASAL I RUANG LINGKUP KERJASAMA 1.
Para Pihak akan mendorong penerjemahan sastra-sastra klasik dan modern dari masing-masing Pihak. Kegiatan secara terinci akan dilaksanakan melalui saluran diplomatik.
2.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran seorang ahli wayang kulit. Jangka waktu ia tinggal akan ditentukan melalui konsultasi oleh para Pihak.
3.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran wayang kulit, rekaman audio-visual, foto, slide, musik rekaman dan basil publikasi seni pertunjukan.
2
4.
Para Pihak akan menyelidiki kemungkinan untuk studi perbandingan mengenai pertunjukan dan seni rupa wayang.
5.
Para Pihak akan bekerjasama di bidang kearsipan.
6.
Perpustakaan Nasional Indonesia akan mengadakan pertukaran basil penerbitan perpustakaan secara timbal balik, termasuk pula mikrofilm dengan Perpustakaan Nasional Calcutta.
7.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran personil perpustakaan secara timbal balik untuk peningkatan kegiatan-kegiatan perpustakaan di negara-negara mereka termasuk teknik konservasi mutakhir untuk materi perpustakaan.
8.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran reproduksi karya-karya seni.
9.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran para ahli di bidang arkeologi, museologi, konservasi dan sejarah.
10.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran basil-basil penerbitan di bidang arkeologi.
11.
Para Pihak akan mengadakan pertukarkan buku-buku bibliografi, kopi mikrofis dari para Pihak, kopi reprografik, seperti slide, foto, gambar benda seni, hiasan dinding(murals), lukisan dan sebagainya. Para Pihak akan mengadakan pertukaran dokumentasi arsitektur tradisional/asli, patung dan benda-benda tradisi daerah dan seni suku asli. Dari pihak Pemerintah Republik India, the Indira Gandhi National Center for the Arts (IGNCA) akan menerima bahan dokumentasi kebudayaan bagi sistem Informasi Nasional dan Bank Data di bidang Seni dan Kebudayaan, yang disebut Indira Gandhi Kala Nidhi.
12.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran atau mempermudah perolehan bahan temporer seperti model rumah kampung, tekstil, spesimen, topeng dan wayang (baik wayang maupun marionet/drama) untuk mempelajari koleksi dari institusi. IGNCA di India mengusulkan akan mendirikan Wisma Seni/Galleri untuk masalah ini.
3
13.
IGNCA dan institusi Indonesia akan berpartisipasi dalam seminar dan pameran yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak.
14.
Para Pihak akan
menyelenggarakan pameran dan pertukaran buku di
masing-masing Pihak. 15.
Para Pihak akan menyelenggarakan pekan film/festival dengan menyertakan 2 3 orang delegasi film dari masing-masing Pihak.
16.
Program saat ini tidak menghalangi pelaksanaan program-program lain dari kerjasama di bidang seni, kebudayaan dan pendidikan yang akan diatur melalui saluran diplomatik. Pelaksanaan dari program ini akan dibahas secara berkala oleh para Pihak melalui saluran diplomatik.
PASAL II LAPANGAN KEGIATAN I.
Pemerintah Republik India akan mengirim kepada Pemerintah Republik Indonesia 3 orang delegasi yang terdiri seorang arkeolog, epigraf dan konservator untuk jangka waktu 2 minggu guna mengidentifikasi bidang-bidang khusus dari kegiatan.
2.
Pemerintah Republik India akan menerima peneliti dan pelajar Indonesia untuk mempelajari bahasa dan seni Tamil.
3.
IGNCA dan mitra kerja di Indonesia akan bekerjasama di bidang otomasi perpustakaan dan penerbitan bersama karya-karya di bidang seni dan warisan budaya India dan Asia Tenggara.
4.
Para Pihak akan mencari kemungkinan pelaksanaan program akademik bersama selama 2 -3 bulan di bidang: a.
arkeologi pra sejarah;
b.
studi arkeologi.
4
5.
Para Pihak akan mencari kemungkinan untuk studi banding di bidang pertunjukan dan seni rupa wayang.
6.
Para Pihak akan mendorong partisipasi dalam pameran buku intemasional yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan tujuan komersil.
7.
IGN CA dan institusi Indonesia akan berpartisipasi dalam seminar dan pameran yang dilaksanakan oleh para Pihak.
8.
Para Pihak akan melaksanakan seminar dan lokakarya di bidang sistem kepercayaan, bahasa, sejarah, arkeologi dan lain-lain.
9.
Para Pihak akan menyelenggarakan pekan film/ festival dengan menyertakan 2 3 orang delegasi dari masing-masing Pihak.
PASAL III LAMPIRAN Ketentuan-ketentuan umum dan keuangan yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian integral dari Pengaturan ini.
PASALIV PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan antara para Pihak.
PASAL V PERUBAHAN Pengaturan ini dapat diubah, apabila dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama secara tertulis antara para Pihak.
5
PASALIV MULAI BELAKU DAN PENGHENTIAN 1.
Pengaturan ini akan mulai berlaku pada tanggal ditanda-tanganinya dan berlaku sampai akhir bulan Desember 1999.
2.
Pengakhiran
Pengaturan
ini
tidak
akan
mengurangi
berlangsungnya
program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan menurut Pengaturan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh bulan desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, sesuai dengan
tanggal
(Saka), dalam enam naskah asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Hindi dan Inggris, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas naskah Pengaturan ini, naskah bahasa Inggris yang akan dipergunakan.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDQNESIA
REPUBLIK INDIA
Signed
Signed
Prof, Dr. EDI SEDYAWATI
B. P, S ldiii
Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris. Departemen Kebudayaan. Kementerian Pengembangan Somber Daya Manusia
LAMP/RAN
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN KEUANGAN YANG MELIPUTI PERTUKARAN-PERTUKARAN MENURUTPENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGEN AI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDAYAAN UNTUK TAHUN 1997-1999
PASAL I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 1.
Pertukaran perorangan, pameran dan delegasi: a.
Tiap Pihak akan mengirimkan ke Pihak lain riwayat hidup (termasuk bahasa yang dikuasai) dan usulan rencana perjalanan paling lambat 2 bulan sebelum tanggal yang ditetapkan untuk kunjungan delegasi atau perorangan yang dipilih berdasarkan Pengaturan ini, dan paling lambat 4 bulan sebelum pelaksanaan untuk kepentingan pertunjukan dan pameran;
b.
Pihak penerima akan memberitahukan persetujuan atau sebaliknya atas usulan dimaksud dalam jangka waktu 1 bulan setelah usulan diterima;
c.
Sesudah persetujuan diterima, Pihak pengirim akan memberitahu Pihak penerima, paling lambat 3 minggu sebelumnya, tentang kepastian cara dan waktu kedatangan orang tersebut;
d.
Orang-orang yang diundang harus mengetahui bahasa Pihak penerima atau bahasa Inggris.
2.
Para Pihak memberi kemudahan kepada delegasi dan perorangan yang dikirim dari Pihak lain, untuk mengenal kebudayaan dan kehidupan dari pihak Penyelenggara.
I
2
PASAL II KENTENTUAN-KETENTUAN KEUANGAN
1.
Pertukaran dilaksanakan untuk jangka waktu 6 bulan atau kurang.
2.
Pihak pengirim akan bertanggung-jawab atas biaya perjalanan pergi pulang, kecuali jika disepakati sebaliknya.
3.
Pihak penerima akan menanggung biaya-biaya sebagai berikut: a.
Makanan dan penginapan atau bebas penginapan serta penerimaan tunai untuk membayar biaya makan;
b.
Penerimaan untuk menutupi biaya sewaktu-waktu;
c.
Penerimaan untuk membiayai transpor lokal apabila transpor tidak disediakan;
d. 4.
Transpor dalam negeri.
Pameran. Apabila tidak disetujui sebaliknya, maka: a.
Pihak pengirim akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan transportasi benda pameran ke tempat pertama tujuan dari Pihak penerima;
b.
Pihak penerima akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan transportasi benda pameran ke tempat-tempat lain di dalam wilayah Pihak penerima dan kembali ke ibukota Pihak pengirim;
c.
Pihak pengirim akan menanggung sendiri biaya pemajangan dalam pameran dan penyebar-luasannya, sebagainya;
termasuk persiapan katalog,
brosur dan
3 d.
Pihak pengirim akan menanggung biaya asuransi untuk seluruh jangka waktu pameran di luar negeri. Dalam hal benda-benda pameran Pihak pengirim mengalami kerusakan, maka Pihak penerima wajib mendapatkan segala dokumentasi yang berhubungan dengan kerusakan tersebut agar Pihak pengirim dapat memperoleh ganti rugi dari Perusahaan Asuransi. Biaya yang berkaitan dengan penyiapan dokumen dimaksud dibebankan kepada Pihak penerima;
e.
Pihak penerima diharuskan menunjukkan kesungguhan dalam pameran dimaksud dan memeliharanya serta memenuhi persyaratan, teknik museografi yang diperlukan untuk perlindungan yang memadai atau preservasi benda pameran;
f.
Apabila pameran dikirim ke negara pihak Ketiga, maka seluruh biaya yang berkaitan dengan transportasi tidak boleh melebihi biaya-biaya transportasi ke Pihak Pengirim;
g.
Pihak pengirim akan mengirimkan segala materi/ deskripsi dan data yang berkaitan dengan informasi tentang kebutuhan ruangan untuk pameran, kebutuhan katalog dan sebagainya, 3 bulan sebelum pembukaan pameran, apabila memungkinkan. Materi pameran harus diserahkan ke tempat tujuan paling lambat enam minggu sebelum pembukaan pameran;
h.
Seorang atau lebih seniman, komisioner dan pejabat dapat mendampingi pameran, apabila dianggap perlu oleh Pihak pengirim dan akan diberikan fasilitas oleh Pihak penerima;
i.
Setiap pameran harus dibuatkan suatu perjanjian khusus mengenai peminjaman yang ditanda-tangani oleh Pihak pengirim dan Pihak peminjam.
alt- m«r
selllt'M41 •i•Hi"4 cA' 11W1t' 19 9 7-1999
~
""4'•1
Cf))-
m
TIJY aWr
~
~ ~ Tim
.'lfffif
~ 29
$ l:Pr
1Rffat<,
llOl(l'itf
U{+tfa4
•i'IM ~
llWR". 1fR' 1f'f
anr.T-1A'A 1Mdf4 -
mm' t lft:ir q ff q I Pi
~ ?t"l'[Of ~
if
1f;fq'
aWr q 'r.i '6
tr,
*"
~ ~W ~ug,~~141
19 5 5 er;)- -:;f ~
i101<1J4
it tn+ttu'Rrl e(tet'ffi•
tfl'
lRCm"' •
1flT.I'
\it4)•t ~ q r t
tmf it'
en.TI' Tiil t 1flT.I' 9~ riil 'fi H
iJf.r
~ 31A~CfiH I ft ii '4~
ij
(tztfrlcti
4iiQ,•i ... ~ ~n1+1< ~ tr«ictaH
glmtfw rl cRtr 1 ~l
tA' ictq;ft:t ('1
•
ttf ,
"i"" 1•
~ mt1' ij g ~ .,
t
1
h
91-q"l Pi 31'\\ 311lJOf.rt4
~ q nw ftq;
n
tr
tu 'R <'4 $ ~ ~
d\il Pi~+ 111 aofl' ~ ntr ~
- 2 -
2•
crRY
q ewq;1<
lflm" .. ~
w
~ antnfr q (I iittf
3•
crr.iY
qq;i(
ir
nl1'
M "t
crr.iY
amrA-RA ~ 1
g
lfU'fti( ~ ~ •
vcmr
~
~ "" q •f'll
&it4iftstY, (fiitsY, ~-\\•isl
4•
$("
CJ
ft•1it•W'
'J(Jlili::tl' iJT amrA-1J11'A ~.
•
cw;malY
4,f:tettlfl
$ (jft:tlrii'fl !I~ ~
~ (ft1" 1ffil ft fll cil11
6.
cusPt~lt41 C1iT
~1'¢)tt
'!'i"Cfiif14,
3ff
1•
crr.iY
(I tie)tt
q HW ftq; 3fl'CrA-1'Tr.r
\t'\'1'4'1ftt4
cttftctifrll $
ll1lT ifli"~
truq;1< \M4'ifitt
cA ijlii\ll
t
'qi1"
"cm· C¥r
amrR-1'Tr.r ~ t
tt•41l•Y
• ~ • ~
amrr;f-1'Tr.f ~ I
lflHettH '!
N it M
'Ji4iHi.u' ~
~ ~ :tcfl:triii
\MCf'lftltl Cflld°Cfi~ncfl'
q HW ftq; 31M'f 1IT \Mctilfi tt 41 fltc,Y
crr.iY
mTff
3tNTf 1IT
Ciltrr1
lrint' attf.r-~lR TifY it
9•
t
aftr
Cfriitij
$
- 3 -
c:t.:rY
~- ~
lfltcttl<
ftcfh11 ~4 g f\14)' awlftt
~ -\(0(1•1'.
lh1
~ n sY.
~ ~. ~. •
&,.cu fiHtl',
q 11 t1 itMr
2'ikjtf'dl lf ~ ~ 1"'" •
~ nm
t lw 1\:t;"i'\',
ctiH 11'ra4"
~ 3mrR'-111'A Cf>"ltr1
m. q-
gf<:tttY,
-M
,qaq;1<
"191Jtin')4 ~an' llT
u1" J.'r en atr
"ltr 1 1fmf 1101 dJtt ~ ~ ~
~
'1IM
12.
~
aftt" 1't
ifcJ t
~
'™••<
~.
3ntTPfr
CJITT ~ ~ ClRT
~.
~-mrr ~
ij I ii·~Qf
'fftT
atl'<m{-1J1f'A Cf>"ltr ~
t 1'
~illt1Y 1'T ~1tt1l 4~i4fQ, ~
11t •
1't
.
(I 6¢."\ti
~
C1tA
t;:r aflt-
a:ft'r tftctfa
~
Vftff ~I
1ffclY t
* \ri'Mtft' llJlm
~il'
~.tu:4;iq; at:t1<1~11
1 3, •
aWr.
~ ft((Cjfaef' tilillt~I
1hm".m' t
affi" ir
t;:r I anT •~ ·~ .1ft- "ir • I ~ u'~f14 ...
t1 "1't1 CfinT ...
~ gu11~1
m
a11ctt1t1 q1scl)·,
~ t1J11T 'Ml Wi
3Min
-ra
~~JI t 01
~
~ g,Mtct t1
I ug,2'\~i
TIU" an<e)~a
M
~ ~ ~yq.,.,a·
am- g 4'lt.14Y it mtr
~1
'M cmet11<
~
tru•t< t t..- it
g <1~ft.:t4)· CJT .s114'Jt:t
.aft'f \{'(fct>Y
1'I' ~ -111'A
cRlr 'I
- - 4 ·15.
1ft;tY lllt+n ~ """"
t
~ ~1 cc tfsm' ~ mv-1'Pl'
~ ti4111Y/Jrti:4\· ~ at1t11Jt:t ~I
16 •
c:eJq191 cttttffq tM .. ft:4Cfi ~ $ 11)Ufi4 ~ :s114'TJtri ~, ~
t n1' if
('ltllHll
1f\";IY
Tif q;11.f+q
ijgq\af
ltttft
~ 41Qfjtif)9
t
tflctfri ift'r
4tttfP4tM llT~ ';rtY
ll"l1410' 1TQ' 0'11 .. flcctt ~ ~ lfltllit ~ ~-mrtf "tT
t
Cfilt1f;:q4:j ~ tiiilCU
cfl' JU q •flt
•i1'4 2
•14w1q ' h l•
1n«f 41vi(l$£1 ~ ~ tvs,~~141 4IUl(i;tf ~ ~ ~ 4144cl.IQ $'
2•
mm
41Uftl¥ll ~ ~ ~ 1fl"'IT
tvs,~'mtttf
3•
1'crn" TIM
mt44Hfm' a:tl"f otll(Glfl('ll~ <1
ce,u cmr
t
4•
itfl'
~ CfiT VffT
I•,1
g 1~ f\•uu fti•
\WI
1t:fq-
•11 tti1 :
'!" rl ('ct ,
t
at'tIRA
t
~
iltf @4141(1 cRift1
g 'raw 1;ft \tH+IH4
~ ~i
t . . -gq;1~1~ t
tU'flf4
mt- 1us' !t, ~1
~
alff CJ18ur
cr);R' q uq;n 2 - 3 1"T
a1"f
$ ~
alff
ti(+flacti
it tii4'•1- ~I
t.u:.t'm 'RI H nY if . -
~
•• lf+q
- 5 s.
am-
cft;ft' qaCfi1< ~ ~
CJ
uf.,.q;1fl
<JM411h·itCii a=rtmr.r
ctl'
lhnif;rr Clif ira1' H•ti ci~l I
6.
cft;ft' q11ift< w ~
8•
• TII' it
C4t'fb1~• 3Wtm" 1IT ~•tilf"ln
Cfiid!tiit=titi a114'~ff
ctr.n'
3fatfc(1t1
~ 1')- cftffilfi ft ~I
ctR)' Tiiif I< ~ 1'T?ff , 1'11TT , •
9•
iJm' if
¢
t fa i Ht ,
\tlfkCI ,
311tcr
1IT
tl'iti ..It
tRtf 1
11a•1< ~ ll"llCfil<
t
2- J
ftR:ir
~1 -c 4s clY
$ llN -"«N M'
t1Q11$~ att4'~tt ~I
......
Tif
~ CliT
'tir ir R
'41t.fila
~ t.t4iFI ~
••ttfPCl
f.r1 q c 1411 TI;fY "q'19ctll if % ~ q ti q,f "114.411 I
1IT1ra
~ ii Ht T4"1<1
t
m lfrff 1W4 q
if
~
1ft
mg1cfq:of
- 6 -
•i•4
5
"'9lii"i Tif
~ ~
ttiHtH• it, ~ ~11«4Cfl 1'1mT \ilT01'
if q l
'tit qfi:t
t
tft1)t1 '1 -
\ifT llilinT
t, cfRY
lllt4ra' mr
TI
•i•4 6 tt11•lll w W111 A alt- 1'W t1111t\a ~ tctHftftl Tir lff n:a1Ql" ~
t·
1999
$ tff
q fwh1111
t 1tO' -ir.r
atJt IUttvl 1l1T, · 1 918
t
Tir t'liHlld
t
1ffO it~
g11t1'iba• i-1
t mix TPrr
t
8ff I $
if
Tir oqm~
t
aft'r
f
f;tcf~-=c
f;t gq I fl& i'1 -
if
~
1fl11,
mft
t 1'f1ffi it,
1f10
~
TPIT I
1111t.l\e11t , lf'llff 'qif
'Rt:fan,
mr,
1111flf\'lllt
-
nm
~ ~ ~ ¥1lftq
lff ~ 'J tatH V1f1(f ~
ft
~
M1
nq; ~
Tif tiqJHt ~ t11t1't\ri
2•
ctr
4'fla "'"···
1J1IR9
t41'1 llf.;A'
- 7 -
........
• ltff 1'1ll -. "lA' ul\itfa• anrr-Jirr-1 •14911 $1Ntr.
1991-1 9 9 9
e11'1\ll • 3ltft:r aocrA-1AA
1•
oq'Mfql,
~8
~
w1'?ft" lR!t" -
g4tfR4f aftt- ftiElfiffl
tff ~-1AA
-q-a+1t ~ "q 11H1 $ at=rira
~ ~ g m1'P4a ~
ir
i4tt ft1 a ~' i
cft
Cf'f-if-cpr
1f1T ~
t
3ftr g uf:t•tfl
~' '
am-
~ -'?fffi
1lITT:ft ~ lITTft fIT11'TatY 1riTff I a:ITT- gmite. a ~
g
~
if n- ir-cr;ir
'il1'f 1IT1'
l[lf
•149q ~ "q"ijefji( Cltl" ~'
ltl
(41f1(14flf qijq;i( ~ ~
~
@ft1ftt
~
1l'IT ~ anro
t
~ ~
~ ~
t w
m,
1flT
t tfrc:rr 'lt'<'tlq
- 8 -
1TI
~iaU4 .. 1JTtn ~
t 'tfNHt,
t
1Jf
·31'f11'1r.r
~
Cf>lf-~ -'CJ'lf ~
2.
$ ~
¢
1Frr
'41 Y's q
~
qijq;i(
"1141<
lfil
~
tw
~
Tm ~ "'1"l' ~1sc rlsclY
tf\Clfrl
~ t1T
w=
2.
~
m
-am:n- 'tfll+n,
q"ijlfil(
Cfi)-
*
\lfl .. Cftitl
Tiftm
~ ~tw1 vcrR
m
tRtr1
2
1-nft4 ""'" .. ~ % ~ ~-vcrR= ~ ~ ~ 3Rm ijgqfa -...
• 'lITTfT ~ ~ ~ '5<"rt(Cilql
•I
tqltl rliftrlf
1fTlTT mAr ~ 1'I" ln';f
lf ~
er ott'ftt:t
•1•• 1.
lfu•r< ifl'
ta11•1ntflrtf
~\lf≪c
~ '(fRT
1rf .aTI1nf n if 't1rr,
«G"t 11
~. 1iff?ltt oU~ttY
'Tl
nflt
~ CfmT VUCfii( ~/ott'MtlY $
Ti n,
aA-~
-M-1
~ 04 q(Ollf 3M?JrT 31Am ~
t.f: ~
ifT1.f'R(
"'11' ~
t
~
q'-q;)- ~~.~~'«OT,
11'1
m1 ..."14 qf{qg;c ~ ~ vcrR ';fl'Y
cfl'
~
t
I
m
t
~ qmr' ~ '$)1 lfTR
\lf6itn
- 9 -
IB
I I8
!f n,
~ ~
egqfo
~
~ lf1'fIT
1fl1Cf)i(
t4 i •i flCf)fl f ~
•
if
qf(qg:ff
{faf~Hf
t4 i •i t'1C6fl f q 8Cfiit
IDfT
Tif
~
W
it r.rt VlTll' 1'frrolf
Hiilrl)' ~ ~ •
mft
n
attf.r
nT
lfltCf>f{
,
t
tflof
'cA
U\lltll~~I CTifi ~ ~ ~
3r.:lr
1J1J'm'
llffi 'ffCJ
'MflY
1fT
TI1if
~ q ftan1 Pi 4if~fl'
ir
mmr~m-1
III
8
~ en'ffT Qq>I( ~
1118
lriTff
CJ
~ "Ir
attf.r
~ ~ qa•1t g<11M'i ~
Gftirr
1{ift-1"fY,
3flt "A4r
~q;1al)'
1J11Tf \{Y4~ t'1
TII' t irrTI""l°R
~ m1l'ff crT-t . , @
~
w
~
d
m
I
~ ~ ~
qijCf)i( ~
m
t
~
TI1if ~ M'
atn if ~ ~ t, m (41•1n+ar tra•1t ~ u 41f4('q t ,. ~ atn ii ff if~n mfr g~HCH 1JTtn ~ ~, ~ crmr TIICf>lt 1frin" ~ t a 'M qJa 1J1tfl' CR" lit 1 '3 q a*' , ~,.. ~ vrftfl' t "'1fl\ra m"1fa' '4 Iii flCf>H f lfllCf>lt Tm Cl'R ~ ~
I/ 8
ECti•iHCtsttf lf84it CltT 4 i'f4<"CI
tel; 1" ·g Ci~f;?1
~ WR
,q4fG:t muur;g~
1
d, 11 t B
t w nm 1J1J'm' t
T1 ~ ~ ~
• ft:rq
al1Cl14•
d~ifrltt ~1cftt1 t1•~••Y 'lfiT ~iq 1H--. ~
~ g cc ~f'11
;:m- 1lr it
~ ~
t,
~ ~ q11ctt1< ~ ~ qftqt-=f.
~
if ij1Jf.a<1
Titfrt
$
m q ftq s :t
if ff iSfl\ra
~ CJf41~10 ~
if
ill1ra
~
-
II I I I
10 -
~ Cfffif lf'ij "", 'llt4" ~ TI' ~
~
'1rf
-
"A'i;ft
aWr
t
CJ
nf91"j
t
\J <(.'U G..
t ffA
·~ alR*lct> ~ ~ aifCINCfi ft_liHfl/~q(GI
~-tnl,
gen(.,.".) $ '3\~lc ..
m
~ @fill:ifl ~ $ ~ ~ ~I
°" CJ1f ir
~
w:
'14"11$
1[lf VTif
m
~
~~~~"' 1/1111
~ ~
cmr
~ Cfi~tlC!fil<,
q c:t•t< TilT 31A*44 lf1l11T ~,
~
aftl" ~"'q;1fl ~ ~
g c:
,r.rt
t alW Tif
if w
~
t'cU4h14flf
q Q4R TIO' lCI 1.-.~14 31R'f-~ 1J1rT;r ~ Gt 1l;f 'II I
I .x I
~
CJ
ciicf.r1 VII N>rtf
~ Cfi't1"(" Tilr
$?JtT
aWr ~
"rr.ft
~I~ Q I
cmr 1f'C141 < TIV
I talC1.'Rfi W
~
Q
ARRANGEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REGARDING CULTURAL EXCHANGE PROGRAM FOR THE YEARS 1997 - 1999
ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REGARDING CULTURAL EXCHANGE PROGRAM FOR THE YEARS 1997 - 1999
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as "the Parties");
DESIRING to strengthen their existing friendly relations and close cooperation between the two countries and their peoples;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cultural Cooperation signed in New Delhi on 29 December 1955;
CONSIDERING the need to develop and foster the cultural relations, as well as the cooperation between the two countries;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article I SCOPE OF COOPERATION 1.
The Parties shall encourage the translation of classical and modem literatures of each Party. Details shall be worked out mutually through diplomatic channe1s.
2.
The Parties shall exchange one shadow puppet expert. Duration of stay shall be decided in mutual consultations.
3.
The Parties shall facilitate exchange of shadow puppets, audio-video recording, photographs, slides, recorded music and publications on performing arts.
2
4.
The Parties shall explore the possibility of comparative study of wayang visual and performing arts.
5.
The Parties shall cooperate in the field of archives.
6.
The National Library of Indonesia shall exchange publications on mutual exchange, including microfilms with the National Library of Calcutta.
7.
The Parties shall exchange library personnel on reciprocal basis to promote library activities in their respective countries including latest techniques of conservation of library materials.
8.
The Parties shall exchange reproduction of arts.
9.
The Parties shall exchange experts in the fields of archaeology, museology, conservation and history.
10.
The Parties shall exchange publications in the field of archaeology.
11.
The Parties shall exchange bibliographies books, microfiche copies of the Parties; reprographic copies, e.g., slides, photographs, drawings of art objects, murals painting, etc. The Parties shall exchange similar documentations on indigenous architecture, sculpture, and materials on folk and tribal arts. From the Government of the Republic of India's side, the Indira Gandhi National Center for the Arts (IGNCA) shall receive the cultural material and documentation for its National information system and Data Bank on Art and Culture, called Indira Gandhi Kala Nidhi.
12.
The Parties shall exchange or facilitate the acquisition of temporary materials such as house models of villages, textiles, specimens, masks and puppets (both shadow and marionette) for study collections of institutions. IGNCA in India proposes to set up Asian Galleries on these subjects.
13.
IGNCA and Indonesian institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.
3 14.
The Parties shall organize exhibitions and exchange of books in each Party.
15.
The Parties shall organize film weeks/festival along with two-three film delegates from each Party.
16.
The present program does not preclude the carrying out of any other programs of cooperation in the field of art, culture and education arranged through diplomatic channels. The implementation of this programs shall be reviewed periodically by the two Parties through diplomatic channels.
Article II AREAS OF ACTIVITY 1.
The Government of the Republic of India shall send to the Government of the Republic of Indonesia 3 (three) member delegations, consisting
of an
archaeologist, epigraphist and conservators for a period of two weeks to identify specific areas of Activity. 2.
The Government of the Republic of India shall receive the Indonesian researchers and lecturers for studying of Tamil language and literature.
3.
IGNCA and the Indonesian counterpart shall collaborate in the areas of library automation and joint publication of works on the arts and cultural heritage of India and South East Asia.
4.
5.
The Parties shalJ explore the possibility of joint academic program for 2 -3 months in the fields of: a.
Prehistoric archaeology;
b.
Archaeological study.
The Parties shall explore the possibility of comparative study of Wayang visual and performing art.
4
6.
The Parties shall encourage participation in international book fairs held in each Party on commercial basis.
7.
IGNCA and Indonesian institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.
8.
The Parties shall arrange seminars and workshops on belief system, language, history, archaeology, etc.
9.
The Parties shall organize film weeks/festival along with 2 - 3 delegates from each Party.
Article III ANNEX URE The general and financial provisions set out in the Annexure shall form an integral part of this Arrangement.
Article IV SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiation between the Parties.
Article V AMENDMENT This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties.
5 Article VI ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION l.
The Arrangement shall enter into force on the date of its signing and be valid up to the end of December 1999.
2.
The termination of this Arrangement shall not prejudice to the completion of any on-going programs and projects under this Arrangement.
DONE at Jakarta on the twentieth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety six corresponding to the
day of
(Saka), in six originals, two each in Indonesian, Hindi and English Languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Prof. l>r. EDI SEDYAWATI Director-General for Culture, Department of Education and Culture
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
Signed
B. P, SINGH Secretary, Department of Culture, Ministry of Human Resource Development
ANNEXURE
GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS COVERING THE EXCHANGES UNDER THE ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REGARDING CULTURAL EXCHANGE PROGRAM FOR THE YEARS 1997 - 1999
Article I GENERAL PROVISIONS 1.
Exchange of individuals, exhibitions and delegations: a.
Each Party shall send to the other Party the bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least 2 months in advance of the expected date of a visit of the delegation or individuals selected under this Arrangement and at least 4 months in advance in the case of performing delegations and exhibition;
b.
The receiving Party shall intimate the acceptance or otherwise of the proposal within 1 month after the receipt;
c.
After the approval has been received, the sending Party shall inform the receiving Party, at least 3 weeks in advance, of the exact mode and time arrival of the person/persons;
d.
Persons, invited, shall know either the language of the receiving Party, or English.
2.
The Parties shall extend facilities to the delegations and individuals sent from the other Party to get acquainted with the culture and life of the host Party.
-
2 Article II FINANCIAL PROVISIONS 1.
Exchange for six months or less.
2.
The sending Party shall be responsible for the travel expenses both ways, unless otherwise agreed.
3.
The receiving Party shall bear expenses of the following: a.
Board and lodging or free lodging and cash allowance to cover expenses for board;
4.
b.
An allowance to cover incidental expenses;
c.
An allowance to cover local transport if no conveyance is provided;
d.
Internal travel.
Exhibitions. If not agreed otherwise:
a.
The sending Party shall cover the costs connected with transportation of the exhibits to the first place of their destination in the receiving Party;
b.
The receiving Party shall cover the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory and back to the capital of the sending Party;
c.
The sending Party shall ensure at its own expenses the installation of the exhibition and its propagation, including the preparation of catalogues, brochures, etc;
3
d.
The sending Party shall cover the costs of insurance for the entire period, the exhibition is out of its country. In case the sending Party suffers any damage to the exhibits, the receiving Party is obliged to get all the documentation relating to the damages to enable the sending Party to obtain the compensation from the Insurance Company. The costs connected with the acquisition of the said documentation are to be covered by the receiving Party;
e.
The receiving Party is obliged to show proper interest in the exhibition and to take care of it and complies with the conditions, museographic techniques necessary for adequate protection/preservation of the exhibits;
f.
If the exhibition is sent to third Party, the costs connected with the
transportation are not to exceed the expected expenses for its transportation to the sending Party; g.
The sending Parties shall send all the necessary materials/description and data concerning the space needed for the exhibition information for compiling the catalogues, etc. 3 months prior to the opening of the exhibition, if possible. The exhibits are to be delivered to their place of a destination at least six weeks prior to the opening of the exhibition;
h.
One or more artist, commissioner and official may accompany an exhibition, if considered necessary by the sending Party and shall be provided local hospitality by the receiving Party;
i.
Every exhibition shall be covered by a special loan agreement signed by both borrowing and sending Party.
