RINGKASAN RENJA TAHUN 2016 I. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja
(Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan akhir RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang
disusun
melalui
metode
partisipatif
oleh
para
pelaku
pembangunan dalam membahas rencana strategis dan prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang, yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down, dan pendekatan partisipatif
dan bottom-up,
sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan masukan dari berbagai kalangan yang terkait, utamanya
dari semua unsur internal,
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
II. MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang dimaksudkan
sebagai
acuan
penyelenggaraan
pembangunan
bagi
Inspektorat Kota Tangerang dalam memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur,
bertujuan memberikan arah dan pedoman
implementasi kebijakan dan program pengawasan tahun anggaran 2016, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang, serta penanganan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
pengamanan kebijakan Kepala Daerah,
isu aktual
(current issue) yang mendesak untuk segera ditangani.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
Penetapan Rancangan Akhir Renja Inspektorat berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2015.
III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam
melaksanakan program
dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/kota,
yang
meliputi
34
urusan
pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
IV. KEBIJAKAN Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD 2016 yaitu : 1) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan evaluasi di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; 2) Melaksanakan pengawasan dan penanganan kasus-kasus KKN dengan memperhatikan skala prioritas;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3) Optimalisasi pemantauan dan memacu percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat maupun hasil pengawasan aparat pengawasan Eksternal;
4) Optimalisasi aktivitas koordinasi untuk kegiatan pengawasan dengan unit kerja dan Instansi terkait; 5) Perencanaan
kegiatan
pengawasan
yang
baik
dan
ketaatan
implementasinya;
6) Peningkatan profesionalisme, kualitas mental dan kompetensi teknis SDM;
7) Pengembangan
sistem
informasi
manajemen
pengawasan
dan
meningkatkan sarana pendukung;
8) Perencanaan yang baik dalam penyediaan sumber daya dan optimalisasi pendayagunaannya.
Dari serangkaian nama-nama kegiatan seperti terurai di atas, salah satu kegiatan yang dominan dalam pencapaian sasaran strategis dan yang paling mencerminkan tupoksi dari Inspektorat adalah :
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan rencana jumlah aktivitas/kegiatan sebanyak 192 (Seratus sembilan puluh dua)
aktivitas/kegiatan,
dengan
anggaran
indikatif
sebesar
Rp5.688.955.800,00. Dari jumlah aktivitas tersebut direncanakan akan diterbitkan 192 (Seratus sembilan puluh dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dengan rencana jumlah aktivitas/kegiatan sebanyak 8 (delapan) aktivitas/kegiatan, anggaran indikatif
sebesar
Rp39.545.000,00.
Dari
jumlah
aktivitas
tersebut
direncanakan akan diterbitkan 8 (delapan ) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rencana jadual pelaksanaan aktivitas pemeriksaan secara rinci selanjutnya disusun/dituangkan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tahunan (PKPT) tahun 2016.
Sementara itu untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan PKPT dan tercapainya target kinerja pengawasan dan optimalisasi hasil pemeriksaan, maka secara teknis operasional ditetapkan suatu Kebijakan Pengawasan Inspektorat Kota Tangerang TA 2016, secara garis besar kebijakan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan TA 2016 dilakukan dengan mengacu kepada PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota PKPT
hanya
dapat
dilakukan
apabila
Tangerang. Perubahan
memenuhi
syarat-syarat
di
Pengelolaan
sebagaimana diatur dalam Keputusan tersebut; 2. Pengendalian
Internal
oleh
Inspektorat
bidang
Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Tata/Prosedur Kerja lebih diefektifkan;
3. Hubungan kerja dengan atasan dan bawahan serta dengan sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang lebih diefektivkan; 4. Hubungan
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
aparat
pemeriksa/pengawasan lainnya seperti BPK-RI, BPKP, Itjen Departemen dan Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya lebih diefektifkan; 5. Periode dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dengan rencana pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti : Inspektorat
Provinsi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen,BPKP serta aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK-RI); 6. Penyusunan Surat Tugas dilakukan dengan memperhatikan tingkat penyelesaian pada penugasan periode sebelumnya, yakni Surat Tugas berikutnya hanya dapat diterbitkan, apabila Konsep LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan/Penugasan) untuk penugasan yang lalu yang belum disampaikan ke Koordinator/Pembantu Penanggung Jawab, hanya tersisa untuk satu penugasan pada setiap Ketua Tim Pemeriksaan;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
7. LHP dilengkapi dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi
serta
SP
(Surat
Penegasan)
tindak
lanjut
yang
ditandatangani oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk; 8. Temuan dalam LHP disamping dilengkapi dengan kode temuan, kode penyebab dan kode rekomendasi, juga dilengkapi/dimuat Tanggapan Pejabat Objek Pemeriksaan/pengawasan;
9. Penyampaian Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan (DTP) kepada Pejabat obyek pemeriksaan/pengawasan (obrik) agar dilengkapi dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan
Pengawas
Pemeriksaan dan hasil pembahasan DTP dengan obrik dibuatkan Berita Acara/Bukti Pembahasan;
10. Pembahasan DTP dengan SKPD tertentu dengan melihat skala dan permasalahan
yang
dijumpai
apabila
dipandang
perlu
akan
mengikutsertakan Pembantu Penanggung Jawab dan/atau Penanggung Jawab, kecuali ditentukan lain oleh Inspektur; 11. Setiap
Inspektur
Pembantu
harus
mampu
menyusun/menciptakan
produk/laporan unggulan yang akan diekspose di hadapan Walikota, sesuai dengan bidang tugasnya. V. TUJUAN DAN SASARAN
Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada penentuan program yang lebih lanjut. Sasaran ini merupakan dasar-
dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tangerang serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah yang sifatnya menyeluruh.
VI. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan yang yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Renja Inspektorat Kota Tangerang tahun 2016, selanjutnya dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program, terdiri dari :
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program kerjasama Informasi dan media massa 8. Program
peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
10.Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
VII. KEGIATAN
Berdasarkan kebijakan dan program selanjutnya diimplementasikan ke dalam
yang telah ditetapkan, bentuk
kegiatan
yang
disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi jumlah anggaran.
VIII. PENUTUP
Sebagai penutup Renja Inspektorat Kota Tangerang dapat disimpulkan bahwa
secara
umum
dari
9
program
dan
40
kegiatan
yang
akan
diimplementasikan, adalah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis seperti yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD 2016. Penyusunan Rancangan Akhir Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang baku dalam penyusunan
rencana
anggaran
kegiatan
tahun
2016
dan
sebagai
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
sarana/dokumen akuntabilitas dalam kesatuan rangkaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang.
