RINGKASAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG PERIODE TAHUN 2014-2018
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode perundang-undangan
2014 - 2019 merupakan amanat yang
diantaranya
adalah
Peraturan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan teknis PP nomor 8 tahun 2008. Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kota Tangerang
Tahun
2014-2018,
sehingga
Renstra
menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikann dan Kebudayaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13) serta Keputusan Walikota Kota Tangerang Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang secara umum bahwa Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari : 1. Perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan
urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan; 2. Pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;.
4. Penyelenggaraan
kegiatan
pemanfaatan
serta
pengembangan potensi nilai-nilai Kebudayaan, tradisi, kesenian, dan benda-benda bersejarah di Daerah; 5. Penyelenggaraan
upaya-upaya
pelestarian
nilai-nilai
Kebudayaan, tradisi, kesenian, dan benda-benda bersejarah di Daerah; 6. Penyelenggaraan
serta
upaya-upaya
pengawasan,
dan
pengendalian
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
pengembangan,
pengelolaan
penggunaan
prasarana
dan
sarana
kesenian
milik
pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perfilman; 8. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; 9. Pengelolaan UPT; dan
10.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi
3
Sub
Bagian
(Umum
dan
Kepegawaian,
Keuangan dan Perencanaan) dan 5 Bidang yang terdiri dari : 1). Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 2). Bidang Pendidikan Dasar, 3). Bidang Pendidikan Menengah, 4). Bidang Bina Program dan 5). Bidang Kebudayaan, masing-masing Bidang membawahi 3 Seksi, kecuali Bidang Bina Program dan Bidang Kebudayaan masing-masing membawahi 2-Seksi. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 5.833-orang yang terdiri Tenaga Struktural 281Orang, Tenaga Fungsional Pengawas dan Guru 5.552-Orang dengan wilayah cakupan Pendidikan Non Formal sebanyak
679-Lembaga dan Pendidikan Non Formal sebanyak 1.787sekolah. Rumusan permasalahn Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat dan SMA sederajat masih kurang dari 100%, Kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang (SD,SMP dan SMA) masih rendah, Angka Putus Sekolah untuk jenjang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
SD, SMP dan SMA masih kurang dari 1% (Target Nasional). Tingkat ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi
guru
untuk
mendukung
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM) perlu ditingkatkan. Berdasarkan pembobotan terhadap
rumusan
masalah
maka
isu
strategis
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dapat dirumuskan sbb : 1. Layanan Pendidikan berkualitas belum optimal; 2. Tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal;
3. Kualitas dan kompetensi lulusan belum optimal; 4. Kerjasama kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri belum Optimal;
5. Pelestarian
dan
pengembangan
Budaya
Lokal
belum
optimal;
6. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan belum optimal. Visi
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
adalah
“Terwujudnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mapan, terkelola, professional dan mampu menjalin kemitraan menuju
dalam
memberikan
masyarakat
yang
layanan
berakhlakul
sedangkan misi yang ditetapkan adalah sbb :
pendidikan karimah”
1. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan; 2. Meningkatkan
kompetensi
pendidik
dan
tenaga
kependidikan; 3. Meningkatkan Kualitas dan kompetensi lulusan; 4. Meningkatkan Kerjasama kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri; 5. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
6. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang layak dan memadai.
Tujuan Misi Renstra: 1. Memantapkan keuangan
system
dan
asset
manajemen
daerah
secara
dan
administrasi
transparan
dan
akuntabel;
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, bermoral, Inovatif dan Profesional;
3. Mewujudkan
pemenuhan peralatan dan perlengkapan
keadministrasian perkantoran;
4. Mewujudkan
pemantapan
dan
pengembangan
Sistem
pengembangan
sistem
Informasi dan Komunikasi Daerah;
5. Mewujudkan perencanaan
Pemantapan
dan
penganggaran,pengendalian
dan
evaluasi
pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif serta berbasis data/informasi;
6. Mewujudkan
pemantapan
dan
pengembangan
Sistem
Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan Berbasis Kompetensi,serta berorientasi pada kebutuhan kerja; 7. Meningkatkan kompetensi SDM Pendidik dan Kependidikan;
Tenaga
8. Memantapkan kualitas dan kompetensi siswa pada semua jalur pendidikan Formal dan Non Formal; 9. Mewujudkan Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/Dunia Industri; 10. Mewujudkan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dan
kelengkapan
sarana
prasarana
kependidikan,
kebudayaan dan kepustakaan yang layak dan memadai; pengembangan dan pemenuhan kebutuhan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
11. Mewujudkan
dan kelengkapan sarana
dan prasarana perkantoran
pemerintah daerah yang layak dan memadai;
12. Menjaga
dan melestarikan warisan budaya lokal serta
meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah.
Sasaran Misi Renstra: 1. Tersedianya
berbagai
jenis
pelaporan
capaian
kinerja
pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD;
2. Tersedianya
aparatur
SKPD
yang
memiliki
kapasitas,
kompetensi, dan profesionalitas;
3. Tersedianya prasarana
pelayanan
teknis
terhadap
dan
pemenuhan
keadministrasian
sarana-
perkantoran
(peralatan dan perleng-kapan kerja/kantor);
4. Terwujudnya Kerjasama Advetorial dengan media massa lokal,regional dan nasional;
5. Tersedianya
Dokumen
Perencanaan-Penganggaran,
Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun
secara
teknokratis
(integratif,
komprehensif,
holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif; 6. Terwujudnya layanan Pendidikan yang lengkap,berkualitas dan terjangkau;
7. Terwujudnya
peningkatan
Kompetensi
Pendidikan
dan
Kompetensi
Pendidikan
dan
Tenaga Kependidikan PAUD; 8. Terwujudnya
peningkatan
Tenaga Kependidikan Non Formal; 9. Terselenggaranya Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Formal; 10. Terselenggaranya Peningkatan kompetensi Siswa; Kerjasama
Kemitraan
dengan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
11. Menjalin
Dunia
Usaha/Dunia Industri;
12. Terwujudnya pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana prasarana kependidikan yang layak dan memadai;
13. Terwujudnya pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dan
kelengkapan
sarana
prasarana
Kesenian
dan
Kebudayaan yang layak dan memadai;
14. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah yang layak dan memadai;
15. Terwujudnya
pemantapan
dan
apresiasi
masyarakat
terhadap kesenian dan kebudayaan daerah.
16. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; 17. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
18. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 19. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
20. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
21. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
22. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
23. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; 24. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
25. Di
setiap
Kabupaten/
Kota
semua
kepala
SD/MI
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 26. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 27. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;
28. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan
untuk
membantu
satuan
pendidikan
dalam
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
29. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
30. Setiap
SD/MI
menyediakan
buku
teks
yang
sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
31. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 32. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
33. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 34. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
tugas tambahan;
35. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a. b. c. d.
Kelas Kelas Kelas Kelas
I - II : 18 jam per minggu III : 24 jam per minggu IV – VI : 27 jam per minggu VII – IX : 27 jam per minggu
36. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku; 37. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; 38. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 39. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 40. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 41. Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester; 42. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Strategi dan Kebijakan Renstra: 1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD; 2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas aparatur SKPD melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis/operasional dan fungsional; 3. Menyediakan pemenuhan barang pendukung administrasi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
perkantoran;
4. Menyediakan jasa pendukung administrasi perkantoran; 5. Membangun Kerjasama Advetorial dengan media massa lokal,regional dan nasional;
6. Membangun dan mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data informasi;
7. Membangun
dan
mengembangkan
sistem
sistem
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah;
8. Membangun
kelengkapan
dan
mengembangkan
data/informasi
ketersediaan
perencanaan
dan
pembangunan
daerah;
9. Menurunkan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; 10. Menurunkan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; 11. Menurunkan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; 12. Meningkatkan
Angka
Melanjutkan
(AM)
SD/MI
ke
SMP/MTs
ke
SMP/MTs; 13. Meningkatkan
Angka
Melanjutkan
(AM)
SMA/SMK/MA; 14. Mempertahankan Angka Kelulusan (AL) SD/MI; 15. Mempertahankan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; 16. Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK;
17. Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa tidak mampu jenjang SD/MI dan SMP/MTs; 18. Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa tidak mampu jenjang SMA/SMK/MA; 19. Meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia >15 - 24 Tahun; 20. Menyelenggarakan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tenaga Kependidikan;
21. Menyelenggarakan berbagai pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi pendidik non formal;
22. Menyelenggarakan berbagai pelatihan kompetensi untuk meningkatkan
kompetensi
pendidik
dan
tenaga
kependidikan formal;
23. Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi siswa SD/MI, SMP/MTs;
24. Mengadakan
berbagai
Kegiatan
yang
bertujuan
meningkatkan Kreativitas dan kompetensi siswa jenjang SMA/SMK/MA;
25. Mempertahankan Angka Kelulusan (AL) SD/MI; 26. Mempertahankan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; 27. Meningkatkan
Angka
Melanjutkan
(AM)
SD/MI
ke
SMP/MTs
ke
SMP/MTs;
28. Meningkatkan
Angka
Melanjutkan
(AM)
SMA/SMK/MA; 29. Menyelenggarakan Kegiatan Pameran Pendidikan untuk memfasilitasi Dunia Usaha/Dunia Industri
menampilkan
kreativitas siswa SMK hasil praktek kerja industri/magang siswa dan guru; 30. Meningkatkan , mengembangkan cagar budaya yang dimiliki Kota Tangerang;
31. Menyediakan satu tempat yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat,
untuk
menggelar
seni
dan
memamerkan/memasarkan karya seni; 32. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi jumlah group kesenian di Kota Tangerang; 33. Melaksanakan kegiatan Gelar Seni; 34. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Festival Seni dan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Budaya;
35. Melaksanakan kegiatan pengiriman Misi Kesenian; 36. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Seni; 37. Membangun
dan
menyediakan
sarana
prasarana
dan
fasilitas pendidikan PAUD;
38. Membangun dan menyediakan Sarana Prasarana
pada
jenjang pendidikan dasar;
39. Membangun dan menyediakan Sarana Prasarana kelas pada jenjang pendidikan menengah;
40. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana kelas untuk setiap rombongan belajar dalam satuan pendidikan dasar SD/MI;
41. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana kelas untuk setiap rombongan belajar dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs;
42. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana kelas untuk setiap rombongan belajar dalam satuan pendidikan SMA/SMK; 43. Meningkatkan Angka Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI; 44. Angka Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs 45. Meningkatkan Angka Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA/SMK;
46. Meningkatkan APK PAUD/TK/RA; 47. Meningkatkan APK SD/MI/Paket A; 48. Meningkatkan APK SMP/MTs/Paket B; 49. Meningkatkan APK SMA/MA/SMK Paket C; 50. Meningkatkan APM SD/MI/Paket A; 51. Meningkatkan APM SMP/MTs/Paket B; 52. Meningkatkan APM SMA/MA/SMK Paket C;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
53. Memberikan Biaya Operasinal Pendidikan kepada SD/MI Negeri;
54. Memberikan Biaya Operasinal Pendidikan kepada SMA/SMK Negeri;
55. Menyelenggarakan pengadaan sarana prasarana kebutuhan kesenian dan kebudayaan;
56. Menyelenggarakan
pengadaan
sarana
prasarana
perkantoran yang layak dan memadai;
57. Menyelenggarakan
rehabilitasi
sarana
dan
prasarana
aparatur;
58. Menyediakan
satuan
pendidikan
dalam
jarak
yang
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI
dan
6
km
untuk
SMP/MTs
dari
kelompok
permukiman permanen di daerah terpencil;
59. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 60. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
61. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap
SMP/MTs
tersedia
ruang
kepala
sekolah
yang
terpisah dari ruang guru; 62. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
63. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
64. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
65. Di
setiap
SMP/MTs
tersedia
guru
dengan
kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
66. Di
setiap
SMP/MTs
tersedia
guru
dengan
kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
67. Di
setiap
Kabupaten/
Kota
semua
kepala
SD/MI
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
68. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 69. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik; 70. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan untuk
membantu
satuan
pendidikan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
kegiatan
dalam
mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
71. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
72. Setiap
SD/MI
menyediakan
buku
teks
yang
sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
73. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;
74. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 75. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 76. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 77. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas Kelas Kelas Kelas
I - II : 18 jam per minggu III : 24 jam per minggu IV – VI : 27 jam per minggu VII – IX : 27 jam per minggu
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
a. b. c. d.
78. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku; 79. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; 80. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 81. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 82. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 83. Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester; 84. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Program Prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam pancapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program prioritas juga berarti kumpulan kegiatan
yang
sistematis
harus
dan
didahulukan
terpadu
untuk
pelaksanaannya
mandapatkan
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
hasil
secara yang
dan Kebudayaan Kota
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tangerang untuk mencapai sasaran tertentu. 1. Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
Capaian kinerja dan keuangan
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Program Pendidikan Anak Usia Dini
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 9. Program Pendidikan Menengah,
10. Program Pendidikan Non Formal, 11. Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan.
12. Pengembangan Nilai Budaya
13. Pengelolaan Kekayaan Budaya
14. Pengelolaan Keragaman Budaya 15. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Perkiraan Rencana Target Anggaran Program Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan
Berikut adalah Perkiraan Rencana Target Anggaran Program Pembangunan
Daerah
yang
akan
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dari tahun 2014– 2018.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Tabel.5.1. Perkiraan Rencana Target Anggaran Program Pembangunan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014–2018.
SASARAN (MISI) PELAYANAN RENSTRA SKPD 1.1.4.3.1
1.1.7.6.1
1.1.8.6.1
1.1.13.6.1
PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SKPD
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
s/d.TAHUN 2018
TAHUN 2019 (TRANSISI)
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
63,407,000
116,541,200
128,195,320
141,014,852
155,116,337
604,274,709
155,116,337
63,407,000
116,541,200
128,195,320
141,014,852
155,116,337
604,274,709
155,116,337
Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas
215,599,900
237,160,000
260,876,000
286,963,600
315,659,960
1,316,259,460
315,659,960
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
215,599,900
237,160,000
260,876,000
286,963,600
315,659,960
1,316,259,460
315,659,960
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran
3,041,516,390
3,327,202,000
3,641,442,200
3,987,106,420
4,367,337,062
18,364,604,072
4,367,337,062
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,041,516,390
3,327,202,000
3,641,442,200
3,987,106,420
4,385,337,062
18,364,604,072
4,367,337,062
Terwujudnya Kerjasama Advetorial dengan media massa lokal,regional dan nasional
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
73,205,000
305,255,000
73,205,000
Program kerjasama informasi dan media massa
50,000,000
50,000,000
55,000,000
60,500,000
66,550,000
282,050,000
66,550,000
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
4.1.1.3.1
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
436,996,480
410,946,763
787,286,839
756,015,523
831,617,076
3,222,862,681
831,617,076
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
137,061,430
81,017,763
189,119,539
98,031,493
107,834,643
613,064,868
107,834,643
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
224,935,150
247,429,000
272,171,900
299,389,090
329,327,999
1,373,253,139
329,327,999
74,999,900
82,500,000
325,995,400
358,594,940
394,454,434
1,236,544,674
394,454,434
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
1,395,470,000
1,535,017,000
1,688,518,700
1,857,370,570
2,043,107,627
8,519,483,897
2,043,107,627
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1,395,470,000
1,588,727,000
2,488,518,700
3,057,370,570
2,043,107,627
10,573,193,897
2,043,107,627
604,819,888,734
667,879,835,990
716,000,526,485
768,642,311,675
816,360,720,257
3,573,916,655,642
816,360,720,257
3,149,899,800
3,613,500,000
3,973,245,000
4,368,852,150
4,803,899,801
19,909,396,751
4,803,899,801
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
248,284,210,200
273,324,505,500
300,656,956,050
330,722,651,655
353,608,714,821
1,506,597,038,226
353,608,714,821
Program Pendidikan Menengah
162,057,651,134
198,995,211,000
219,129,441,850
240,987,386,035
265,031,124,639
1,086,414,187,158
265,031,124,639
820,000,000
1,052,000,000
1,157,200,000
1,272,920,000
1,400,212,000
5,702,332,000
1,400,212,000
Program Pengembangan Data/Informasi 4.1.7.1
3.1.1.4.1
Terwujudnya layanan pendidikan yang lengkap, berkualitas dan terjangkau Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pendidikan Non Formal
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.1.7.4.1
190,894,619,490
191,083,683,585
191,290,501,835
191,516,768,998
955,293,701,508
1,058,460,000
989,777,750
2,164,352,793
1,929,035,689
2,064,068,187
8,074,494,419
2,332,730,950
161,925,000
256,827,750
274,805,693
294,042,091
314,625,037
1,302,225,571
583,287,801
-
-
580,000,000
620,600,000
664,042,000
1,864,642,000
664,042,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
685,000,000
732,950,000
948,031,400
1,014,393,598
1,085,401,150
4,465,776,148
1,085,401,150
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
211,535,000
-
361,515,700
-
-
441,850,700
-
76,107,914,500
74,078,989,000
81,258,862,900
94,096,162,440
92,496,590,862
416,951,472,882
250,000,000
467,500,000
286,225,000
10,306,260,750
327,699,003
10,550,637,933
375,182,588
250,000,000
275,000,000
302,500,000
332,750,000
366,025,000
1,526,275,000
366,025,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
57,882,204,500
54,374,379,000
59,811,816,900
65,792,998,590
72,372,298,449
310,233,697,439
72,372,298,449
Program Pendidikan Menengah
17,725,710,000
18,962,110,000
20,858,321,000
17,664,153,100
19,430,568,410
94,640,862,510
19,430,568,410
687,189,253,004
748,630,469,703
805,990,561,237
871,762,530,769
918,707,422,367
4,031,275,362,761
919,023,568,716
Menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal serta meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4.1.2.2.1
191,516,768,998
190,508,127,600
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhanan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana kependidikan, kebudayaan dan kepustakaan yang layak dan memadai
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
TOTAL
92,544,074,447
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE h t t
