PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN BERBAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGURUSAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (HO)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN BERBAH
Nomor SOP Tanggal Pembuatan
30 Oktober 2014
Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Pengesahan
November 2014 Camat Berbah
Dra. Tina Hastani, M.M Pembina Tk.I, IVb NIP 19700429 199603 2 006 Nama SOP Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan
Pengurusan HO Kualifikasi Pelaksanaan
1. Camat, : Sarjana, Magister 2. Sekretaris Kecamatan : Sarjana, Magister 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum : Sarjana, Sarjana Muda 4. Pengadministrasi Umum : SLTA, Diploma 5. Operator Komputer : SLTA, Diploma 6. Kurir/ Ekspedisi : SLTA
Keterkaitan
Peralatan/Perlegkapan
-
SOP Surat Masuk
1. ATK, buku register HO, blangko Permohonan HO, snelhecter.
-
SOP Surat Keluar
2. Stempel, Sertifikat Peringatan
Jika SOP Pengurusan Izin Gangguan (HO) tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan terjadi : 1. Komplain pemohon HO karena pengurusan permohonan HO yang diminta tidak terpenuhi
Pencatatan dan Pendataan 1. Surat rujukan/pengantar/keterangan dari Pemerintah Desa. 2. Buku register 3. Dokumen berkas permohonan
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Kecamatan Berbah
4. Surat Pengantar
3. Pengurusan permohonan HO terkendala dalam menyediakan dokumen HO, secara tepat materi dan tepat waktu
5. Dokumen Permohonan HO 6. Tanda terima 7. dll.
Solusi : 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasamanya dalam Pelayanan Pengurusan HO 2. Kompilasi data secara menyeluruh 3. Menyiapkan informasi yang akurat 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
Pelaksana No
1.
AktIvItas
Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi izin, a. apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi izin dinyatakan lengkap dan benar, petugas mencatat dalam buku register dan memberikan bukti penerimaan berkas, sekaligus sebagai bukti pengambilan, apabila surat izin selesai diproses; b. Apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi izin tidak lengkap dan atau tidak benar, maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau diperbaiki
Staf Adminis trasi
Kasi Pelayanan Umum
Sekretaris Kecamatan
Mutu Baku Camat
Kelengkapan
Biaya/ Tarif
Persyaratan Administratif (masingmasing rangkap 2) : 1. Fotokopi KTP pemohon izin yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP pemilik tanah, apabila tanah bukan milik pemohon 3. Fotokopi KTP penerima kuasa, apabila permohonan izin dikuasakan 4. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah 5. Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan atau pemilik bangunan jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup 6. Surat kuasa bermaterai, apabila permohonan izin dikuasakan 7. Fotokopi SPT PBB P2 dan bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir 8. Fotokopi Izin Menidirkan Bangunan (IMB) 9. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum yang disertai dengan dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk PT/Yayasan, dari Dinas yang manangani urusan Perkoperasian Provinsi/Kabupaten untuk Koperasi, dan pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk CV/UD
Biaya/tarif retribusi Izin Gangguan, dihitung dengan rumus : Rp.180 x LRTU x {(IL x ∑IGT) + IGTT} Keterangan : - LRTU = Luas ruang tempat usaha - IL = Indeks lingkunga n - IGT = Iindeks gangguan tetap - IGGT = Indeks gangguan tidak tetap (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Output 1. SPPL 2. Izin Gangguan
Jangka Waktu Penyelesaian Jangka Waktu penyelesaia n pelayanan SPPL dan Izin Gangguan adalah 15 (lima belas) hari kerja, setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
10. Fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga berkompeten untuk usaha salon rias dan usaha pijat rekleksi 11. Fotokopi bukti pemeriksaan kualitas air minum dari lembaga berwenang untuk usaha depot air minum
2.
3.
Mengaji surat permohonan dan persyaratan administrasi izin a. apabila data lengkap dan benar, memerintahkan Petugas Teknis untuk meninjau lokasi permohonan izin b. apabila data tidak lengkap dan atau tidak benar, mengembalikan kepada Petugas Administrasi untuk dilengkapi dan atau diperbaiki Meninjau lokasi permohonan izin untuk meneliti kesesuaian data administrasi permohonan izin dengan kondisi nyata lokasi, apabila terjadi ketidaksesuaian data administrasi permohonan izin dengan kondisi nyata lokasi, maka pemohon diminta untuk
Izin Gangguan sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan)
memperbaiki dan atau melengkapi data administrasi 4.
5
6.
7.
8.
9.
Membuat Berita Acara atas hasil peninjauan lokasi, draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau draft Keputusan Izin Mengaji SKRD dan atau draft Keputusan Izin dan memberikan paraf, apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada petugas teknis untuk diperbaiki Mengaji Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan draf Keputusan Izin dan memberikan paraf apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diperbaiki Mengaji Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau draf Keputusan Izin dan memberikan tandatangan apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diperbaiki. Menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon Pemohon membayar retribusi izin sesuai SKRD
10.
Memberikan nomor, stempel dan mengarsip surat izin
11.
Pemohon mengambil surat izin di loket pelayanan umum dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas dan bukti pembayaran retribusi izin
12.
Menyampaikan surat izin kepada pemohon, mencatat dalam buku register, dan mengarsipkan bukti penerimaan berkas
