PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) PELAYANAN IZIN GANGGUAN BIDANG USAHA JASA LAUNDRY, POTONG RAMBUT/SALON, PIJAT REFLEKSI, PENGACARA, NOTARIS, PENJUALAN BAHAN MATERIAL, DAN DEPOT ISI ULANG AIR MINUM
Nomor SOP Tanggal Pembuatan
06 Oktober 2014
Tanggal Revisi PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Tanggal Pengesahan
06 Oktober 2014
Pengesahan
Camat Kalasan
KECAMATAN KALASAN SAMSUL BAKRI, S.IP., MM Pembina, IV/a NIP 19710525 199103 1 006 Nama SOP
SOP
Pelayanan
Izin
Gangguan
Bidang Usaha Jasa Laundry, Potong Rambut/Salon, Pengacara,
Pijat Notaris,
Refleksi, Penjualan
Bahan Material, dan Depot Isi Ulang Air Minum
Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan; 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif
Kualifikasi Pendidikan Pelaksana
Camat
:
S1
Kepala Seksi Pelayanan Umum
:
S1, Diploma
Pengaji Teknis/Izin
:
S1, Diploma
Pengadministrasi
:
Diploma, SMA
Bendahara Penerima
:
Diploma, SMA
Retribusi Izin Gangguan; 4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; dan 5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 59/Kep.KDH/A/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.
Keterkaitan
SOP Pelayanan Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Perizinan.
Peralatan/Perlengkapan
Alat tulis kantor, komputer, telepon, kendaraan operasional, alat ukur meteran, dan lain-lain.
Peringatan
Jika SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra pelayanan pemerintah Kecamatan menjadi kurang baik.
Pencatatan dan Pendataan
1. Buku register; 2. Bukti penerimaan berkas permohonan izin; 3. Kartu kendali pemrosesan izin;
Solusi:
4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
Pembinaan disiplin dan budaya kerja pegawai dalam pelayanan prima.
5. Bukti setoran pembayaran.retribusi; dan 6. Dokumen izin.
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SKTBL DAN IMB RUMAH TINGGAL SELUAS ≤ 100 M2 DI ATAS LAHAN SELUAS ≤ 200 M2
Nomor SOP Tanggal Pembuatan
06 Oktober 2014
Tanggal Revisi
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Tanggal Pengesahan
06 Oktober 2014
Pengesahan
Camat Kalasan
SAMSUL BAKRI, S.IP., MM Pembina, IV/a NIP 19710525 199103 1 006
KECAMATAN KALASAN
Nama SOP
SOP Pelayanan SKTBL dan IMB Rumah Tinggal Seluas ≤ 100 m2 di atas Lahan Seluas ≤ 200 m2
Dasar Hukum
Kualifikasi Pendidikan Pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB; 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Camat
:
S1
Kepala Seksi Pelayanan Umum :
S1, Diploma
Pengaji Teknis/Izin
:
S1, Diploma
Pengadministrasi
:
Diploma, SMA
Bendahara Penerima
:
Diploma, SMA
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; dan 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
Keterkaitan
Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan SKTBL dan IMB pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Alat tulis kantor, komputer, telepon, kendaraan operasional, alat
Perumahan
ukur meteran, dan lain-lain.
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi
1. Buku register;
keterlambatan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra
2. Bukti penerimaan berkas permohonan izin;
pelayanan pemerintah Kecamatan menjadi kurang baik
3. Kartu kendali pemrosesan izin; 4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
Solusi: Pembinaan disiplin dan budaya kerja pegawai dalam pelayanan prima
5. Bukti setoran pembayaran.retribusi; dan 6. Dokumen izin.
