PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ( SPJ ) PENGELUARAN DANA APBD KAB. SLEMAN, KECAMATAN KALASAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
Nomor SOP
007-2013
Tanggal Pembuatan I
15 Januari 2013
Tanggal Revisi II
-
Tanggal Pengesahan
1 Februari 2013
Pengesahan
Camat Kalasan
SAMSUL BAKRI, S.IP, MM Pembina, IVa NIP 197105251991031006 Nama SOP
Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran dana APBD Kab. Sleman, Kec. Kalasan.
Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sleman tahun anggaran 2013; 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan; 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sleman tahun anggaran 2013. Keterkaitan 1. 2. 3. 4.
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Penyusunan Laporan bulanan. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Kualifikasi Pelaksana 1. Camat, S1/S2 2. Sekretaris Kecamatan, S1/S2 3. Kepala Sub Bag KPE, Sarjana Muda/S1 4. Penyiap dan pengolah bahan : SLTA/D3/S1 5. Penatalaksana: SLTA/D3/S1
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer PC set (+ printer) dan software aplikasi 2. ATK, Blangko Bend 26a, BKU, Pajak – pajak 3. Kalkulator, Mesin Tik
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegitan SKPD akan terhambat, penyerapan anggaran terhambat, mendapat teguran dari Kabupaten.
1. BKU, Pajak – pajak, Bend 26a., LRA
Solusi : Perlu Koordinasi rutin perihal pelaksanaan anggaran, serta pendampingan penyusunan SPJ.
Pelaksana N o
1.
2.
Uraian Prosedur
Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA-SKPD) telah disahkan Kepala DPKAD Kab. Sleman. Camat Kalasan/ Pengguna Anggaran : a. Mengadakan rapat pembahasan dengan Sekcam selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf terkait. b. Bendahara Pengeluaran menyusun dan mengajukan permohonan kebutuhan dana (SPP) – UP kepada PPK. d. PPK menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM). *) - Bendahara mengajukan SPP - GU setelah mendapat validasi dari Kab. Sleman (untuk permohonan kebutuhan dana setiap ada kebutuhan dana) . - PPK menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
3.
Sekretaris Kecamatan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): a. Meneliti kelengkapan dan melakukan verifikasi permohonan kebutuhan dana yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran. b. Menyiapkan SPM untuk ditandatangani PA.
Camat/ PA
Sekcam / PPK
Kasi/ Ka Sub Bag/ PPTK
Mutu Baku Bendahara/ Staf
Kelengkapan
Waktu
Output
- DPA
Awal tahun anggaran
-
- DPA - Konsep SPP- UP - Konsep SPM
Awal tahun anggaran
SPP - UP SPM
- DPA - Konsep SPP- GU - Konsep SPM
Setiap bulan/ setiap saat diperlukan
SPP - GU SPM
- DPA - SPP/ SPM dan kelengkapannya
Rutin
- PNS PEMBUKU
( Jurnal Umum, Buku Besar,
SPP/ SPM yang telah diparaf Sekcam/ PPK
Ket
Pedoman : Perbup No. 57 th 2012 tentang Bukti pendukung penata usahaan pengeluaran.
c. Memberikan arahan kepada PPTK . d. Memberikan arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus Barang dan Pembuku.
4.
5.
Kasi/ Kasubbag - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : a.Membahas dan menyelesaikan SPJ kegiatan Seksi/ Subbag bersama Pelaksana/ Staf. b. Menyusun dan menandatangani Form 24 c. Menugaskan Pelaksana/ Staf untuk mengetik SPJ,Bend 26a dan bukti pendukung lainnya. d. Menyampaikan SPJ kepada Bendahara rangkap 4 (empat). Bendahara Pengeluaran : a.Menerima SPJ yaitu seperangkat dokumen yang berisi laporan bukti - bukti pengeluaran yang sah dari PPTK. b. Meneliti validitas bukti pengeluaran dan bukti pendukung yang sah; c. Menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran sesuai Perbup ; d. Mencatat pengeluaran Bend 26a kedalam Buku Kas Umum (BKU) dan memberikan nomor bukti transaksi, tanggal BKU, kode rekening dan tahun anggaran. Jika SPJ sudah lengkap, benar berkas diterima. e. Jika SPJ kurang lengkap atau terdapat kesalahan maka dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi atau diperbaiki. f. Menyampaikan laporan SPJ kepada PA.
Neraca Saldo, Kertas Kerja, Neraca SKPD, Surplus/ Defisit) - PNS PENGELOLA BARANG (Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran, Buku brg Inventaris, Buku brg pakai habis, Laporan Semesteran, KIR, Mutasi barang) - Berkas SPJ - Bend.26
dan bukti pendukung yang sah - Form 24 dan Form lain yang ditentukan
- Penelitian Berkas SPJ - Pengadministrasian Bend 26a - Pengadministrasian BKU - Pengadministrasian Pajak – pajak
Awal tahun SPJ – UP
Berkas SPJ rangkap 4
jika Setiap bulan SPJ - GU
Rutin
Dokumen SPJ Yang sudah lengkap. Laporan LRA
Lihat Lampiran Perbup No 57/ 2012 dan Perbup No 5/ 2012 Tata Naskah Dinas.
Proses 2, 3, 4, dan 5 yang pertama kali dibuat pada awal tahun anggaran merupakan SPP / SPJ – UP. *) Proses 2, 3, 4 dan 5 secara rutin setiap bulan atau setaip saat diperlukan pengajuan kebutuhan dana merupakan SPP/ SPJ – GU..
g. Mengirimkan SPJ satu bendel Asli dan dokumen lainnya kepada Bupati melalui Kepala DPKAD dengan tembusan Inspektorat. h. Menunggu 2-3 hr untuk mendapatkan validasi dari DPKAD Kab. Sleman i.Arsip
