PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN SOSIAL DARI DESA
Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
-2013
Tanggal Pembuatan
7 Februari 2013
Tanggal Revisi
-
Tanggal Pengesahan
15 Februari 2013
Pengesahan
Camat Kalasan
SAMSUL BAKRI, S.I.P., M.M. Pembina, IV/a NIP 197105251991031006 Nama SOP Dasar Hukum
Pengajuan Proposal dari Desa Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Program Bantuan Sosial. 1. Camat, S1/S2 1. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan 2. Sekretaris Kecamatan, S1/S2 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 3. Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat, S1 Kecamatan. 4. Peneliti / Pemeriksa Proposal Seksi Kesejahteraan Masyarakat S1 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial 4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial 5. Petugas Verivikasi: S1 5. Keputusan Bupati Sleman No 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Kecamatan. Keterkaitan
Peralatan/Perlengkapan
1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 1. ATK, buku register proposal Pemberdayaan Masyarakat,Kantor Badan Amil Zakat
2. Stempel
2. Pemerintah Desa 3. Dukuh Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan akan mendapatkan komplain dari masyarakat dan dari Dinas Terkait
Pengecekan dan Register Proposal harus ditandatangani Ketua, Kepala Dukuh, Desa dan Camat
Pelaksana No
Uraian Prosedur
Staf Seksi Kesejahtera an Masyarakat
Kasi Kesejahtera an Masyarakat
Mutu Baku
Sekcam
Camat
Kelengkapan
Waktu
Output
1.
a. Menerima proposal yang masuk. b. Meneliti kelengkapan syarat proposal.
- Proposal yang telah ditanda tangani desa dan diregister - Foto KTP ketua, Notulen rapat dan daftar hadir rapat - Buku register Proposal - Alat Tulis Kantor (ATK),
5 menit
Proposal dan kelengkapan nya
2.
Proposal yang dinyatakan lengkap persyaratannya kemudian di beri nomer register kecamatan dibagian Kesmasy
- Semua berkas di atas, - Proposal yang telah di beri nomer register
3 menit
Proposal sudah lengkap dan diberi nomer register.
3.
Proposal yang telah diregister dimintakan paraf kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Proposal yang akan diparaf Kepala Seksi,
1 menit
Proposal diparaf kepala seksi
4.
Proposal yang telah diparaf oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat kemudian dimohonkan paraf oleh Sekretaris Camat ( Sekcam )
- Proposal yang Kepala seksi
diparaf
1 menit
Proposal di paraf Sekcam
5.
Proposal ditanda tangani oleh Camat
- Proposal yang telah diparaf oleh kepala seksi dan sekcam
3 menit
Proposal ditanda tangani camat
6.
Memberi cap stempel kecamatan
- Stempel,
2 menit
Proposal diberi stempel dan , siap diambil
telah
Ket Pengajuan Proposal harus ditanda tangani Kepala Desa.
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN SOSIAL DARI DESA
Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
Tanggal Pembuatan
07 Februari 2013
Tanggal Revisi I
22 September 2014
Tanggal Pengesahan
2014
Pengesahan
Camat Kalasan
SAMSUL BAKRI, S.I.P., M.M. Pembina, IV/a NIP 197105251991031006 Nama SOP Dasar Hukum
Pengajuan Proposal kegiatan. Sosial dari Desa Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Program Bantuan Sosial. 1. Camat, S1/S2 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan 2. Sekretaris Kecamatan, S1/S2 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 3. Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat, S1 Kecamatan. 4. Peneliti / Pemeriksa Proposal Seksi Kesejahteraan Masyarakat S1 4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial 5. Keputusan Bupati Sleman No 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 5. Petugas Verivikasi: S1 Pemerintah kepada Kecamatan.
Keterkaitan
1. Laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana hibah
Peralatan/Perlengkapan
1. ATK, buku register proposal 2. Stempel
Peringatan -
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mendapatkan komplain dari masyarakat dan Dinas Terkait
-
Semua proposal yang dinyatakan lengkap harus mendapatkan paraf dari Kasi Kesmasy dan Sekcam
Pengecekan dan Register Proposal harus ditandatangani Ketua, Kepala Dukuh, Desa dan Camat
Pelaksana No
Uraian Prosedur Pemohon
1.
Staf Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Mutu Baku
Sekcam
Camat
Kelengkapan
- Proposal yang telah lengkap
Waktu
Output
Ket
5 menit
Masyarakat mengajukan proposal 2.
a. Menerima proposal yang masuk. b. Meneliti kelengkapan syarat proposal.
- Proposal yang telah ditanda tangani desa dan diregister - Foto KTP ketua, Notulen rapat dan daftar hadir rapat - Buku register Proposal - Alat Tulis Kantor (ATK),
15 menit
Masyarakat melengkapi persyaratan yang kurang
3.
Proposal dan kelengkapan nya
Proposal belum lengkap
Proposal yang dinyatakan lengkap persyaratannya kemudian di beri nomer register kecamatan dibagian Kesmasy
- Semua berkas di atas,
4.
Proposal yang telah diregister dimintakan paraf kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Proposal yang akan diparaf Kepala Seksi,
5.
Proposal yang telah diparaf oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat kemudian dimohonkan paraf oleh Sekretaris Camat ( Sekcam )
6.
7.
15 menit
- Proposal yang telah di beri nomer register
Proposal sudah lengkap dan diberi nomer register.
1 hari
Proposal diparaf kepala seksi
- Proposal yang akan diparaf Sekretaris Camat (Sekcam)
15 menit
Proposal diparaf Sekcam
Proposal ditanda tangani oleh Camat
- Proposal yang telah diparaf oleh kepala seksi dan sekcam
1 hari
Proposal ditanda tangani camat
Memberi cap stempel kecamatan
- Stempel,
10 menit
Proposal diberi stempel dan , siap diambil
Pengajuan Proposal harus ditanda tangani Kepala Desa
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEGALITAS SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor SOP
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN KALASAN
2014
Tanggal Pembuatan
22 September 2014
Tanggal Revisi
-
Tanggal Pengesahan
September 2014
Pengesahan
Camat Kalasan
SAMSUL BAKRI, S.I.P., M.M. Pembina, IV/a NIP 197105251991031006 Nama SOP
Legalitas Surat Keterangan Tidak Mampu
Dasar Hukum 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Program Bantuan Sosial. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. 4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial 5. Keputusan Bupati Sleman No 29/Kep.KDH/2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah kepada Kecamatan.
Kualifikasi Pelaksana 1. Camat, S1/S2 2. Sekretaris Kecamatan, S1/S2 3. Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat, S1 4. Peneliti / Pemeriksa Proposal Seksi Kesejahteraan Masyarakat S1 5. Petugas Ferivikasi: S1
Keterkaitan
Peralatan/Perlengkapan
1. Untuk proses pencairan dana beasiswa Pendidikan
1. ATK, buku register proposal
2. Untuk proses keringanan biaya di Rumah Sakit
2. Stempel
Peringatan -
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mendapatkan komplain dari masyarakat dan dari Dinas Terkait
-
Semua Surat Keterangan Tidak Mampu harus ada tanda tangan dari Kasi kesmasy
Pengecekan dan Register SKTM harus ditandatangani Kepala Desa dan Kasi Kesmasy
Mutu Baku No
Uraian Prosedur
Pemohon
Staf Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kelengkapan
Waktu
Output
1.
Masyarakat mengajukan Legalitas SKTM
- Legalitas yang telah lengkap
10 menit
2.
a. Menerima Legalitas SKTM yang masuk. b. Meneliti kelengkapan syarat SKTM
- Legalitas SKTM yang telah ditanda tangani Desa dan diregister - Buku register Proposal - Alat Tulis Kantor (ATK),
10 menit
Masyarakat melengkapi persyaratan yang kurang
-
3.
Legalitas SKTM yang dinyatakan lengkap persyaratannya kemudian di beri nomer register kecamatan dibagian Kesmasy
- Semua berkas di atas, - Legalitas SKTM yang telah di beri nomer register
10 menit
Legalitas SKTM sudah lengkap dan diberi nomer register.
4.
Legalitas SKTM yang telah diregister dimintakan tanda tangan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Legalitas SKTM yang di tanda tangani Kepala Seksi,
15 menit
Legalitas SKTM di tandatangani Kepala Seksi
5.
Memberi cap stempel kecamatan
- Stempel,
5 menit
Legalitas SKTM diberi stempel dan siap diambil
Legalitas SKTM dan kelengkapan - tanda tangan dukuh - tanda tangan Kepala Desa Proposal belum lengkap
Ket
Pengajuan Legalitas SKTM harus ditanda tangani Kepala Desa.