PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN BERBAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN BERBAH
Nomor SOP Tanggal Pembuatan
30 Oktober 2014
Tanggal Revisi
-
Tanggal Pengesahan
November 2014
Pengesahan
Camat Berbah
Dra. Tina Hastani, M.M Pembina Tk.I, IVb NIP 19700429 199603 2 006 Nama SOP Dasar Hukum 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Pengurusan IMB Kualifikasi Pelaksanaan
1. Camat, : Sarjana, Magister 2. Sekretaris Kecamatan : Sarjana, Magister 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum : Sarjana, Sarjana Muda 4. Pengadministrasi Umum : SLTA, Diploma 5. Operator Komputer : SLTA, Diploma 6. Kurir/ Ekspedisi : SLTA.
Keterkaitan
Peralatan/Perlegkapan
-
SOP Surat Masuk
1. ATK, buku register IMB, blangko Permohonan IMB, snelhecter.
-
SOP Surat Keluar
2. Stempel, Sertifikat Peringatan
Jika SOP Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilaksanakan
Pencatatan dan Pendataan 1. Surat rujukan/pengantar/keterangan dari Pemerintah Desa.
sesuai dengan ketentuan, maka akan terjadi :
2. Buku register
1. Komplain pemohon IMB karena pengurusan permohonan IMB yang diminta tidak terpenuhi
3. Dokumen berkas permohonan
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Sleman 3. Pengurusan permohonan IMB terkendala dalam menyediakan dokumen IMB, secara tepat materi dan tepat waktu Solusi : 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasamanya dalam Pelayanan Pengurusan IMB 2. Kompilasi data secara menyeluruh 3. Menyiapkan informasi yang akurat 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
4. Surat Pengantar 5. Dokumen Permohonan IMB 6. Tanda terima 7. dll.
Pelaksana No
1.
AktIvItas
Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi izin, a. apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi izin dinyatakan lengkap dan benar, petugas mencatat dalam buku register dan memberikan bukti penerimaan berkas, sekaligus sebagai bukti pengambilan, apabila surat izin selesai diproses; b. Apabila pengisian surat permohonan dan persyaratan administrasi izin tidak lengkap dan atau tidak benar, maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan atau diperbaiki
Staf Adminis trasi
Kasi Pelayanan Umum
Sekretaris Kecamatan
Mutu Baku Camat
Kelengkapan
Biaya/ Tarif
Output
a. Persyaratan Administratif (masingmasing rangkap 2) : 1. Fotokopi KTP pemohon izin yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP pemilik tanah, apabila tanah bukan milik pemohon 3. Fotokopi KTP penerima kuasa, apabila permohonan izin dikuasakan 4. Fotokopi kepemilikan hak atas tanah berstatus tanah pekarangan dengan luas maksimal 200m2 5. Bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan atau pemilik bangunan jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup 6. Surat kuasa bermaterai, apabila permohonan izin dikuasakan 7. Surat rekomendasi dari instansi terkait, apabila : a) Tanah/bangunan berbatasan dengan saluran irigasi, menutup saluran irigasi, atau memindah saluran irigasi, diperlukan surat rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral (DSDAEM) Kabupaten Sleman; b) Bangunan menutup saluran drainase, diperlukan surat rekomendasi dari Dinas
Retribusi pembangun an bangunan gedung, yang dihitung dengan rumus : L x lk x lt x HSbg
Dalam pelayanan IMB, pemohon izin akan menerima 3 (tiga) jenis dokumen produk layanan, yaitu : 1. SKTBL 2. Pengesaha n SPPL, untuk bangunan rumah tinggal yang sekaligus tempat usaha dengan keluasan tempat usaha paling banyak 50% dari keluasan lantai bangunan, dan 3. IMB
Retribusi prasarana bangunan gedung, yang dihitung dengan rumus : V x lk x lf x HSpbg Keterangan : - L = Luas lantai bangunan gedung - V= Volume/b esaran (dalam satuan m2 , m3’ , unit) - I = Indeks - It = Indeks terintegras i
Jangka Waktu Penyelesaian Jangka Waktu penyelesai an SKTBL dan IMB paling lama 15 (lima belas) hari kerja, setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
2.
Mengaji surat permohonan dan persyaratan administrasi izin a. apabila data lengkap dan benar, memerintahkan Petugas Teknis untuk meninjau lokasi permohonan izin b. apabila data tidak lengkap dan atau tidak benar, mengembalikan kepada Petugas Administrasi untuk dilengkapi dan atau diperbaiki
Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman; c) Rencana pembangunan menyebabkan penebangan pohon milik Pemerintah Daerah, diperlukan surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman; d) Rencana pembangunan berbatasan dengan sungai, diperlukan surat rekomendasi sempadan sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO); e) Tanah/bangunan membuka trotoar jalan pemerintah (ingang), diperlukan surat rekomendasi dari DPUP Kabupaten Sleman untuk jalan Kabupaten, DPUESDM Provinsi DIY untuk jalan provinsi, dan Balai Pengawasan Jalan Nasional untuk jalan nasional 8. SPPL, apabila IMB yang dimohonkan adalah untuk rumah tinggal yang sekaligus untuk tempat usaha b. Persyaratan Teknis (masing-masing rangkap 2) : 1) Denah lokasi permohonan izin yang menunjukkan jalan terdekat dari jalan kabupaten/provinsi/nasional. 2) Gambar teknis skala 1:100 berupa rencana tapak bangunan, denah bangunan, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, potongan melintang dan membujur, rencana pondasi,
- Ik = Indeks kegiatan - If = Indeks fungsi - HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (Rp. 15.000,00 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 - HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
rencana atap, rencana sanitasi dan air bersih, rencana pintu dan jendela serta rencana instalasi listrik yang ditandatangani pemohon 3.
4.
Meninjau lokasi permohonan izin untuk meneliti kesesuaian data administrasi permohonan izin dengan kondisi nyata lokasi sesuai tata ruang Mencermati gambar berdasarkan hasil tinjau lokasi dengan berpedoman pada : a. Ketentuan tata ruang, meliputi : 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%; 2. Koefisien Dasar Hijau (KDH), minimal 20% dari luas tanah; 3. Bangunan sesuai dengan sempadan jalan, sungai, irigasi dan drainase. Untuk sempadan sungai, irigasi, dan drainase menyesuaikan rekomendasi instansi terkait. b. Ketentuan teknis bangunan, meliputi penyediaan : 1. Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), setiap 60 m2 lahan tertutup bangunan atau perkerasan menyediakan 1,5 m3 SPAH; 2. Septic-tank; 3. Sumur Peresapan Air Limbah (SPAL) 4. Water-tom (maximal 2 m3) Apabila rumah tinggal difungsikan sekaligus sebagai tempat usaha, maka keluasan tempat usaha paling banyak 50% dari keluasan lantai bangunan. Apabila terjadi ketidaksesuaian data administrasi permohonan
5
6.
7.
8.
9.
10.
izin dengan kondisi nyata lokasi, maka pemohon diminta untuk memperbaiki dan atau melengkapi data administrasi Membuat Berita Acara atas hasil peninjauan lokasi, draft Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau draft Keputusan Izin Mengaji SKRD dan atau draft Keputusan Izin dan memberikan paraf, apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada petugas teknis untuk diperbaiki. Mengaji Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan draf Keputusan Izin dan memberikan paraf apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diperbaiki. Mengaji Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau draf Keputusan Izin dan memberikan tandatangan apabila data sudah benar. Apabila data tidak benar dikembalikan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diperbaiki. Menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pemohon
Pemohon membayar retribusi izin sesuai SKRD
11.
Memberikan nomor, stempel dan mengarsip surat izin
12.
Pemohon mengambil surat izin di loket pelayanan umum dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas dan bukti pembayaran retribusi izin
13.
Menyampaikan surat izin kepada pemohon, mencatat dalam buku register, dan mengarsipkan bukti penerimaan berkas
