PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PELAYANAN IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retibusi Lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 A Tahun 2011tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Blora. Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora. Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Jenis IMB 1) PEMUTIHAN 2) REGULER / BARU
Persyaratan Izin IMB BARU
Surat Permohonan Fc KTP Fc Bukti Kepemilikan Tanah Surat Sewa / Tidak keberatan (dalam hal yang ditempati milik orang lain) Gambar tehnis Lokasi, batas-batas tanah Gambar Tehnis Bangunan (Rencana tehnis bangunan, RAB) Fc Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) bagi IMB fungsi Usaha Untuk IMB Fungsi Keagamaan dilengkapi syarat dalam PB.MENAG no.9 & Permendagri no. 8 Foto bangunan (tampak depan, samping)
Persyaratan Izin IMB Pemutihan
Surat Permohonan Fc KTP Fc Bukti Kepemilikan Tanah Surat Sewa / Tidak keberatan (dalam hal yang ditempati milik orang lain) Gambar tehnis Lokasi, batas-batas tanah Gambar Tehnis Bangunan (Rencana tehnis bangunan, RAB) Fc Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) bagi IMB fungsi Usaha Untuk IMB Fungsi Keagamaan dilengkapi syarat dalam PB.MENAG no.9 & Permendagri no. 8 Foto bangunan (tampak depan, samping)
CATATAN.. (1) Surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan dapat berupa: Sertifikat tanah; Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan; Surat kavling dari pemerintah daerah, atau Pemerintah; Fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional; Surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah setempat; Surat kohirverpondingIndonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui lurah setempat; atau Surat bukti kepemilikan tanah lainnya.
CATATAN.. (2) Rencana teknis bangunan, sebagaimana dimaksud padaangka 2 adalah : A. Bangunan gedung hunian sederhana ( rumah tinggal tunggal dan rumah deret dengan luas maksimal per unit 36 m2) dan gedung hunian tidak sederhana 1 lantai, terdiri dari : Gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar siteplan/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan; dan Spesifikasi teknis bangunan gedung.
CATATAN.. (3) Rencana teknis bangunan, sebagaimana dimaksud padaangka 2 adalah : B. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana – 2 lantai atau lebih - dan bangunan gedung lainnya pada umumnya Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambarsite plan/situasi, denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung; Gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung; Gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal),gambar system pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, system drainase, dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung; Spesifikasi umum bangunan gedung; Perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m; dan Perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
CATATAN.. (4) Rencana teknis bangunan, sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah : C. Rencana Teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus, sebagaimana dimaksud padabutir c.2); dan Rekomendasi instansi terkait.
Surat Permohonan IMB Baru
Surat Permohonan IMB Pemutihan
Bukti Kepemilikan Tanah Status Peruntukan Tanah DI (Perumahan) DII (Pekarangan) DIII, DIV, DV,SI, SII, SIII (Pertanian)
Contoh Lampiran Sertifikat
Gambar Tehnis Sutji Murtinah
Lokasi
Lorong
Dirdjo Sumadi
Jalan
Gambar Tehnis Lokasi
Gambar Tehnis Bangunan
Foto Bangunan
Tampak Samping
Tampak Depan
Sepadan Jalan Jarak sepadan jalan dengan bangunan terdepan : 1)Jalan Nasional 20 M 2)Jalan Provinsi 15 M 3)Jalan Kabupaten 10 M 4)Jalan desa/Lingkungan 5 s.d 7 M
PELAKSANA LAYANAN 1) 2)
DPMPTSP KAB. BLORA. KECAMATAN SE KABUPATEN BLORA Rumah Tinggal satu ( satu ) Lantai. Tidak berada di Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten untuk wilayah Perkotaan.
TRANSPARANSI PENGHITUNGAN IMB Kabupaten Blora telah memiliki aplikasi “PAK REBO” yang dapat di unduh melalui Andorid Playstore.
SURAT EDARAN UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI IMB, DENGAN SURAT EDARAN BAPAK SEKDA UNTUK MENGURUS IMB BAGI PNS,KADES DAN PERANGKAT DESA.
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 HAL – HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG : Perumusan dan Penyusunan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Perda 1 Tahun 2016. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung. Prosedur dan Mekanisme Sertifikat Layak Fungsi.
SEKIAN
