PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
RUMAH PEMONDOKAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember, perlu diadakan upaya terpadu antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman baik pengelola, pemondok maupun lingkungan sekitarnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -1-
-2-
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 Seri E); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember ( Lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 seri C); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 seri C); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Kabupaten Jember( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.
TENTANG
RUMAH
PEMONDOKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 3. Bupati adalah Bupati Jember. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
-3-
6. Usaha Rumah Pemondokan, adalah suatu usaha yang bergerak dalam persewaan kamar maupun kontrak rumah untuk tempat tinggal sementara diluar ketentuan bagi perhotelan, losmen, penginapan dan sejenisnya. 7. Rumah Pemondokan, adalah rumah atau bangunan yang penggunaannya untuk usaha pemondokan sebagai tempat tinggal sementara. 8. Pengelola, adalah pemilik atau orang yang ditunjuk bertanggungjawab terhadap kegiatan usaha rumah pemondokan.
untuk
9. Pemondok, adalah orang yang menyewa dan menempati sebuah kamar maupun rumah untuk tempat tinggal sementara pembayaran bulanan atau tahunan dan namanya tercantum dalam daftar penghuni rumah pemondokan. 10. Izin Usaha Pemondokan, adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk usaha rumah pemondokan. 11. Pejabat yang ditunjuk yang menangani rumah pemondokan adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember. BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Usaha rumah pemondokan dilaksanakan berdasarkan norma-norma hukum, agama, adat-istiadat dan kepatutan. Pasal 3 Tujuan pengaturan rumah pemondokan sebagai berikut: a. Mewujuudkan Kabupaten Jember yang religius; b. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; c. melakukan pengendalian dan penertiban kependudukan; d. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat; e. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial dan kultur. B A B III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 4 Setiap usaha rumah pemondokan di Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditujuk Pasal 5 (1)
Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar 3 (tiga) atau dihuni minimal 6 (enam) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.
(2)
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi
-4-
formulir yang telah disediakan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3)
Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 6
(1)
Jangka waktu berlakunya izin usuha pemondokan berlaku selama masih berjalan dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2)
Dalam surat izin dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola;
(3)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 7
(1)
Izin tidak berlaku lagi, apabila : a. ada peralihan hak dan atau penguasaan atas rumah pemondokan; b. izin usahanya sudah dicabut; c. habis masa berlakunya.
(2)
Bagi pengelola usaha rumah pemondokan yang izinnya sudah tidak berlaku sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin baru.
(3)
Bagi pemegang izin yang berakhir masa berlakunya dan akan memperpanjang izinnya maka 3 (tiga) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 8
(1)
Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila pengelola tidak lagi memenuhi ketentuan, syarat-syarat dan kewajiban yang tertera dalam surat izin.
(2)
Izin yang telah dicabut, pengelola tidak boleh meneruskan usahanya kecuali mendapatkan izin kembali terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(3)
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Dinas yang berwenang. BAB IV JENIS-JENIS USAHA RUMAH PEMONDOKAN Pasal 9
(1)
Rumah Pemondokan di kategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu : a. Rumah Indekos; b. Rumah Kontrakan.
-5-
(2)
Rumah Indekos adalah salah satu katagori usaha pemondokan yang khusus menyewakan kamar kepada calon pemondok
(3)
Rumah kontrakan adalah salah satu katagori usaha pemondokan selain tersebut pada ayat (2) yang khusus menyewakan rumah. Pasal 10
Usaha rumah pemondokan yang berupa rumah kos dan rumah kontrakan dapat disewakan kepada mayarakat umum yang membutuhkannya. BABV KETENTUAN, SYARAT-SYARAT DAN KEWAJIBAN Pasal 11 (1)
setiap usaha rumah pemondokan harus ada penanggungjawab/ pengelola yang bertanggung jawab terhadap rumah pemondokan.
(2)
Setiap usaha rumah pemodokan harus memenuhi syarat-syarat yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 12
Pengelola mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. menjaga dan bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan; 2. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat; 3. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan melalui ketua RT/RW setempat atau instansi terkait mengenai jumlah pemondok termasuk identitas pemondok yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan; 4. membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib pemondok dan jadwal penerimaan tamu di tempat yang mudah terbaca oleh pemondok maupun tamu dan membatasi penerimaan tamu pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WIB; 5. melarang pemondok menerima tamu berlainan jenis di dalam kamar; 6. mengadakan pengawasan terhadap pemondok untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan dan mencegah timbulnya gangguan ketertiban, keamanan serta keresahan lingkungan; 7. apabila terjadi perubahan data pemondok selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus melaporkan kepada kepala kelurahan melalui RT/ RW setempat. Pasal 13 Setiap pemondok mempunyai kewajiban untuk : 1. memberikan data diri kepada pengelola rumah pemondokan; 2. pemondok yang sudah kawin harus dilengkapi menunjukkan aslinya;
akta nikah dengan
-6-
3. memberitahukan sebelumnya kepada pemilik dan/atau pengelola rumah pemondokan apabila pemondok hendak pindah rumah pemondokan dan / atau pindah ke luar Kabupaten; 4. setiap pemondok yang telah tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan wajib mempunyai kartu keterangan identitas sementara dari RT/RW setempat; 5. ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan tidak boleh menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1)
Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemondokan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan rumah pemondokan.
(3)
Pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah pemondokan dilakukan oleh Camat melalui Kepala Desa / Kelurahan dengan melibatkan Ketua RT/RW setempat dan pemilik / penanggung jawab pemondokan.
(4)
Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat apabila dalam pengelolaan rumah pemondokan terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengelolaan rumah pemondokan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Setiap pengelola yang sudah melakukan usaha rumah pemondokan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan dalam ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. BAB VIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaii pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
-7-
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 Agustus 2008
BUPATI JEMBER, Ttd
MZA DJALAL Diundangkan di Jember Pada tanggal 1 Desember 2008 SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR
7
TAHUN 2008
TENTANG
RUMAH PEMONDOKAN KABUPATEN JEMBER I. PENJELASAN UMUM : Bahwa pembangunan di Kabupaten Jember dalam segala bidang telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sejalan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Jember sebagai kota pelajar dan mahasiswa sekaligus juga berkembangnya tuntutan masyarakat secara kualitatif yang tidak hanya menuntut kebutuhan fisik, namun menyangkut kebutuhan akan keadilan. Hal ini mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Jember sebagai decision maker untuk lebih arif dalam menentukan kebijakan. Oleh karena banyaknya arus penduduk yang bermukim di Kabupaten Jember, dituntut cukup tersedianya tempat-tempat pemukiman khususnya untuk menampung para pelajar dan mahasiswa yang memerlukan rumah pemondokan dan para pelajar pada umumnya. Oleh sebab itu disadari atau tidak usaha rumah pemondokan mengandung dampak positif maupun negatif walaupun tidak dapat dikatakan secara menyeluruh. Adapun yang menyangkut dampak negatifnya salah satunya disebabkan karena belum terbentuknya peraturan daerah yang mengatur usaha pemondokan guna melakukan penertiban dan pengendalian, dan menjaga aspek kesehatan lingkungan. Maupun ketertiban maka sebagai landasan hukum yang sangat penting dan mendasar adalah dibentuknyan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas
-8-
-9-
Angka 6 Cukup Jelas Angka 7 Cukup Jelas Angka 8 Pengelola harus selalu melakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW setempat seusi dengan Peraturan Daerah ini. Angka 9 Cukup Jelas Angka 10 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Masyarakat umum disini diartikan dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat. Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas
- 10 -
Huruf c Apabila rumah pemondokan menerima pemondok berlainan jenis kelamin, harus memiliki batas tembok ( bukan sketsel ) yang membatasi ruang pemondok perempuan dan pemondok laki-laki dan harus mempunyai pintu masuk yang berlainan antara pemondok perempuan dan pemondok laki-laki. Huruf d Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 NOMOR 7
