PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBER, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950); 2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) Juncto Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JEMBER. BAB I KETENTUAN UMUM
2
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember; 3. Bupati adalah Bupati Jember; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; 5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember; 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jember; 9. Pertanian Tanaman Pangan adalah meliputi semua macam jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksanan teknis Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan; (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3
(3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis Administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah atasan. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan; 2. Menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan; 3. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha dibidang Pertanian Tanaman Pangan; 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dibidang Pertanian; 5. Melaksanaan penelitian dan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani; 6. Menyelenggarakan unsur Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 7. Menyiapkan pengelolaan UPTD; 8. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. BAB III SUSUNAN ORGANISASI
4
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan; d. Bidang Bina Produksi Hortikultura; e. Bidang Bina Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan ; f. Bidang Bina Sumber Daya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian; g. Kelompok Jabatan Fungsional; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Pertama Bagian Tata Usaha Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi dan urusan kerumah tanggaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, urusan Kepegawaian, Umum, Perencanaan dan Keuangan. Pasal 7
5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 1. Menyiapkan bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian; 2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas; 3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 4. Menyiapkan bahan dan data untuk melaksanakan perencanaan program kerja; 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai; b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai; c. Menyusun administrasi serta evaluasi kepegawaian;
6
d. e. f. g. h.
Mengurus kesejahteraan pegawai; Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai; Melaksanakan tata naskah dinas, tata kearsipan; Menyelenggarakan tata usaha umum; Melaksanakan analisa kebutuhan barang, pengadministrasian barang serta pengadaan barang keperluan kantor lainnya; i. Menyelenggarakan inventarisasi aset dinas, distribusi serta penyimpanan barang–barang perbekalan kantor; j. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan milik dinas; k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan; l. Mengurus kendaraan dinas dan lainnya; m. Menyelenggarakan persiapan upacara, rapat, penerimaan tamu dinas; n. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas dan keprotokolan; o. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ; p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mensistematiskan data untuk bahan penyusunan program; b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan; c. Melaksanakan analisa evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; d. Mengolah, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan; e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; g. Menghimpun, mengolah data untuk penyusunan dan pengusulan anggaran keuangan;
7
h. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja dinas; i. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas; j. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi; k. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai; l. Mengurus keuangan perjalanan dinas penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas; m. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas; n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Kedua Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan Pasal 10 Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan produksi tanaman pangan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi : 1. Melaksanakan Pemantauan dan bimbingan penggunaan pupuk; 2. Menyusun program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan balai benih utama dan balai benih pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani; 3. Melaksanakan Operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi;
8
4. 5.
Melakukan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, demonstrasi dan uji lapang penerapan serta penyebaran teknologi sesuai dengan prototype dan mesin pertanian; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12
(1) Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan; b. Seksi Penyiapan paket teknologi dan perbenihan tanaman pangan. (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan. Pasal 13 (1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan rencana jenis - jenis tanaman yang akan di budidayakan serta menetapkan wilayah pengembangannya; b. Melaksanakan pemberian bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi Tanaman pangan serta bimbingan pemanfaatan lahan; c. Menyusun rencana, melaksanakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan intensifikasi tanaman pangan; d. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pembinaan penggunaan pupuk; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan, pembinaan, pengembangan serta pengelolaan lahan; f. Menyelenggarakan sistem kewaspadaan produksi pangan dan gizi; g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan. (2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi dan Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas :
9
a. b. c. d.
Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi; Melaksanakan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi; Melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan type dan ekologi; Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program dan memperbanyak penyaluran benih; e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih; f. Melaksanakan pendirian dan melakukan pengelolaan balai benih utama dan balai benih pembantu komoditi tanaman pangan; g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan. Bagian Ketiga Bidang Bina Produksi Hortikultura Pasal 14 Bidang Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang Pembinaan produksi Hortikultura. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi : 1. Memberikan bimbingan dan memantau penggunaan pupuk; 2. Menyusun program, penyaluran benih / bibit, pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendirian dan pengelolaan balai benih utama dan balai benih pembantu komoditi hortikultura serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani; 3. Melaksanakan operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi;
10
4. 5.
Menyusun program pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman hortikultura kepada petani; Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 16
(1) Bidang Bina Produksi Hortikultura terdiri dari a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura; b. Seksi Penyiapan paket teknologi dan perbenihan/pembibitan Hortikultura. (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi Hortikultura. Pasal 17 (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas : a. Menyusun rencana jenis - jenis tanaman yang akan di budidayakan serta menetapkan wilayah pengembangannya; b. Melaksanakan pemberian bimbingan dibidang pengembangan teknologi produksi hortikultura serta bimbingan pemanfaatan lahan; c. Menyusun rencana, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan intensifikasi hortikultura; d. Mengumpulkan, menyusun dan melaksanakan pembinaan penggunaan pupuk; e. Menyiapkan bahan penetapan, pembinaan, pengembangan serta pengelolaan lahan; f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Hortikultura. (2) Seksi Penyiapan Paket Teknologi dan Perbenihan / pembibitan Hortikultura mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi;
11
b. Melaksanakan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi; c. Melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan type dan ekologi; d. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program dan memperbanyak penyaluran benih / bibit; e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit; f. Melaksanakan pendirian dan melakukan pengelolaan Kebun benih / bibit utama dan kebun benih / bibit pembantu; g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi Hortikultura. Bagian Keempat Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan Pasal 18 Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi : 1. Membina, mendayagunakan, menetapkan standart teknis dan uji coba usaha pengelolaan alat dan mesin pertanian; 2. Merencanakan, peredaran, pengawasan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sarana prasarana pertanian; 3. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman; 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12
Pasal 20 (1) Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari a. Seksi Sarana, Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Seksi Perlindungan Tanaman. (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan. Pasal 21 (1) Seksi Sarana, Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas : a. Melakukan kerjasama dengan sumber permodalan untuk pengembangan agribisnis dan melakukan sosialisasi sumber permodalan / kredit; b. Menyiapkan dan menyusun perencanaan, pedoman serta pembinaan pendayagunaan alat dan mesin pertanian serta bimbingan teknis pengembangan perbengkelan dan pengrajin; c. Menetapkan standard teknis, monitoring, evaluasi serta uji coba alat dan mesin pertanian; d. Menyiapkan pola pembinaan usaha jasa pengelolaan alat dan mesin pertanian; e. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, distribusi pupuk dan pestisida serta pengawasannya; f. Menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan penyebarluasan informasi jenis pupuk dan pestisida; g. Pengadaan, penyimpanan dan distribusi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian milik dinas; h. Melaksanakan pembangunan, perawatan dan perbaikan prasarana selain gedung dan kantor dinas; i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan. (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :
13
a. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan bimbingan serta pengawasan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT ); b. Melaksanakan pembinaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); c. Pelayanan informasi kewaspadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); d. Melaksanakan penyusunan bahan informasi peramalan dan pengkajian iklim serta pembinaan tata guna air; e. Melaksanakan pemantauan sedimentasi bahan – bahan kimia berbahaya pada tanah dan air irigasi; f. Mengembangkan metode dan sistem pengamatan serta pengendalian OPT; g. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serta pelaporan serangan OPT; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sarana Prasarana dan Perlindungan tanaman Pangan. Bagian Kelima Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian Pasal 22 Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian mempunyai fungsi : 1. Menetapkan , pembinaan, peningkatan pengembangan pengolahan hasil dan membina pengelolaan lingkungan;
14
2. Meningkatkan daya saing pemasaran produk hasil baik dalam bentuk produk primer maupun produk olahan dipasar domestik dan pemasaran global; 3. Meningkatkan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis lainnya serta pengembangan usaha pertanian; 4. Melaksanakan pengkajian, metodologi dan system kerja penyuluhan; 5. Menyiapkan bahan identifikasi dan penyusunan program penyuluhan pertanian; 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 24 (1) Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian terdiri dari : a. Seksi Sumberdaya Manusia; b. Seksi Pasca Panen Hasil Pertanian. (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian. Pasal 25 (1) Seksi Sumberdaya Manusia mempunyai tugas : a. Mengembangkan metodologi dan sistem penyuluhan pertanian tanaman pangan; b. Mengadakan Pengawasan Penyelenggaraan metodologi dan sistem penyuluhan pertanian tanaman pangan; c. Menyiapkan bahan, penggandaan dan pengalokasian sarana penyuluhan pertanian; d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM Pertanian; e. Melaksanakan pengembangan jasa pendidikan dan pelatihan dibidang pertanian; f. Melaksanakan pengkajian dan merumuskan kebijakan pengembangan Sumberdaya Manusia ( SDM) ; g. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan dibidang pertanian; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian. (2) Seksi Pasca Panen Hasil Pertanian mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil baik untuk usaha skala kecil, menengah serta usaha skala besar; b. Menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan kehilangan hasil panen; c. Meningkatkan daya saing produk segar dan olahan hasil pertanian di pasar domistik dan pasar global melalui penerapan sistem jaminan mutu; d. Mengembangkan sistem informasi pembangunan pertanian yang berkelanjutan; e. Menyiapkan bahan pembinaan, penetapan petunjuk operasional bimbingan, pemantauan dan analisis harga hasil pertanian; f. Mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar; g. Menyiapkan dan melaksanakan promosi produk pertanian dipasar domistik maupun pasar internasional; h. Menyiapkan dan mengembangkan jaring – jaring pemasaran hasil pertanian; i. Menyiapkan bahan untuk perijinan usaha dan pengawasannya; j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Sumberdaya Manusia dan Pasca Panen Hasil Pertanian. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 27
15
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 28 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas; (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan ; (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. BAB IV TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 30 (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat; (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pasal 31 (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap; (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. BAB VI KEUANGAN Pasal 32 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan disediakan dari APBD serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan atau lembaga lainnya secara sah.
16
BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 33 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember Nomor 38 Tahun 2000, ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 Nomor 19 ), jo Nomor 38 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 36 Seri C) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di : Jember pada tanggal : 23 Desember 2003 BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO,MSi. Diundangkan di : Jember Pada tanggal : 29 Januari 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER ttd Drs. H. DJOEWITO, MM Pembina Tk. I NIP. 510 074 249 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003 NOMOR 5/D
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JEMBER I.
II.
UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka sebagi tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Kewenangan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian dan tanaman pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas Bagian Hukum
18
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN JEMBER ----------------------------------------------------------------
LAMPIRAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2003 TANGGAL 23 DESEMBER 2003 -----------------------------------------------------------------
KEPALA DINAS BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG BINA PRODUKSI TANAMAN PANGAN
BIDANG BINA PRODUKSI HORTIKULTURA
SUBDIN SARANA, BIDANGBINA BINA SARANA, PRASARANA DAN PRASARANA DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERLINDUNGAN PANGAN TANAMAN
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA
SEKSI SARANA, PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PENYIAPAN PAKET TEKNOLOGI DAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
SEKSI PENYIAPAN PAKET TEKNOLOGI DAN PERBENIHAN / PEMBIBITAN HORTIKULTURA
SUB BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG BINA SUMBERDAYA MANUSIA DAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN
SEKSI SUMBERDAYA MANUSIA SEKSI PASCA PANEN HASIL PERTANIAN
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN
UPTD
BUPATI JEMBER ttd Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi 19
