PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan . Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, media massa dan lain-lain. Terlepas dari siapapun dan darimanapun yang menyampaikan pengaduan, maka harus dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh: 

Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;



Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;



Pendekatan yang keliru;



Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;



Mulai tumbuh berkembangnya prinsip dan nilai PNPM Mandiri Perkotaan.

Pandangan tidak adanya pengaduan menunjukan indikator keberhasilan pendampingan d i lapangan adalah

sangat keliru . Demikian pula halnya dengan

pandangan bahwa banyaknya pengaduan merupakan indikator ketidakberhasilan fasilitator di lapangan adalah tidak sepenuhnya benar. Indikator keberhasilan

PNPM Mandiri Perkotaan

dapat dilihat dari

banyaknya

pengaduan yang masuk sebanding dengan proses penyelesaian terhadap pengaduan tersebut serta menurunnya jumlah pengaduan secara bertahap melalui proses penyempurnaan pelaksanaan


di lapangan dan

penanganan pengaduan yang memb eri kontribusi bagi kelancaran

PNPM Mandiri

Perkotaan.

BAGIAN A. PEDOMAN TEKNIS PPM DI TINGKAT KELURAHAN/DESA (MASYARAKAT)

1

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 1.2. Pengertian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (selanjutnya disebut PPM) adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberika n alternatif solusi kepada pengadu, mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. 1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Maksud Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai panduan dalam mengelola dan menangani pengaduan (informatif atau masalah) bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat menjaga keberlangsungan dan mutu program. 1.3.2. Tujuan Pedoman teknis pengelolaan pengaduan bertujuan : 1. Memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program. 2. Menyamakan persepsi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani berbagai pengaduan (informatif atau masalah) untuk menjaga keberlangsungan dan mutu program. 3. Memberikan alternatif solusi melalui musyawarah dan mufakat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. 4. Agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsipprinsip yang telah ditetapkan. 5. Agar penanganan pengaduan s esuai dengan Pedoman Teknis yang telah ditetapkan. 1.3.3. Sasaran Sasaran pedoman teknis pengelolaan pengaduan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut: 

Terbangunnya ‘wadah’ (PPM) masyarakat yang partisipatif, transparan, dan akuntabel pada tingkat ma syarakat (Desa/Kelurahan) dan pemerintah daerah (Kab/Kota dan Provinsi) untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program.


2

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 1.4. Azas dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Azas dan p rinsip pengelolaan pengaduan masyarakat ini meru pakan nilai dasar yang harus dipedomani oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam menangani pengaduan. Adapun azas dan prinsip-prinsip tersebut adalah : 1.4.1 Azas PPM PNPM Mandiri Perkotaan menganut asas DOUM yaitu: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat . Artinya seluruh upaya penanganan masalah harus berawal dari kemauan dan kesadaran kritis dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dimotivasi dan diberi kesempatan yang luas untuk bertind ak pro-aktif dan terlibat dalam setiap tahapan penanganan masalah sampai masalah dinyatakan selesai oleh masyarakat sendiri. 1.4.2 Prinsip 

Kemudahan Setiap anggota masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan dan lakilaki, harus mudah untuk menyam paikan pengaduan atau masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.



Partisipatif Untuk menunjang pr oses kemandirian masyarakat, perlu terus ditumbuhkembangkan upaya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, pemantauan, dan berbagai tahap penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan.



Transparan Penanganan masalah harus mengacu pada asas DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat), artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan/masalah. Kemajuan penanganan masalah harus disampaikan kepada seluruh masyarakat baik melalui forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media lain yang memungkinkan sesuai kondisi setempat. Masyarakat dimotivasi untuk berperan aktif dan mengontrol proses penanganan pengaduan/masalah yang terjadi. Tugas fasilitator dan konsultan adalah me ndorong dan mengadvokasi serta memastikan bahwa masyarakat pro aktif dalam keseluruhan proses penanganan masalah.



Akuntabilitas


3

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ses uai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. 

Obyektif Penanganan pengaduan dan masalah harus bersifat obyektif dan tidak memihak salah satu pihak dan didasarkan pada prinsip dan prosedur yang seharusnya secara konsisten. Pengaduan yang muncul harus se lalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang sehingga tindak turun tangan disesuaikan dengan data yang sebenarnya.



Rahasia Identitas orang yang melaporkan pengaduan atau masalah harus dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.



Proporsional Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasus/masalah yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan dengan penyimp angan prinsip dan prosedur, maka fokus penanganan harus mengenai prinsip dan prosedur. Jika permasalahan berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur serta penyimpangan dana, maka masalah/kasus yang ditangani harus keduanya baik penyimpangan prinsip dan prosedur maupun penyimpangan dana.



Cepat dan akurat Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan berdasarkan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan masalah dan pengaduan diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.



Berjenjang Semua pengaduan atau masalah yang muncul ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan (Faskel, Korkot dan sebagainya) pada tingkatan di mana pengaduan/masalah tersebut timbul (keberadaan subyek yang diadukan). Jika per kembangan penanganan masalah pada tingkatan tersebut tidak mampu untuk menangani, maka setelah dilakukan evaluasi dapat dinaikkan derajatnya untuk meminta dukungan penanganan dari tingkatan di atasnya.

Penanganan masalah perlu mempertimbangkan k ondisi sosial budaya masing–masing wilayah dan kearifan lokal sej auh tidak bertentangan dengan az as, prinsip dan prosedur PPM- PNPM Mandiri, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II


4


KETENTUAN UMUM 2.1. Sarana dan Prasarana yang diperlukan 

Kotak pengaduan/saran, kotak ini ditempatkan di

LKM (Lembaga

Keswadayaan Masyarakat) , di kantor Kelurahan/desa atau di tempat berkumpulnya warga, Kantor Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi. 

Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Masya

rakat (PPM) yang

berkedudukan di Sekretariat LKM, Kantor Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi. 

Blanko format Pengaduan Masyarakat untuk pengaduan masalah di wilayah kerja LKM, Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi.



Buku Pengaduan, yang selalu tersedia di sekretariat PPM.



Media Sosialisasi PPM dilakukan dengan menggunakan Media Warga baik yang dikelola LKM maupun Media Warga lainnya.

2.2. Media Pengaduan Sesuai dengan prinsip kemudahan dalam menyampaikan pengaduan, untuk itu pengaduan dapat dis ampaikan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat pusat. Media-media tersebut terdiri dari : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Media Pengaduan Tatap Langsung Buku Pengaduan Kotak Pengaduan Telepon SMS Faksimili Surat

No. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Media Pengaduan Email Pengaduan On-Line Mimbar Bebas Uji Petik Laporan BPKP Lainnya

Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat PPM di seluruh tingkatan maupun kepada pelaku PNPM Mandiri Perkotaan



Tertulis ke semua tingkatan. Di tingkat pusat dap

at dialamatkan ke PO

BOX 2222 JK PMT, melalui website: www.p2kp.org, www.pnpmperkotaan.org, E-mail [email protected], Po box PPM KMW, Po box PPM tingkat Kabupaten/Kota, Kotak pengaduan di masing-masing wilayah kelurahan/desa. 

Telepon ke setiap PPM di setiap tingkatan dan alamat kantor konsultan


5

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

Melalui SMS PPM Pusat (0817 -148048) dan atau

kepada Sekertariat

PPM di semua tingkatan 

Surat



Atau media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat

2.3. Sumber Pengaduan Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga/institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan. 2.4. Klasifikasi Masalah Pengaduan Agar penanganan

pengaduan dapat berjalan secara efektif, maka salah satu

langkah awal adalah melakukan analisis masalah. Salah satu bagian dari analisis adalah menentukan klasifikasi masalah. Dengan klasifikasi akan diperoleh informasi lingkup masalah, katagori dan tingk at penanganan masalah, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi dan langkah penanganan pengaduan, adapun klasifikasinya terdiri dari : 2.4.1. Sifat pengaduan Pada dasarnya setiap pengaduan yang diterima oleh PPM dipastikan mengandun g masalah, paling tidak bagi sipengadu. Ada pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pengadu, ada pula pengaduan yang dalam penyelesaianya memerlukan serangkaian langkah tindakan penanganan. Berdasarkan langkah p

enanganan, maka pengaduan dapat

diklasifikasikan kedalam 2 (dua) sifat, yaitu : a. Pengaduan Informatif Yang termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Untuk pengaduan bersifat informatif waktu penyelesaian paling lambat

7 hari

dari pengaduan

masuk/diterima. b. Pengaduan Penyimpangan (Masalah)


6

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dapat dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut

(lihat tahapan

penanganan pengaduan). Untuk pengaduan bersifat masalah waktu penyelesaian paling lambat 3 bulan (90 hari) , bila lebih dari waktu yang telah ditentukan agar pihak yang menangani masalah dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2.4.2. Bidang Pengaduan Pengaduan berdasarkan bidang ada 3, yaitu Pengadaan (

procurement),

Manajemen Proyek dan Partisipasi Masyarakat. Pengadaan (procurement) yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan pengadaan/perekrutan konsultan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Manajemen Proyek adalah menyangkut dukungan proyek terhadap pelaksanaan program. Sedangkan Partisipasi Masyarakat adalah berkaitan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pro gram yang terjadi di tingkat masyarakat dan tingkat Pemerintah Daerah. 2.4.3. Lingkup Ruang lingkup pengaduan dibagi 2 lingkup, yaitu lingkup administrasi teknis dan lingkup keuangan. 2.4.3.1. Administratif-teknis, Lingkup ini berkaitan dengan seluruh permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan siklus dan pelaku/pelaksananya, yang terdiri dari bidang-bidang : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian Bidang Tender Konsultan Rekrutmen Fasilitator Pemberkasan Invoice Pengangkatan Satker Provinsi dan Kab/Kota SK DIPA Provinsi dan Kab/Kota Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Siklus (pelaksanaan RKM, FGD RK, PS, pembentukan LKM, penyusunan PJM Nangkis dan pembentukan KSM) Pencairan Dana BLM ke LKM Pencairan Dana BLM ke KSM Pengembangan UP-UP LKM Non Bergulir (pelaksanaan kegiatan infrastruktur, dan sosial)

Bidang Pengadaan Pengadaan Manajemen Proyek Manajemen Proyek Manajemen Proyek Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat


7

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26.

Alokasi dana BLM Dana Swadaya Pemeriksaan pembukuan/audit Pembukuan LKM/UPK/KSM Format proposal Pelaksana/pelaku kegiatan Review kegiatan Dana insentif pelaku kegiatan Pengalihan pelaksanaan kegiatan Kepedulian dan peran serta Pemda Sinergi Program Nangkis Daerah Keinginan ikut PNPM Mandiri Perkotaan Pelaksanaan alih kelola program

Lainnya

Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat

2.4.3.2. Keuangan, Lingkup ini berkaitan dengan pendanaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

, baik berasal dari Pemerintah Pusat (kantor

proyek/APBN), Pemda (APBD) maupun sumberdana lain. Lingkup ini terdiri dari bidang- bidang : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Uraian Bidang Dana Pinjaman Luar Negeri Pembiayaan Proyek ke Konsultan BOP Tim Faskel DIPA Provinsi DIPA Kabupaten/Kota BOP Pemda BOP BKM/LKM BOP PJOK Pembiayaan Oleh Konsultan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur (bergulir) Pelaksanaan Kegiatan Sosial (bergulir) Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) Peruntukan kegiatan lainnya Pemanfaatan dana alih kelola Lainnya

1. Dana pinjaman L uar Negeri/NOL (no objection letter) persetujuan pinjaman luar negeri dari bank asing.

Bidang Pengadaan Manajemen Proyek Manajemen Proyek Manajemen Proyek Manajemen Proyek Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat

: terkait dengan

2. Pembiayaan proyek kepada Konsultan: berkaitan dengan hak dan kewajiban antara Proyek dengan Konsultan dalam bidang keuangan. (Contoh : Masalah gaji persona l (melalui Satker) dari tingkat Faskel s/d Korkot, serta dana pelatihan untuk masyarakat). 3. BOP Tim Faskel : terkait dengan biaya operasional untuk memperlancar pelaksanaan program yang dilakukan oleh faskel dalam satu TIM.


8

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 4. DIPA Provinsi : terkait dengan sumb er pendanaan untuk konsultan tingkat Faskel s/d Korkot dan pelatihan masyarakat. 5. DIPA Kab/Kota: terkait dengan sumber pendanaan untuk pembiayaan BLM. 6. BOP Pemda: berkaitan dengan BOP kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang bersumber dana dari Pemda (contoh p ermasalahan yang menyangkut alokasi/pagu, distribusi, pemanfaatan, transparansi, akuntabilitas dan lingkupnya) 7. BOP LKM: terkait dengan biaya operasional BKM/LKM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat desa/kelurahan. 8. BOP PJOK: terkait dengan biaya operasional PJOK di tingkat kecamatan. 9. Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi (bergulir) 10. Pembiayaan oleh Konsultan: berkaitan dengan segala hal pengelo laan keuangan proyek PNPM Mandiri Perkotaan oleh Konsultan di se luruh tingkatan (KMP dan KMW), (Contoh : Masalah gaji personal Konsultan, pajak, BOP kegiatan dan lingkupnya) 11. Pemanfaatan dana BLM: berkaitan dengan seluruh pemanfaatan BLM di tingkat masyarakat (Contoh: Masalah pemanfaatan/pengelolaan oleh KSM atau anggotanya, panitia, UP-UP dan lingkupnya) 12. Peruntukan kegiatan lain : terkait dengan biaya yang digunakan untuk kegiatan di luar program. (untuk kegiatan hari besar nasional dsb) 13. Pemanfaatan dana Channeling BKM /LKM/UP BKM: berkaitan dengan pengelolaan dana hasil Channeling antara BKM/UP dengan sumber dana diluar BLM PNPM Mandiri Perkotaan . (Contoh : permasalahan pengelolaan dana kegiatan dibawah kendali kebijakan BKM yang bersumber dana dari pihak peduli, Dinas/Instansi baik lokal maupun pusat, swasta dan lingkupnya) 14. Pemanfaatan dana PAKET: b erkaitan dengan pengelolaan dana untuk seluruh kegiatan lingkup Paket (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan Paket, pengelolaan dan pertangungjawaban dana Paket dan lingkupnya) 15. Pemanfaatan dana Replikasi : b erkaitan d engan pengelolaan dana untuk seluruh kegiatan lingkup Replikasi (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan Replikasi, pengelolaan dan pertangungjawaban dana Replikasi dan lingkupnya) 16. Pemanfaatan dana ND (Neighbourhood Development) : b erkaitan dengan pengelolaan dana untuk seluruh kegiatan lingkup ND (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan ND, pengelolaan dan pertangungjawaban dana ND dan lingkupnya) 17. Pemanfaatan dana alih kelola program : terkait dengan adanya peralihan program pemberdayaan (C ontoh : dana bergulir LKM/BKM kelurahan/desa


9

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN dari PNPM Mandiri Perkotaan di alih kelolakan ke lokasi PNPM Mandiri Perdesaan). 18. Lain-lain: Tidak masuk dalam bidang dari nomor 1 s/d 17 2.4.4. Katagori Masalah Indikasi penyimpangan dapat diketahui dari hasil ana lisis dan klarifikasi terhadap akar masalah yang diadukan. Berdasarkan akar masalah penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, maka pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) katagori, yaitu : 

Katagori 1 = Pelangaran mekanisme dan prosedur :

Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan. 

Katagori 2 = penyimpangan dana :

Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana 

Katagori 3= adanya intervensi negatif :

Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program. 

Katagori 4 = Masalah Kebijakan :

Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya. 

Katagori 5 = Kejadian Forje majeur :

Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang mengarah diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam,kerusuhan masal dan sejenisnya. 

Katagori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku :

berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelangaran kode etik atau kinerja pelaku 

Katagori 7 = Lain-lain

Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5 dan 6 2.4.5. Derajat Masalah


10

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Sebaiknya setiap pengaduan masalah dapat diselesaikan di tingkat PPM bersangkutan, namun begitu pada kondisi tertentu, untuk mengelola dan menyelesaiakan suatu masalah diperlukan dukungan dan fasilitasi oleh PPM di yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkat penanganan masalah yang seharusnya dilakukan, maka masalah yang dikelola oleh PPM dapat di diklasifikasikan kedalam


5 ( lima) derajat masalah, yaitu: (lihat Bagan

Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan). 

Derajat 1 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan dis elesaikan di tingkat Kelurahan/D esa. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau be rsama-sama LKM, Aparat Kelurahan, Faskel, Institusi tingkat kelurahan, To koh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya. Contoh: Apabila dalam pelaksanaan pemilihan LKM ada seseorang yang melakukan kampanye, Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transpar an dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, dan sebagainya



Derajat 2 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat dikelola dan diselesaikan di tingkat Ke camatan. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, A parat Kecamatan, Tim Faskel, Institusi tingkat Kecamatan, PJOK, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya. Contoh: Apabila dalam penyusunan PJM Nangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa . Apabila Pa nitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, kinerja faskel dipertanyakan, LKM dan atau UPK tidak transparan dalam mengelola kegiatan atau dana BLM, BOP LKM tidak jelas dan sebagainya



Derajat 3 = Apabi la sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Kabupaten/Kota . Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP, Korkot, Instansi tingkat Kota/Kabupaten, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya. Contoh: Apabila dalam penyusunan PJM pronangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kecamatan, apabila suatu permasalahan berlarut-larut tidak dapat diselesa ikan oleh PPM LKM, dan sebagainya.



Derajat 4 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Provinsi/KMW . Dukungan dan fasilitasi dapat


11

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN diberikan oleh atau ber sama-sama TKPP Prov, KMW, Instansi tingkat Prov, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya. Contoh: Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM kab/kota, Korkot tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan sebagainya. 

Derajat 5 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan fasilitasi oleh PPM tingkat Pusat . Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama PMU, Proyek, Bank Dunia, Depart emen/ Lembaga/Badan tingkat pusat, KMP. Contoh: Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM tingkat Kota/Kab atau provinsi/KMW, permasalahan krusial yang dapat berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perkotaan, adanya indikasi penyimpangan mekanisme dan prosedur suatu kegiatan siklus karena kebijakan konsultan atau proyek, seluruh pengaduan yang diterima oleh PPM Pusat.

Catatan: Pengaduan yang disampaikan dapat dimungkinkan tidak hanya mencakup satu lingkup/bidang/katagori/tingkat penanganan masalah, akan tetapi dapat juga mencakup lingkup/bidang/katagori/tingkat penanganan masalah lainnya. Untuk itu, dalam menyusun klasifikasi masalah, perlu diperhatikan aspek yang paling menonjol yang menjadi akar masalah . As pek inilah yang menjadi dasar ataupun diutamakan dalam menyusun klasifikasi masalah, baru dimasukkan dalam klasifikasi berikutnya.


12


BAB III PENANGANAN PENGADUAN DI TINGKAT MASYARAKAT Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan


13

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TIM KOORDINASI NASIONAL

Koordinasi Penyelesaian

PMU/PIMPRO Tidak

Derajat Masalah 5

Dapat Diselesai kan?

PO .BOX 2222 JKPMT

KMP

Ya E-mail , Web , telepon ,,SMS

Dapat Diselesai-Tidak kan?

Derajat Masalah 4 

PEMDA Prov.

Ya

PPM Provinsi

KMW

Tidak Derajat Masalah 3



TKPP KOTA/ KAB

PPM KAB/ KOTA


KORKOT

Ya

FKA BKM Derajat Masalah 2

TIM FASILITATOR Camat/PJOK

Tidak BKM Derajat Masalah 1

Lurah/Kades Kantor Kel./ Desa

PPM BKM.


FASILITATOR /RELAWAN

Ya

MASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL. PEDULI Garis Penyelesaian Garis Pengaduan Garis Distribusi Penyelesaian

Keterangan bagan : Lampiran Mekanisme Penanganan Pengaduan 1. Pangaduan dari siapapun dan darimana pun harus mudah untuk menyampaikannya. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM tempat keberadaan pengadu maupun k epada PPM yang ada di seluruh level, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media BAGIAN A. PEDOMAN TEKNIS PPM DI TINGKAT KELURAHAN/DESA (MASYARAKAT)

14

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, Website dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberdaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masayarakt dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap PPM asal pengadu, hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Disampaing itu, a pabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun begitu, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan dikarenakan otoritas pena nganan tidak di tingkat PPM bersangkutan, harus segera disampaiakan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka segera mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demikian seterusnya. 3. Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya, dan segera men yampaikan informasi penanganan dan hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan. 4. Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuh kan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri Perkotaan maupun keberadaan PPM sendiri. Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan dan memberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas persoalan/masalah yang diadukan.

Penjelasan Per Tingkatan Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Di Tingkat Kelurahan/Desa


15

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

   

Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM LKM (bila telah terbentuk) atau Faskel/Tim Fasilitator/Relawan (bila LKM belum terbentuk). Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kel/Desa dilanjutkan kepada PPM LKM atau Faskel/Tim Fasilitator. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu). Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kecamatan) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Lurah/Desa, Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Kecamatan 

   

Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Ke l. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan (bila telah terbentuk) atau Tim Fasilitator/Relawan (bila PPM Kecamatan belum terbentuk). Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepada PPM Kecamatan atau Tim Fasilitator. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu). Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti : Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Kabupaten/Kota. 

 

Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kel/Desa dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota. Pengaduan yang masuk melalui Camat/PJOK, TKP P, TKPKD Kab/Kota dilanjutkan kepada PPM Kab/Kota (bila telah terbentuk) atau Koordinator Kota (Korkot) bila PPM Kab/Kota belum terbentuk.


16

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN   

Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi/KMW). Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu : TKPP, TKPKD Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Provinsi 

    

Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap L angsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi/KMW Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, TKP KD Provinsi dilanjutkan kepada PPM Provinsi (bila telah terbentuk) atau Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) bila PPM Provinsi belum terbentuk. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat). Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu : Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi, dan pihak-p ihak yang berkompeten di tingkatan ini.

Di Tingkat Pusat 

  

Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan yang mengadu langsung ke PPM Pusat. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingk atan ini, maka akan langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu) Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu : Tim Koordinasi Nasional, S NVT PNPM Mandiri Perkotaan dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.

3.1. Tahapan Penanganan Pengaduan Di Masyarakat Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian / penerimaan , seperti: tatap langsung, buku pengaduan, kotak pengaduan, telepon, SMS, Faksimili, BAGIAN A. PEDOMAN TEKNIS PPM DI TINGKAT KELURAHAN/DESA (MASYARAKAT)

17

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN surat, email, penga duan on-line, mimbar bebas, uji petik, laporan/temuan BPKP , media massa dan lain-lain. Fasilitator atau sekretariat LKM (bila LKM telah dibentuk) mencatat pengaduan masyarakat yang masuk/diterima ke dalam format pengaduan masyarakat yang berisi antara lain;  nama pengadu/pelapor,  alamat pengadu,  tanggal pengaduan,  nomor pengaduan,  lokasi dan waktu kejadian,  permasalahan yang diadukan berupa masalah apa saja yang disampaikan,  pelaku/personal yang diadukan dan  harapan terhadap hasil penyelesaian masalah. Langkah Dua : Identifikasi awal Melakukan i dentifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Langkah Tiga : Pengumpulan fakta lapangan Setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak- pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya.  Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita  Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untuk memastikan kebenaran berita  Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebih mendalam.

Langkah Empat : Pelaksanaan analisis masalah Dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisa berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan. Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan Penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:


18

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN a. Menyelenggarakan forum musyawarah kelurahan/desa (M K/D) atau musyawarah antar kelurahan/desa (MAK/D) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil M K/D / MAK/D berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif. b. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dila kukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan. c. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang. d. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah. e. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan. f. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MK/D / MAK/D. g. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah. h. Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum M K/D dan atau MA K/D untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil in vestigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum M K/D / MAK/D media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang. Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah Musyawarah ini diadakan setelah proses penyeles aian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah:  

Masalah dinyatakan selesai ataukah Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi; 1) dilaku kan proses penanganan ulang; 2) alternatif solusi yang lain; 3) Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal.

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masy arakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal. Acuan yang dapat digunakan sebagai parameter atau tolok ukur penyelesaian masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada Penjelasan: Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai.


19

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Indikator suatu pengelolaan pengaduan atau masalah yang berjalan efektif adalah:        

Tingkat keterlibatan dan keterwakilan masyarakat dalam proses penanganan masalah. Jangka waktu dari saat masalah diketahui, dilakukan analisis awal h ingga pelaporan tidak lebih dari satu bulan. Ada perkembangan yang nyata dalam proses penanganan masalah. Jumlah pengaduan atau masalah yang berhasil ditangani. Kerjasama dengan berbagai pihak (tidak hanya konsultan) dalam proses penyelesaian masalah. Bila berkaitan dengan dana, jumlah yang berhasil dikembalikan ke masyarakat dari dana yang disalahgunakan. Dari jumlah kasus yang diproses melalui hukum formal, berapa telah diputuskan oleh pengadilan. Kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan masalah.

Langkah Enam : Monitoring pengelolaan pengaduan Pengelolaan pengaduan dipantau agar hasil penanganan sesuai dengan harapan. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa penyelesaian pengaduan/tindak turu n tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Monitoring/pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, M K/D / MAK/D, diskusi dengan pelaku program, papan informasi, surat, faximili, telepon, SMS dan lain-lain. Bila dalam perkembang annya ditemukan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan kurang efektif dan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam mendorong percepatan penanganan masalah. Langkah Tujuh : Mendokumentasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan Membuat dokumentasi dan laporan penanganan pengaduan secara lengkap dan jelas, meliputi dokumen penerimaan pengaduan, seluruh proses penanganannya, status akhir penanganan, serta seluruh dokumentasi berita acara kesepakatan untuk setiap permasalahan yang ditangani. Tahapan penanganan pengaduan dapat dilihat pada bagan alur penanganan pengaduan. Bagan Alur Penanganan Pengaduan


20


PENGADUAN Pencatatan

INDIKASI MASALAH/ PENYIMPANGAN

IDENTIFIKASI MASALAH

SALAH INFORMASI

Tahap Pengumpulan Informasi

UJI SILANG PENCARIAN FAKTA

TIDAK ADA MASALAH

BENAR/ ADA MASALAH

TIDAK ADA OTORITAS/wewenang Penanganan

ANALISIS MASALAH

ADA OTORITAS/wewenang Penanganan

Tahap Penanganan

PPM JENJANG DIATASNYA

Fasilitasi Penanganan

SELESAI

TIDAK

UMPAN BALIK KE PENGADU DESIMINASI KE MASYARAKAT

KETERANGAN : = ALUR PENANGANAN

Tahap Dokumentasi & Sosialisasi Hasil

Tahapan langkah-langkah tersebut di atas tidak bersifat kaku, sangat mungkin suatu langkah merupakan gabungan dari langkah lainnya dan langkah tertentu perlu diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

= ALUR MONITORING DAN SUPERVISI

Penjelasan bagan alur penanganan pengaduan TINDAK TURUN TANGAN PENANGANAN PENGADUAN


21


1. Lakukan klarifikasi/uji silang terhadap pengaduan informatif atau masalah yang diterima/masuk. 2. Adakan pertemuan dengan masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 3. Sampaikan informasi/berita tentang adanya pengaduan dan atau temuan masalah yang terjadi. 4. Sampaikan hasil klarifikasi atau uji silang yang telah dilakukan. 5. Yakinkan kepada peserta pertemuan tentang hasil klarifikasi yang telah dilakukan. 6. Jika hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya, fasilitasi peserta untuk membahas dan m embuat langkah-langkah apa yang dibutuhkan dan akan dilakukan. 7. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut. 8. Laksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan masyarakat Desa/Kelurahan tersebut. 9. Lakukan monitoring/pemantauan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan permasalahan selesai. 10. Buat laporan hasil penanganan kepada pelaku jenjang di atasnya sampai permasalahan selesai. 11. Jika masalah menjadi berlarut-larut dan tidak terseles aikan, sampaikan kepada jenjang di atasnya agar membantu upaya penanganannya.

PENTING UNTUK MENJADI PERHATIAN  Penanganan pengaduan (informatif atau masalah) harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.  Pertemuan dengan masyarakat jangan hanya dilakukan dengan kelompok/golongan masyarakat tertentu saja.  Pada saat klarifi kasi: rahasiakan identitas orang yang membuat pengaduan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya, jangan terjebak lebih mencari orang yang mengadukan sehingga melupakan isi pengaduannya.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, fasilitator dan KMW juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan progres penanganan masalah secara berjenjang. Alur pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


22


Pengirim

Penerima

Faskel

Korkot

Korkot

KMW

KMW

KMP (PPM) PNPM Mandiri Perkotaan

Tembusan

Jenis Laporan

PJOK Kec. PPK Kab/Kota

Implementasi pengaduan Database aplikasi PPM Korkot (SIM PPM)

SNVT PBL Provinsi

Database aplikasi PPM KMW (SIM PPM) Laporan Cetakan PPM

Periode Laporan

Ket

Mingguan dan Bulanan

Laporan khusus jika diminta

Mingguan dan Bulanan

Bulanan (tgl 5) Bulanan (tgl 15)

Format laporan pengaduan, format klarifikasi dan format monitoring untuk Faskel dapat dilihat pada lampiran Bag. A lamp. 1 ( format laporan pengaduan) ,


23

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN lampiran Bag. A lamp. 2 ( format klarifikasi ) dan lampiran format monitoring. Sedangkan untuk KMW dapat dilihat pada format outline laporan bulanan.

3.2. Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai Penanganan pengaduan atau masalah dinyatakan selesai, bila ada persetujuan/kesepakatan dari masyarakat itu sendiri dan langkah-langkah nyata dalam penyelesaian masalah yang meliputi:  Memulihkan atau meminimalisir kerugian masyarakat yang diakibatkan adanya masalah.  Diberikan sanksi kepada pelaku/pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu) sebagai pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya.  Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil investigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian  Pada kondisi tertentu, perlindungan pada pelapor dan saksi melalui upaya menjaga kerahasiaan pelapor, perlu dilakukan. Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila : 1. Pengaduan masalah adalah berasal dari masyarakat yang diasumsikan merugikan masyarakat, sehingga masalah dianggap ”masalah selesai” harus ada legitimasi dari masyarakat itu sendiri (ada keputusan hasil musyawarah). 2. Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu. 3. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanime atau prosedur, maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku. 4. Diupayakan penanganan masalah ya ng merugikan masyarakat harus dipuli hkan atau kerugian diminimalis asi. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat. 5. Pelaku sebagai pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu / tebang pilih) harus diberikan sanksi, sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil in vestigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian. 6. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti; kuitansi, sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, berita acara penanganan masalah.


24

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN 7. Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanime dan prosedur yang berlaku. 8. Jika permalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka masalah dianggap selesai apabila telah terjadi sinkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan 9. Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-ben ar karena kondisi force majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. 10. Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik , maka kegiatan yang tidak optimal yang diakibatkan ol eh pelaku bersangkutan sudah dapat berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk menerima segala konsekuensinya. 11. Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada maka dinyatakan selesai:

wilayah hukum ,



Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum (secara administrasi untuk penutupan SIM database PPM) . Namun demikian PPM harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya.



Dalam memenuhi rasa keadilan serta pembelajaran kepada masyarakat, maka masalah dianggap selesai jika sudah ada keputusan tetap pengadilan. Selama proses hukum, konsultan diwajibkan memonitor dan melaporkan sampai ada keputusan tetap pengadilan.


25

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Lampiran Format Monitoring


26

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan Format Outline Laporan Bulanan Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………....................... Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………… Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………

… …

Bab 1.1 Isi : 1.2 Isi

I. Pendahuluan Umum Berisikan tentang konsep PPM dan strategi KMW dalam mengimplementasikannya. Profil PPM Berisikan tentang sarana, prasarana PPM di tingkat KMW, PPM Kab/Kota.

Bab 2.1 Isi

... II. Progres Penanganan PPM ................................................ ... Gambaran Umum Hasil Penanganan PPM Merupakan Naratif dari aplikasi PPM capture pertama.Antara lain jumlah seluruh pengaduan yang ditangani, komposisi berdasar lingkup, jumlah dan komposisi pengaduan berdasarkan lingkup wilayah Korkot dan KMW ... Resume Hasil penanganan PPM

2.2

…

a. Isi b. Isi c. Isi d. Isi Bab 3.1 Isi 3.2 Isi 3.3 Isi

Berdasarkan Lingkup Masalah

Bab 4.1 Isi

... IV. Kesimpulan ...................................................................... ... Kendala, Status Akhir dan Tindak lanjut.......................... Kendala –kendala yang terjadi berkaitan dengan kegiatan fasilitasi KMW dalam implementasi PPM baik di tingkat Masyarakat/pemda, permasalahan aplikasi maupun masalah internal/external. Status terakhir masalah tersebut dan Solusinya. ... Proses PPM Yang Dapat Menjadi Pembelajaran Bersama . - Rekaman proses penanganan pengaduan dan resumenya yang dapat menjadi pembelajaran pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat dan pihak lainnya.(Best Practise). - Indikasi-indikasi apa yang terjadi dengan adanya pengelolaan pengaduan baik di tingkat masyarakat maupun Pemda

4.2 Isi

Berdasarkan Media Penyampaian Berdasarkan Derajat Penanganan Berdasarkan Status Penanganan III. Kegiatan KMW untuk menunjang Implementasi PPM Progres Fasilitasi PPM LKM.

... ...

Progres Fasilitasi PPM Pemda.

...

Keterlibatan/Kontribusi Personal KMW

...

Lampiran-Lampiran .............................................................................. Isi


...

27

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Format Outline Laporan Bulanan

3.3. Penanganan Pengaduan Pada Paska Program (Terminasi) Salah satu indikator keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah terjadinya suatu mekanisme kontrol sosial di masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan PNPM Mandiri Perkotaan . Kontrol sosial men jadi aspek penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada penerapan azas dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perkotaan . Kontrol sosial dibangun baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan stakeholders lainnya. Sehingga kontrol sosial dap at be rkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan maupun dengan peran dan program lain serta kebijakan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat. Dalam penyiapan untuk paska program harus mendoron g kontrol sosial warga. Kontrol sosial warga perlu ditumbuhkan untuk menjaga konsistensi program pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, memelihara kelangsungan PNPM Mandiri Perkotaan, dan terus menerus terjadinya upaya-upaya perbaikan terhadap mekanisme atau sistem operasi/prosedur yang tengah dijalankan. Untuk mendorong kontrol sosial warga dapat dilakukan melalui:  

 

Mendorong kontribusi dan keterlibatan banyak pihak dalam berbagai program/kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan , terutama yan g berasal dari masyarakat setempat. Mendorong beberapa orang di luar struktur LKM yang peduli terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk kelompok “PNPM Mandiri Perkotaan watc h” atau pemerhati/pemantau PNPM Mandiri Perkotaan. Mendorong terus terjadinya perluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media. Secara periodik melakukan evaluasi kinerja program yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak (tidak ha nya para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan saja).

PNPM Mandiri Perkotaan mendorong dua kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses penyiapan keberlanjutan program (paska program) oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Artinya kegiatan-kegiatan jenis in i diharapkan dapat terus dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat, mesikpun masa program PNPM Mandiri Perkotaan telah berakhir. Maksud utama dari kegiatan ini pada intinya adalah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan proses pembelajaran di antara mereka, khususnya dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang telah mulai dibangun selama masa program PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk permasalahan yang masih dalam proses penanganan pada suatu lokasi yang telah berakhir masa pendampingan program (paska program/terminasi), tetap


28

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Mengingat bahwa untuk lokasi dalam tahap paska program (terminasi) sudah tidak terdapat lagi konsultan lapangan yang ditempatkan, maka strategi penanganan khusus untuk lokasi dalam tahap paska program (terminasi) sebagai berikut: 



Untuk Kelurahan /Kecamatan yang telah berakhir masa pendampingan, tanggung jawab pendampingan dan pemantauan ada pada Koordinator Kota (Korkot) dan TK PK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten/Kota bersama camat, PJOK, Lurah/Kades di desa-desa yang masih mempunyai masalah. Untuk Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa pendampingan, tanggung jawab pendampingan dan pemantauan ada pada KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) dan TKPK PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi setempat.

Agar setiap masalah di lokasi yang telah berakhir masa pendampingan dapat diselesaikan dengan baik, maka teknis pelaksanaan penanganan dan d istribusi tanggung jawab dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

  

Pertemuan konsolidasi dan koordinasi disemua jenjang baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan untuk mengevaluasi kemajuan/progres, menganalisa d an menyusun rekomendasi langkah penanganan masalah sekaligus penetapan derajat masalah. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk dan/ mengoptimalkan fungsi Tim Penanganan Masalah. Dukungan penanganan dilakukan sesuai jenjang yang telah ditentuka n berdasarkan penetapan derajat masalah. Proses penanganan pengaduan/masalah tetap mengacu pada prosedur penanganan pengaduan/masalah yang berlaku.

Mekanisme penanganan pengaduan pada paska program (terminasi) dapat dilihat pada bagan alur mekanisme penan ganan pengaduan pada paska program (terminasi).


29

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan Bagan Alur mekanisme penanganan pengaduan pada paska program (terminasi).

Mekanisme Penanganan Pengaduan Pada Paska Program (terminasi) KMP PNPM Mandiri Perkotaan

D. 4

PENGADUAN

PROVINSI Dibahas KMW dan TKPK PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi

1. Analisa Masalah dan memilah derajat (1,2,3,4) 2. Rekomendasi langkah penanganan masalah D. 3 D. 1 atau D. 2

Lokasi ‘Terminasi’ ADA KORKOT

TIDAK ADA

Bukan Lokasi Terminasi Korkot, TKPK PNPM Mandiri Perkotaan dan semua pelaku terkait

D. 2

Tim Faskel, Kades, Lurah, Camat, PJOK & semua pelaku terkait

D. 1

Fasilitasi Dukungan oleh semua pelaku di Kabupaten/Kota

Keterangan : D : Derajat Masalah

BAB IV

: Langkah-langkah yang harus dilakukan : Dukungan Penanganan


30


PELAKU KEGIATAN PENANGANAN MASALAH 4.1. Peran Pelaku Kegiatan Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perkotaan Peran dan Tugas Fasilitator dan Konsultan sebagai pelaku dalam penanganan masalah adalah memfasilitasi, membantu dan mendorong agar mempercepat penyelesaian masalah secara berjenjang, sebagai berikut:

4.1.A. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Direktur 1)

Dan Program

Fasilitator / Senior Fasilitator  Melakukan sosialisasi tentang perlunya wadah bagi pengaduan dan tatacara Pengelolaan Pengaduan kepada masyaraka t, lembaga/institusi tingkat kelurahan/desa, perangkat Kelurahan/desa, PJOK dan khususnya kepada LKM. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, Faskel harus mampu membuka kesadaran kritis tentang perlunya dilakukan PPM.  Melakukan analisa pemecahan masalah samp yang harus dilakukan

ai strategi tindakan

 Berkoordinasi dengan konsultan di atasnya/supervisor, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga advokasi hukum, LSM yang bergerak di bidang korupsi atau bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah yang tidak terselesaikan di tingkat desa/kelurahan.  Membuat rekomendasi dan rencana strategi penanganan yang terukur dan dapat dilakukan oleh kader/relawan/pendamping lokal.  Memfasilitasi pertemuan masyarakat di tingkat desa/kelura han maupun antar desa/kelurahan dalam proses penanganan permasalahan, serta mengundang elemen-elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki, yang ada diwilayah kerjanya.  Bersama dengan konsultan lainnya, bertanggung jawab dalam proses penanganan permasalahan sampai dinyatakan selesai.  Melakukan coaching tentang manfaat dan tatacara PPM kepada LKM, sekretariat LKM, relawan, aparat kelurahan dan pihak lain yang berminat.  Melakukan fasilitasi operasionalisasi PPM oleh kelurahan/desa.

LKM di tingkat

 Apabila dip erlukan, melakukan fasilitasi penanganan PPM di kelurahan/desa wilayah dampingannya. BAGIAN A. PEDOMAN TEKNIS PPM DI TINGKAT KELURAHAN/DESA (MASYARAKAT)

31

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Membuat laporan ke Askorkot, berdasarkan Format PPM yang diperoleh dari sekretariat PPM LKM.  Melaporkan setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut penanganannya kep ada jenjang di atasnya dengan tembusan kepada PjOK dan Camat sesuai lampiran Bag. A lamp. 3 (format Rekomendasi Masalah Kecamatan).  Menginformasikan kembali kemajuan proses penanganan masalah kepada masyarakat, terutama kepada pelapor. 2) Assisten Korkot  Bersama Korkot, memberikan coaching sosialisasi dan operasionalisasi PPM LKM kepada Faskel.  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan operasionalisasi PPM oleh Faskel di wilayah kerjanya.  Mengkoordinir laporan PPM LKM oleh Faskel  Bersama S enior Faskel melakukan analisis terhadap pelaksanaan PPM, sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan PPM oleh LKM di masing-masing di wilayahnya  Menganalisa seluruh Format PPM LKM dari Faskel ataupun PPM tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan database PPM.  Melakukan entry data aplikasi PPM di tingkat Kabupaten/kota. 3) Koordinator Kota  Penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi pembentukan dan operasionalisasi PPM di tingkat kelurahan/desa dan Kabupaten/kota.  Penanggung jawab operasionalisasi aplik asi PPM untuk pendokumentasian dan pelaporan di wilayahnya.  Membantu fasilitator/pendamping masyarakat dan jajaran di bawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan penanganan, serta membantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.  Berkoordinasi dengan tim koordinasi kabupaten/kota dan menjalin hubungan dengan pihak Kejaksaan, lembaga advokasi hukum, ataupun LSM-LSM termasuk organisasi perempuan, yang mempunyai minat dan perhatian pada persoalan korupsi atau pemberdayaan masyarakat sebagai langkah antisipasi jika permasalahan harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut.  Melakukan pemantauan terhadap langkah penanganan masalah yang telah dilakukan oleh jenjang di bawahnya.


32

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus peny impangan dana PNPM Mandiri bersama dengan pihak-pihak terkait.  Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota untuk mengevaluasi kemajuan kasus-kasus yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal kabupaten/kota, minimal dua kali setahun.  Melakukan klarifikasi, uji silang dan investigasi ke lapangan jika masalah tidak diselesaikan di tingkat kecamatan atau berlarut-larut dalam penyelesaiannya.  Bersama-sama Pemda melaksanakan sosialisasi, pembentukan dan operasionalisasi PPM tingkat Kabupaten/Kota.  Memfasilitasi terlaksananya agenda rapat rutin bulanan atau rapat khusus pembahasan pengaduan masyarakat oleh PPM Kabupaten/Kota.  Menjadikan pelaksanaan PPM baik di tingkat LKM maupun Pemerintah Daerah (Pemda) sebagi topik bahasan dalam kegiatan KBP.  Merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya berdasarkan masukan dari pengaduan masalah/kasus yang ditangani.  Memberikan laporan secara pe riodik kepada jenjang yang lebih tinggi dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota sesuai lampiran Bag. A lamp. 4 (f ormat Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota).  Bersama fasilitator/konsultan lainnya bertanggung jawab dalam penanganan masalah sampai dengan dinyatakan selesai. 4) Spesialis PPM di Tingkat Provinsi  Membantu Manajemen Kabupaten/Koordinator Kota dan jajaran dibawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan penanganan, serta mambantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.  Proaktif dalam memberikan informasi permasalahan dan dukungan percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya.  Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara berkala kepada Tim Leader KMW dan spesialis yang bertanggung jawab menangani pengaduan dan masalah di tingkat pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di tingkat provinsi dengan format sesuai dengan lampiran Bag. A lamp. 4 (f ormat Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota).


33

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Menjalin hubungan dengan lembaga kejaksaan, kepolisian, advokasi hukum, LSM yang kompeten pada kasus Korupsi dan lembagalembaga lain, baik propinsi maupun kabupaten.  Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan tingkat provinsi untuk evaluasi kemajuan kasus-kasus yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal, minimal setahun sekali)  Mengagendakan pertemuan rutin bulanan dengan Konsultan Manajemen Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendampi ng pada wilayah kerjanya, serta berkoordinasi secara aktif dengan Koordinator provinsi/ Team Leader KMW dan konsultan provinsi lainnya dalam percepatan penyelesian masalah.  Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan yang bersifat mendesak untuk ditangani pada wilayah kerjanya.  Mendorong dan memfasilitasi Konsultan Manajemen Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendamping melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten, terutama permasalahan yang krusial atau penyimpang an dana program.  Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah kerjanya.  Bertanggung jawab penuh dalam memonitor dan memastikan tindak lanjut penanganan masalah dilakukan oleh fasilitator/konsultan sampai permasalahan selesai pada wilayah kerjanya.  Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait.  Memberikan masukan kepada Koodinator provinsi/ KMW terhadap penilaian kinerja konsultan.

Team Leader

5) TA. Monev KMW (Bila poin 4 tidak ada)  Melakukan diseminasi dan melatih/coaching Korkot dan Askorkot mengenai penanganan pengaduan dan memastikan keefektifan pelatihan/coaching dilakukan dengan benar oleh Korkot/Askorkot kepada Tim Faskel  Melakukan monitoring dan supervisi kepada Korko t/Askorkot dalam menjalankan/menjabarkan panduan-panduan teknis dan SOP penanganan pengaduan kepada Tim Faskel.  Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan yang bersifat krusial dan beresiko tinggi terhadap keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan.


34

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Melakukan analisis, evaluasi, penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Korkot.  Membuat laporan bulanan berdasarkan kompilasi laporan pelaksanaan PPM dari korkot dan pengelolaan pengaduan yang diterima di tingkat KMW, dan membuat laporan khusus terha dap permasalahan yang krusial.  Melakukan monitoring, supervisi dan memastikan ketepatan, kecepatan dan keefektifan dalam penanganan pengaduan.  Memberikan rekomendasi kepada Team Leader KMW dan Korkot dari hasil analisis dan evaluasi pengelolaan PPM un tuk peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.  Memastikan kegiatan penanganan pengaduan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait termasuk aparat Pemerintah Daerah dan Kelurahan.  Melakukan monitoring dan eva aplikasi PPM oleh Korkot.

luasi operasionalisasi program

6) Tim Leader KMW  Memastikan seluruh Team Leader KMW dan Tenaga Ahli KMP memahami MIS, antara lain PPM.  Menganalisa dan mempelajari kemajuan dan performan kegiatan wilayahnya berdasarkan MIS, antara lain PPM.  Membangun jaringan dan melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan di tingkat provinsi. 7) Program Direktur  Memastikan seluruh Team Leader KMW Provinsi di bawah naungan program direktur memahami MIS, antara lain PPM.  Membangun jaringan dan melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan yang ada di beberapa KMW pada tingkat provinsi yang ada di bawah naungan program direktur terkait. 8) Asisten Program Direktur (Sub Spec. Legal & CHU)  Membantu KMW Provinsi (TA. Monev) , manajemen Kabupaten/Koordinator Kota dan jajaran dibawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan penanganan, serta mambantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.  Proaktif dalam memberikan informasi permasala han dan dukungan percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya. BAGIAN A. PEDOMAN TEKNIS PPM DI TINGKAT KELURAHAN/DESA (MASYARAKAT)

35

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara berkala kepada Program Direktur dan spesialis yang bertanggung jawab menangani pengaduan dan masalah di tingkat pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri di tingkat provinsi dengan format sesuai dengan lampiran 4 (format Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota).  Menjalin kemitraan dengan lembaga kejaksaan, kepolisian, advokasi hukum, LSM yang k ompeten pada kasus Korupsi dan lembagalembaga lain, baik propinsi maupun kabupaten.  Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan tingkat provinsi untuk evaluasi kemajuan kasus-kasu s yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal, minimal setahun sekali.  Mengagendakan pertemuan rutin (misalnya: bulanan atau tiga bulanan) serta berkoordinasi secara aktif dengan Koordinator provinsi/Team Leader KMW dan konsultan pr ovinsi lainnya dalam percepatan penyelesian masalah.  Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan yang bersifat mendesak untuk ditangani pada wilayah kerjanya.  Mendorong dan memfasilitasi KMW Provinsi, Konsultan Manajemen Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendamping melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten, terutama permasalahan yang krusial atau penyimpangan dana program.  Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah kerjanya.  Bertanggung jawab penuh dalam memonitor dan memastikan tindak lanjut penanganan masalah dilakukan oleh fasilitator/konsultan sampai permasalahan selesai pada wilayah kerjanya.  Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait.  Memberikan masukan kepada Program Direktur dan Koodinator provinsi/Team Leader KMW terhadap penilaian kinerja konsultan.

4.1.b. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) 1) Tim Leader KMP  Memastikan seluruh Team Leader KMW dan Tenaga Ahli KMP memahami MIS, antara lain PPM.


36

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Menganalisa dan mempelajari kemajuan dan performan kegiatan secara Nasional berdasarkan MIS, antara lain PPM. 2) TA PPM 

Mengembangkan panduan praktis penanganan masalah



Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah mau pun keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan Spesialis yang menangani pengaduan dan masalah/TA . Monev di setiap provinsi/wilayah.



Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi den gan LSM untuk memfasilitasi pengaduan dan masalah bersama-s ama dengan Spesialis yang menangani pengaduan dan masalah/TA. Monev di setiap provinsi/wilayah.



Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan reguler penanganan masalah di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.



Melakukan uji silang dan uji petik atau i nvestigasi khusus secara langsung terhadap pengaduan atau masalah yang serius/menonjol.



Menghimpun, analisis data/informasi, serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol.



Menyiapkan laporan insidentil dan laporan bulanan penangana masalah berdasarkan laporan bulanan dari KMW (provinsi).



Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait.



Menerima pengaduan di tingkat ma syarakat, mengembangkan kepedulian masyarakat tentang haknya dan memperbaiki pendokumentasian pengaduan dan juga menyediakan media sosialisasi yang dikampanyekan intensif tentang saluran pengaduan.



Melatih/mengajar TA. Monev KMW dan menjamin keefektifan melatih/mengajarkan bimbingan yang telah dilakukan oleh TA PPM KMP ke TA. Monev KMW.



Memantau dan mengawasi d alam menerapkan manual yang dilakukan oleh KMW, Korkot dan Tim Faskel.



Memantau dan mengawasi KMW untuk menjamin ketepatan, kecepatan, dan efektif menangani/mengelola pengaduan.



Menjamin kegiatan pengelolaan/penanganan pengaduan diberitahukan ke pihak terkait termasuk Pemerintah Lokal (Pemda) dan aparat kelurahan.


n

37

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan 

Menjamin publikasi laporan pengaduan di situs/website pada tanggal 10 setiap bulan.



Membuat ringkasan kemajuan/progress bulanan, persoalanpersoalan dan tindak lanjut pengelolaan/penanganan pengaduan, yang telah ditayangkan setiap bulan melalui situs/website.



Mempersiapkan laporan evaluasi tiga bulanan dan tahunan tentang pengelolaan/penanganan pengaduan.


38


4.2. Ringkasan Pelaksanaan PPM PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Pengelola

Tk Kelurahan/ Kecamatan

Tk Kab/Kota

Penerimaan

 LKM sebagai  Face to face penanggungjawab  Pengisian pelaksanaan PPM format  Pelaksana  Kotak pencatatn adalah pengaduan sekretariat LKM  Atau Langkah2 pengaduan pembentukan UPM tk yang diterima kelurahan: oleh PPM  diskusi diatasnya, opersionalisasi PPM kepada LKM, Aparat kelurahan/desa, kader, tomas tentang , dengan melakukan menyampaikan pertanyaanpertanyaan kritis tujuan dan manfaat dan tata cara PPM  Sosialisasikan keberadaan PPM kepada masayarakat umum Unit PPM di Pemda  Pengaduan yang pembentukannya langsung difasilitasi oleh  PO Box/alamat Korkot sekretariat PPM di masing-

Pencatatan/ Pengadministrasian dan pendistribusian

Langkah-langkah pencatatan:  Sekretariat PPM LKM mencatat pengaduan yang masuk ke dalam format yang tersedia  Sampaikan ke LKM,  Analisis untuk menentukan strategi pencarian fakta

Langkah-langkah pencatatan untuk pengaduan langsung  Sekretariat PPM mencatat

Penanganan

Pendokumentasian, Sosialisasi hasil dan progres

Langkah2 penanganan:  Dokumentasi  pencarian fakta dilakukan oleh sekretariat PPM  perumusan target dan rekomendasi  Progres dan Hasil penanganan PPM disampaikan kepada pengadu  fasilitasi sesuai langsung dengan tingkat kewenangan  Hasil PPM setiap bulan disampaikan  Untuk permasalahn kemasyarakat yang perlu difasilitasi melalui berbagai oleh PPM Kab/Kota media yang ada, atau PPM jenjang baik tulis maupun diatasnya, LKM lisan. menyampaiakan permohonan dukungan fasilitas dengan mengunakan format yang ada disertai hasil analisa dan fakta yang telah ditemukan

 apabila tingkat kewenangan penyelesaian pengaduan bisa diselesaiakan oleh


38

 Aplikasi PPM menjadi basis dokumentasi PPM  PPM Kab/kota menyampaiakan

Pelaporan

 Laporan rutin bulanan disampaikan sekretariat PPM LKM kepada sekretariat PPM Kab/Kota dalam bentuk format PPM dan penjelasan berdasarkan hasil pengumpulan fakta lapangan  Masa proyek, Hasil PPM disampaikan rutin bulanan atau periode tertentu ke faskel utk diteruskan ke PPM kab/kota.

 Basis laporan adalah aplikasi PPM dan informasi tambahan dalam bentuk tertulis  Laporan bulanan, dan


Tk KMW/ Propinsi

Langkah Pembentukan/operasio nalisasi  Korkot melakukan sosialisasi kepada TKPP  Melakukan identifikasi bersama potensi potensi pengelolaan pengaduan  Korkot Menfasilitasi operasionalisasi PPM Kab/kota

masing Kota/Kabt  Telp/fax  Pengaduan dari PPM LKM : Sekretariat PPM Kab/kota menerima permasalahan yang tidak dapat diselesaiakan oleh PPM BKM, dalam bentuk tertulis, disertai fakta lapangan dan dokumen pendukung.

 TA Monev bertanggungjawab operasionalisasi PPM di tingkat KMW  Unit PPM, selama masa proyek dibawah tanggung jawab KMW dengan berkoordinasi dengan TKPP Provinsi



Penerima adalah sekretariat PPM KMW, melalui mediamedia :  Face to face  Pengisian format  Kotak pengaduan  PO Box (?)  Telp/fax Pengaduan tersebut dicatat dalam format pengaduan PPM standar

pengaduan yang masuk dalam format yang tersedia  Masukkan pengaduan dari aplikasi PPM.  Lakukan analisis, Langkah pencatan untuk dokumen PPM dari desa/kelurahan  Assisten PPM melakukan analisa dokumen PPM LKM untuk disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi  Asst. PPM melakukan entry data ke aplikasi PPM.  Semua pengaduan dicatat dalam format standar PPM PNPM Mandiri Perkotaan  Lakukan analisis dan langkah penanganan sesuai dengan ketentuan.  Apabila kewenangan berada di PPM dibawahnya. Distribusikan penanganan ke PPM bersangkutan

PPM LKM, maka progres dan hasil distribusikan dengan penanganan kepada rekomendasi pengadu dan PPM secukupnya ke LKM. LKM asal pengaduan sesuai  Jika kewenangan di dengan media yang tingkat kota, lakukan dapat digunakan. langkah penanganan pengaduan.  PPM kota/kab, dengan basis data  Pantau aplikasi PPM, perkembangan menyampaikan hasil penanganan. PPM kepada TKPP, Instansi lain yang membutuhkan, kepada forum KBP sebagi topik diskusi dll.

 apabila tingkat kewenangan penyelesaian pengaduan bisa diselesaiakan oleh PPM dibawahnya, maka distribusikan dengan rekomendasi secukupnya.  Jika kewenangan di tingkat KMW, lakukan langkah penanganan pengaduan.  Pantau perkembangan


39

 Aplikasi PPM menjadi dasar dokumentasi PPM  PPM KMW/provinsi menyampaiakan progres dan hasil penanganan kepada pengadu dan PPM asal pengaduan sesuai dengan media yang dapat digunakan  PPM KMW dengan basis data

laporan khusus untuk permasalahan yang perlu ditangani secara khusus.

 Basis laporan adalah aplikasi PPM dan informasi tambahan dalam bentuk tertulis  Laporan bulanan, dan laporan khusus untuk permasalahan yang perlu ditangani secara khusus.

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan penanganan

Tk Pusat

TA PPM KMP

Media pengaduan langsung  Face to face  Kotak pengaduan  PO Box 2222 JKTPMT  Telp (021) 70912271, 70952271  Fax : (021)5743692  SMS no 0817148048  Email : ppmp2kp@indos at.net.id ; ppm_p2kp3@in dosat.net.id  Web :www.p2kp.org Sebagai pengelola pengaduan dari PPM di daerah dengan tingkat penanganan berada di Pusat

 Seluruh pengaduan dengan berbagai media dimasukkan kedalam aplikasi PPM  Apabila kewenangan berada di PPM dibawahnya. Distribusikan penanganan ke PPM bersangkutan

aplikasi PPM, menyampaikan hasil PPM kepada TKPP Provinsi , Instansi dan pihak lain yang membutuhkan.

 apabila tingkat kewenangan penyelesaian pengaduan bisa diselesaiakan oleh PPM dibawahnya, maka distribusikan dengan rekomendasi secukupnya PPM bersangkutan  Jika kewenangan di tingkat Pusat, lakukan langkah penanganan pengaduan.  Pantau perkembangan penanganan


40

 Aplikasi PPM menjadi dasar dokumentasi PPM  PPM PNPM Mandiri Perkotaan/Pusat menyampaiakan progres dan hasil penanganan kepada pengadu dan PPM asal pengaduan sesuai dengan media yang dapat digunakan.  PPM KMP dengan basis data aplikasi PPM, mensosialisasikan hasil PPM kepada umum melalui media WEB atau media lainTKPP Provinsi , Instansi dan pihak lain yang membutuhkan

 Basis laporan adalah aplikasi PPM dan informasi tambahan dalam bentuk tertulis  Laporan bulanan, dan laporan khusus untuk permasalahan yang perlu ditangani secara khusus.



41

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Recommend Documents