PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 0059/Pdt.G/2014/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada HERI MUKTI. H, SH.Dkk, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan Pangeran Ratu Seberang ulu I Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada RUSTAM. H. SALEH.SH, pekerjaan advokat, beralamat / Kantor di Jalan Pertahanan No.1844, Rt/Rw : 37 / 11 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Plaju Kodya Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014,

selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 39 halaman Perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Plg

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dibawah register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.Plg, tanggal 07 Januari 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Termohon yang telah menikah secara sah berdasarkan syariat agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukarami

Kota

Palembang

Provinsi

Sumatera

Selatan,

sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 424 / 84 / III / 2007 Tanggal 17 Maret 2007 , dimana pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; 2. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diharapkan Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon; 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kota Bengkulu; 4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat permohonan Cerai Talak ini diajukan mempunyai 1 (Satu) orang anak, Lahir pada Tanggal 04 April 2009 ; 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta harmonis, Namun pada awal Tahun 2011 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan kesalah pahaman yang diakibatkan oleh : - Bahwa Termohon merasa Tersinggung saat berlibur dengan keluarga besar Pemohon akibat Adik Pemohon menakuti Termohon dengan berteriak “Awas Ado Pacet Di Kaki”, Hal itu yang sangat membuat Termohon marah besar; - Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon menjadi berubah sikap kepada Pemohon ;


- Bahwa Pemohon selalu berusaha menyelesaikan masalah, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya Kepada Pemohon; 6. Puncaknya pada bulan Mei 2011 Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon mengembalikan Termohon kepada Orang Tua Termohon beralamat di Palembang, dan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu lagi hingga Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang ; 7. Bahwa akibat dari kondisi tersebut suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak nyaman dan tidak tentram sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah semakin jauh dari harapan 8. Bahwa perselisihan dan kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon telah berusaha diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak pernah membuahkan hasil yang baik untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon; 9. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, dan sudah lama tidak bertemu (telah pisah tempat tinggal) hal ini membuat Pemohon dan Termohon telah lama tidak tidur bersama pada satu ranjang dan tidak lagi mengadakan hubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, guna mencegah halhal yang tidak diinginkan (yang bersifat mudhorat), maka Pemohon memutuskan dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih dan telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Palembang, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 10. Bahwa Pemohon berharap Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya, serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim


yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : A. PRIMER 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A

Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; B. SUBSIDER jika Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir dimuka sidang, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan / merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi oleh Hakim mediator yang ditunjuk tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon dengan Termohon ; Bahwa mengingat upaya mendamaikan / merukunkan telah tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa setelah Termohon teliti surat Permohonan dari Pemohon maka Termohon merasa Permohonan Pemohon ini adalah tidak sempurna dan tidak melalui perosodur yang syah ,sehingga Permohonan ini adalah kabur. 2. Bahwa Termohon anjurkan pada Pemohon agar dapat mengerti maksud dari Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 10 Tahun 1983 pasal 1 yang dimaksud Pegawai Negeri sipil pada pasal 1 ayat 2 huruf c ,adalah antara lain Pegawai


Badan Usaha Milik Negara, SEDANGKAN pada indentitas Pemohon disebutkan pekerjaan Pemohon adalah karyawan BUMN, dengan demikian Pemohon tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.tidak seenaknya saja. 3. Bahwa karena itu Termohon minta agar Pemohon memperhatikan lagi maksud dari lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan dari PP.no.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat 1 dari PP.No 45 tahun 1990 tersebut yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Dan dalam pasal selanjutnya ayat 2 dan 3 dari PP.no 45 tahun 1990 disebutkan izin tersebut harus tertulis.Dalam hal ini apakah Pemohon sudah melengkapi syarat2 tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas TERMOHON minta agar Permohonan tersebut ditunda dulu sebelum dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan tersebut diatas.,agar perkara ini bisa lancar. Oleh karena itu Termohon minta agar Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan/beschikking. terlebih dahulu sebelum kita memeriksa perkara Permohonan ini. Hal ini Termohon ajukan diatas adalah sangat penting karena akan menentukan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon akibat putusnya perkawinan. B. DALAM POKOK PERKARA. Setelah Termohon pelajari Posita Pemohon maka Termohon menyatakan sebagai berikut; 1.

Bahwa Termohon mengakui posita Pemohon yang dituangkan pada angka 1 sd 4 adalah benar semua.

2.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 5 halaman 2 yang mengatakan: a. bahwa Termohon merasa tersinggung karena masalah adik Pemohon menakuti Termohon yang berteriak “AWAS ADO Pacet di Kaki” Adalah


tidak benar sama sekali. Karena Termohon bukanlah seorang yang pendendam dan bukanlah seorang yang tidak berpendidikan ,karena masalah pacet harus marah besar. Pada waktu itu kondisi badan Termohon dalam keadan lemah karena Termohon mengalami sakit ,tapi dipaksa untuk makan dan karena Termohon tidak mau makan lah Pemohon marah-marah terus. b. bahwa adalah tidak benar Pemohon selalu berusaha menyelesaikan masalah, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya kepada Pemohon Justeru Pemohonlah yang berubah dan selalu membenarkan pihak keluarga

Pemohon

memperhatikan

dan

Termohon

Pemohon

selalu

lagi.Perubahan

marah

derastis

dan

tidak

inilah

yang

menyebabkan Termohon sangat tertekan bathin. 3.

Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Pemohon mengantar Termohon kepada orang tua Termohon ke Palembang dan sejak itulah sampai sekarang Termohon tidak diberi lagi uang ,baik biaya hidup ,biaya kiswah dan biaya hadhonah untuk Termohon .

4.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 7,8,dan 9.karena dalil tersebut tidak pernah ada justeru Pemohon yang tidak perduli lagi dengan Termohon, pernah Pemohon mengabarkan bahwa Termohon masuk rumah sakit tapi PEMOHON tidak bersedia melihat Termohon bahkan,Termohon pernah menelpon Pemohon tapi Pemohon tidak mau menjawab,

5.

Bahwa Pemohon tak punya rasa tanggung jawab sama sekali pada Termohon, hal tersebut Termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa Termohon pernah masuk rumah sakit sampai 3 (tiga kali) yaitu pada tanggal 03 Juni 2011 diopname selama 8 (delapan hari).,tgl 27 Agustus 2011 Termohon masuk ICU selama 6 (enam ) hari dan pada tanggal 03 September 2011 sd tanggal 14 Oktober 2011 selama 47 (empat puluh tujuh ) hari ,setelah Termohon mengirim surat kekantor Pemohon , barulah pada


tanggal 04-Oktober 2011 PEMOHON melihat Temohon di Rumah Sakit lebih kurang 30 (tiga puluh menit) dan pada saat Pemohon melihat Termohon di Rumah Sakit itu Pemohon malah marah-marah pada Termohon sambil mengatakan "NGAPO TERMOHON SAMPAI MENGADUKAN Pemohon ke kantor tempat Pemohon kerja ,dan ngapo pakai2 Pengacara ,Katek aguk nian pakek-pakek Pengacara." Hal tersebut Termohon akui bahwa benar Termohon pernah pakai jasa Pengacara untuk melaporkan Pemohon pada instansi tempat Pemohon kerja untuk bantuan biaya pengobatan, karena pada saat itu Pemohon

tidak

memperdulikan

lagi

Termohon.

Jadi

selama

TERMOHON masuk rumah sakit sebanyak tiga kali Pemohon hanya datang sekali yaitu tanggal 04 OKTOBER 2011, dan hanya lebih kurang 30 menit.selainnya tidak ada;…T.1………………………………………. 6.

Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikurnia seorang anak laki-laki lahir tanggal 04 April 2009,jadi masih belum dewasa.

7.

Bahwa sesuai dengan Hadist Rasululloh yang diriwayatkan oleh ACHMAD dan ABU DAUD yang disahkan oleh AL Hakim Jo Yuirisprodensi Mahakamah Agung N0.102 K/Sip/1973 yang menyatakan Ibulah yang mengasuh anak yang masih dibawah umur ………………….T.2……………

DALAM REKONVENSI Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi dengan ini mengajukan Permohonan Rekonvensi dengan alasan/posita sebagai berikut; 1. Bahwa pada waktu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi masih bersama dengan Pemohon Kovensi/Termohon Rekonvensi masih satu rumah di Bengkulu ,maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi setiap bulannya diberi uang hasil gajinya setiap bulan adalah Rp.4.000.000 ,00 (empat juta rupiah) dan setiap enam bulan mendapat uang hasil insentip sebesar .lebih kurang Rp.15.000.000,00(lima betas juta Rp.)) 2. Bahwa sejak bulan Mei 2011 pada saat Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi diantar pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon .Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi tidak pernah lagi diberi uang oleh


3

Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Dan karena itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mencari sendiri untuk memenuhi keperluan hidup Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan kadang-kadang minta bantuan orang tua Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi. 3. Bahwa selama 31 bulan Termohon Konvensi /Pemohon Konvensi tidak lagi dibiayai oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi jadi kalau Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi jumlahkan seharusnya tiap bulan diberi uang sebesar Rp.4.000.000,00 jumlah yang harus dibayar pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar .31 bulan x Rp.4.000.000.,00 X I= rp.RP.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta). 4. Bahwa Pemohon Rekonvensi /Terrmohon rekonvensi,dengan menunjuk Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Bab XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN pasal 149 huruf a,b,dan d, sebagai tersebut dibawah ini: (a) Memberikan uang mut"ah yang layak kepada bekas isterinya,baik berupa uang atau benda,kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. (b) Memberi nafkah,dan kiswah selama dalam iddah, dan dalam keadaan tidak hamil. (c) Memberikan biaya hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 thn. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Rekonpensi/Termohon Konvensi tersebut diatas

maka

Pemohon

rekonvensi

agar

Majelis

Hakim

dapat

mempertimbangkannya, bahwa Pemohon Rekonpensi/Termohon Konvensi agar hal yang Pemohon Rekonpensi uraikan tersebut pada angka 4 Pemohon Rekonpensi mengusulkan pada Majelis biaya tersebut diberikan sekaligus bukan secara mencicil

,untuk

menjaga perasaan bathin Pemohon

Rekonpensi/Termohon Konvensi dan anak Pemohon Rekonpensi /Termohon Konpensi,biaya tersebut adalah sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rp.) 5. Bahwa karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah Pegawai Negeri maka Pemohon Konvensi harus tunduk pada PP 10 Tahun 1983,maka berdasarkan pasal 8 dari ayat 1,2 maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, tidak perlu Pemohon Rekonvensi ajukan apabila dalil yang


Pemohon Rekonvensi uraikan pada angka 3 dan 4 pada Tuntutan Pemohon Rekonvensi dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibayarkan sekaligus tampa mencicil oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi. 6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon Rekonvensi tersebut diatas maka beban yang harus dibayarkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi adalah sebesar RP.124.000.000,00 ditambah Rp,750.000.000,00 jumlahnya sebesar RP.874.000.000,00( delapan ratus tujuh empat juta Rp) 7. Bahwa Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi mohon pada Majelis Hakim untuk tidak melakukan eksekusi pembacaan lqrar Talaq oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebelum semua tuntutan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menyerahkan atau melunasi tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Berdasarkan seluruh dalil yang Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi uraikan tersebut diatas maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.,maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim akan mempertimbangkannya. A.DALAM EKSEPSI - Majelis Hakim menerima dalil Termohon secara keseluruhan dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon harus melalui peruses yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada. B.DALAM POKOK PERKARA. 1. Akan menerima seluruh dalil Termohon , 2. Akan menetapkan bahwa Pemohon harus membayar uang mut'ah,uang.kiswah dan hadhonah, seandainya Permohonan Pemohon dikabulkan. 3. Akan menetapkan bahwa Termohon adalah mempunyai hak asuh anak yang belum dewasa. 4. Akan menetapkan semua biaya ditanggung oleh Pemohon. C. DALAM REKONVENSI


1. Bahwa akan menerima semua Dalil Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan 2. Menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi untuk membayar kan sejumlah uang sebesar Rp.874.000.000,00(delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) secara sekaligus /tunai. 3. Akan menetapkan bahwa eksekusi berupa pembacaan ikrar talaq belum dapat dilaksanakan sebelum Termohon Rekonvensi menunaikan semua kewajibannya. ATAU DALAM peradilan yang baik akan memberikan putusan yang adil dan baik pula.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan tanggap ( replik ) tertulis sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dalam Eksepsi Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon. 2. Bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan prosedur, dan Permohonan Pemohon tidaklah kabur. 3. Bahwa Pemohon sangatlah menghargai anjuran yang disampaikan oleh Termohon, namun sekarang Pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 4. Bahwa sejak Tahun 2005, yaitu dengan keluarnya Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dengan ini Pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk soal izin Perceraian.

Bahwa hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 95 Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 2005 yang menyatakan :


(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Jadi dalam hal ini Karyawan BUMN dalam melakukan perceraian tidak perlu lagi meminta ijin dari atasan karena sudah mempunyai aturan tersendiri yaitu PP No.45 Tahun 2005. Disamping itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, inipun sama sekali tidak mencantumkan keharusan izin dari atasan. Berarti dengan demikian PP No. 45 Tahun 2005 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi justeru sejalan/bersesuaian. Mengenai ijin bercerai dari atasan, hal ini pernah Pemohon mintakan kepada atasan Pemohon (Pimpinan cabang Bengkulu) tempat Pemohon bekerja, namun Atasan Pemohon mengatakan bahwa tidak perlu adanya izin.

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dalam pokok perkara yang terdapat dalam jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon. 2. Menanggapi dalil Jawaban Termohon pada point 2, bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon dan bahwa disamping hal-hal tersebut yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu : - Termohon tidak mau menurut apa kata suami/Pemohon - Termohon sering melawan Pemohon - Termohon memfitnah/menjelekkan orang tua Pemohon kepada Pemohon Bahwa apabila Pemohon marah tentulah ada penyebabnya, namun Termohon tidak pernah mau menerima apapun yang dikatakan oleh Pemohon, sehingga hal-hal yang kecil sekalipun bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah


tangga Pemohon dan Termohon, dan Temiohon pisah rumah untuk tinggal dengan orang tua Pemohonpun atas kemauan dari Termohon sendiri, dan Termohon pemah berkata kepada Pemohon : " aku masih pacak hidup walaupun tanpa kamu ". 3. Menanggapi dalil Jawaban Termohon pada point 3, Bahwa Pemohon mengantar Termohon kepada orang tua Termohon ke Palembang adalah atas kehendak dari Termohon sendiri, yang selanjutnya Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, namun Pemohon tetap memberikan biaya kepada Termohon sebesar Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan cara mentransfer ke rekening Tabungan Termohon. Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, namun entah karena apa gugatan cerai Termohon tersebut dicabut oleh Termohon sendiri; 4. Menanggapi dalil Jawaban Termohon pada point 4 dan 5, Bahwa bukanlah Pemohon tidak peduli dan tidak punya rasa tanggung jawab kepada Termohon, melainkan dikarenakan Pemohon ada kesibukan bekerja di Bengkulu disamping itu akses jalan untuk pergi pulang Bengkulu - Palembang sangatlah sulit karena banyak jurang disisi jalan dan sering terjadi tanah longsor. Bahwa Justeru Termohonlah yang tidak peduli kepada Pemohon karena seharusnya Termohon tinggal bersama Pemohon dan sudah seharusnyalah isteri ikut dengan suami baik dalam keadaan susah ataupun senang, sehat ataupun sakit ditanggung bersama antara suami isteri, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, dan Termohon lebih memilih untuk tinggal dengan orang tua Termohon di Palembang dan tidak mau mengikuti suami yang bekerja di Bengkulu, sehingga segala keperluan Pemohon sehari-hari Pemohon lakukan sendiri. Dan kalaupun Pemohon bisa ke Palembang itupun tidak bisa lama meninggalkan pekerjaan karena Pemohon harus kembali bekerja di Bengkulu.

DALAM REKONVENSI


Bahwa dalam rekonpensi ini, yang semula Pemohon Konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi, dan yang semula Termohon Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi. 1. Menanggapi dalil Rekonvensi pada point 1, Bahwa seluruh gaji Pemohon Rp 4.000.000,00 (empat juta) perbulan diberikan kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonpensi karena pada waktu itu masih tinggal bersama di Bengkulu jadi segala urusan keperluan rumah tangga diurus oleh istri / Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi termasuk untuk membayar sewa rumah kontrakan, sedangkan suami / Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi bekerja dan sebagai kepala rumah tangga, namun sejak awal tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal - hal yang prinsipil seperti : - Termohon konvensi/ Penggugat reiconvensi tidak mau menurut apa kata Suami/Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi - Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sering melawan suami/Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi - Termohon pemah memfitnah / menjelekkan orang tua Pemohon kepada Pemohon. Sehingga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak Mei 2011

Pemohon

konvensi/Tergugat

rekonvensi

mengantar

Termohon

konvensi/Penggugat rekonvensi ke rumah Orang tua Termohon konvensi atas kemauan dari Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

di

Bengkulu,

sehingga

dengan

demikian

Pemohon

konvensi/Tergugat rekonvensi tinggal sendiri di rumah kontrakan di Bengkulu dan memenuhi kebutuhan dan biaya hidup sendiri hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang.

Hal 13 dari 39 halaman Perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Plg 4

Bahwa insentif lebih kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidaklah rutin setiap enam bulan diberikan akan tetapi hanya apabila karyawan dianggap berprestasi. 2. Menanggapi dalil Rekonvensi pada point 2, 3, 4 dan 6, bahwa tidak benar kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi diberi uang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2011, karena pada bulan Mei 2011 tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang memegang ATM milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil uang dengan cara mentransfer sendiri ke Rekening tabungan milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berobat. Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan uang mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ke Rekening Tabungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa besaran biaya yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah terlalu besar dan mengada-ada dan hal tersebut adalah diluar kemampuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 3.

Menanggapi

dalil

Rekonvensi

pada

point

5,

bahwa

Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah Pegawai Negeri sipil yang tunduk pada PP No.10 Tahun 1983, akan tetapi merupakan pegawai BUMN yang mengacu pada PP No. 45 Tahun 2005 dan tidaklah tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi


Menolak seluruh dalil Eksepsi dari Termohon Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Dalam REKONVENSI - Menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi Atau Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan ( duplik ) tertulis sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI. 1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan dalam Repliknya secara tegas kecuali dengan yang jelas telah diakui Termohon. 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang dituangkan dalam angka 3 dari eksepsi Pemohon yang mengatakan bahwa peg BUMN tidak tunduk dengan PP.10 thn 1983 Jo PP No. 45 thn 1990 ,karena kedua PP tersebut tetap berlaku dan belum pernah dicabut dan tetap berlaku sepanjang zaman bila tidak dicabut dengan tegas yang dalam istilah hukum disebut extensive interprestasi. 3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan dalam angka 4 dalam eksepsi yang mengatakan bahwa peg BUMN Tidak tunduk pada PP.10 thn 1983 jo PP no.45 thn 1990 mengenai peraturan perceraian ,Karena Pemohon telah salah menapsirkan PP No.45 thn 2005. Tak satupun pasal yang menyinggung masalah tata cara perceraian dalam PP No.45 thn 2005 tersebut.Pemohon bahkan tidak memahami maksud pasal 95 ayat 2 dari PP 45 thn


2005

tersebut

yang

mengatakan

“terhadap

peg.BUMN

tidak

berlaku

ESOLONISASI sebagai pegawai negeri sipil“. Jadi hanya mengenai esolon dan pengaturan kepangkatan dan aturan jenjang kenaikan ,golongan saja.Tapi tidak

pernah

mengatur

tata

cara

perkawinan

dan

tata

cara

perceraian.PP.n0 45 thn 2005 hanya mengatur tata cara kedalam BUMN saja. Termohon sangat prihatin dengan atasan Pemohon yang mengatakan bahwa tidak perlu izin atasan untuk perceraian pegawai BUMN tak perlu izin atasan. Berdasarkan dalil yang Termohon ajukan diatas maka Termohon mohon Majelis Hakim akan menolak seluruh eksepsi Pemohon ,karena dalil Pemohon akan menghilangkan tanggung jawab Pemohon saja , apabila terjadi perceraian serta akibat hukumnya. B. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang dituangkan pada angka 2 dari Relik Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak mau menurut apa kata suami/Pemohon,Termohon sering melawan Pemohon,Termohon mempitnah orang tua Pemohon,ini adalah suatu fakta bahwa Pemohon yang suka memutar balikkan kata-kata dan Pemohonlah yang suka membuat omongan yang bukanbukan.Tak satu katapun Termohon berani melawan Pemohon apabila Pemohon perintahkan apa saja selalu Termohon turuti dan Termohon hanya diam saja 2. Bahwa dalam positanya Pemohon mengeluarkan dalilnya bahwa asal mulanya keributan adalah " adik Pemohon mengatakan awas ada pacet,sekarang membuat alasan macam2 sebagai tersebut diatas. Apakah mungkin Termohon berani melawan dan berani membantah Pemohon, karena Termohon berdiam dan campur dengan keluarga Pemohon.Pemohon hanya sendirian di Bengkulu,adalah tidak masuk di akal sehat dalil Pemohon tersebut. Termohon minta dibuktikan semua dalil Pemohon tersebut pada saatnya nanti.biar dapat diketahui siapa yang benar. 3. Bahwa benar Pemohon mengantarkan Termohon ke orang tua Termohon di Palembang ,tadinya Pemohon berniat akan menyuruh Termohon membuka botik di Palembang,tetapi karena Termohon sakit maka semuanya dibatalkan .Dan


sebesar Rp.20.000.000.00 dipakai Termohon untuk berobat dan beli obat. Dan memang benar Pemohon mentransfer Termohon uang tiap bulan untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.1 juta ,Itupun Termohon harus mengemis dulu,padahal hanya untuk membeli susu anak saja. 4. Bahwa menolak dalil Pemohn yang dituangkan dalam angka 4,karena alasan tersebut adalah sekedar untuk melepaskan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami,siapa dan atasan mana tidak memberikan Izin untuk melihat isteri di opname di Rumah sakit seandainya Pemohon minta izin,Selama tiga kali Termohon masuk rumah sakit .tapi hanya sekali Pemohon menjenguk Termohon dirumah sakit itupun hanya selama 30 menit dan marah2,pada Termohon.. Bahkan pada saat Termohon tergolek dirumah sakit selama 47 hari .Pemohon bersama orang tuanya dan adik2nya malah pergi jalan2.bukan melihat Termohon. Pemohon adalah seorang suami yang tak patut dijadikan IMAM DALAM keluarga,Pemohon tidak pernah berpuasa dalam bulan Ramadhan,tak pernah menjalankan sholat, apakah ini yang dikatakan suami yang bertanggung jawab. C. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Termohon menolak semua dalil yang dituangkan Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam angka 1 dari Rekonvensi karena semua tidak benar. Masalah uang insentif Pemohon berdalih diberikan pada karyawan yang berprestasi saja .sama sekali tidak benar.Yang benar semua karyawan diberikan ,karena

uang

insentif

adalah

tergantung

dengan

laba

tahunan

dari

perusahaan/Bank ditempat seorang yang kerja pada BUMN layaknya tempat Pemohon kerja,jadi TIDAK TERGANTUNG DENGAN PERESTASI KERJA. 2. Bahwa Pemohon rekonvensi /Termohon Konvensi menolak dalil Termohon reko nv en s i / P em oh on Kon v en si

ya n g m e n gat ak an

ba hw a P e m oh on Konvensi/Termohon rekonvensi mengontrak rumah di


Bengkulu adalah tidak benar ,karena selama di Bengkulu/Manna Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi tidak pernah konterak rumah karena baik Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi tak pernah konterak rumah tapi tinggal sama kakak kandung nya hanyalah alasan Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi untuk lepas dari tanggung jawab. 3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi menolak dalil Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi pada angka 3 dalam rekonvensi yang mengatakan bahwa pegawai BUMN tidak tunduk pada PP.no.10 tahun 1983 tapi hanya tunduk pada PP.45 tahun 2005,tentang BUMN . Karena Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi hanya sekedar akan mengelak rasa tanggung jawab saja. Berdasarkan dalil2 yang Pemohon rekonvensi/Termohon konvensi diatas maka Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar M ajelis Hakim akan memberikan penetapan dan putusan sebagi tersebut dibawah ini; A. DALAM EKSEPSI - Akan menerima seluruh dalil Termohon Konvensi dan akan menetapkan bahwa dalil Termohon Konvensi adalah benar dan akan menyampingkan semua dalil Pemohon Konvensi ; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima seluruh dalil Termohon 2. Menetapkan bahwa Termohon Konvensi adalah mempunyai hak asuh terhadap anak. 3. Bahwa menetapkan biaya perkara dibebankan pada pada Pemohon Konvensi C. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa akan menerima semua dalil Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi


2. Bahwa akan menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayarkan uang mut”ah, uang kiswah, dan uang hadhonah secara sekaligus sebesar Rp.874.000.000.00 ,Bukan secara mencicil setiap bulan. 3. Akan menetapkan agar eksekusi berupa pembacaan ikrar Talaq ditangguhkan sebelum Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi membayar tunai kewajibannya sebesar Rp.874.000.000,00(delapan ratus tujuh puluh empat juta rp) ATAU P ADA PERADIIAN YANG BAIK AKAN MEMBRIKAN PUTUSAN YANG SE-ADIL-ADILNYA

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis adalah sebagai berikut : 1. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Surat Keterangan Kependudukan No. 3145/CAL/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Tanggal 27 Desember 2013 ( bukti P.1); 2. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 424/84/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami tanggal 20 Maret 2007 ( bukti P.2 ); 3. Fotokopi bermeterai cukup tanpa aslinya (dua lembar) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ( bukti P.3);

Bahwa setelah bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon / kuasa hukumnya, Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Palembang, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :


-

Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon sebagai menantu;

-

Bahwa Setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di Manna Bengkulu Selatan menempati rumah milik kakak Pemohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah di-karuniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang ada pada Termohon ;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah sering bertengkar, 5 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Saksi masih bisa merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa Mengenai penyebabnya Saksi tidak begitu tahu, Saksi hanya tahu penyebab terakhir ketika Saksi dan keluarga besar berlibur ke Kertanegara OKU, ketika itu adik Pemohon menakuti Termohon dengan berteriak bahwa ado pacet, rupanya hal tersebut membuat Termohon marah dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar. Kejadian tersebut berlangsung di kebun dan Saksi ada ditempat akhirnya Saksi peluk Termohon untuk menenangkannya.

-

Bahwa Ketika pulang dari berlibur tersebut sewaktu masih di mobil Saksi nasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil

-

Bahwa menurut hitungan hal tersebut sudah terjadi 4 kali, sekarang Saksi sudah tidak mau lagi menasehatinya ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2011 (lebih kurang 2 tahun) Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

-

Bahwa Ketika itu Termohon pergi dengan diantar Pemohon karena Termohon ingin berobat ke Palembang dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama ;

-

Bahwa Mengenai nafkah Saksi pernah nelpon Pemohon menanyakan masalah nafkah anak tersebut, dan menurut Pemohon nafkah masih tetap diberikan tetapi tidak terus-terusan ;


2.

SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten OKUT ( Ogan Komering Ulu Timur ), dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut: -

Bahwa Saksi

adalah bibi Pemohon, suami Saksi adik kandung ayah

Pemohon; -

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;

-

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;

-

Bahwa Setelah menikah Termohon ikut Pemohon bekerja di Bengkulu ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;

-

Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa Saksi hanya pernah menyaksikan

Pemohon dan Termohon

bertengkar di pondok milik Saksi di Kertanegara, kejadian tersebut terjadi 2 tahun yang lalu ; -

Bahwa Penyebabnya adalah dimana ketika mau turun dari perahu, adik Pemohon menakuti Termohon menyatakan seolah-olah ada pacet di kaki Termohon, ternyata candaan tersebut membuat Termohon marah dan menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar ;

-

Bahwa Menurut cerita ayah Pemohon, malam itu jam 11 malam baru sampai ke Palembang dan setelah sampai di rumah orang tua Pemohon, Termohon langsung minta diantar kepada adik Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, dan oleh Pemohon malam itulah Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah ;

-

Bahwa Menurut cerita orang tua Pemohon, upaya keluarga sudah pernah dilaksanakan tetapi tidak berhasil dikarenakan baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi ;

-

Bahwa Pemohon bekerja di Manna Bengkulu Selatan ;

-

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;


Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatannya atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil jawaban dan rekonpensinya Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : 1. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinaya Surat Keterangan Sakit dan bukti pembayaran sementara yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RK. Charitas Tanggal 13 September 2011 ( bukti T.1); 2. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 15 Desember 2009 ( bukti T.2 );

Bahwa setelah bukti surat-surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon, Atas pertanyaan Majelis Termohon melalui kuasa hukumnya tidak menyatakan keberatannya ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon ;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membian rumah tangga di Manna Bengkulu Selatan ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah selama lebih kurang 3 tahun ;

-

Bahwa Penyebabnya adalah ketika itu Termohon pamit dengan Pemohon untuk ke Palembang buka usaha jual beli pakaian (butik) ;


-

Bahwa pertengkaran terjadi ketika Pemohon dan Termohon pergi ke Desa Kertanegara, desa orang tua Pemohon ketika itu adik Pemohon menakuti Termohon mengenai ada pacet ternyata Termohon tidak menerima dan akhirnya terjadi pertengkaran kecil dan setelah sampai di Palembang, dikarenakan Termohon dalam keadaan sakit maka Pemohon pulang sendiri ke Manna Bengkulu Selatan ;

-

Bahwa selama Termohon sakit uang milik Saksi dipakai untuk biaya ICU saja sebesar Rp. 60.000.000,- sedangkan biaya-biaya yang lain semuanya ditanggung oleh orang tua Termohon, setahu Saksi total biaya Termohon ketika dirawat di rumah sakit sebesar Rp. 300.000.000,- karena Termohon bukan satu kali dirawat tetapi beberapa kali dirawat di rumah sakit ;

-

Bahwa selama Termohon dirawat di rumah sakit, Pemohon tidak mau tahu jangankan mengenai biaya datang juga setelah beberapa kali ditelpon baru Pemohon datang sedangkan keluarga Pemohon tidak pernah ada yang datang membesuk ;

-

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Cabang Manna Bengkulu Selatan ;

-

Bahwa Selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah untuk Termohon ;

-

Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi adalah teman Termohon sejak kecil dan sampai sekarang ;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon semenjak sebelum menikah dengan Termohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;

-

Bahwa setelah menikah Termohon ikut Pemohon tinggal di Manna Bengkulu Selatan dengan menempati rumah milik kakak Pemohon ;


-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;

-

Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon sering menelpon menceritakan bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dikarenakan pihak ketiga, dimana orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

-

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Termohon pulang diantar atau tidak oleh Pemohon ;

-

Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon tetapi tidak berhasil ;

-

Bahwa ketika Termohon di rawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, saya sering datang membesuk tetapi Saksi tidak pernah melihat kehadiran Pemohon disamping Termohon, begitu juga dengan keluarga Pemohon juga tidak ada yang datang membesuk Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Termohon tersebut kuasa hukum Pemohon tidak menyatakan keberatannya ; Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang selanjutnya ditunjuk sebagai bagian dari putusan aquo Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan aquo ;

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM EKSEPSI Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan surat permohonan Pemohon kabur, dengan alasan identitas Pemohon dalam surat permohonannya adalah karyawan BUMN, padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10


Tahun 1983, apakah Pemohon telah memenui syarat untuk mengajukan perceraian berupa izin perceraian sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, berdasarkan alasan tersebut Termohon mohon agar perkara ini ditunda dahulu agar perkara ini dapat berjalan lancar , mohon kepada Majelis agar mengeluarkan penetapan / Beschikking terlebih dahulu, hal ini penting karena akan menentukan kewajiban dan tanggung jawab Pemohon akibat putusnya perceraian ; Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah mengajukan sanggahan yang dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon menolak seluruh dalil eksepsi termohon tersebut, permohonan Pemohon telah sesuai prosedur oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak kabur, Pemohon mendasarkan dalilnya dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Pegawai BUMN tidak tunduk pada aturan bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk soal izin perceraian, bahkan Pemohon pernah menghadap atasan Pemohon, namun atasan Pemohon menyatakan bahwa tidak perlu adanya izin, untuk mengukuhkan dalil sanggahannya Pemohon mengajukan bukti fotokopi bermeterai cukup tanpa aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara ( bukti P.3 ) ; Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan sanggahan Pemohon tersebut Majelis pertimbangkan bahwa Pegawai / Karyawan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) utamanya Pemohon selaku Karyawan BUMN bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dipertanyakan kebenarannya, bukti yang diajukan oleh Pemohon ( bukti P.3 ) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tidak menyatakan bahwa Karyawan BUMN bukan Pegawai Negeri Sipil, dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terkait dengan eksepsi Termohon, hanya pasal 95 ayat (2) yang berbunyi : ″BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri″, dan pasal-pasal lainnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Karyawan BUMN tidak tunduk sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,


mengingat tidak ada ketentuan yang menghapuskan keharusan Karyawan BUMN sehingga Karyawan BUMN tidak perlu lagi mematuhi ketentuan izin atasan untuk bercerai sebagaimana pengakuan atasan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, pernyataan pejabat / atasan Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ; Menimbang

bahwa

yang

menjadi

pertimbangan

Majelis

bahwa

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 berkenaan dengan izin atasan / pejabat pada pokoknya dapat dikutip antara lain ; ″ Seharusnya Hakim disamping memperhatikan tenggang waktu 6 bulan yang ditentukan Surat Earan Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor : 5 Tahun 1984 sebagai petunjuk kapada para Hakim berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, juga memperhatikan SE.BAKN Nomor : 48 Tahun 1990,

pasal 12 menjelaskan bahwa pejabat atasan harus

menjawab permohonan dari PNS tersebut selambat-lambatnya 3 bulan, sehingga Hakim tidak terpaku dengan tenggang waktu 6 bulan, tetapi cukup apabila telah lewat 3 bulan bila PNS ybs siap menanggung resikonya, lagi pula surat izin atasan hanya bersipat administratif ″ yang kronologisnya dimuka sidang agar diinstruksikan sebelum memulai

Pemeriksan di Pengadilan agar Hakim

memerintahkan lebih dahulu kepada PNS yang mengajukan gugatan cerai melampirkan surat izin dari pejabat dimaksud dalam PP.10 th 1983,

Untuk

memberi waktu bagi PNS tersebut sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi, apabila lampau waktu 6 bulan , maka Hakim memberi peringatan kepada ybs dengan menunjuk sangsi-sangsinya tersebut dalam PP.10 Tahun 1983 tsb, apabila sudah diperingatkan kepada ybs maka Pemeriksaan dilanjutkan, selanjutnya Salina Putusan dikirim kepada pejabat dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut ; Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 K / AG / 2001 tanggal 10 Juli 2003 , Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 adalah peraturan disiplin


Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara ataupun hukum materiel pengadilan Agama, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanan tersebut diatas maka eksepsi Termohon tersebut diatas ada benarnya tetapi tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara sekalipun Pemohon sama sekali tidak mendapatkan izin untuk bercerai dari Pejabat / Atasannya, akan tetapi apabila Termohon tidak ada izin dari atasannya baik karena disengaja ataupun mungkin karena atasannya berpendapat lain sebagaimana pendapat atasan Pemohon, sehingga Pemohon tidak akan melampirkan izin untuk bercerai dari atasannya, maka apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan maka menjadi resiko yang akan ditanggung sendiri oleh Pemohon bahkan bagi Pejabat / Atasannya , terkait yang terakhir ini Pemohon dimuka sidang tetap menyatakan tidak akan mengajukan izin atasan dan bersedia menerima resikonya ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon tersebut diatas tidak cukup beralasan, oleh sebab itu Eksepsi Termohon harus ditolak ; B. DALAM KONPENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis asal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 115 dan 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan agar Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi kembali rukun sebagai suami-isteri tapi tidak berhasil, dan telah diupayakan mediasi sesuai perintah pasal 154 R,Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Palembang, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis Hakim mediator tersebut tanggal 11 Februari 2014 tidak berhasil merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Surat Keterangan Kependudukan No. 3145/CAL/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Tanggal 27 Desember 2013 (


bukti P.1); dan dalil Pemohon Konpensi bahwa alamat tempat tinggal Termohon konpensi dan berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon konpensi, maka terbukti Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berdomisili di Kota Palembang, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa, mengadili perkara yang diajukan Pemohon konpensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon konpensi yang tidak dibantah oleh Termohon konpensi, yang dukukuhkan dengan bukti bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan

Fotokopi

Akta Nikah Nomor

424/84/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami tanggal 20 Maret 2007 ( bukti P.2 ), maka seuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon konpensi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak , maka oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi dengan alasan dikarenakan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah pisah rumah tempat tinggal, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan oleh Pemohon konpensi dalam posita permohonannya ; Menimbang bahwa Termohon konpensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya pada pokoknya telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah tempat tinggal sekalipun membantah dalil Pemohon Konpensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Termohon Konpensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon konpensi. Menimbang, bahwa meskipun adanya bantahan dari Termohon konpensi tentang alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon konpensi, akan tetapi Pemohon konpensi dalam repliknya bahkan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon konpensi sekalipun telah mendapat nasihat


perdamaian oleh Majelis dan telah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Palembang ; Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,jo. pasal 76 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana tingkat perselisihan yang terjadi antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi dan apakah masih dapat kembali rukun atau sebaliknya. Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Pemohon konpensi, jawaban Termohon konpensi serta keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi sudah tidak harmonis lagi bahkan sebelum peristiwa yang terakhir ini, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya sejak bulan Mei 2011 Termohon Konpensi pulang ke Palembang, kerumah orang tua Termohon konpensi diantar pulang oleh Pemohon konpensi sampai sekarang

Pemohon

konpensi dengan Termohon konpensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri, dan upaya keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tidak berhasil merukunkan Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi, demikian pula upaya Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon konpensi unuk bercerai dengan Termohon Konpensi, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undangundang

nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa lagi dipertahankan, dan tujuan

perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah,

mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit dan tidak mungkin diwujudkan kembali. Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 38 K /AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah


Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 selanjutnya diambil sebagai Pendapat Majelis, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf ( F ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk kembali rukun sebagai suami-Isteri sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi pertimbangan Majelis adalah semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan apa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang dalam hal ini Pemohon Konpensi mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkaran karena kesalahan Termohon Konpensi demikian pula Termohon Konpensi menyalahkan Pemohon Konpensi, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan rumah tangga sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan maka akan menimbulkan pengaruh dan mudharat berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan juga bagi anaknya dimasa-masa yang akan datang. apabila telah

terbukti rumah tangga telah pecah sedemikian rupa

dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka perceraian dapat dijatuhkan dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, mempertahankan dan membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan

dan permusuhan justru akan menimbulkan

kemudharatan bahkan bencana yang lebih besar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi telah cukup beralasan, syarat dan alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konpensi telah cukup beralasan, dan oleh kerena itu dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ; C. DALAM REKONPENSI


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yang telah diajukan pada tahap jawaban, telah sesuai dengan kehendak pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka oleh sebab itu gugat balik dapat diterima untuk dipertimbangkan ; Menimbang bahwa dalam petitum dupliknya Penggugat rekonpensi mohon ditetapkan untuk membayar uang mut’ah, uang kiswah, uang hadhonah sekaligus sebesar Rp. 874.000.000,- sedang dalam petitum dalam jawaban berbunyi Menetapkan bahwa Tergugat rekonpensi untuk membayarkan uang sebesar Rp. 874.000.000,- secara sekaligus / tunai, dua petitum tersebut tidak dirinci apa yang dituntut sehingga menjadi sulit untuk dipahami sekalipun ada rincian dalam positanya, yang seharusnya dituangkan dalam petitum secara rinci satu persatu apa yang dituntut, oleh sebab itu akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini yang selebihnya pertimbangan dalam konpensi ditunjuk merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi ini ; Menimbang bahwa pada pokoknya dalam posita Jawaban tertulisnya Penggugat rekonpensi dengan mendalilkan bahwa saat masih kumpul sebagai suami isteri Penggugat rekonpensi setiap bulannya diberi uang oleh Tergugat rekonpensi seiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- dan setiap 6(enam) bulan, dan Tergugat rekonpensi mendapat uang insentip sebesar Rp. 15.000.000,- selanjutnya sejak Penggugat rekonpensi diantar pulang oleh Tergugat rekonpensi kerumah orang tua Penggugat rekonpensi tidak pernah lagi diberi uang oleh Tergugat rekonpensi sampai sekarang selama 31 bulan, oleh sebab itu Penggugat rekonpensi menggugat nafkah lampau selama 31 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 124.000.000,- ( Sertus dua puluh empat juta rupiah ) ; Menimbang bahwa selain menggugat hak nafkah lampau, Penggugat rekonpensi dengan mendalilkan berdasarkan ketentuan pasal 149 hurup (a, b dan d ) Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonpensi menggugat menggugat balik Hak asuh anak ( hadhonah ) dan nafkah anak, Nakah Iddah, Kiswah seluruhnya tanpa mencicil sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah ), dengan tidak dirinci berapa biaya yang digugat, baik mut’ah, nafkah iddah, kiswah, maupun nafkah anak ;


Menimbang bahwa prihal gugatan nafkah lampau tersebut Tergugat rekonpensi dalam repliknya mengajukan tanggapan dengan mendalilkan bahwa benar gaji Tergugat rekonpensi Rp. 4000.000,-( Empat juta rupiah ) perbulan diberikan kepada Penggugat rekonpensi karena masih tinggal bersama karena segala urusan keperluan rumah tangga diurus oleh isteri / Penggugat rekonpensi termasuk membayar sewa rumah kontrakan, namun sejak bulan Mei 2011 Penggugat rekonpensi atas kemauannya sendiri diantar pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat rekonpensi di Bengkulu, namun Tergugat rekonpensi tetap mengirim uang Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) setiap bulan ke rekening Penggugat rekonpensi, dan selanjutnya Tergugat rekonpensi mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat rekonpensi memegang ATM milik Tergugat rekonpensi, Penggugat rekonpensi mengambil uang dengan cara mentransfer sendiri ke rekening tabungan milik Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat rekonpensi dalam petitum jawabannya menolak gugat balik Penggugat rekonpensi ; Menimbang bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonpensi membenarkan Tergugat rekonpensi masih mentransfer uang setiap bulan Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) kepada Penggugat rekonpensi, dan membenarkan Penggugat rekonpensi mentransfer sendiri uang Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) ke rekening Penggugat rekonpensi dipakai untuk berobat, selanjutnya Penggugat rekonpensi membantah kalau Tergugat rekonpensi mengontrak rumah, yang benar tinggal bersama kakak kandungnya, selanjutnya membenarkan pulang kerumah orang tuanya diantar oleh Tergugat rekonpensi karena berencana akan membuka butik di Paelembang, tetapi karena sakit rencana tersebut dibatalkan, sedangkan dalil Tergugat rekonpensi bahwa sejak saat itu Maksudnya sejak berpisah bulan Mei 2013 Penggugat rekonpensi tidak mau lagi bersama Tergugat rekonpensi, tidak dibantah oleh Penggugat rekonpensi ; Menimbang, bahwa Saksi keluarga adalah ayah kandung Tergugat rekonpensi menerangakan bahwa

Tergugat rekonpensi pisah rumah dengan

Penggugat rekonpensi sejak bulan Mei 2013 karena Penggugat rekonpsi pergi / pulang meninggalkan tempat kediaman bersama diantar oleh Tergugat rekonpensi


karena ingin berobat ke Palembang, dan sejak itu tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama, sedangkan Saksi keluarga yaitu kakak Kandung Penggugat rekonpensi menerangkan pisah rumah karena Penggugat rekonpensi pamit ke Palembang untuk membuka usaha jual beli pakaian ( butik ) selanjutnya menurut keterangan Saksi yaitu Teman Penggugat rekonpensi yang menerangkan bahwa pisah rumah sejak tahun 2011 Penggugat rekonpensi pulang kepalembang kerumah orang tuanya ; Menimbang, bahwa dalam jawaban dan rekonpensi Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat rekonpensi sakit dan masuk rumah sakit sampai 3(tiga) kali akan tetapi tidak mendalilkan biaya yang dikeluarkan masuk rumah sakit tersebut demikian pula dalam dupliknya Penggugat rekonpensi hanya mendalilkan bahwa karena sakit maka rencana membuka butik dibatalkan dan uang Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dimaksud dibayarkan untuk biaya berobat

karena sakit tersebut, akan tetapi dalam pembuktian Penggugat

rekonpensi mengajukan bukti tertulis Surat keterangan Sakit dan bukti 2(dua) kali pembayaran uang seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 20.000.000,untuk biaya rumah Sakit / berobat Seluruhnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ( bukti T.2 ), selebihnya keterangan seorang saksi yaitu Kakak Pengugat rekonpensi menerangkan total biaya Penggugat rekonpensi ketika keluar dari Rumah Sakit sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ), akan tetapi yang terakhir ini tidak didukung oleh bukti lainnya baik bukti surat maupun bukti saksi oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg katerangan seorang Saksi tanpa didukung bukti lainnya tersebut harus ditolak ( Unus Testis Nullus Testis ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta-fakta bahwa : 1.

Berpisah tempat tinggal selama 31(tiga puluh satu ) bulan

diakui oleh

Tergugat rekonpensi adalah murni karena perselisihan dan pertengkaran, tidak ada bukti karena Nusyuznya Penggugat rekonpensi ; 2. Tergugat rekonpensi selama pisah tersebut masih memberi uang setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) ditambah Rp. 20.000.0000,( Dua pulah juta rupiah ) yang ditransfer sendiri oleh Penggugat rekonpensi ;


3. Penggugat rekopensi pulang ke Palembang awalnya karena pertengkaran dan atas kemauan sendiri dan selanjutnya menurut dalil Tergugat rekonpensi bahwa Penggugat rekonpensi tidak mau kembali ke Bengkulu tidak dibantah oleh

Penggugat rekonpensi sehingga Tergugat rekonpensi telah pula

mengeluarkan biaya tersendiri untuk mengurus sendiri kebutuhannya seharihari ; 4. Penggugat rekonpensi hanya dapat membuktikan pengeluaran biaya berobat dirumah sakit sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ), biaya ini juga merupakan bagian dari nafkah lampau ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan selanjutnya memperhatikan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, kelalaian kewajiban Tergugat rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama 31(Tiga puluh satu ) bulan adalah hutang dan oleh sebab itu wajib dibayar, hanya saja sesuai dengan kemampuan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan sebagian yang telah dibayar sebagaimana fakta tersebut diatas ; Menimbang bahwa dengan mengingat bahwa Tergugat rekonpensi adalah karyawan BUMN yang memunyai penghasilan tetap sekalipun Penggugat rekonpensi hanya mendalilkan sebagaimana tersebut diatas tetapi tidak mendalilkan berapa penghasilan Tergugat rekonpensi, sehingga Majelis hanya dapat berpedoman kepada apa yang didalikan tersebut diatas, oleh sebab itu Majelis akan menetapkan kewajiban atas nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- dikurangi yang telah dibayar setiap bulan tersebut diatas, ditambah nafkah

/

kebutuhan

biaya

berobat

termasuk

nafkah

lampau

sebesar

Rp.30.000.000,- dikurangi Rp. 20.000.000,-yang telah dibayar tersebut diatas, sehingga Majelis akan menetapkan uang nakah lamapau yang belum dibayar


sekaligus menghukum Tergugat rekonpensi memabayar nafkah lampau yang belum dibayar sebesar sebagaimana amar putusan aquo ; Menimbang bahwa prihal gugat balik hak asuh anak dan sekaligus nafkah anak tersebut Majelis pertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi mendalilkan bahwa antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi ada seorang anak telah diakui oleh Tergugat rekonpensi, selanjutnya memperhatikan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 15 Desember 2009 dengan

( bukti T.2 ), oleh sebab itu terbukti Tergugat rekonpensi

Penggugat rekonpensi telah dikaruniai seorang

anak laki-laki lahir

tanggal 04 April 2009 ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak bukan kepentingan kedua orang tua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orang tua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut, penetapan hak asuh tersebut bukanlah untuk kepentingan orang tua, oleh sebab itu

sekalipun telah ditetapkan hak

asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh terhadap anak tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya, sedangkan anak Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi tersebut diatas belum mumayyiz, dan nafkah anak adalah kewajiban ayahnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugat balik hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo, dengan ketentuan Pemohon Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya


tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya, Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat rekonpensi untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Penggugat rekonpensi sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut ; Menimbang

Bahwa prihal gugat balik nafkah anak tersebut dengan

memperhatikan kelayakan / kepatutan saat ini anak dimaksud masih berumur 5 (lima) tahun dan kemampuan Tergugat rekonpensi saat ini dan dengan mempertimbangkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 maka Majelis akan menetapkan dan mengabulkan gugatan balik Penggugat rekonpensi sesuai kebutuhan anak saat ini sampai anak tersebut dewasa / dapat mandiri minimal kebutuhan anak saat ini sebesar sebagaimana amar putusan aquo; Menimbang, bahwa prihal gugat balik uang mut’ah, nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah sebagaimana tersebut diatas, Majelis pertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah murni perselisihan dan pertengkaran seanjutnya perceraian atas kehendak Tergugat rekonpensi,

dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj’i, maka

berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka suami dalam hal ini Tergugat rekonpensi wajib memberikan uang mut’ah, Nafkah Iddah, uang maskan dan kiswah kepada Isteri yang akan dicerainya dengan talak raj’i ; Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

dan

pertimbangan

pertimbangan tersebut diatas, maka gugat balik uang mut’ah, Nafkah Iddah, uang maskan dan kiswah akan dikabulkan sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonpensi selaku Karyawan BUMN dengan penghasilan tetap sebagaiman didalilkan oleh Penggugat rekonpensi tersebut diatas sebesar

sebagaimana

tercantum dalam amar putusan aquo ;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;


Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya akan dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi. Mengingat pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ; B. DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon konpensi untuk berikrar menjatuhkan talak I (satu) raj’i terhadap Termohon konpensi dimuka sidang Pengadilan Agama Palembang ; C. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugat balik Penggugat rekonpensi seluruhmya : 2. Menetapkan nafkah lampau yang belum dibayar sebesar Rp. 25.500.000,( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) ; 3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau tersebut pada diktum angka (2) dalam rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi ; 4. Menetapkan anak, laki-laki, lahir tanggal 04 April 2009 beraada dbawah asuhan ( hadhonah ) Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya ; 5. Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada diktum angka (4) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat rekonpensi ;


6. Menetapkan nafkah anak tersebut pada diktum angka (4) dalam rekonpensi minimal sebesar Rp. 750.000.-( Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan samapai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri ; 7. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka (4) sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka (6) dalam rekonpesi kepada Penggugat rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri ; 8. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk ; 8.1. Membayar uang mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima juta rupiah) ; 8.2. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi

sebesar

Rp.3.000.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ; 8.3. Membayar uang maskan dan uang kiswah kepada Penggugat rekonpensi seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta ripah ) ; D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.301.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Drs. Mugni A. Latif sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi ;


Ketua Majelis Ttd. Drs. Mugni A. Latif Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Sarijan MD., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd. Dra. Novie Sulastrie

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

70.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 140.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 301.000,-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents