PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 0281/Pdt.G/2014/PA.Plg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada Mukti Thohor

SH.,

pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Silaberanti No. 20 Rt. 004 Rw. 001

Kelurahan Silaberanti

Kecamatan Seberang Ulu I

Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya disebut Penggugat; MELAWAN TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat

di

jalan Sultan

Mansyur Rt. 11 Nomor 55/938, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2014, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 17

Hal 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Plg.

Februari 2014 Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa benar

tanggal 16 April 2010 Penggugat dan tergugat telah

melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Akta Nikah No360/60/IV/2010 tgl 16 April 2010; 2. Bahwa benar pada masa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah mendapat satu orang anak perempuan tertuang dalam surat kenal lahir No 1671-U-09122011-0028; 3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua dari Penggugat; 4. Bahwa selama tinggal di rumah Ibu Huzaimah (Orang Tua dari Penggugat) Penggugat dan Tergugat rukun seperti rumah tangga yang lainnya dalam keadaan hidup rukun dan tidak pernah ada suatu percekcokan antara Penggugat dan Tergugat; 5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil; 6. Bahwa Penggugat selama menjalani pernikahan dengan Tergugat,sering tidak adanya keterbukaan dalam hal keuangan pada saat menerima gaji pada tiaptiap bulannya; 7. Bahwa pada bulan Agustus,September dan oktober tahun 2011

antara

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, layaknya suami-istri di karenakan ada perselisihan rumah tangga,sementara Tergugat sedang mengandung 5 bulan. Dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali menjalani bahtera rumah tangga; 8. Bahwa Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat di karnakan selalu sering terjadi percekcokan; 9. Bahwa pada tanggal 26 juli 2013 sampai sekarang tergugat tel;ah meninggal rumah sampai sekarang; 10. Bahwa Penggugat selama di tinggal oleh Tergugat mulai tanggal 26 juli 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;


11. Bahwa Penggugat dan tergugat saling mempunyai sifat dan watak yang sangat keras, sehingga sering terjadi percekcokan dan pertengkara di dalam rumah tangga; 12. Bahwa akhirnya Penggugat melayangkan gugatan cerai kepada tergugat dikarenakan tidak ada kecocokan dan atau kerukunan dalam rumah tangga ; 13. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, Maka mahligai rumah tangga yang telah di bina selama ini selamah lebi kurang 4 (empat) tahun tidak Lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, menyayangi, dan saling membantu satu sama lainnya; Primer: Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana di maksud dalam kutipan Akta Nikah No 360/60/IV/2010; 3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan (hadhanah), atas seorang anak perempuan tersebut kepada Penggugat; 4. Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap pemberian nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya; Subsider : Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan mediasi juga telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Asmah Arfan, S.H dan berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 02 April 2014, ternyata tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan 30 Ilir Palembang telah mendapatkan

Surat Keputusan tentang Pemberian Izin

Melakukan

Negeri

Perceraian

Pegawai

Sipil

Nomor

867.3/08/BKD-

DIKLAT.VII/2014 atas nama Hj.Iin Indraswai S.Kom., M.Si. yang dikeluarkan oleh Walikota Palembang tanggal 27 Pebruari 2014; Bahwa Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang hanya mengajukan Surat Keterangan Nomor 800/984/PP/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang an. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang menyatakan bahwa Tergugat benar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya; 2.Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yang disampaikan kepada Majelis Hakim tersebut mengandung cacat hukum, karena Penggugat memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak untuk menghadiri persidangan dimana dalam surat kuasa tersebut Penggugat menunjuk saudara Rudi Aprianto, S.H dan Sofyan Bachtiar, S.Ag yang merupakan Advokat dari K A I (KONGRES ADVOKAT INDONESIA) yang baru diangkat dalam pengertian saudara tersebut belum dilakukan penyumpahan atau belum di sumpah oleh Pengadilan Tinggi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dimana sebelum menjalankan Profesinya Advokat Wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi didomisili hukumnya; 3.

Kemudian

berdasarkan

Surat

Edaran

Mahkamah

Agung

RI

No.

089/KMA/VI/2010 mengenai Organisasi Advokat sebagai berikut: 1. Surat tersebut semata-mata dikeluarkan untuk menuangkan kesepakatan antara Peradi dan KAI yang telah mereka sepakati bersama tentang


organisasi advokat sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk tentang penyumpahan Advokat baru; 2. Surat tersebut tidak dimaksudkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang berasal dari Peradi, tetapi yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi; 3. Hal ini berarti bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-undang Advokat maupun sesudah Undang-undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal; Dengan masuknya orang yang belum Advokat kedalam surat kuasa dan surat gugatan Penggugat apalagi ada salah satu penerima kuasa yang bergelar sarjana Agama sedangkan Undang-undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 (e), yakni yang dapat dingkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat. Maka surat kuasa surat gugatan tersebut adalah cacat hukum, sehingga menyebabkan surat kuasa Penggugat tidak sah dengan demikian secara Yuridis formal kuasa hukum Penggugat tidak berhak mendampingi ataupun mewakili Penggugat dalam beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam perkara ini, dengan tidak berhak kuasa hukum Penggugat mewakili tindakan hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang maka segala yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat mengenai perkara ini adalah tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima EKSEPSI dari Tergugat; DALAM POKOK PERKARA:


1. Bahwa Tergugat mohon agar jawaban dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; 2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya; 3. Bahwa Tergugat menyatakan adalah benar Penggugat adalah istri sah Penggugat yang dinikahi pada tanggal 16 April 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan Kutipan Akta No. 360/60/IV/2010 tanggal April 2010, sebagaimana tercantum didalam butir 1 surat gugatan Penggugat, Kutipan Akta Perkawinan milik Tergugat semuanya berada ditangan Penggugat; 4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 2 surat gugatan adalah benar adanya, yakni antara keduanya telah tinggal bersama hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 09 September 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1671-U-09122011-0028; 5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam butir 2,3 dan surat gugatannya benar, yakni antara Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan tinggal dirumah orang tua Penggugat. Namun titik pangkal permasalahan rumah tangga dimulai dari tidak maunya Penggugat pindah rumah untuk mandiri dan keluar dari rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat terlalu ikut campur serta membandingkan penghasilan Tergugat dengan orang lain juga terlalu mengatur kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga beberapa kali Tergugat mengajak untuk pindah rumah, namun Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat tersebut dan lebih mementingkan arahan dari ibu Penggugat; 6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada butir 6 surat gugatan adalah tidak benar sebab gaji dan penghasilan setiap awal bulan sebagai PNS diserahkan pada Penggugat. Bahkan Penggugat telah menghadap kebagian Bendahara satuan POL PP Kota Palembang tempat Tergugat bekerja untuk mengecek kebenaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, dan terbukti tidak ada yang disembunyikan oleh Tergugat;


7. Bahwa latar belakang utama gugatan perceraian dari Penggugat sematamata dilandasi pada keinginan mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak lagi, pada hal Penggugat dari awal perkawinan sudah diingatkan bahwa Tergugat adalah PNS yang berpenghasilannya sangat terbatas. Dimana Penggugat hanya ada pikiran harta semata dan tidak memperdulikan kelangsungan lembaga perkawinan yang dibina selama 4 (empat) tahun dengan tanggung jawab 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat. Bahkan Penggugat tidak sepenuh hati melayani bahkan tidak menghormati Tergugat sebagai suami. Hal tersebut dibuktikan ketika kakek kandung Tergugat meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2013. Penggugat tidak sama sekali menunjukkan simpatik dengan melayat. Ketika Tergugat pulang kerumah untuk ganti bajupun tidak diperkenankan oleh Penggugat dengan cara mengganti kunci pintu pagar yang membuat Tergugat tidak dapat masuk kerumah (Bukti Photo pada proses pembuktian); 8. Tergugat melalui kuasa hukumnya didalam butir 7 surat gugatannya membuat pertanyaan yang tidak cermat (Tergugat mengandung 5 bulan) lihat baris ketiga, padahal Tergugat adalah suami yang tidak pernah hamil dan tidak akan hamil. Oleh karena Penggugat tidak hati-hati dan cermat dalam membuat surat gugatan, bahkan didalam butir 8 surat gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan secara khusus alasan hukum undangundang yang dilanggar oleh Tergugat karena cekcok atau pertengkaran atau perselisihan sebagaimana juga disebut pada butir 11,12 dan 13 surat gugatan. Andaikan kuasa hukum Penggugat sebagai Advokat yang profesional dan mau membaca aturan hukum, maka selayaknya harus menyebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan yang dilanggar; 9. Tergugat menyatakan apa yang disebut pada butir 1 s.d 5 dalam petitum surat gugatan adalah mengada-ada, karena hal tersebut tidak dijelaskan didalam posita (fundamentum petendi). Oleh karena itu mohon kepada


Majelis Hakim untuk mengabaikan dan mengkesampingkan tuntutan tersebut. Namun demikian Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang pemutusan hubungan perkawinan serta menolak gugatan selebihnya; 10. Tergugat juga menegaskan bahwa Penggugat selama perkawinan diperlakukan sebagai istri yang disayang dan dihormati serta diperhatikan. Terbukti Tergugat tidak pernah menodai kesucian ikatan perkawinan. Bahkan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran sekali hal tersebut hanya dinamika dalam kehidupan berkeluarga dan tidak masuk pada hal-hal yang melanggar syariat agama Islam;kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671045605820005 yang dikeluarkan oleh Camat Gandus tanpa tanggal tahun 2013 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup, bukti (P.1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/60/IV/2010 tanggal 19 April 2010 .yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, bukti (P.2); c. Asli slip gaji bulan Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tanpa tanggal tahun 2012, bukti (P.3); d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5930230505

tanggal 09

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan


Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, bukti (P.4); Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksisaksi yaitu : I. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Usaha, tempat kediaman di Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat; - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar Saksi; - Bahwa Saksi hadir sebagai wali nikah Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat menikah; - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat; -

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dan anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkanTergugat banyak tuntutan seperti ingin gaji Penggugat dan Tergugat disatukan dan dibuat atas nama Tergugat, ingin minta sekolahkan S.2, ketika Penggugat sedang hamil 5 bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sewaktu Penggugat mau melahirkan Tergugat ditelpon dahulu baru datang mendampingi Tergugat melahirkan; - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tetapi Saksi sering

mendengar

Penggugat dan Tergugat saling teriak tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya; - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pi-sah rumah sejak 26 Juli 2913, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama; - Bahwa setahu Saksi selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah; - Bahwa Penggugat hanya sebagai PNS saja dan ibu rumah tangga sedangkan Tergugat adalah PNS di Satpol Pol PP dengan golongan III;


- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan tetapi tidak berhasil; -

Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Saksi adalah tetangga dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

-

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 April 2010;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;

-

Bahwa Pengggugat dan Tergugat

telah dikaruniai seorang anak

perempuan, anak tersebut ikut Penggugat; -

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

-

Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah uang dimana Penggugat sering minta uang dengan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Juli 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-

Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa setahu Saksi Tergugat adalah PNS dan Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;


Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Ketua Majelis Saksi menyatakan bahwa sejak awal penikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering betengkar, tetapi masih bisa dinasehati dan dirukunkan kembali; Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan; Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi; Bahwa Penggugat dan Tegugat menyatakan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang dibacakan dipersidangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Beita Acara; Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan secara lisan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Penggugat

sebagaimana tersebut di atas; DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan surat kuasa Penggugat mengandung cacat hukum, karena Penggugat memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak untuk menghadiri persidangan yang selengkapnya sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan bukan mengenai kompetensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Mei 2014 Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya dan menyatakan mencabut kuasa hukumnya dari Rudi Aprianto DKK dan selanjutnya memberikan kuasa baru kepada Advokat dari Peradi yaitu Mukti Thohir, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2014, oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa


kepada kuasa yang baru dan kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak; DALAM POKOK PEKARA: Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. ASMAH ARFAN, S.H., dengan suratnya tertanggal 02 April 2014, ternyata juga tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Palembang, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi, serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hak; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Palembang Nomor 887.3/08/BKD-DIKLAT.VII/2014 tanggal 27


Februari 2014, sedangkan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya mengajukan Surat Keterangan Nomor 800/984/PP/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang an. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang menyatakan bahwa Tergugat benar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan dipersidangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas; Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang dibacakan dipersidangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara; Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil kesaksian serta telah memenuhi kwalitas saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi pihak keluarga maupun pihak orang dekat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah


gaji dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 bulan lamanya; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaraan dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin mencapai tujuan mulia seperti dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam guna membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta adanya rasa sakinah mawaddah dan Rahmah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f


Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga meminta ditetapkan hak pemeliharaan anak (Hadhonah) dan nafkah pemeliharaan anak sampai anak dewasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ibu rupiah) setiap bulannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta kelahiran) dan pengakuan Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Nabilah Hazwari binti Amir Hamzah lahir pada tanggal 1 Desember 2011 sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti sekarang anak tersebut

dalam

pemeliharaan

Penggugat,

maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya,

maka Majelis Hakim akan menetapkan hak

pemeliharaan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, namun anak tersebut tidak boleh dibatasi haknya untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua (ayahnya) yang tidak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, dalam hal ini Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila Tergugat selaku ayah ingin bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;


Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk pemeliharaan anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggung jawab ayahnya apabila terjadi perceraian, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat selain daripada perceraian atau tidak ada kesanggupan dari Tergugat untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak ada kesanggupan dari Tergugat mengenai nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan Nafkah anak tersebut, namun mengenai besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat selaku ayahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang berpenghasilan sebesar Rp. 2.390.603,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga rupiah) sesuai dengan bukti P.3 (Slip Gaji) bulan Juli tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Bandahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang besarnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI DALAM EKSEPSI: -Menolak Eksepsi Tegugat;

DALAM POKOK PERKARA: 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;


2.Menjatuhkan talak 1(satu) ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan hak pemeliharaan anak umur 2 tahun 6 bulan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Pemeliharaan anak tersebut pada diktum 4 diatas melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya’ban 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mugni A. Latif dan Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Ttd. Dra. Hj. Sukarny, S.H., M.H. Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Mugni A. Latif

Dra. Hj. Ristinah H. M. Nun


Panitera Pengganti Ttd. Dra. Novie Sulastrie

Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Penggugat

: Rp.

140.000,-

4.

Panggilan Tergugat

: Rp.

140.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp.

371.000,-


PA.Plg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents