Oleh: MUR ARIPIN NIM. E

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: MUR ARIPIN NIM. E01111062 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah Komunikasi Kepala Dinas Pariwisata pada Bidang Pariwisata kurang maksimal sehingga promosi Wisata Bahari Pantai Pulau Datok tidak terlaksana dengan optimal, Sumber daya yang menepati posisi kerja tidak sesuai dengan standar keahlian, Tidak adanya komitmen yang maksimal untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 tahun 2010, Mekanisme (belum maksimal berjalanya Standar Oprasional Prosedur) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. Peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang menyebutkan terdapat empat aktivitas dalam Hasil Implementasi yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Perilaku, Struktur Birokrasi. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan DISBUDPARPORA di Kabupaten Kayong Utara masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang dijalankan DISBUDPARPORA Kabupaten Kayong Utara, terkait dengan Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga belum berjalan secara baik. Selain itu kepemilikan lahan Wisata yang masih dimiliki individu yang menjadi kendala dalam Pembangunan dan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok. Saran dari hasil penelitian ini Komunikasi tidak hanya sebatas antara Kepala Dinas dan Kasinya saja tetapi melibatkan pihak terkait seperti Kecamatan Sukadana dan desa sutera yang merupakan wilayah Wisata tersebut, mengupayakan bagaimana menarik investor agar menanm modal di wisata tersebut, adanya kerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKD dalam komitmen pengembangan wisata tersebut, memberi keterangan atas kejelasan tentang alur proses kerja tanggung jawab dan staf Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kepariwisataan, komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Abstract The problem in this research are: Communication the head of tourism department in the field of tourism was less maximal that promotion of nautical tourism Pulau Datok Beach was not performing optimally, resource keep working position is not in accordance with the standards of expertise Lack of maximum commitment to implement the District Regulation in Kayong Utara Numbers 27, 2010. the mechanism (not maximum the processed of standard oprasional procedure) in the implementation of Kayong Utara District Regulation Number 27 of 2010 Implementation of Tourism Business District of Kayong Utara. The researcher used the theory of George C. Edward III who says there are four activities in the implementation of the outcome Communications, Resource, Disposition or Behavioral , Bureaucratic Structure. this thesis writing used descriptive method with qualitative approach. The results showed that the Implementation of Regional Regulation Numbers 27, 2010 regarding business

1 MUR ARIPIN, NIM. E01111062 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


tourism in the district of Kayong Utara DISBUDPARPORA still not optimal. This is evidenced by standard oprasional procedure (SOP) run DISBUDPARPORA District of Kayong Utara, related to the management of Marine Tourism Pulau Datok Beach by the Department of Tourism Culture Youth and Sports has not run well. Besides the ownership of land is still owned individual travel is a constraint in the Construction and Development of Marine Tourism Pulau Datok Beach. Suggestions and the purpose from this research are communication is not only limited to the heads of departments and the manager only but involve relevant stakeholders such as township and village silk which is a region of tourist, seeking how to attract investors to invest in the tourism, cooperation with the Department of Fisheries and Marine and also DPPKD to commit the development of tourism, comments upon the clarity of the work processes and staff responsibilities Keywords: Implementation, Policy, tourism, communication, resources, disposition, Bureaucratic Structure.

Pariwisata berkaitan erat

A. PENDAHULUAN

pelestarian

nilai-nilai

dengan

kepribadian

dan

Pariwsata merupakan industri terbesar

pengembanngan budaya banngsa, dengan

pada abad ini, Pariwisata telah menjadi

memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan

sektor

ekonomi

kekayaan alam.

berbagai wilayah dengan cara menngenalkan

Provinsi

andalan

dalam

sektor

Kalimantan

Barat

tempat wisatanya pada berbagai media

mempunyai banyak potensi alam dan seni

kepada wisatawan baik dari dalam negri

budaya yang dapat dimanfaatkan untuk

maupun luar negri.

dijadikan

Pengembangan sektor

sebagai

produk

wisata

oleh

pariwisata merupakan salah satu usaha untuk

pemerintah daerah kabupaten atau kota

meningkatkan perekonomian daerah yang

dalam

bersangkutan termasuk kalimantan barat,

daerahnya. Kemudian provinsi kalimantan

dapat

barat telah menetapkan daerah-daerah tujuan

dikembangkan

sebagai

aktifitas

meningkatkan

perekonomian yang dapat menghasilkan

wisata

devisa negara dengan cepat. Sebagai sektor

memajukan

multisektoral, pariwisata berada dalam suatu

untuk

sistem besar yang komponennya saling

masyarakat Kalimantan Barat.

terkait antara satu dengan yang lain. Sejak beberapa

dasawarsa

terakhir,

yang

pendapatan

potensial

dalam

pembangunan

kesejahteraan

dan

asli

rangka

perekonomian kemakmuran

Kabupaten Kayong Utara merupakan

pariwisata

salah satu Kabupaten yang terdapat di

bahkan sudah menjadi salah satu prime

Provinsi Kalimantan Barat, dimana Ibukota

mover didalaam perubahan sosial budaya

Kabupatenya terletak di Sukadana, Didalam

terutama didaerah tujuan wisata.

peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 2

MUR ARIPIN, NIM. E01111062 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


tentang

penyelenggaraan

usaha

melestarikan dan meningkatkan mutu objek

peraturan

pariwisata dan daya tarik wisata, memupuk

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara No 27

rasa cinta tanah air dan meningkatkan

Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha

persahabatan antar bangsa, memperluaskan

kepariwisataan. Ketentuan umum pasal 1

dan memeratakan kesempatan berusaha dan

ayat 8 usaha pariwisata adalah usaha yang

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan

menyediakam barang dan atau jasa serta

daerah

fasilitas lainya bagi pemenuhan kebutuhan

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran

wisatawan

penyelenggaraan

rakyat, mendorong pendayagunaan produksi

pariwisata, selanjutnya ayat 9 usaha daya

nasional. Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan

tarik

Wisata Sejarah. pariwisata di Kabupaten

kepariwisataan.

Dan

dalam

dalam

wisatawan

adalah

usaha

yang

dan

nasional

dalam

kegiatanya mengelola daya tarik wisata alam,

Kayong Utara sampai

budaya, dan wisata buatan manusia, ayat 11

menujukan hasil sebagaimana diharapkan

usaha jasa transportasi wisat adalah usaha

dan belum mampu menjadi salah satu daya

khusus yang menyediakan angkutan untuk

dorong

kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan

perekonomian masyarakat. Oleh karena itu

angkutan transportasi reguler/umum, dan

tantangan pariwisataan di Kabupaten Kayong

ayat 19 usaha jasa informasi pariwisata

Utara

adalah usaha yang menyediakan data, berita,

meningkatkan kontribusi pariwisata dalam

feature, foto, video, dan hasil penelitian

menerimaan

mengenai kepariwisataan yang disebarkan

peneyerapan tenaga kerja, dan pemerataan

dalam

pembanngunan.

bentuk

bahan

cetak

dan/

atau

dalam

pada

saat

rangka

uapaya

tahun

belum

meningkatkan

2013-2017

pendapatan

adalah

asli

Tantangan

tersebut

dihadapkan

dengan asas dan tujuan, penyelenggaraan

persaingan antara daerah Kabupaten/Kota

kepariwisataan berdasarkan asas manfaat,

dalam menciptakan distinasi wisata yang

asas

mampu

keseimbangan partisipatif,

adil

kemandirian, berkelanjutan,

kesetaraan,

dan

peraturan

daerah

memperkenalkan,

kesatuan.

dan

merata,

mendatangkan

semakin

daerah,

elektronok. Peraturan daerah ini dibentuk

kekeluargaan,

dengan

ini

ketatnya

wisatawan

lokal

kelestarian,

maupun nasional. Disamping itu tantangan

demokratis,

dari dalam adalah belum siapnya distinasi

dari

wisata daerah Kabupaten Kayong Utara

dimaksudkan

untuk bersaing dengan daerah lain serta

mendayagunakan,

masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta

ini

Tujuan



profesionalisme

sumberdaya

manusia

pariwisata dalam bersaing ditingkat daerah. Manfaat teoritis Menambah khasanah pengembangan Administrasi kajian

ilmu Negara

Kebijakan

pengetahuan,

Khususnya Publik

pada

dalam hasil

Selanjutnya Agustino,

James 2006:7)

Anderson

(dalam

memberikan

definisi

kebijakan publik, yaitu “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor

atau

sekelompok

aktor

yang

implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber

berhubungan dengan suatu permasalahan

Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. dan

atau suatu hal yang diperhatikan”. Dari dua

menfokuskan hasil implementasi peraturan

definisi

daerah No 27 Tahun 2010 Penyelenggaraan

kebijakan publik, dapat diketahui bahwa

Usaha Kepariwisataan Kabupaten Kayong

kebijakan publik merupakan serangkaian

Utara. Dan Memberikan masukan kepada

usulan kegiatan yang dibuat kemudian

Dinas Pariwisata khususnya pada Bidang

diusulkan

Pariwisata

tertentu yang berhubungan dengan suatu

supaya

bisa

mengimplementasikan Peraturan Daerah No

yang

mengemukakan

untuk

dilaksanakan

mengenai

bertujuan

permasalahan.

27 Tahun 2010 Usaha Kepariwisataan dapat lebih maksimal.

2.

Implementasi Kebijakan Publik Ripley dan Franklin (dalam Winarno,

2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah “apa yang terjadi setelah undang-

B. TINJAUANPUSTAKA

undang ditetapkan yang memberikan otoritas 1.

program, kebijakan, keuntungan (benefit),

Kebijakan Publik Carl

Friedrich

(dalam

Winarno,

2014:20) memandang kebijakan sebagai

atau

suatu

jenis

keluaran

yang

nyata

(tangible output

”suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan

Proses Implementasi Ripley dan Franklin (dalam Winarno,

peluang-peluang

2014:148) berpendapat bahwa implementasi

terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

adalah “apa yang terjadi setelah undang-

menggunakan dan mengatasi dalam rangka

undang ditetapkan yang memberikan otoritas

mencapai

program, kebijakan, keuntungan (benefit),

suatu

dan

3.

maksud

tertentu”.



atau

suatu

jenis

keluaran

yang

nyata

C. METODE PENELITIAN

(tangible output)”. Dalam

Kerangka Pikir Penelitian Hasil Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 di DISBUDPARPORA Kasi Pariwisata dalam pembangunan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok Kabupaten Kayong Utara

Identifikasi Masalah : 1. Komunikasi kepala dinas pariwisata pada bidang pariwisata kurang maksinal baik sehingga promosi wisata bahari pantai pulau datok tidak terlaksana 2. Sumber daya yang menepati posisi kerja tidak sesuai dengan standar keahlian, sehingga Praturan Daerah Kabupaten Kayong Utara nomor 27 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata belum terlaksana 3. Tidak adanya komitmen yang maksimal untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara. 4. Mekanisme (belum berjalan secara makksimal SOP) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara nomor 27 tahun 2010 Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kabupaten Kayong Utara.

Implementasi oleh George C. Edward III (dalam Winarno 2014: 117) ada 4 variabel: 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi Atau Perilaku 4. Struktur Birokrasi

penelitian

menggunakan

ini,

peneliti

jenis penelitian deskritif

kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk

menggambarkan

fenomenayang

terjadi

dengan hasil data dilapangan yang

kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan.

Waktu yang

digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Maret 2015 hingga

April

2016.

Subjek

penelitian

menggunakan teknik purposiv dengan Subjek penelitian Kepala Dinas DISBUDPAPORA, Kasi Pariwisata, Camat Sukadana, Kepala Desa Sutera dan teknik aksidental subjeknya Wisatawan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu

observasi,

wawancara

dan

dokumentasi. Dalam teknik analisis data, Tujuan penelitian : 1. Terlaksanakan dengan maksimal peraturan daerah No 27 Tahun 2010 Penyelenggaran Usaha Kepariwisataan Kabupaten Kayong Utara oleh Dinas Pariwisata pada Bidang Pariwisata. 2. Adanya keterlibatan pihak infestor dalam pelaksanaan Pengelolaan Wisata Bahari Pantai Pulau Datok. 3. terciptanya pemberdayaan masyarakat sekitar Wisata Bahari Pantai Pulau Datok dalam meningkatkan peerekonomian. 4. Untuk meningkatkan PAD dan menambah lapangan kerja

penulis menggunakan olahan data secara kualitatif.

Teknik analisis yang peneliti

gunakan adalah teknik Bogdan (dalam Sugiyono, 2010: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan penyusunan secara sistemaatis data yang ddiperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temunya dapat diinformasikan kepada orang lain. 5



mempunyai tujuan untuk menjadikan wisata

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

menjadikan wisata bertarap internasional.” Hasil implementasi sebuah kebijakan,

Lebih lanjutnya informasi tentang

menurut para ahli mengidentifikasi berbagai

komunikasi dari kepala dinas ke kasi

akivitas

hasil

pariwisata

pada

denagn tema yang sama ke kepala kasi

peraturan daerah no 27 tahun 2010 tentang

Pariwisata Bapak Ari Artiyan SE selaku

penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

kepala kasi Pariwisata

yang

implementasi

mempengaruhi sebuah

kebijakan

maka

peneliti

mewawancarai

“wisata yang ada di KKU ini kami 1.

selaku kasi pengelolanya, dan ini juga

Komunikasi Menurut George C Edward III (dalam

berdasarkan kewenangan dan peraturan

Winarno 2014:117 ) yaitu menunjuk bahwa

daerah nomor 27 tahun 2010 tentang

kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan

penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang

baik jika terjadi komunikasi efektif antara

di

pelaksana program (kebijakan) dengan para

DISBUDPARPORA kepada kasi pariwisata

kelompok sasaran (target group) Berikut

dengan sebagaimana asas dan tujuanya.,

pernyataan kepala DISBUDPARPORA Drs.

saya sebagai kepala kasi Pariwisata yang

Mas

Yuliandri

DISBUDPARPORA

limpahkann

oleh

kepala

selaku

Kepala

mengelola berbagai wisata yang ada di KKU

Kabupaten

Kayong

ini, Dengan tugas pokok meningkatkan

Utara. Beliau mengatakan bahwa :

kualitas pariwisata yang ada di KKU dan

“Dalam melakukan perkerjaan atau

impian kami yang ingin dicapai pada tahun

tugas, kantor kami selalu didasarkan dengan

2016 nanti menjadikan wisata bahari pantai

peraturan yang ada pada peraturan daerah

pulau datok dan wisata-wisata yang ada di

nomor

KKU

27

penyelenggaraan

tahun usaha

2010

tentang

kepariwisataan.

dalam bidang atau kasi tentu mempunyai tugasnya masing-masing dan mempunyai

ini

sebagai

salah

satu

tujuan

wisatawan baik local maupun luar dengan wisata bertarap internasional” Komunikasi

pada

kepala

tanggung jawab masing-masing yang saya

DISBUDPARPORA ke kasi Pariwisata ini

serahkan kepada kepala kasinya. seperti

merupakan komunikasi

itulah komunikasi yang kami laksanakan,

wewenag yang dilimpahkan oleh Kepala

Wisata Bahari Pantai Pulau Datok, kami

DISBUDPARPORA

ke

yang berkaitan

kasi

Pariwisata 6



dalam melaksanakan kebijakan peraturan

mampu


maksimal, dan ini dibuktikan pada wisata

penyelenggraan

bahari pantai pulau datok ini, dahulu

usaha

kepariwisataan

menjalankan

merupakan

kasi Kariwisata dalam meningkatkan kualitas

Kabupaten Ketapang, karena dulu belum

pariwisata Wisata bahari pantai pulau datok

memisahkan diri dari kabupaten kayong

maupun

utara dari kabupaten ketapang dan wisata

yang

ada

diseluruh

Kabupaten kayong Utara.

dikelola

oleh

bahari pantai pulau datok ini belum ada perkembangan,

2.

yang

dengan

melalui program-program yang dibuat oleh

wisata

wisata

tugasnya

dan

sekarang

setelah

dikelola DISBUDPARPORA tentunya Kasi

Sumber Daya Sumber daya menurut George C.

Pariwisata mengalami perkembangan karena

Edward III (dalam Winarno 2014:117) yaitu

melalu pembangunan infrastruktur

peneunjuk setiap kebijakan harus didukung

sarana pendukung seperti adanya wahana

oleh sumber daya yang memadai, baik

permainan banana but sehingga wisatawan

sumber daya manusia maupun sumber daya

lebih meningkat dari sebelumnya”.

finansial.

dan

Selanjutnya peneliti mewawancarai

Berdasarkan hasil wawancara dengan

kepala DISBUDPARPORA bapak Drs, Mas

bapak Drs. Mas Yuliandri selaku kepala

Yuliandri dengan pertanyaan : Apakah

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan

Olahraga Kabupaten Kayong Utara terkait

derah

dengan pertanyaan Apaka sudah sesuai

penyelenggraan usaha kepariwisataan dalam

penempatan kerja pada staf khususnya di kasi

pembangunan wisata bahari pantai pulau

pariwisata

datok,

dalam

pelaksanaan

peraturan

nomor

berikut

27

tahun

adalah

2010

hasil

tentang

kutipan


wawancaranya:

penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam

“pembiayaan wisata yang ada di KKU ini

pembangunan wisata baharri pantai pulau

kami menggunakan anggaran APBD murni

datok, sebagai pelaksana kebijakamn berikut

termasuk pembiayaan wisata bahari pantai

adalah hasil kutipan wawancaranya:

pulau datok tanpa adanya pihak ketiga atau

“penempatan di posisi kasi pariwisata yaitu

swasta

Ari Artiyan SE, Sudah sesuai karena beliau

Selanjutnya peneliti mewawancarai

lulusan sarjana ekonomi, dan beliau juga

kasi Pariwisata DISBUDPARPORA bapak 7



Ari Artiyan SE dengan pertanyaan yang

“komitmen

DISBUDPARPORA

ini

sama:

bedasarkan visi kami, yaitu memantapkan

“soal pembiayaan wisata pantai pulau datok

KKU sebagai daerah tujuan wisata yang

ini kami menggunakan APBD murni tanpa

berbasis Eko wisata dan Budaya serta

campur tangan pihak swasta ini berlaku

terwujudnya masyarakat yang berbudaya,

semua wisata yang ada di KKU”

sehat jasmani dan berprestasi.dan ingin menjadikan wisata yang ada di KKU ini

3.

menjadi wisata yang bertarap internasional”

Disposisi Disposisi menurut George C. Edward

III

(dalam

Winarno

(kecendrungan)komitmen

2014:117) Implementor

Selanjutnya peneliti

mewawancarai kasi

Pariwisata bapak Ari Artiyan,SE dengan pertanyaan yang sama berikut kutipanya:

Dalam Kebijakan Peraturan Daerah nomor

“komitmen kami selaku pengelola wisata

27 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

bahari pantai pulau datok akan menjadikan

Usaha Kepariwisataan, Pengaruh disposisi

wisata bahari pantai pulau datok ini menjadi

atau

dalam

wisata yang bertarap internasional, tetapi

implementasi kebijakan menimbulakan suatu

kami mempunyai kendala dalam pengelolaan

akibat-akibat

terhadap

ini seperti kepemilikan wilayah wisata bahari

implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

ini masih dimiliki individu dan anggaran

nomor

untuk membangun masih mengandalakan

kecendrungan-kecendrungan

27

yang

nyata

tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di DISBUDPARPORA. Berdasarkan

APBD” Komitmen

peneliti

dalam pengelolaan wisata bahari pantai pulau

dengan pertanyaan Bagaiamana komitmen

datok ini sesuai dengan visi dan misinya dan

dalam pelaksana peraturan daerah nomor 27

menjadikan wisata bahari ini menjadi wisata

tahun 2010 dalam pembangunan wisata

yang berbasis internasional pada tahun 2016

bahari pantai pulau datok khususnya kasi

Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala

pariwisata,

DISBUDPARPORA

kepala

wawancara

DISBUDPARPORA

DISBUDPARPORA

bapak

Drs,

Mas

bapak Drs. Mas Yuliandri tentang sosialisasi

Yuliandri dengan pertanyaan : Kegiatan-

seminar pariwisata seluruh KKU

kegiatan apa saja yang dilakukan dalam

dilakukan oleh kasi Pariwisata yaitu:

yang

meningkatkan kualitas wisata bahari pantai pulau datok ini dalam pelaksanaan peraturan 8



daerah nomor 27 tahun 2010 tentang usaha

seminar, promosi dan sosialisasi sadar akan

kepariwisataan ini, berikut adalah hasil

wisata

kutipan wawancaranya:

meningkatkan mutu wisata yang ada dan

“kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

memperkenalkan wisata pada masyarakat

kasi Pariwisata DISBUDPARPORA yaitu

bahwa

berbagai

seminar

meningkatkan PAD daerah selain itu juga

pariwisata, program sadar akan pariwisata

bias menambah lapangan kerja masyarakat

kepada kelompok-kelompok yang membuat

sekitar wisata tersebut.

program

seperti,

ini

merupakan

wisata

itu

program

perlu

karena

untuk

bias

komunitas pariwisata pada pencinta alam dan perbaikan fasilitas wisata seperti jalan tempat-tempat santai wisatawan kursi pantai dan home stay” Pertanyaan

4.

Struktur Birokrasi Struktur birokrasi menurut George C.

Edward III (dalam Winarno 2014:117) yang

peneliti

mencangkup aspek-aspek seperti struktur

pariwisata

organisasi, pembagian wewenag, hubungan

DISBUDPARPORA bapak Ari Artiyan, SE

antar unit-unit organisasi yang ada, dan

berikut kutipanya :

hubungan organisasi dengan organisasi luar..

mewawancarai

kasi

sama

“kegiatan-kegiatan kami untuk meningkatkan

Struktur antar Unit-Unit Organisasi

kualitas wisata bahari pantai pulau datok maupun wisata yang ada diseluruh KKU ini

Kepala DIBUDP ARPORA

Kasi Pariwisata

Camat Sukadana

Kepala Desa Sutera

seperti sosialisasi sadar akan pentingnya wisat dan seminar-seminar yang mengenai

Standar Operasional dan Prosedur

wisata, dan pelatihan kerajinan khas daerah,

(SOP) dalam Implemtasi Kebijaka Peraturan

meskipun kegiatan kerajinan khas daerah ini

Daerah Nomor 27 tahun 2010 Tentang

dilaksanakan pas ada iven saja, kami sudah

Penyelenggaraan

menyiapkan

yaitu

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

terrdapat di pantai pulau datok yang bernam

Olahraga Kabupaten Kayong utara. Dalam

grai kerajinan daerah khas kayong utara”

menjalankan

tempat

pelatihanya

Disposisi pada komitmen programprogram

yang

dilaksanakan

oleh

Usaha

Kepariwisataan

kegiatannya,

DISBUDPARPORA Bagaimana oprasional

pelaksanaan prosedur)

SOP

DISBUDPARPORA oleh kasi Pariwisata

(standar

dalam

adalah kegiatan yang dilaksanakan seperti

peraturan daerah nomor 27 tahun 2010 9



tentang

penyelenggaraan

usaha

berdasarkan stadar tersebut selesai, makan

kepariwisataan dalam pembangunan wisata

kami

bahari pantai pulau datok, dengan Bapak Drs.

memanatau kinerja yang belum sesuai

Mas

targetnya dan begitu setiap tahunya

Yuliandri

DISBUDPARPORA

selaku

Kepala

Kabupaten

Kayong

lakukan

Evaluasi

kerja

untuk

Pariwisata merupakan salah satu dari

Utara. Beliau mengatakan bahwa :

industri

“Dalam melakukan perkerjaan, kantor kami

menyediakan pertumbuhan ekonomi yang

selalu didasarkan dengan peraturan yang

cepat

ada.

pendapatan,

Tentunya kami punya SOP yang

gaya

dalam

baru,

hal taraf

yang

mampu

kesempatan hidup

kerja,

dan

dalam

menjadi dasar panduan pekerjaan kami dan

menggantikam sektor produksi lain dalam

berkerja sesuai dengan SOP tersebut. Kami

Negara penerima wisatawan.

kelola

diDinas

Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda dan Olahraga ini bukan khusus untuk

wisata

Kebudayaan,

saja

tapi,

pariwisata,

tapi

seperti

pemuda,

E. KESIMPULAN

dan

Olahraganya yang memiliki SOP yang

Faktor penyebab kurang berhasilnya hasil

berbeda-beda pada setiap kasinya.”

Implementasi Peraturan Daerah nomor 27

Lebih lanjutnya informasi tentang

tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha

SOP (standar oprasional prosedur) maka

Kepariwisataan

yaitu

mempunya

empat

saya melakukan wawancara dengan kepala

indikasi masalah yang dikemukakan oleh

kasi Pariiwisata dengan Bapak Ari Artiyan

George C. Edward III.

SE selaku kepala kasi Pariwisata, dengan pertanyaan yang sama:

1.

Komunikasi

“dalam pelaksanaan kinerja kami memiliki

DISBUDPARPORA

pada

standarnya yaitu berdasarkan SOP (standar

komuniksai pelaksanaan peraturan ini kurang

oprasional prosedur) dalam pengelolaan

optimal

wisata yang ada di KKU termasuk wisata

peraturan daerah oleh kepala desa sutera

bahari, dari beberapa tahap kerja yang pada

pada peraturan daerah nomor 27 tahu 2010

SOP ini kami melakasanakan pekerjaanya

tentang

berdasarkan target kerja yang sesui dengan

kepariwisataan

tahapan kerjanya, apabila kinerja yang

DISBUDPARPORA,

karena

ketidak

tahuan

tentang

penyelenggaraan yang

dilaksanakan sedangkan

usaha oleh wisata 10



bahari pantai pulau datok ini merupakan

wewenag,

wilayah wewenangnya.yaitu di sesa Sutera.

unitorganisasi. standar oprasional prosedur (SOP)

2.

akan

antar

unit-

memudahkan

dan

menyeragamkan tindakan dari para pelaksana

Sumber Daya Sumber

yang

hubungan

kasi

kebijakan dalam melaksanakan kebijakan,

Pariwisata sudah sesuai karena memiliki

apa yang menjadi bidang tugasnya. Pada

keahlian dalam bidangnya dan pengalamanya

proses implementassi kebijakan peraturan

juga, sedangkan sumber daya finansialnya


yaitu kurang memadai karena pembiayaan

penyelenggaraan usaha kepariwisataan di

wisata yang ada di seluruh KKU maupun

DISBUDPARPORA

wisata

bahari

daya

penempatan

pantai

pulau

datok

menggunakan APBD murni, apabila sumber daya manusia memadai atau mendukung tapi

F. SARAN-SARAN/REKOMENDASI

sumberdaya finansialnya tidak maka sebuah kebiajak akn timpang, karena tidak ada biaya dalam pelaksanaanya.

1) Komunikasi

yang

dilkukan

oleh

DISBUDPARPORA kepariwisataan tidak hanya sebatas Kepala Dinas dan Kasi

3.

Pariwisata saja, tetapi libatkan aparatur

Disposisi komitmen

yang

dilakukan

daerah seperti kelurahan sutera .

DISBUDPARPORA berdasarkan visi sebuah

2) Sumber Daya KKU sedangkan Sumber

dinas, yang ingin mewujudkan wisata yang

Daya finansial atau pembiayaan pada

ada di KKU menjadi tujuan wisata dan

pelaksana

bertarap internasioanl, tetapi wisata bahari

menggunakan APBD murni dilaksanakan

pantai pulau datok ini dalam pengelolaanya

oleh implementer dalam pembangunan

memiliki kendala seperti kepemilikan lahan

wisata bahari pantai pulu datok dan

wisata yang masih dimiliki individu, dan

mengupayakan

pembiayaan wisata hanya mengandalkan

investor agar menanamkan modal..

APBD murni. 4.

Struktur Birokrasi Struktur birokrasi mencangkup aspek-

aspek seperti struktur organisasi, pembagian

sebuah

kebijakan

bagaimana

yang

menarik

3) Disposis Komitmen DISBUDPARPORA pada Wisata Bahari Pantai Pulau Datok menjadi

wisata

yang

bertarap

internasional dan agar Dinas-Dinas terkait 11



lain sepreti Dinas Perikanan dan Kelautan dan DPPKAD bisa ikut andil dalam

Nugroho. 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Jakarta : PT Elex Media Komputindo

pelaksanaan tersebut. 4) Struktur Birokrasi Dalam melaksanakan SOP

(standar

memberi

oprasional

keterangan

prosedur),

atas

kejelasan

tentang alur proses kerja tanggung jawab dan staf terkait dalam proses kerja tersebut dan

mempermudah

birokrasi

Pearce II, Jhon A dan Jr. Robinson, Richar B, 2009, Manajemen Strategis:Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Edisi 10 Buku 1, Jakarta: Penerbit Selemba Empat Parson, 2011, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta : Prenada Media Group.

dalam

mengethui inefesiensi proses dalam satuan prosedur kerja.

Purwanto, Sulistyastuti. 2012, Implementasi Kebijakan Publik:konsep dan aplikasinya diIndonesia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media Siagian. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara

G. REFERENSI Abidin. 2012 Kebijakan Publik, Jakarta: Selemba Humanika

Subarsono. 2005, Analisis Kebijakan Publik , Konsp,Teori Dan Aplikasi Yogyakarta: Pustaka pelajar

Agustino. 2006, Dasar-Dasar Kebijakan, Bandung : CV Alvabeta

Sugiyono. 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alvabeta

Indiahono. 2009, Perbndingan Administrasi Publik Model Konsep dan Aplikasi , Yogyakarta : GAVA MEDIA

Sugiyono. 2012. Metode Administrai, Bandung: Alvabeta

Jeddawi, 2008. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta Mas’ud. 2013, Birokrasi Birokratis, Malang, Muhammadiyah

di Negara Universitas

Morissan, 2013, Teori Komunikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia

Penelitian

Suharto. 2006, Analisis Kebijakan Publik, jawa barat: Alvabeta Satori. Komariah, 2011, Metodologi Penelitan Kualitatif, Bandung: alvabeta Tachjan. 2006, Implementasi Publik, Bandung : ALPI

Kebijakan

Winarno. 2014, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta : CAPS

Nogi, Hassel S, Tangkilisan. 2004 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Public, Yogyakarta YPAPI 12 MUR ARIPIN, NIM. E01111062 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Oleh: MUR ARIPIN NIM. E

Recommend Documents