MANAJEMEN DAN TEKNIS PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Panduan Umum: PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

MODUL PELATIHAN

MANAJEMEN DAN TEKNIS PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

i


ii



Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi


iii


MODUL PELATIHAN

MANAJEMEN DAN TEKNIS PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN PENGARAH : Johozua M. Yoltuwu (Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan)

PENANGGUNGJAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas)

Juni 2016

Diterbitkan Bersama : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan – 12740 Telp (021) 7989924

iv



Kata Pengantar Puji dan syukur sepantasnya kita panjatkan ke hadirat Allah yang maha cinta karena rahmatNya telah terselesaikan sebuah buku Modul Pelatihan Manajemen dan Teknis Pendamping Kawasan Perdesaan. Penerbitan buku ini merupkan upaya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan - Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengimplementasikan mandat Permen Desa No.5 Tahun 2016 dalam mendorong Pembangunan Kawasan Perdesaan, khususnya dalam mempersiapkan tenaga pendamping Kawasan Perdesaan. Modul Pelatihan bagi pendamping Kawasan Perdesaan ini merupakan bahan dan materi latih yang akan dipergunakan bagi Pelatih yang akan memberikan pelatihan, pembekalan dan orientasi bagi tenaga pendamping Kawasan Perdesaan. Hal itu dirasa perlu karena banyak pihak yang belum paham Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai bagian dari amanah Undang-undang Desa. Untuk mendukung kebutuhan peningkatan kemampuan pendamping Kawasan Perdesaan, modul pelatihan berikut dilengkapi dengan sebuah buku Panduan Umum Pendampingan Kawasan Perdesaan. Terkait dengan itu maka matreri modul pelatihan lebih diutamakan pada hal-hal substansial terkait dengan kebutuhan pendamping Kawasan Perdesaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya untuk memfasilitasi penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan. Materi yang menjadi pokok bahasan pelatihan terdiri dari tiga hal; 1) Pemahaman visi Pembangunan Kawasan Perdesaan, 2) Pengenalan peran dan tugas pokok pendamping Kawasan Perdesaan, dan 3) Strategi serta metode pendampingan Kawasan Perdesaan. Tak lepas dari kekurangan yang terdapat dalam buku ini, semoga kehadiran modul pelatihan berikut ini tidak hanya bermanfaat bagi pelatih, tenaga pendamping, tetapi juga bagi para pihak; pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung kerja-kerja para pendamping Kawasan Perdesaan. Selamat belajar dan selamat memanfaatkan buku berikut dengan bijak.

Johozua M. Yoltuwu Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

v


DAFTAR ISI Kata Pengantar

v

Daftar Isi

vi

A.

LATAR BELAKANG

7

B.

RUANG LINGKUP

9

C.

TUJUAN PELATIHAN

9

D.

SKEMA ALUR PELATIHAN PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

10

E.

SILABUS PROGRAM PELATIHAN PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

11

F.

PANDUAN MEMBACA MODUL

15

F.

POKOK BAHASAN

20

Pokok Bahasan 1: Visi Dan Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan

21

Pokok Bahasan 2: Peran dan Tugas Pendamping Kawasan Perdesaan

27

Pokok Bahasan 3: Strategi dan Metode Pendampingan Kawasan Perdesaan

33

vi



MATRIKS KURIKULUM

PENDAMPING PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

a.

LATAR BELAKANG

Dalam kerangka UU Desa bisa dipahami bahwa pembangunan desa pada dasarnya diselenggarakan melalui pendekatan kewenangan dan pendekatan ruang. Pendekatan kewenangan ditegaskan dalam pasal 19 UU Desa (ayat a dan b) yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sedangkan berdasarkan pendekatan ruang pada dasarnya pembangunan desa bisa mengatur dan mengurus dua domain pembangunan yaitu pembangunan internal desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan internal desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan yang berskala lokal desa. Sedangkan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota (pasal 83, ayat (1) UU Desa). Visi dan platform Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan spirit yang mendasari amanat UU Desa yaitu “membangun desa” dan pendekatan “pembangunan partisipatif”. “Membangun desa” berarti spirit untuk menghadirkan negara ke ranah desa, bukan dalam pengertian negara melakukan campur tangan secara berlebihan ke dalam desa seperti yang sudah terjadi di masa lalu, bukan pula negara melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dari atas (top down) tanpa memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa. Mengingat Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan mekanisme kegiatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang memiliki dimensi luas dan menyakup beragam aspek yang pelaksanaannya tidak hanya terdiri dari kerjakerja birokratis dan kerja teknokratis pemerintah, baik pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota, maka istilah Pembangunan dalam frasa Pembangunan Kawasan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

7


Perdesaan ditulis sengaja ditulis dalam huruf “P” besar. Dengan mempertimbangkan kenyataan itu tentu pemerintah tidak berpretensi untuk menyelesaikan sendirian dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bisa jadi karena itulah UU Desa mengamanatkan kepada penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk dapat menghadirkan pendamping dari pihak ketiga guna membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 19, ayat (1) Permen Desa PDTT No.5/2016). Kerja pendampingan tidak hanya bersifat fungsional, bukan pula sekadar perpanjangan asistensi kerja birokratis dan teknokratis. Dalam UU Desa pendampingan ditempatkan sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1, ayat (12) UU Desa). Pasal tersebut menegaskan pentingnya pendampingan sebagai salah satu kegiatan yang ikut menentukan tingkat perkembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan pendampingan tak lepas dari tujuan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83, ayat (2) UU Desa). Ketentuan tersebut menunjuk pada peran substansial kerja pendampingan, setidaknya memastikan keterlibatan aktif para aktor, utamanya pemerintah desa dan masyarakat desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sedangkan mengenai tugas pendamping secara normatif Permen Desa PDTT menetapkan tugas pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan; 1. Membantu memfasilitasi TKPKP kabupaten/kota dalam perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan; 2.

Memfasilitasi dan membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pada pelaksanaannya bisa diproyeksikan tugas dan fungsi pendamping Kawasan Perdesaan akan jauh lebih banyak dan kompleks terkait dengan luasnya dimensi, aspek dan kompleksitas Kawasan Perdesaan. Dua ketentuan normatif tersebut mengamanatkan kepada seorang pendamping setidaknya kemampuan manajerial dan keterampilan teknis mendampingi penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Turunannya akan berupa tugas dan fungsi pendamping yang cukup banyak dan beragam. Ketentuan tugas tersebut pun sudah menunjuk pada area kerja dan kelompok orang yang berbeda. Atas dasar kebutuhan tersebut dan dalam rangka implementasi amanat UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diselenggarakan pelatihan pendamping Kawasan Perdesaan dengan menggunakan modul pelatihan berikut. Kurkulum pelatihan pendamping kawasan perdesaan disusun dengan tujuan membuka perspektif yang lebih luas tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sekaligus memberikan keterampilan pendampingan. Diharapkan pelatihan berikut dapat menjadi kesempatan bagi para pendamping kawasan perdesaan untuk

8



membekali diri dengan kesiapan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai. b.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelatihan meliputi aspek-aspek yang relevan dan terkait langsung dengan tugas dan fungsi pendampingkawasan perdesaan, yaitu; (1)

Aspek kognitif yang berkaitan dengan keluasan pemahaman tentang kawasan perdesaan

(2)

Aspek keterampilan yang menyakup kemampuan manajemen dan teknik pendampingan kawasan perdesaan

(3)

Aspek emosional yang berkaitan dengan komitmen pendamping dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Untuk kepentingan itu maka bersamaan dengan pelatihan akan disertakan Panduan Umum Pendampingan Kawasan Perdesaan yang berisi tentang pokok-pokok penting pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pendamping dalam melaksanakan tugas serta fungsinya mendampingin penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

c.

TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Pelatihan pendamping kawasan perdesaan, yaitu: 1. Tujuan Instruksional Umum (TIU) Pendamping memiliki kompetensi Sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan visi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Menjelaskan Visi dan platform pembangunan kawasan perdesaan dalam kerangka visi UU Desa Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

9


2. Mengkaji aspek-aspek terkait/terdampak Pembangunan kawasan Perdesaan 3. Mengidentifikasi aset dan potensi kelembagaan kawasan perdesaan 4. Mengoptimasi kelembagaan mendorong penyelenggaraan tatakelola kawasan perdesaan yang baik 5. Mengkaji potensi dan aset Kawasan Perdesaan 6. Memfasilitasi lembaga penyelenggara dalam perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan 7. Memfasilitasi

masyarakat

desa-desa

dalam

menumbuhkan

mengembangkan Pembangunan Kawasan Perdesaan

d.

10

SKEMA ALUR PELATIHAN PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN


dan


e.

SILABUS PROGRAM PELATIHAN PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Silabus atau garis besar program pelatihan pendamping kawasan perdesaan terdiri dari tiga materi utama baik menyakup pemahaman ideologis, pengetahuan maupun keterampilan. Masing-masing bagian terbagi ke dalam aspek yang lebih khusus. Alur pelatihan dimulai dengan membangun perspektif pemahaman tentang visi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kerangka amanat UU Desa No.6 Tahun 2014. Untuk membantu peserta memahami relevansi gagasan ideal visi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan kenyataan hidup desa-desa dalam (potensi) kawasan perdesaan, termasuk pada bagian awal ini peserta didorong untuk belajar mengenali aspek-aspek terkait dengan potensi penumbuhan maupun pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kemampuan memahami perspektif ideologis UU Desa dan kemampuan mengenali regulasi, aturan main merupakan aspek fundamental yang dibutuhkan peserta dalam mengoptimasi kemampuannya sebagai pendamping yang punya fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada bagian kedua peserta diajak untuk memperdalam pegetahuan kognitif terkait dengan aspek-aspek teoritik Pembangunan Kawasan Perdesaan, termasuk pemahaman tentang platform Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bobot dari bagian ini terletak pada kemampuan pendamping dalam melakukan refleksksi atau kajian kritis terkait terhadap beragam aspek yang mempengaruhi, terdampak atau menjadi tujuan langsung dari Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selanjutnya bagian ketiga menghantarkan peserta untuk belajar mengembangkan tingkat keterampilan, kreatifitas dan sikap yang memadai untuk menerjemahkan nilainilai idologis, normatif ke dalam praktek tugas dan fungsinya memfasilitasi aktor-aktor Pembangunan Kawasan Perdesaan, baik lembaga penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan/TKPKP mapun masyarakat desa.


11


12




13


14



PANDUAN BAGI PEMBACA MODUL

Dalam kerangka Undang-undang Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan suatu mandat yang tidak hanya menjadi kewenangan sekaligus tanggungjawab desa, tetapi juga kewenangan serta tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Mandat Undang-undang tersebut sudah dilengkapi dengan regulasi setingkat peraturan menteri yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Permen Desa PDTT No.5/2016). Untuk itu Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menterjemahkan mandat tersebut ke dalam prioritas kerja Ditjen PKP yaitu 1) mgembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada berdasarkan potensi dan kebutuhan, 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola (isu) kawasan, dan 3) membangun (badan) usaha bersama berbasis Komunitas. Untuk melaksanakan agenda tersebut, Ditjen PKP, pada tahun 2016 melakukan seleksi dan memobilisasi Pendamping yang akan bertugas di 53 Kawasan Perdesaan yang tersebar di 33 Propinsi. Dalam menjalankan peran dan tugasnya di wilayah kabupaten para pendamping dituntut untuk mampu untuk memfasilitasi baik pemerintah, utamanya Kabupaten, masyarakat dan pemerintah desa, serta pihak ketiga.


15


Dalam rangka menyiapkan Pendamping Kawasan Perdesaaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan menerbitkan Modul Pelatihan Manajemen dan Teknis Pendamping Kawasan Perdesaan. Modul Pelatihan bagi pendamping Kawasan Perdesaan ini merupakan bahan dan materi latih yang akan bagi Pelatih yang akan memberikan pelatihan, pembekalan dan orientasi bagi tenaga pendamping Kawasan Perdesaan. Untuk mendukung kebutuhan peningkatan kemampuan pendamping Kawasan Perdesaan, modul pelatihan berikut dilengkapi dengan sebuah buku Panduan Umum Pendampingan Kawasan Perdesaan.

Kebutuhan Akan Modul Pelatihan Modul ini dimaksudkan untuk memandu pelatih dalam memfasilitasi proses pelatihan bagi pendamping Kawasan Perdesaan dalam mengawasli tugas. Kebutuhan pelatihan tidak terlepas dari kenyataan bahwa bukan hanya para calon pendamping Kawasan Perdesaan yang belum memahami amanah Undang-undang Desa tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bahkan tak dipungkiri banyak desa dan pemerintah kabupaten/kota pun belum memahami dengan baik tentang substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pada dasarnya Kawasan Perdesaan merupakan sebuah ruang (spatial) atau area yang mempunyai fungsi pelayanan, pemukiman, pembangunan dan pemberdayaan. Pengertian dan praktik pembangunan Kawasan Perdesaan seperti ini tentu bukan hal baru, karena sudah lama dijalankan oleh pemerintah. Tetapi UU Desa menambahkan aspek pemberdayaan masyarakat dan yang lebih penting adalah pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan lebih bersemangat, UU Desa menyebut pembangunan desa sebagai “desa membangun” dan pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai “membangun desa”. “Membangun desa” adalah menghadirkan negara ke ranah desa, bukan dalam pengertian negara melakukan campur tangan secara berlebihan ke dalam desa seperti yang sudah terjadi di masa lalu, bukan pula negara melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dari atas (top down) tanpa memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa. Dalam kerangka mendapatkan pemahaman yang jernih tentang substansi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai amanah Undangundang Desa itulah maka diterbitkan modul berikut.

16



Maksud dan Tujuan Para pelatih merupakan pengguna akhir dari modul ini. Mengacu kepada ketentuan Dirjen PKP tentang kualifikasi tenaga Pendamping Kawasan Perdesaan yang lebih menkenakna pengalaman yang relavan dan pendidikan minimal adalah S1, maka modul ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Modul pelatihan ini dimaksudkan untuk : 1. Menyamakan pemahaman tentang substansi dan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kerangka visi Undang-undang Desa. 2. Mempersiapkan Pelatih untuk bisa memahami dengan baik peran dan tugasnya dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 3. Menguatkan kemampuan pendamping Kawasan Perdesaan dalam menyusun strategi pendampingan Kawasan sehingga kehadirannya effektif dan produktif.

Format Modul Materi modulyang lebih diprioritaskan pada materi tentang visi, pemahaman tentang peran dan tugas pendamping serta kemampuan pendamping menyusun stratgei kerja disusun dalam format yang sederhana dengan pendekatan pendidikan orang dewasa.

Sasaran Pengguna Modul ini secara khusus ditujukan bagi pendamping Kawasan Perdesaan yang akan bertugas di tingkat Kabupaten/kota. Sesuai ketentuan kualifikasi para pendamping adalah orang yang sudah cukup berpengalaman dengan tugas yang relevan, namun belum banyak memiliki pemahaman tentang Pembangunan Kawasan.


17


Bagaimana Modul Pelatihan ini Disusun? Modul disusun melalui : a) Kajian data sekunder buku profil Ditjen PKP Kemndes PDTT tahun 2015 tentang perencanaan Kawasan Perdesaan di 73 kabupaten/kota. b) Workshop penyusunan modul dan Penyusunan Draft Modul I berdasarkan diskusi kelompok kecil antara Tenaga Ahli Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama dengan konsultan dari Kompak.

Sistematika dan Isi Modul Modul pelatihan ini dirancang menggunakan standar format yang menyertakan pokok-pokok materi, panduan pelatih, lembar kerja dan lembar tayang yang bermanfaat bagi calon pelatih yang akan menyampaikan materi pelatihan. Modul pelatihan dikemas dalam bentuk panduan bagi pelatih agar mudah digunakan dan memungkinkan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan belajar peserta. Modul pelatihan ini terdiri dari 3 Pokok Bahasan utama 1) Pemahaman tentang visiPembangunan Kawasan Perdesaan 2) Peran dan Tugas pokok Pendamping Kawasan Perdesaan 3) Strategi dan metode pendampingan Kawasan Perdesaan

Skema Pelatihan Pelatihan akan banyak menggunakan experiece learning dengan menggali (explore) pengalaman peserta dalam pengorganisasian masyarakat sebagai titik tolak pemahaman perspektif maupun substansi tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

18



Catatan 1. Modul Pelatihan Bukan Buku Ajar Modul ini disusun sebagai koridor pembelajaran semata-mata. Pengalaman dan kapabilitas Pelatih akan sangat menentukan hasil dari cara pembacaan modul sebagai panduan.

2. Kaidah Belajar Orang Dewasa Modul pelatihan ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa, pelatih hendaknya tidak menggurui, melainkan sebagai fasilitator menjadi pengarah atau pengolah proses belajar dan mengakumulasikan secara partisipatif-kreatif dari pengalaman yang telah dimiliki peserta. Sebagai suatu pengalaman, modul ini diperlakukan layaknya sebagai panduan. Partisipasi aktif peserta menjadi kunci pengayaan.

3. Kreativitas Pelatih Pelatih dituntut untuk cerdas memahami modul sebagai panduan dengan memberikan konteks yang relevan dan kreatif dalam proses pengayaan serta kualitas pelatihan yang dilaksanakan.

4. Cara Menggunakan Modul Modul pelatihan ini sekadar memberikan petunjuk berupa model pilihan belajar yang dapat digunakan oleh pelatih dalam memahami dan menyampaikan materi pelatihan. Karena itu pemakaian modul berikut hendaknya dibarengi dengan kesanggupan pelatih untuk memahami dan meperkaya reverensi terkait dengan materi bahasan.


19


POKOK BAHASAN

20



1 Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan


21


Tujuan Peserta dapat: 1. Menjelaskan pengertian Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kerangka UU Desa 2. Menjelaskan platform pembangunan kawasan perdesaan 3. Mengkaji aspek terkait/terdampak Pembangunan Kawasan Perdesaan

Waktu 2 Jampel (90 menit)

Metode 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya jawab

Metode 1. Lembar penyajian 2. Lembar bacaan 3. Video/film

Metode 1. LCD Projector 2. Kertas Plano, meta plan 3. Isolatape, lackband 4. Spidol (besar , kecil)

22



Langkah Penyajian

Aktivitas 1

Mengenal Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Bukalah pertemuan dengan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam sesi belajar bersama ini terkait dengan Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam visi UU Desa 2. Hidupkan suasana kelas dengan mengajak peserta untuk brainstorming menyampaikan pemahaman masing-masing tentang Kawasan Perdesaan, dengan mengajukan pertanyaan; Materi yang perlu dibagikan ke peserta untuk referensi diskusi,

Apa yang anda ketahui tentang Kawasan Perdesaan?

• UU No26/Th 2007 tentang Tata Ruang

3. Rangkum pendapat peserta dan berikan penegasan (highlight) pendapat para peserta yang mendekati pokok pengertian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan; UU No 26/Th 2007 tentang Tata Ruang dan UU No 6/.Th 2014 tentang Desa yang eksplisit mengatur tentang Kawasan Perdesaan.

• UU No 6/.Th 2014 tentang Desa • Permen Desa PDTT No 5/Th 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

• Apa yang anda ketahui tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan?

4. Berikan penjelasan tentang beberapa point penting terkait dengan kedua UU tersebut di atas; • Jelaskan ketentuan normatif tentang Kawasan Perdesaan dalam UU No. 26/Th 2007 tentang Tata Ruang Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

23


• Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan menurut ketentuan UU No. 6/Th 2014 • Aspek terpadu (sinkronisasi) ketentuan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kedua UU tersebut. • Posisi strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai penggerak percepatan pencapaian tujuan pembangunan desa 5. Akhiri sessi dengan memberikan penegasan (highlight) pada point terkait visi Pembangunan Kawasan Perdesaan, sekaligus sebagai pegantar masuk pada pembahasan materi Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan (aktivitas 2).

24



Langkah Penyajian

Aktivitas 2

Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan 1. Ajak peserta untuk berdiskusi menguji ingatan atau pemahaman tentang Undang-undang Desa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyan stimulan; a) Apa paradigma Desa Undang-undang Desa?

menurut

perspektif

b) Apa visi Undang-undang No.6/Th.2014 tentang Desa? c) Norma mana dari Undang-undang No.6/Th 2014 tentang Desa yang menegaskan paradigma dan visi tersebut? d) 2. Rangkum hasil diskusi kelas dengan menunjukkan point-point penting terkait paradigma dan visi Desa dalam perspektif Undang-undang Desa.

Referensi

• platform pembangunan Kawasan Perdesaan baca di buku Panduang Umum Pendampingan Kawasan Perdesaan • Bahan tayang Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

3. Ajak kembali peserta kelas untuk berdiskusi tentang tentang platform Pembanguaan Kawasan Perdesaan; a) Apa issu pokok atau keprihatinan antar desa yang mendasari lahirnya prakarsa uentuk penetapan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan? b) Apa tujuan utama (aspek perubahan desa-desa) yang ingin dicapai dari Pembangunan Kawasan Perdesaan? c) Apa saja indikator yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat capaian tujuan yang direncanakan? 4. Akhiri sesi dengan merangkum hasil diskusi kelas dan sinkronkan dengan subtansi Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

25


26



2 Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan


27


Tujuan Peserta dapat: 1. Menjelaskan aspek pokok tugas pendampingan Kawasan Perdesaan 2. Mengoptimasi potensi pemberdayaan masyarakat desa 3. mengoptimasi kelembagaan untuk mendorong effektifitas koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam Pembangunan KP 4. Mengoptimasi potensi kewirausahaan sosial Kawasan Perdesaan


Metode 1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya jawab

Metode 1. Lembar penyajian 2. Lembar bacaan

Metode 1. LCD Projector 2. Kertas Plano, meta plan 3. Isolatape, lackband 4. Spidol (besar , kecil)

28



Langkah Penyajian

Aktivitas 1

Mengenal Visi Pembangunan Kawasan Perdesaan

• Acuan pada materi tentang visi Pembangunan Kawasan Perdesaan dari modul sebelumnya

1. Bukalah pertemuan dengan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam sesi belajar bersama ini terkait dengan pokok bahasan Tata Kelola Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Review sejenak pokok-pokok tentang visi dan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Buatkan stimulan untuk memulai diskusi (brainstorming) untuk menguji pemahaman peserta tentang mekanisme perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan melontarkan pertanyaan panduan, diantaranya, sebagai berikut; • Siapa aktor/pelaku utama yang mengusulkan perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan? • Apa urgensi/tujuan perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari perspektif desa-desa? • Apa urgensi/tujuan perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari perspektif desa-desa? • Bagaimana proses ideal pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan?


29


• Permen Desa No.5/2016, Pasal 4 (1)

• Pasal 4 – 13, Permen Desa No.5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

30

4. Rangkum pendapat para peserta sesuai dengan klasifikasi pertanyaan, kemudian jelaskan keterkaitan antar satu gagasan dengan yang lain dalam satu kerangka pemahaman tentang perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 5. Lanjutkan diskusi dengan peserta tentang aspekaspek pokok penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; Aspek apa saja yang penting diperhatikan dalam sebuah mekanisme penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan? 6. Rangkum pendapat peserta dengan mengacu pada ketentuan normatif tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.



Aktivitas 2

Platform Pembangunan Kawasan Perdesaan 1. Bagi peserta kelas ke dalam 4 kelompok. 2. Berikan tugas pada kelompok untuk mendiskusikan pendapat/gagasan tentang peran dan tugas pendamping Kawasan Perdesaan • Apa relevansi peran/kehadiran pendamping dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan? • Apa saja tugas-tugas strategis pendamping Kawasan Perdesaan? 3. Kembali ke kelas. Berikan waktu pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 4. Mintalah setiap kelompok untuk memberikan tanggapan atas hasil presentasi kelompok lain. Baik kalau trainer/fasilitator kelas mengelompokkan point-point hasil diskusi kelompok berdasarkan klasifikasi tugas teknis dan manajemen pendamping Kawasan Perdesaan

5. Akhiri sesi aktivitas 2 dengan merangkum pendapat kelompok berdasarkan klasifikasi tugas manajemen dan tugas teknis pendamping Kawasan Perdesaan.


31


32



3 Strategi Pendampingan Kawasan Perdesaan


33


Tujuan Peserta dapat:

1. mengidentifikasi potensi aktor (yang

berkepentingan) dalam pembangunan KP.

2. mengoptimasi kelembagaan untuk mendorong effektifitas koordinasi antar pihak dalam penyelenggaraan Pembangunan KP

3. menyusun agenda kerja dan langkah strategis

memfasilitasi penguatan teknis Pembangunan KP.


Metode 1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya jawab

Metode 1. Lembar penyajian 2. Lembar bacaan

Metode 1. LCD Projector 2. Kertas Plano, meta plan, kertas HVS 3. Isolatape, lackband 4. Spidol (besar , kecil)

34



Langkah Penyajian 1. Jelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan pokok materi tentang strategi pendampingan Kawasan Perdesaan 2. Mulailah memasuki materi pembahasan dengan mengajak peserta untuk berbagi cerita tentang pengalaman pendampingan atau pengorganisasian masyarakat desa.

• Acuan pada materi tentang visi Pembangunan Kawasan Perdesaan dari modul sebelumnya

Untuk mendapatka variasi cerita pengalaman, sebaiknya waktu bercerita masing-masing peserta dibatasi. 3. Selesai waktu bercerita, berikan penegasan (highlight) pada cerita pengalaman penorganisasian/pendampingan dari peserta yang relevan dengan peran dan tugas pendamping Kawasan Perdesaan. 4. Ajaklah peserta untuk mendiskusikan tentang prinsip-prinsip kerja pendampingan 5. Bagilah peserta ke dalam 4 kelompok kecil 6. Berikan tugas pada setiap kelompok untuk mendiskusikan beberapa pokok bahasan terkait dengan aspek pendampingan Kawasan Perdesaan • Gambarkan perkiraan kondisi obyektif yang mungkin dihdapi pendamping dalam menjalankan tugas pendampingan Kawasan Perdesaan? • Apa tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi pendamping Kawasan Perdesaan dalam memfasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan? Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

35


• Bagaimana langkah strategi pendamping dalam menghadapi tantangan menjalankan tugas pendampingan Kawasan Perdesaan? • Berikan penjelasan mengapa langkah tersebut dinilai strategis? •

Apa indikator langkah pendampingan dinilai strategis?

7. Kembali ke kelas. Berikan waktu pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi Baik kalau trainer/fasilitator memfasilitasi diskusi dengan mencatat point-point penting hasil diskusi kelompok. 8. Mintalah setiap kelompok untuk memberikan tanggapan atas hasil presentasi kelompok lain. Fasilitasi diskusi yang bermuara untuk mempertajam gagasan. 9. Rangkum hasil diskusi dengan memberikan acuan kerangka sistematis tenrkait strategi pendampingan Kawasan Perdesaan. 10. Bagikanlah selembar kertas kosong pada setiap peserta. 11. Mintalah peserta untuk menuliskan langkah awal yang dianggap paling strategis dalam mengawali tugas pendampingan Kawasan Perdesaan. 12. Kumpulkan tulisan setiap peserta, kemudian bacakan secara random beberapa tulisan peserta. 13. Akhiri sesi dengan mengulang beberapa hal penting tentang prinsip pendampingan dan strategi pendampingan Kawasan Perdesaan.

36


MANAJEMEN DAN TEKNIS PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Recommend Documents