PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

PANDUAN UMUM

PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

REVISI BUKU PENDAMPINGAN KAWASAN PEDESAAN ok.indd 1

28/07/2016 17:03:22


28/07/2016 17:03:22

Panduan Umum: PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

iii


28/07/2016 17:03:22


PANDUAN UMUM

PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN PENGARAH : Johozua M. Yoltuwu (Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan) PENANGGUNGJAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas)

Juni 2016 Diterbitkan Oleh : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jl. TMP Kalibata, No 17, Jakarta Selatan – 12740 Telp (021) 7989924

iv


28/07/2016 17:03:22


Kata Pengantar

S

epantasnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena dengan rahmatNya telah terselesaikan sebuah buku Panduan Umum Pendampingan Kawasan Perdesaan. Penerbitan buku ini merupakan bagian dari kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengimplementasikan mandat Permen Desa No.5 Tahun 2016 tentang Pendampingan Kawasan Perdesaan, terutama pasal 19 (1) yang mengatur tentang keberadaan pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sejalan dengan dinamika dan tuntutan pembangunan bangsa, pemerintah melalui UU Desa memiliki semangat membangun desa dengan meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan (antar desa) yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan pada perspektif pengembangan ekonomi lokal didorong oleh inisiasi lokal dengan memadukan aktor-aktor lokal secara sinergis, meliputi pemerintah, sektor swasta, khususnya pengusaha lokal, universitas dan lainnya. Tujuan tersebut sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menggalakkan pembangunan dari pinggiran. Secara khusus buku yang berisi pokok-pokok bahasan yang terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan diharapkan dapat menjadi bekal pendamping Kawasan Perdesaan dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya memfasilitasi berbagai pihak untuk melakukan sinergi kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Materi buku dibagi ke dalam enam bagian yang disusun dalam kerangka logis tentang pemahaman kebijakan Kawasan Perdesaan serta kemampuan pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan.

v


28/07/2016 17:03:22


Buku panduan umum disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga memudahkan bagi setiap pendamping untuk memahami Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kerangka visi Undang-undang Desa. Beberapa pengalaman yang disajikan di beberapa bagian dari buku ini akan cukup membantu pendamping untuk memahami realitas yang akan dihadapi. Di bagian akhir dari materi buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas bagi pendamping Kawasan Perdesaan dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya. Akhir kata, terlepas dari berbagai kekurangan maupun kelemahan yang ada, semoga kehadiran buku berikut juga bermanfaat bagi para pihak; pemerintah, swasta, dan masyarakat serta menambah kasanah kepustakaan buku-buku dan bacaan sekitar implementasi UU Desa khususnya serta memperkaya perspektif para pendamping dan juga para pihak yang akan ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selamat belajar dan selamat memanfaatkan buku berikut dengan bijak.

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua M. Yoltuwu

vi


28/07/2016 17:03:22


Sekapur Sirih Kehadiran Undang-undang 6/2014 tentang Desa memberikan harapan baru dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pembangunan desa. Paradigma UU Desa menghadirkan makna yang lebih luas tentang konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan yang tidak hanya sebatas pada program-program pembangunan infrastruktur, fisik yang sifatnya kasat mata (tangible), tetapi juga memberikan tekanan pada pemberdayaan, peningkatan kualitas manusia (intangible). Prinsip partisipasi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan amanah UU Desa yang menegaskan posisi dan peran penting desa dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dengan kata lain sekalipun UU Desa bersifat khusus, namun kehadirannya sekaligus melengkapi dan menguatkan pengaturan dalam UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan peluang bagi terjadinya penetapan Kawasan Perdesaan berdasarkan fungsi dan kegiatan pemanfaatan ruang, dan UU 25/ 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa program pembangunan harus terintegrasi dalam kesatuan pembangunan kewilayahan. Mandat Undang-undang Desa menegaskan bahwa muara Pembangunan Kawasan Perdesaan mempertemukan kepentingan antara konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Pada titik itulah percepatan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diharapkan terwujud melalui pelaksanaan program yang menyinergikan potensi berbagai pihak; pemerintah (pusat – daerah), masyarakat desa, dan swasta atau pihak ketiga. Dalam kerangka itu juga kehadiran pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Permen Desa 5/2016 mendapatkan konteks yang jelas. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah fasilitator yang memiliki kemampuan dasar memahami pengertian tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan baik. Pendamping juga diharapkan memiliki kemampuan teknis untuk memfasilitasi urusan berbagai pihak dalam melaksanan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Di samping itu pendamping diharapkan memiliki kemampuan manajerial untuk memfasilitasi penguatan fungsi koordinasi dan kerja sama antar pihak.

Direktur Kerjasama Dan Pengembangan Kapasitas

Eko Sri Haryanto

vii


28/07/2016 17:03:22


viii


28/07/2016 17:03:22


DAFTAR ISI

v vii 9 11 15 15 19 21 23 25 26 27 29 30 34 36

9


28/07/2016 17:03:22


38 39 40 41 45 49 50 51 53 60 64 65

67

10


28/07/2016 17:03:22


PENDAHULUAN

Manusia menempati suatu lahan potensial untuk mata pencarian dan pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup yang aman dari risiko alam. Kumpulan manusia di lokasi tersebut membentuk masyarakat dan lingkungan permukiman dengan menambah hunian dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungannya. Secara bertahap terbangun kelompok-kelompok pemukiman tradisional yang kemudian secara administratif dikenal dengan dukuh (hamlet), dusun, desa, dan kota kecil. Didorong untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar, secara alamiah desa-desa berprakarsa untuk melakukan kerja sama. Secara tradisional prakarsa desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan desa merupakan kearifan sudah dilakukan turun temurun sebelum lahirnya negara. Begitu pula dengan cara-cara desa untuk melakukan kerja sama antar desa dalam mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan sudah merupakan bentuk kerja kelembagaan yang paling sederhana sebelum negara lahir dan membangun sebuah sistem tata kelola pemerintahan. Orde Baru mengukuhkan kedudukan desa didalam kekuasaan pemerintahan “sentralistik” nasional dibawah wilayah kecamatan dalam daerah kabupaten/kota melalui pengaturan yang berturutan dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut tentang Pemerintahan Desa diatur mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216. yang diturunkan lebih lanjut melalui PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa.

11


28/07/2016 17:03:22


Di masa awal reformasi dua produk hukum tentang desa, tersebut yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 masih mendudukkan desa sebagai pemerintahan terkecil bagian dari pemerintahan di atasnya. Jelas bahwa perspektif rezim hukum telah menempatkan roda pemerintahan dan nasib kehidupan di desa berada mutlak dibawah pengaturan pemerintahan supra desa. Sesudah lima belas tahun reformasi barulah lahir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengembalikan kedaulatan desa. Penetapan UU Desa merupakan penanda kehendak negara untuk mengakhiri sejarah penderitaan desa dengan mengembalikan spirit kemandirian desa yang pernah ada. Babak baru mengiringi dan menjadi harapan tatkala UU Desa mengakui keberadaan dengan posisi, peran dan kewenangan desa,.dimana pada peraturan perundang-undangan lama, kewenangan desa hanya bersifat semu (karena hanya merupakan target dari pemerintah “atasan”), sedangkan pada UU Desa No. 6/2014 ini kewenangan desa bersifat mandat dan mutlak. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, yakni suatu skema paduan antara self governing community dan local self government. Pemerintahan Desa tidak lagi bisa dipandang sebagai bagian organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa, sekarang mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, karena kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desa secara luas sehingga posisi dan peran desa menjadi yang sangat besar. Memenuhi amanat UU Desa negara mengakui (rekognisi) keberadaan Desa sebagai organisasi komunitas dan mengembalikan kewenangan (subsidiaritas) kemampuan asali desa dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Kearifan Desa sebagai sumber daya sosio-antropologis dalam menjaga keberlanjutan keseimbangan hubungan sosial dan hubungan manusia dengan lingkungan alam ditempatkan kembali sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan nasional. Undang-undang Desa tidak hanya mengatur tentang kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus internal atau rumah tangga desa melalui “Pembangunan” Desa, tetapi juga mengatur ketentuan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam kerangka Undang-undang Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan suatu mandat yang tidak hanya menjadi kewenangan sekaligus tanggungjawab desa, tetapi juga kewenangan serta tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Undang-undang Desa melalui Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Desa bahkan memandatkan regulasi setingkat peraturan menteri yang berfungsi sebagai pedoman umum penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Di sisi lain, dalam perspektif pembangunan adalah pemanfaatan tata ruang dan pengembangan wilayah, maka dipahami bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan

12


28/07/2016 17:03:22


merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penguatan Pembangunan di lokasi kawasan perdesaan tertentu yang dilaksanakan sebagai ihtiar mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara melalui pembangunan sarana-prasarana publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan ragam jenis kegiatan lain yang dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan kata lain melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan, justru muara tujuan dari kepentingan “Pembangunan Desa” dan “Desa Membangun” bertemu. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan tindakan teknokratik birokrasi pemerintahan pusatdaerah bertemu, berkontestasi, saling mengisi, dengan pembangunan sebagai prakarsa masyarakat dalam mewujudkan kewenangan berdesa dan bekerjasama/kolaborasi desa. Dalam konteks pengembangan wilayah, desa-desa tidak dapat dibiarkan berdiri sendiri,.karena pada hakikatnya pembangunan suatu desa tidak sendirian dalam ruang wilayah kawasan. UU Desa memandatkan bahwa “desa membangun” harus berjalan beriringan dengan pembangunan kawasan. Hal Ini mencegah terjadinya pembiaran negara terhadap desa, sekaligus menampik tudingan “separatisme” desa dari bingkai NKRI yang “sudah final”. Gagasan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa dalam UU Desa adalah memfasillitasi desa-desa menemukenali dan mengembangkan keunggulan wilayah, bukan mengisolasi potensi, kemampuan, dan sumber daya desa serta menjerembab desa pada ”risiko parokialisme” atau mengungkung diri pada “tempurung rumahtangga desa”. Pembangunan kawasan perdesaan, dengan demikian adalah ruang kompromi yang menghormati peran Negara (melalui pemerintah pusat-daerah) melaksanakan amanah pembangunan,nasional dengan mengelola ruang sebagaimana dikemukakan dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan sekaligus pengintegrasian program/ kegiatan pembangunan dalam satuan kewilayahan sebagaimana diatur oleh UU 25/2003 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Desa melengkapi UU 26/2007 dan UU 25/2003, dengan penghargaan atau rekognisi atas kedaulatan dan kearifan masyarakat desa dalam prakarsa Pembangunan Kawasan Perdesaan. UU Desa dengan demikian berniat menjadikan desa sebagai subjek pembangunan kawasan perdesaan. Dari sisi kewenangan tata kelola kewilayahan, pembangunan kawasan perdesaan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Walau demikian, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan desa karena desa merupakan subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Aspek-aspek penting pembangunan kawasan perdesaan yang perlu diperhatikan adalah pembagian yang jelas antara desa dengan kabupaten/kota, tata kelola kawasan dengan melibatkan desa, konsolidasi sumber daya untuk pembangunan kawasan, penataan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, strategi pengembangan ekonomi, dan pendampingan.

13


28/07/2016 17:03:22


Sekalipun demikian harus diakui banyak hal terkait dengan isu Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam kerangka Undang-undang Desa yang masih perlu diperjelas. Sementara Ditjen PKP KemendesPDTT pada tahun 2015 telah menyelenggaraan perencanaan Kawasan Perdesaan (KP) di 73 kabupaten/kota. Dari 73 kabupaten/kota tersebut, sejumlah 53 kabupaten/kota akan mendapatkan intervensi pendampingan Kawasan Perdesaan. Pendamping Kawasan Perdesaan yang dimaksud adalah pihak ketiga yang secara khusus ditugaskan untuk membantu penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam hal ini Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan/TKPKP di tingkat kabupaten/kota yang pembentukan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Keputusan Menteri. Terkait dengan itu maka disusunlah buku Panduan Pendamping Kawasan Perdesaan. Materi dalam buku ini terdiri dari beberapa topik yang terkait langsung dengan isu Pembangunan Kawasan Perdesaan. Setidaknya dua hal pokok yang disajikan dalam buku Panduan yaitu pemahaman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam visi perubahan sosial sebagaimana diamanatkan Undang-undang Desa dan pentingnya fungsi pendampingan Kawasan Perdesaan. Struktur dan pembahasan topik disusun cukup sederhana dengan tujuan memudahkan bagi pendamping Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugasnya baik dalam membantu TKPKP maupun dalam memfasilitasi serta membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

14


28/07/2016 17:03:22


I MENGENAL KAWASAN PERDESAAN

Dalam ilmu pengembangan wilayah, secara fungsional terdapat dua faktor yang menjadi pengikat terbentuknya satuan kawasan; kesamaan (homoginity) dan kesatuan (centrality). Homoginity yang dimaksud adalah kesamaan potensi (sumber daya alam) atau masalah yang akan lebih baik untuk dikembangkan atau diatasi bersama dalam satu wilayah yang kemudian disebut kawasan perdesaan. Sedangkan centrality atau ikatan yang dimaksud adalah adanya faktor pengikat yang mendorong desa-desa bekerjasama. Misalnya kawasan yang “diikat” oleh aliran sungai, atau ikatan pusat pelayanan (kota kecil), dan lainnya.

I.1. Pemahaman Tentang Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan merupakan terminologi yang digunakan sekaligus issu yang diatur oleh, setidaknya, dua peraturan perundangan setingkat Undang- undang yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka yang lebih luas pengertian Kawasan Perdesaan di dalam kedua Undang-undang tersebut beririsan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Tata Ruang merupakan regulasi yang bermaksud menegaskan bahwa setiap kawasan di tanah air tidak dapat dipisahkan dari sistem wilayah nasional. Secara fungsional kawasan perdesaan merupakan bagian dari struktur wilayah pelayanan dengan simpul-simpul pelayanannya dari kota utama, kota menengah, hingga kota kecil. Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah

15


28/07/2016 17:03:22


yang lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dan program yang meliputi: a. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan, serta kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas b. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem Simpul-simpul Pelayanan; c. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain), perdesaan – perkotaan (rural-urban linkage); d. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan, dan wilayah.

Terkait dengan Kawasan Perdesaan ketentuan Umum pasal 1, ayat (23) UndangUndang No.26/2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengadopsi utuh tanpa perubahan penjelasan tentang Kawasan Perdesaan dari penjelasan UU No6/2007. Kawasan Perdesaan dalam Undang-undang No.26/2007 ditempatkan pada kerangka perencanaan umum dan perencanaan rinci tata ruang (Pasal 14, ayat (1)). Kewenangan pengaturan tata ruang ada di wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota (Pasal 14, ayat (2)). Fungsinya lebih sebagai wilayah lindung dan budi daya yang pengembangannya, pasal 48, ayat (1), diarahkan untuk; a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya c. Konservasi sumber daya alam d. Pelestarian warisan budaya lokal e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan f. Penjagaan keseimbangan pembangunan

16


28/07/2016 17:03:22


Dalam konstruksi Undang-undang Desa, pengertian Kawasan Perdesaan lebih bersifat sektoral, seperti diatur pasal 83 UU No.6/2014, terkait dengan; a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya Permendes PDTT No. 5 Th. 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Pasal 9 ayat (2) mengatur supaya penetapan pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan memperhatikan:

17


28/07/2016 17:03:23


a. Kegiatan Pertanian; b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya; c. Tempat Permukiman Perdesaan; d. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial Dan Ekonomi Perdesaan; e. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan; f. Keserasian Pembangunan Antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota; g. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat; h. Keterpaduan dan Keberlanjutan Pembangunan.

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

18


28/07/2016 17:03:24


I.2. Kawasan Perdesaan Dalam Konteks Kerjasama Antar Desa

Undang-undang Desa menegaskan bahwa yang dimaksud Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota (pasal 83, ayat (1)) dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (pasal 83, ayat (2)). Pada ketentuan lain, pasal 123, ayat (3), PP No.43/2014 menjelaskan bahwa pemahaman tentang pembangunan Kawasan Perdesaan harus didudukkan pada kerangka hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Artinya pembangunan Kawasan Perdesaan tidak terlepas dari keberadaan Desa sebagai subyek yang memiliki hak (UU Desa, Pasal 67) dan kewenangan (UU Desa, Pasal 19) dalam membangun Desanya. Artinya pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan di atas pengakuan kemampuan Desa untuk mengatur dan mengurus Desanya. Pengakuan atas otoritas atau kedaulatan Desa tidak hanya sebatas membangun Desanya sendiri, tetapi juga dalam kerangka kerja sama dengan Desa lain. Ketentuan itu terkait dengan kewenangan Desa dalam menetapkan peraturan bersama Kepala Desa (UU Desa, pasal 69). Dalam kerangka UU Desa bisa dipahami bahwa pembangunan desa pada dasarnya diselenggarakan melalui pendekatan kewenangan dan pendekatan ruang. Pendekatan kewenangan ditegaskan dalam pasal 19 UU Desa (ayat a dan b) yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selanjutnya pelaksanaan kedua kewenangan tersebut diatur dan diurus oleh desa (pasal 20). Hal itu bisa ditentukan dari skala kegiatannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 81, ayat (4) UU Desa. Di samping mengatur kegiatan pelayanannya sendiri, desa juga mengurus kegiatan sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.. Sedangkan berdasarkan pendekatan ruang pada dasarnya pembangunan desa bisa mengatur dan mengurus dua domain pembangunan yaitu pembangunan internal desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan internal desa yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan yang berskala lokal desa. Sedangkan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota (pasal 83, ayat (1) UU Desa) yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (pasal 83, ayat (2)).

19


28/07/2016 17:03:24


Pasal 123, ayat (3), PP No.43/2014 menegaskan bahwa pemahaman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan harus didudukkan pada kerangka hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Artinya pembangunan Kawasan Perdesaan tidak terlepas dari keberadaan Desa sebagai subyek yang memiliki hak (UU Desa, Pasal 67) dan kewenangan (UU Desa, Pasal 19) dalam membangun Desanya. Pengakuan atas otoritas atau kedaulatan Desa tidak hanya berarti sebatas membangun Desanya sendiri, tetapi juga dalam kerangka kerja sama dengan Desa lain. Ketentuan itu terkait dengan kewenangan Desa dalam menetapkan peraturan bersama Kepala Desa (UU Desa, pasal 69).

20


28/07/2016 17:03:25


I.3. Dasar Hukum Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pokok-pokok produk hukum yang terkait dengan Desa dan Kawasan Perdesaan memperlihatkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Dalam salah satu proposal kerja sama pembangunan, Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyebut Kawasan Perdesaan merupakan kawasan yang menjadi tulang punggung pemabangunan nasional karena Kawasan Perdesaan memiliki sebagian terbesar potensi sumber daya alam dan lainnya. Di sisi lain Kawasan Perdesaan, dalam kerangka pembangunan nasional, merupakan kawasan yang terbuka yaitu kawasan yang bersinggungan dengan kepentingan atau kewenangan Kementerian maupun Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Karena itu amanat UU Desa yang memberikan kewenangan Desa dan pemerintah kabupaten/kota dalam menginisiasi, merencanakan, melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan harus dipahami secara bersama dengan peraturan perundangan lain yang ada.

1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4) Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 perubahan atas UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 6) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

21


28/07/2016 17:03:25


9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 10) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Perubahan Atas 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 11) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, 15) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pendampingan Desa, 16) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 18) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

II 22


28/07/2016 17:03:25


VISI DAN PLATFORM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Sebelum UU Desa lahir, pemerintah memiliki dua konsep (pembangunan desa dan pembangunan perdesaan) yang tidak disusun dan dikonsolidasikan secara baik. Pembangunan desa merupakan urusan internal desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, yang ditopang dengan biaya APBDesa, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Pembangunan desa, yang pada umumnya dipahami sebagai pembangunan fisik, tidak dilandasi dengan kewenangan desa yang jelas dan kemampuan fiskal yang memadai. Pada saat yang sama banyak Kementerian/ Lembaga mempunyai program-program pembangunan di desa (masuk ke desa), yang hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat. Akibatnya desa sebagai kesatuan masyarakat tidak pernah tumbuh menjadi entitas dan institusi yang kuat dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Karena bersifat mikro-lokal, pembangunan desa tidak dilembagakan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah Nasional. RPJMN 20042009 dan 2009-2014 tidak mengenal pembangunan desa, melainkan pembangunan perdesaan. Secara teoretis pembangunan perdesaan (rural development) memadukan pendekatan ruang (spasial), sektoral dan institusi (desa). Pembangunan perdesaan juga memasukkan dimensi pembangunan desa, tetapi tidak menyentuh dimensi posisi dan hakekat penguatan desa, sebab pembangunan perdesaan lebih banyak berbicara tentang aspek-aspek sektoral (pendidikan, kesehatan, pertanian, energi, dan sebagainya) dalam ruang desa dan masyarakat desa.

23


28/07/2016 17:03:25


Karena itu UU Desa tidak memakai lagi konsep pembangunan perdesaan, melainkan mengedepankan pembangunan desa (dalam desa atau skala lokal desa) dan pembangunan Kawasan Perdesaan (antar desa). Undang-undang Desa juga menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pada dasarnya Kawasan Perdesaan merupakan sebuah ruang (spatial) atau area yang mempunyai fungsi pelayanan, pemukiman, pembangunan dan pemberdayaan. Pengertian dan praktik pembangunan Kawasan Perdesaan seperti ini tentu bukan hal baru, karena sudah lama dijalankan oleh pemerintah. Tetapi UU Desa menambahkan aspek pemberdayaan masyarakat dan yang lebih penting adalah pendekatan pembangunan partisipatif. Dengan lebih bersemangat, UU Desa menyebut pembangunan desa sebagai “desa membangun” dan pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai “membangun desa”. “Membangun desa” adalah menghadirkan negara ke ranah desa, bukan dalam pengertian negara melakukan campur tangan secara berlebihan ke dalam desa seperti yang sudah terjadi di masa lalu, bukan pula negara melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dari atas (top down) tanpa memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa. Dalam konsep “membangun desa” terdapat perspektif pembangunan dan perspektif desa. Melihat “membangun desa” dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah perdesaan, desa dan masyarakat. Sedangkan melihat “membangun desa” dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan, mengakses dan memiliki ruang dan sumberdaya Kawasan Perdesaan. Dalam dua perspektif itu terdapat misi dan platform pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Perspektif “membangun desa” tersebut juga bermakna sebagai pengarustamaan desa (village mainstreaming) dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengarustamaan desa berkayakinan, meskipun ujung dari pembangunan Kawasan Perdesaan adalah ekonomi, tetapi aktor dan institusi juga penting untuk diperhatikan agar kue pembangunan tidak secara timpang hanya dinikmati oleh investor besar tetapi desa hanya terkena dampak buruh dan hanya menjadi penonton. Oleh karena itu pembangunan Kawasan Perdesaan tidak hanya berbicara tentang lokasi, ruang, lokus, perencanaan, produk dan komoditas unggulan, tetapi juga berbicara tentang eksistensi dan partisipasi desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. II.1. Memeratakan Pembangunan

24


28/07/2016 17:03:25


Pembangunan Kawasan Perdesaan bukan hanya berbentuk kegiatan tetapi juga sebagai pendekatan untuk mengimbangi pembangunan perkotaan. Selama ini ada ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, karena pembangunan yang bias perkotaan (urban bias). Kota merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, industri, jasa, perdagangan, keuangan dan pusat pertumbuhan. Sebaliknya desa merupakan ranah pertanian dan perkampungan yang selalu identik dengan keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan. Desa menghadapi kekurangan input dan output pertumbuhan sehingga merupakan sumber dan hulu kemiskinan. Desa menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya yang membuat desa terisolasi dari kemajuan dan pertumbuhan. Karena ketimpangan itu kota menjadi “daya tarik” dan desa menjadi “daya dorong” urbanisasi orang desa ke kota. Secara demografis, urbanisasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang membuat pengurangan penduduk desa dan penambahan penduduk kota. Pada tahun 1995, penduduk desa masih sebesar 64%, kemudian turun menjadi 58% pada tahun 2000, 52% pada tahun 2005 dan menurun lagi menjadi 46% pada tahun 2010. Sebaliknya penduduk kota mengalami peningkatan dari 36% pada tahun 1995 menjadi 54% pada tahun 2010. Saat ini ada prediksi bahwa penduduk kota akan mencapai 68% pada tahun 2025. Fakta ketimpangan pembangunan dan urbanisasi itu selalu menjadi pembicaraan publik, kajian akademik dan perhatian pemerintah. Kini pemerintahan Jokowi-JK menaruh perhatian terhadap isu ketimpangan pembangunan dan urbanisasi, yang mengedepankan resolusi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah. Pembangunan desa (desa membangun) melalui dana desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan (membangun desa) Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam konteks ini berarti menghadirkan negara ke ranah perdesaan, melakukan pemerataan pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan dan urbanisasi. Pusat-pusat pertumbuhan (agroindustri, agrobisnis, agropolitian, agrowisata, industrialisasi, minapolitan, dan sebagainya) yang berkala menangah dan besar merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan. Arena ini akan mendatangkan dua keuntungan langsung bagi masyarakat desa, yaitu lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis bagi pelaku (wirausaha) ekonomi loka (setempat) yang berasal dari desa.

II.2. Memperkuat Desa

25


28/07/2016 17:03:25


Memperkuat desa merupakan jantung membangun desa. Dalam formasi pembangunan partisipatif, pembangunan Kawasan Perdesaan bukan hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan obyek penerima manfaat, tetapi juga memperkuat posisi desa sebagai subyek yang terlibat mengakses dalam arena dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan. Ada dua ranah yang menjadi arena partisipasi desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. Pertama, sumberdaya milik bersama (common pool resources) yang secara alamiah (by nature) merupakan Kawasan Perdesaan dan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sumber kehidupan-penghidupan masyarakat setempat. Sumberdaya kategori ini antara lain meliputi sungai, mata air, mineral nonlogam atuan (galian tambang C), pesisir dan lain-lain. Kedua, kawasan yang sengaja disiapkan (by design) oleh pemerintah sebagai arena investasi pembangunan Kawasan Perdesaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri, pertambangan dan sebagainya. UU Desa mengharuskan ruang partisipasi desa (pemerintah desa dan masyarakat) dalam membangun Kawasan Perdesaan. Dilihat dari perspektif desa, ada tiga platform penting memperkuat desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. Pertama, kerjasama (kolaborasi) desa. Kerjasama desa harus dibangun, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan tujuan. Kerjasama desa bisa berbentuk kerjasama antara satu desa dengan desa lain maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kerjasma antar desa, baik yang diwadahi dengan Badan Kerjasama Antar Desa maupun yang non-BKAD. Ada sejumlah desa bekerjasama membangun jalan poros desa dengan dana desa, sejumlah desa menangkap air sungai untuk keperluan irigasi dan budidaya perikanan darat, sejumlah desa membangun minapolitan secara bersama, sejumlah desa bersama warga petani menanam sawit secara mandiri, sejumlah desa bersama perajin membangun pasar dan distribusi, dan sebagainya. Kerjasama antardesa juga penting untuk keperluan proteksi, negosiasi dan advokasi dalam dunia bisnis. Kolaborasi antara organisasi (asosiasi) pelaku ekonomi desa berskala kecil-lokal dengan asosiasi desa menjadi jalan baik untuk proteksi, negosiasi dan advokasi. Kedua, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama antardesa. Kenapa BUMDesa Bersama? Bukankah sudah ada koperasi dan UMKM? Koperasi merupakan institusi ekonomi yang secara swadaya (mandiri) berbasis dan digerakkan oleh anggota untuk kepentingan privat dan kolektif anggota itu. UMKM berupakan bisnis privat, baik oleh seorang individu, keluarga maupun kongsi beberapa orang, yang memberikan keuntungan privat dan lapangan

26


28/07/2016 17:03:25


pekerjaan bagi orang lain. BUMDesa Bersama merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumberdaya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumberdaya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan bisnis. BUMDesa Bersama dapat menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang. Ketiga, keterlibatan desa dalam bagi saham dan bagi hasil (shareholding) dalam investasi pembangunan Kawasan Perdesaan. NAWACITA maupun RPJMN sudah mengamanatkan hal ini. Selama ini investasi pembangunan Kawasan Perdesaan menempatkan desa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang sebenarnya hanya menempatkan desa sebagai “teman diskusi”. Sedangkan investor dari luar yang bertindak sebagai shareholder utama. Tetapi karena teori stakeholding itu merugikan desa, maka sekarang berubah menjadi shareholding. Desa, maupun orang desa, tidak hanya sebagai lokasi, buruh, dan penerima manfaat tetapi juga sebagai pemilik atas investasi melalui bagi saham dan bagi hasil. Tanah desa maupun tanah warga tidak dibeli habis oleh investor, melainkan disertakan sebagai modal/saham dalam investasi. Sebagai contoh, Desa Panggungharjo Bantul membangun shareholding dengan swasta dalam bisnis SPBU. Desa menyertakan tanah desa seluas 3000 meter untuk saham/ modal yang dinilai sebesar 20% dari total saham. Hasil ini dari investasi ini mendatangkan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus juga pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pola shareholding berbasis desa itu memang tidak memberikan keuntungan langsung kepada rakyat. Rakyat hanya memperoleh manfaat tidak langsung karena pelayanan yang diberikan oleh desa

II.3. Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dari bawah (bottom up) merupakan komponen penting pendekatan pembangunan partisipatif dalam pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam konteks ini ada pertanyaan penting: siapa yang disebut masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat, dan apa keterkaitan antara memberdayakan masyarakat dengan memperkuat desa? Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah teori canggih, tetapi dalam praktik hanya berbentuk pengembangan kapasitas dan pembentukan kelompok masyarakat (terdiri dari sejumlah orang) sebagai kanalisasi program pemerintah. Agenda

27


28/07/2016 17:03:25


penting pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan kawasan pedesaan adalah : 1. Pengorganisasian pelaku ekonomi desa (petani, nelayan, peternak, perajin dan lainlain) yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Organisasi ini menjadi tempat untuk pembelajaran, konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan yang lainnya. 2. Pengorganisasian kolaborasi antardesa yang memiliki potensi, kepentingan dan tujuan yang sama, termasuk untuk membentuk BUMDesa Bersama. 3. Pengorganisasian kolaborasi antara desa, BUMDesa Bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi desa. 4. Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi kolobarasi. Misalnya pelatihan tentang kapasitas wirausaha desa. Agenda ini mencakup tiga level: (a) sistem (visi, kebijakan, aturan main yang dimiliki organisasi); (b) institusi (manajemen organisasi, SDM, keuangan, bisnis yang dimiliki organisasi); (c) individu (komitmen, kemauan, kemampuan, motivasi orang per orang dalam organisasi).

28


28/07/2016 17:03:25


III TATA KELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Dengan kewenangannya sebagai subyek desa berhak untuk merencanakan dan menyelenggarakan Pembangunannya sendiri, termasuk melakukan kerja sama antar desa. Praktek kerja sama antar desa adalah kearifan tradisional desa dalam mengoptimasi sumber daya alam yang dalam bahasa norma UU Desa ditetapkan sebagai sebuah model Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 83, Ayat (1) UU No.6/2014 menyebutkan, pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pasal 83 ayat (2) UU Desa tersebut merupakan dasar normatif sekaligus acuan dalam penyusunan platform Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sesuai amanat pasal tersebut platform Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya menyakup rencana dan strategi meningkatkan tiga bidang kehidupan desa yaitu kualitas pembangunan, kualitas pemberdayaan, dan kualitas pelayanan. Bidang pembangunan yang dimaksud Undang-undang Desa adalah pengembangan kualitas sosial-ekonomi yang menyakup diantarnya; pengadaan dan peningkatan sarana serta pra-sarana produksi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, peningkatan kualitas produk pertanian, serta pengembangan teknologi tepat guna (Pasal 83, ayat (3)). Di samping aspek ekonomi pembangunan Kawasan Perdesaan perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budaya, lingkungan hidup.

29


28/07/2016 17:03:25


Bidang pemberdayaan merupakan bidang yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan kualitas kemampuan masyarakat desa untuk mengambil bagian dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sedangkan bidang pelayanan lebih berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitasi untuk memudahkan masyarakat desa, baik dalam mendapatkan hak-hak dasar maupun dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

III.1. Tahap Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kata Pembangunan dalam frasa Pembangunan Kawasan Perdesaan ditulis dalam huruf “P” besar untuk mengindikasikan sebagai sebuah kesatuan sistemik yang terdiri dari beberapa tahap yang berkesinambungan. Pasal 4 ayat (1) Permen Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan sebuah mekanisme pembangunan yang menyakup 4 tahap yang terintegrasi satu dengan yang lain. Keempat tahap yang dimaksud adalah: a) Pengusulan Kawasan Perdesaan; b) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; c) Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, dan; d) Pelaporan serta evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.

Terkait dengan tahap pengusulan, Undang-undang Desa mendudukkan pembangunan Kawasan Perdesaan pada kerangka hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Hal itu ditegaskan dalam pasal 123, ayat (3), PP No.43/2014. Artinya pembangunan Kawasan Perdesaan tidak terlepas dari keberadaan Desa sebagai subyek yang memiliki hak (Pasal 67 UU Desa) dan kewenangan (Pasal 19 UU Desa) dalam membangun Desanya. Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan di atas pengakuan kemampuan Desa untuk mengatur dan mengurus Desanya. Pengakuan atas otoritas atau kedaulatan Desa tidak hanya sebatas membangun Desanya sendiri, tetapi juga dalam kerangka kerja sama dengan Desa lain. Ketentuan itu secara tidak langsung berkait dengan kewenangan Desa dalam menetapkan peraturan bersama Kepala Desa (Pasal 69 UU Desa).

30


28/07/2016 17:03:25


III.1.A. Mekanisme Pengusulan Dan Perencanaan

Sesuai dengan prinsip partisipatif pembangunan kawasan pada dasarnya merupakan program yang melibatkan secara aktif dua pihak yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten/kota dengan beberapa desa dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Kedua pihak dimungkinkan melibatkan pihak ketiga untuk membantu dalam mekanisme usulan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Usulan kawasan perdesaan yang akan dibahas dan ditetapkan harus merupakan rancangan gagasan pembangunan yang mempercepat, meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Usulan yang merupakan prakarsa desa baru akan dibahas bersama setelah disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi bagian dari kawasan dalam bentuk Surat Keputusan para kepala desa. Bupati/Walikota dapat memprakarsai prencanaan pembangunan kawasan melalui TKPKP untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan. Pasal 79, ayat (1) UU No. 6/2014 menyatakan bahwa pemerintah desa wajib mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 79, ayat (7) menyatakan, “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

31


28/07/2016 17:03:26


ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.” Pemahaman dari pernyataan pasal ini memberikan implikasi bahwa antara pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dan memerlukan koordinasi pembangunan yang optimal, sesuai dengan kewenangan/urusannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7, ayat (4) usulan pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat; a) isu strategis kawasan perdesaan; b) tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c) strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d) program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e) indikator capaian kegiatan; dan f) kebutuhan pendanaan.

Dari usulan desa , selanjutnya Bupati/Walikota melakukan kajian untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota. Dari hasil kajian atas usulan tersebut bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan pedesaan dengan keputusan bupati/walikota (PP No. 43/2014, psl 124 (2)). Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan ditetapkan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Sesuai Peraturan Pemerintah No.47/2015 Bupati/Walikota dapat mengusulkan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan baik kepada gubernur maupun kepada Pemerintah melalui gubernur. Begitu pun sebaliknya pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan oleh gubernur, oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur. Namun prakarsa pembangunan Kawasan Perdesaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi ke pemerintah kabupaten/kota bersifat penugasan yang diberikan berdasarkan asas tugas pembantuan (Pasal 12, ayat (3) Permen Desa No.5/2016).

32


28/07/2016 17:03:26


III.1.B. Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Serta Evaluasi

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan. Pokok penting dari gagasan tersebut sejalan dengan nilai partisipasi yang menjadi prinsip Desa Membangun (UU Desa No 6/2014) dan pembangunan kawasan perdesaan (PP No.43/2016). Dalam hal pembangunan kawasan Pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan. Terkait dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan pembangunan, Pasal 79, ayat (6) UU 6/2014 menyebutkan bahwa program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. Pasal 81, ayat (5) UU 6/2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Selanjutnya program pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan sebagai program pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan program jangka panjang yang berkelanjutan, evaluasi menjadi momen penting untuk menjaga kesinambungan program dalam mencapai tujuan sesuai ketentuan Pereaturan Menteri Desa PDTT, No.5/Th 2016. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan setiap tahun anggaran menjadi satu periode pembangunan yang menentukan rencana dan pembangunan pada periode berikutnya. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting untuk mengukur seberapa besar capaian hasil dari setiap periode pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan kinerja per tiga bulan yang disampaikan kepada Bappeda berbasis desa dilakukan oleh pelaksana pembangunan dengan mendasarkan pada indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Selanjutnya Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai arahan kebupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.

33


28/07/2016 17:03:26


III.2. Strategi Pertumbuhan Kawasan Perdesaan

Desa Membangun merupakan paradigma yang menempatkan desa sebagai penentu pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dalam konsep pengembangan wilayah terdapat dua pandangan: pertama, yang berfokus pada sistem wilayah sebagai fungsi (function) dari mata rantai simpul-simpul pertumbuhan dari desa – kota kecil – kota menengah – kota besar. Kedua adalah pandangan yang berfokus pada kemandirian kawasan perdesaan (territory) sebagai pondasi kemandirian untuk kesejahteraan kawasan perdesaan. Konsep yang berfokus pada fungsi (simpul-simpul pertumbuhan) didasari keyakinan bahwa pembangunan akan menjalar dari pusat-pusat utama ke pusat-pusat pertumbuhan di bawahnya hingga ke kota kecil dan desa. Dua fokus pandangan tersebut masing-masing telah diadopsi dalam kebijakan pemerintah, sehingga dalam pengembangan kawasan perdesaan tercermin dua pandangan: 1) Kebijakan yang melihat kawasan perdesaan sebagai strategi untuk menguatkan basis ekonomi nasional; sebagai area pengembangan sumber daya alam dan sektor primer/ ekstraktif untuk mendukung daya saing ekonomi nasional, mendukung fungsi kota kecil; 2) Kebijakan yang mengembangkan kemandirian kawasan perdesaan dengan perspektif lebih luas, untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (human capital), sumber daya sosial dan kelembagaan (social capital), sumber daya budaya dan kearifan lokal (cultural capital), sumber daya ekonomi dan keuangan (economic and financial capital), serta sumber daya alam dan kelestarian lingkungan (natural and environmental capital). Dalam hal tujuan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan perlu dipahami bahwa pertumbuhan suatu wilayah, “lapangan kerja” merupakan faktor dominan yang menentukan berkembang atau merosotnya suatu wilayah. Oleh karena itu pengembangan kawasan perdesaan diawali dengan mengidentifikasi “kegiatan ekonomi unggulan” kawasan tersebut. Identifikasi dan analisis untuk menentukan kegiatan utama ini (“economic base”) merupakan proses yang penting dan menentukan. Contoh dari economic base di antaranya kawasan horticultura, kawasan agro-wisata, kawasan bahari, kawasan perkebunan rakyat, dan basis kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, dan lainnya. Identifikasi tersebut strategis untuk menentukan pengembangan kegiatan utama (leading activities). Selanjutnya diharapkan leading activites akan menjadi pendorong/

34


28/07/2016 17:03:26


penggerak kegiatan ekonomi lainnya yang akan berdamapk positif pada perkembangan permukiman, penyediaan pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan dan lainnya. Sebagai ilustrasi dengan berfokus pada pengembangan potensi sumber daya alam seperti perkebunan rakyat jeruk dan sebuah goa, masyarakat di kawasan tersebut dapat mengembangkan kegiatan agro-wisata. Wisatawan diajak mengunjungi kabun jeruk, menikmati buah, melihat proses pembuatan jus jeruk, manisan dan lainnya. Berikutnya mengunjungi goa, dikisahkan legenda setempat, menyaksikan seni tari, nyanyi, kerajinan tenun, ukir, dan lainnya. Maka berawal dari kegiatan utama perkebunan jeruk dan adanya atraksi alam goa, kegiatan gandanya (multiplier) dapat berkembang. Selanjutnya masyarakat mempunyai lapangan kerja yang kian meluas, dan meningkat pendapatan, dan daya belinya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan, dibutuhkan beberapa kriteria sebagai pertimbangan dalam menentukan kegiatan unggulan (leading sector) antara lain: (a) potensi ke-khas-an produk utama dan potensinya untuk dijual (market demand) ke luar kawasan/daerah; luasnya rantai penggandaan (multiplier-effect) kegiatannya di kawasan sendiri; jumlah pelaku (wisausaha kecil, pekerja) yang terlibat; keunggulan produk terhadap produk daerah lain; tingkat terorganisasinya kegiatan ekonomi tersebut.; kemungkinan hasil ekonomi segera dirasakan masyarakat; dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah. Percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan perlu dilakukan dengan penyelenggaraan program atau kegiatan-kegiatan pendukung. Beberapa program yang berpotensi mendukung pengembangan kegiatan unggulan di Kawasan Perdesaan diantaranya pembangunan dan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan dan pelestarian potensi budaya dan kearifan lokal, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, pengembangan kapasitas manusia. Di samping program atau kegiatan pembangunan sektor, pengembangan Kawasan Perdesaan perlu juga didukung penguatan kelembagaan pada tingkat kawasan, baik kelembagaan ekonomi (BUMDes, BUMDes Bersama Antar-Desa, koperasi), maupun kelembagaan sosial-kemasyarakatan (BKAD, MAD), dan jejaring kerjasama lembaga pemerintah – swasta – masyarakat.

35


28/07/2016 17:03:26


III.3. Kelembagaan Kawasan Perdesaan

Pengertian kelembagaan masih sering dipahami berbeda arti. Dalam hal tertentu pengertian kelembagaan dipahami sebagai norma atau aturan yang menentukan terbentuknya pola hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam hal itu kelembagaan merupakan social institution, nilai yang diterima oleh masyarakat dalam suatu lingkungan sebagai suatu ketentuan yang mengatur tata kehidupan bersama, baik relasi antar manusia maupun relasi manusia dengan alam lingkungannya. Tetapi kelembagaan juga dimengerti juga sebagai hal yang berkaitan dengan lembaga atau berkaitan dengan hal ihwal organisasi formal yang dibentuk oleh para pihak yang mempunyai kepentinga bersama. Cakupan kedua pengertian tersebut dipergunakan dalam kerangka Pembangunan Kawasan Perdesaan karena keduanya de facto hidup dan bersinggungan. Pengertian pertama lebih berkaitan dengan nilai-nilai tradisional. Salah satu wujud kelembagaan nilai tradisional adalah kearifan lokal (local wisdom) yang tidak tertulis. Sekalipun tidak tertulis norma sosial tersebut tidak datang dari ruang hampa, tetapi terbangun dari konsepsi masyarakat tradisional tentang hubungannya dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang disepakati, dipercaya dan dihormati sebagai nilai yang menggerakkan dan mengatur kehidupan kolektif. Nilai sosial yang dijaga turun temurun tersebut di tempat tertentu berfungsi effektif sebagai suatu sistem kontrol sosial untuk menjaga atau melestarikan sumber daya milik bersama (common pool resources). Secara tradisional kelembagaan juga terbentuk karena penghormatan atas nilai yang berorientasi pada pembagian peran masyarakat dalam menentukan tata kehidupan bersama. Pembagian peran tersebut menyangkut struktur dan kewenangan. Sampai saat ini pembagian struktur peran dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai lokal masih hidup dan menghidupi masyarakat adat. Masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat asli yang hidup dalam wilayah tertentu yang tunduk pada norma dan nilai tertetentu sejak sebelum masuknya pengaruh luar. Norma dan nilai itu yang menjadi aturan atau hukum adat yang tak tertulis yang mengikat, memiliki sanksi dan dipertahankan. Dewan adat adalah salah satu contoh kelembagaan tradisional yang berkewenangan menjaga nilai-nilai hukum adat. Pengertian kedua kelembagaan adalah organisasi sosial atau hal yang bersifat organisasional yang dibentuk oleh berbagai pihak untuk kepentingan mengatur dan mengelola kepentingan bersama. Dalam hal ini kelembagaan dimengerti sebagai mekanisme koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengertian lembaga tersebut

36


28/07/2016 17:03:26


mengacu pada keberadaan penyelenggara pembangunan Kawasan Perdesaan yang di dalamnya terdapat antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUM Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa sebagai kesatuan hukum (Pasal 85, ayat (1) UU No.6/2014). Lembaga juga berarti korporasi, institusi pendidikan atau perguruan tinggi yang juga diundang untuk terlibat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diatur pada Pasal 10 Permen Desa PDTT No.5/2015. Llebih lanjut Permen Desa, PDTT No.5/2015 memunculkan sebuah lembaga baru yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan yang disebut Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Pasal 15, ayat (1)). Untuk melancarkan mekanisme koordinasi antar lembaga tersebut, Ditjen PKP menyediakan dan memobilisasi Pendamping Kawasan Perdesaaan di Kabupatenkabupaten yang telah dipilih, untuk bekerja bersama. Sesuai dengan namanya, keseluruhan tugas Pendamping Kawasan Perdesaan adalah untuk memfasilitasi bertemu dan dan bersinerginya berbagai kebutuhan, kepentingan, sumber daya anggaran, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa ke dalam pembangunan kawasan yang partisipatif sehingga dapat mensejahterakan utamanya masyarakat desa di kawasan yang ditetapkan. Utamanya diharapkan baik pendamping manajemen maupun pendamping teknis dapat bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan kader Desa, dan/atau pihak ketiga.

37


28/07/2016 17:03:26


IV PENDAMPINGAN KAWASAN PERDESAAN

Undang-undang Desa menghadirkan istilah pendampingan, sebuah istilah di lingkup kerja birokrasi yang relatif tidak biasa. Dalam lingkup kerja birokratik lebih dikenal istilah bimbingan, pembinaan dan pengawasan. Ketiga istilah tersebut menunjukkan konteks hubungan yang bersifat struktural. Ada stratifikasi kewenangan yang jelas untuk menentukan siapa yang harus membimbing dan siapa yang harus dibimbing. Stratifikasi ditentukan oleh posisi birokrasi dan fungsi teknokrasi. Di samping berjarak pola hubungan antara kedua aktor bersifat fungsional dan teknis. Kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan juga hanya bersifat pragmatis, untuk menyelesaikaan satu proyek tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan istilah pendampingan sudah umum dipergunakan di lingkungan yang lebih egaliter, setara. Seorang pendamping, termasuk dalam kerangka UU Desa, adalah seorang yang datang dari luar desa dengan misi utama menjadi bagian (live with) dari masyarakat desa di kawasan perdesaan yang akan didampingi. Untuk itu di samping komitmen, keterampilan utama yang dibutuhkan seorang pendamping adalah melakukan adaptasi sebeum kemudian mampu memfasilitasi dan mengintegrasikan gagasan dan kepentingan masyarakat desa ke dalam satu tujuan bersama. Dalam kerangka itu maka pendekatan dengan gaya bimbingan dan pengawasan menjadi tidak relevan dilakukan oleh seorang pendmping.

38


28/07/2016 17:03:27


IV.1. Tujuan Pendampingan Kawasan Perdesaan

Pembangunan ( dengan huruf “P” besar) Kawasan Perdesaan sebagai mekanisme kegiatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memiliki dimensi yang luas dan menyakup beragam aspek yang pelaksanaannya tidak hanya terdiri dari kerja-kerja birokratis dan kerja teknokratis pemerintah, baik pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan kenyataan itu pemerintah tidak berpretensi untuk menyelesaikan sendirian dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Karena itulah UU Desa mengamanatkan kepada penyelenggara Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk dapat menghadirkan pendamping dari pihak ketiga guna membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 19, ayat (1) Permen Desa PDTT No.5/2016). Kerja pendampingan tidak hanya bersifat fungsional, bukan pula sekadar perpanjangan asistensi kerja birokratis dan teknokratis. Dalam UU Desa pendampingan ditempatkan sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1, ayat (12) UU Desa). Pasal tersebut menegaskan pentingnya pendampingan sebagai salah satu kegiatan yang ikut menentukan tingkat perkembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tujuan pendampingan tak lepas dari tujuan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu memfasilitasi percepatan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Pasal 83, ayat (2) UU Desa). Ketentuan tersebut menunjuk pada peran substansial kerja pendampingan, setidaknya memastikan keterlibatan aktif para aktor, utamanya pemerintah desa dan masyarakat desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Terkait dengan tujuan pendampingan, secara normatif tugas pendamping Kawasan Perdesaan ditetapkan untuk a) membantu memfasilitasi TKPKP kabupaten/kota dalam perencanaan dan penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan b) memfasilitasi dan membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Namun pada pelaksanaannya tugas dan fungsi pendamping Kawasan Perdesaan akan jauh lebih kompleks karena ketentuan normatif tersebut berangkat dari asumsi pendamping hadir di sebuah kawasan perdesaan yang secara ideal sudah memiliki dasar perundangan tetap baik Surat Keputusan, Peraturan Bupati/Walikota dan/ atau Peraturan Daerah. Kerja advokasi untuk penguatan status keberadaan Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari tugas utama pendamping yang hadir di Kawasan Perdesaan yang belum memiliki ketetapan atau dasar perundangan. Demikian halnya dengan keberadaan TKPKP, tidak setiap kabupaten/kota setelah menetapkan Kawasan

39


28/07/2016 17:03:27


Perdesaan tidak dengan sendirinya menyiapkan tim kerja untuk pembangunan Kawasan Perdesaan. Ketentuan normatif mengenai tugas pendamping sebagaimana ditetapkan dalam Permendes merupakan ketentuan tugas minimum yang harus menjadi acuan kerja pendampingan. Sedangkan acuan ideal tugas seoang pendamping adalah ketentuan mengenai tujuan dari Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk itu pendamping dituntut mampu menginisiasi tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mendorong dan memfasilitasi upaya setiap aktor terkait dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

IV.2. Bidang Tugas Pendampingan

Sekalipun medan tugas pendamping termasuk cukup luas dan kompleks, namun batas administratif tugas pendamping Kawasan Perdesaan masih cukup jelas yaitu meliputi desa-desa di suatu wilayah administratif kabupaten/kota. Hanya saja dalam kerangka tujuan memfasilitasi percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, batas tugas fungsional pendamping sangat terbuka seluas kompleksitas persoalan yang terkait dengan beragam aspek dalam prosedur dan proses Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk mengindari tumpang tindih (overlap) perlu ditentukan batas wilayah tugas pendamping terkait dengan peran kehadirannya sebagai fasilitator Pembangunan Kawasan Perdesaan yng menyakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Secara umum klasifikasi tugas pendamping Kawasan Perdesaan terdiri dari dua bidang yaitu bidang manajemen dan bidang teknis. Bidang manajemen berkaitan dengan tugas-tugas penguatan kemampuan aktor atau pelaku Pembangunan di wilayah desa-desa. Sedangkan bidang teknis lebih banyak berurusan dengan tugas-tugas yang terkait dengan penguatan administratif dan urusan di tingkat kabupaten/kota. Bagian berikut merupakan penjelasan tentang beberapa tugas khusus yang menjadi bagian dari masing-masing bidang. Di samping tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab khusus masing-masing pendamping, ada juga tugas lain yang sama-sama menjadi bagian dari tanggungjawab setiap pendamping baik manajemen maupun teknis yaitu tugas penguatan kelembagaan dan tugas evaluasi. Penguatan kelembagaan. Baik pendamping manajemen maupun teknis, keduanya akan berurusan dengan kepentingan penguatan kelembagaan kelembagaan. Hanya

40


28/07/2016 17:03:27


saja pemahaman keduanya berbeda sesuai dengan perspektif tugas masing-masing. Dalam perspektif tugas manajemen, kelembagaan lebih berarti konsepsi tentang nilai atau norma sosial yang lahir dari kearifan masyarakat setempat yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal (local wisdom). Sedangkan dalam perspektif tugas teknis, kelembagaan lebih merupakan struktur normatif atau aturan yang ditentukan kemudian atau disepakati bersama antara masyarakat setempat dengan pihak lain di luar wilayah desa atau perdesaan. Penguatan kelembagaan dalam pengertian pendampingan teknis lebih berkaitan dengan penegasan norma yang terkait dengan fungsi struktur kelembagaan atau pengorganisasian kerja. Monitoring dan Evaluasi. Evaluasi merupakan fase penilaian atas capaian dari proses Pembangunan Kawasan Perdesaan. Ketentuan normatif menetapkan siapa pihak yang melakukan evaluasi dan apa indikasi yang dipakai untuk menentukan tingkat capaian. Terkait dengan ketentuan itu setiap pendamping, baik manajemen maupun teknis, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pihak yang bertanggungjawab melakukan evauasi kegiatan Permbangunan Kawasan Perdesaan. Di luar fungsi tersebut setiap pendamping, baik manajemen dan teknis, berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan capaian kinerja. Keluaran dari monitoring dan evaluasi adalah catatan perkembangan (proggres report) berkala. Isi catatan perkembangan adalah hasil kajian atas temuan data kuantitatif (tangible) maupun catatan atas temuan kualitatif (intangible) atau pengalaman pembelajaran terbaik (best practices). Meskipun kedua bidang tugas degan berbagai aspeknya bisa dibedakan, namun dalam kerangka Pembangunan Kawasan Perdesaan kedua bidang tersebut merupakan kesatuan sinergis yang saling melengkapi. Oleh karena itu di antara pendamping, manajemen maupun teknis, diharapkan mampu membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang effektif menunjang pelaksanaan tugas masing-masing maupun penyelesaian tugas bersama.

IV.2.1. Bidang Manajemen

Undang-undang Desa menghadirkan paradigma dan norma-norma baru yang mendorong sekaligus menguatkan desa sebagai habitus baru, ruang hidup komuniter yang digerakan oleh nilai kultural organisasi. Salah satu nilai kultural atau kebiasaan organisasi yang sudah seharusnya diperkenalkan oleh pendamping Kawasan Perdesaan adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan lintas batas (desa) secara bersama. Praktek impelemtasi amanat UU Desa diantaranya mensyaratkan ada kemampuan mengorganisasi diri, melakukan kajian potensi, membuat perencanaan, strategi

41


28/07/2016 17:03:27


pelaksanaan pembangunan dan monitoring serta evaluasi. Hal tersebut merupakan unsur-unsur manajerial yang belum tentu dipahami posisi pentingnya oleh masyarakat desa secara kolektif. Pendamping memang bukan manajer yang memiliki kewenangan untuk menentukan, tetapi seorang pendamping adalah fasilitator yang dituntut memiliki perspektif dan kemampuan kerja manajerial. Tugas manajemen merupakan tugas pendamping untuk mengorganisir atau menggerakkan pelaku, terutama masyarakat di desa-desa, untuk memahami pentingnya proses Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai suatu kerja organisasi. Dalam kerangka itu manajemen merupakan suatu keterampilan memfasilitasi peningkatan kemampuan, utamanya masyarakat di desadesa dalam satu kawasan untuk bisa melakukan kerja sinergis sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu maka wilayah tugas manajemen seorang pendamping Kawasan Perdesaan manyakup diantaranya adalah aspek pemberdayaan, aspek sturktural dan aspek kelembagaan utamanya di wilayah desa.

IV.2.1.A. Pemberdayaan Desa

Tugas pemberdayaan merupakan tugas yang tak terpisah dalam fasilitasi proses Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk itu pemberdayaan sudah semestinya ditempatkan dalam pengertian yang lebih luas. Di berbagai dokumen Kementerian dan Kelembagaan, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, istilah pemberdayaan ditempatkan seiring dengan istilah pembangunan. Artinya pemberdayaan merupakan aspek Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sama pentingnya dengan pembangunan. Pengertian normatif Undang-undang Desa, pasal 1, ayat (12) UU No.6/2014 menyebutkan bahwa pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kemandirian berkaitan dengan dimensi kesadaran masyarakat desa atas keberadaannya sebagai kesatuan masyarakat yang otonom. Dimensi tersebut tak terpisah dengan indikasi kesejahteraan masyarakat yang diukur dari faktor yang tak kasat mata (intangible) yaitu peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Indikasi pemberdayaan secara teknis berbeda dengan pembangunan karena

42


28/07/2016 17:03:27


keduanya berada pada ranah yang berbeda dari suatu proses Pembangunan yang sama. Pembangunan berada di ranah fisik, infra struktur. Sedangkan pemberdayaan proses di ranah kesadaran yang menyakup di antaranya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan manusianya. Dalam pengertian itu pemberdayaan adalah porses mendorong masyarakat untuk membongkar beragam halangan yang menghambat bangkitnya kesadaran dan menguatnya daya masyarakat Desa. Perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dapat diukur dari perkembangan kemampuan dan keberaniannya dalam menggunakan hak dan kewenangannya untuk berpartisipasi dalam setiap tahap dari sistem Pembangunan Kawasan Perdesaan. Mengacu pada pengertian normatif Undang-undang Desa, indikator tersebut sebenarnya sudah cukup jelas. Pasal 1, ayat (12) UU No.6/2014 menyebutkan; Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di samping itu, pemberdayaan bertumpu empat karakter kegiatan yang dapat sekaligus dijadikan indikasi untuk menentukan jenis kegiatan yang sinkron dengan aspek kegiatan lain dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pertama, pemberdayaan mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus tujuan (people centre). Dalam kerangka itu maka Pembangunan semestinya dipahami sebagai konsep pengembangan yang terintegrasi (Integrated development) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual. Dengan konsepsi itu pula pelaksanaan Pembangunan sekaligus mengikis struktural sosial dalam masyarakat yang tidak menguntungkan dan menghambat perkembangan masyarakat. Kedua adalah karakter partisipatif, yaitu menyertakan keterlibatan aktif masyarakat untuk menggagas, merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan proses pembangunan. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan kegiatan untuk mencapai penguatan interaksi sosial, kebersamaan warga masyarakat, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan sosial bersama baik dalam mengidentifikasi potensi desa dan antar desa, sampai pada mendifinisikan kebutuhan bersama antar desa. Ketiga, pemberdayaan memiliki karakter memampukan (empowering) desa, masyarakat antar desa sebagai pelaku utama Pembangunan baik kemampuan menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, maupun membangun rasa kepemilikan bersama (community ownership) terhadap aset dan potensi antar desa.

43


28/07/2016 17:03:27


Keempat pemberdayaan merupakan bagian dari model pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Karakter ini mendorong pelaku pembangunan untuk tidak bersikap pragmatis (aji mumpung) dalam merencanakan dan melakukan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menuntut kemampuan visioner, kemampuan melihat manfaat pembangunan tidak saja untuk kebutuhan saat ini, tetapi mampu terus menerus memenuhi kebutuhan jangka panjang. Di samping itu kerberlanjutan juga berarti sifat pembangunan yang memperhatikan dampak kehancuran lingkungan. Artinya perencanaan pembangunan perlu disertai dengan upaya menjaga keberlangsungan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan.

IV.2.1.B. Penguatan Kelembagaan (Kearifan Lokal)

Aspek kelembagaan yang menjadi bagian dari tugas manajemen pendampingan yang dimaksud adalah kepercayaan atas nilai sosial yang menentukan terbangunnya pola sikap individu dalam hubungan sosial dengan individu lain maupun dengan alam atau yang kemudian disebut dengan kearifan lokal (local wisdom). Pola relasi sosial tersebut tidak datang secara tiba-tiba dari ruang hampa, tetapi terbangun dari konsepsi masyarakat tentang hubungannya dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Konsepsi itu secara tradisional melahirkan norma yang secara sosial disepakati, dipercaya dan dihormati sebagai nilai yang menggerakkan dan mengatur kehidupan kolektif masyarakat desa. Kelembagaan dalam masyarakat dibangun dengan orientasi pada aturan atau nilai normatif yang biasanya berkaitan dengan sangsi normatif. Nilai sosial yang melembaga tersebut kemudian dihormati sebagai suatu sistem kontrol sosial terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk menjaga sumber daya milik bersama (common pool resources). Secara tradisional kelembagaan nilai sosial dijaga turun temurun melalui berbagai bentuk kearifan budaya. Tak jarang kelembagaan terbangun dalam bentuk cerita-cerita yang berisi larangan, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun seperti gugon tuhon (pemali atau atau mitos yang berisi larangan dalam bahasa Jawa). Sekadar contoh, dengan cerita tentang pohon keramat masyarakat bisa secara turun temurun melestarikan hutan desa yang menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan hidup bersama.. Di samping itu kelembagaan juga terbentuk karena orientasi pada pembagian peran masyarakat dalam menentukan kehidupan bersama. Pembagian peran tersebut menyangkut struktur dan kewenangan. Secara tradisional kelembagaan yang berorientasi pada pembagian peran masih hidup dan cukup kuat terjaga di desa-desa adat. Subak,

44


28/07/2016 17:03:27


sistem pengaturan pengairan sawah di Bali, hanyalah salah satu contoh pelembagaan nilai yang mendasari berdirinya sebuah organisasi yang dipercaya mengatur pemanfaatan sumber daya air. Di daerah lain ada juga lembaga tradisional yang dipercaya masyarakat sebagai penjaga kerafian lokal. Kelembagaan juga hadir dalam wujud kebiasaan kolektif, seperti gotong royong. Gotong royong merupakan contoh kelembagaan yang mewariskan nilai kepercayaan diri (sovereignity) masyarakat dalam mengorganisir diri dengan berbagi peran (self governing) untuk menyelesaikan tujuan bersama (common goal). Penguatan kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dari tugas pendampingan Kawasan Perdesaan di bidang manajemen. Tugas pendamping dalam kerangka itu adalah mengenali potensi kelembagaan atau tradisi kearifan lokal yang berkaitan dengan fungsi sosio-antropologis, baik untuk menjaga pola relasi sosial maupun relasi mansyarakat dengan lingkungan sumber daya alam. Tugas selanjutnya adalah menempatkan perspektif kelembagaan tersebut untuk mendorong masyarakat menemukenali potensi pengembangan usaha ekonomi berkelanjutan, yaitu model usaha ekonomi lokal (local economic development) yang berbasis pada keseimbangan lingkungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama. Perspektif kelembagaan dalam usaha ekonomi pada dasarnya merupakan suatu konsepsi penguatan usaha ekonomi yang didasarkan pada penilaian bahwa salah satu indikasi keberhasilan pengembangan Kawasan Perdesaan ditentukan oleh tumbuhkembangnya kewirausahaan sosial, yaitu konsep usaha ekonomi yang berbasis pada potensi lokal dan berdampak langsung pada perubahan atau peningkatan kesejahteraan sosial.

IV.2.2. Bidang Teknis

Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam UU Desa bukanlah sebuah wilayah yang tiba-tiba ada. Dalam ketentuan Undang-undang Desa Kawasan Perdesaan merupakan suatu wilayah yang keberadaannya diakui kemudian setelah melalui tahaptahap dari prosedur Pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan sebuah Kawasan Perdesaan dengan rencana Pembangunannya memiliki arti strategis sebagai pengungkit sekaligus pendorong pembangunan desa-desa baik yang berada dalam satu Kawasan maupun desa-desa penyangga yang berada di pinggir batas Kawasan Perdesaan. Posisi strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan berkaitan dengan kenyataan bahwa kekayaan sumber daya alam kebanyakan berada di wilayah antar desa. Di samping itu Pembangunan Kawasan Perdesaan membuka peluang terbangunnya sinergi sumber daya dan dana dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu

45


28/07/2016 17:03:27


dimungkinkan sejauh penetapan Kawasan Perdesaan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tugas pendampingan di bidang teknis pada dasarnya merupakan tugas untuk memastikan terpenuhinya ketentuan normatif setiap tahap Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana ditetapkan dalam Permen Desa PDTT No.5 Tahun 2016. Tentu saja tugas teknis ‘memastikan’ tidak sesederhana seperti menilai apakah proses Pembangunan pada fase tertentu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kajian obyektif atau penilaian seperti itu perlu, dan memang menjadi bagian dari tugas teknis. Tetapi lebih dari sekadar itu, dalam kerangka struktur dan amanah Permen Desa PDTT tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, istilah ‘memastikan’ yang dimaksud memiliki implikasi luas menyakup beberapa aspek diantarnya adalah advokasi, penguatan koordinasi antar sektor dan evaluasi.

IV.2.2.A. Kerja Advokasi

Undang-undang Desa memposisikan Desa sebagai subyek yang memegang kedaulatan. Paradigma dan pengakuan kedaulatan desa tersebut sekaligus menempatkan desa pada titik singgung yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara desa dengan pemerintah kabupaten/kota, bahkan dengan pemerintah daerah provinsi bahkan pemeritah nasional, dalam kerangka implementasi penysusunan RTRW nasional, provinsi dan atau kabupaten. Sekalipun atas ketentuan normatif desa karena kewenangannya berhak melakukan kerja sama dengan desa lain bukan berarti dengan sendirinya kerja sama antar dua atau beberapa desa tersebut diakui sebagai sebuah kawasan perdesaan. Kewenangan untuk menentukan sebuah Kawasan Perdesaan ada pada Bupati/Wali kota. Pada titik itu desa-desa pun bisa mempertanyakan, seberapa efisien sebuah ketetapan Bupati/Wali kota dibandingkan keputusan antar kepala desa sebagai legitimasi kerja sama pembangunan antar desa. Sekalipun ketentuan normatif Permen Desa menetapkan partisipasi sebagai prinsip utama Pembangunan Kawasan Perdesaan, namun dalam praktek pelaksanaan nilai partisipasi tidak mudah menundukkan ego sektor masing-masing pihak. Sebagai ilustrasi, usulan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan hasil ketetapan musyawarah antar dua atau tiga desa tidak akan berarti apa pun kalau tidak mendapatkan pengakuan yuridis dari pemerintah kabupaten/kota. Sebaliknya bisa terjadi pihak pemerintah kabupaten/kota karena suatu alasan mengklaim memiliki program Pembangunan Kawasan Perdesaan di antara desa-desa di wilayahnya, sementara desadesa yang dimaksud tidak tahu menahu tentang ketetapan tersebut.

46


28/07/2016 17:03:27


Hal tersebut di atas bukan mustahil terjadi. Ditjen PKP KemendesPDTT pada tahun 2015 telah menyelenggaraan perencanaan Kawasan Perdesaan di 73 kabupaten/ kota yang dilakukan melalui kerjasama Ditjen PKP, KemendesPDTT dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari 73 kabupaten/kota tersebut, sejumlah 53 kabupaten/ kota akan mendapatkan intervensi pendampingan Kawasan Perdesaan. ari 53 Kawasan Perdesaan di kabupaten/kota tersebut masih ada sebagian Kawasan Perdesaan yang belum ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Di sisi lain ada sebagian desa di antara desadesa yang diklaim berada di antara 53 Kawasan Perdesaan tersebut yang tidak, atau belum, tahu kalau desanya masuk menjadi bagian dalam suatu kawasan. Di tengah kondisi medan pendampingan Kawasan Perdesaan seperti itu seorang pendamping tidak hanya dituntut komitmen keberpihakan yang jelas dan tegas, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan melakukan advokasi.. Kerja advokasi adalah kerjakerja untuk mempengaruhi pengambil kebijakan dalam memutuskan atau menetapkan hal yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat banyak. Dalam konteks tugas pendamping Kawasan Perdesaan advokasi adalah kerja strategis untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait untuk memberikan jaminan kepastian berlakunya sebuah kesepakatan atau keputusan bersama sesuai norma yang berlaku. Dalam rangka fungsi kerja advokasi seorang pendamping tidak berdiri hanya di satu pihak untuk berhadapan dengan pihak lain. Pada kondisi tertentu kerja advokasi pendamping dilakukan bersama dengan masyarakat desa untuk mendesak pihak pemerintah kabupaten/kota memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan normatif yang berlaku. Pada kondisi dimana desa-desa tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan, pendamping juga harus melakukan kerja advokasi untuk mendorong desa-desa memenuhi kewajibannya. Kerja advokasi juga bisa dilakukan dengan memfasilitasi upaya desa-desa untuk melakukan musyawarah antar desa atau menyusun rencana kerja sama antar desa untuk mengajukan usulan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan. Sejalan dengan itu kerja advokasi pendamping bisa juga dilakukan dengan melakukan loby atau pendekatan ke pemerintah kabupaten/kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

IV.2.2.B. Penguatan Fungsi Koordinasi

Fungsi lain kerja advokasi yang dilakukan oleh pendamping Kawasan Perdesaan adalah memfasilitasi fungsi koordinasi dan komunikasi antar pihak yang berkepentingan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Upaya untuk pelembagaan fungsi koordinasi merupakan aspek penting pertama terkait hubungan antara desa-desa sebagai habitus dari

47


28/07/2016 17:03:27


kesatuan masyarakat dengan sektor, dinas dan SKPD yang berperan sebagai pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Di tingkat desa fungsi koordinasi dilakukan dengan menguatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam berargumentasi, menyampaikan gagasan sejelas-jelasnya tentang alasan menempatkan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan ke pihak penyelenggara Pembangunan Kawasasan Perdesaan. Sedangkan fungsi koordinasi diantara pihak-pihak penyelenggara dilakukan dengan mendorong keterbukaan komunikasi untuk meguatkan perspektif pemahaman tentang kebutuhan desa, sekaligus meningkatkan effektifitas sinergi kerja antar pihak. Di samping itu penguatan fungsi koordinasi juga penting terutama dalam kerangka pengembangan Kawasan Perdesaan, mengingat keberadaan Kawasan Perdesaan merupakan ‘ruang’ strategis yang ditetapkan untuk melakukan program percepatan peningkatan kualitas pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa yang potensial menarik minat banyak pihak. Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan fase terbuka yang memungkinkan pihak lain, baik Kementerian/Lembaga maupun pihak ketiga berminat untuk masuk menawarkan program atau untuk berbagi modal (share capital) menyelenggarakan usaha bersama. Idealnya pada fase pengembangan Kawasan Perdesaan pendamping sudah memfasilitasi pelembagaan fungsi koordinasi yang menjamin setiap komunikasi antar pihak berjalan effektif dan effisien. Pelembagaan fungsi koordinasi tidak selalu berupa organisasi formal dengan suatu ruang yang jelas. Sejauh dimungkinkan dan bisa terfasilitasi hal itu tentu akan lebih effektif. Namun pelembagaan fungsi koordinasi bisa dalam wujud sebuah peta perencanaan pengembangan Kawasan Perdesaan yang matang dan jelas dalam suatu periode tertentu.

48


28/07/2016 17:03:27


V STRATEGI PENDAMPINGAN KAWASAN PERDESAAN

Memahami luas dan kompleksnya wilayah pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka seorang pendamping perlu membekali diri dengan banyak aspek pengetahuan, meskipun tak harus mendalam. Petunjuk teknis pelaksanaan tugas pendampingan tentu akan memudahkan seorang pendamping dalam mleakukan tugas fasilitasi. Tetapi intensitas seorang pendamping dalam memfasilitasi tidak hanya sebatas pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Benar bahwa petunjuk teknis dirumuskan dari temuan atas pengalaman dan proyeksi atas tujuan. Tetapi petunjuk teknis bukanlah resep mujarab untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi intensitas urusan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dinamis. Seorang pendamping Kawasan Perdesaan adalah seorang manajer untuk dirinya sendiri. Seorang manajer adalah seorang yang memiliki kemampuan intuitif, keterampilan untuk merespon setiap perubahan, dan keterampilan untuk menentukan langkah strategis ke depan. Sumber pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan manajerial seorang pendamping tidak hanya berasal dari panduan teknis atau teks akademik. Panduan teknis atau teks akademik adalah referensi teoritik yang memudahkan seorang pendamping melakukan refleksi kritis atau kajian untuk menemukan rumusan langkah strategi melakukan tugas pokokntya. Sumber utama kemampuan dan keterampilan pendampingan terletak pada intensitas pengalaman seorang pendamping hidup bersama dengan para pelaku di Kawasan Perdesaan. Bagian berikut merupakan deskrepsi pokok-pokok penting yang berkaitan dengan proyeksi pengalaman yang akan dihadapi seorang pendamping ketika berada dan menjadi bagian dari dinamika Pembangunan Kawasan Perdesaan. Proyeksi berikut diharapkan menjadi referensi yang membantu seorang pendamping untuk memperhitungkan langkah-langkah strategis dalam melakukan tugas pendampingan.

49


28/07/2016 17:03:27


V.1. Menentukan Agenda Pendampingan Kawasan Perdesaan

Pengaturan mengenai pembangunan Kawasan Perdesaan dalam UU No. 6 tahun 2014 ten tang Desa, bersifat khusus atau lex spesialis sekaligus memperkuat pengaturan dalam UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan peluang bagi terjadinya penetapan KP berdasarkan fungsi dan kegiatan pemanfaatan ruang, dan UU 25 tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa program pembangunan harus terintegrasi dalam kesatuan pembangunan kewilayahan. Pendampingan bagi “Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pembangunan dimaknai dengan “P” besar, karena didalamnya ada perencanaan, pelaksanaan/ pembangunan, pengembangan, monitoring dan evaluasi) merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah pusat dan daerah di lokasi Kawasan Perdesaan tertentu yang telah ditetapkan dengan tata cara tertentu yang disepakati para aktor/pelaku di kawasan. Agenda pendampingan Kawasan Perdesaan salah satunya dilakukan dengan cara menyediakan tenaga profesional yang bekerja mendampingi pelaku/aktor pembangunan KP, baik pemerintah pusat dan daerah, Desa (perangkat-masyarakat), sektor privat/ usaha, kelompok/organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum. Ditjen PKP Kemendes PDTT pada tahun 2015 telah menyelenggaraan perencanaan Kawasan Perdesaan di 73 kabupaten/kota (lihat buku Profil KP yang diterbitkan Ditjen PKP, KemendesPDTT) yang dilakukan melalui kerjasama Ditjen PKP, KemendesPDTT dengan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia (ITB, IPB, USU, UB, UnPati, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang terdekat dengan lokasi kabupaten/ kota dampingan). Dari 73 kabupaten/kota tersebut, sejumlah 53 kabupaten/kota akan mendapatkan intervensi pendampingan Kawasan Perdesaan. Salah satu alat ukurnya adalah karena proses regulasi KP di lokasi tersebut (sebagian telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan, dan sebagian lagi dalam proses penetapan oleh Bupati/Walikota). Seperti diketahui bahwa kabupaten/kota tersebut telah diidentifikasi sebelumnya dan secara umum juga telah memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah masing-masing. Didalamnya terdapat pemetaan atau pembagian kawasan-kawasan tertentu secara tematik tertentu, termasuk Kawasan Perdesaan. Dengan demikian Kawasan Perdesaan sebagai sebuah desain kawasan sebenarnya bukan hal baru atau hadir karena lahirnya UU Desa dan adanya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

50


28/07/2016 17:03:27


Paradigma Undang-undang Desa memposisikan Desa sebagai subyek yang memegang kedaulatan penuh diri dan masa depannya dengan asas rekognisi dan subsidiaritas (dua asas pokok dan terpenting dari sebelas asas pengaturan Desa dalam UU Desa). Subyek otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus berdasar hak atas asal-usul, dan kewenangan berskala lokal Desa, melalui apa yang kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) bidang kewenangan yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kelembagaan masyarakat Desa. Paradigma tersebut secara konsisten diturunkan dan menjiwai dalam pasalpasal pengaturan tentang Desa. Desa dengan kearifan lokal serta tradisi kultural yang secara tradisional sudah menjadi sistem tata pemerintahan dan daya hidup Desa, diakui, dihormati dan mendapatakan tempat dalam prosesi “pembangunan nasional” termasuk dalam kaidah-kaidah normatif penyusunan RTRW dan didalamnya penetapan Kawasan Perdesaan. Dari perspektif itu menjadi jelas terlihat titik singgung yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara Desa dengan pemerintah kabupaten/kota, bahkan dengan pemerintah daerah provinsi bahkan pemeritah nasional, dalam kerangka implementasi penysusunan RTRW nasional, provinsi dan atau kabupaten. Pada titik itulah dibutuhkan pandangan dan sikap yang lebih bijak, serta kemampuan menyusun konsep dan strategi yang lebih kreatif dari berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk pendamping Kawasan Perdesaan, untuk memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan yang komprehensif dan efektif.

V.2. Menghadapi Kawasan Perdesaan sebagai Arena Kontestasi Aktor/Pelaku

Kegiatan “Pendampingan Kawasan Perdesaan” dalam program dan kegiatan Ditjen PKP, Kemendes PDTT 2016 (diharapkan juga pendampingan Kawasan Perdesaan untuk tahun-tahun mendatang) adalah kegiatan mendampingi Desa sebagai “Aktor Utama” pembangunan Kawasan Perdesaan, yang didalamnya termasuk kegiatan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan sustainabilitas/daya dukung Kawasan Perdesaan. Desa yang selama ini dipandang sebagai “pelaku pelengkap yang tidak terlalu penting” kecuali sebagai yang dilibatkan dengan skema partisipatif penetapan kawasan oleh teknokrasi pemerintahan di pusat-daerah, dalam rangkaian proses perencanaan, penetapan, dan pengendalian intervensi pembangunan Kawasan Perdesaan.

51


28/07/2016 17:03:27


Dengan demikian penetapan Kawasan Perdesaan yang didalamnya terdapat area atau ruang dimana desa-desa senyatanya ada, hidup dan berkembang, selama ini tidak pernah menjadi bagian komitmen warga dalam hidup berdesa. Kawasan Perdesaan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang dimiliki, dilindungi, dipelihara dan dikembangkan sebagai bagian hidup abadi berdesa. Kawasan Perdesaan menjadi sesuatu yang asing bagi warga desa karena asal yang transplantatif dengan watak teknokratik kekuasaaan pemerintahan supra Desa. Praktek UU No.26/2007 tentang Tata Ruang dan regulasi pelaksanaannya, selama ini telah menghadirkan teknokrasi Kawasan Perdesaan sebagai “seolah-olah milik tunggal pemerintah”. Kenyataan ini mengakibatkan common-pool resources atau sumber-sumber daya perdesaan yang menjadi milik atau sekurang-kurangnya mengemban fungsi kepentingan bersama, baik berupa alam/natural dan sosial/kultural dikelola, diolah, dipelihara, diambil manfaat dan seterusnya oleh desa (bersama desadesa), yang selanjutnya telah dikuasai oleh pemerintah atas nama negara dipindahkan kepemilikan atau kepengelolaan kepada pihak-pihak di luar Desa/supra Desa dengan atas nama pembangunan (teknokrasi dalam tata keloal rezim developmentalism). UU No.6/2014 tentang Desa, telah merekognisi Desa dengan kewenangan mengatur dan mengurus diri, dengan statuta kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, menjadikan Desa tampil sebagai pelaku utama yang menentukan atau memutuskan (desicive) melalui proses-proses demokratis musyawarah Desa, termasuk dalam hidup kolaboratif atau bekerjasama dalam area kawasan. Desadesa “harus” berkontestasi dengan daulat kuasa pemain kawasan, yang tentu saja tidak mudah dilakukan. Perbedaan cara pandang, diametral kepentingan, watak eksploratif pembangunan kawasan, rendahnya kapasitas desa, dan lain-sebagainya meliputi kontestasi di kawasan. Sebagai contoh: kasus sumber/mata air di wilayah kabupaten yang selama ini secara turun temurun dipelihara masyarakat Desa-desa untuk sumber kehidupan desa dengan peruntukkan domestik/rumah tangga, irigasi persawahan, perikanan, konservasi lingkungan dan ekologi air untuk wisata, berubah kepemilikan menjadi “milik korporasi”, dan berubah peruntukan menjadi “untuk industri air minum”. Kesimpulan common-pool resources yang milik masyarakat/publik (seperti dalam konsep ulayat di jawa) telah diprivatisasi oleh negara/pemerintah, dan masyarakat/Desadesa mengalami marjinalisasi bahkan nir-akses terhadap kawasan. Dengan demikian kegiatan “Pendampingan Kawasan Perdesaan” oleh pendampingan Ditjen PKP KemendesPDTT dengan pendamping profesionalnya ini adalah merupakan ihtiar memfasilitasi dan mendampingi Desa-desa dalam kontestasi kawasan dan dalam upaya menegosiasikan kembali kepemilikan publik/ulayat atas common-pool resources, tentang tata milik, tata kelola, dan tataguna air, tanah atau apa

52


28/07/2016 17:03:27


yang diregulasikan oleh supra Desa terkait penataan ruang, melalui penetapan Kawasan Perdesaan yang sepihak oleh aktor pemerintah pusat-daerah. Basis legalitas UU Desa, menjadi dasar gerakan dan prakarsa desa (kolaborasi/ kerjasama desa) dalam negosiasi atas Kawasan Perdesaan.

V.3. Mendampingi Desa di Arena Kontestasi “Kawasan Perdesaan”

Problematika yang dijelaskan di atas menjadi latar belakang atau memberikan gambaran situasi aktual (existing condition) dimana tindakan pendampingan Kawasan Perdesaan 2016 dilakukan. Tidaklan mudah bagi pendamping untuk getting-in atau mulai memasuki suatu area wilayah dimana didalamnya ada banyak kawasan lain, jika tidak diawali dengan menyusun perancangan pendampingan atau biasa disebut strategi pendampingan merumuskan tujuan dan menjabarkan dalam langkah-langkah kerja sistematis dan terukur. Langkah-langkah taktis dari strategi pendampingan Kawasan Perdesaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Identifikasi:

i. Memastikan status Kawasan Perdesaan dampingan Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan, me-recheck dan me-review profiling Kawasan Perdesaan yang ada dalam dokumen Ditjen PKP-KemendesPDTT dengan keadaan lapangan melalui melihat kembali dokumen penetapan Perbup, satus tematik Kawasan Perdesaan (agropolitan, minapolitan, budaya, wisata, komoditas, produk, dan lain sebagainya.

53


28/07/2016 17:03:27


ii.

Memetakan Aktor Kawasan Perdesaan

Kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai para pelaku yang pada tahun lau terlibat dalam profiling Kawasan Perdesaaan, guna melihat lebih teliti dan memastikan relasi kepentingan dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam proses penetapan Kawasan Perdesaan. Pelaku meliputi Kepala Desa/perangkat dan masyarakat Desa/Tokoh tematik, Pelaku di kabupaten/kota yaitu sektor/dinas/SKPD yang terkait penetapan kawasan yaitu Bappeda dan instansi tematik terkait, pelaku usaha baik individu ataupun korporasi dan jaringan pasar terkait tematik Kawasan Perdesaan terkait, pelaku OMS-LSM, PT dan kelompok peduli lain yang pernah atau sedang terlibat dalam tematik Kawasan Perdesaan.;

iii. Mengumpulkan Data sekunder terkait Kawasan Perdesaan Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen seperti Perda RTRW, RDTRW, renstra kabupaten/kota, RPJM Daerah, APBD tahun lalu, berjalan, rencana tahun yang akan datang; Terkait dalam ruang lingkup kawasan perdesan, dilakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa atau pidak ketiga.

iv. Mengumpulkan Data Sekunder terkait perencanaan Desa Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, copy dan mempelajari Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, Aset Desa, Kerjasama Desa, RKP Desa dan APB Desa tahun lalu, berjalan dan rencana yang akan dating, terkait dengan kegiatan pembangunan di Desa yang kontributif dan berelasi dengan Kawasan Perdesaan;

v. Memfasilitasi Aktor Desa: Kegiatan ini dilakukan untuk mendampigni Kepala Desa/perangkat dan masyarakat Desa secara khusus adalah warga pelaku tematik Kawasan Perdesaan, untuk bersama-sama melakukan identifikasi kepentingan bersama atas common-pool resources Kawasan Perdesaan dan mempelajari peluang eksplorasi, eksploitasi, perlindungan daya dukung atau bentuk perlakukan lain, baik secara mandiri Desa dan atau kerjasama Desa. Kegiatan ini bertujuan juga untuk membuka ruang negosiasi dan meningkkatkan nilai tawar akses Kawasan Perdesaan;

54


28/07/2016 17:03:27


b) Pengorganisasian Desa (kolaborasi/kerjasama Desa dengan Desa, Pihak Pemerintah atau Pemerintah)

i. Musyawarah Desa: Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan warga Desa atas sumber daya bersama desa atau common-pool resources yang ditetapkan dalam Kawasan Perdesaan, benar-benar menjadi kepedulian untuk diperjuangkan bersama warga dan Perangkat Desa. Untuk itu seluruh warga difasilitasi untuk hadir dan berpendapat tentang pentingnya sumber daya dimaksud;

ii.

Musyawarah Antar Desa:

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan bersama warga antar Desa atas sumber daya bersama desa atau common-pool resources yang ditetapkan dalam Kawasan Perdesaan, benar-benar menjadi kepedulian untuk diperjuangkan bersama warga dan Perangkat Desa. Untuk itu seluruh warga difasilitasi untuk hadir dan berpendapat tentang pentingnya sumber daya dimaksud

iii. Membentuk Kerjasama Desa: Kegiatan ini dilakukan untuk mengorganisasikan kepentingan bersama antar Desa dalam wadah perjuangan yang lebih strategis, sistematis dan berjangka panjang dalam kerangka kontestasi di Kawasan Perdesaan. Kerjasama Desa juga dimungkinkan dilakukan dengan pihak pemerintah pusat-daerah, korporasi, OMS-LSM dan pihak ketiga lain;

iv.

Membentuk Usaha Bersama;

Kegiatan ini dilakukan untuk mengorganisasikan kepentingan bersama antar Desa yang memiliki nilai usaha dalam wadah perjuangan yang lebih strategis, sistematis dan berjangka panjang dalam kerangka kontestasi di Kawasan Perdesaan;

v.

Membentuk Aliansi Strategis dengan Pemerintah dan Pihak Ketiga;

Kegiatan ini dilakukan untuk memformulasikan dan memformalkan kesepakatan antar pihak pelaku kawasan dalam ikatan kepentingan bersama secara jujur dan adil serta

55


28/07/2016 17:03:27


saling menghormati kepentingan bersama dalam kerangka kontestasi di Kawasan Perdesaan.

c) Advokasi melalui Negosiasi Desa di Area Pendampingan untuk Perencanaan dan Penetapan Kawasan:

i. Mengakselarasi fungsi-fungsi koordinasi antar sektor/dinas; Kegiatan ini dilakukan mendampingi dan memfasilitasi bekerjanya fungsi-fungsi koordinasi antar sektor/dinas/SKPD di kabupaten/kota selaku otoritas pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan. Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pelembagaan fungsi koordinasi, serta meningkatkan efektifitas kerja sektor/ dinas/SKPD dalam kontribusi membangun Kawasan Perdesaan agar lebih peka dan peduli kepentingan masyarakat Desa;

ii. Kesepakatan pembentukan Kawasan Perdesaan: Kegiatan ini dilakukan untuk mengorganisasikan kepentingan bersama antar Desa dalam negosiasi proses penetapan dan pembentukan Kawasan Perdesaan, pembangunan dan pengembangnan Kawasan Perdesaan. Pendamping memfasilitasi agar desa-desa, mampu menyampaikan, berargumentasi dan mempertahankan kepentingan desa-desa di Kawasan Perdesaan;

iii.

Perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan:

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi usulan perencanaan desa dan atau kerjasama antar desa mendapatkan prioritas dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan. Pendampingan juga meliputi fasilitasi musyawarah atau forum-forum perencanaan pembangunan daerah, hearing dengan DPRD, pertemuan antar pelaku, juga dengan para pengusaha dan pihak ketiga lain yang melakukan progam dan kegiatan di Kawasan Perdesaan. Perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi sangat penting artinya bagi desa-desa, mengingat prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan harus sejalan dengan dan menempatkan prioritas kepentingan desa-desa, sebagai pelaku utama pembentuk Kawasan Perdesaan.

56


28/07/2016 17:03:27


d) Pendampingan Aktor Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

i.

Memahami sektor/dinas layanan daerah yang melakukan intervensi melalui program/kegiatan pendampingan:

Pendamping wajib mengetahui dan memahami sektor/dinas/SKPD di daerah kabupaten/ kota yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan (public service) sesuai dengan kewenangannya di wilayah Kawasan Perdesaan. Pemahaman tersebut meliputi basi regulasi aktifitas, detil rencana kegiatan pembangunan (RAB/DED), target atau tujuan serta dampak dari intervensi tersebut bagi Kawasan Perdesaan dan bagi Desadesa di dalamnya.

ii. Mengakselarasi sektor/dinas/SKPD dalam intervensi teknis di Kawasan Perdesaan: Pendamping memfasilitasi titik temu kepentingan pemerintah dan desa-desa dalam proses akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan intervensi sektor/dinas/SKPD yang dilakukan di Kawasan Perdesaan. Dengan percepatan tersebut diharapkan kemanfaatan desa dalam pengembangan Kawasan Perdesaan memicu pertumbuhan kesejahteraan Desa-desa.

iii.

Mendampingi para Aktor dalam kaji ulang Kawasan Perdesaan atau kesepakatan pembentukan Kawasan Perdesaan (penyusunan draft dan penetapan Kawasan Perdesaan):

Terhadap penetapan Kawasan Perdesaan yang senyatanya tidak membawa manfaat bagi Desa-desa, bahkan merugikan, maka pendampingan harus diorientasikan pada menegosiasikan ulang dan mengkaji kembali atau review atas penetapan Kawasan Perdesaan. Pendamping harus memiliki keterampilan untuk menemukan para pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama dalam forum yang legal dan representatif bagi pembicaraan ulang kepentingan bersama dan kesepakatan-kesepakatan baru dalam Kawasan Perdesaan.

57


28/07/2016 17:03:27


iv.

Tentang kewenangan Desa, kewenangan daerah dalam pembangunan:

Pembentukan Kawasan Perdesaan tidak dapat dipisahkan dari bertemunya kepentingan desa-desa dan kepentingan kabupatenkota. Untuk itu pendampingan harus berorientasi pada pencarian manfaat bersama dan pemnyelesaikan perselisihan para pihak secara damai.

v.

Analisa sumber-sumber dan kapasitas keuangan pembangunan Kawasan Perdesaan (APB Desa, APB Daerah, APBN dan sumber dana/daya lain):

Pembangunan Kawasan Perdesaan (terasuk pengembangan) tidak dapat dipisahkan dari bagaimana sumber-sumber dana di-generate oleh para pihak aktor Kawasan Perdesaan. Untuk itu pendampingan juga berkewajiban untuk mengedepankan analisis financial Kawasan Perdesaan. Sumber-sumber dana yang berasal dari para pihak harus menjadi penyangga utama pembangunan Kawasan Perdesaan. Kontribusi yang proporsional dan adil dari para pelaku Kawasan Perdesaan harus dapat diformulasikan, disepakati dan dilegalisasikan dalam dokumen pernecanaan yang akuntabel dan memihak kepentingan yang lebih besar yaitu kesejahteraan Desa-desa.

vi.

Mengembangkan berbagai skema kerja-sama:

Pengembangan Kawasan Perdesaan dipahami tidaklah mudah, mengingat sumbersumber daya dan dana dalam rangka akselerasi pembangunan prasyarat yang membentuk Kawasan Perdesaan, seperti penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan, jaringan, pasar, dan lain sebagainya bagi pembangunan Kawasan Perdesaan tidaklah mudah dan murah. Untuk itu kerjasama atau kemitraan antar desa, kerjasama dengan kabupaten, provinsi, swasta/korporasi, organisasi masyarakat sipil dan kerjasama lain, menjadi penting dan tak terhindarkan.

vii.

Memperkuat akses dan kapasitas Desa-desa:

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Produk Unggulan yang strategis dalam pembangunan Kawasan Perdesaan juga pemanfaatan teknologi yang sesuai, efisien dan efektif bagi Desa-desa adalah tidak mudah dilakukan. Kurangnya kapasitas dan akses menjadi kendala paling dominan di desa-desa. Perluasan akses dan peningkatan kapasitas menjadi kewajjiban kegiatan pendampingan Kawasan Perdesaan;

58


28/07/2016 17:03:27


viii. Mendekatkan aksesibilitas desa-desa terhadap pusat-pusat pelayanan pemerintah: Pendampingan Kawasan Perdesaan, diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan dan mendorong penyediaan layanan publik seperti betuk-bentuk pelayanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan, juga pelayanan bidang ekonomi (seperti pasar, pusat bibit, lembaga keuangan/pembiayaan) terjangaku oleh masyarakat desa-desa dalam Kawasan Perdesaan . Kenyataan tersebut akan mempermudah Kawasan Perdesaan berkembang.

ix.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat:

Disadari perlunya membentuk dan mengembangkan kelembagaan ekonomi bagi kesejahteraan desa-desa. Kelembagaan pembiayaan/keuangan Desa seperti BUMDesa/ BUMDesa bersama, model kepemilikan bersama (shareholding) dalam pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi alternatif baik karena sifatnya yang memihak kepentingan publik desa dan kerjasama desa, yang pada akhirnya akan memajukan usaha masyarakat warga desa;

Langkah-langkah taktis dari strategi pendampingan Kawasan Perdesaan, sebagaimana dijabarkan di atas tidak lah berjalan berturutan atau sekuensial, tetapi akan berlangsung sangat kondisional sesuai kondisi Kawasan Perdesaan dampingan. Untuk itu Pendamping wajib menyusun suatu kerangka kerja yang bersifat dinamis dalam arti pendamping harus siap dengan sikap multi-tasking karena bisa jadi kegiatan-kegiatan tertentu dapat saja berlangsung berbarengan/bersamaan. Sehingga menuntut cara kerja sama pendampingan yang tidak memimpin, tetapi meyakinkan para pihak yaitu para aktor di Kawasan Perdesaan yang bekerja dalam kapasitas dan kewenangan masing-masing tetapi dapat saling sinergis.

59


28/07/2016 17:03:27


V.4. Kapasitas Tematik Kawasan Perdesaan

Hal terpenting bagi pendamping dalam pendampingan Kawasan Perdesaan 2016 adalah bagaimana secara sederhana memberikan penjelasan tentang Kawasan Perdesaan kepada pelaku kawasan terutama masyarakat desa dimana KP mengambil tempat/kedudukan. Kawasan Perdesaan bukan-lah hal dan sesuatu yang baru ada serta hadir karena norma UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi Kawasan Perdesaan secara sosio-kultural sudah sekian lama ada, tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik alamiah desadesa, ataupun karena skenario pembangunan yang menghadirkan identifikasi tertentu di perdesaan. Kawasan Perdesaan dengan demikian hadir sebagai pendefinisian normatif UU dan konsep kerja sosial-budaya masyarakat yang melakukan kerjasama antar desa bagi kepentingan tertentu masyarakat. Dari sini-lah sebenarnya istilah tematik dalam Kawasan Perdesaan bermula. Berikut disajikan kembali beberapa peristilahan dalam Ketentuan Umum dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007: 1) Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 2) Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 3) Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 4) Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 5) Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 6) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

60


28/07/2016 17:03:27


pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 7) Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Secara umum jika kita menyebut Kawasan Perdesaan maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah:

1) Ruang yang meliputi sejumlah desa-desa sebagai ruang hidup dan penyelenggaraan kepentingan bersama; 2) Keberadaan atau tempat dimana masyarakat Desa-desa memiliki kesamaan kehendak untuk pemenuhan hajat hidup dan urusan tertentu yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam relasinya dengan negara, seperti layanan

sosial dasar pendidikan-kesehatan dan kebudayaan, layanan ekonomi seperti pasar; 3) Wilayah Desa-desa memperjuangkan kepentingan bersama karena faktor alamiah dan budaya yang didominasi oleh faktor mata pencaharian, seperti masyarakat petani sawah, sayur-sayuran, peternakan, perkebunan dan sebagainya di Desa-desa. Masyarakat secara bersama mengembangkan sistem tata guna air untuk sawah, kebun, kolam, mengembangkan pembenihan, akses pupuk atau pakan, fasilitas penanganan pasca panen, dan sebagainya; 4) Kedudukan dimana penyelenggaraan pemerintahan nasional dilaksanakan, seperti penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan sipil lain, kegiatan layanan teknis kantor-kantor dinas/sektoral dan seterusnya; 5) Tempat dimana sumber-sumber daya bersama (baik alam, manusia maupun buatan) atau common-pool resources berada, dieksploitasi dan diperebutkan para pihak (yaitu warga desa, pengusaha/korporasi, pemerintah/sektor/dinas), misalnya

61


28/07/2016 17:03:27


padang penggembalaan, sumber/mata air, daerah aliran, resapan dan kawasan pengikat air tanah, hutan, pesisiran, dananu, waduk, dan sebagainya. 6) Ruang atau area yang secara normatif dan legal formal UU Penataan Ruang ditetapkan dengan identifikasi utama pada aspek budidaya pertanian sebagai kegiatan utama masyarakat, dan didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pendamping Kawasan Perdesaan, dengan demikian dituntut memahami bahwa istilah Kawasan Perdesaan telah menjadi istilah teknis normatif legal formal berdasarkan penetapan institusi pemerintahan seperti dalam Perda RTRW, namun demikian Kawasan Perdesaan juga menjadi sebutan yang berkembang di masyarakat secara awam atau berbekal common-sense dan cara pandang sederhana. Kawasan tematik tertentu dalam Kawasan Perdesaan menjadi istilah yang digunakan dalam kerangka intervensi program pendampingan Kawasan Perdesaan 2016, megingat bahwa Kawasan Perdesaan sebagai definisi ruang bisa jadi terlalu luas dan terlalu umum sehingga diperlukan batasaan operasional bagi perencanaan dalam lingkup Kawasan Perdesaan. Batasan dimaksud lebih menitik beratkan pada tema aktifitas atau kegiatan utama, profil yang bersifat ikonik, atau khas diantara desa-desa dalam Kawasan Perdesaan. Tematik Kawasan Perdesaan dalam kegiatan profiling perencanaan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi oleh Ditjen PKP KemendesPDTT tahun 2016 disusun berdasarkan informasi dan kriteria tertentu. Pada prinsipnya menetapkan Kawasan Perdesaan berdasarkan aset, produk, komodits dan potensi unggulan yang ada dalam KP tersebut. Pada akhirnya didapati kategorisasi: 1) Kawasan Perdesaan agropolitan (Kawasan Perdesaan tanaman pangan, buah, palawijaya, perkebunan, peternakan), 2) Kawasan Perdesaan minapolitan, 3) Kawasan Perdesaan wisata-seni budaya, 4) Kawasan Perdesaan Jasa-Industri RT (Kawasan Perdesaan tenun, olahan makananminuman, perdagangan), 5) Kawasan Perdesaan sumber daya alam (Kawasan Perdesaan pertambangan). Jika dokumen penetapan ruang wilayah dalam dokumen RTRW bersifat mentetapkan secara tertutup dalam arti melindungi peruntukan suatu ruang wilayah tertentu bagi suatu nomenklatur tertentu (yang direncanakan atau ditetapkan untuk suatu kegunaan atau peruntukan) dan bersifat tetap dan tidak berubah pada kurun waktu tak terbatas (sampai ada perubahan regulasi), maka bisa jadi di lapangan perdesaan atau kondisi senyatanya tidaklah demikian. Dinamika perdesaan berjalan cepat dan seringkali dengan mudah terjadi dan dilihat. Perubahan peruntukan ruang hidup masyarakat di

62


28/07/2016 17:03:27


dalam kawasan bergerak lebih cepat dari pada dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Apabila terjadi konflik atau perbedaan kepentingan, antar pihak pemerintah dan masyarakat sebagai akibat dari penetapan ruang wilayah bagi peruntukan atau fungsi kawasan tertentu yang berlawanan kepentingan, maka pendamping Kawasan Perdesaan perlu berinisiatif mendorong kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah guna menemukan penyelesaian terbaik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan prinsip partisipasi. Data dan informasi yang valid tentang dokumen regulasi dan policy pemerintah kabupaten/kota harus dapat dikumpulkan dan dipelajari oleh pendaming Kawasan Perdesaan dan selanjutnya pendamping KP memastikan kondisi yang senyatanya di lapangan. Pendamping Kawasan Perdesaan menfasilitasi proses resolusi konflik secara damai antara para pihak berkepentingan. Upaya resolusi melibatkan melibatkan aparat penegakan hokum, denga tetap mengedepankan prinsip keadilan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kasus-kasu penambangan rakyat yang dituding sebagai penambangan liar, kasus sengketa mata air untuk industri air mineral, kasus lahan gambut, sengketa hutan konservasi-hutan rakyat, dan banyak kasus lain yang dapat dijadikan contoh betapa perlindungan kepentingan masyarakat masih menjadi perjuangan yang terus menerus dikedepankan. Dengan demikian, kapasitas tematik Kawasan Perdesaan menjadi hal yang perlu diuraikan dan dipahami oleh Pendamping dalam melaksanakan pendampingan Kawasan Perdesaan. Kapasitas adalah jumlah maksimum seharusnya dapat dicapai bagi pemenuhan suatu tingkat kondisi atau produksi yang sempurna oleh Kawasan Perdesaan. Kapasitas berhubungan dengan kualitas input yang membentuk atau berproses dalam Kawasan Perdesaan. Artinya membangun dan mengembangkan Kawasab Perdesaan dalam skala kapasitas optimalnya berkaitan erat dengan bagaimana pendamping dapat menggerakkan sumber daya, meningkatkan kualitas aspek input yang mempengaruhi keseluruhan proses produksi Kawasan Perdesaan. Pendamping memang tidak harus menguasai atau termpil dalam bidang pertanian, tanaman pangan, peternakan, pertambangan, dan lain tematik Kawasan Perdesaan. Tetapi pendamping harus dapat menganalisa kebutuhan input – proses – output suatu Kawasan Perdesaan dan melakukan failitasi connecting Kawasan Perdesaan dengan para pihak penyedia atau provider bagi peningkatan kualitas agar kapasitas maksimal bisa dicapai.

63


28/07/2016 17:03:27


V.5. Mendampingi Pembangunan Kawasan Perdesaan secara Berkelanjutan

Pembangunan (termasuk didalamnya pengembangan) Kawasan Perdesaan dalam perspektif UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan wujud dari kehidupan berdesa dan bekerjasama desa, sebagai bentuk dari pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus desa berdasar hak atas asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Tanggung jawab pembangunan Kawasan Perdesaan (tematik) berada di pundak desadesa yang bekerjasama. Upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan desa-desa dalam Kawasan Perdesaan merupakan salah satu bentuk dari peningkatan kapasitas Kawasan Perdesaan. Perlu dipahami bahwa perjuangan merebut dan memenangkan kontestasi di Kawasan Perdesaan berarti langkah percepatan pencapaian kesejahteraan desa-desa mengalami akselerasi atau percepatan. Sebagai contoh: dengan meletakkan pengendalian dan pengelolaan tata guna air dari “sumber mata air” dan “Daerah Aliran Sungai/DAS” oleh perhimpunan pemakai air di Kawasan Perdesaan, maka distribusi dan produktifitas hasil panen bisa dikendalikan, konflik bisa diredam, dan upaya menjamin pelestarian daya dukung DAS bagi keperluan pertanian dan domestik bisa terjamin. Sebaliknya jika terjadi sumber mata air dikuasai korporasi, DAS tidak terkelola dan peruntukan air untuk industri, maka biaya pengeluaran masyarakat petani akan meningkat, beban pengeluaran dan produktifitas tergantung kemampuan petani mengeluarkan biaya produksi, yang pada akhirnya pendapatan berkurang bahkan merugi. Kemungkinan konflik terbuka antara industri dan petani menyeruak. Dan bisa jadi petani pada akhirnya harus mennggalkan lahan garapan karena beban biaya produksi terlalu tinggi. Konversi lahan terjadi sebagai dampak lanjutan karena petani meninggalkan pertanian dan seterusnya, krisis ketenagakerjaan di kota bisa terjadi. Penjelasan dengan contoh di atas memberikan perhatian kepada kita, bahwa fasilitasi melalui pendampingan harus mempertimbangkan analisa daya dukung sumbersumber daya manusia dan lingkungan hidup perdesaan, oleh para pihak pemain di Kawasan Perdesaan. Summber daya bersama atau common-pool resources memang mau-tidak-mau harus diperthitungkan pengelolaannya secara adil dan seluruh pihak berkepentingan menjaga kelestarian daya dukungnya. Desa-desa menjadi pihak yang paling banyak menerima beban tanggung jawab, dan oleh karena itu desa-desa harus memperoleh porsi insentif terbesar dari tata kelola. Sedangkan selama ini tidaklah demikian. Pemerintah dan Koorporasi selalu berada pada pihak yang paling diuntungkan dalam prosesi Kawasan Perdesaan. Apa yang harus dilakukan? Pendampingan adalah fasilitasi advokasi kepentingan desa-desa. Mungkinkah hal ini dilakukan?

64


28/07/2016 17:03:27


VI TUGAS POKOK PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN 65


28/07/2016 17:03:28


66


28/07/2016 17:03:29


LAMPIRAN – PRIORITAS TUGAS PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN PERIODE 2016 67


28/07/2016 17:03:30


68


28/07/2016 17:03:31


69


28/07/2016 17:03:31


70


28/07/2016 17:03:32


71


28/07/2016 17:03:33


72


28/07/2016 17:03:33

PENDAMPING KAWASAN PERDESAAN

Recommend Documents