LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA DUMAI

LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA DUMAI


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, pembuatan laporan Tahunan Pengadilan Agama Dumai tahun 2015 telah dapat diselesaikan, laporan ini dibuat berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.5251/SEK/KU.01./XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. Sejak lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah titik awal bagi Peradilan Agama mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan yang sebenarnya, Undang-undang ini telah membawa perubahan yang besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No.3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan lahirnya Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tersebut diatas, semakin memantapkan eksistensi lembaga Peradilan ini, terutama dengan diberikannya kewenangan menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah. Kedua Undangundang tersebut telah menjadikan Peradilan Agama sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman yang mandiri (Court of Law), sejajar dengan lingkungan Peradilan lainnya dan juga Indepedensi dari campur tangan ekstra yudisial (eksekutif). Sebagai lembaga Peradilan yang mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu : Pertama tertib Administrasi, baik umum ataupun Administrasi teknis yudisial, Kedua penerapan Hukum Acara yang benar dalam konsep penanganan perkara, dan Ketiga dapat melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Peradilan tersebut. Dalam era keterbukaan Informasi, setelah Peradilan Agama ini mendapat kedudukan sebagai Lembaga Peradilan yang sebenarnya, maka selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu adanya prinsip keterbukaan (Transparant). Keterbukaan ini adalah merupakan kunci lahirnya Akuntanbilitas (Pertanggung jawaban). Dari dasar pemikiran tersebut maka Laporan Tahunan ini dibuat walaupun mungkin dalam penyajian laporan banyak dijumpai kelemahan dan kekurangan, namun demikian hasilnya adalah merupakan usaha yang maksimal dari segenap


jajaran Pengadilan Agama semoga dapat gambaran tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan dilakukan dilingkungan Peradilan Agama Dumai. Tujuan dari Laporan ini selain merupakan gambaran sebagaimana tersebut diatas, juga merupakan Evaluasi terhadap Realisasi terhadap pelaksanaan program kerja tahunan sebelumnya. Dengan evaluasi ini dapat tergambar faktor-faktor pendukung pencapaian program atau kendal-kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian program serta solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas. Atas segala kelemahan dan kekurangan baik dari segi tehnis penulisan maupun dari segi isi laporan ini diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, semoga dimasa-masa yang akan datang penyusunan laporan ini akan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Demikian laporan ini kami buat semoga bermanfaat adanya.

Dumai, 31 Desember 2015 Ketua,

Drs. H. SASMIRUDDIN, MH NIP. 19621010.199203.1.008


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ................................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................................... B. Visi dan Misi ................................................................................................. C. Rencana strategis ...........................................................................................

1 2 3

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) .......................................................

5

A. Penyusunan Standar Operational procedures ( SOP ).................................... B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ......................................................... ...............................................................

8

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................

10

A. Sumber Daya Manusia ................................................................................... 1. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial ................................................... 2. Sumber Daya Manusia Non Teknik Yudisial ........................................... 3. Mutasi ....................................................................................................... 4. Promosi ..................................................................................................... 5. Pensiun ..................................................................................................... B. Keadaan Perkara ............................................................................................ C. Pengelolaan Sarana dan Sarana ...................................................................... D. Pengelolaan Keuangan ................................................................................... 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya ......................................................................................................23 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ................... ................................................................................................ 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .......................................... ......................................................................... E. Dukungan Teknologi Informasi ..................................................................... F. Regulasi Tahun 2015 ...................................................................... ...............

10 10 10 12 12 12 16 20 23

I

BAB II

BAB III

BAB

VI

23 24 27 29

PENGAWASAN A. Internal ........................................................................................................... B. Evaluasi .........................................................................................................

BAB V .

9

34 44

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan .....................................................................................................

47

B. Rekomendasi .....................................................................................................

47


BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Instansi dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun Anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas Fungsional, tugas-tugas Struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya itu harus terangkum dalam laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan

pijakan dalam

menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Sebagaiman telah diamanatkan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) tentang sifat dan karekter kekuasaan Kehakimam dengan menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan “ demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Untuk mewujudkan amanat konsitusi diatas, Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, merasa bertanggung jawab sekaligus tertantang guna mewujudkan terselenggaranya manejemen Peradilan sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel, tidak saja di lingkungan Mahkamah Agung tetapi juga 4 (empat) lingkungan

Peradilan

dibawahnya sebagai konsekuensi kebijakan “ satu atap “. Pengadilan Agama Dumai didirikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.95 tahun 1982 dan beroperasi melaksanakan kegiatannya secara resmi baru dimulai pada tanggal 1 April 1984. Pada awal pendiriannya berlokasi di Jalan Lepin No.2 Kota Dumai, Sejak tanggal 18 Agustus 2007 Pengadilan Agama Dumai telah menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan Putri Tujuh Kota Dumai. Kendatipun volume dan tata rungannya masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi criteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama


Dumai tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan. Pengadilan Agama Dumai berada di Kota Dumai yang memiliki 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kota Dumai dan 4 (empat) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis, namun merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1), maka pada bulan Februari Tahun 2015 yang lalu 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Rupat Selatan dan Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir harus dikembalikan kepada kompetensi absolute Pengadilan Agama Bengkalis, sehingga praktis wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai meliputi 7 (tujuh) Kecamatan. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Dumai tahun 1984 telah terjadi penggantian Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Agama Dumai yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Nama-nama Pimpinan Pengadilan Agama Dumai dari mulai berdiri sampai sekarang. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nama Kamilun Anwar Drs. Bukhari Ras Drs. Abdurrahman Har,SH Drs. Kasmansur Drs. A. Bahri Adnan Drs. H. Lumban Hutabarat, SH.MH Dra. Hj. Husni Rasyid .SH.MH Drs. H. Endang Tamami .MH Dra.Hj.Husni Rasyid,SH.MH Drs. H. Sasmirudin, MH

Jabatan Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Ketua Wakil Ketua Ketua Ketua Ketua

Masa Jabatan 1983 s/d 1987 1987 s/d 1990 1990 s/d 1994 1994 s/d 1998 1998 s/d 2003 2003 s/d 2006 2006 s/d 2007 2007 s/d 2011 2011s/d 2015 2015 s/d saat ini

B. VISI DAN MISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Dumai Visi Pengadilan Agama Dumai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Adapun visi dari Pengadilan Agama Dumai adalah :


“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA DUMAI YANG YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama dumai menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu : a.

Menjaga kemandirian badan peradilan

b.

Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Dumai.

c.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

d.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan aparatur Peradilan Agama Dumai yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.

e.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

f.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Dumai Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efiesiensi Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Dumai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP ) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019 Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Dumai adalah : a.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

b.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan


c.

Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Dumai dapat memenuhi butir 1

dan 2 diatas. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Dumai sebagai berikut : a.

Meningkatnya penyelesaian perkara .

b.

Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

c.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

d.

Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

e.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

f.

Meningkatnya kualitas pengawasan.


B A B II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Struktur organisasi Pengadilan Agama Dumai terdiri dari pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai dan Tenaga Honorer, seluruhnya berjumlah 25 orang Pegawai dan

9 tenaga

honorer dengan rincian sebagai berikut : 1.

Ketua

2.

Wakil Ketua

3.

Hakim sebanyak 4 orang

4.

Panitera

5.

Sekretaris

6.

Panitera Muda Hukum

7.

Panitera Muda Gugatan

8.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

9.

Kasubbag Umum dan Keuangan

10.

Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan

11.

Panitera Pengganti 4 orang

12.

Jurusita 1 orang

13.

Jurusita Pengganti 5 orang.

14.

Staf 2 orang

15.

Tenaga Honorer 10 orang Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan

Agama

yang

terdiri

dari

Ketua,

Wakil

Ketua,

Hakim,

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Namun struktur organisaasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang


terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Penggantiyang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain: Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin Pengadilan Agama Dumai yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan yang baik dengan mengelola (managerial skill), membuat rencana kerja (programming), mengatur pelaksanaan (organizing), melaksanakan rencana kerja (executing), dan mengawasi pelaksanaan tugas (controlling), serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama Dumai. Wakil Ketua Pengadilan Agama; Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai. Hakim; Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua. Panitera; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.


Sekretaris; Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam melaksanakan

pemberian

dukungan

di

bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat,

perpustakaan,

serta pengelolaan keuangan dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian,

penataan

organisasi

dan tata laksana dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Panitera Muda Gugatan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam

pelaksanaan

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/bertanggungjawab kepada Panitera. Panitera Muda Permohonan; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam

pelaksanaan

bertanggungjawab kepada Panitera.

mengevaluasi

dan

membuat

laporan/


Panitera Muda Hukum; Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera. Panitera Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera. Jurusita Dan Jurusita Pengganti; Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera A. Penuyusunan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pencari keadilan dan untuk menjalankan dan melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan Visi Direktoat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Dumai, maka Pengadilan Agama Dumai menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun 2015. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dalam pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta pelayanan pelaksanaan tugas supporting unit. SOP ini menunjukkan pengadilan memiliki kemauan memperbaiki langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta memperbaharuinya sesuai dengan tuntutan peraturan perundangundangan. SOP salah satu modal penting bagi pengadilan dalam mengendali untuk kan seluruh keputusan dan pelaksanaan tugas yang sistematis, efisien dan efektif. Untuk SOP bidang Kepaniteraan berpedoman kepada SK MARI Nomor : KMA / 001 / SK/1991 Tgl sebagaimana terlampir).

24-01-1991

tentang

Pola

Bindalmin (SOP


B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk memperbaiki sistem penilaian DP3 pegawai , pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Pemberlakuan ini seharusnya pada 30 November 2011. Namun, pelaksanaannya baru akan mulai pada 1 Januari 2014. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur. Unsur pertama yaitu sasaran kerja yang berasal dari kontrak kinerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60%, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40%. Dengan selesainya SKP yang disusun oleh setiap pegawai Pengadilan Agama Dumai diharapkan mampu menjadi media transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan

kapabilitas

Pengadilan Agama Dumai.

sumber

daya

aparatur

di

Lingkungan


B A B III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Agama Dumai telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Agama Dumai maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan. Dilingkungan Internal Pengadilan Agama Dumai, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Ketua atau Pejabat lainnya dalam Rapat Umum/ Bulanan .

Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para

Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti atau Jurusita Pengganti. Selain itu Pengadilan Agama Dumai juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut : 1. Pelatihan

Bimbingan

Teknis

Kompetensi

calon

Panitera

Pengganti

Mahkamah Syar’iyyah / Pengadilan Agama yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan pada tanggal 10 s/d 13 Maret 2015 dengan mengutus 1 orang calon panitera Pengganti a.n Dian trisnavita Hasibuan, S.H 2. Pelatihan Bimbingan teknis Keperkaraan yang diselenggarakan di Hotel Alfa Pekanbaru pada tanggal 12 s.d 14 agustus 2015 dengan mengutus 4 orang pegawai sebagai perwakilan PA. Dumai untuk hal keperkaraan. 2. Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagamana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnis yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Dumai telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :


NO

JENIS PELATIHAN/KEGITAN

JUMLAH PESERTA

1

Rapat Koordinasi

2 orang

PTA PekanBaru

26 Januari 2015

2

Acara Rapat Koordinasi

1 orang

PTA Pekanbaru

3

Pertemuan komisi III DPR RI dengan ketua PTA Pekanbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer beserta jajarannya. Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Syari’ah tahun 2015 Workshop Aplikasi SIMAN dan Persiapan Rekonsiliasi semester I T.A 2015 Kegiatan Pembinaan calon Panitera Pengganti Rapat Koordinasi Tahun 2015

1 orang

Aula PTA. Pekanbaru

23 s/d 24 Februari 2015 17 s/d 18 Maret 2015

2 orang

Aula PTA. Pekanbaru

3 orang

Aula PTA. Pekanbaru.

1 orang

Aula PTA. Pekanbaru

11 Agustus 2015.

2 orang

Aula PTA. Pekanbaru

11 s/d 12 Agustus 2015 6 s.d 8 September 2015

4 5

6 7 8

Monitoring dan evaluasi data 2 orang kepegawaian

TEMPAT

KET

Aula PT. Pekanbaru

17 s/d 19 Mei 2015 29 s/d 30 Juni 2015

Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas pada Pengadilan Agama Dumai pada tahun 2015 melaksanakan rekruitmen tenaga honorer 1 (satu) orang An. Abdurrazak untuk menambah tenaga honorer yang sudah ada sebanyak 9 (Sembilan) orang. DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA HONORER PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2015 NO

NAMA

TENAGA HONORER

1 1.

2

3

KHAIRUL AMRI

SOPIR

2.

M. TAUFIK

SATPAM

3.

SANTOSO

SATPAM

4.

FAUZI

PRAMUBAKTI

5.

HARIANTO

PRAMUBAKTI

6.

SUKRIADI

PRAMUBAKTI

7.

RINI ANDRIANI

PRAMUBAKTI


8.

RIZKI HENDRI LUBIS

PRAMUBAKTI

9.

NOVIA ADENITA SILABAN

PRAMUBAKTI

10.

ABDURRAZAK

PRAMUBAKTI

-

Mutasi Dalam tahun 2015 Pengadilan Agama Dumai telah di mutasi dan menerima

mutasi 7 (tujuh) orang Pegawai beserta Hakim yaitu: No 1.

2. 3.

Nama/NIP Drs. Iskandar, MH. 19661231.199403.1.058

Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Dumai Khairunnas, S.Ag, M.H Hakim Madya 19690109.199703.1.002 Pratama PA Dumai Massahudin, S.HI Hakim Pratama Muda 19810916.200904.1.008 PA. Dumai kelas II Drs. Sasmiruddin, M.H

4. 5.

Ketua PA. Tarempa

Jabatan Baru Ketua/PA.Tarempa

Ket 18 Agustus 2015

Wakil Ketua PA. 18 Agustus 2015 Tembilahan Hakim Pratama 20 Agustus 2015 Muda PA. Kangean kelas II Ketua PA. Dumai 18 Agustus 2015

19621010.199203.1.008

Dra. Erina 19641111.199403.2.002

6.

Jabatan Lama

Sudarman, S.Ag 19771115.200805.1.001

7.

T. Mufardisshadri, S.HI 19820425.200704.1.001

8.

Ledys Djafar, S.E 19830605.200801.2.010 -

Hakim Madya Muda PA. Bangkinang Hakim Pratama Muda PA Natuna Hakim Pratama Madya PA Dabo Singkep Pegawai PA. Dumai

Hakim Madya/Wakil 18 Agustus 2015 Ketua PA Dumai Hakim Pratama 20 Agustus 2015 Muda PA Dumai Hakim Pratama 20 Agustus 2015 Madya PA. Dumai Pegawai PA. Batam

28 Oktober 2015

Promosi Pengisian Jabatan Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Dumai telah mengusulkan promosi

dan pengisian jabatan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan surat Ketua Pengadilan agama Nomor : W4-A12/771/KP.00.1/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015. -

Pensiun Pada Tahun 2015 ada 1 ( satu ) orang pegawai Pengadilan Agama Dumai

yang menjalani masa pensiun atas nama Nursima, S.HI mulai tanggal 01 September 2015.


-

Kenaikan Gaji Berkala Untuk tahun 2015 telah diterbitkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk 11

(Sebelas) orang Pegawai yaitu :

-

1. Indra Gunawan, M.Ag

Gol III/b TMT 01-01-2015

2. Elizarti. S.HI


3. Dian Trisnavita Hasiabuan, S.H


4. Nurmala


5. Khairunnas, S.Ag, M.H

Gol IV/a TMT 01-04-2015

6. Massahudin, S.HI, M.H


7. Asep Nurdiansyah, S.H


8. M.Yanis, S.Ag

Gol III/d TMT 01-12-2015

9. Jefi Efrianti, S.HI, M.H


10. Anita Yusraida, S.Kom

Gol III/a TMT 01-12-2015

11. Multazam, S.HI


Disiplin Pegawai Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai telah diadakan pengarahan

melalui rapat berkala, dan mengacu/berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dan pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Peradilan Agama, dengan dibentuknya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Dumai tentang penunjukan Tim Pengawasan Absensi pada Kantor Pengadilan Agama Dumai. Dengan penertiban jam masuk dan jam pulang pada pengisian Absen. -

Kesejahteraan Pegawai Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai telah dilaksanakan beberapa

kegiatan sebagai berikut : a. Cuti Dalam Tahun 2015 telah diberikan cuti untuk 20 Pegawai :

(Dua puluh) orang


NO

NAMA PEGAWAI

JENIS CUTI

JANGKA

TANGGAL

WAKTU 1

2.

Nurmala

Anita Yusraida, S.Kom

- Tahunan 2014

5 Hari

28 s/d 30 Januari 2015

-Tahunan 2014

3 Hari

18 s/d 20 Mei 2015

-Sakit

2 Hari

10 s/d11 Nopember 2015

-Tahunan 2014

5 Hari

11 s/d 17 Februari 2015

- Cuti Bersalin

3 Bulan

17 Juni s/d 14 Sept 2015

3

Khairunnas, S.Ag, M.H

-Tahunan 2015

5 Hari

16 s/d 18 Februari 2015

4

Drs.H. Zakaria.W

-Tahunan 2015

3 Hari

9 s/d 13 April 2015

5

Nursima. S.HI

-Tahunan 2014 dan 7 Hari

13 s/d 21 April 2015

2015

6

7

8.

M.Yanis, S.Ag

Massahudin, S.HI,M.H

Drs.Iskandar, M.H

-Tahunan 2015

5 Hari

7 s/d 11 Mei 2015

-Tahunan 2015

3 Hari

14 s/d 16 April 2015

-Tahunan 2015

3 Hari

15 s/d 19 Oktober 2015

-Sakit

2 Hari

3 s/d 4 Agustus 2015

-Tahunan 2015

5 Hari

20 s/d 22 April 2015

-Alasan Penting

10 Hari

19 s/d 28 Mei 2015

-Tahunan 2015

5 Hari

20 s/d 24 April 2015

-Sakit

3 Hari


9.

Dian Trisnavita.H. S.H

-Tahunan 2013

3 Hari

18 s/d 20 Mei 2015

10

Jefi Efrianti,S.HI, M.H

-Cuti Bersalin

3 Bulan

12 Jan s/d 12 April 2015

-Tahunan 2015

3 Hari

28 Mei s/d 1 Juni 2015

-Tahunan 2015

5 Hari

28 Sept s/d 2 Okt 2015

11.

Drs.Bulgani


17 s/d 24 Juni 2015

2015 12.

Zainuddin Korompot,S.H

-Tahunan 2015

3 Hari

3 s/d 09 Juni 2015

-Tahunan 2014

3 Hari

24 s/d 28 Juli 2015

13.

Indra Gunawan, M.Ag

-Tahunan 2015

3 Hari

22 s/d 24 Juni 2015

14.

Drs. Erman

-Tahunan 2015

6 Hari

23 s/d 30 Juli 2015

15.

Multazam, S.HI

-Tahunan 2013

5 Hari

23 s/d 29 Juli 2015

-Tahunan 2014

4 Hari

19 s/d 24 November


-Tahunan 2014

2 Hari

2015 23 s/d 24 Maret 2015

16.

Dra. Rohaya

-Tahunan 2013

5 Hari


03 s/d Agustus 2015 1 s/d 4 September 2015

2014 17.

Murzani, S.Ag

-Tahunan 2014

3 Hari

24 s/d 28 Juli 2015

18.

Majdy Hafizhuddin, S.Sy

-Alasan Penting

3 Hari


-Tahunan 2015

4 Hari


-Sakit

2 Hari

26 s/d 27 November

19.

Elizarti, S.HI

2015 20.

Indriati Wahyusari

-Tahunan

2 Hari

19 s/d 20 November 2015

b. Kartu Askes / Kartu Pegawai Elektronik Untuk pengurusan Kartu Askes yang telah diterbitkan oleh PT. ASKES Dumai untuk tahun ini tidak ada pegawai yang mengurus karena kartu askes yang lama telah otomotis berubah menjadi BPJS. Sedangkan yang belum memiliki Kartu Pegawai Elektronik ada 4 orang dari sebanyak 25 orang PNS. c. Kartu Suami/Kartu Istri Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Dumai telah memiliki Karis/karsu dan saat ini ada 2 orang yang sedang dalam pengurusan Karis/karsu yaitu T.Mufardisshadri, S.HI dan Dra Asmawaty. d. Dharma Yukti Karini Kegiatan Dharma Yukti Karini pada Pengadilan Agama Dumai telah berjalan setiap bulan dengan kegiatan arisan, Ceramah Agama, dan kursus kecantikan serta kegiatan lain baik diluar Dharma Yukti Karini Pengadilan Agama Dumai. e. Koperasi Pengadilan Agama Dumai telah memiliki koperasi yang masih bersipat simpan pinjam untuk anggota koperasi , yang anggotanya terdiri dari seluruh pegawai Pengadilan Agama Dumai.


B. KEADAAN PERKARA 1.

Rekapitulasi Perkara

Keadaan perkara tahun 2015 terdiri dari : a. Sisa perkara tahun 2014

=

123

Perkara

b. Terima perkara tahun 2015

=

549

Perkara

c. Diputus

=

568

Perkara

d. Perkara Gugatan

=

502

Perkara

e. Perkara Permohonan

=

47

Perkara

Dari perkara yang diterima tahun 2015 dan ditambah dengan sisa perkara diterima tahun 2014 sebanyak 672 perkara. jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 568 perkara. dan sisa 104 perkara. dengan rincian sebagai berikut : a. Perkara yang dikabulkan

=

483

Perkara

b. Perkara yang digugurkan

=

24

Perkara

c. Cabut

=

40

Perkara

d. Perkara yang ditolak

=

4

Perkara

= =

14 3

Perkara Perkara

=

568

Perkara

e. Perkara yang dicoret dari Register f. Perkara yang tidak diterima Jumlah

Adapun jenis perkara yang diterima tahun 2015 terdiri dari : 1.

Izin Poligami

=

2

Perkara

2.

Cerai Talak

=

128

Perkara

3.

Cerai Gugat

=

363

Perkara

4.

Harta Bersama

=

2

Perkara

5.

Isbat Nikah/Pengesahan Nikah

=

18

Perkara

6.

Malwaris

=

7

Perkara

7.

Penetapan Wali

=

4

Perkara

8.

Dispensasi Nikah

=

16

Perkara

9.

Izin Kawin

=

0

Perkara

10. Penguasaan Anak

=

1

Perkara

11. Perwalian

=

5

Perkara


12. Pengesahan Anak

=

1

Perkara

13. Pembatalan Perkawinan

=

2

Perkara

14. Asal usul Anak

=

0

Perkara

15. Wali Adhal

=

4

Perkara

16. Nafkah Anak Oleh Ibu

=

0

Perkara

17. Lain-lain

=

1

Perkara

Sedangkan perkara yang berkaitan dengan PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 sebanyak 13 ( tiga belas ) perkara terdiri dari : 1. PNS

:

7

Perkara

2. PNS Guru

:

5

Perkara

3. PNS Perawat

:

0

Perkara

4. PNS Polisi

:

0

Perkara

5. PNS Dishub

:

1

Perkara

Penyelesaian perkara yang masuk/diterima di Pengadilan Agama Dumai tersebut dilakukan dalam persidangan di tempat kedudukan Pengadilan Agama Dumai dengan pelaksanaan sidang setiap hari senin sampai dengan hari Kamis. 2.

Perkara Yang Banding

Sejak 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Dumai mengajukan perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebanyak 5 (lima) perkara yaitu : 

Nomor :

247/Pdt.G/2014



Nomor :

622/Pdt.G/2014



Nomor :

209/Pdt.G/2015



Nomor :

225/Pdt.G/2015



Nomor :

136/Pdt.G/2015

3.

Perkara Yang Kasasi

Sedangkan yang Kasasi tahun 2014 ada 2. ( dua.) Perkara yaitu : 

Nomor :

332/Pdt.G/2013



Nomor :

247/Pdt.G/2014


4.

Perkara Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali selama tahun 2015 terdapat 1 (satu) perkara yaitu perkara Nomor: 574/Pdt.G/2013. Perkara Eksekusi tahun 2015 ada 6 (enam) perkara yaitu : 1.

Nomor : 354/Pdt.G/2010

2.


3.


4.


5.

Nomor : 308/Pdt.G/2013 5.

Akta Cerai

Pengadilan Agama Dumai selama tahun 2015 telah menerbitkan Akta Cerai atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Dumai sebanyak 517 ( Lima ratus tujuh belas ribu ) lembar dengan perincian : SERI D

:

47 Lembar

11484

s/d

11531

bulan januari

SERI D

:

44 Lembar

11532

s/d

11575

bulan februari

SERI D

:

47 Lembar

11576

s/d

11622

bulan Maret

SERI D

:

41 Lembar

11623

s/d

11664

bulan April

SERI D

:

54 Lembar

11665

s/d

11719

bulan Mei

SERI D

:

22 Lembar

11720

s/d

11741

bulan Juni

SERI D

:

42 Lembar

11742

s/d

11784

bulan Juli

SERI D

:

37 Lembar

11785

s/d

11821

bulan Agustus

SERI D

:

34 Lembar

11822

s/d

11855

bulan September

SERI D

:

14 Lembar

11856

s/d

11872

bulan Oktober

SERI D

:

30 Lembar

11873

s/d

11902

bulan November

40 Lembar

11903

s/d

11942

bulan Desember

SERI D

:

Jumlah

:

452 Lembar

Yang rusak

:

9

6.

Lembar

Pelaksanaan Mediasi

Untuk tahun 2015 jumlah perkara yang dimediasi adalah 79 perkara, tidak ada perkara yang berhasil dimediasi.


7.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Untuk perkara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilingkungan Pengadilan Agama Dumai diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan sebanyak 192 jam layanan dengan jumlah perkara sebanyak 184 perkara sudah terlaksana dengan baik sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA. 8.

Perkara Prodeo Dan Pelaksanaan Sidang Keliling :

Untuk perkara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai telah direalisasikan penyelenggaraan sidang prodeo sebanyak 30 perkara dalam artian output dan outcome dapat dicapai dengan baik. Namun untuk perkara Sidang Keliling untuk tahun 2015 tidak ada kegiatan sehingga penyerapan anggaran pada kegiatan dimaksud adalah sebesar 0 %, hal ini disebabkan oleh persoalan kompetensi absolute antara Pengadilan Agama Dumai dengan Pengadilan Agama Bengkalis. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan sidang keliling dilaksanakan di beberapa Kecamatan dalam wilayah teritori Kabupaten Bengkalis, namun sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 4 ayat (1) “pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian” maka, berdasarkan Undang-Undag tersebut diatas maka, pada tahun 2015 lima wilayah kecamatan tersebut akan menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan perkara baik di Pengadilan Agama Dumai maupun di Pengadilan Agama Bengkalis.


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Pengadilan Agama Dumai untuk tahun 2015 mendapatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana gedung berupa pengadaan peralatan dan mesin yaitu perangkat Pengolah data dan Teknologi Informasi berupa pengadaan server sebesar Rp. 40.000.000,b. Pemeliharaan Pengadilan Agama Dumai untuk tahun 2015 mendapatkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp.14.300.000,-

untuk

pemeliharaan AC, laptop/PC, printer dan pemeliharan sarana gedung lainnya. Perawatan/pemeliharaan kendraaan Roda 4 sebanyak 2 unit sebesar Rp. 20.000.000,- dan perawatan/pemeliharaan kendaraan Roda 2 sebanyak 5 unit sebesar Rp. 5.000.000,-. c. Penghapusan Pengadilan Agama Dumai

untuk tahun 2015 mengajukan permohonan

penghapusan Barang Milik selain tanah dan/atau bangunan berupa Peralatan Kantor ( meubelair) ke Badan Urusan Administrasi MA RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan telah menerima persetujuan

penghapusan dari

Badan Urusan Administrasi MA RI Nomor : 278/Bua/PL.07/12/2015 tanggal 17 Desember 2015. Pengadilan Agama Dumai juga Mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan dinas roda dua ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Dumai. 2. Sarana dan prasarana Gedung a. Pengadaan Pengadilan Agama Dumai pada tahun anggaran 2015 tidak ada pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas Gedung . b. Pemeliharaan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Dumai mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan

yaitu

perawatan/pemeliharaan

sarana

gedung

sebesar


Rp.45.000.000,-Anggaran tersebut di gunakan untuk pemeliharaan gedung kantor beserta halaman kantor, juga digunakan untuk pemeliharaan gedung Rumah Negara beserta halamannya. 3. Tanah Pengadilan Agama Dumai menguasai Barang Milik Negara berupa tanah sejumlah 3 bidang tanah dengan perincian sebagai berikut : -

Tanah bangunan kantor Pemerintah dengan luas 450 M2 yang berlokasi di Jl. Lepin RT/RW 01 kelurahan Sukajadi kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dengan dokumen kepemilikan bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q MA RI.

-

Tanah Bangunan Rumah Negara dengan luas 600 M2 yang berlokasi di Gang H.A.Dahlan Kelurahan Jaya mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dengan dokumen kepemilikan bersertifikat atas nama Pihak ketiga (Syamsir Hasan ) . Pengadilan Agama Dumai telah mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat dari pihak ketiga An, Syamsir hasan ke Pemerintah RI c.q MA.RI ke BPN Dumai.

-

Tanah Bangunan kantor pemerintah

dengan luas

5000 M2 yang

berlokasi di Jl.putri Tujuh dengan dokumen kepemilikan masih milik Pemerintah Kota Dumai, dan pada Tahun 2015 Pengadilan Agana Dumai telah mengajukan permohonan pengalihan fungsi dari kementerian ESDM yang telah dikontrakkan kepada PT.CHEVRON ke Pengadilan Agama Dumai c.q MA RI. 4. Arsip Dinamis Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Dumai telah mengelola surat sebanyak 1.896 surat yang terdiri dari 962 surat masuk dan 934 surat keluar. 5. Perpustakaan Buku-buku perpustakaan yang ada pada perpustakaan Pengadilan Agama Dumai telah dimanfaatkan oleh pegawai untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dibidang masing-masing.


DATA SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG, GEDUNG DAN TANAH PENGADILAN AGAMA DUMAI TAHUN 2015 Sa tker : Jenis As et : KENDARAAN NO

RODA EMPAT MERK TAHU / N TYPE

1

KIJAN 2 0 0 7 G

KON DISI BAIK

ALAT PENGOLAH DATA

RODA DUA

STAT US

MERK TAHU / N TYPE

Trans. SUZU Masu KI HON DA GL HON DA HON DSA HON DA HON DA

PC

COMP AQ BIQ STAR AOPEN POWE R LOG ACER

7

B

3

B

2009

1

B

2008

2

B

2008

2

B

2007

HP COMP LG

1

RB

2005

1

RB

2004

PHILIP S

1

RB

2003

KONDIS MERK JUML STATUS I / TYPE AH

1998

RB

APBN

2006

B

APBN

2007

B

APBN

2012

B

APBN

2012

B

APBN

2012

B

APBN

LAPTOP TAHU MERK N JUML / PENG AH TYPE ADAA 2 0 1 0 ACER 2

KON DISI

LENO VO LENO VO

KON DISI B

1

B

9

B

PRINTER TAHU MERK N JUML / PENG AH TYPE ADAA 2007 CAN 1 ON 2011 CAN 2 ON 2013 CAN 1 ON CAN 1 ON EPSO 1 N LCAN 3 ON

RB

TAHU N PENG ADAA 2003

KON DISI

B

2007

RB

2005

B

2010

B

2011

B

2013

TANAH DA BANGUNAN TANANAH DAN GEUNG KANTOR TANAH DAN RUMAH DINAS NO NO SUR AT

ATA LUAS LUAS S TAN BANGU NAM AH NAN

STAT KON DISI US

NO SUR AT

1

2

3

4

5

6

7

8

1

50

PEM ER IN

450

220

SHM

B

1131

2

-

-

-

360

-

B

3

260

B

ATA LUAS S TANA NAM H

LUAS BANGU NAN

9

10

11

-

600

70

STAT KON DISI US 12

13

SHM B

TANAH NO SUR AT

ATA LUAS LUAS S TAN BANGU NAM AH NAN

STAT KON DISI US

14

15

16

17

18

19

-

-

-

-

-

-


D. PENGELOLAAN KEUANGAN Dalam menjalankan operasional perkantoran, Pengadilan Agama Dumai memperoleh Anggaran dari Mahkamah Agung RI melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Angaran Tahun 2015 untuk DIPA 01 dengan Nomor : DIPA-005.01.2.402622/2015 sebanyak Rp 3.197.679.000,- (Tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah ) dan DIPA 04 dengan nomor : DIPA-005.04.2.402623/2015 sebanyak Rp 32.545.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas, maka anggaran yang tertuang dalam DIPA tersebut telah di alokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 1.

II.

Belanja Pegawai a. RKA-KL Rp. 2.762.302.000,b. Pelaksanaan Rp. 2.395.801.622,c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Rp. 366.500.378,d. Persentase Realisasi = 86.73% 2. Belanja Barang a. RKA-KL Rp. 435.377.000,b. Pelaksanaan Rp. 433.280.990,c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Rp. 2.096.010 ,d. Persentase Realisasi = 99.52% Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Belanja Modal a. RKA-KL

Rp.

40.000.000,-

b.

Pelaksanaan

Rp.

39.920.000,-

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

80.000,-

d.

Persentase Realisasi

=

99.80%

Pembiayaan untuk Pengadilan Agama Dumai pada Tahun Anggaran 2015 dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 Nomor : DIPA-005.01.2.402622/2015, Tanggal 14 Nopember 2014, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 3.197.679.000,- (Tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :


IPA NOMOR : DIPA-005.01.2.402622/2015 TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1 1

KODE JENIS BELANJA/MAK 2 3 51 BELANJA PEGAWAI 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157 512211

2

52 522111 522112 521111 521115 523111 523121 523121 521114 521119 521211 524111 524111

2

53

Rp

RKA-KL REALISASI/PELAKSANAAN SISA ANGGARAN 4 5 6 2.762.302.000 Rp 2.395.804.499 Rp 366.497.501

Bel. Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Bel. Tunj. Suami/Isteri PNS Bel. Tunj. Anak PNS Bel. Tunj. Struktural PNS Bel. Tunj. Fungsional PNS Bel. Tunj. PPh PNS Bel. Tunj. Beras PNS Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Umum PNS Bel. Tunj. Kemahalan Hakim Bel. Uang Lembur

Rp

1.145.872.000

Rp

1.018.996.200

Rp

21.000

Rp

21.076

Rp

95.679.000

Rp

90.635.780

Rp

29.967.000

Rp

26.665.034

Rp

25.740.000

Rp

19.430.000

Rp

878.025.000

Rp

775.325.000

Rp

150.736.000

Rp

117.364.249

Rp

83.722.000

Rp

68.113.160

Rp

202.400.000

Rp

193.084.000

Rp

4.340.000

Rp

3.820.000

Rp

145.800.000

Rp

82.350.000

Rp

-

Rp

BELANJA BARANG

Rp

435.377.000

Bel. Langganan Listrik Rp Bel. Langganan Telepon Rp Bel. Keperluan Kantor Rp Honor Operasional Satuan Kerja Rp Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp (Inventaris Kantor) Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan)Rp Bel. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp Bel. Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas) Rp Belanja Bahan Rp Belanja Perjalanan Biasa Rp Koordinasi/Konsultasi dan Rapat/Kerjasama Antar InstansiRp

30.000.000 1.800.000 221.696.000 48.960.000 45.000.000

BELANJA MO DAL

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin JUMLAH

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

126.875.800 (76) 5.043.220 3.301.966 6.310.000 102.700.000 33.371.751 15.608.840 9.316.000 520.000 63.450.000 -

Rp

433.280.990

Rp

2.096.010

Rp Rp Rp Rp Rp

29.648.621 1.330.928 221.573.300 48.960.000 44.986.000

Rp Rp Rp Rp Rp

351.379 469.072 122.700 14.000

25.000.000 3.600.000 2.500.000 1.871.000 8.400.000 32.250.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13.603.200 24.999.941 3.600.000 2.497.000 1.871.000 8.400.000 31.811.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

696.800 59 3.000 439.000

Rp

40.000.000

Rp

39.920.000

Rp

80.000

Rp

40.000.000

Rp

39.920.000

Rp

80.000

Rp

3.237.679.000

Rp

2.869.005.489

Rp

368.673.511

14.300.000

*). Sisa Anggaran yang tersebut dalam kolom jumlah diatas adalah Sebesar Rp. 368.673.511,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) yang telah dikurangi dengan pengembalian pada belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 2.877,- (Dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). III.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Belanja Barang 

RKA-KL

Rp.

32.545.000,-




Pelaksanaan

Rp.

29.770.000,-



Sisa Anggaran Pelaksanaan

Rp.

2.775.000,-



Persentase Realisasi

=

97.82%

Di dalam tingkatan kehidupan masyarakat yang majemuk, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini mengakibatkan banyaknya berbagai masalah timbul didalam masyarakat, namun terkadang butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mahkamah Agung melalui unit organisasinya Badan Peradilan Agama menyusun suatu program untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan. Maka melalui DIPA 04 ini, masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi untuk takut mencari keadilan di Pengadilan karena tidak ada biaya, karena semua biaya akan dibebankan dalam DIPA 04. Dalam Tahun Anggaran 2015, Pengadilan Agama Dumai mengelola DIPA 04 yang mempunyai anggaran senilai Rp 32.545.000,- , anggaran tersebut telah di alokasikan untuk kegiatan Posbakum dan penyelesaian perkara prodeo. 1.

Penyelesaian Perkara Prodeo

Penyelesaian perkara prodeo merupakan bantuan dari negara untuk Masyarakat miskin yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan Agama Dumai. Untuk bantuan perkara prodeo ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 11.130.000,- (Sebelas Juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 10.655.000,- (Sepuluh Juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut, masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 475.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah ). 2.

Penyelesaian Administrasi Perkara

Penyelesaian administrasi perkara merupakan anggaran dari negara untuk penjilidan putusan perkara di Pengadilan Agama Dumai. Untuk penyelesaian putusan ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 2.215.000,- (Dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.980.000,- (Satu juta Sembilan ratus d puluh ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut, masih ada sisa anggaran Rp.235.000,-.


3.

Penyelesaian Pos Pelayanan Hukum

Penyelesaian pos pelayanan hukum merupakan bantuan dari negara untuk Masyarakat miskin dan kurang mampu dalam membuat gugatan perkara. Untuk bantuan posbakum ini, DIPA 04 menyediakan anggaran sebesar Rp 19.200.000,(Sembilan belas Juta dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 19.200.000,- (Sembilan belas Juta dua ratus ribu rupiah). Dari dana yang telah dialokasikan tersebut tidak ada anggaran yang tersisa. Pembiayaan untuk Pengadilan Agama Dumai pada Tahun Anggaran 2015 dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 Nomor : DIPA-005.04.2.402623/2015, Tanggal 14 Nopember 2014, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 32.545.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : NO

KODE

JENIS BELANJA/MAK

RKA-KL

1

2

3

4

1

52

REALISASI/PELAKS SISA ANGGARAN ANAAN 5

6

BELANJA BARANG

Rp

32.545.000

Rp

31.835.000

Rp

710.000

Rp

2.215.000

Rp

1.980.000

Rp

235.000

522191

Bel. Bahan (Pengarsipan Berkas Perkara) Bel. Jasa Lainny a (Peny elenggaraan Posbakum)

Rp

19.200.000

Rp

19.200.000

Rp

-

521219

Bel. Barang Non Operasional Lainny a (Pembebasan Rp Biay11.130.000 a Perkara)

Rp

10.655.000

Rp

475.000

Rp

31.835.000

Rp

710.000

521211

JUMLAH

Rp

32.545.000


IV.

PENGELOLAAN BIAYA PROSES Pengadilan Agama Dumai sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan

31 Desember 2015 mengelola dana dari Biaya proses perkara yang berjumlah Rp. 38.100.000,- dan telah di realisasikan selama tahun 2015 sebanyak Rp. 29.491.000,- Dan saldo Rp.14.072.500,- dengan daftar rincian sebagai berikut: E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Dumai sangat di dukung oleh Teknologi Informasi,seperti berikut : 1. WEBSITE Pengadilan Agama Dumai memiliki situs website (http://www.padumai.go.id) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana berperkara serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Dumai 2. EMAIL Untuk mempermudah trasformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Dumai memiliki akun alamat e-mail resmi yaitu : [email protected], sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih simple. 3. APLIKASI KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG RI Adalah

aplikasi

internet

www.mahkamahagung.go.id

yang yang

terpusat berfungsi

pada untuk

website

:

memudahkan

komunikasi data yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian dan Umum. 4. APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA -

SIADPPA-plus (Sistim Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis komputer, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan sampai dengan penyelesaian perkara.

-

Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, dimana aplikasi tersebut berada pada website: badilag.net.


-

Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website badilag.net, yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.

5. APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN -

SIMKEP

(Sistim

Informasi

Kepegawaian)

untuk

memberikan

informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di SIMKEP yang terintegrasi pada website

Badan

Peradilan

Agama

Mahkamah

Agung

RI

(http//:badilag.net 6. APLIKASI ADMINISTRASI UMUM -

Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Dumai juga didukung oleh aplikasi-aplikasi yang berbasis komputer seperti

SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi Simantap dan

lain-lainnya. -

Untuk pengelolaan administrasi Alat Tulis Kantor serta barang keperluan perkantoran lainnya, didukung oleh aplikasi komputer yaitu aplikasi persediaan, dari pengadaan/pembelian, pemdistribusian serta pelaporannya.

-

Khusus pengelolaan aset tanah / barang tidak bergerak PA Dumai juga didukung oleh aplikasi Simantap .

7. APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN -

Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar) adalah aplikasi komputer untuk membuat dokumen-dokumen seperti SPM dan SPP.

-

Aplikasi SILABI (Sistim Laporan Bendahar Instansi): yaitu aplikasi komputer untuk emmmembuat laporan bendahara yang terdiri dari buku kas umum, LP5, BAP kas, DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran), SPTB (Surat Pertanggungjawaban Belanja)

-

Aplikasi SAKPA (Sistim Akuntaasi Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu aplikasi komputer sebagaian bagian inti dari pengelolaan keuangan dari realisasi penyerapan, Pendapatan dan jurnal neraca, serta laporanlaporan keuangan lainnya.


-

Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian & Lembaga) yaitu aplikasi yang digunakan dalam menyusun rencana kinerja dan anggaran kementerian lembaga setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran berikutnya.

-

Aplikasi SIRUP (Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi yang berbasis internetyang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.

-

Aplikasi MONEV (Monitoring Evaluasi) yaitu aplikasi yang berbasis internet yang berfungsi untuk melaporkan realisasi anggaran setiap triwulannya.

-

Aplikasi SAIBA (Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) yaitu sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual.

F. REGULASI TAHUN 2015 Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Dumai telah ikut berperan aktif menerapkan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berupaya melaku reformasi pada delapan area, yaitu sebagai berikut: 1.

Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2.

Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya


dapat menurunkan tumpang tindih peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. 3.

Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. 4.

Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masingmasing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan manajemen pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan meningkatnya kinerja aparatur. 5.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja. 6.

Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan Agama Dumai. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. 7.

Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan


untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU). 8.

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada delapan area sebagaimana tersebut diatas, di Pengadilan Agama Dumai telah berupaya maksimal mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2015 dan garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran yang ada didalam DIPA. 2. Membenahi

sistem

manajemen

penanganan

perkara

baik

yang

berhubungan dengan Personil petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara. 3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada masingmasingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu (penambahan wawasan) atau hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor. Dengan lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian


Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai. peningkatan Disiplin Pegawai lebih dioptimalkan. 4. Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga Honorer melalui penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk seluruh Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki pedoman dan mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam melaksanakan pekerjaan seharihari. 5. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan

antara Pegawai

melalui sarana olah raga, Senam dan gotong royong atau sarana lain seperti Sholat berjamaah dan kuliah tujuh menit (kultum). Dengan program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan saling melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka. 6. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta wawasan, dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan. Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah Program Strata 1 (S1) atau Strata 2 (S2).


B A B IV PENGAWASAN DAN EVALUASI I. PENGAWASAN Dalam rangka memegakkan disiplin dan menanamkan kesadran atas pelaksanaan

tugas-tugas

yang

telah

dibebankan

kepada

masing-masing

pegawai,maka telah dilakukan pengawasan yang berkesinambungan.Hal ini dimaksudkan agar efektifitas dan efiesiensi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk maksud tersebut diatas, pengawasan dilakukan dengan cara: 1. Pengawasan melekat dan represif, agar pelaksanaan tugas . tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraruran berdasarkan

perundang-undang Keputusan

yang

berlaku.

Mahkamah

Pengawasan Agung

melekat

Nomor

:

KMA/006/SK/III/1994, dimana setiap atasan langsung memberikan penilaian kepada pejabat yang berada dibawahnya. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini Pengawasan melekat (waskat) pengawasan ini dilakukan oleh masing – masing atasan langsung dari setiap pegawai mulai dari Ketua sampai Pejabat Struktural lainnya terhadap bawahannya tersebut secara preventif dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.


3. Mencegah

terjadinya

penyimpangan,

mal-administrasi,

dan

ketidakefisien penyelenggaraan peradilan. 4. Menilai kinerja. 3. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), pengawasan ini dilakukan oleh para hakim yang telah ditunjuk dan SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. dan represif, agar pelaksanaan tugas . tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraruran perundang-undang yang berlaku. Pengawasan melekat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994, dimana setiap atasan langsung memberikan penilaian kepada pejabat yang berada dibawahnya. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), pengawasan ini dilakukan oleh para hakim yang telah ditunjuk dan SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. Pengawsana ini dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali. A. Pengawasan Internal Dalam rangka menegakkan disiplin dan menanamkan kesadaran atas pelaksanaan tugas – tugas yang telah dibebankan kepada masing – masing pegawai,

maka

secara

internal

telah

dilakukan

pengawasan

yang

berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar efektifitas dan efisiensi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan dalam rangka realisasi dari hasil rapat kereja Pengadilan Agama Dumai tanggal 3 Februari 2015 yang tertuang dalam program kerja dan jadwal penggunaan anggaran Pengadilan Agama Dumai tahun 2014. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk : a. Untuk memantau pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar. b. Untuk memantau tertib pelaksanaan adminstrasi perkara, adminstrasi persidangan, adminstrasi kesekretariatsn serta pelaksanaan kinerja dan pelayanan publik. c. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terdapat di lapangn dalam pelaksanaan adminstarsi baik kepaniteraan mapun kesekretariatan.


d. Untuk memberikan masukan dan rekomendasikan kepada atasan langsung dan pimpinan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dalam tahun 2015 Pengadilan Agama Dumai melaksanakan pengawasan internal dan pembinaan dalam dua periode ,sebagimanan berikiut : 1. Periode I tanggal bulan Februari 2015. Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor : W4-A12/116/Kp.02.6/II/2015 Tentang Penunjukan Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengadilan Agama Dumai Tahun 2015 tanggal 05 Februari 2015 dan Surat Tugas Pengawasan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai nomor : W4-A12/126/KP.02.1/II/2014 tanggal 27 Februari 2015, pengawasan dan Pembinaan reguler Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan pada April 2015. Susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1.

Khairunnas, S.Ag., MH. sebagai koordinator Habinwas bidang peradilan

2.

Zulfadli, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi perkara, administrasi persidangan,dan administrasi penyelesaian perkara.

3.

Massahudin, S.Hi. sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang manajemen peradilan, kinerja pelayanan public serta persuratan dan perpustakaan

4.

Aset Nurdiansyah, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi umum (bidang kepegawaian, keuangan DIPA dan inventaris). Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1.

Manajemen Peradilan

2.

Kinerja Peradilan

3.

Administrasi Perkara

4.

Administrasi Persidangan

5.

Adminstrasi Pelaporan Perkara

6.

Adminstrasi Kearsipan Perkara

7.

Adminstrasi Umum

8.

Adminstrasi Keuangan DIPA dan Keuangan perkara.

9.

Administrasi Kepegawaian.


Metodologi Pengawasan 1.

Melakukan

pemeriksaan

terhadap

hal-hal

yang

terkait

dengan

Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik. 2.

Melakukan pemeriksaan tekinis perkara terutama perkara-perkara yang telah diputus.

3.

Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh buku register,seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara, minutasi perkara dan laporan perkara dengan cara mengamati apakah telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama ( Buku II MARI Edisi Revisi 2010 dan Edisi Revisi 2013 )

4.

Melakukan Pemeriksaan terhadap Administarsi Umum, kepegawaian dan keuangan.

5.

Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana ( sataf) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

2. Periode II Bulan November 2015 Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan agama dumai nomor : W4-A12/186/KP.02.1/XI/SK/2015 tanggal 18 November 2015 tentang revisi Penunjukan Hakim Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pada Pengadilan Agama Dumai Tahun 2015, dan Surat Tugas Nomor: W4-A12/ 187/KP.02.1/XI/2015, tanggal 18 November 2015,maka waktu pelaksanaan pemeriksaan reguler di Pengadilan Agama Dumai oleh Hakim Pembinaan dan Pengawas Bidang ( Habinwasbid) Pengadilan Agama Dumai adalah pada bulan November 2015. Adapun Susunan Tim Pemeriksa adalah sebagai berikut : 1.

Dra. Erina, MH. sebagai koordinator Habinwas bidang Peradilan.

2.

Asep Nurdiansyah, SH. Sebagai hakim pengawas / pemeriksa manajemen peradilan.

3.

Zulfadli, S.Hi. sebagai hakim pengawan / pemeriksa bidang administrasi perkara dan administrasi persidangan.

4.

T. Mufardissadri, S.Hi, sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang administrasi umum (bidang kepegawaian, keuangan DIPA dan inventaris serta persuratan dan perpustakaan).


5.

Sudarman, S.Ag. sebagai hakim pengawas / pemeriksa bidang kinerja dan pelayanan public, aplikasi dan informasi teknologi serta administrasi umum. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1.

Manajemen Peradilan

2.

Kinerja Peradilan

3.

Administrasi Perkara

4.

Administrasi Persidangan

5.

Adminstrasi Pelaporan Perkara

6.

Adminstrasi Kearsipan Perkara

7.

Adminstrasi Umum

8.

Adminstrasi Keuangan DIPA dan Keuangan perkara

9.

Administarsi Kepegawaian Metodologi Pengawasan

1.

Melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Manajemen Peradilan dan Kinerja

2.

Pelayanan Publik.

Melakukan pemeriksaan tekinis perkara terutama perkara-perkara yang telah diputus.

3.

Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh buku register,seluruh buku jurnal, buku induk keuangan perkara, minutasi perkara dan laporan perkara dengan cara mengamati apakah telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama ( Buku II MARI Edisi Revisi 2010 dan Edisi Revisi 2013 )

4.

Melakukan Pemeriksaan terhadap Administarsi Umum, kepegawaian dan keuangan.

5.

Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana ( staf) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Adapun tujuan pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.


Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : 1.

Memperoleh

informasi

apakah

penyelenggaraan

tehnis

peradilan,

pengelolaan administrsai peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 2.

Memperoleh

umpan

balik

bagi

kebijaksanaan,

perencanaan

dan

pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 3.

Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisien penyelenggaraan peradilan.

4.

Menilai kinerja. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), ini dilakukan oleh

para hakim yang telah ditunjuk dan SK-kan oleh Ketua untuk mengawasi bidang – bidang tertentu sesuai dengan penunjukkannya. Adapun mengenai fungsi pengawasan meliputi : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Adapun bentuk dan prinsip pengawasan yaitu : 1. Bentuk pengawasan terdiri atas : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 2. Prinsip pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu; independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif dan ekonomis. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengawasan Pengadilan Agama Dumai, ada 3 ( tiga ) point penting yang harus diperhatikan yaitu : 1. Pengawasan

rutin/regular

dengan

melakukan

pemeriksaan

secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :


a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup; administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup; administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya. c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik. 2. Pengawasan keuangan dilaksanakan meliputi : a. Current

audit

yaitu

pemeriksaan

atas

pengelolaan

APBN

dan

dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan yan merupakan bagian dari pengawasan regular/rutin. b. Post audit yaitu pemeriksaan dan review atas laporan realisasi APBN dan neraca. 3. Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap: a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan. b. Manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan, c. Kinerja lembaga peradilan. d. Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. B. Pengawasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Voorpost (Kawal Depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam melakukan control langsung serta memonitor dan menilai kekerja aparat Pengadilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi agama, Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melaksanakan pengawasan dan pembinaan reguler terhadap Pengadilan Agama Dumai dilaksanakan dua kali ,sebagaimana berikut : a.

Priode I Bulan April 2015 Sesuai surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor : W4-

A/520/PS.01/III/2015,

telah

melaksanakan

pengawasan

reguler

Pengadilan Agama Dumai yang dilaksanakan pada Bulan April 2015 . Tim Pengawasan dan Pembinaan : 1.

Drs.H.Ridwan Santoso,MH sebagai ketua Tim

terhadap


2.

Dra.Hj.Siti Nurajanah Diaz,SH, sebagai anggota,

3.

H.M.Yazid,ZA,SH, sebagai sekretaris Tim

4.

Hj. Erniati, SH. sebagai anggota

5.

Marnis,ST sebagai anggota.

Dengan Objek Pemeriksaannya adalah : 1.

Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik. a. Program Kerja Tahun 2015. b. Pelaksanaan/pencapaian target. c.

Pengawasan dan pembinaan oleh Pimpinan.

d. Hambatan dan kendala. e. Faktor Pendukung. f. Evaluasi kegiatan. 2.

Administrasi Persidangan a. Prosedur Penerimaan Perkara tingkat pertama b. Prosedur penerimaan perkara permohonan banding,kasasi dan peninjauan Kembali( PK) c. Register Perkara. d. Keuangan Perkara. e. Laporan Perkara. f. Kearsipan perkara.

3.

Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a.

Sistem pembagian perkara dan Penetapan Majelis hakim ( PMH)

b.

Penetapan hari Sidang (PHS) dan PHS Ex pasal 70 ayat(3) UUPA

c.

Panggilan/PBT yang diwajibkan.

d.

Panggilan keluar Negeri.

e.

Panggilan Sidang Ikrar

f.

Berita acara Persidangan

g.

Putusan

h.

Baerita acara sidang Ikrar Talak

i.

Penetapan ikrar Talak

j.

Akta cerai

k.

Pelaksanaan Putusan ( eksekusi)


l.

Pemberian/pengiriman Salinan putusan

m. Minutasi n.

Penyelesaian perkara yang lebih dari 6 bulan

o.

Pemberkasan

4. Administrasi umum :

5.

6.

a.

Bidang Kepegawaian

b.

Bidang Keuangan

c.

Bidang Umum -

Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

-

Perpustakaan

-

Tertib persuratan dan perkantoran

Pelayanan Publik : a.

Pengelolaan Manajemen dan mekanisme pengawasan

b.

Kepemimpinan

c.

Pembinaan dan pengembanganan SDM

d.

Pemeliharaan/Perawatan Inventaris

e.

Ketertiban,kedisiplinan,ketaatan.kebersihan dan kerapian

f.

Kecepatan dan ketepatan penanganan pekara

g.

Tingkat pengaduan masyarakat

Program Prioritas a.

Percepatan Penyelesaian perkara

b.

Manajemen sumber daya Manusia

c.

Pengelolaan website untuk keterbukaan informasi

d.

Pelayanan mja informasi

e.

Implementasi SIADPA

f.

Justice for all( perkara prodeo,sidang keliling dan posbakum)

b. Periode II September 2015 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawasan Daerah periode II ini merupakan monitoring terhadap hasil Pembinaan dan pengawasan di Pengadilan agama Dumai yg dilaksanakan pada Bulan April 2015, sesuai dengan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : W4-A/1777.a/KP.04.6/IX/2015 tanggal 08 September 2015


tentang tugas untuk melaksanakan monitoring pada Pengadilan agama Dumai yang dilaksanakan pada bulan September 2015, Tim nya terdiri dari : 1.

Drs.H.Ridwan Santoso,MH sebagai ketua Tim

2.

H.M.Yazid,ZA,SH sebagai Anggota.

3.

Saharuddin, SH., MH sebagai Anggota Tujuan Monitoring : Adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap temuan-temuan

pada pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada semester I pada Bulan April 2015 lalu, apakah sudah diperbaiki dan di tindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Dumai dan juga untuk mengetahui kenyataan yang ada pada Pengadilan Agama Dumai tersebut sebagai masukan/input dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru guna merumuskan kebijakankebijakan dan sebagai bahan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan atau tindakan

tertentu

yang

berkaitan/berhubungan

dengan

tingkah

laku

Hakim,Panitera,Panitera Penggani,jurusita,jurusita Pengganti,Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf Lainnya. Ruang Lingkup dan sasaran Monotoring Melakukan pengecekan terhadap temuan-temuan pada pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan pada semester I pada Bulan April 2015, yaitu dibidang : 1. Manajemen Peradilan a. Program Kerja Tahun 2015 b. Pelaksanaan/Pencapaian target c. Pengawasan dan Pembinaan oleh Pimpinan d. Hambatan dan kendala e. Faktor Pendukung f. Evaluasi kegiatan. 2. Adminstrasi Perkara a. Prosedur Penerimaan Perkara tingkat pertama b. Prosedur penerimaan perkara permohonan banding,kasasi dan peninjauan kembali ( PK) c. Register Perkara


d. Keuangan Perkara. e. Laporan Perkara. f. Kearsipan perkara. 3. Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a. Sistem pembagian perkara dan Penetapan Majelis hakim ( PMH) b. Penetapan hari Sidang (PHS) dan PHS Ex pasal 70 ayat(3) UUPA c. Panggilan/PBT yang diwajibkan. d. Panggilan ke;luar Negeri. e. Panggilan Sidang Ikrar f. Berita acara Persidangan g. Putusan h. Baerita acara sidang Ikrar Talak i. Penetapan ikrar Talak j. Akta cerai k. Pelaksanaan Putusan ( eksekusi) l. Pemberian/pengiriman Salinan putusan m. Minutasi n. Penyelesaian perkara yang lebih dari 6 bulan o. Pemberkasan 4. Administrasi umum : a. Bidang Kepegawaian b. Bidang Keuangan c. Bidang Umum -

Inventaris Barang Milik Negara (BMN)

-

Perpustakaan

-

Tertib persuratan dan perkantoran

5. Pelayanan Publik : a. Pengelolaan Manajemen dan mekanisme pengawasan b. Kepemimpinan c. Pembinaan dan pengembanganan SDM d. Pemeliharaan/Perawatan Inventaris e. Ketertiban,kedisiplinan,ketaatan.kebersihan dan kerapian


f. Kecepatan dan ketepatan penanganan pekara g. Tingkat pengaduan masyarakat 6. Program Prioritas a. Percepatan Penyelesaian perkara b. Manajemen sumber daya Manusia c. Pengelolaan website untuk keterbukaan informasi d. Pelayanan mja informasi e. Implementasi SIADPA f. Justice for all( perkara prodeo,sidang keliling dan posbakum)

II. EVALUASI Dalam tahun 2015 ini

Pengadilan Agama Dumai telah melakukan

pengawasan dan pembinaan oleh Pengawas Habinwasbid dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi agama Pekanbaru, yang hasilnya akan dapat memberikan informasi apakah pelaksanaan tugas pokok peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari Objek Pengawasan dan Pembinaan : 1. Bidang Manajemen Peradilan Manajemen Pengadilan Agama Dumai pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam bidang pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi adanya rangkap jabatan, hal ini terjadi karena kelkurangan nya pegawai. Dan Pimpinan/atasan langsung belum maksimal membimbing, membina dan mengawasi bawahannya. 2. Bidang Kinerja dan Pelayanan Pelayanan Publik Kinerja dan pelayanan publik Pengadilan Agama Dumai secara umum sudah memadai, tetapi belum sempurna karena bidang sarana dan prasarana yang belum memadai, penataan ruangan sulit diatur karena ruangan sempit,ruangan yang seharusnya ada tidak dapat diadakan seperti ruangan Meja Pengaduan dan Meja Informasi serta ruangan Satpam dan ruangan tunggu, dan juga personil yang sangat kurang. 3. Bidang Administrasi Perkara Administrasi perkara masih belum sempurna, banyak kekurangan seperti pengisian buku-buku register,buku-buku keuangan perkara dan buku jurnal tidak


sesuai dengan pola bindalmin,biaya eksekusi dibukukan dalam buku induk keuangan perkara. 4. Bidang Administrasi Persidangan Keterlambatan menyelesaikan pekerjaan akibat banyaknya beban tugas pegawai bersangkutan serta rangkap tugas dan lemahnya kemampuan SDM serta tanggung jawab belum maksimal. Berkas perkara sudah diminutasi masih ada kekurangan/kekeliruan yang belum diperbaiki antara lain PMH belum ditandatangani Ketua,Berita Acara Sidang belum diperbaiki.ada PMH,putusan,penunjukan Panitera Pengganti san Jurusita Pengganti belum dicap Dinas. Untuk tidak terjadi lagi kekeliruan tentang hal ini perlu ketelitian Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan untuk meneliti ulang kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan kepada Meja III. 5. Bidang Administrasi Pelaporan Perkara Terdapatnya kurang ketelitian dalam menigi laporan keadaan perkara,karena belum koordinasi antara pembuat laporan dan sistem SIADPA. 6. Bidang Kearsipan Perkara Kearsipan perkara pada umumnya sudah baik, hanya saja perlu pembenahan yang berkelanjutan.Ruang arsip nya kurang memadai. 7. Bidang Administrasi Keuangan dan Keuangan Perkara Pada Triwulan pertama terdapat kendala pada pembayaran gaji tenaga Honorer sehingga tidak tepat waktu karena terjadi kekosongan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat yang sebelumnya telah dimutasikan pada Pengadilan Agama lain, dan pada keuangan perkara masih kurang tenaga kerja yang seharusnya bisa membantu dalam pengisian buku-buku jurnal keuangan perkara. 8. Bidang Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa yang perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti. 9. Bidang Administrasi Umum Administrasi Umum secara umum telah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki.Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hal yang paling utama tapi tidak mengurangi kinerja bagian administrasi


umum.Ada beberapa kendala yang menjadikan beberapa tugas bagian umum terhambat diantaranya adalah tidak adanya staf bagian umum yang membantu Kaur umum untuk mengelola tugas-tugas bagian umum.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI I.

KESIMPULAN

1. Program Kerja Pengadilan Agama Dumai tahun 2015 sebagian besar telah dapat

dilaksanakan

walaupun

masih

ditemui

hambatan

dalam

penyelesaian. 2. Penerimaan perkara pada tahun 2015 tidak mengalami kenaikan dan telah dapat diselesaikan sesuai dengan volume perkara yang ada. 3. Penyelesaian dan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Dumai secara umum telah dapat dilaksanakan walaupun kondisi ruang kerja dan sarananya cukup terbatas. 4. Masih kurangnya tenaga fungsional khususnya Panitera Pengganti dan tenaga Pegawai bila dibandingkan dengan volume kerja yang ada. 5. Kurang tersedianya blanko serta formulir yang tersedia, sehingga Pengadilan Agama Dumai harus mencetak sendiri. II.

REKOMENDASI

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar dapat kiranya : 1. Menambah pegawai, mengingat masih sedikitnya jumlah pegawai yang ada dan dalam penempatan pegawai di Pengadilan Agama Dumai harus dilihat dan dikaji track record yang bersangkutan. 2. Menambah volume sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, karena masih banyak kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karenanya penambahan dan peningkatan anggaran dari tahun berjalan sangat diharapkan untuk tahun berikutnya. 3. Mewujudkan Pengadilan Agama Dumai yang agung, harus didukung infrastruktur dalam anggaran yang memadai sesuai dengan usulan (skala prioritas).

LAPORAN TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA DUMAI

Recommend Documents