LAPORAN KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI PROVINSI SUMATERA UTARA PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 15 – 17 PEBRUARI 2015 I. Pendahuluan A. Dasar Keputusan Intern Komisi VI DPR RI 13 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014 – 2015. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan perkembangan di lapangan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya dibidang BUMN khususnya pengawasan terhadap Kinerja BUMN akan mendapatkan PMN pada RAPBN-P Tahun 2015. C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Sasaran Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ini adalah dititikberatkan pada aspek pengawasan terhadap BUMN Pemerima PMN pada RAPBN-P Tahun 2015 dan perkembangan kinerja BUMN khususnya di Provinsi Sumatera Utara. D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA Berikut adalah waktu dan acara kunjungan kerja: NO. 1.
HARI/TGL. Minggu, 15-02-12015
P U K U L
ACARA
12.30 WIB
Tim Komisi VI DPR-RI berkumpul di Diatur oleh Set. Terminal F-2 Bandara Soekarno-Hatta Kom.VI Jakarta
13.35 WIB
Tim Kunker Komisi VI DPR-RI Take of Idem dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kualanamo dengan Pesawat GA : 1
KETERANGAN
16.00 WIB 16.30 WIB 19.00 21.00 WIB 2.
3.
Senin, 16-02-2015 06.00 08.00 WIB
Tim Kunker Komisi VI DPR-RI Tiba di Diatur oleh Bandara Kualanamo Medan (Istirahat Protokol Medan sejenak di VIP Room) Sda Tim Kunker Komisi VI DPR-RI Pertemuan dengan Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero) - Makan Malam Sda
- Sarapan Pagi di Hotel Marriott Medan
09.00 – 13.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB 14.00 – 16.00 WIB 19.00 – 21.00 WIB Selasa, 06.00 17-02-2015 08.00 WIB 09.00 WIB 10.00 WIB 11.00 – 12.00 WIB 12.00 WIB 14.05 WIB 16.30 WIB
Tim Kunker Komisi VI DPR-RI pertemuan dengan Dirut PTPN II (Persero), PTPN III (Persero), PTPN IV (Persero), PTPN VII (Persero), dan PT. INALUM (Persero). Isoma
Diatur Protokol Medan
oleh
Sda
Tim Kunker Komisi VI DPR-RI Peninjauan S d a ke PT. Hutama Karya (Persero) Makan Malam
Sda
Sarapan Pagi di Hotel Marriott Medan Tim Kunker VI DPR-RI menuju PT. Pelindo I (Persero) Tim Kunker VI DPR-RI peninjauan ke PT. Pelindo I (Persero) Isoma Tim Komisi VI DPR-RI menuju Kualanamo Medan Tim Komisi VI DPR-RI take Bandara Kualanamo Medan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Tim Komisi VI DPR-RI tiba di Soekarno-Hatta 2
Bandara off dari menuju
Diatur oleh Protokol Medan Sda Sda Sda
Sda Bandara Diatur oleh Set. Kom.VI
B. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA Berikut adalah nama-nama anggota tim kunjungan kerja: NO, NO. ANGG. N A M A 1. A-346 HERI GUNAWAN, SE, MBA 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
A-125 A-133 A-239 A-257 A-427 A-461 A-473 A-57 A-85 A-531 A-522 ------
IRMADI LUBIS M.R. IHSAN YUNUS, BA, ECOM, MECON BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE, AK, MM EKA SASTRA H. AMBAR TJAHJONO, SE H. NASRIL BAHAR, SE PRIMUS YUSTISIO SITI MUKAROMAH, S.Ag IR. H. TIFATUL SEMBIRING H. ISKANDAR D SYAICHU, SE H. MUKHLISIN D E D I, S.Sos DEVI RISNAYANTI, SE ARMIKO YUDOPADMANTO MOHAMMAD IBNUR KHALID CORYELISABETY DIANOVITA
KETERANGAN PIMPINAN/F.GERIN DRA ANGGOTA/F.PDI ANGGOTA/F.PDI ANGGOTA/F.PG ANGGOTA/F.PG ANGGOTA/F.PD ANGGOTA/F.PAN ANGGOTA/F.PAN ANGGOTA/F.PKB ANGGOTA/F.PKS ANGGOTA/F.PPP ANGGOTA/F.PPP SETKOM SETKOM SETKOM PEMBERITAAN TV PARLEMEN
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK 1. PT. ANGKASA PURA II (Persero) A. Deskripsi Umum PT Angkasa Pura II (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara di wilayah Barat Indonesia. Didirikan pada tanggal 13 Agustus 1984. AIRPORTS : BTJ : S. Iskandar Muda (Aceh), KNO : Kualanamu (Medan), PKU : S. Syarif Kasim II (Pekanbaru), TNJ : Raja Haji Fisabilillah (Tj. Pinang), PGK : Depati Amir (Pangkal Pinang), PDG : Minangkabau (Padang), DJB : Sultan Thaha (Jambi), PLM : S. M. Badaruddin II (Palembang), PNK : Supadio (Pontianak), CGK : Soekarno-Hatta (Jakarta), HLP : Halim Perdanakusuma (Jakarta), BDO : Husein Sastranegara (Bandung), DPB : Silangit (Siborong-borong). Landasan Hukum • • • •
PP Nomor 20 tahun 1984 : Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng; PP Nomor 26 tahun 1986 : Perum Angkasa Pura II; PP Nomor 14 tahun 1992 : Perusahaan Perseroan (Persero); 18 November 2008 sesuai dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi PT Angkasa Pura II (Persero).
3
STRUKTUR MODAL • Modal Dasar : Rp 20.000.000.000.000,• Modal Disetor : Rp 5.000.000.000.000,• Kepemilikan : 100% Pemerintah RI Progres dan Tindak Lanjut terhadap 6 Temuan BPK : 1. Pelaksanaan Kontrak Build Operate & Transfer (BOT) dengan PT Sanggraha Daksa Mitra (PT SDM) berpotensi merugikan PT Angkasa Pura II (Persero) belum sesuai rekomendasi dan dalam proses penyusunan adendum kontrak. Tindak Lanjut : Posisi saat ini PT AP II tengah melakukan pembahasan opsi skenario perubahan Perjanjian dimaksud, terkait dampak relokasi sebagian area Lapangan Golf dan Gedung Perkantoran Soewarna akibat pembangunan East Connecting Taxiway yang akan dimulai tahun 2014. Diharapkan skenario perubahan Perjanjian tersebut dapat diproses persetujuan kepada Pemegang Saham PT AP II pada pertengahan tahun 2014. 2. Pengadaan Flight Information System di Bandara Soekarno-Hatta Tidak Sesuai Ketentuan sehingga Biaya Pembangunan FIS Lebih Tinggi Sebesar Rp1.243.900.000,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp 1.118009576,48. Tindak Lanjut : Posisi hasil tindak lanjut Belum Sesuai Rekomendasi, dan Telah dilakukan penagihan sesuai Surat Nomor 548/APS/DIR/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 (akan dilakukan pemotongan tagihan pada periode Maret 2015). Menteri BUMN menyatakan bahwa telah menerima pertanggungjawaban Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) melalui Surat Keputusan Pemegang Saham PT AP II di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-79/MBU/2012 tanggal 24 Februari 2012. 3. Pengadaan Tenaga Keamanan Non Avsec Pada Bandara Soekarno-Hatta tidak Hemat. Sesuai Rekomendasi (SR). Tindak Lanjut : Biaya terminasi telah dihapuskan dalam kontrak kerjasama Outsourcing terhitung tanggal 01 April 2013, dan dalam kontrak kerjasama berikutnya. Dalam perkembangannya semua tenaga pengamanan nantinya akan di ambil alih oleh anak perushaan yang khusus menangani tenaga pengamanan/perusahaan security. 4. Pengelolaan Kebersihan terminal belum memadai Tindak Lanjut : Adapun Tindak lanjut yang sudah dilakukan dan sesuai rekomendasi adalah Penerapan mekanisme pengawasan atas kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan petugas kebersihan akan dilaksanakan sesuai SOP; Manajemen sudah memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp103.658.101,95 kepada provider yang tidak menyediakan tenaga kebersihan. Belum sesuai Rekomendasi. Dalam proses addendum konrak dengan memperhitungkan asumsi kenaikan UMK. 4
5. Pemanfaatan aplikasi Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS) pada Kantor Cabang Sultan Syarif Kasim II dan Kualanamu Medan serta Flight Information System (FIS) pada Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta Banten tidak Optimal. Tindak Lanjut : Proses input data pada aplikasi FIS, Entitas sedang merevisi/memperbaharui SOP (Standar Operation Procedure) untuk dimasukkan dalam Klasul Petunjuk Pelaksanaan Jasa Aeronautika pada Bandara yang diusahakan oleh PT AP – II. Dan telah memberikan sanksi kepada entitas terkait untuk melakukan koordinasi atas penggunaan dan pemanfaatan CUPPS melalu Surat Teguran. Serta telah menyampaikan koordinasi untuk pelaksanaan input data KCU BSH yang tidak tertib melakukan input data manifest penumpang pada aplikasi FIS. Dari 6 Rekomendasi terhadap temuan tersebut 5 (lima) sudah Sesuai Rekomendasi (SR), 1 (satu) belum sesuai Rekomendasi/Masih dalam Proses. SOP dalam Draft terkait perubahan Peraturan Menteri. 6. PT Angkasa Pura II (Persero) belum tertib menyetorkan PNBP atas Jasa Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Ke KAS Negara dan tidak menyetorkan kewajiban tersebut untuk penerimaan PNBP BMKG Kantor cabang Husein Sastranegara. Tindak Lanjut : PT Angkasa Pura II sudah secara rutin melaporkan dan membayar PNBP kepada BMKG namun untuk Bandara Husein Sastranegara dan Halim Perdanakusuma tidak melaporkan karena sesuai dengan kesepakatan bersama antara PT AP II dan BMKG bahwa BMKG tidak memberikan pelayanan informasi cuaca dengan melampirkan MoU kesepakatan antara PT Angkasa Pura II dengan BMKG dan sudah berakhir tgl 16 Januari 2013 (Terlampir). Pelayanan Navigasi sudah diambil alih oleh PERUM LPPNPI. Posisi MoU di bawah PP yang mengatur mengenai PNBP Belum Sesuai Rekomendasi/Masih dalam Proses Dokumen Bukti Setoran PNBP sudah di sampaikan kepada BPK-RI Perbaikan Kinerja Perusahaan Dari sisi operasional: - Peningkatan pelayanan dengan membentuk customer service. - Perbaikan fasilitas-fasilitas umum penumpang. - Perbaikan penerangan di area publik di terminal. - Perbaikan/memperindah terminal penumpang. - Peningkatan keamanan di bandara bekerjasama dengan TNI dan Polri. - Menertibkan calo tiket, pedagang asongan dan taksi gelap Dari sisi peningkatan pendapatan: - Bekerjasama dengan Pemda atau instansi terkait lainnya (seperti Dinas Pariwisata daerah) untuk mempromosikan obyek wisata di daerah tersebut untuk meningkatkan jumlah penumpang (pendapatan aeronautika).
5
- Mengubah strategi untuk meningkatkan pendapatan non aeronautika dengan cara mengundang anchor tenant dan mengkombinasi dengan pengusaha setempat untuk meningkatkan penjualan. - Meningkatkan pendapatan kargo. Kinerja Keuangan Perusahaan 2009-2014 (Terlampir) PT Angkasa Pura II (Persero) saat ini memiliki 1 Anak Perusahaan (PT ANGKASA PURA SOLUSI) dan 3 Perusahaan Penyertaan, tujuan Pembentukan dan Pengembangan Anak Perusahaan : • Pengembangan Usaha; • Sebagai Supporting Bisnis Perusahaan Induk yang menunjang kegiatan bisnis Bandar Udara; • Efektivitas dan Optimalisasi Pendapatan. KENDALA TEKNIS 1. Kondisi keuangan PT AP II saat ini memiliki keterbatasan dalam anggaran investasi, sehingga untuk pengembangan bisnis penunjang bandara diarahkan pada kerjasama dengan mitra usaha strategis dengan pola kerjasama Bangun Guna Serah (BOT), Kerjasama Operasi (KSO), Kerjasama Usaha (KSU) atau Sewa. 2. Batas kewenangan persetujuan kerjasama oleh Direksi masih dibatasi 2 tahun atau senilai maksimal Rp.10 miliar, sehingga menimbulkan proses birokrasi yang panjang jika jangka waktu kerjasama lebih dari 2 tahun yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Menteri BUMN. 3. Masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif diantara para pemangku kepentingan di bandara (key stakeholders) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di bandara sekaligus meningkatkan program pengembangan bisnis PT AP II. Rencana Penggunaan Tambahan PMN PMN akan digunakan untuk tahap 1: Pembebasan Lahan 200 Ha tahap 1 untuk Runway 3 dari rencana 830 Ha ultimate (pembangunan T4 & RW4) di Bandara International Soekarno-Hatta. Manfaat PMN PMN akan memberikan penambahan modal kepada AP 2 untuk melakukan investasi pengembangan fasilitas Runway 3 dan mempertahankan kehandalan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan operasi penerbangan Akuntabilitas PMN Pembukuan atas pemanfaatan PMN akan dibuatkan SOP tersendiri dan dibuatkan Escrow Account tersendiri dengan memisahkan pembukuan perusahaan lainnya. Dan juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian BUMN untuk detailnya. KENDALA TEKNIS 1. Kondisi keuangan PT AP II saat ini memiliki keterbatasan dalam anggaran investasi, sehingga untuk pengembangan bisnis penunjang bandara diarahkan pada kerjasama
6
dengan mitra usaha strategis dengan pola kerjasama Bangun Guna Serah (BOT), Kerjasama Operasi (KSO), Kerjasama Usaha (KSU) atau Sewa. 2. Batas kewenangan persetujuan kerjasama oleh Direksi masih dibatasi 2 tahun atau senilai maksimal Rp.10 miliar, sehingga menimbulkan proses birokrasi yang panjang jika jangka waktu kerjasama lebih dari 2 tahun yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Menteri BUMN. 3. Masih diperlukan koordinasi yang lebih intensif diantara para pemangku kepentingan di bandara (key stakeholders) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di bandara sekaligus meningkatkan program pengembangan bisnis PT AP II. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian : a)
b)
c)
Temuan BPK pada PT. Angkasa Pura II (Persero) belum seluruhnya dapat dituntaskan dan ditindaklanjuti. Terdapat 25 item temuan BPK di Bandara Kuala Namu yang turunannya menjadi 62 item temuan dalam pembangunan Tahap I dan Tahap II. Temuan tersebut mengenai aturan pengadaan peralatan serta SOP yang berlaku di PT. Angkasa Pura II (Persero). Sesuai rekomendasi 50 item (81%) dan masih dalam Proses/belum selesai rekomendasi 12 Item (19%). Temuan BPK terhadap Pembangunan Bandara Kuala Namu dengan Nilai Temuan BPK sebesar Rp100 Miliar. 50% dari Nilai temuan tersebut dinyatakan bahwa tender dan pelelangan dinyatakan kurang sesuai dengan aturan umum, tetapi PT. Angkasa Pura II (Persero) berpedoman pada aturan Internal perusahaan yaitu Peraturan Perusahaan Nomor 20 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero). Upaya yang dilakukan terhadap Nilai temuan 50% atau sebesar Rp.50 Miliar PT. Angkasa Pura II (Persero) meminta bantuan LPJK untuk melakukan penilaian sehingga Nilai Temuan bisa turun menjadi Rp.2 Miliar dan ditargetkan temuan dapat ditindaklnjauti 100% pada bulan April 2015.
REKOMENDASI 1) Komisi VI DPR RI mendesak kepada PT. Angkasa Pura II (Pesero) untuk segera menuntaskan hasil temuan BPK sesuai Rekomendasi Panja PMN Komisi VI DPR RI yang telah disetujui dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI bahwa PMN dapat diberikan kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan catatan PT. Angkasa Pura II (Perero) dapat menyelesaikan terlebih dahulu hasil temuan BPK tersebut secara tuntas. 2) Komisi VI DPR RI meminta kepada Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) bahwa penggunaan PMN harus penuh kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 3) Komisi VI DPR RI meminta PT. Angkasa Pura II (Persero) menyelesaikan permasalahan di Bandara Kuala Namu antara lain : persaolan safety management (keamanan dan
7
4)
5)
6)
7)
8)
9)
kenyamanan) penumpang, kebersihan bandara/Toilet dll, airport tax yang lebih mahal dibandingkan Bandara lainnya, dan perbaikan lantai-lantai keramik yang kusam/rusak. Moto pelayanan PT. Angkasa Pura II (Persero) harus dapat diwujudkan sesuai misi dan visinya untuk “Membuat Penumpang di Bandara selalu tersenyum” karena faktanya saat ini masih banyak dikeluhkan oleh para customer. Komisi VI DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) untuk membahas lebih lanjut permasalahan temuan BPK yang belum tuntas dan rencana penggunaan dana PMN pada RAPBN-P 2015. Perubahan jajaran Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) harus membuat terobosanterobosan baru dan lompatan yang jauh ke depan tidak hanya sekedar melakukan bisnis as usual dalam pengembangan strategis bisnis yang lebih visioner dan mewujudkan perusahaan menjadi World Class Company. Komisi VI DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara intensif terhadap Kinerja PT. Angkasa Pura II (Persero) agar tidak terjadi temuan-temuan serupa dimasa yang akan datang dalam penggunaan Anggaran khususnya PMN. Komisi VI DPR RI mendorong agar jajaran Direksi Manajemen PT. Angkasa Pura II (Persero) berkomitmen untuk menjadikan Bandara Kuala Namu menjadi Pusat Promosi Wisata Budaya di Sumatera Utara. Komisi VI DP RI meminta semua permasalahan lebih detail dan lengkap dijawab secara tertulis untuk selanjutnya akan dibahas dalam RDP di Komisi VI DPR RI pada masa persidangan yang akan datang.
2. PT. Perkebunan Nasional II A. Deskripsi Umum PT. Perkebunan Nusantara II merupakan hasil penggabungan PTP II dan PTP IX yang didirikan berdasarkan akte Notaris Harun Kamil, SH ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte No. 35 dan diperbarui dengan akte Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 33 tanggal 13 Agustus 2008 dan beberapa kali mengalami perubahan dengan diperbaharui akte Notaris Hetty Herawaty, SH No. 17 tanggal 08 April 2014. Total areal HGU yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara II mencapai 112.699,77 Ha, Produk perkebunan yang dihasilkan yaitu Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (Palm Kernel), RSS I, Gula dan Tetes, Tembakau. Wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara II terletak di 4 Kabupaten dan 2 Kotamadya di Propinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas, Kotamadya Medan, Kotamadya Binjai dan di Kabupaten Keerom Propinsi Papua. Unit usaha PTPN II yang dikelola sendiri yaitu : a) sebanyak 29 Kebun (Kebun Budidaya sawit yang terdiri dari 16 Kebun Budidaya Kelapa Sawit, 10 Kebun Budidaya Tebu, dan 3 Kebun Tembakau. b) 9 Pabrik (5 Unit Pabrik Kelapa Sawit; 2 Unit Pabrik Gula (KAP Total 8000 TCD), 2 Unit Pabrik RSS (KAP Total 19 Ton KK/Hari). c) 6 Unit Penunjang yaitu 3 Unit Rumah Sakit, 1 Unit Bengkel dan 2Unit Balai Penelitian Tebu dan Tembakau.
8
d) Dikerjasamaoperasikan (KSO) dengan perusahaan patungan (PT.INK) yaitu : 8 Kebun Kelapa Sawit dan Karet, 2 Unit Pabrik Kelapa Sawit. Laba (Rugi) PTPN II tahun 2013 dan 2014 mengalami kerugian. Kerugian perusahaan terutama disebabkan penurunan harga jual, penurunan nilai aset dan pencatatan rugi selisih kurs di anak perusahaan 2014. Kerugian perusahaan terutama disebabkan oleh koreksi pencatatan hutang kepada Dapenbun, penurunan nilai aset dan kerugian usaha. Beban hutang tercatat untuk Dana Pensiun pada Tahun 2013 sebesar Rp1,2 Triliun dan pada Tahun 2014 disepakati beban hutang PT.PN II kepada Dapenbun untuk pembayaran Dana Pensiun Karyawan ditetapkan menjadi Rp.461 Miliar Rupiah dan masih ada kekurangan untuk pembayaran kurang lebih sebesar Rp200 Miliar Rupiah sebagai bagian kerugian perusahaan pada Tahun 2014. Pemanfaatan Areal PTPN II : URAIAN
LUAS (HA)
Areal Tanaman dll
±
97,996.30
Areal yang telah dilepas kepada PT. Angkasa Pura (Kualanamu)
±
655.83
Rencana areal dilepas (Eks. HGU)
±
5,873.06
Rencana areal Proyek KDMP Jumah :
± ±
8,144.58 112,669.77
Permasalahan : a) Proses perpanjangan HGU merupakan bibit subur timbulnya gerakan perlawanan baru untuk penguasaan lahan (garapan). b) HGU PTPN II berada di disekitar pengembangan kota dan pertumbuhan masyarakat terutama di sekitar Langkat, Binjai, Medan dan Lubuk Pakam. c) Berbagai modus operandi dilakukan masyarakat dalam upaya menguasai areal HGU antara lain : 1. Menguasai lahan secara langsung (penggarapan) 2. Mengajukan klaim dan mengadukan PT Perkebunan Nusantara II kepada Intansi Pemda dan Instansi Legislatif. 3. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan. Yang paling ekstrim terdapat 2 (dua) pihak berperkara di Pengadilan (pura-pura) namun objeknya ternyata merupakan areal PT Perkebunan Nusantara II sementara pihak PT Perkebunan Nusantara II tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara tersebut. PT Perkebunan Nusantara II baru mengetahui hal tersebut pada saat dilaksanakan eksekusi. 4. Masyarakat mengajukan permohonan pinjam pakai lahan dengan berbagai alasan. Dalam melaksanakan modus operandi masyarakat menggunakan surat-surat yang diduga palsu baik dari sisi subtansi surat, ejaan, tanggal pembuatan surat, maupun pejabat yang menerbitkan surat tersebut. d) Terhadap garapan dan pengrusakan tanaman di atas areal PT Perkebunan Nusantara II, tetap diadukan kepada pihak yang berwajib namun hasilnya kurang maksimal. 9
Pendapat Hukum (LEGAL OPINION) Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Agung RI sesuai Surat No.B014/G/Gph.1/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Permasalahan Tanah Areal HGU dan Eks. HGU PT Perkebunan Nusantara II, rekomendasi Jamdatun adalah sbb. : a) Aset yang dipertahankan Areal HGU diperpanjang yang belum terbit Sertipikat namun dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara II agar diproses penerbitan Sertipikat HGU sesuai ketentuan BPN, sedang yang terbit Sertipikat namun digarap masyarakat/lahan produktif agar dipertahankan. Areal HGU tidak diperpanjang yang masih dikuasai sebagai tanaman produktif, bangunan perusahaan dan areal garapan masyarakat agar dipertahankan dan dimohonkan HGU baru. Areal HGU tidak diperpanjang peruntukan RUTRWK diluar kepentingan Negara agar dipertahankan dan dialihkan menjadi hak milik perusahaan. b) Aset yang sudah didivestasi dan dipinjampakaikan Areal HGU diperpanjang yang sudah didivestasi agar dihapusbukukan secara administrasi dan dipecah dari Sertipikat Induk, sedang untuk areal yang dipinjampakaikan untuk fasilitas umum dan fasilitas soisal agar dijual/ganti rugi. Bagian areal HGU tidak diperpanjang yang didivestasi dan pinjam pakai agar dijual/ganti rugi. c) Aset yang secara prinsip dapat dihapusbukukan dan dipindah tangankan dengan cara penjualan/ganti rugi/tukar menukar Dari areal HGU diperpanjang yang belum terbit Sertipikat dan secara fisik tidak dikuasai oleh PTPN II direkomendasikan untuk penjualan/ganti rugi/tukar menukar sedang yang terbit Sertipikat namun sudah menjadi perkampungan, direkomendasikan penjualan dengan penunjukan langsung (jika memenuhi persyaratan keadaan tertentu) Bagian areal HGU tidak diperpanjang dengan kondisi : - Rumah Dinas Karyawan Pensiunan/Aktif dijual kepada penghuni sah. - Areal garapan yang telah menjadi perkampungan kompak dijual kepada masyarakat yang menguasai (jika memenuhi persyaratan keadaan tertentu). - Areal garapan RUTRWK yang dimohonkan oleh Pemprov Sumatera Utara/Swasta dijual kepada Pemprov Sumatera Utara dan Swasta sedang areal RUTRWK yang sudah menjadi areal perkampungan kompak dan perumahan dijual kepada masyarakat (jika memenuhi persyaratan keadaan tertentu). - Areal untuk perhargaan masyarakat adat dijual kepada masyarakat adat (jika memenuhi persyaratan keadaan tertentu). - Areal pengembangan Universitas Sumatera Utara (USU) dijual kepada Universitas Sumatera Utara (USU) (jika memenuhi persyaratan keadaan tertentu). Upaya Penyelesaian Areal lahan : 1. Upaya Umum a. Melakukan pendekatan persuasif b. Mengadakan kerja sama pemanfaatan lahan dengan masyarakat penggarap. 10
c. Melakukan pendekatan Hukum & Okupasi 2. Upaya Khusus a. Menyelesaikan pelepasan areal eks. HGU nya seluas 5.873,06 Ha. b. Pemanfaatan Areal dengan cara Diversifikasi (Proyek Kota Deli Megapolitan seluas +/8.100 Ha). Pedoman Penyelesaian 1. Berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara jo. PERMEN BUMN RI No. PER-06/MBU/2010 jo. PERMEN BUMN RI No. PER22/MBU/12/2014. 2. Berpedoman pada Pendapat Hukum (Legal Opinion) JAMDATUN No. B-014 /G/Gph.1/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Permasalahan Tanah Areal HGU dan Eks. HGU PTPN II (Persero). 3. Berpedoman pada Surat Menteri BUMN RI Nomor : S-567/MBU/09/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penyelesaian Permasalahan Areal Lahan HGU Diperpanjang seluas 56.341,85 Ha dan Lahan HGU Yang Tidak Diperpanjang seluas 5.873,06 Ha serta Aset berupa Rumah Dinas Milik PT Perkebunan Nusantara II (Persero). 4. Berpedoman pada Surat Menteri BUMN RI No. : S-30/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penyelesaian Permasalahan Areal Eks. HGU PT Perkebunan Nusantara II. Tindak Lanjut Penyelesaian Kajati Sumatera Utara selaku Pengacara Negara (JPN) akan bertindak memediasi kordinasi antara Gubernur Sumatera Utara, BPN Kanwil Sumatera Utara dan PTPN II (Persero). Penyaluran PKBL : Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Perkebunan Nusantara II dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2013 lebih rendah dari pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari Kementerian BUMN pada tahun 2013 yang menunda pelaksanaan kegiatan penyaluran pinjaman Program Kemitraan hingga akhir tahun 2013. Permasalahan dan Upaya pemecahan : 1. Dari Total areal HGU yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara II mencapai 112.699,77 Ha, yang produktif baru 50 – 60 Ribu Hektar. PTPN II tidak berhasil mengembangkan produksi gula di Sumatera Utara karena faktor perbedaan iklim yang tidak mendukung. Sumatera rata-rata Iklim tropis basah, untuk jangka panjang diperlukan R&D untuk mendapatkan hasil riset tersebut. Potensi yang bisa dikembangkan adalah Sawit dan Tembakau tetapi tembakau sudah tidak menguntungkan. Capaian Produksi Kelapa Sawit baru sampe 50% karena keterbatasan modal menyebabkan produksi sawit belum optimal walaupun potensiya sangat luas. 2. PTPN II pada RAPBNP 2014 tidak memohon penambahan modal PMN, dengan pertimbangan karena sulit bersiang dengan perkebunan milik swasta di Sumatera Utara yang makin berkembang saat ini. Ada pesaing baru yang memasok Raw Sugar di 11
dipasaran. PTPN II juga kesulitan karena ada perbedaan selisih harga gula antara di jawa dan sumatera. Dengan tingkat rendeman maksimun hanya sampe 6 - 7 PT.PN II kesuluitan untuk memproduksi gula hanya 6 ton. Dalam melakukan penjualan gula PTPN II tidak lagi melakukan tender, karena para calon pembeli tidak datang lagi karena mereka takut gagal dan merugi. Kondisi kehidupan Petani Gula juga makin mengalami kesulitan sehingga gula yang masih di pohon terpaksa mereka jual demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3. Untuk bisa bangkit lagi PTPN II (Persero) mengharapkan agar diberikan kesempatan mengolah Raw Sugar dan diberikan kesempatan untuk mengelola dua pabrik besar di Sumatera Utara agar dikelola oleh PT.PN II (Persero) karena ada keinginan dari pihak Pemerintah Daerah yang meminta Pabrik Gula tersebut dilepaskan kepada Pemerintah Daerah (Pemprov) Sumatera Utara. 3. PTPN III (Persero) Deskripsi Umum PT. Perkebunan Nusantar III (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan hasil penggabungan PTP III, IV dan PTP V yang didirikan berdasarkan akte Notaris Harun Kamil, SH yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte No. 36. PTPN III bergerak di bidang usaha perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, produk yang dihasilkan CPO dan inti karet. Luas Areal Tanaman (Planted Area) per Desember 2014, Tanaman Kelapa sawit 105.230,95 Ha, Tanaman Karet : 37.755,55 Ha. Total Planted Area 142;980,50 Ha. Jumlah Kebun/Unit PTPN III UNIT
JUMLAH
LUAS/KAPASITAS Ha
Kebun
34
160.317,44
Pabrik Kelapa Sawit
12
585
Ton TBS/Jam
Pabrik Pengolahan Karet
8
200
Ton KK/Hari
Unit Kesehatan
4
4
Unit
Menjadi Induk Holding BUMN Perkebunan Tanggal 17 September 2014 sesuai PP No.72 Tahun 2014 (Efektif TMT. 02 Oktober 2014) Wilayah Kerja PT.PN III (Persero) 1) LABUHAN BATU – 1 : Kbn/PKS Sei Meranti, Kbn Bukit Tujuh, Kbn/PKS Torgamba, Kbn/PKS Sei Daun 2) LABUHAN BATU – 2 : Kbn/PKS Sei Baruhur, Kbn Sei Kebara, Kbn/PKS Aek Torop, dan Kbn/PKS Aek Raso 3) LABUHAN BATU – 3 : Kbn/PKS Sisumut, Kbn Aek Nabara Utara, Kbn/PKS Aek Nabara Selatan, Kbn/PPK Rantau Prapat, Kbn/PPK Membang Muda, Kbn Labuhan Haji, dan Kbn Merbau Selatan. 4) ASAHAN :Kbn Sei Dadap, Kbn Pulau mandi, Kbn Ambalutu, Kbn/PKS/PPK Sei Silau, Kbn Huta Padang, Kbn Bandar Selamat 12
5) SIMALUNGUN : Kbn Bangun, Kbn/PPK Bandar Betsy, Kbn Dusun Ulu PKS Sei Mangkei 6) SERDANG – 1, Kbn G. Pamela, Kbn/PPK Gunung Para, Kbn Gunung Monako, Kbn Silau Dunia 7) SERDANG – 2 : Kbn Sei Putih, Kbn/PPK Sarang Giting, Kbn Tanah Raja, dan Kbn/PKS/PPK Rambutan 8) TAPANULI SELATAN : Kbn Batang Toru, Kbn/PKS/PPK Hapesong, ACEH TIMUR (KSO), Kbn Julok Rauyek, Kbn Karang Inong Kegiatan usaha utama PTPN III (Persero) meliputi agro bisnis dan agro industri yang terealisasi dalam bentuk: pengusahaan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan karet yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. beroperasi sebagai holding company bagi perusahaan bumn yang bergerak dalam bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi kina, tembakau, kakao, aneka tanaman lain (hortikultura) dan wisata agro). Perkembangan sinergi PTPN III (Persero) dengan BUMN lain dalam GP3K, untuk berkontribusi pada peningkatan produksi pangan nasional, terutama beras PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah bekerja sama dengan PT. Sang Hynag Seri (Persero) dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada tahun 2012/2013 yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat guna peningkatan pendapatan petani di bidang tanaman jagung dan padi, dengan mekanisme sebagai berikut : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) bekerja sama dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam rangka mengelola GP3K yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama No : 3.10/SPJ/01/2012 dan No. : 210/SHS.05/SP/VI/2012 tgl. 25 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka pelaksanaan Program GP3K, dimana PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berkewajiban untuk menyediakan/menyalurkan dana kemitraan sebesar 10 milyar masa tanam 2012 s/d 2013 kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk selanjutnya disalurkan kepada masing-masing kelompok tani untuk digunakan sebagai modal dalam membiayai usaha pertanian tanaman jagung dan padi di wilayah yang telah disepakati. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah jasa administrasi kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) setelah gabah milik petani terjual, selambat-lambat pada saat pinjaman jatuh tempo. Keunggulan Produk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) : CPO PTPN III diantaranya dihasilkan dari PKS yang telah bersertifikasi RSPO, sehingga pada penjualannya PTPN III mendapatkan traceabillity tambahan premium 5 dollar per ton. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh PTPN III (Persero) serta permasalahan mengenai sengketa lahan dengan masyarakat sekitar dan lahan PTPN III (Persero) yang diklaim bukan milik perkebunan : 13
Dukungan yang diberikan oleh PTPN III dalam mencapai ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Sesuai dengan surat dari Kementerian BUMN No. : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, dalam hal ini PTPN III telah melaksanakan sinergi dengan BUMN lain yaitu dengan PT. Sang Hyang Seri (PT. SHS) dalam hal Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dan telah menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada PT. Sang Hyang Seri sebagai berikut : • penyaluran dana tahap I sebesar Rp. 5.000.000.000,• penyaluran dana tahap II sebesar Rp. 4.998.847.375,Jumlah penyaluran Rp. 9.998.847.375,RINCIAN PENYALURAN SEBAGAI BERIKUT : No.
Nama Kelompok Tani
Alamat
Luas (Ha.)
Jumlah Pinjaman (Rp.)
1
Gapoktan Unggul Ds. Klambir Lima Kebun Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
500
2,500,000,000
2
Murni
Ds.Pasar Melintang Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang
100
500,000,000
3
Sembada
Ds.Jati Mulia Kec.Pegajahan Kab.Serdang Bedagai
100
750,000,000
4
Tunas Harapan II Ds.Sei Buluh Kec.Teluk Mengkudu Kab.Serdang Bedagai
100
500,000,000
5
Cemara II
Ds.Lubuk Cemara Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai
150
750,000,000
6
5 Kelompok Tani
Kec. Portibi
810
4,998,847,375
1,760
9,998,847,375
Kab.Padang Lawas
JUMLAH
14
Masalah yang terkait dengan plasma dan replanting PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) : Perkebunan plasma di PTPN III adalah perkebunan rakyat pola pir era tahun 80-an yang awalnya adalah binaan eks PTPN III, PTP IV dan PTPN V seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Kebun
LUAS (HA)
KK
kebun pir aek raso
6.498
3.249
kebun pir lokal utara
4.721.29
3.302
kebun pir lokal selatan
4.924.76
3.468
kebun pir lokal asahan
1.862.00
934
kebun pir lokal bandar tinggi patimbalan jumlah
1.540.00
1.506
19.546.05
12.459
kondisi perkebunan pir tersebut di atas saat ini sudah tidak produktif lagi dan sebagian besar sudah lunas. Saat ini PTPN III (Pesero) telah melaksanakan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (eks pir lokal asahan) seluas 590,00 ha dengan anggota KUD Pelita sebanyak 282 KK melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Total nilai plafon kredit Rp.36.566.590.000 (include idc selama 5 tahun) yang disalurkan melalui BRI Agroniaga. PTPN III memberikan prefinancing pembiayaan proyek dan bertindak sebagai avalis atas kredit yang disalurkan kepada petani peserta. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PTPN III (PERSERO) DALAM MENGEMBANGKAN BISNIS, MEMASTIKAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI PUPUK DAN BENIH : MASALAH YANG DIHADAPI ANTARA LAIN : Aareal perkebunan semakin terdesak akibat pemekaran wilayah ataupun pengembangan daerah perkotaan yang umumnya menuntut pelepasan lahan perkebunan, Gangguan keamanan produksi kebun akibat pencurian produksi di lapangan, perjalanan ke pks seinduk maupun pencurian cpo. Pelaksanaan perluasan areal terkendala ketersediaan lahan dan rawan konflik akibat tidak jelasnya kepemilikan lahan. Terkait dengan pengembangan kawasan industri, beberapa hal menjadi pertimbangan calon investor untuk berinvestasi adalah : kebijakan fiskal, seperti fasilitas tax holiday yang belum menarik bagi investor. Sehubungan dengan ketersediaan bahan baku, pupuk dan benih : Mutu dan volume bahan baku tbs dari pihak iii menjadi berkurang akibat kalah bersaing dengan pabrik tanpa lahan. Ketersediaan pupuk dan benih bersertifikat mencukupi namun harga relatif mahal. REALISASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PROGRAM KEMITRAAN/PUKK DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR : 15
Produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan oleh ptpn iii dan kendala-kendalanya dalam meningkatkan produktivitas
Kendala-kendala dalam meningkatkan produktivitas antara lain: 1. Serangan penyakit ganoderma pada tm dewasa di beberapa kebun yang 2. mengakibatkan tegakan pohon per hektar terus menurun, dimana spora ganoderma antara lain disebarkan oleh ternak sapi yang berkeliaran di areal kebun. 3. Pengaruh fenomena iklim (musim kemarau yang ekstrim pada semester i/2014) yang mengakibatkan proses pembentukan bunga buah terganggu. 4. Masih adanya kehilangan produksi di beberapa kebun BENTUK SINERGI PTP III DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN : PTPN III telah mewujudkan beberapa bentuk sinergi dan akan terus meningkatkan semangat sinergi dengan sesama BUMN untuk bersama-sama menang secara berkesinambungan. sinergi yang telah dibangun dijelaskan pada tabel di bawah ini :
16
Kontribusi CPO PT. Perkebunan Nusantara III terhadap kebutuhan ekspor CPO lndonesia Kontribusi CPO PTPN saat ini masih untuk kebutuhan di dalam negeri karena pembeli cenderung melakukan pembelian cpo untuk kebutuhan lokal dibanding kebutuhan ekspor. hal ini disebabkan adanya tarif pajak ekspor yang dikenakan bagi pembeli ekspor cpo sehingga marjin keuntungan pembeli lebih tinggi apabila membeli untuk kebutuhan lokal. Perbandingan posisi produksi CPO PTPN III terhadap produksi CPO Indonesia adalah 1,68% Produksi CPO PTPN III dan 98,32% Produksi CPO Indonesia. Sedangkan perbandingan terhadap CPO Dunia yang dihasilkan PTPN III adalah 0,89% produksi cpo PTPN III dan 99,11% Produksi CPO Dunia. PERKEMBANGAN PROGRAM KERJASAMA DENGAN PERKEBUNAN RAKYAT DAN MEKANISME PELAKSANAAN Kerjasama peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (eks pir lokal asahan) seluas 590,00 ha PTPN III (Persero) dengan anggota KUD Pelita sebanyak 282 KK telah selesai dilakukan melalui program revitalisasi perkebunan, dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp.36.566.590.000 (include idc selama 5 tahun) yang disalurkan melalui BRI Agroniaga. PTPN III (Persero) memberikan prefinancing pembiayaan proyek dan sebagai avalis atas kredit yang disalurkan kepada petani peserta. Kerjasama kemitraan dengan petani peserta dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara KUD Pelita dengan PTPN III (Persero), dimana pembangunan lahan petani dilaksanakan oleh PTPN III (Persero), dan selanjutnya petani diwajibkan menyetor produksinya ke pks PTPN III (Persero) s/d kredit revitalisasi perkebunan lunas. Strategi untuk meningkatkan posisi tawar produk minyak sawit (cpo) dan proses kontrol Komoditi PTPN III dijual melalui PT. KPBN. Sebagai pertimbangan dalam penjualan komoditi untuk mendapat harga yang optimal ptpn iii menggunakan jasa bloomberg yang di dalamnya terdapat informasi harga – harga komoditi diantaranya : CPO sumber informasi harga :Rotterdam, Malaysia Derivative Exchange. Dan Karet sumber harga Tokyo Commodity, Singapore Commodity.
17
Strategi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar : • mengimplementasikan RSPO di seluruh kebun/unit. • ketentuan penerapan RSPO diatur dalam instruksi kerja • pemisahan produk CPO yang bersertifikat dan non sertifikat • melakukan pembinaan petani untuk memenuhi persyaratan RSPO • melakukan quality controll secara ketat • pelaksanaan audit internal dan eksternal di bagian/kebun/unit. UPAYA, HAMBATAN DAN REGULASI YANG DIHADAPI DAN DIPERLUKAN UNTUK MERINTIS TERCIPTANYA PROGRAM HILIRISASI INDUSTRI SAWIT DAN KARET. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari core business berbasis sawit dan karet, PTPN.III telah membangun kawasan industri sejak tahun 2009 yang berlokasi di Sei Mangkei. Saat ini status kawasan industri Sei Mangkei telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei pada tanggal 27 Februari 2012. Kendala dalam mendukung daya saing kawasan ini dengan kawasan lain yaitu : • Fasilitas insentif fiskal di sektor perpajakan , kepabeanan dan cukai. • Fsilitas insentif non fiskal berkaitan dengan kemudahan mendapatkan perizinan melalui PTSP, keimigrasian dan investasi. Upaya yang dilakukan yaitu :mendorong kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan fasilitas insentif fiskal dan insentif non fiskal tersebut. Sebagai pembanding negara-negara asean dalam memberikan tax holiday : Negara
Tax Incentives
Indonesia
Tax holiday selama 2 tahun yang berlaku hingga 1986 setelahnya tidak ada tax holiday lagi, hanya kemudahan investasi di daerah tertentu/jenis usaha tertentu
Thailand
Tax holiday selama 8 tahun dan penurunan tarif 50% pph badan selama 5 tahun setelah periode tax holiday
Malaysia
Tax holiday selama 5 tahun hingga tahun 1991, exemption hingga 70% atas pre-tax income atas 60% dari biaya investasi sejak tahun 1992
Vietnam
Tarif pph badan 10% dan tax holiday selama 4 tahun yang berlaku sejak tahun 1997-2003, penurunan tarif pph badan sebesar 50% selama 4 tahun setelah periode tax holiday. sejak tahun 2004, penurunan tarif pph badan 50% selama 9 tahun setelah masa periode tax holiday
Filipina
Tidak ada tax holiday hingga 1986, 8 tahun tax holiday sejak 19871994, tax holiday selama 8 tahun dan penurunan tarif pajak sebesar 5% setelah periode tax holiday
Singapore
Tax Holiday selama 10 tahun
18
PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK TURUNAN CPO YANG DIPRODUKSI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI SAWIT, DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DALAM MENDUKUNG BIDANG AGRIBISNIS - Upaya antisipasi terhadap harga jual komoditas primer yang sangat berfluktuatif sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan dan sejalan dengan program hilirisasi pemerintah, PTPN III segera masuk ke industri hilir antara lain melalui pembangunan pabrik industri minyak goreng. Selanjutnya direncanakan juga industri oleo chemical serta produk turunan CPO lainnya. - Peranan strategis IPTEK sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian industri hulu dan industri hilir berbasis agro yang terintegrasi. Dalam perkembangannya PTPN III telah bekerjasama secara berkesinambungan dengan Kementerian Perindustrian (membangun pusat inovasi di KEK Sei Mangkei), BPPT, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Pusat Penelitian (Puslit) Karet dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan agroindustri. KEBIJAKAN FISKAL DAN NON FISKAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS PERKEBUNAN SAWIT DAN KARET JUGA UPAYA PTPN III (PERSERO) DALAM MENGANTISIPASI FLUKTUASI HARGA CPO DAN MENEKAN KERUGIAN MENJADI LEBIH BESAR Dampak negatif dari kebijakan fiskal dan non fiskal pemerintah : • Komoditas kelapa sawit adanya peraturan menteri keuangan tentang barang ekspor yang dikenakan bea keluar terhadap produk CPO dan produk turunannya secara progressif sehingga menyebabkan pembeli cenderung melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap CPO dibanding melakukan ekspor. • Komoditas karet Adanya pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Bidang Pertanian, dimana karet yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenakan PPN10%. upaya yang telah dilakukan PTPN III (Persero) untuk mengantisipasi fluktuasi harga CPO : 1. meningkatkan produktivitas baik produktivitas tanaman maupun tenaga kerja. 2. melakukan efisiensi biaya (cost efficiency) mengembangkan hilirisasi produksi, dimana saat ini PTPN III (Persero) tengah mengembangkan Kawasan Industri Sei Mangkei yaitu Kawasan Industri berbasis Kelapa Sawit yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari produk CPO dan turunannya. UPAYA DAN KOORDINASI PTPN ILL (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SEPERTI KUALITAS JALAN SEPANJANG PERKEBUNAN MENUJU PENGGILINGAN KELAPA SAWIT DAN KE KAWASAN INDUSTRI MAUPUN PELABUHAN Bantuan CSR infrastruktur untuk masyarakat lingkungan 19
Tahun 2012 Bantuan pengerasan jalan sepanjang 11.400 meter di Desa Panombean Kebun Silau Dunia (surat Pemkab Sergai Nomor : 140/2009/BN/I/2012 tanggal 05 Januari 2012) senilai Rp. 718.373.200,-. Bantuan pengerasan jalan sepanjang 8.500 meter di Desa Kerapuh Kebun Silau Dunia (Surat Pemkab Sergai Nomor : 18.13/620/202/2012 tanggal 10 Februari 2012) senilai Rp. 436.027.600,-. Tahun 2014 Bantuan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) jalan sepanjang 4.000 meter lebar 5,5 meter Jalan Batang Gogar Aek Torop Kecamatan Aek Batu Kabupaten Labusel (surat Pemkab Labusel Nomor : 620/01/2014 tanggal 03 Januari 2014) senilai Rp. 1.632.744.453,SOLUSI PTPN III DALAM MENGEMBANGKAN BISNIS, MEMASTIKAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI Mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan fasilitas insentif fiskal dan insentif non fiskal untuk mendukung daya saing kawasan ekonomi khusus sei mangkei. Mengembangkan bisnis ke industri hilir antara lain melalui pembangunan pabrik industri minyak goreng serta produk turunan CPO lainnya. untuk memastikan bahan baku dan produksi : melakukan intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan optimalisasi lahan sehingga diperoleh peningkatan produksi untuk menjamin ketersediaan bahan baku. mengoptimalkan pembelian produksi TBS pihak ke III dengan cara membina pemasok, membeli bahan baku standar dengan waktu bayar menarik, membeli dari pemasok besar dengan kontrak kerja, mencari sumber bahan baku dari koperasi dan perkebunan rakyat yang besar. PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN DIBIDANG PERSAWITAN TERHADAP KEUANGAN PTPN III (PERSERO) Kebijakan perpajakan dibidang persawitan yang mempengaruhi keuangan masing-masing PTPN, sebagai berikut : • Barang hasil perkebunan sudah seluruhnya dikenakan PPN sehingga setiap pembelian barang hasil perkebunan (TBS, dll) dari pedagang pengumpul yang sudah PKP harus dikenakan/membayar PPN, tetapi PPN masukan ini dapat dikreditkan. • Kebijakan perpajakan tentang pembebanan tanggung jawab renteng kepada PTPN terhadap PPN yang tidak disetorkan dan dilaporkan oleh rekanan menjadi beban/dibayar PTPN, padahal dalam Undang Undang KUP maupun Undang Undang PPN jelas menyatakan bahwa sepanjang dapat menunjukkan bukti bahwa PPN tersebut telah dibayar ke rekanan/penjual, maka tidak menjadi tanggung jawab renteng pembeli (PTPN), namun pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak mau menerima alasan tersebut baik ditingkat pemeriksaan pajak maupun keberatan tetap ditolak. 4. PTPN IV 20
PTPN IV berdiri tahun 1996, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindustri. Bisnis inti meliputi budidaya dan pengolahan komoditi kelapa sawit dan teh. Produk yang dihasilkan minyak sawit (Crude Palm Oil=CPO), Inti Sawit (Palm Kernel=PK), Palm Kernel Oil (PKO) , Palm Kernel Meal (PKM), dan teh jadi. Kantor Pusat Jl. Letjend. Suprapto No.2 Medan 20151, Medan – Indonesia telp : + 62 (061) 4154666, fax :+ 62 (061) 4573117 website www.ptpn4.co.id email
[email protected] unit usaha • 30 Unit usaha kelapa sawit • 3 Unit usaha kebun teh • 1 Unit kebun plasma • 3 Unit rumah sakit • 1 Unit perbengkelan Areal konsesi • 175.735 ha Fasilitas pengolahan
• • • • • • • •
Anak perusahaan
• • • • • • • • •
Lain-lain
16 unit PKS, Kaps. : 620 ton/jam 2 unit pabrik teh, kaps. : 154 ton dtb/hari 1 unit ppis , kaps. : 450 ton/hari 1 unit workshop : pmt dolok ilir PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) PT. Agro Sinergi Nusantara (ASN) PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) Penyertaan Saham PT. ESW Nusantara Tiga PT. Pupuk Agro Nusantara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara PT. Riset Perkebunan Nusantara PT. Padasa Enam Utama Karyawan : 24.001 org Total Asset tahun 2014 : Rp. 10,10 Triliun
HGU dalam proses perpanjangan 21.100,97 ha. terdiri dari: 1. Pasir mandoge : 8.406,35 ha 2. Sei Kopas : 6.614,72 ha 3. Sidamanik : 3.200,00 ha 4. Bah Birong Ulu : 2.433,90 ha 5. Bukit Lima : 446,00 ha Tekanan regulasi terhadap perpanjangan HGU PTPN 1. Sesuai Keputusan Kepala BPN No. 2/SE/XII/2012, tgl 27 Desember 2012 dinyatakan bahwa permohonan HGU termasuk perpanjangan dan pembaharuan wajib membangun kebun plasma paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses perpanjangan HGU PTPN IV.
21
2. SK Menhut No. 44/MENHUT-II/2005 tentang Kawasan Hutan di Sumut.yang telah direvisi dengan SK Menhut No. 579/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Ssumut, areal HGU Kebun PTPN IV seluas 1.768 Ha (SKO,PAM,SID,ULU) terancam akan dialihfungsikan menjadi kawasan hutan, meskipun areal tersebut telah terbit HGU dan sebagian kebun merupakan kebun yang berasal nasionalisasi dari perusahaan belanda. PTPN IV tidak ikut terlibat dalam gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (gp3k) Mutu produk PTPN IV telah memenuhi kualifikasi standar pasar global, hasil produk (minyak sawit, inti sawit) PTPN IV dengan keunggulan sebagai berikut : 1. Seluruh unit kebun telah memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2008. 2. Seluruh PKS dan PPIS telah mendapat ISO 14001 : 2004 3. Semua produk PTPN IV dianalisa di laboratorium yang telah mendapat sertifikat ISO 17025 : 2005 4. Resertifikasi RSPO untuk 17 kebun dan 8 PKS. 5. Seluruh unit usaha PTPN IV saat ini sedang dalam proses sertifikasi ISPO 6. Unit usaha teh pada saat ini sedang dalam proses rainforest certificate PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PTPN IV : Afdeling IX Sosa (Kab. Palas) seluas ± 400 Ha masih diduduki oleh masyarakat. pendudukan areal tersebut terjadi karena belum ada kesesuaian pendapat antara masyarakat dengan PTPN IV terkait dengan pembangunan kebun plasma di Desa Mondang yang mana lahan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Saat ini perusahaan sedang melakukan perundingan dan musyawarah yang difasilitasi oleh Muspida Kabupaten Palas untuk penyelesaian masalah tersebut. Bahwa PTPN IV berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan. PTPN IV bekerjasama dengan pemerintah setempat, koperasi dan masyarakat memberikan bantuan melalui program PKBL dan CSR. AREAL PLASMA PTPN IV PERMASALAHAN : Menurut ketentuan program revitalisasi, pengadaan lahan kebun plasma merupakan tanggung jawab pemda. Lahan yang disediakan tidak sepenuhnya clear and clean yaitu : 1. Adanya tumpang tindih areal dengan lahan masyarakat dan atau perusahaan lain. 2. Ketidakjelasan tapal batas wilayah (antara Kab Madina/Sumut dengan Pasaman Barat/Sumbar. 3. Lahan yang ditunjuk oleh Pemkab masuk dalam kawasan hutan (kel, dll). MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PTPN II, III DAN IV DALAM MENGEMBANGKAN BISNIS, MEMASTIKAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN PRODUKSI. 1. Semakin sulit mendapatkan lahan baru oleh sebab itu perlu ada keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan lahan tidur yang belum dimanfaatkan. selain itu tindakan korporasi seperti akuisisi perusahaan sejenis dan kerjasama usaha dengan BUMN lainnya merupakan salah satu solusi. 22
2. Petani plasma dan pihak ke III seringkali terhambat masalah infrastruktur disaat akan membawa TBS nya ke PKS, oleh sebab itu perlu ada perhatian pemerintah dalam pembenahan jalan dan jembatan yang menghubungkan Kebun Plasma dan PKS PKB dan CSR Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah dan Objek Pekerjaan (Rp. Juta) No 1
Wilayah Asahan
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Batubara Labuhan Batu Langkat Madina Medan Padang Lawas Serdang Bedagai Simalungun Diluar Wilayah Kerja Jumlah
No
Sektor Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8
Tahun 2012
Industri Perdagangan Pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Jasa Lainnya Jumlahnya
2013
2014*
RKAP 2015
990
245
45
600
970 1.061 195 1.075 2.170 2.512 3.655 4.710 17.338
370 830 300 235 1.005 763 1.835 1.499 7.082
125 695 110 270 1.205 1.205 1.920 1.200 6.775
120 420 270 420 360 270 450 1.140 750 4.800
2012 1.120 7.270 130 910 4.002 1.285 2.621 17.338
Tahun 2013 2014* 715 530 2 2.840 792 100 1.375 460 2.518 1.590 860 235 820 1.020 7.082 6.775
RKAP 2015 660 1.500 750 510 660 420 300 4.800
Program Bina Lingkungan Berdasarkan Wilayah dan Objek Pekerjaan (Rp. Juta) No 1 2 3 4 5 6 7
Objek
2012 566 3.704 1.675 5.905 2.873 1.410
Bencana Alam Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Kesehatan Pengembangan Prasarana Umum Sarana Ibadah Pelestarian Alam Pengentasan Kemiskinan Jumlah
No
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asahan Batubara Labuhan Batu Langkat Madina Medan Padang Lawas Serdang Bedagai Simalungun Diluar Wilayah Kerja Jumlah
16.133
2012 404 1.158 805 596 1.133 5.516 97 471 4.266 1.687 16.133
23
Tahun 2013 2014* RKAP 2015 1.176 775 1.000 3.169 1.374 2.000 1.100 342 500 4.175 2.168 6.800 3.478 802 1.000 520 305 1.000 1.645 3.280 2.000 15.263 9.046 14.300 Tahun 2013 2014* 67 215 448 305 200 233 782 164 207 34 4.663 2.194 70 3.281 361 191 6.016 810 2.449 1.619 15.263 9.046
RKAP 2015 1.949 184 1.270 449 1.332 2.177 506 1.022 3.266 2.145 14.300
Program CSR berdasarkan wilayah dan objek pekerjaan (Rp. juta) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wilayah Simalungun Serdang Bedagai Madina Asahan Labuhan Batu Batubara Padang Lawas Langkat Daerah lainnya Jumlah
No
Objek
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Jalan Perbaikan Jembatan Pembuatan Parit Pembuatan Sumur Bor Pembuatan Bendungan Pembuatan Ponton Lainnya Jumlah
2012 1.642 144 4.212 168 1.003 155 311 228 7.863
Tahun 2013 2014* 2.265 3.193 126 326 1.280 1.695 416 825 754 305 374 800 185 2.019 5.776 8.787
RKAP 2015 5.549 490 2.158 1.185 1.942 80 1.300 266 2.030 15.000
2012 4.087 1.861 1.275 640 7.863
Tahun 2013 2014* 3.444 3.585 499 461 929 494 702 663 202 3.584 5.776 8.787
RKAP 2015 6.557 841 1.555 140 905 5.002 15.000
Kendala Dalam Meningkatkan Produktivitas : 1. Adanya serangan penyakit ganoderma di beberapa unit usaha PTPN IV 2. Tingginya tingkat pencurian TBS yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktivitas. 3. Gangguan hama ternak pada tanaman muda. 4. Terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman 5. Dengan adanya Peraturan MA. 02 tahun 2012 maka terhadap pencuri TBS tidak bisa ditahan (tindak pidana ringan) akibatnya terjadi peningkatan pencurian TBS pada kebunkebun yang berbatasan dengan masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, PTPN IV telah melakukan sinergi, yaitu sebagai berikut : 1) Pembentukan perusahaan patungan PT. Sarana Agro Nusantara dibentuk oleh PTPN III, PTPN IV dan PTPN V, dengan kegiatan usaha penyediaan jasa tangki timbun di pelabuhan belawan dan pelabuhan dumai. 2) Pembentukan perusahaan patungan PT. Agro Sinergi Nusantara bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit yang dibentuk oleh PTPN IV dan PTPN I 3) Pembentukan perusahaan patungan PT. Sinergi Nusantara Perkebunan bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit yang dibentuk oleh PTPN IV dan PTPN XIV 4) Pemanfaatan produk yang dihasilkan oleh unit bisnis workshop PTPN IV (pmt doi) sebagai penyedia jasa/barang dan instalasi pabrik untuk PTPN/BUMN lain 5) Saat ini PTPN IV sedang menjajaki kerjasama dengan PTPN XIII dalam pengelolaan kebun di Kalimantan Timur seluas 21.000 ha Kerjasama dengan perkebunan rakyat dilakukan melalui mekanisme : 1. Dalam pembangunan kebun plasma dengan skema revitaslisasi perkebunan. saat ini PTPN IV telah dan sedang membangun : 1) kebun plasma di madina provinsi sumut 2) kebun plasma di pasaman barat provinsi sumbar 24
3) kebun plasma di sosa kab. paluta provinsi sumatera utara 4) kebun plasma peumakmo gampong di aceh 5) kerjasama pembelian tbs Untuk membantu masyarakat, PTPN IV melakukan kerjasama dengan petani sekitar kebun dalam pembelian BS hasil dari kebun rakyat dengan harga kompetitif. STRATEGI UNTUK LEBIH MENINGKATKAN POSISI TAWAR PRODUK MINYAK SAWIT (CPO) 1) Untuk meningkatkan posisi tawar industri CPO dimata dunia, maka yang harus dilakukan adalah pengembangan industri hilir yang berbasis kebutuhan lokal, dengan maksud agar sebagian besar produksi CPO dalam negeri dapat diserap secara lokal, hal ini menyebabkan alokasi untuk ekspor akan terbatas sehingga memungkinkan produk hilir yang diproduksi di lokal akan sangat dibutuhkan di luar negeri, dengan posisi demikian tidak ada peluang untuk negara peng import produk hilir untuk menerapkan pajak masuk yang tinggi. 2) Memenuhi kualitas dan persyaratan dari pelanggan, seperti sertifikasi rspo/ispo, kadar asam lemak bebas yang rendah dan kadar betacarotine yang tinggi 3) Indonesia harus menjadi tempat terbentuknya harga CPO dunia, karena saat ini sudah menjadi produsen terbesar di dunia Indonesia dengan penduduk yang hampir 250 juta orang, merupakan pasar lokal yang sangat potensial untuk produk hilir, seperti bahan bakar nabati, oleokimia dan oleofood, oleh sebab itu pemerintah harus menerbitkan regulasi yang memungkinkan industri hilir ini bisa hidup berkelanjutan (going concern), seperti regulasi dalam menetapkan formula harga BBN yang tidak lagi dikaitkan dengan harga bahan bakar berbasis fosil. Diusulkan kepada pemerintah untuk memberikan keringanan/pembebasan pajak khususnya PPN untuk barang modal bagi industri pioner/investor baru sehingga tidak menambah biaya investasi. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PTPN II, III, IV UNTUK MENGEMBANGKAN DIVERSIFIKASI PRODUK TURUNAN DARI CPO YANG DIPRODUKSI SEHINGGA MEMILIKI/MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI SAWIT SERTA PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) UNTUK MENDUKUNG BIDANG AGRIBISNIS 1. Saat ini PTPN IV dan pertamina sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan biofuel dengan nama produk green diesel, dimana produk ini karakteristiknya setara denga HSD yang dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar otomotive/mesin 2. Pengembangan proyek energi terbarukan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga Biogas (PLTBG) di unit Pasir Mandoge dan Bah Jambi dengan kapasitas masing-masing 2 mw 3. Peran R & D kurang optimal karena sesuai PSAK bahwa biaya riset menjadi beban harga pokok. Semestinya bisa diamortisasi dan atau menjadi faktor pengurang pembayaran pajak. 4. pemerintah perlu membangun kelembagaan riset yang kuat dengan menggunakan sebagian penerimaan BK ekspor kelapa sawit sebegai sumber pendanaan (semacam cess di malaysia). KEBIJAKAN FISKAL DAN NON FISKAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITAS PERKEBUNAN SAWIT DAN KARET SERTA UPAYA PTPN II, III DAN IV UNTUK MENGANTISIPASI FLUKTUASI HARGA CPO DAN MENEKAN KERUGIAN YANG LEBIH BESAR 1. Kebijakan penetapan BK progresif terhadap harga mengurangi daya saing CPO dipasar internasional. 25
2. Beberapa negara tujuan ekspor menetapkan non fiscal barrier untuk melindungi industri minyak nabati dalam negerinya. 3. Langkah – langkah yang dilakukan : 1) peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya untuk mendapatkan harga pokok yang kompetitif 2) pengendalian mutu industri sesuai standar yang berlaku UPAYA DAN KOORDINASI PTPN II, III DAN IV DENGAN PEMDA UNTUK MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR SEPERTI KUALITAS JALAN SEPANJANG PERKEBUNAN MENUJU PENGGILINGAN KELAPA SAWIT DAN KE KAWASAN INDUSTRI MAUPUN PELABUHAN - Pada dasarnya penyediaan infrastruktur menjadi tugas pemerintah. Peran PTPN IV adalah membantu (supporting) melalui program PKBL dan CSR melakukan pembangunan/ perbaikan/renovasi infrastruktur disekitar lingkungan kebun bekerjasama dengan pemda dan masyarakat. PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN DIBIDANG PERSAWITAN TERHADAP KEUANGAN MASING-MASING PTPN - Berkaitan dengan status PTPN IV sebagai anak perusahaan BUMN maka direksi membuat surat ke kantor pajak untuk tetap diberi hak sebagai pemungut PPN, namun karena statusnya bukan BUMN maka permohonan ditolak dan sejak 1 januari 2015, PTPN IV tidak lagi berstatus sebagai pemungut PPN (wapu), sehingga PPN harus diserahkan kepada mitra kerja untuk disetorkan ke kas negara. Dampaknya PTPN IV mengalami kesulitan mengawasi pembayaran pajak mitra kerja. Sedangkan apabila mitra kerja bersangkutan tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan kepadanya PTPN IV akan menerima sangsi dari kantor pajak. 5. PTPN VII PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) (“perseroan”) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan. Perseroan berkantor pusat di Bandar Lampung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan Akte Notaris Harun Kamil, SH No.40 tanggal 11 Maret 1996. PTPN VII (Persero) adalah hasil Perkebunan X (persero), PT. Perkebunan XXXI (Persero), PT Perkebunan XI (Persero) dan PT Perkebunan XXIII (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 dan Keputusan para pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara VII nama perusahaan berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII atau disingkat PTPN VII dengan perubahan struktur pemegang saham 10% negara. Komposisi sahan Nilai Nominal Rp.1.000.000/Lembar Modal Dasar
4.900.000
Modal Disetor (Pemerintah RI)
122.622
Modal Disetor (PTPN III)
1.103.601
Saham Portepel
3.673.777
Perseroan dimiliki 10% oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan modal disetor sebesar Rp 123 miliar dan 90% oleh PTPN III (Persero) dengan modal disetor sebesar Rp 1.104 miliar. 26
Anak Perusahaan : PT. Bio Industri Nusantara, PT. Indoham GmBH, PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Karya Nusa Tujuh Wilayah Kerja Meliputi tiga propinsi: Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu terbagi dalam 7 distrik dan 29 Unit Usaha serta 2 Unit Usaha Pengembangan. Kelas Lahan PTPN VII termasuk lahan kelas III, dengan karakteristik : Water deficit 264 mm Terdapat 3 – 4 bulan bulan kering (CH < 60 mm/bln) Bulan basah dan bulan kering terpisah secara tegas Sifat kimia tanah cenderung asam. Terdapat lapisan cadas dan krokos serta lapisan top soil tipis sehingga bahan organik rendah. Komoditas dan Fasilitas Pengolahan Karet Alam : Pabrik SIR HG, Pabrik SIR LG , Pabrik RSS Kelapa Sawit : PPKS, PPIS Teh : Pabrik pengolahan Teh (Orthodok dan CTC) Tebu : Pabrik Gula Lingkup Kegiatan Perseroan PTPN 7 memiliki 4 komoditi produk perkebunan dengan mutu hasil produksi sesuai standar nasional dan internasional, yaitu Sawit, Karet, Teh, dan Tebu. Produktivitas pada tahun 2014 semua komoditi mengalami peningkatan. Produksi hasil jadi pada tahun 2014 semua komoditi mengalami peningkatan, kecuali karet karena produksi yang berasal dari pembelian mengalami penurunan akibat harga karet tidak menentu/cenderung turun terus dan penurunan permintaan karet alam terkait kondisi perekonomian global yang belum membaik. Rendemen tebu mengalami peningkatan terutama TS Buma semula tahun 2013 7,36% meningkat menjadi 8,86%, sedangkan Rendemen TS Cima semula tahun 2013 7,03% meningkat menjadi 7,14% masih kecil karena adanya penurunan kadar gula dalam nira akibat jamur xylaria dan akibat hama kutu perisai batang. Volume penjualan pada tahun 2014 semua komoditi mengalami peningkatan, kecuali karet karena produksi yang berasal dari pembelian mengalami penurunan akibat harga karet tidak menentu/cenderung turun terus. Harga jual pada tahun 2014 mengalami penurunan kecuali kelapa sawit Sebelum tahun 2014, Nilai Penjualan terbesar adalah pada komoditas karet, sedangkan pada tahun 2014, nilai penjualan terbesar berasal dari komoditas kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena harga jual karet mengalami penurunan yang signifikan. STRATEGI PERUSAHAAN 1) Optimalisasi Pengelolaan Aset Perusahaan Tanaman: Optimalisasi melalui pencapaian produktivitas (Best Practice Agriculture) yang optimal dan penggalian potensi produksi. Pabrik : Optimalisasi kapasitas dan utilitas, peningkatan efisiensi pabrik, menjaga konsistensi mutu produksi. 2) O2 - Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Keuangan Optimalisasi pengelolaan keuangan diarahkan pada peningkatan IGF (Internal Generated Fund) dan perbaikan rasio keuangan. 3) O3 - Optimalisasi Pengelolaan SDM dan Organisasi 27
Optimalisasi melalui implementasi budaya perusahaan, perubahan struktur organisasi, peningkatan kompetensi dan skill SDM serta implementasi sistem jenjang karir dan renumerasi. 4) O4 - Optimalisasi Pengembangan Perusahaan Optimalisasi melalui pemberdayaan aset-aset strategis, pembangunan, pengembangan dan konsolidasi pabrik, akusisi lahan, serta pengembangan sistem. 5) O5 - Optimalisasi Hubungan Kemitraan dan Lingkungan Optimalisasi melalui perbaikan dan peningkatan sistem kerja pengadaan bahan baku, pengelolaan pelanggan, lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. PMN PADA PTPN VII TAHUN 2015 Tahun 2015 PMN sebesar Rp 175 Milyar akan dipergunakan untuk: Kegiatan on farm senilai Rp 67 Milyar untuk investasi pendalaman embung, pembersihan embung, pembuatan sekat/spilways dan sarana pendukung seperti pompa, Jaringan pipa, Unit Traktor Penarik dan rumah pompa untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Kegiatan off farm sebesar Rp 108 Milyar terdiri dari: PG. Bungamayang: 1 unit Turbine Feed Water Pump Kapasitas 190 HP. PG. Cinta Manis: 1 unit Boiler Kapasitas 80 Ton/Jam untuk meningkatkan angka Preparation Index ke angka 88 – 90 % yang membutuhkan operasional alat HDHS/ Unigrator yang konsumsi powernya tidak dapat disuplai menggunakan 3 (tiga) unit Boiler eksisting kapasitas total 180 Ton/Jam. Manfaat PMN : Multiplier Effects dari PMN: Dengan adanya peningkatan produksi hal ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar di berbagai sektor antara lain: transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya (bengkel, pertokoan, rumah makan dan lain-lain). Lingkungan sosial masyarakat berpeluang lebih aman karena peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Peningkatan kontribusi perusahaan kepada Negara melalui pembayaran pajak dan deviden. Total investasi pabrik gula (PG) dalam rangka mengoptimalkan produksi dan kapasitasnya adalah sebesar Rp 1.172 Milyar. Investasi tersebut bersumber dari rencana PMN untuk periode 2015-2019 sebesar Rp 852,4 Milyar dan menggunakan dana sendiri sebesar Rp 319,6 Milyar. No
URAIAN
USULAN PMN 2015
I PG. BUNGAMAYANG Stasiun Boiler Pengadaan Turbine FWP Kap. 190 HP
II PG. CINTA MANIS Pengadaan 1 Unit Boiler Kap. 80 Ton/Jam
SASARAN
SKENARIO
KAPASITAS
BIAYA PMN
(ROAD MAP)
100%
7500 8,000,000
8,000,000 Pengadaan unit turbin untuk mengganti turbin existing yang mengalami kerusakan Tahun 2014 (Kondisi 35 %). Melalui penggantian performance sistem pengisian air pengisi Boiler kembali sempurna sehingga resiko Boiler Off karena pengisiaan air Boiler terlambat. 5500
100,000,000
108,000,000
KETERANGAN Kapasitas 7.500 TCD
28
Kapasitas 5.500 TCD 100,000,000 Biaya mencukupi untuk pengadaan unit Boiler baru kapasitas 80 T/Jam sehingga kapasitas dapat tercapai 5.500 TCD mulai Musim Giling Tahun 2016, Hal ini didasari kemampuan Boiler menyuplai uap dari semula 127,8 Ton/jam menjadi 175,8 Ton/jam sehingga kapasitas meningkat. 108,000,000
Investasi Turbin Investasi unit turbin untuk mengganti turbin existing yang mengalami kerusakan Tahun 2014 (Kondisi 35 %). Melalui penggantian performance sistem pengisian air pengisi Boiler kembali sempurna sehingga resiko Boiler Off karena pengisiaan air Boiler terlambat dapat dihindari Investasi Boiler 1. Selain pencapaian kapasitas 5.500 TCD, dampak positif penambahan 1 unit Boiler antara lain : 2. Mengurangi hari giling dari 168 hari menjadi 151 hari mulai dari Musim Giling Tahun 2016. 3. Mengaktifkan kembali Unit HDHS (Heavy Duty Hammer Shredder) sehingga Angka Preparation Index (PI) meningkat dari 85 menjadi 90. Peningkatan PI berpengaruh terhadap peningkatan ekstraksi gilingan sehingga nilai Efisiensi Mill meningkat 93 % menjadi 95 %. 4. Meningkatkan Zat Kering ampas dari 47 % menjadi 49% sehingga meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar. 5. Peningkatan efisiensi pabrik dari 76% menjadi 77% sehingga pencapaian rendemen dapat meningkat dari 8,5 %. REKOMENDASI 1. Persoalan sengketa lahan warga sekitar areal perkebunan harus segera dituntaskan dan harus cepat mendapat kejelasan mengenai status lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat supaya tidak berlarut-larut dan jangan sampai dimanfaatkan oleh para kelompok pemain-pemain besar. Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikasi lahan untuk petani-petani swadaya untuk memudahkan peningkatan akses ke dunia perbankan untuk menambah permodalan, maka harus diadakan pembicaraan mengenai tata ruang, selama ini banyak perubahan fungsi lahan sehingga semakin mengurangi luas lahan perkebunan sawit. 2. Perlu dukungan pemerintah daerah dalam memperluas lahan kelapa sawit, karena sejauh ini masih sangat sulit meningkatkan lahan. 3. Perlunya kerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal mengurangi penurunan produktivitas lahan karena pencurian. 4. Direksi PTPN II harus berinisiatif agar persoalan HGU yang diselesaikan secara Tripartit harus diinisaisi agar pihak BPN, PTPN dan Pemprov secepatnya dapat diselesaikan dan ditelusuri faktor penghambatnya agar tidak berlarut-larut. 5. Komisi VI DPR RI belum bersepakat terkait dengan kebijakan Holding Perkebunan BUMN tetapi terkait dengan PMN 2015 yang disalurkan kepada BUMN Perkebunan Komisi VI DPR RI meminta agar PTPN III (IPersero) sebagai Induk perusahaan Perkebunan yang ditugaskan meneriman PMN untuk disalurkan kepada masing-masing BUMN Perkebunan Penerima PMN harus dengan penuh kehati-hatian transparan dan akuntabel, dalam pengelolaan dana PMN 2015, dengan melibatkan BPK dan BPKP pada saat penerimaan PMN tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengelola dana PMN tersebut 6. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan terus melakukan evaluasi dan pengawwasan terhadap BUMN Penerima PMN 2015.
29
7. Komisi VI DPR RI kepada masing-masing PTPN dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK dan memperbaiki beberap hal yang harus diperbaiki sesuai Rekomendasi BPK beberapa PTPN termasuk KSO-KSO yang dilakukan anak perusahaan 6. PT. INALUM (PERSERO) a. UPDATE RENCANA TAMBAHAN PASOKAN LISTRIK KEPADA PT PLN (PERSERO) SUMBAGUT 1) Dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Pemegang Saham untuk mengatasi permasalahan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara-NAD, melalui surat No. S718/MBU/11/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Pemanfaatan Energi Listrik PT Inalum (Persero)/”PT Inalum oleh PT PLN (Persero)/’PT PLN”, PT PLN dan PT INALUM telah melakukan beberapa rapat dalam rangka finalisasi Power Purchase Agreement (PPA). 2) INALUM menyadari dan memahami kendala yang dihadapi Pemerintah saat ini, dan dengan mempertimbangkan rencana pengembangan ke depan, INALUM berupaya untuk melaksanakan amanat Pemegang Saham tersebut, dengan menambah pasokan listrik yang dampak negatifnya paling minimal dilihat dari aspek waktu, besaran daya (MW), harga jual dan mekanisme pengalihan listrik yaitu take or pay. Berdasarkan pertimbangan tersebut, besaran tambahan daya yang dapat dipasok oleh INALUM yang dampak negatifnya paling minimal adalah 45 MW (sehingga total pasokan menjadi 135 MW). 3) Dengan tambahan daya sebesar 45 MW, segala dampak yang ditimbulkannya dapat diantisipasi oleh PT Inalum walaupun pengurangan tungku yang beroperasi tidak dapat dihindari. Namun demikian, dengan adanya pengurangan tungku tersebut, memberikan ruang bagi PT Inalum untuk melakukan up-date teknologi terhadap tungku yang dimatikan sehingga begitu dioperasikan kembali, kapasitas produksi tungku tersebut dapat lebih besar daripada sebelumnya. 4) Selain pembahasan dengan PT PLN secara intensif, PT Inalum juga sedang menunggu persetujuan Menteri ESDM mengenai harga yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham sebesar USDcent 9,00/kwh sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor: 12 Tahun 2014, sebelum penambahan pasokan listrik ke PT PLN dilakukan. b. DAMPAK NEGATIF ATAS RENCANA PENGALIHAN ENERGI LISTRIK KEPADA PLN DARI INALUM TERMASUK DAMPAK TERHADAP PRODUKSI DAN KEUANGAN INALUM INALUM akan melakukan upaya terbaik agar dampak negatif dari pengalihan sebagian pasokan listrik terjaga pada batas minimal, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: 1) Produksi Dengan adanya pengalihan sebagian pasokan listrik tersebut perlu dilakukan perhitungan ulang target produksi yang paling optimal karena target produksi akan mengalami perubahan. Sebaliknya akan ada pekerjaan tambahan yang harus dilakukan dalam rangka mematikan tungku, demikian pula dalam mengembalikan operasional tungku tersebut. 30
Peluang terjadinya idle capacity, akan diatasi dengan mengerahkan sumber daya manusia yang ada untuk kegiatan pengembangan. 2) Keuangan Pemegang saham dalam suratnya menyampaikan harga pembelian listrik oleh PLN sebesar USDcent 9,00/kwh dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM. Berdasarkan kalkulasi, penetapan harga tersebut sudah memperhitungkan kompensasi atas penurunan produksi, biaya rekonstruksi tungku dan biaya pokok produksi listrik. 3) Karyawan Ketenangan bekerja para karyawan akan relatif tidak terganggu, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk menjaga irama kerja yang kondusif dan menjaga motivasi karyawan, mengingat membangun sikap karyawan yang bermotivasi dan berdedikasi tinggi seperti Karyawan INALUM saat ini bukan merupakan pekerjaaan yang mudah dan tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. 4) Mitra kerja Kebutuhan jasa dari mitra kerja untuk pekerjaan di pabrik peleburan Aluminium relatif menurun, namun demikian terbuka kesempatan pada pekerjaan pengembangan, walaupun diperlukan usaha untuk penyesuaian atas aktivitas baru. Kondisi ekstrim yang mungkin terjadi adalah pengurangan tenaga kerja dari kontraktor yang dapat memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. 5) Pelanggan (industri Aluminium Domestik) Penurunan produksi akan menyebabkan industri Aluminium domestik yang sudah dapat menikmati pasokan Aluminium dari INALUM utamanya selama 13 bulan terakhir sebagian harus kembali mengimpor kebutuhan Aluminiumnya yang relatif lebih mahal (cost structure yang lebih mahal). Diperlukan upaya dan waktu bagi INALUM untuk mendapatkan kembali pelanggan ini. 6) Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sekitar Kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sekitar lokasi pabrik yang selama ini berinteraksi dengan mitra kerja akan sedikit mengalami penurunan. 7) Pengembangan Industri berbasis Aluminium Nasional Pengembangan Industri Berbasis Aluminium yang meliputi industri hulu dan hilir yang terintegrasi dan efek gandanya (multiplier effect) akan mengalami penundaan dan akan berpotensi kehilangan momentum peningkatan Industri Berbasis Aluminium yang dikenal dunia sebagai industri masa depan yang efisien dan ramah lingkungan. c. Kapasitas terpasang PLTA INALUM sebesar 603 MW yang dapat dihasilkan dengan pengoperasian seluruh turbin yang ada (8 unit turbin). Setelah dikurangi dengan spinning power dan Rugi-Rugi Transmisi sekitar 50 MW, total energi listrik maksimal yang tersedia yang dapat digunakan adalah sebesar 553 MW.
31
d. Untuk kebutuhan operasional, INALUM membutuhkan daya sebesar 463 MW. Oleh karena itu kapasitas energi listrik maksimal yang dapat dipasok ke PLN Sumbagut sekitar 90 MW. RENCANA KERJA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN No
Rencana Kerja
Target Operasi (Tahun)
Keterangan
1
Industri Diversifikasi Produk
Akhir 2016
Kapasitas 120.000 ton per tahun
2
Pembangunan PLTU
Awal 2020
Kapasitas 1.000 MW
3
Pembangunan Pabrik Calcined Petroleum Coke (CPC)
Akhir 2017
Kapasitas 100.000 ton per tahun
Awal 2020
Kapasitas 100.000 ton per tahun (tambahan)
Awal 2020
Optimasi dan ekspansi smelter menjadi total kapasitas 500.000 ton per tahun
4
Peningkatan kapasitas produksi smelter
5
Joint Venture Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIK)
Akhir 2017
Dibangun oleh PT. Pelindo I, INALUM dan PTPN 3 di Kawasan Industri Kuala Tanjung
6
Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina (SGA)
Akhir 2018
Partisipasi 30% dalam perusahaan patungan. Kapasitas 1 juta ton per tahun
HARGA POKOK PENJUALAN LISTRIK YANG DIPRODUKSI PT INALUM (Persero) Item
Unit
Jumlah
Penurunan Produksi
USD/Kwh
0,05
Pot Rekonstruksi dan lain-lain
USD/Kwh
0,02
Biaya Produksi Listrik
USD/Kwh
0,02
Pinalti atas Kontrak
USD/Kwh
-
Penyimpanan Bahan Baku
USD/Kwh
-
Total
USD/Kwh
0,09
32
Permasalahan : 1) Dengan rencana pengurangan pasokan energy listrik yang akan dialihkan kepada PT, PLN (Persero) maka Pengembangan Industri Berbasis Aluminium yang meliputi industri hulu dan hilir yang terintegrasi dan efek gandanya (multiplier effect) akan mengalami penundaan dan akan berpotensi kehilangan momentum peningkatan Industri Berbasis Aluminium yang dikenal dunia sebagai industri masa depan yang efisien dan ramah lingkungan. 2) Kegiatan ekonomi masyarakat, terutama sekitar lokasi pabrik yang selama ini berinteraksi dengan mitra kerja akan mengalami penurunan. REKOMENDASI 1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Direksi PT. INALUM tidak melakukan penambahan pasokan Listrik kepada PT.PLN duluar keputusan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dalam Pembahasan PMN 2015 kepada PT. PLN. 2. Komisi VI DPR Ri meminta kepada PT. INALUM (Persero) tidak melakukan KSO atau penandatanganan MoU yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN mengenai Persetujuan PMN pada RAPBN-P Th 2015 3. Komisi VI DPR RI menyetujui bahwa Pemberian PMN kepada PT.PLN tetapi tidak dengan catatan Pasokan Listrik INALUM tidak dialihkan keada PT. PLN sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada Karyawan . 4. Komisi VI DPR RI akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PT. INALUM untuk membahas lebuh lanjut terkait dengan pengalihan energy listrik kepada PT.PLN (Persero). 7. PT. PELINDO I (PERSERO) a) WILAYAH KERJA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25 pelabuhan, 4 Unit Usaha dan 3 anak perusahaan yang berada di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Selain itu juga, pelabuhan yang berada di wilayah kerja PT Pelindo I memiliki hinterland yang didominasi oleh komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, bahan tambang, plastik dan bahan kimia, dst. b) STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DAN KENDALA YANG DIHADAPI 1
TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN FASE 1
Dukungan yang dibutuhkan: Pembangunan akses jalan raya/tol dan jalur kereta api ke Terminal Petikemas. Manfaat program: Penambahan kapasitas sebesar 450 33
2
3
4
5
ribu Teus LokasiProyek: Belawan, Panjang Dermga: 350 Mete, Posisi/kondisiterakhir: Proses persetujuan Ke IDB., Mulai pembangunan : Triwulan I, 2015, Mulai beroperasi : Triwulan IV, 2018 TERMINAL Dukungan pemerintah yang dibutuhkan: PETIKEMAS • Pembangunan akses jalan raya/tol dan jalur kereta api BELAWAN FASE 2 ke Terminal Petikemas. • Manfaat program: Penambahan kapasitas sebesar 450 ribu Teus • LokasiProyek: Belawan, • Panjang Dermaga: 350 Meter, • Posisi/kondisiterakhir: Persiapan pekerjaankonstruksidanreklamasi, • Mulai pembangunan : Desember, 2014, • Mulai beroperasi : Triwulan I, 2018 PENGEMBANGAN Dukungan yang dibutuhkan: ALUR PELABUHAN • Pelimpahan kewenangan pengelolaan alur dari BELAWAN MENHUB • Manfaat program: Operasional kapal keluar masuk pelabuhan Belawan 24 jam tanpa waktu delay kapal menunggu pasang, menurunkan biaya logistik 10% • LokasiProyek: Belawan Posisi/kondisi terakhir: Sedang proses permohonan pelimpahan kewenangan, pengelolaan alur ke Menteri Perhubungan, • Jangka waktu pembangunan : 10 bulan • Mulai pembangunan : Triwulan 1, 2015 • Mulai beroperasi : Triwulan 1, 2016 PENGEMBANGAN Dukungan yang dibutuhkan: TERMINAL • Pembangunan akses jalan raya/tol dan jalur kereta api MULTIPURPOSE ke Terminal Multipurpose. KUALA TANJUNG • Manfaat program: Penambahan kapasitas petikemas sebesar 400 ribu Teus dan curah • cair 3,5 juta ton • LokasiProyek: Kuala Tanjung • Posisi/kondisi terakhir: Telah dilakukan ground breaking oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2015,dan saat ini sedang persiapan fisik Konstruksi, • Jangka waktu pembangunan : 24 bulan, • Mulai pembangunan : Februari, 2015 • Mulai beroperasi : Maret, 2017 PEMBANGUNAN Dukungan yang dibutuhkan: KAWASAN INDUSTRI • Pembangunan akses jalan raya/tol dan jalur kereta api KUALA TANJUNG ke Kawasan Industri dan sinkronisasi RTRW Kabupaten 34
• • • • • • • 6
TERMINAL PETIKEMAS KUALA TANJUNG
7
PEMBANGUNAN INTEGRATED URBAN AREA KUALA TANJUNG
8
TERMINAL PETIKEMAS BATAM
Batubara. Manfaat program: Peningkatan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja langsung2000 orang LokasiProyek: Kuala Tanjung, Luas : 1000 Ha, Posisi/kondisiterakhir: Pemantapan konsep pengembangan dan sinergi BUMN Jangka waktu pembangunan : 24 bulan Mulai pembangunan : Triwulan I, 2016 Mulai beroperasi : Triwulan IV, 2018
Dukungan yang dibutuhkan: • Penugasan kepada Pelindo I sebagai Port Developer, ijin AMDAL, dan pembangunan • akses jalan raya/tol dan jalur kereta api ke TPK Kuala Tanjung. • Manfaat program: Penambahan kapasitas sampai dengan 5 Juta Teus • LokasiProyek: Kuala Tanjung, Posisi/kondisiterakhir: Market study dan Port Analysis Model oleh Port of Rotterdam telah selesai. • Jangkawaktupembangunan : 39 bulan • Mulai pembangunan : Triwulan IV, 2016 • Mulai beroperasi : Triwulan IV, 2019 Dukungan yang dibutuhkan: • Pembangunan infrastuktur pendukung dan sinkronisasi RTRW Kabupaten Batubara. • Manfaat program: kawasan kota yang modern, nyaman, bersih dan terintegrasi • dengan sarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dll • LokasiProyek: Kuala Tanjung • Posisi/kondisiterakhir: Persiapan studi pengembangan integrated urban area • Jangka waktu pembangunan : 24 bulan • Mulai pembangunan : Triwulan I, 2018 • Mulai beroperasi : Triwulan I, 2020 Dukungan yang dibutuhkan: • Penugasan kepada Pelindo I sebagai operator terminal petikemas. • Manfaat program: Jaminan volume dari strategic partner, penambahan kapasitas • 700 ribu Teus. • LokasiProyek: Batam • Panjang Dermaga: 670 Meter • Posisi/kondisiterakhir: Penyelesaian pembangunan 35
dermaga oleh BP Batam • Jangkawaktupembangunan : 18 bulan • Mulai pembangunan : Triwulan I, 2015 • Mulai beroperasi : Triwulan III, 2016 9
TERMINAL PETIKEMAS DUMAI
10 TERMINAL PETIKEMAS MALAHAYATI
Dukungan yang dibutuhkan: • Pembangunan jalan tol Pekanbaru - Dumai • Manfaat program: Tersedia kapasitas sebesar 250 ribu Teus • LokasiProyek: Pelintung • Posisi/kondisiterakhir: Studi kelayakan • Jangka waktu pembangunan : 24 bulan • Mulai pembangunan : Triwulan II, 2015 • Mulai beroperasi : Triwulan II, 2017 Dukungan yang dibutuhkan: • Pelarangan truk dengan muatan tertentu melewati jalan raya di Aceh, sehinga distribusi barang dialihkan menggunakan transportasi laut / pelabuhan Malahayati. • Manfaat program: Tersedia kapasitas sebesar 100 ribu Teus • LokasiProyek: Malahayati • Posisi/kondisiterakhir: Pabrikasi alat bongkar muat MHC telah selesasi dan persiapan shipment dari Rotterdam. • Mulai beroperasi : Triwulan I, 2015
Kendala yang dihadapi dalam pengembangan : 1) Pengembangan terminal petikemas belawan fase 1 dan fase 2, kendala yan dihadapi : Pembangunan akses jalan raya tol dan jalur kereta api ke terminal petikemas 2) Pengembangan alur pelabuhan belawan, kendala yang dihadapi : pelimpahan kewenangan pengelolaan alur dari kementerian perhubungan 3) Pembangunan terminal multipurpose kuala tanjung, kendala yang dihadapi: pengalihan lahan milik otorita asahan disekitar lokasi rencana terminal multi purpose kepada PT. Pelindo I untuk pengembangan pelabuhan. 4) Pembangunan kawasan industri, terminal petikemas dan integrated urban area, kendalayangdihadapi: a. pemberian penugasan kepada pelindo i untuk menjadi pengembang pelabuhan kualatanjung b. pengadaanlahanuntukkawasanindustri. c. pemberianizinlingkungan(amdal) d. pemberianizinpengembangandanpengoperasian e. pembangunandanpeningkatansaranadanprasaranajalandankeretaapi f. pemberianizinmendirikanbangunan(imb) g. penetapanrt/rw dandlkp/dlkr h. pembebasanlahanmasyarakatuntukpengembangankawasanindustri i. perizinan lainnya (konsesi, izin kawasan industri (bonded area), dan izin reklamasi)
36
BENTUK PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN MELIPUTI: • Bencana alam :pengungsi gunung sinabung dan gempa diaceh. • pelatihan/pendidikan : beasiswa bekerjasama dengan putra sampoerna foundation • sarana prasarana umum : pembuatan mck, sumur bor, perkokohan dan pelebaran, jembatan gantung • peningkatan kesehatan :sunat masal • peningkatan sarana ibadah : renovasi dan pembangunan sarana ibadah • pelestarian alam : penanaman mangrove dan pohon tanaman rumahtangga • pengentasan kemiskinan : pelatihan budidaya ikan, perbaikan sampan/kapal nelayan, pembuatan kapal nelayan PERMASALAHAN : TANAH 1. Perkara No. 43/TUN/2009/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2009 antara T. Aswandin (Penggugat) lawan PT Pelindo I (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas 17 Ha (Lokasi BLC dan samping parkir BPL) dengan dasar gugatan KLD No.385 dan No.316 dan Kelebihan tanah SHM No.53 dan 54. Amar Putusan Menyatakan batal Sertifikat HPL No 1/Belawan I khusus terhadap tanah seluas 17 Ha milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim Sertifikat HPL No 1/Belawan I terbit melebihi 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral/penetapan batas di lapangan oleh BPN. Posisi Saat Ini Penetapan eksekusi PTUN Medan tanggal 12 Desember 2013 memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melaksanakan Putusan Kasasi MA RI. 2. Perkara No. 106/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 05 Maret 2014 antara Maulana Yahya Hafendy (Penggugat) lawan PT Pelindo I (Tergugat I) atas tanah seluas 30 Ha dengan dasar gugatan 3 (tiga) KLD No.316,385 dan 562; Posisi Saat Ini Putusan telah diterima oleh PT Pelindo I yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima. 3. Perkara No. 59/G.TUN/2007/PTUN-Mdn tanggal 06 Desember 2007 antara Gunawan Lusman (Penggugat) lawan PT Pelindo I (Persero) (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas 6,3 Ha yang merupakan bagian dari Sertifikat HPL No.1 / Belawan I tanggal 03 Maret 1993 ; Amar Putusan Menyatakan batal Sertifikat HPL No 1/Belawan I khusus terhadap tanah seluas 6,3Ha milik Penggugat (Gunawan Lusman). Dasar Gugatan 7 SPMHAT terhadap 7 persil tanah yang dikeluarkan oleh Camat Medan Belawan. Atas adanya ke tujuh SPMHAT tersebut, PT Pelindo I telah melaporkan M. Hafizham,dkk selaku penjual ke Poldasu dengan laporan tindak pidana penggunaan keterangan palsu dan menjual tanah yang bukan miliknya. Saat ini, M. Hafizham telah ditetapkan sebagai tersangka dan pada tanggal 12 Februari 2015 telah ditangkap. 4. Perkara No. 561/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 05 Juni 2012 antara M. Hafizham (Penggugat) lawan PT Pelindo I (Persero) (Tergugat) atas tanah seluas 10 Ha yang dikenal lokasi Pantai Anjing bagian dari Sertifikat HPL No. 1/Belawan I tanggal 03 Maret 1993.
37
Amar Putusan a. Menyatakan tanah 10 Ha milik M.Hafizham; b. Menyatakan tidak sah sertifikat HPL No 1/Belawan I seluas 278,15 Ha Pertimbangan Majelis Hakim a. Putusan No 341/Pdt.G/2007/PN.Mdn antara M. Hafizham (Penggugat) lawan TM Erfan,dkk (Tergugat),tanah objek terperkara merupakan”bagian” dari Grant Sultan yang mana PT Pelindo I bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan objeknya berbeda dengan tanah seluas 10 Ha; b. Putusan No 59/G.TUN/2007/PTUN.Mdn antara Gunawan Lusman(Penggugat) lawan PT Pelindo I (Tergugat II Intervensi), yang membatalkan sertifikat HPL No 1/Belawan I khusus terhadap tanah 6,3 Ha yang lokasinya berbeda dengan lokasi tanah 10 Ha. Posisi Saat Ini :M.Hafizham telah ditetapkan sebagai tahanan polda. DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN 1) pembangunan akses jalan raya tol dan jalur kereta api ke terminal petikemas belawan 2) pembangunan akses jalan raya tol dan jalur kereta api ke Pelabuhan Kuala Tanjung 3) pelimpahan kewenangan pengelolaan alur pelabuhan belawan dari kementerian perhubungan 4) pengalihan lahan milik otorita asahan disekitar lokasi rencana terminal multi purpose kuala Tanjung kepada PT. Pelindo I untuk pengembangan pelabuhan. 5) pemberian penugasan kepada pelindo i untuk menjadi pengembang pelabuhan kuala tanjung 6) pengadaan lahan untuk kawasan industri PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 1) PT. Pelindo I (Persero) meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk menempuh jalur hukum dalam rangka pembebasan lahan seluas 10 hektar yang kasusnya saat ini sudah sampai ke Mahkamah Agung RI dan sudah Inkraht. Walapun PT.Pelindo I (Persero) kalah di pengadilan, tetapi PT.Pelindo I (Persero) sudah melakukan upaya hukum lagi melalui PK dan melaporkan sebagai kasus pidana. 2) PT. Pelindo I (Persero) juga menempuh jalur PK dengan melaporkan kasus tindak pidana karena yang bersangkutan pada saat membuat sertifikat ternyatanya palsu dan memberikan keterangan-keterangan palsu dan status yang bersangkutan sudah DPO dan sudah ditangkap oleh aparat. Dan Apabila kasusnya naek menjadi putusan pidana yang bersangkutan dinyatakan bersalah maka Keputusan PTUN tidak benar karena menggunakan data yang tidak akurat. 3) Dengan dikembangkannya Pelabuhan Kuala Tanjung maka diharapkan tidak lagi melakukan transipment di Singapur untuk tempat konsolidasi barang-barang produk Indonesia sebelum ke Final Destination Port. Kendala yang dihadapi karena kedalaman Pelabuhan sangat terbatas sekitar 9,5 M tetapi di Kuala Tanjung Kapal-kapal Besar sudah bisa masuk karena kedalaman Dermaga mencapai 15 Meter. Sehingga Kapal-kapal tujuan ekspor ke Eropa tidak lagi harus transit di Singapur.
38
4) Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PT. Pelindo I (Persero) yang tidak lagi meminta PMN kepada Pemerintah dan bisa mandiri untuk melakukan pengembembangan pelabuhan. Pemberian PKBL kepada masyarakat harus dipermudah sebagai kewajiban dari pelaksanaan Undang-Undang BUMN N0 19 tahun 2003 tentang BUMN. 5) Pelabuhan untuk impor Cuma ada dua dan tidak ada tempat pemeriksaan untuk barangbarang impor, permasalahan harus bisa dieselesaikan dari hal-hal yang kecil sampai permasalahan yang besar besar. REKOMENDASI : 1) Komisi VI DPR RI mendukung terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Pelindo I (Persero) untuk mendapatkan kembali lahan seluas 10 hektar untuk pengembangan Dermaga Pelabuhan PT. Pelindo I (Persero) di Medan. 2) Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PT. Pelindo I (Persero) karena 3) Komisi VI DPR RI meminta penjelasan Direksi PT. Pelindo I (Persero) terkait dengan anakanak perusahaan PT. Pelindo I (Persero) beserta cucu-cucu perusahaannya bagaimana kontribusi sumbangan deviden kepada Induk perusahaan, serta kondisi anak-anak perusahaan yang merugi dan tidak sesuai dengan core bisnis PT. Pelindo I (Persero) bagaimana prospek bisnis ke depan mana anak perusahaan yang kinerjanya bagus dan tidak bagus. 4) Komisi VI DPR RI mendjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pelindo I (Persero). 8. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) 1) Sejarah PT. Hutama Karya (persero) berasal dari perusahaan Belanda Hollandsche Beton Maatshappij’ yang dinasionalisasi tahun 1961 menjadi PN. Hutama Karya. Tahun 1971, berdasarkan PP No. 14/1971 status perusahaan diubah menjadi perseroan.
39
Tingkat Kesehatan AA, GCG 86,78, KPKU Score 510,75 (Good Performance), BUMN besih 6,47 cukup berkomitmen Jalan Tol yang telah selesai dibangun 186,342 km >20% dari Jalan Tol di Indonesia : - Jalan Tol Bali – Mandara - Jalan Tol Cipularang - JORR E1 Jakarta - Jembatan Suramadu Jalan Tol di Luar Negeri 19,5 km : - Jalan Tol Anyer Hitam 10 km - Manila Skyway 9,5 Km Jalan Tol dalam tahap pembangunan : 61,2 km - Depok - Antasari – 12,4 km - Cikampek- Palimanan : 11,4 km Jalan Tol Trans Sumatera Sesui Perpres No. 100 Tahun 2014 - Ruas Medan – Binjai selesai : 2015-2016 - Ruas Bakahuni – Terbanggi B: 2015 – 2018 - Palembang – SP Indralaya : 2015-2016.
40
Rencana Penggunaan PMN dan Pinjaman RUAS
KM
INVESTASI (Rp M)
Medan-Binjai
17
1.461
Bakauheni-Terbanggi Besar
139
14.160
Palembang-Indralaya
22
3.314
Pekanbaru-Dumai
126
11.902
SUMBER DANA
2015
2016
PMN PIP Direct Lending PMN PIP Direct Lending PMN PIP Direct Lending PMN PIP Direct Lending
1.014 448 1.730 2.528,5 2.885 799 1.501,1 312 703 58 970,5 -
2017
2018
2019
2.885 2.500 2.615
4.132 1.826 2.615
1.317
Jumlah 1.014 448 4.258 9.902 2.300 1.015 5.355 6.547
PMN digunakan untuk memenuhi porsi Ekuitas dalam pengusahaan ruas jalan tol yang akan dialokasikan pada masing-masing ruas dengan rincian berikut:
Uraian Perencanaan Konstruksi Peralatan Tol Supervisi Eskalasi PPN 10% Overhead IDC Financial Cost Jumlah
Ruas Medan Binjai 6 846 13 8 10 88 21 13 7 1,014
Ruas Palembang Indralaya 13 623 9 6 40 69 16 14 8 799
Ruas Ruas Bakauheni - Pekanbaru T Besar Dumai 52 58 1,220 19 13 240 155 32
1,730
58
TOTAL 129 2,689 41 27 290 312 68 27 15 3,600
REKOMENDASI 1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Direksi PT. Hutama Karya (Persero) agar penggunaan Dana PMN dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan Dana PMN dan tidak ada temuan-temuan dari Pihak-pihak yang berwenang seperti BPK dan lain-lain, dengan dibukanya jalan Tol Sumatera diharapkan dapat menumbuhkan dan menggerakan titik pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera. TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA
41
