PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Jl.Jemur Andayani I Telp. (031)8432616, Fax.(031)841887 Jl.Ahmad Yani No.268 Telp. (031)8292376-8291530, Fax.(031) 8292433
SURABAYA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Tugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan mencciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai stake holder. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas
pokok dan
fungsi
serta
kewenangan pengelolaan/
penyelenggaraan pemerintahan pada sektor Transportasi, baik darat, laut maupun udara, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan menjadi sarana evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dinas untuk lebih baik lagi pada masa mendatang.
LAPORAN KINERJA Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jawa Timur – Tahun 2014
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………...………………………………………………….. i Daftar Isi ……………………...…………………………………………………………….. ii Daftar Tabel …………………………………………………………………………………
iii
Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………
iv
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………. 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………..………………………….. 1.3. Landasan Hukum.……..………………………………………………………………………………. 1.4. Maksud dan Tujuan ..………………………………………………………………………………… 1.5. Struktur Organisasi ….……………………………………………………………………………….. 1.6. Pegawai ………………...……………………………………………………………………………….. 1.7. Sistematika Penyajian ………………………………………………………………………………..
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.37 I.38
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. RPJMD 2009-2014 ………………………………..………………………………………………….. 2.2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ……………………………………………………………………………………… 2.3. Rencana Kerja Tahunan ………………………………………………………………………..….. 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 …………………………………………………………………..
II.2 II.4 II.8 II.10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja ……………………………………………….…………………………………. III.1 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……………………………………………………..…. III.3 3.3. Akuntabilitas Keuangan ………………….……………………………………………………..…. III.47 BAB IV. PENUTUP 4.1. Tinjauan Umum Keberhasilan …………..………….……………………………………………. 4.2. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja ………….………………. 4.3. Strategi pemecahan masalah ……………………………..………..……………………………. LAMPIRAN Foto Penghargaan Prestasi Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengukuran Kinerja Tahun 2014
ii
IV.1 IV.2 IV.3
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan ………………………………….… II.5
Tabel 2.2.
Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran ………………………………
Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahun 2014…………………………………..…………………… II.8
Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja …………………….……………………………………………… III.2
Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I …………………………………..
III.4
Table 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II ………………………………….
III.19
Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III ………………………………… III.24
Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran IV …………………………………
III.30
Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran V ………………………………….
III.46
Tabel 3.7.
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 …………………………………………………………………………………………
iii
II.6
III.52
RINGKASAN EKSEKUTIF Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP)
yang
mewajibkan
instansi
pemerintah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LAKIP Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 12 Indikator Kinerja dengan capaian sangat baik. Beberapa
capaian target
yang ada
terhadap evaluasi
kinerja
Dinas
Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan
langsung
dengan
masyarakat
(public
service),
Fungsi
Pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan
salah
satu
bidang
tugas
tertentu
disektor
pembangunan
(development function), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan
umum
(regulation
and
function),
temasuk
di
dalamnya
menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lainlain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur di
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunannya
dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.1
pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azasazas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan
hasil
akhir
dari
kegiatan
penyelenggara
Negara
harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan dirumuskan
padanya
berdasarkan
sebelumnya
melalui
Rencana laporan
Strategis
akuntabilitas
(RENSTRA) kinerja
yang
instansi
pemerintah.
1.2
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah dan peraturan Gubernur nomor 82 tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, maka
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.2
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : A. Kedudukan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. B. Tugas Pokok Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhUbungan dan lalu lintas angkutan jalan. C. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.
1.3. LANDASAN HUKUM Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 adalah : a) Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851); b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republikj Indonesia Nomor 4614);
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.3
c) Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817); d) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah e) Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kenerja Instansi pemerintah; f) Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g) Keputusan Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; h) Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam Laporan Kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggra negara dan pemerintahan. Maksud dan tujuan dari Laporan kinerja ini adalah agar visi, misi dan pencapaian kenerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.4
Jawa Timur dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. Laporan Kinerja ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kenerja di masa yang akan dating.
1.5. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah. Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan LLLAJ Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas sub bagian tata usaha, sub bagian penyusunan program dan sub bagian keuangan. 2. Bidang Pengembangan Transportasi terdiri atas : seksi Pengembangan Sistem, Seksi Pengembangan Prasarana, Seksi Pengembangan Sarana. 3. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas : Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana, Seksi Teknik Rancang Bangun. 4. Bidang Angkutan Jalan terdiri atas : Seksi Angkutan Dalam Trayek, Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, Seksi pembinaan Angkutan. 5. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri atas : seksi Bimbingan dan Keselamatan, Seksi Fasilitasi OperasionaL, Seksi Pengawasan dan Penertiban. 6. Bidang Perkertaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan (LLASDP), yang terdiri atas : Seksi perkeretaapian, Seksi lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP), Seksi Keselamatan dan pengemdalian Operasional Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP). 7. Bidang perhubungan Laut, terdiri atas : Seksi lalu Lintas Angkutan Laut, Seksi Kepelabuhanan, Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.5
8. Bidang Perhubungan Udara, yang terdiri atas : Seksi Angkutan Udara, Seksi keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara, Seksi Teknik Kebandarudaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik. 9. Unit Pelaksana teknis Dinas
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.6
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.7
1.5.1. Sekretariat a. Tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,
keuangan,
hubungan
masyarakat
dan
protokol.
Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai b. Fungsi Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengelolaan administrasi keuangan Pengelolaan administrasi perlengkapan Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran
dan
perundang-undangan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Dalam menjalankan fungsi diatas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu : Sub Bagian tata usaha, sub bagian penyusunan program dan sub bagian keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; Mempersiapkan
seluruh
rencana
kebutuhan
kepegawaian
mulai
penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DDK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.8
mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar
kompetensi pegawai,
tenaga teknis, tenaga
fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ; Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; Melaksanakan pengolahan data ; Melaksanakan perencanaan program ; Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; Melaksanakan monitoring dan evaluasi; Melaksanakan penyusunan laporan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ; Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.9
1.5.2. Bidang Pengembangan Transportasi 1. Tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian dan perencanaan pengembangan sistem transportasi serta perumusan kebijakan teknis di bidang transportasi. 2. fungsi
Penyusunan bahan rencana penataan sistem transportasi wilayah;
Penyusunan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
Penyusunan bahan rencana pengembangan transportasi berkelanjutan;
Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan propinsi;
Penyusunan bahan pengembangan studi dan penelitian masalahmasalah transportasi;
Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengembangan transportasi
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : seksi
Pengembangan
Sistem,
Seksi
Pengembangan
Prasarana,
Seksi
Pengembangan Sarana, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut ; 1) Seksi Pengembangan Sistem, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan penyusunan rencana penataan sistem transportasi wilayah;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan transportasi terpadu dan berkelanjutan ;
Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi dalam wilayah provinsi;
Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi;
Menyiapkan
bahan
penyusunan
kegiatan
pengembangan
dan
penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi di bidang transportasi; LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.10
Menyiapkan bahan penyusunan jaringan trayek angkutan ;
Menyiapkan
bahan
penyusunan
dan
penetapan
jaringan
lintas
angkutan barang.
Melaksanakan analisa dan evaluasi mengenai pengembangan sistem transportasi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2) Seksi Pengembangan Prasarana, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rencana pengembangan prasarana transportasi;
Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan prasarana transportasi;
Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi guna pengembangan prasarana transportasi;
Menyiapkan
bahan
kegiatan
pengembangan dan penerapan
teknologi di bidang prasarana transportasi;
Menyiapkan bahan analisa
dan evaluasi
mengenai pengembangan
prasarana transportasi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi pengembangan sarana, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana transportasi;
Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan sarana transportasi;
Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
resolusi
masalah-masalah
transportasi;
menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
pengumpulan dan
pengolahan data / informasi pengembangan sarana;
menyiapkan
bahan
kegiatan
pengembangan
dan
penerapan teknologi di bidang sarana transportasi;
Menyiapkan bahan analisa
dan evaluasi
mengenai pengembangan
sarana transportasi;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.11
1.5.3. Bidang Lalu Lintas Jalan a. Tugas Melaksanakan kegiatan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana angkutan jalan. b. Fungsi : Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas; Pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; Pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas; Pelaksanaan penetapan kelas jalan; Pelaksanaan
pemberian
izin
penggunaan
jalan
selain
untuk
kepentingan lalu lintas; Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan; Pelaksanaan
akreditasi,
sertifikasi
spesifikasi
teknis
kendaraan
bermotor Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; Pelaksanaan penetapan strata dan sertifikasi penguji kendaraan bermotor; Pelaksanaan
bimbingan
pengelolaan
unit
pengujian
kendaraan
bermotor; Pelaksanaan pembinaan pemantauan penilaian dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; Pelaksanaan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun terminal dan persetujuan pengoperasian terminal; Pelaksanaan akreditasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.12
Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana, Seksi Teknik Rancang Bangun, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut ; 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa, mempunyai tugas :
Menyiapkan
bahan
perencanaan,
penentuan
lokasi,
pengadaan,
pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
Menyiapkan bahan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
Menyiapkan bahan usulan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional;
Menyiapkan bahan penilaian dan pemberian rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
Menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas jalan dan fasilitas pendukung lainnya;
Menyiapkan bahan pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2) Seksi Akreditasi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rencana kegiatan akreditasi sarana dan prasarana jalan;
Menyiapkan bahan penilaian kondisi sarana dan prasarana jalan;
Menyiapkan bahan pemantauan analisis dan evaluasi sarana dan prasarana jalan;
Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana jalan;
Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana jalan;
Menyiapkan bahan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana jalan;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.13
Menyiapkan bahan pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan
terminal;
Menyiapkan
bahan
rekomendasi
penetapan
lokasi
terminal
penumpang;
Menyiapkan bahan pengesahan rancang bangun terminal penumpang;
Menyiapkan bahan pemberian persetujuan pengoperasian terminal penumpang;
Menyiapkan bahan pemantauan dan penertiban terhadap penempatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas di jalan;
Menyiapkan bahan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu lalu lintas jalan ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi Teknik Rancang Bangun, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan inventarisasi kendaraan wajib uji;
Menyiapkan bahan
pengawasan
penetapan
sertifikasi
pengujian
kendaraan bermotor;
Menyiapkan bahan bimbingan, petunjuk dan pengaturan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta bengkel konstruksi karoseri;
Menyiapkan
bahan
pemantauan
dan penilaian penyelenggaraan
pengujian kendaraan bermotor;
Menyiapkan bahan pemeriksaan fisik dan spesifikasi serta penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ;
Menyiapkan bahan penerbitan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor,
kereta
gandengan,
kereta
tempelan
dan
penerbitan
pembebasan uji berkala pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara lengkap ;
Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap teknis rancang bangun dan modifikasi kendaraan bermotor serta fasilitas energi;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.14
Menyiapkan
bahan pemberian rekomendasi pendirian bengkel
konstruksi serta spesifikasi kendaraan bermotor; Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
1.5.4. Bidang Angkutan Jalan a. Tugas melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa angkutan jalan, pemberian izin atau rekomendasi, pengembangan keterpaduan pelayanan serta pelaksanaan sistem informasi angkutan jalan. b. Fungsi
Pengumpulan dan penyiapan bahan manajemen angkutan jalan;
Pengumpulan dan penyiapan bahan rekayasa angkutan jalan;
Penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan, serta bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan;
Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi;
Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan Kabupaten / Kota dalam satu provinsi;
Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Angkutan Jalan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi Angkutan Dalam Trayek, Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, Seksi pembinaan Angkutan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut ; 1)
Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional angkutan dalam trayek;
Menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan dalam trayek;
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi atau pertimbangan pelayanan izin AKAP ;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.15
Menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan dalam trayek;
Menyiapkan bahan pemberian izin trayek AKDP;
Menyiapkan
bahan
analisis
dan
menyusun jadwal perjalanan
angkutan dalam trayek;
Menyiapkan
bahan
rencana
penetapan
tarif
penumpang kelas
ekonomi antar kota dalam provinsi;
Menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin angkutan trayek AKAP;
2)
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Seksi angkutan tidak dalam trayek, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan tidak dalam trayek;
Menyiapkan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan tidak dalam trayek;
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
Menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan sewa;
Menyiapkan
bahan
pemberian
izin
operasi
angkutan
sewa
berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
Menyiapkan bahan pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
Menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan;
Menyiapkan bahan pemberian izin operasi/angkutan barang khusus dan angkutan barang berbahaya;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.16
Menyiapkan bahan penyelenggaraan angkutan musiman;
Menyiapkan bahan rencana penetapan tarif angkutan jalan tidak dalam trayek;
3)
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;
Seksi Pembinaan Angkutan, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan evaluasi pelayanan penyelenggaraan angkutan orang yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
Menyiapkan bahan survei jarak tempuh, okupansi penumpang angkutan antar kota;
Menyiapkan bahan evaluasi terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh AKDP;
Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan AKDP;
Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
Menyiapkan bahan sistem informasi angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dan angkutan barang;
Menyiapkan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan;
Menyiapkan bahan inventarisasi,
seleksi,
verifikasi dan sertifikasi
pengemudi angkutan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
1.5.5. Bidang Pengendalian Operasional a. Tugas Melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum serta bimbingan operasional keselamatan lalu lintas angkutan jalan. b. Fungsi
Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian operasional LLAJ;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.17
Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
Pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
Pelaksanaan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
Pelaksanaan kegiatan pengaturan lalu lintas;
Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam berlalu lintas;
Pelaksanaan tugas-tugs yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pengendalian Operasional
Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : seksi Bimbingan dan Keselamatan, Seksi Fasilitasi Operasional, Seksi Pengawasan dan Penertiban, yang masingmasing memiliki tugas sebagai berikut ; 1) Seksi Bimbingan dan Keselamatan, mempunyai tugas : Menyiapkan
bahan
pembinaan,
bimbingan
dan
penyuluhan
keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat; Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan; Menyiapkan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; Menyiapkan bahan audit keselamatan jalan dan audit kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ; Menyiapkan
bahan
usulan
pencegahan
dan
penanggulangan
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; Menyiapkan bahan pemberian informasi kepada masyarakat tentang kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.18
Menyiapkan bahan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang. 2) Seksi fasilitas operasional, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rencana perawatan dan pemeliharaan fasilitas operasional;
Menyiapkan bahan pembinaan petugas operasional;
Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi pengoperasian fasilitas operasional;
Menyiapkan bahan petunjuk / tata cara kegiatan operasional dan penggunaan fasilitas operasional;
Menyiapkan bahan petunjuk / tata cara pemanduan / pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan;
Menyiapkan
bahan
pengoperasian
dan
penyusunan
petunjuk
penggunaan
peralatan
teknis
pengawasan
dan
penimbangan
kendaraan bermotor;
Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan dan pengadaan peralatan operasional;
Menyiapkan bahan sistem informasi pengawasan, penertiban dan kecelakaan lalu lintas;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang.
3) Seksi pengawasan dan penertiban, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
Menyiapkan bahan penyidikan pelanggarah lalu lintas dan angkutan jalan;
Menyiapkan bahan pendukung kegiatan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
Menyiapkan
bahan
perencanaan
pelaksanaan
pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan, jembatan timbang dan terminal;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.19
Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan di jalan, jembatan timbang dan terminal;
Menyiapkan bahan pemantauan dan menganalisa penyelenggaraan jembatan timbang;
Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang.
1.5.6. Bidang Perkeretaapian dan LLASDP a. tugas Melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan sarana dan prasarana serta pengendalian bidang perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi. b. fungsi
Penyusunan dan penetapan rencana umum / rencana induk bidang perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksanaan
perencanaan
program
pembangunan
bidang
perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksanaan
pemberian
bimbingan
dan
pengawasan
teknis
penyelenggaraan bidang perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksanaan pengendalian operasional bidang perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksanaan penerbitan perijinan bidang perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan perkeretaapian dan LLASDP dalam provinsi.
Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perkertaapian dan Lalu
Lintas Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan (LLASDP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi perkeretaapian,
Seksi
lalu
Lintas
Angkutan
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Sungai,
Danau,
dan I.20
Penyeberangan (LLASDP), Seksi Keselamatan dan pengendalian Operasional Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP), yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut ; 1) Seksi Perkeretaapian, mempunyai tugas : Menyiapkan bahan kebijaksanaan sistem perkeretaapian Provinsi dan perekeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Menyiapkan bahan pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh Badan Usaha Prasarana Kereta Api; Menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; Menyiapkan bahan pengkajian dan evaluasi sarana, prasarana dan operasional perkeretaapian ; Menyiapkan bahan pembangunan dan pemeliharaan prasarana kereta api; Menyiapkan bahan pemberian izin pembangunan prasarana yang melintasi jalur kereta api; Menyiapkan bahan penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; Menyiapkan
bahan
pengkajian
dan
evaluasi
keselamatan
perkeretaapian ; Menyiapkan
bahan
penetapan
jalur
kereta
api
khusus
yang
jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Menyiapkan bahan penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai
izin dan tidak ada penanggung
jawabnya untuk
keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan jalan ; Menyiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan dan / atau antar kota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.21
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong Kereta Api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang 2) Seksi
Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan,
mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Menyiapkan bahan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Menyiapkan
bahan
penetapan
lintas
penyeberangan
antara
Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan ;
Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP yang terletak pada jaringan jalan Nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api;
Menyiapkan bahan penetapan rencana induk, DKKR/DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
Menyiapkan bahan penetapan kelas alur pelayaran sungai;
Menyiapkan bahan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
Menyiapkan bahan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau ;
Menyiapkan bahan perizinan pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau ;
Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas
ekonomi pada
lintas penyeberangan dalam
Provinsi;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.22
Menyiapkan bahan pemberian persetujuan pengoperasian kapal lintas penyeberangan antar kabupaten dalam Provinsi;
Menyiapkan
bahan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan
angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
Menyiapkan
bahan
pemberian
rekomendasi
lokasi
pelabuhan
penyeberangan ;
Menyiapkan bahan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3) Seksi
Keselamatan
dan
Pengendalian
Operasional Perkeretaapian
dan LLASDP, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan tarif perkeretaapian yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Menyiapkan bahan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
Menyiapkan bahan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui kereta api dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
Menyiapkan bahan pengawasan terhadap surat ukur, surat
tanda
pendaftaran,
tanda
sertifikat
pengawakan
kapal
dan
surat
kebangsaan kapal sungai dan danau dibawah 7 GT ;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.23
1.5.7. Bidang Perhubungan Laut a. Tugas Melaksanakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan, perkapalan dan keselamatan pelayaran serta menyusun rencana pengelolaan pelabuhan laut dan angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antar moda. b. Fungsi
Pelaksanaan
penerbitan
ijin
usaha
angkutan
laut,
penunjang
angkutan laut dan kepelabuhanan serta perkapalan ;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut dan penunjang angkutan laut;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional perkapalan dan keselamatan pelayaran ;
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional pelabuhan, pekerjaan lepas pantai, pengerukan, reklamasi, salvage, pekerjaan bawah air dan wilayah perairan pelabuhan ;
Pelaksanaan koordinasi dan tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat di bidang perhubungan laut;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perhubungan Laut dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : Seksi lalu Lintas
Angkutan
Laut,
Seksi
Kepelabuhanan,
Seksi
Perkapalan
dan
Keselamatan Pelayaran, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pemberian izin usaha perusahaan penunjang angkutan laut dan izin usaha pelayaran bagi perusahaan yang berdomisili
dan
beroperasi
pada
lintas
pelabuhan
antar
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
Menyiapkan
bahan
pemberian
izin
operas!
Kegiatan
cabang
perusahaan pelayaran nasional di Provinsi Jawa Timur; LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.24
Menyiapkan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi berdomisili
dan
beroperasi
perusahaan angkutan laut yang pada
lintas
pelabuhan
antar
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
Menyiapkan bahan pelaporan penempatan kapal
dalam trayek
tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur
(tramper)
bagi perusahaan pelayaran rakyat
yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
Menyiapkan bahan perizinan sesuai tugas dan kewenangan ;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2) Seksi Kepelabuhan, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan regional;
Menyiapkan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus ;
Menyiapkan bahan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan DLKR/DLKP pelabuhan laut internasional dan pelabuhan laut nasional ;
Menyiapkan bahan penetapan dan izin reklamasi pelabuhan laut regional;
Menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan /atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
Menyiapkan bahan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
Menyiapkan bahan penetapan DUKS di pelabuhan regional;
Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.25
Menyiapkan bahan monitoring kegiatan reklamasi pantai;
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3) Seksi Perkapalan Dan Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal, pemeriksaan kapal, pengukuran kapal, pencatatan dan penerbitan pas perairan berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
Menyiapkan bahan pemberian ijin usaha dock/galangan kapal;
Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional dock/galangan kapal;
Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi keberadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, kegiatan kapal lintas daratan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kapal wisata sungaidan danau ;
Menyiapkan
bahan
rekomendasi
ijin
usaha
salvage
dan
pengawasannya ;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
1.5.8. Bidang Perhubungan Udara a. Tugas Melaksanakan pembinaan dan koordinasi menyangkut pengendalian kegiatan angkutan udara, penyediaan kesiapan operasi fasilitas bandar udara, elektronika, listrik dan navigasi udara, serta penyusunan rencana angkutan udara dengan memperhatikan keterpaduan antar moda. b. Fungsi :
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelancaran angkutan udara
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan sistem operasi dan keselamatan penerbangan serta kelaiakan udara
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.26
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan penyediaan fasilitas sisi darat dan sisi udara serta penataan fasilitas elektronika dan listrik
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perhubungan Udara dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, Yaitu : : Seksi Angkutan Udara, Seksi keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara, Seksi Teknik Kebandarudaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik), yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut 1) Seksi Angkutan Udara, mempunyai tugas : Menyiapkan bahan pembuatan jaringan dan rute penerbangan dalam lingkup Provinsi Jawa Timur; Menyiapkan bahan pemprosesanbahan pemberian ijin/rekomendasi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan udara niaga dan ijin angkutan udara bukan niaga yang beroperasi di wilayah Provinsi Menyiapkan bahan pemberian izin terbang (flight approval) untuk penerbangan dalam satu Provinsi; Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan izin perusahaan angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga; Menyiapkan bahan pemberian izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi; Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian izin EMPU ; Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kebutuhan angkutan udara meliputi rute, jadwal dan frekuensi penerbangan dalam satu Provinsi; Menyiapkan
bahan
pengawasan
kantor
cabang
perusahaan
penerbangan asing dan agen penjualan umum / General Sales Agent (GSA); Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan tarif dasar angkutan udara penumpang berjadwal dalam negeri kelas ekonomi; Menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara niaga penumpang dalam negeri kelas ekonomi; LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.27
Menyiapkan
bahan
pengusulan
rute,
jaringan
dan
kapasitas
penerbangan dari dan ke Provinsi Jawa Timur; Menyiapkan bahan pengusulan penetapan bandara yang terbuka untuk melayani angkutan udara dari dan ke luar negeri; Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan kepada asosiasi dan agen penjualan tiket penerbangan (ASTINDO); Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi komite fasilitas bandara pada bandar udara internasional; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 2) Seksi
Keselamatan
Penerbangan
dan
Sertifikasi
Kelaikan Udara,
mempunyai tugas : Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian beriakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara, navigasi penerbangan, peralatan bandar
udara
dan
pelayanan keamanan
dan keselamatan dan keamanan penerbangan ; Menyiapkan bahan pemantauan terhadap kegiatan GSE dan personil; Menyiapkan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan / izin operasi bandar udara yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk; Menyiapkan bahan Sertifikasi personil pengangkutan bahan dan barang berbahaya,
pelayanan
pengoperasian
bandar
udara,
pelayanan
keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara ; Menyiapkan bahan pemberian izin operasi bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 ( tiga puluh ) tempat duduk dan ruang udaranya tidak dikendalikan ; Menyiapkan bahan pemberian izin pengoperasian heliport; Menyiapkan
bahan
sertifikasi
personil
pengesahan
program
penanggulangan gawat darurat di bandar udara ; Menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi pengoperasian pesawat udara dan awak pesawat udara ;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.28
Menyiapkan
bahan
pengawasan
dan
pemantauan
terhadap
pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron, PKP-PK, salvage, pengamanan bandar udara dan GSE ; Menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara Menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan prosedur lalu lintas udara ; Menyiapkan
bahan
pengawasan
terselenggaranya
pelaksanaan
operasional lalu lintas udara ; Menyiapkan bahan pengawasan terhadap tanda kecakapan (license) petugas operasi bandara ; Menyiapkan penerbangan
bahan
pemberian
EMPU
dalam
izin
rangka
permohonan pengangkutan
perusahaan bahan-bahan
berbahaya dengan menggunakan pesawat udara ; Menyiapkan bahan pengawasan dan
pengendalian terlaksanannya
peraturan dan prosedur teknis operasional pelayanan keselamatan penerbangan ; Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi serta menetapkan kebutuhan pelayanan keselamatan penerbangan ; Menyiapkan bahan pemantauan kegiatan sertifikasi kelaikan pesawat udara ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 3) Seksi
Teknik
Kebandar
Udaraan
dan
Fasilitas
Elektronika Listrik,
mempunyai tugas: Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; Menyiapkan
bahan
pengendalian
dan
pengawasan
dan
penyelenggaraan pembangunan bandar udara; Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi penetapan / izin dan pemantauan pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara yang > 30 tempat duduk; LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.29
Menyiapkan bahan pemberian izin
pembangunan bandar udara yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh ) tempat duduk dan ruang udaranya tidak dikendalikan; Menyiapkan bahan
pemberian
pada rencana induk bandar
rekomendasi udara,
ketinggian bangunan
KKOP, kawasan kebisingan,
DLKR di bandar udara; Menyiapkan bahan pengendalian penyelenggaraan teknisi bandara; Menyiapkan
bahan
pemberian
rekomendasi
pembangunan/
pengoperasian bandar udara khusus yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan. Menyiapkan bahan pemberian izin pembangunan heliport; Menyiapkan bahan Sertifikasi peralatan pengoperasian bandar udara dan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara; Menyiapkan bahan pengendalian fasilitas penunjang operasi bandara; Menyiapkan bahan pemberian bantuan teknis kegiatan kalibrasi fasilitas telekomunikasi, navigasi udara, elektronika dan listrik; Menyiapkan bahan bimbingan kegiatan teknik fasilitas elektronika dan listrik bandara; Menyiapkan bahan pengendalian/pengawasan pembangunan fasilitas elektronika dan listrik bandara; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.30
1.5.9. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. Lokasi UPT LLAJ sebagai berikut : 1. UPT LLAJ Surabaya; 2. UPT LLAJ Malang; 3. UPT LLAJ Mojokerto; 4. UPT LLAJ Kediri; 5. UPT LLAJ Tulungagung; 6. UPT LLAJ Madiun; 7. UPT LLAJ Lamongan; 8. UPT LLAJ Probolinggo; 9. UPT LLAJ Jember; 10. UPT LLAJ Banyuwangi; dan 11. UPT LLAJ Bangkalan.
1) UPT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT LLAJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan, pengaturan,
pengendalian,
pemeriksaan pelanggaran dan
penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT LLAJ mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas; 2. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pembangunan, pengadaan,
pemasangan
dan
pemeliharaan rambu - rambu, marka
jalan, alat pemberi isyarat lalu Iintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.31
3. pelaksanaan manajemen angkutan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan angkutan; 4. Pelaksanaan rekayasa angkutan meliputi rangkaian kegiatan untuk mewujudkan operasional angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 5. Pengumpulan dan pengolahan data; 6. pelaksanaan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kendaraan bermotor; 7. pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; 8. pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; 9. pelaksanaan pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 10. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan operasional lalu Iintas dan angkutan jalan; 11. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan lalu Iintas dan angkutan jalan oleh kabupaten/kota; 12. pelaksanaan
administrasi
ketatausahaan
yang
meliputi
urusan
keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; 13. pelaksanaan pelayanan masyarakat; 14. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT LLAJ dibantu oleh : 1) Sub Bagian Tata Usaha 2) Seksi lalu Lintas Angkutan Jalan 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan
Masing-masing Subbag / Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala UPT 1)
Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.32
a.
melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumahtangga, kehumasan dan kearsipan ;
b.
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
c.
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
d.
melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasionallainnya ; dan
e.
2)
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan; b. melaksanakan kegiatan survey, pengumpulan, pengolahan data dan perencanaan lalu lintas angkutan orang dan barang ;
c. melaksanakan
kegiatan
pemantauan,
pemasangan
dan
pemeliharaan perlengkapan jalan ;
d. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi kondisi dan tingkat pelayanan serta usulan pengembangan angkutan umum dan jaringan jalan ;
e. melaksanakan pemantauan, penertiban dan menyiapkan bahan pemberian izin pemasangan dan/atau penempatan benda di jalan atau pemanfaatan jalan selain untuk kepentingan lalu Iintas;
f.
melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan lalu
lintas
dan
angkutan
jalan
yang
dilaksanakan
oleh
Kabupaten/Kota;
g. melaksanakan kegiatan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan operasional masyarakat pemakai jalan dan pengemudi serta pengusaha angkutan;
i.
melaksanakan
pelayanan
pemeriksaan
teknis
dan
sertifikasi
kendaraan bermotor ;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.33
j.
melaksanakan evaluasi, penilaian dan penyiapan bahan perizinan analisis dampak lalu lintas;
k. melaksanakan
kegiatan
pemantauan
operasional
angkutan
penumpang;
l.
menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perpanjangan izin trayek angkutan antar kota;
m. menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan antar kota antar provinsi; dan
n. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 3)
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan, mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan; b. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan orang dan barang di jalan, terminal dan jembatan timbang; c. melaksanakan tugas pemantauan operasional terminal Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan terminal Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); d. melaksanakan
rencana
perawatan
dan
pemeliharaan
fasilitas
operasional; e. melaksanakan pemantauan dan menganalisa
penyelenggaraan
jembatan timbang ; f.
melaksanakan pembinaan petugas operasional; dan
g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.34
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT LLAJ
2) UPT BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG UPT Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang mempunyai melaksanakan
sebagian
tugas
dinas
di
bidang
tugas
keamanan
dan
keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Bandara mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan rencana dan program pelayanan jasa untuk menjamin keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban di bandar udara;
b. penyelenggaraan dan pengendalian
pelaksanaan
lalu
lintas
angkutan udara;
c. penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu Iintas udara;
d. penyediaan
dan
pemeliharaan
fasilitas
bandar
udara,
telekomunikasi, navigasi dan Iistrik;
e. penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang Bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
f.
penyelenggaraan
dan
pengendalian
keamanan
dan
ketertiban
umum serta hygiene dan sanitasi di bandar udara;
g. penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga; dan
h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.35
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT LLAJ dibantu oleh : 1) Sub Bagian Tata Usaha 2) Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, 3) Seksi Jasa Kebandarudaraan Masing-masing Subbag / Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala UPT 1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas operasionallainnya ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 2) Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, mempunyai tugas: a. melaksanakan kegiatan operasional keamanan bandar udara dan angkutan udara ; b. melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
keamanan
penerbangan, kegiatan operasional keselamatan bandar udara dan angkutan udara ; c. melaksanakan
pelayanan
navigasi
serta
pengawasan
dan
pengendalian keselamatan penerbangan ; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 3) Seksi Jasa Kebandarudaraan, mempunyai tugas a. melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan ; b. melaksanakan
penyediaan,
pengembangan,
perawatan,
pemeliharaan dan pengusahaan jasa fasilitas pokok bandar udara dan jasa penunjang kegiatan penerbangan dan bandarudara; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.36
Bagan Susunan Organisasi UPT Bandara Abd. Saleh Malang
1.6. PEGAWAI Pegawai Dinas Perhubungan dan LLAJ provinsi Jawa Timur per akhir Desember 2014 berjumlah 546 orang, dengan perincian sebagai berikut : Tingkat Golongan Pegawai PNS 1) Golongan I
: 30 Orang
2) Golongan II
: 161 Orang
3) Golongan III
: 289 Orang
4) Golongan IV
: 66 Orang
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.37
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (Performance agreement) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Berikut : Bab I – Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas
pokok
dan
fungsi,
struktur
organisasi, data
kepegawaian
Dinas
Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dan sistematika penulisan; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan dan LLAJ Tahun 2014 meliputi RPJMD 2009-2014, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014. Bab IV – Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
I.38
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan transportasi, pelayanan perizinan, pembinaan, hukum
pengaturan, pengendalian, pengawasan
dan
penegakan
bidang transportasi serta bimbingan dan pembinaan bidang transportasi.
Dalam Rangka melaksanakan tugas tersebut, maka di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dirumuskan fungsi
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur secara umum sebagai
berikut : 1. Pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas; 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan; 3. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pemberian fasilitas bimbingan keselamatan dan ketertiban Transportasi; 4. Pemberian
perijinan
dan
fasilitas
bimbingan
penyelenggaraan
angkutan
penyeberangan, angkutan perkeretaapian, angkutan laut dan angkutan udara, serta penyiapan bahan penetapan tarif angkutan jalan kelas ekonomi; 5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasi bidang Perhubungan dan Lalu Lintas Abngkutan Jalan serta penyelenggaraan dan pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor;
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.1
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1) RPJMD 2009-2014; 2) Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur 2009-2014; 3) Penetapan Kinerja Tahun 2014
2.1.
RPJMD 2009-2014 Berdasarkan dokumen RPJMD 2009-2014 Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung perwujudan Jawa Timur Makmur dan Sejahtera. Fungsi pelayanan umum transportasi adalah melalui penyediaan jasa transportasi
guna
mendorong
pemerataan
pembangunan,
melayani
kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan ataupun pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sector-sektor ekonomi. Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kapasitas, kondisi, jumlah dan kuantitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan
dan
peraturan;
sumber
daya
manusia;
tekhnologi;
pendanaan/investasi; serta manajemen, operasi dan pemeliharaan. Sedangkan sasaran umum yang ingin dicapai dalam RPJMD 2009-2014 diantaranya adalah : 1) Meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat blacklog pemeliharaan; 2) Meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi terutama keselamatan transportasi; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan
ramah
lingkungan,
serta
sesuai
standard
pelayanan
yang
dipersyaratkan; 4) Meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan regional, serta lokal; LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.2
5) Meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi, baik antar-wilayah
maupun
antar-golongan
masyarakat
di
perkotaan,
pedesaan, maupun daerah terpencil; 6) Meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi nasional, regional dan lokal; 7) Terselesaikannya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana transportasi yang rusak akibat bencana alam, maupun luapan lumpur panas Lapindo.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan : 1) Peningkatan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana transportasi secara berkelanjutan; 2) Meningkatkan
pembangunan
transportasi
terpadu
yang
berbasis
pengembangan wilayah; 3) Meningkatkan data dan informasi, serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal; 4) Meningkatkan pembangunan dan pemantapan terwujudnya
sistem
transportasi nasional, regional dan local secara bertahap dan terpadu; 5) Melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi; 6) Mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang, dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat, dan meningkatkan pembinaan pelaku transportasi; 7) Percepatan pemulihan jalur distribusi dan mobilisasi secara terpadu di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana alam, dan luapan lumpur panas lapindo.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.3
2.2
Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014
2.2.1 Visi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan,
maka
visi
harus
menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan yang sangat strategis dalam sistem Nasional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun hankam. Fungsi dan peranan tersebut sangat didukung oleh sistem transportasi Nasional dan regional yang cukup baik, yang mencakup transportasi darat, laut maupun udara. Moda transportasi jalan dari Jawa Timur mempunyai tujuan ke berbagai Provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatra untuk arah barat, sedangkan ke arah timur mencapai Provinsi Bali, NTB dan NTT. Moda transportasi laut memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung aliran barang dan jasa dari Jawa Timur ke Provinsi lain, baik KTI maupun Provinsi lainnya. Pelabuhan Tanjung Perak mempunyai peranan yang sangat strategis, baik untuk transportasi skala Nasional maupun Internasional, disamping beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Jawa Timur. Sedangkn moda transportasi udara dalam beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, baik untuk jaringan Nasional maupun Internasional. Dalam peranan internal Provinsi Jawa Timur, pelayanan bidang perhubungan masih sangat beragam, namun demikian, peranannya tetap masih sangat strategis. Aksesibilitas antar wilayah yang masih sangat beragam, wilayah selatan dan wilayah kepulauan mempunyai aksesibilitas yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar dari pihak pemerintah. Sementara itu pada wilayah perkotaan, pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar bagi masyarakat golongan bawah, disamping tentunya juga sangat berpengaruh terhadap LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.4
perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan pada umumnya masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir, ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi dan penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi, dan pada sebagian besar ruas jalan utama mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi. Berangkat dari latar belakang tersebut maka visi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur diarahkan pada upaya berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, maka Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi : TRANSPORTASI
YANG
“MEWUJUDKAN PELAYANAN
BERKUALITAS
UNTUK
MENDUKUNG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH”
2.2.2 M i s i Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam upaya mewujudkan Visi, menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat 2. Meningkatkan/Mengembangkan
prasarana
transportasi
yang
dapat
berperan sebagai servicing sector dan promoting sector
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.5
2.2.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan No. Misi Tujuan Indikator Tujuan 1 Meningkatkan pelayanan Peningkatan Kualitas 1. Rata-rata ketepatan waktu angkutan transportasi yang mudah, Pelayanan Transportasi umum sampai tujuan aman, nyaman, tepat waktu 2. Rata-rata menurunnya dengan tarif terjangkau oleh tingkat kejadian masyarakat kecelakaan Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi
2
Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai servicing sector dan promoting sector
Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah
Rata-Rata Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Yang Terlayani Rata-rata Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi
2.2.4 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan bedasarkan tujuan yang ada yaitu : Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi dirumuskan sasaran berupa : 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi; 2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur; 3. Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.6
Tujuan 2 : Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi dirumuskan sasaran berupa Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani Tujuan 3 : Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah dirumuskan sasaran berupa Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi Tabel 2.2. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran No. Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
2
Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi
Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur 3. Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
Indikator 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang 2. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum 3. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api 4. Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan 1. Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN 2. Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
1. Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi 2. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 II.7
No.
3
2.3
Tujuan
Sasaran
Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi
Indikator 3. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi 1. Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal 2. Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan
Rencana Kinerja Tahunan Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan
presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut: Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2014 No. 1
Tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
Indikator 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang 2. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum 3. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Target 2014 % 80
1
5
II.8
No.
Tujuan
Sasaran
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur
2
3
Peningkatan kuantitas Pelayanan Transportasi
Penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah
3. Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
Indikator 4. Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan 1. Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN 2. Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
1. Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi 2. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) 3. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi Meningkatnya 1. Prosentase Ketersediaan Pemenuhan Dermaga Terhadap Kebutuhan Prasarana Kebutuhan Optimal Transportasi 2. Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Target 2014 % 85
55 55
9
2,5 1
10
27
19,2
II.9
2.4
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan
kinerja
merupakan
kesepakatan
antara
pihak
yang
menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas
dan
tanggungjawab
mempertimbangkan sumberdaya
kinerja
secara
berjenjang
dengan
yang tersedia. Penetapan kinerja ini
menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu)
tahun
tertentu
dengan
mempertimbangkan
sumberdaya
yang
dikelolanya. Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam lampiran Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
II.10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) , Rencana Kerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Aktualisasi dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.1
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
4
Lebih dari 100 %
Sangat baik
3
75 % sampai 100 %
Baik
2
55 % sampai 75 %
Cukup
1
Kurang dari 55 %
Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor
Rentang Capaian
Kategori Capaian
1
Lebih dari 100 %
Kurang
2
75 % sampai 100 %
Cukup
3
55 % sampai 75 %
Baik
4
Kurang dari 55 %
Sangat Baik
Adapun target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja No. 1
Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
Target 2014
Target Capaian
%
(%)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
80
100
2. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum
1
100
3. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api
5
100
4. Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan
85
100
Indikator Kinerja Utama
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.2
No. 2
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target 2014
Target Capaian
%
(%)
Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur
1. Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN
55
100
2. Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih
55
100
3
Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi
Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
9
100
4
Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
1. Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi
2,5
100
2. Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal)
1
100
3. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi
10
100
1. Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal
27
100
19.2
100
5
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi
2. Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014 disajikan sebagai berikut
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.3
3.2.1. Sasaran I adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Untuk
mengukur
sasaran
“Meningkatnya
Kinerja
Pelayanan
Transportasi” terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang, (2)
Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum,
(3)
Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api,
(4)
Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan.
Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberkasilan sasaran I disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut : Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I No. 1
Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama 1
2
3 4
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Target (%) 80
Realisasi (%) 84,63
Capaian (%) 106
1
6,08
608
5
9
180
85
95
112
III.4
Penjabaran lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagaimana uraian berikut :
IKU : I.1 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang di dukung oleh program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan 1 kegiatan, yaitu Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang
Pelayanan
Publik,
dinyatakan
bahwa
Penyelenggara
pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik, Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik. Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi merupakan indicator yang
digunakan untuk mengevaluasi
tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur terealiasi sebesar 84,63 pada tahun 2014, tercapai 106% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Penilaiaan Indeks Kepuasan Masyarakat pada kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada Jembatan Timbang dan UPT LLAJ dengan variabel penelitian sebanyak 14 unsur variable yang mengacu pada SK Menpan nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dengan komponen utama indikator penilaian adalah standar pelayanan, Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengaduan dan sistem mekanisme prosedur pelayanan. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.5
Berikut tabel perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun terakhir (2011 - 2014)
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
Meningkatnya representasi
dari
2011 Realisasi
2012 Realisasi
2013 Realisasi
Target
2014 Realisasi
%
77.35
78.58
82.52
80
84,63
106
nilai
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
merupakan
penerapan sertifikat internasional ISO 9001;2000
terhadap Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang serta penerapan Wilayah Bebas Korupsi yang bekerjasama dengan KPK, diperoleh persepsi positif dari para awak kendaraan terhadap peningkatan pelayanan jembatan timbang di Jawa Timur yang meliputi :
a. tidak ada lagi pungutan liar oleh oknum petugas jembatan timbang, b. Pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, sehingga antrian tidak terlalu lama.
c. Timbangan yang digunakan ukurannya tepat dan pembayaran transparan
d. Petugas jembatan timbang lebih ramah. e. Petugas jembatan timbang tepat waktu dalam memberikan pelayanan IKU : I.2 Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum Indikator Kinerja Utama porsentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum didukung oleh 2 Program , meliputi : Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (1) dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (2). Serta 7 kegiatan, meliputi : Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada awak kendaraan umum (1); Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.6
Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur (2); Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kampanye
Keselamatan Lalu Lintas Jalan (3); Pendidikan
Kemasyarakatan Produktif
melalui
Operasi
Sadar
Keselamatan dan
Ketertiban Lalu Lintas di Jatim (4); Inhouse training peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor (5); Monitoring dan Evaluasi Penguji Kendaraan Bermotor (6) dan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang (7). Indikator Kinerja Utama porsentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum, merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum merupakan salah satu tupoksi Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam bidang bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan. Dalam perhitungan porsentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dilakukan dengan membandingkan jumlah kendaraan angkutan umum yang terlibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 terhadap tahun 2013 di Jawa Timur
( )=
Δ
NO 1
Σ
Dengan : f(x)
:
ℎ ( − 1) − 100% ℎ ( − 1)
Porsentase penurunan kejadian melibatkan angkutan umum.
kecelakaan
yang
∆ laka ank umum thn (n-1)-n :
Selisih jumlah kendaraan angkutan umum terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013-2014
∑ laka ank umum thn (n-1)
Total jumlah kendaraan angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2013
KENDARAAN TERLIBAT LAKA Mobil Bus Umum % Penurunan
SATUAN Unit %
:
TAHUN 2009 537
2010
2011
2012
2013
2014
447
478
547
526
494
16,76%
-6,94%
-14,44%
3,84%
6,08%
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.7
Indikator Kinerja Utama porsentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum terealisasi sebesar 6,08%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 1%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama porsentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum adalah sebesar 508% tercapai.
IKU I.2 prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum
Target 1%
Realisasi 6,08%
Capaian 608%
Indikator ini pelaksanaannya didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas. Selama empat tahun terakhir pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel berikut :
REALISASI NO
KEGIATAN
SATUAN
2011
2012
2013
2014
Koordinasi Teknis Bidang Orang 280 Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi 2 Koordinasi dengan pengusaha orang 250 angkutan 3 Pendidikan Kemasyarakatan Orang 50 Produktif melalui Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 4 Pendidikan Kemasyarakatan orang 750 Produktif melalui Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas
320
320
296
250
125
125
50
50
50
200
300
300
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
1
2
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Jalan
orang
76
76
76
76
orang
586
400
400
400
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.8
REALISASI NO
KEGIATAN
SATUAN
3
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim
jumlah operasi
2011
2012
2013
2014
132
115
187
143
Dalam Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Di tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Perwakilan dari Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat 9 atas nama SUBAGYO UTOMO dari Kota Madiun dan peringkat 14 atas nama BUDIONO ARIF SUNANDAR dari Kab Situbondo
IKU : I.3 Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api didukung oleh Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian dengan 4 kegiatan, yaitu Pemantauan Distribusi Angkutan Darat (1); Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Warning System di perlintasan sebidang KA seJatim (2); Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur (3) dan Pemeliharaan dan Perawatan Alarm Early Warning System (4) Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan Alarm Early Warning System (AEWS) yang dibangun oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada perlintasan resmi antara jalan dan jalur kereta api yang belum memiliki fasilitas palang pintu perlintasan. Pemasangan AEWS ditujukan bukan sebagai prasarana pengaman sisi jalir kereta api sebagai prasarana pengaman bagi lalu lintas jalan yang bersinggungan dengan perlintasan kereta api. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.9
Dalam perhitungan porsentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dilakukan dengan mendata jumlah kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu saja, karena dinilai bahwa AEWS hanya memberikan dampak pada penurunan kecelakaan pada perlintasan sebidang yang semula belum memiliki palang pintu. Formulasi porsentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api berupa perbandingan selisih jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api tahun 2014 dengan tahun 2013 sebagai berikut :
( ) =
Δ Σ
Dengan : f(x)
(
(
)
: porsentase penurunan sebidang kereta api.
ℎ ( − 1) − 100% ) ℎ ( − 1)
jumlah
kecelakaan
di
perlintasan
∆ laka (perlintasan sebidang KA) thn (n-1)-n : Selisih jumlah kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang pada tahun 2013-2014 ∑ laka (perlintasan sebidang KA) thn (n-1) : Jumlah kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api tahun 2013
Data jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api disajikan dalam tabel berikut : NO
URAIAN
DAOP VII MADIUN BERPALANG TIDAK BERPALANG 2 DAOP VIII BERPALANG TIDAK BERPALANG 3 DAOP IX BERPALANG TIDAK BERPALANG Jumlah Laka Di Perlintasan Tidak Berpalang % penurunan
SAT
JUMLAH LAKA DI PERLINTASAN SEBIDANG 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
Kejadian Kejadian
3 4
5 2
3 5
1 3
2 1
2 2
Kejadian Kejadian
6 18
7 15
5 8
2 6
4 3
3 2
Kejadian Kejadian Kejadian
6 23 45
7 1 18
1 8 21
3 7 16
3 16 20
4 7 11
27%
-3%
5%
-4%
9%
%
Indikator Kinerja Utama porsentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api terealisasi sebesar 9%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.10
porsentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api adalah sebesar 180% tercapai.
IKU I.3
Target
Realisasi
Capaian
penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api
5%
9%
180 %
Di Provinsi Jawa Timur, terdapat Jaringan rel Kereta Api Lintas Raya sepanjang 681,912 Km, jaringan rel pada lintas cabang sepanjang 421,200 Km dan panjang rel pada jalur lainnya 118,306 Km, sehingga total jaringan rel di Jawa Timur sepanjang 1.221,418 Km. Dari total panjang jaringan rel tersebut, terdapat 355 perlintasan sebidang resmi yang dijaga, 1.068 perlintasan sebidang resmi tidak dijaga dan 42 perlintasan sebidang liar/tidak resmi. Sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi jumlah kecelakaan diperlintasan sebidang, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur
sejak
tahun
2009
telah
melakukan
pengadaan
dan
pemasangan Alarm Early Warning System pada perlintasan sebidang KA resmi tidak dijaga sebagaimana tabel berikut:
NO
URAIAN
1 DAOP 7 Madiun 2 DAOP 8 Surabaya 3 DAOP 9 Jember JUMLAH
SATUAN Titik Titik Titik Titik
TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13 43 48 53 62 73 25 25 30 35 41 55 11 19 26 32 42 60 49 87 104 120 145 188
Selama empat tahun terakhir pemasangan dan peningkatan fasilitas keselamatan perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang dapat dilihat pada tabel berikut : NO
KEGIATAN
SATUAN
1 1
2 Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Early Warning System di Perlintasan Sebidang Kereta Api se-Jawa Timur
3 Unit
2011 4 17
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
REALISASI 2012 2013 5 6 25 25
2014 7 43
III.11
NO
KEGIATAN
SATUAN
2
Pengadaan dan Pemasangan Rambu pada Perlintasan Sebidang KA se Jawa Timur (1 lokasi dipasang 4 rambu) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapiaan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian Pemeliharaan dan Perawatan Alarm Early Warning System
Lokasi
3
4 5
2011 25
REALISASI 2012 2013 100 146
2014 584
Kali
2
2
3
-
Kali
-
-
-
6
Unit
2
15
25
25
IKU : I.4 Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh ratarata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) didukung oleh Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan 2 kegiatan, yaitu Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur (1) dan Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan Evaluasi Tarip Angkutan AKDP di Jawa Timur; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan VMS dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dengan Petugas Angkutan dan Terminal. Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh ratarata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam penentuan jam keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sebagaimana tercantum pada Kartu Pengawasan (KPS). LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.12
Penerbitan
Kartu
Pengawasan
(KPS)
kendaraan
umum
AKDP
merupakan salah satu tupoksi Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam bidang penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi menetapkan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan AKDP di dalam penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai acuan bagi pengemudi
dalam
memberikan
pelayanan
tepat
waktu
terhadap
masyarakat. Penetapan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan umum AKDP mempertimbangkan beberapa hal diantaranya meliputi : 1. Rata-rata waktu tempuh 2. Waktu
delay
akibat
menaikkan
dan
menurunkan
penumpang,
hambatan samping, waktu ngetem, serta kondisi kepadatan lalu lintas pada jam tertentu 3. Panjang lintasan jalan yang dilalui Pengukuran indicator Prosentase kesesuaian waktu tempuh rata-rata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan pada Kartu Pengawasan (KPS) hanya dilakukan pada angkutan umum
AKDP
dengan
tingkat
pelayanan
ekonomi
sesuai
dengan
kewenangan penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sampling, yaitu dengan memilih sample beberapa trayek pada koridor pelayanan utama di Jawa Timur. Koridor pelayanan utama angkutan yang dipilih dalam mewakili Jawa Timur adalah : 1.
Surabaya – Madura
2.
Surabaya – Situbondo – Banyuwangi
3.
Surabaya – Jember – Banyuwangi
4.
Surabaya – Malang – Blitar
5.
Surabaya – Kediri Tulungagung – Trenggalek
6.
Surabaya – Madiun – Ponorogo – Pacitan
7.
Surabaya – Lamongan – Bojonegoro
8.
Surabaya – Lamongan – Tuban
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.13
Dalam perhitungan Prosentase kesesuaian waktu tempuh rata-rata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan
dilakukan
dengan
cara
membandingkan
kendaraan yang tercantum pada KPS
waktu
tempuh
dengan standar waktu tempuh
pelayanan angkutan umum AKDP di lapangan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tahun 2014, diperoleh data kecepatan rata-rata bagi kendaraan angkutan umum AKDP di 8 (delapan) koridor utama pelayanan angkutan umum AKDP di Jawa Timur sebagaimana tabel berikut :
No
Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum
Kecepatan rata-
AKDP
rata
1
Surabaya – Madura
30,43 Km/Jam
2
Surabaya – Situbondo – Banyuwangi
30,57 Km/Jam
3
Surabaya – Jember – Banyuwangi
30,82 Km/Jam
4
Surabaya – Malang – Blitar
32,42 Km/Jam
5
Surabaya – Kediri – Tulungagung – Trenggalek
38,33 Km/Jam
6
Surabaya – Madiun – Ponorogo – Pacitan
41,13 Km/Jam
7
Surabaya – Lamongan – Bojonegoro
47,16 Km/Jam
8
Surabaya – Lamongan – Tuban
40,13 Km/jam
Berdasarkan data kecepatan rata-rata teresebut diatas, maka dikonversikan menjadi waktu tempuh rata-rata per 100 Km dengan formulasi sebagai berikut :
d = Dengan : T1 : Waktu Tempuh riil atau lama perjalanan riil per 100 km d
: Jarak perjalanan atau panjang trayek (digunakan nilai 100 Km)
v
: kecepatan rata-rata
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.14
Berdasarkan data kecepatan rata-rata tersebut maka diperoleh ratarata waktu tempuh per 100 Km untuk kendaraan angkutan umum AKDP di Jawa Timur adalah sebagaimana tabel berikut :
Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP
Kecepatan rata-rata
Surabaya – Madura Surabaya – Situbondo – Banyuwangi Surabaya – Jember – Banyuwangi Surabaya – Malang – Blitar Surabaya – Kediri – Tulungagung – Trenggalek Surabaya – Madiun – Ponorogo – Pacitan Surabaya – Lamongan– Bojonegoro Surabaya – Lamongan – Tuban RATA-RATA WAKTU TEMPUH PER
30,43 Km/Jam 30,57 Km/Jam 30,82 Km/Jam 32,42 Km/Jam 38,33 Km/Jam
Waktu tempuh per 100 Km 3,28 3,27 3,24 3,08 2,6
41,13 Km/Jam
2,43
47,16 Km/Jam 40,13 Km/Jam 100 KM
2,12 2,49 2,81
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata waktu tempuh pelayanan angkutan umum AKDP di lapangan per 100 Km di Jawa Timur diperoleh dari tabel diatas adalah sebesar 2,81 jam. Atau 2 jam 49 menit. Rata-rata waktu tempuh yang tercantum pada Kartu Pengawasan di dapatkan
dengan
mengurangkan
jam
kedatangan
terhadap
jam
keberangkatan pada tiap rute sampel pada koridor utama pelayanan, dan diperoleh rata-rata waktu tempuh (KPS) tiap trayek sebagai berikut:
No
Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP
Datang
Tiba
Surabaya – Madura Trayek Surabaya – Sumenep PP 6:05:00 AM 11:20:00 AM Trayek Surabaya – Kalianget PP 5:10:00 AM 10:50:00 AM Trayek Surabaya – Pamekasan PP 7:00:00 AM 11:05:00 AM 2 Surabaya – Situbondo – Banyuwangi Trayek Surabaya – Situbondo PP 4:45:00 AM 9:37:00 AM Trayek Surabaya – Bondowoso PP 4:20:00 AM 9:32:00 AM Trayek Surabaya – Situbondo – Banyuwangi PP 8:10:00 AM 3:46:00 PM 3 Surabaya – Jember – Banyuwangi Trayek Surabaya – Tanggul – Jember PP 11:13:00 AM 3:45:00 PM Trayek Surabaya – Kencong – Jember PP 6:06:00 AM 11:35:00 AM Trayek Surabaya – Jember – Banyuwangi PP 8:26:00 AM 5:23:00 PM LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Lama Perjalanan Jam: Jam Menit
1
5:15 5:40 4:05
5.25 5.67 4.08
4:52 5:12 7:36
4.87 5.20 7.60
4:32 5:29 8:57
4.53 5.48 8.95
III.15
No 4
5
6
7
8
Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP Surabaya – Malang – Blitar Trayek Surabaya – Malang PP Trayek Malang – Blitar PP Trayek Surabaya – Malang – Blitar PP Surabaya – Kediri Tulungagung – Trenggalek Trayek Surabaya – Kertosono – Trenggalek PP Trayek Surabaya – Pare – Trenggalek PP Trayek Surabaya – Tulungagung PP Surabaya – Madiun – Ponorogo –Pacitan Trayek Surabaya – Ponorogo PP Trayek Surabaya – Pacitan PP Surabaya – Lamongan – Bojonegoro Trayek Surabaya (TOW) – Bojonegoro PP Trayek Sureabaya (Purabaya) – Bojonegoro PP Surabaya – Lamongan – Tuban Trayek Surabaya (TOW) – Tuban PP Trayek Surabaya (Purabaya) – Tuban PP
Datang
Tiba
Lama Perjalanan Jam: Jam Menit
5:56:00 AM 4:51:00 AM 8:00:00 AM
8:01:00 AM 7:01:00 AM 12:15:00 PM
2:05 2:10 4:15
2.08 2.17 4.25
6:10:00 AM 8:57:00 AM 12:44:00 PM
10:44:00 AM 1:55:00 PM 4:19:00 PM
4:34 4:58 3:35
4.57 4.97 3.58
6:00:00 AM 1:30:00 PM
10:25:00 AM 9:23:00 PM
4:25 7:53
4.42 7.88
7:36:00 AM 9:00:00 AM
10:04:00 AM 12:28:00 PM
2:28 3:28
2.47 3.47
8:15:00 AM 12:10:00 PM
11:05:00 AM 3:37:00 PM
2:50 3:27
2.83 3.45
Setelah diperoleh data antara rata-rata waktu tempuh kendaraan berdasarkan KPS, maka dengan menggunakan fungsi jarak dapat dikonversikan waktu tempuh berdasarkan KPS menjadi waktu tempuh ratarata per 100 Km dengan formulasi sebagai berikut :
=
t
100
Dengan : t2 : Waktu Tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 km tKPS :
Waktu tempuh kendaraan AKDP berdasarkan Kartu Pengawasan (KPS)
dtrayek : Panjang Rute Trayek
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.16
dengan hasil rata-rata waktu tempuh per 100 Km berdasarkan KPS adalah sebagaimana tabel berikut :
No 1
2
3
4
5
6
7
Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP Surabaya – Madura Trayek Surabaya – Sumenep PP Trayek Surabaya – Kalianget PP Trayek Surabaya – Pamekasan PP Surabaya – Situbondo – Banyuwangi Trayek Surabaya – Situbondo PP Trayek Surabaya – Bondowoso PP Trayek Surabaya – Situbondo – Banyuwangi PP Surabaya – Jember – Banyuwangi Trayek Surabaya – Tanggul – Jember PP Trayek Surabaya – Kencong – Jember PP Trayek Surabaya – Jember – Banyuwangi PP Surabaya – Malang – Blitar Trayek Surabaya – Malang PP Trayek Malang – Blitar PP Trayek Surabaya – Malang – Blitar PP Surabaya – Kediri Tulungagung – Trenggalek Trayek Surabaya – Kertosono – Trenggalek PP Trayek Surabaya – Pare – Trenggalek PP Trayek Surabaya – Tulungagung PP Surabaya – Madiun – Ponorogo – Pacitan Trayek Surabaya – Ponorogo PP Trayek Surabaya – Pacitan PP Surabaya – Lamongan – Tuban Bojonegoro Trayek Surabaya (TOW) – Bojonegoro PP Trayek Sureabaya (Purabaya) – Bojonegoro PP Trayek Surabaya (TOW) – Tuban PP Trayek Surabaya (Purabaya) – Tuban PP
Lama Perjalanan Jam : Jam /Menit
Kecepatan
Jarak (Km)
Kecepatan Per 100 Km
5:15 5:40 4:05
5.25 5.67 4.08
185 205 131
35.24 36.18 32.08
km/jam km/jam km/jam
2.84 2.76 3.12
jam/100Km jam/100Km jam/100Km
4:52 5:12
4.87 5.20
202 198 290
41.51 38.08
km/jam km/jam
2.41 2.63
jam/100Km jam/100Km
7:36
7.60
38.16
km/jam
2.62
jam/100Km
4:32 5:29
4.53 5.48
41.47 38.48
km/jam km/jam
2.41 2.60
jam/100Km jam/100Km
8:57
8.95
34.53
km/jam
2.90
jam/100Km
2:05 2:10 4:15
2.08 2.17 4.25
40.80 41.54 41.18
km/jam km/jam km/jam
2.45 2.41 2.43
jam/100Km jam/100Km jam/100Km
4:34 4:58 3:35
4.57 4.97 3.58
183 150
42.92 36.85 41.86
km/jam km/jam km/jam
2.33 2.71 2.39
jam/100Km jam/100Km jam/100Km
4:25 7:53
4.42 7.88
192 271
43.47 34.38
km/jam km/jam
2.30 2.91
jam/100Km jam/100Km
2:28
2.47
114 134
46.22
km/jam
2.16
jam/100Km
3:28 2:50 3:27
3.47 38.65 km/jam 2.83 107 37.76 km/jam 3.45 127 36.81 km/jam Kecepatan Rata-rata / 100 Km
2.59 2.65 2.72
jam/100Km jam/100Km jam/100Km
2.66
jam/100Km
188 211 309
85 90 175
196
Setelah diperoleh data antara rata-rata waktu tempuh per 100 Km angkutan AKDP di Jawa Timur, maka selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan rata-rata waktu tempuh riil per 100 Km dengan menggunakan formulasi sebagai berikut : LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.17
( )=
t
100 %
Dengan : f(x) : prosentase kesesuaian antara waktu tempuh per 100 Km di KPS dengan waktu tempuh riil per 100 Km t1
: rata-rata waktu tempuh riil atau lama perjalanan riil per 100 km
t2
: rata-rata waktu tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 km
Rata-rata waktu tempuh
Rata-rata waktu tempuh
berdasar KPS per 100 Km
riil per 100 Km
2,66 jam
2,81 jam
% kesesuaian
95 %
Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh ratarata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan terealisasi sebesar 95%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%, nilai 85% di artikan sebagai batas normal dengan toleransi sebesar 15%. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh rata-rata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan adalah sebesar 112% tercapai.
IKU I.4
Prosentase kesesuaian waktu tempuh rata-rata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan
Target 85%
Realisasi 95%
Capaian 112 %
Realisasi kesesuaian antara nilai dalam KPS terhadap nilai Riil sebesar 95% menunjukkan bahwa nilai dalam KPS masih dalam batas toleransi 15% atau kesesuaiannya lebih tinggi dari nilai 85%. Apabila nilai kesesuaian antara KPS dan Riil lebih rendah dari batas toleransi 15%, maka menggambarkan bahwa penentuan waktu tempuh kendaraan pada Kartu Pengawasan (KPS) sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga perlu dilakukan kalkulasi ulang karena kecepatan kendaraan akan terlalu tinggi sehingga membahayakan keselamatan serta apabila kendaraan akan sampai ke terminal melebihi batas jadual kedatangannya atau terlambat III.18
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
maka bus tidak akan dapat memasuki terminal karena slot waktu kedatangan telah terlewati dan menggambarkan lamanya pelayanan terhadap penumpang.
3.2.2. Sasaran II adalah Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur Untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1)
Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN,
(2)
Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberkasilan
sasaran II disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut : Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II No.
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
2
Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur
1 2
Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih
Target (%) 55
Realisasi (%) 63
Capaian (%) 115
55
59
107,27
Penjabaran lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagaimana uraian berikut :
IKU : II.1
Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN
Indikator Kinerja Utama Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha) didukung oleh Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
dan
2
kegiatan,
yaitu
Pendidikan
Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan/Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota (1) dan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (2) Indikator Kinerja Utama Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indicator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja system transportasi di wilayah kabupaten/kota. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.19
Peningkatan kinerja sistem transportasi di wilayah Kabupaten/Kota merupakan salah satu tupoksi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam bidang pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana angkutan jalan. Dalam perhitungan prosentase Kab/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan
membandingkan
jumlah
kabupaten/kota
yang
menerima
penghargaan WTN terhadap jumlah seluruh kab/kota di Jawa Timur.
( )= Dengan : f(x)
Σ Kab/kota penerima WTN 100% Σ / :
prosentase Kab/Kota berpredikat WTN.
∑ kab/kota penerima WTN :
Jumlah Kabupaten/Kota yang Wahana Tata Nugraha (WTN)
menerima penghargaan
∑ Kab/kota di Jawa Timur :
Total jumlah Kabupaten Kota di Jawa Timur
Data jumlah Kabupaten / Kota penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha di Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut: NO
JENIS PENGHARGAAN
1
Plakat Wahana Tata Nugraha 2 Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas 3 Piala wahana Tata Nugraha kencana 4 Piala Wahana Tata Nugraha 5 Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan 6 Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya Jumlah Kab/Kota Berpredikat WTN % Kab/Kota Berpredikat WTN di Jawa Timur
Jumlah
SATUAN
TAHUN 2011 2012 5 5
Kab/kota
2009 5
2010 4
2013 5
2014 1
Kab/kota
1
3
7
9
11
21
-
-
-
-
-
2
Kab/kota Kab/kota
6 -
5 -
3 -
4 -
5 -
-
Kab/kota
-
-
-
-
-
-
Kab/kota
12
12
15
18
21
24
Kab/kota
32%
32%
39%
47%
55%
63%
kabupaten/kota
penerima
penghargaan
Wahana
Tata
Nugraha (WTN) adalah sebesar 24 Kabupaten Kota atau sebesar 63% dari LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.20
jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga Indikator persentase Kab/Kota berpredikat WTN pada tahun 2014 terealisasi sebesar 63%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 55%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama persentase Kab/Kota berpredikat WTN adalah sebesar 115% tercapai
IKU II.1 porsentase Kab/Kota berpredikat WTN
Target
Realisasi
Capaian
55 %
63 %
115 %
Prestasi Jawa Timur pada kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha ( WTN ) tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 747 Tahun 2014 tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014, sebagai berikut : 1. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kencana (menerima Piala WTN setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut) : 1. Kota Probolinggo (Kota Sedang) 2. Kota Madiun (Kota Sedang) Perlu diketahui bahwa sebelumnya Piala WTN Kencana pernah diperoleh oleh Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011, setelah itu belum ada kota/kabupaten lain yang menerima piala dimaksud. Dan selanjutnya Kota Probolinggo dan Kota Madiun di Provinsi Jawa Timur yang menerima piala tersebut pada tahun ini. 2. Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas : 1.
Kota Surabaya (Kota Metropolitan)
2.
Kota Malang (Kota Besar)
3.
Kabupaten Jombang (Kota Sedang)
4.
Kota Pasuruan (Kota Sedang)
5.
Kota Mojokerto (Kota Sedang)
6.
Kabupaten Malang (Kota Sedang)
7.
Kabupaten Sidoarjo (Kota Sedang)
8.
Kabupaten Pasuruan (Kota Sedang)
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.21
9.
Kota Blitar (Kota Sedang)
10. Kota Kediri (Kota Sedang) 11. Kabupaten Banyuwangi (Kota Sedang) 12. Kabupaten Lumajang (Kota Kecil) 13. Kabupaten Magetan (Kota Kecil) 14. Kabupaten Pacitan (Kota Kecil) 15. Kabupaten Tuban (Kota Kecil) 16. Kabupaten Lamongan (Kota Kecil) 17. Kabupaten Tulungagung (Kota Kecil) 18. Kabupaten Blitar (Kota Kecil) 19. Kabupaten Bojonegoro (Kota Kecil) 20. Kabupaten Trenggalek (Kota Kecil) 21. Kabupaten Situbondo (Kota Kecil) 3. Penerima Plakat Wahana Tata : 1. Kabupaten Mojokerto (Kota Kecil)
Provinsi Jawa Timur adalah merupakan Provinsi di Indonesia yang keempat kalinya secara berturut-turut menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama. Pada Tahun 2014 untuk keempat kalinya penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama (WTN Wiratama) diberikan pada Tingkat Provinsi. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang dinilai mempunyai
komitmen
yang
kuat
terhadap
pembangunan
dan
peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di Jawa Timur, serta konsisten memberikan pembinaan dan bantuan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Kabupaten/Kota
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.22
IKU : II.2 Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih Indikator Kinerja Utama porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Timur didukung oleh Program Pembangunan Prasarana
dan
Fasilitas
Perhubungan
dengan
4
kegiatan,
yaitu
Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang (1); Pembangunan dan Peningkatan Jalan Keluar Masuk Jembatan Timbang (2); Pembangunan dan Peningkatan Gudang Serta Lapangan Penumpukan Jembatan Timbang (3) dan Pengembangan Sistem Informasi Jembatan Timbang (4) dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan 2 kegiatan yaitu Monitoring Evaluasi guna menunjang operasional kegiatan (1) dan Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang (2) Indikator Kinerja Utama porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Timur merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja Jembatan Timbang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 20 Unit Penimbangan kendaraan bermotor yang seluruhnya berada di koridor ruas jalan Arteri yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan perjalanan antar kota antar provinsi dengan asal tujuan Jawa Timur serta
perjalanan
menghubungkan antara kota-kota utama di Jawa Timur, dengan kapasitas terendah 40 Ton sampai dengan Kapasitas timbangan tertinggi yaitu 80 Ton. Dalam perhitungan porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih
di
Jawa
Timur
dilakukan
dengan menggunakan
data
hasil
penimpangan pada 20 Jembatan Timbang di Jawa Timur, dengan formulasi perbandingan antara jumlah kendaraan yang tidak melanggar pada tahun 2014 terhadap jumlah kendaraan total yang di timbang selama tahun 2014 tersebut. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.23
Σ
( )=
100%
Σ
Dengan : f(x)
:
Porsentase jumlah kendaraan yang tidak melanggar terhadap jumlah seluruh kendaraan yang ditimbang selama tahun 2014.
∑Kendaraan tidak melangar :
Jumlah kendaraan yang dinyatakan tidak melanggar saat dilakukan pemeriksaan dan penimbangan di Jembatan Timbang selama tahun 2014
∑Kendaraan ditimbang
Jumlah seluruh kendaraan yang diperiksa dan ditimbang di Jembatan Timbang di Jawa Timur selama tahun 2014
:
Data hasil pemeriksaan dan penimbangan kendaraan yang dilakukan di 20 Jembatan Timbang di Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut :
NO
URAIAN
SAT
1
Jumlah Kendaraan yang di timbang
2
Jumlah Pelanggaran
3
Jumlah Tidak Pelanggaran % kendaraan tidak melanggar
TAHUN 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kend
6,749,259
5,980,070
5,845,110
6,699,705
5,237,680
6.142.926
Kend
1,595,016
1,649.554
1,885.328
3,455,940
2,712,355
2.516.278
Kend
5,154,243
4,330.516
3,959.782
3,243,765
2,525,325
3.626.648
%
76%
72%
68%
48%
48%
59%
Indikator Kinerja Utama porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Timur terealisasi sebesar 59%, kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 55%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih adalah sebesar 74% tercapai IKU II.2
Target
Realisasi
Capaian
porsentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih
55%
59%
107,27%
Dalam penerapan dilapangan, pelanggaran muatan tidak dapat dibendung sepenuhnya oleh keberadaan Jembatan Timbang di ruas jalan LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.24
utama melainkan juga turut dipengaruhi oleh perilaku operator kendaraan barang yang cenderung melakukan penyimpangan jalur dari jalan utama melewati jalan alternatif untuk menghindari denda pada jembatan timbang. Masih tingginya angka pelanggaran terhadap ketentutan pemuatan barang sebagai akibat dari perbaikan sistem monitoring dan pengawasan di jembatan timbang serta penerapan jembatan timbang sebagai wilayah bebas dari korupsi, sehingga seluruh kendaraan yang melanggar batas muatan / kelebihan daya angkut tidak luput dari sanksi. Sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan jembatan timbang, sejak tahun 2010 telah dilakukan penandatanganan pakta integritas antara petugas jembatan timbang dihadapan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 2010, kemudian dilanjutkan dengan mewujudkan sistem informasi jembatan timbang yang real time dengan membangun Jatim Transportation Control Center (JTCC). Dimulai dengan pemasangan CCTV di seluruh jembatan timbang, Sistem Pelaporan online dan Penghitungan LHR online yang dapat lebih mempermudah dalam proses penimbangan, mengurangi kemacetan, mencegah pungli, pengawasan secara intensif (24 jam non-stop) serta membangun database distribusi muatan/barang. Kegiatan-kegiatan
tersebut
diatas
bertujuan
untuk
mendukung
terlaksananya sistem informasi Jembatan Timbang yang transparan serta memperlancar kecepatan transfer informasi / data dari Jembatan Timbang ke server utama atau pada masyarakat sehingga menjadikan proses Pengawasan dan Pengendalian muatan angkutan barang di Jawa Timur yang transparan dan terbebas dari praktek-praktek pungli.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.25
Dalam kaitannya dengan wilayah bebas dari korupsi, Jembatan Timbang di Jawa Timur telah menghasilkan prestasi diantaranya : (1) Apresiasi Tim Kajian KPK Bidang Pencegahan Bulan Agustus 2011 Bahwa Operasional Jembatan Timbang di Jawa Timur TERBAIK se Indonesia (2) Operasional Jembatan Timbang di Jawa Timur dijadikan Study Best Practice Reformasi Birokrasi di daerah dalam penerapan wilayah Bebas dari Korupsi oleh Sekretariat Wakil Presiden sesuai Surat tanggal 25 Juni 2012 Nomor. B825/Setwapres/D-4/RB.00.02/06/2012 (3) Pada tahun 2014, Seluruh jembatan timbang di Jawa Timur sudah bersertifikat ISO 9001:2008 (4) Penghargaan Top 9 Inovasi Pelayanan Publik dari Menteri PAN-RB tahun 2014
3.2.3. Sasaran III adalah Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi Untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi” terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberkasilan sasaran III disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut : Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III No.
Sasaran
3
Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi
Target (%) 9
Indikator Kinerja Utama 1
Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
Realisasi (%) 12
Capaian (%) 138
Penjabaran lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagaimana uraian berikut : IKU : III.1
Prosentase
Peningkatan
Jumlah
SDM
Yang
Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Indikator kinerja utama prosentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor di dukung oleh program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan 1 kegiatan yaitu Koordinasi LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.26
Teknis Bidang Perhubungan dan LLAJ antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan 2 kegiatan yaitu Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur (1) dan Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif
melalui
Pertemuan/Pembinaan
Penguji
Kendaraan Bermotor (2). Indikator kinerja utama prosentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelayanan pengujian kendaran bermotor di wilayah Kab/kota. Pengujian kendaraan bermotor merupakan sarana untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di jalan sudah memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan. Sebagaiama fungsi bidang lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur sebagai penetapan strata dan sertifikasi penguji kendaraan bermotor. Dalam perhitungannya prosentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor dilakukan dengan cara membandingkan jumlah seluruh kualifikasi penguji kendaraan bermotor di Jawa Timur pada tahun 2014 dengan jumlah penguji kendaraan bermotor pada tahun 2013.
( )=
Σ penguji thn n − (n − 1) 100% Σ Penguji thn (n − 1)
Dengan : f(x)
:
prosentase peningkatan jumlah SDM kompetensi penguji kendaraan bermotor.
∑ penguji thn n - (n-1)
:
Selisih jumlah penguji pada tahun 2013-2014
∑ penguji thn (n-1)
:
Jumlah penguji tahun 2013
Data
yang
memiliki
jumlah penguji kendaraan bermotor di Jawa Timur disajikan
dalam tabel berikut : LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.27
NO 1. 2.
URAIAN Pemula Pelaksana
TAHUN
SATUAN ORANG
2009 18
2010 34
2011 42
2012 62
2013 56
2014 57
ORANG
53
62
68
79
82
93
3.
Pelaksana Lanjutan
ORANG
90
81
78
94
66
85
4.
Penyelia
ORANG
56
61
57
45
37
36
Jumlah
ORANG
217
238
245
280
241
271
5%
10%
3%
14%
-14%
12%
% Peningkatan Jumlah SDM
Indikator Kinerja Utama porsentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor terealisasi sebesar 12%, belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 9%, sehingga capaian Indikator
Kinerja
Utama
peningkatan
jumlah
SDM
yang
memiliki
kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah sebesar 138% IKU III.1 peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor
Target 9%
Realisasi 12%
Capaian 138 %
Penurunan Jumlah Penguji Kendaran Bermotor di Jawa Timur Pada tahun 2013, sebesar 14% dari tahun 2012 disebakan oleh banyaknya staf dinas perhubungan di wilayah kab/kota dengan kualifikasi penguji kendaraan bermotor telah menjalani purna tugas dan masih terbatasnya kuota peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab/kota melalui Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB) di seluruh Jawa Timur. Pelaksaan pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan dalam rangka untuk menjamin kesiapan sarana kendaraan yang ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. Emisi gas buang 2. Kebisingan suara 3. Efisiensi sistem rem utama 4. Efisiensi sistem rem parkir 5. Kincup roda depan LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.28
6. Suara klakson 7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama 8. Radius putar 9. Akurasi alat penunjuk kecepatan 10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban 11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhdap berat kendaraan
3.2.4. Sasaran IV : Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
Untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani” terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:
(1) Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi, (2) Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur, (3 (tiga) lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) dan (3) Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi
Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberkasilan sasaran dari tujuan IV disajikan dalam Tabel 3.5. sebagai berikut :
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran IV No.
Sasaran
4
Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
Indikator Kinerja Utama 1 2
3
Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Target % 2,5
Realisasi (%) 3,71
CAPAIAN (%) 148
1
-5
-500
10
24,65
247
III.29
Penjabaran lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama dijelaskan sebagaimana uraian berikut : IKU : IV.1 Prosentase Peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi Indikator Kinerja Utama porsentase peserta mudik balik gratis terakomodasi didukung oleh Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan 2 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis (1) dan Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (2); Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana
dan
Fasilitas
Perkeretaapian
dengan
1
kegiatan,
yaitu
Penyelenggaraan Angkutan Gratis Kereta Api dan Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut dengan 1 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Angkutan Mudik dan Balik Gratis Kepulauan Indikator Kinerja Utama porsentase peserta mudik balik gratis terakomodasi, merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan
pelayanan
angkutan
kepada
masyarakat,
terutama
masyarakat kurang mampu selama masa angkutan lebaran tahun 2014 dan meminimalisir tingkat penumpukan penumpang dan tingkat penumpang yang tidak mendapatkan akses layanan angkutan umum selama masa periode angkutan lebaran tahun 2014. Adapun tujuan Penyelenggaraan Angkutan Mudik & Balik Gratis dimaksudkan untuk : 1.
Memberikan bantuan pelayanan angkutan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk berhari raya di kampung halamannya.
2.
Mengurangi kepadatan penumpang di terminal akibat lonjakan penumpang.
3.
Mengurangi penggunaan sepeda motor untuk kegiatan mudik lebaran.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.30
Jumlah Peserta mudik Balik Gratis di Jawa Timur
1
JUMLAH PENUMPANG (SELAMA ANGKUTAN LEBARAN) Penumpang moda Bus
2
Penumpang moda KA
3
Penumpang moda Laut
NO
JUMLAH PENUMPANG DI JAWA TIMUR
SATUAN
TAHUN 2010
2011
2012
2013
2014
Orang
3,757,076
3,847,330
3,536,407
2,741,129
2,752,383
Orang
395,429
328,319
331,034
291,730
273,422
Orang
178,109
202,242
188,848
171,012
184,822
Orang
4,330,614
4,377,891
4,056,289
3,203,871
3,210,627
5,800
20,580
24,214
26,098
29,250
4
Peserta mudik balik moda bus
Orang
5
Peserta mudik balik moda KA
Orang
-
15,470
19,910
98,119
83,905
Orang
2,011
1,904
4,160
5,284
6,003
Orang
7,811
37,954
48,284
129,501
119,158
Orang
0.18%
0.87%
1.19%
4.04%
3.71%
6 Peserta mudik balik moda Laut JUMLAH PESERTA MUDIK BALIK GRATIS % PESERTA MUDIK BALIK GRATIS TERAKOMODASI
Dalam
perhitungan
porsentase
peserta
mudik
balik
gratis
terakomodasi dilakukan dengan membandingkan jumlah penumpang yang dilayani oleh program mudik dan balik gratis moda jalan, kereta api dan laut dibandingkan dengan total penumpang angkutan umum pada moda jalan, kereta api dan laut selama masa angkutan lebaran (H-7 hingga H+7) tahun 2014
( )=
Σ
Dengan : f(x)
Σ
(
100%
)
: porsentase peserta mudik balik gratis terakomodasi.
∑ Pnp mudik balik gratis
: Jumlah peserta mudik balik gratis moda Jalan, Kereta api dan Laut selama masa angkutan lebaran tahun 2014
∑ Pnp angkutan umum
: Total jumlah penumpang angkutan umum dalam provinsi moda Jalan Kereta api dan Laut selama masa angkutan lebaran tahun 2014
Indikator Kinerja Utama persentase peserta mudik balik gratis terakomodasi selama masa angkutan lebaran pada tahun 2014 terealisasi sebesar 3,71%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,5%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama persentase peserta mudik balik gratis terakomodasi selama masa angkutan lebaran adalah sebesar 148% tercapai. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.31
IKU IV.1
persentase peserta terakomodasi
mudik
balik
gratis
Target 2,5%
Realisasi 3,71%
Capaian 148%
Kegiatan mudik dan balik gratis khususnya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari kepedulian sosial kepada wong cilik yang telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat
yang
membutuhkan.
Selain
itu,
mudik
gratis
yang
menggunakan bus juga dapat menciptakan ketaatan berlalulintas pada masa angkutan lebaran dan memberikan kepastian pelayanan angkutan bagi kalangan menengah kebawah. tujuan mudik gratis dan balik angkutan bus ini diharapkan akan dapat mengurangi jumlah kepadatan kendaraan di jalan serta dapat memperkecil kejadian kecelakaan terutama pada pemudik yang menggunakan sepeda motor (roda dua). Berikut adalah tabel Kecelakaan berdasarkan Kendaraan yang terlibat selama masa angkutan lebaran tahun 2014 :
NO
KENDARAAN
a. b. c. d. e. f.
Sepeda motor Mobil penumpang Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan khusus Kendaraan tidak bermotor JUMLAH
TAHUN 2013 1121 124 35 89 1 66
TAHUN 2014 959 158 27 88 2 40
1436
1274
TREND
PROPORSI
-14.45% 27.42% -22.86% -1.12% 100.00% -39.39%
75.27% 12.40% 2.12% 6.91% 0.16% 3.14%
-11.28%
100.00%
Adapun peserta mudik dan balik gratis di jawa timur adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.32
A. Mudik Dan Balik Gratis Moda Angkutan Jalan JUMLAH BUS TEMPAT PEMBERANGKATAN
NO
MUDIK DISHUB LLAJ PROV SPONSOR JATIM
JUMLAH PENUMPANG
BALIK DISHUB KABUPATEN LLAJ PROV / KOTA JATIM
TOTAL
MUDIK DISHUB LLAJ PROV SPONSOR JATIM
BALIK
TOTAL
1
DISHUB DAN LLAJ PROV. JATIM
191
-
-
-
191
9.550
-
-
9.550
2
DISHUB KAB. SIDOARJO
10
15
-
-
25
500
750
-
1.250
3
DISHUB KOTA MALANG
15
-
-
-
15
750
-
-
750
4
RADAR SURABAYA
16
30
-
-
46
800
1.500
-
2.300
5
PT. MASPION
30
-
-
-
30
1.500
-
-
1.500
6
KADIN SURABAYA
25
15
-
-
40
1.250
750
-
2.000
7
PASAR INDUK PUSPA AGRO
20
-
-
-
20
1.000
-
-
1.000
8
ITS
10
-
-
-
10
500
-
-
500
9
PWNU
5
-
-
-
5
250
-
-
250
10
UNAIR
8
-
-
-
8
400
-
-
400
11
JASA RAHARJA
-
50
-
-
50
-
2.500
-
2.500
12
Honda
-
10
-
-
10
-
500
-
500
13
Indomart
-
29
-
-
29
-
1.450
-
1.450
14
Kabupaten Banyuwangi
-
-
8
1
9
-
-
450
450
15
Kabupaten Jember
-
-
6
-
6
-
-
300
300
16
Kabupaten Situbondo
-
-
3
-
3
-
-
150
150
17
Kabupaten Bondowoso
-
-
2
-
2
-
-
100
100
18
Kabupaten Lumajang
-
-
3
-
3
-
-
150
150
19
Kota Blitar
-
-
4
-
4
-
-
200
200
20
Kabupaten Trenggalek
-
-
9
-
9
-
-
450
450
21
Kabupaten Tulungagung
-
-
4
-
4
-
-
200
200
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.33
JUMLAH BUS NO
TEMPAT PEMBERANGKATAN
MUDIK DISHUB LLAJ PROV SPONSOR JATIM
JUMLAH PENUMPANG
BALIK DISHUB KABUPATEN LLAJ PROV / KOTA JATIM
TOTAL
MUDIK DISHUB LLAJ PROV SPONSOR JATIM
BALIK
TOTAL
22
Kabupaten Pacitan
-
-
10
-
10
-
-
500
500
23
Kabupaten Ponorogo
-
-
7
-
7
-
-
350
350
24
Kabupaten Magetan
-
-
15
-
15
-
-
750
750
25
Kabupaten Ngawi
-
-
6
-
6
-
-
300
300
26
Kabupaten Madiun
-
-
3
-
3
-
-
150
150
27
Kota Madiun
-
-
5
-
5
-
-
250
250
28
Kabupaten Nganjuk
-
-
4
-
4
-
-
200
200
29
Kota Kediri
-
-
2
-
2
-
-
100
100
30
Kabupaten Bojonegoro
-
-
2
-
2
-
-
100
100
31
Kabupaten Tuban
-
-
3
-
3
-
-
150
150
32
Kabupaten Sumenep
-
-
4
-
4
-
-
200
200
33
Kabupaten Pamekasan
-
-
2
-
2
-
-
100
100
34
Kabupaten Sampang
-
-
3
-
3
-
-
150
150
330
149
105
1
585
16.500
7.450
5.300
29.250
JUMLAH KESELURUHAN
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.34
Selain menyediakan bus untuk mudik dan balik gratis, disediakan juga 30 (tigapuluh) unit bus kota (250 rit, @59 penumpang) yang dioperasikan gratis secara shuttle pada tanggal 23 - 25 Juli 2014 (3 hari) untuk melayani lonjakan kedatangan penumpang di pelabuhan Tanjung Perak dengan rute pelayanan Pelabuhan Tanjung Perak – Terminal Purabaya. Jumlah penumpang yang dilayani sejumlah 14.750 penumpang. Kota yang menjadi tujuan Mudik dan Balik gratis di Jawa Timur pada tahun 2014 adalah : 1. Surabaya-Situbondo-Banyuwangi
13. Surabaya-Madiun-Pacitan
2. Surabaya-Jember-Banyuwangi
14. Surabaya-Bojonegoro
3. Surabaya-Jember
15. Surabaya-Tuban
4. Surabaya-Bondowoso
16. Surabaya-Pamekasan
5. Surabaya-Malang-Blitar
17. Surabaya-Sumenep
6. Surabaya-Kertosono- Trenggalek
18. Surabaya-Madiun
7. Surabaya- Pare-Trenggalek
19. Surabaya-Kediri
8. Surabaya -Kediri-Tulungagung
20. Surabaya-Situbondo
9. Surabaya-Madiun-Magetan
21. Surabaya-Nganjuk
10. Surabaya-Madiun-Ngawi
22. Malang-Surabaya
11. Surabaya-Karangjati-Ngawi
23. Malang-Blitar-Tulungagung
12. Surabaya-Madiun-Ponorogo
24. Malang-Sumenep
B. Mudik Dan Balik Gratis moda Laut NO 1 2 3 4
LINTASAN
Lintas Surabaya – Bawean Lintas Surabaya – Masalembo Lintas Tanjung Wangi – Sapeken Lintas Kalianget – Kangean Penumpang mudik balik gratis
PNP 2013 418 659 726 3.481 5.284
PENUMPANG 2014 MUDIK BALIK TOTAL 863 436 1.299 700 438 1.138 2.227 1.339 3.566 3.790 2.213 6.003
% 97,12 56,75 2,44 13,61
Berdasarkan tabel di atas didapatkan informasi bahwa penumpang mudik dan balik gratis moda laut sebesar 6.003 orang, dibandingkan tahun 2013 naik sebesar 13,61%. LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.35
C. Mudik Dan Balik Gratis Moda Kereta Api
NO 1 2 3 4 5 6 7
JURUSAN Surabaya – Bojonegoro Surabaya – Madiun Surabaya – Malang Surabaya – Malang – Blitar Surabaya – Kertosono Surabaya – Blitar Surabaya – Banyuwangi Jumlah Penumpang Mudik Balik Gratis
JUMLAH PENUMPANG MUDIK BALIK TOTAL 3.660 2.745 6.405 2.160 1.812 3.972 20.844 15.633 36.477 1.620 1.215 2.835 14.640 10.980 25.620 3.024 2.268 5.292 1.888 1.416 3.304 47.836 36.069 83.905
D. Pengangkutan Sepeda Motor Gratis Pada masa angkutan lebaran tahun 2014 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur menyediakan layanan pengangkutan sepeda motor Gratis bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Jumlah sepeda motor yang diangkut selama masa angkutan lebaran tahun 2014 adalah 200 unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut : - Tujuan Madiun
:
72 Unit
- Tujuan Jember
:
29 Unit
- Tujuan Blitar
:
25 Unit
- Tujuan Banyuwangi
:
38 Unit
- Tujuan Trenggalek
:
36 Unit
Penyelenggaraan Rest Area Tahun 2014 Selama masa angkutan lebaran (H+7 s/d H-7) Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur mengalihfungsikan sementara 20 titik Jembatan timbang di Jawa Timur menjadi rest area yang dapat digunakan oleh para pemudik sebagai tempat beristirahat selama melakukan perjalanan mudik dan balik
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.36
Perbandingan jumlah pengunjung rest area di jawa timur mengalami peningkatan sebesar 3,37% pada jumlah penumpang dimana pada tahun 2014 jumlah pengunjung sebesar 55.728 orang, sedangkan pada tahun 2013 jumlah pengunjung sebesar 53.913 orang. Sedangkan proporsi kendaraan yang singgah di rest area didominasi oleh Sepeda Motor dengan prosentase sebesar 53%. Secara detail sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :
No 1 2 3
Pengunjung SPD Motor Mobil PNP Pengunjung
IKU : IV.2 Prosentase Pelabuhan
Tahun 2013 2014 8.199 8.140 6.320 7.295 53.913 55.728
Peningkatan
Penyeberangan
Jumlah
di Jawa
trend -0.72% 15.43% 3.37%
Penumpang Timur
(3
Pada
lintasan
;Jangkar - Kalianget, Ketapang - Gilimanuk, Ujung – Kamal) Indikator Kinerja Utama porsentase peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur didukung oleh Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan 3 kegiatan, yaitu Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan (1); Pembangunan Prasarana Penyeberangan Angkutan Sungai di Jawa Timur (2) dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi (3) Indikator Kinerja Utama porsentase peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur merupakan indicator yang digunakan
untuk
mengevaluasi
peningkatan
pelayanan
pelabuhan
penyeberangan terhadap masyarakat Jawa Timur. Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur merupakan salah satu tupoksi Bidang Perkeretaapian dan LLASDP pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam bidang dalam LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.37
bidang
pembinaan teknis operasional penyelenggaraan sarana dan
prasarana LLASDP. Dalam perhitungan porsentase peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur dilakukan melalui pemantauan pada 3 lintasan penyeberangan utama di Jawa Timur yaitu lintas Jangkar – Kalianget; lintas Ketapang – Gilimanuk dan lintas Ujung – Kamal. Porsentase peningkatan jumlah penumpang di formulasikan sebagai berikut :
( )=
) ℎ ( − ( − 1)) 100% ℎ ( − 1)
Δ (Σ
Dengan : f(x)
Σ
: Porsentase peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur (pada 3 lintasan penyeberangan utama di Jawa Timur yaitu lintas Jangkar – Kalianget; lintas Ketapang – Gilimanuk dan lintas Ujung – Kamal.).
∆ (∑penumpang1+2+3)thn (n-(n-1) : Selisih dari total jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan pada 3 lintasan utama di Jawa Timur tahun 2013-2014 ∑ penumpang1+2+3 thn (n-1)
:
: Jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan pada 3 lintasan utama di Jawa Timur tahun 2013
Data jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut :
NO
LINTASAN
1 Jangkar - Kalianget 2 Ketapang - Gilimanuk 3 Ujung - Kamal JUMLAH PENUMPANG % PENINGKATAN
SAT Orang Orang Orang Orang %
JUMLAH PENUMPANG 2009 2010 2011 2012 2013 2014 46.267 45.401 55.128 57.818 27.681 36.802 7.347.201 9.585.682 9.848.575 11.231.368 11.982.106 11.807.010 7.874.859 3.938.535 3.592.036 2.972.360 2.312.405 1.715.375 15.268.327 13.569.618 13.495.739 14.261.546 14.322.192 13.559.193 -1% -11% -1% 6% 0,43% -5%
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.38
Indikator Kinerja Utama porsentase peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur terealisasi sebesar -5%, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 1%
IKU IV.2 Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - gilimanuk, Ujung – Kamal)
IKU : IV.3
Prosentase
Pertumbuhan
Target 1%
Realisasi -5%
Jumlah
Capaian -500 %
Penumpang
Transportasi Udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi Indikator Kinerja Utama prosentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari
Banyuwangi
didukung
oleh
Program
Pembangunan,
Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara dengan 3 kegiatan, yaitu Pembangunan Bandara Udara Banyuwangi (1); Peningkatan Fasilitas Operasional Bandara Abd. Saleh Malang (2) dan Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara dan Heliport (3) Indikator Kinerja Utama prosentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi terkait dengan program-program pembangunan dan pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Bandara Abdulrachman Saleh Malang merupakan satu-satunya Bandar udara di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang berada di bawah Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Mengacu pada Kesepakatan bersama antara TNI AU, Direktorat III.39
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Jendral Perhubungan Udara dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 120.1/125/012/2013
tentang
penggunaan
bersama
pangkalan
TNI
Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk Bandar Udara tanggal 18 Desember 2013, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan dan LLAJ berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara selama
digunakan
untuk
mendukung
kegiatan
penerbangan
sipil.
Diharapkan dengan terbangunnya sarana dan prasana secara optimal di bandara Abdulrachman Saleh akan mampu meningkatkan jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi dan secara umum akan meningkatkan jumlah masyarakat pengguna jasa layanan di Bandara Abdulrachman Saleh Dalam perhitungan porsentase pertumbuhan jumlah penumpang dilakukan melalui pemantauan pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi selama tahun 2014. Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang diformulasikan sebagai berikut :
( )= Dengan : f(x)
) ℎ ( − ( − 1)) 100% ℎ ( − 1)
Δ (Σ Σ
: Porsentase pertumbuhan jumlah penumpang pada Bandar Udara Abd. Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi
∆ (∑penumpang1+2)thn (n-(n-1) : Selisih dari total jumlah penumpang pada Bandar Udara Abd. Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi tahun 20132014 ∑ penumpang1+2 thn (n-1)
:
Jumlah penumpang pada Bandar Udara Abd. Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi tahun 2013
Data jumlah penumpang pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi disajikan dalam tabel sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.40
NO 1 2
*
JUMLAH PENUMPANG
SATUAN
ABD. SALEH BLIMBINGSARI JUMLAH PENUMPANG % PENINGKATAN
Orang Orang Orang %
2009 261.010 261.010 22,56%
2010 363.059 363.059 39,10%
TAHUN 2011 2012 2013 463.225 509.495 526.036 7.313 20.439 44.052 470.538 529.934 570.088 29,60% 12,62% 7,58%
2014 626.638 83.981 710.619 24,65%
launching penerbangan komersial perdana di bandara Blimbingsari Banyuwangi tanggal 29 Desember 2010
Indikator Kinerja Utama prosentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi tahun 2014 terealisasi sebesar 24,65 melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%, capaian Indikator Kinerja Utama prosentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi adalah sebesar 247%.
IKU IV.3
persentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi
Target 10%
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Realisasi 24,65%
Capaian 247%
III.41
3.2.5. Sasaran
V
:
Meningkatnya
Pemenuhan
Kebutuhan
Prasarana
Transportasi
Untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:
(1) Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal (2) Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberhasilan sasaran V disajikan dalam Tabel 3.6. sebagai berikut :
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran V No. 5
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi
1
Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal
2
Rata-rata Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan
Target
Realisasi
CAPAIAN
% 27
(%) 26,92
(%) 99,70
19,2
27,4
143
Penjabaran lebih rinci mengenai Indikator Kinerja Utama pada Sasaran V dijabarkan sebagaimana uraian berikut :
IKU : V.1 Prosentase Ketersediaan Dermaga Terhadap Kebutuhan Optimal Indikator Kinerja Utama porsentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal di Jawa Timur didukung oleh Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan 4 kegiatan, yaitu Pemeliharaan, rehabilitasi prasarana dermaga sungai, danau dan penyeberangan (1); Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan
Ketapang
Kabupaten
Banyuwangi
(2);
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran (3) dan Pembangunan Prasarana Penyeberangan Angkutan Sungai di Jawa Timur (4); Program LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.42
Pembangunan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
Prasarana
dan
Fasilitas
Transportasi Laut dengan 5 kegiatan, yaitu Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin (1); Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kab. Lamongan (2); Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi (3); Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo (4) dan Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep (5) Indikator Kinerja Utama porsentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal di Jawa Timur merupakan indicator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan
laut
terhadap
masyarakat
kebutuhan
masyarakat
akan
pelayanan transportasi air terutama pada wilayah Jawa Timur Kepulauan. Peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut di Jawa Timur merupakan salah satu tupoksi Bidang Perkeretaapian dan LLASDP dalam hal pembinaan teknis operasional penyelenggaraan sarana dan prasarana LLASDP dan Bidang Perhubungan Laut dalam hal Melaksanakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan, perkapalan dan keselamatan pelayaran serta menyusun rencana pengelolaan pelabuhan laut dan angkutan laut dengan memperhatikan keterpaduan antar moda. Dalam perhitungan ketersediaan dermaga
terhadap kebutuhan
optimal di Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
( )=
Σ Σ
Dengan : f(x)
ℎ
: porsentase ketersediaan optimal di Jawa Timur
100%
dermaga
terhadap
kebutuhan
∑Dermaga yang tersedia
: Jumlah ketersediaan dermaga di Jawa Timur kondisi eksisting
∑Kebutuhan dermaga
: Jumlah kebutuhan fasilitas prasarana dermaga / jumlah dermaga yang seharusnya tersedia secara optimal
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.43
Data jumlah dermaga terhadap kebutuhan optimal dermaga di Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut :
NO 1 2
URAIAN
SATUAN
Jml. Dermaga tersedia Jml. Kebutuhan Optimal % KETERSEDIAAN
UNIT UNIT %
2010 12 43 27.91%
2011 12 46 26.09%
TAHUN 2012 13 49 26.53%
2013 13 52 25.00%
2014 14 52 26,92%
Indikator Kinerja Utama porsentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal di Jawa Timur terealisasi sebesar 26,92%, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 27%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama porsentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal di Jawa Timur adalah sebesar 99,70% IKU V.1
Target Realisasi Capaian
porsentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal
27%
26,92%
99,70%
Sebagai upaya dalam memenuhi jumlah optimal dermaga yang terus mengalami peningkatan seiring kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi, dilaksanakan pembangunan pelabuhan – pelabuhan di Jawa Timur meliputi Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandangin, Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kab. Lamongan, Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kab Banyuwangi, Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Probolinggo (reklamasi), Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep (lapangan penumpukan) Selama empat tahun terakhir Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana
transportasi
laut
untuk
mendukung
pengembangan
perekonomian Jawa Timur melalui peningkatkan fasilitas prasarana transportasi laut dapat dilihat pada tabel berikut :
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.44
IKU : V.2 Rata-rata
Prosentase
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
Terpasang Dibanding Jumlah Kebutuhan Indikator Kinerja Utama rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan didukung oleh Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan 13 kegiatan, yaitu Pengadaan dan pemasangan RPPJ model F
(1); Pengadaan dan
pemasangan RPPJ model Bando (2); Pengadaan dan pemasangan paku marka (3); Pengadaan dan pemasangan traffic light (4); Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light (5); Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (6); Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (7); Pengadaan dan
Pemasangan
Rambu-Rambu
Lalu
Lintas
(8);
Pengadaan dan
Pemasangan Papan Himbauan (9); Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan
(delineator)
Penerangan
Jalan
(10);
Umum
Pengadaan (LPJU)
(11);
dan
Pemasangan
Peningkatan
Lampu
Keselamatan
Transportasi Darat ( DAK ) (12) dan Pendampingan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat ( DAK ) (13); Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan 6 kegiatan, yaitu Pemeliharaan dan perawatan rambu lalu lintas (1); Pemeliharaan dan perawatan pagar pengaman jalan (Guard Rail ) (2); Pemeliharaan dan perawatan RPPJ (3); Pemeliharaan dan perawatan Traffic Light (4); Pemeliharaan dan Perawatan Patok Tikungan (Deliniator) (5) dan Pemeliharaan
dan
Perawatan
Warning
Light
(6),
serta
Program
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan Evaluasi Manfaat Prasarana Fasilitas LLAJ. Indikator Kinerja Utama rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan, merupakan indicator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan dan LLAHJ Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan yang seharusnya tersedia sebagaimana kebutuhan.
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
III.45
Dalam perhitungan rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang
dibanding
jumlah
kebutuhan
dilakukan
dengan
memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas jalan terpasang per jenis fasilitas, setelah itu baru dilakukan perhitungan ratarata prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
( )=
Σ Σ
Dengan : f(y)
ℎ
100%
: Porsentase fasilitas kelengkapan jalan terpasang (per jenis fasilitas kelengkapan jalan).
∑fasilitas tersedia
: Jumlah fasilitas kelengkapan jalan terpasang (per jenis fasilitas kelengkapan jalan)
∑kebutuhan fasilitas
: Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang seharusnya terpasang / Jumlah kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan terpasang (per jenis fasilitas kelengkapan jalan)
Data
jumlah
fasilitas
kelengkapan
jalan
terpasang
per
jenis
kelengkapan jalan disajikan dalam tabel berikut :
TAHUN
1
RPPJ
unit
711
26
75
85
138
144
55
2014 AKUMU LASI TERPA SANG 199
2
Paku Marka
unit
40.965
0
2035
3785
5085
5435
1050
6485
15,8%
3
Traffic Light
unit
242
6
7
18
35
56
27
83
34,3%
4
warning Light
unit
238
14
17
20
28
30
43
73
30,7%
5
Marka Jalan
2.503.039
58.120
140.350
165.528
222.328
262.870
96.900
359770
14,4%
6
71.726
992
8856
9656
12216
16376
4.568
20944
29,2%
7
Pagar Pengaman Jalan/guardrail Rambu Lalu Lintas
meter lari meter lari unit
13.406
1.020
2580
3409
5079
6829
2.952
9781
73,0%
8
Papan Himbauan
unit
1.081
0
28
98
143
161
83
244
22,6%
9
Patok Tikungan
unit
13.672
0
276
876
1076
1256
180
1436
10,5%
10
Lampu penerangan Jalan Umum
unit
9.791
0
0
14
161
407
1101
1508
15,4%
RATA – RATA
2,3%
6,7%
9,8%
14,5%
18,2%
NO
URAIAN
SATU AN
KBTHN
2009
2010
2011
2012
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
2013
TERPA SANG
% PEMEN UHAN 28,0%
27,4%
III.46
Indikator Kinerja Utama rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan terealisasi sebesar 27,4%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 19,2%, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan adalah sebesar 143% tercapai. IKU V.2 rata-rata persentase fasilitas perlengkapan terpasang dibanding jumlah kebutuhan
jalan
Target 19,2%
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Realisasi 27,4%
Capaian 143 %
III.47
BAB IV PENUTUP
4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikatagorikan Sangat Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 124,83 berdasarkan nilai standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 1
URAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
1
2
3
3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api
TARGET 2014
REALISASI
4 80
5 84,63
CAPAIAN 2014 (%) 6 105,79
1
6,08
608
5
9
180
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
IV.1
NO 1
URAIAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2 4
2
3
4
Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Di Jawa Timur
1
Meningkatnya Pemenuhan Standart SDM Teknis Transportasi Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani
1
2
1 2
3
5
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Transportasi
1
2
3 Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan Prosentase Kab/Kota Berpredikat WTN Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Prosentase peserta mudik balik gratis terakomodasi Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan di Jawa Timur (3 lintasan ;Jangkar - Kalianget, Ketapang - gilimanuk, Ujung – Kamal) Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi Presentase ketersediaan dermaga terhadap kebutuhan optimal Rata-rata Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan
TARGET 2014
REALISASI
4 85
5 95
CAPAIAN 2014 (%) 6 111,76
55
63
114,54
55
59
107,27
9
12
133,33
2,5
3,71
148,4
1
-5
-500
10
24,65
246,5
27
26,92
99,70
19,2
27,4
142,71
TOTAL CAPAIAN DISHUB LLAJ JATIM
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
124,83
IV.2
4.2. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur terkait Indikator Capaian Utama meliputi: 1.
Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan akibat adanya perilaku operator kendaraan barang yang cenderung melakukan penyimpangan jalur dari jalan utama melewati jalan alternatif untuk menghindari denda pada jembatan timbang.
2.
Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan akibat banyaknya staf dinas perhubungan di wilayah kab/kota dengan kualifikasi penguji kendaraan bermotor telah menjalani purna tugas serta masih terbatasnya kuota peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
3.
Persentase
Peningkatan
Jumlah
Penumpang
Pada
Pelabuhan
Penyeberangan di Jawa Timur. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan akibat penurunan penumpang di pelabuhan penyeberangan ujung – kamal sebagai akibat kurangnya jumlah pengguna pada layanan penyebrangan tersebut
4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Meskipun Kinerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 ini telah memperoleh hasil yang memuaskan namun masih terdapat beberapa permasalahan sehingga tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka diambil langkah-langkah sebagai berikut: 1.
Banyaknya upaya operator kendaraan menghindari operasi jembatan timbang statis maka akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan pada ruas jalan alternatif dengan sistem operasi jembatan timbang secara berpindah yang pelaksanaannya dilakukan
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
IV.3
secara gabungan antar instansi terkait sehingga tetap terjaganya pelaksanaan operasi jembatan timbang secara transparan dan bebas dari pungutan liar. 2.
Dengan banyaknya staf penguji kendaraan bermotor yang purna tugas maka akan dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan quota peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi penguji kendaraan bermotor.
3.
Mengembangan rute pelayanan perintis untuk lebih mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan
LAPORAN KINERJA Dishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
IV.4