LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali merupakan Satuan
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Perangkat Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125), dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sesuai
dengan
Instruksi
Presiden
Nomor
7
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali pada akhir tahun 2014 menyusun LKjIP. LKjIP Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk : 1. Mengetahui tingkat Pencapaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui Capaian Kinerja Bupati Boyolali. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali. 3. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali di masa-masa yang akan datang. Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2015 untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DANPELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BOYOLALI
Ir. JUWARIS Pembina Utama Muda NIP. 19590920 198903 1 009
ii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...........................................................................................................................
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................................
1
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................................................
3
1.1
Latar Belakang .............................................................................................
3
1.2
Gambaran Organisasi ................................................................................
4
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................
8
2.1
Rencana Strategis .......................................................................................
8
2.2
Perjanjian Kinerja.........................................................................................
12
AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................
15
3.1
Capaian Kinerja .........................................................................................
15
3.2
Realisasi Anggaran .....................................................................................
34
PENUTUP ............................................................................................................
37
4.1
Simpulan ......................................................................................................
37
4.2
Saran ...........................................................................................................
38
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................
39
BAB II
BAB III
BAB IV
A
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
B
Rencana Strategis
C
Indikator Kinerja Utama
D
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
E
Perjanjian Kinerja
F
Pengukuran Kinerja
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang
merupakan
akuntabilitas
bahan
kinerja
utama
instansi
untuk
monitoring
pemerintah.
dan
Dengan
evaluasi telah
sistem
selesainya
pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Kabupaten Boyolali, yang salah
satunya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah “Sebagai Lembaga yang profesional dalam memantapkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya pangan dan budaya lokal serta mampu mendorong untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang maju, terampil, mandiri dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali melaksanakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 4 (empat) sasaran dengan realisasi anggaran anggaran sebesar Rp.4.513.045.881 (empat milyar lima ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. 1
Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan adalah 102,9 %. Ada 2 (dua) sasaran dikategorikan Sangat Baik nilai capaian kinerja lebih dari 100% dan 2 (dua) sasaran dikategorikan Baik dengan Nilai Capaian Kinerja 100% adalah sebagai berikut: Sasaran yang dicapai pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No.
Nilai Capaian Kinerja (%)
Sasaran
1.
Terpenuhinya terjangkau
kecukupan
pangan
2.
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
3.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi pangan dan pemanfaatannya.
kebutuhan
100
4.
Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan
100
2
yang
bermutu
dan
109,43 102,2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta (result
oriented
governement).
Sedangkan
berorientasi kepada hasil
untuk
mengetahui
tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
adalah
Kementerian/Lembaga,
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masingmasing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai : 1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; 3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada tahun berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat Daerah antara lain : 3
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan; 8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.
B. Gambaran Organisasi Gambaran umum Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Kabupaten Boyolali,
yang salah satunya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Badan 4
Ketahanan
Pangan
dan
Pelaksana
Penyuluhan
Kabupaten
Boyolali
mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
ketahanan
dan
keamanan
pangan
serta
pelaksanaan
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d.
Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.
Struktur Organisasi Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: 1. Kepala; 2. Sekretariat; 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 4. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 5. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. UPTB. Sekretariat terdiri dari: 1. Subagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subagian Keuangan; dan 3. Subagian Perencanaan dan Pelaporan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari : 1. Subidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 2. Subidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari; 5
1. Subidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; 2. Subidang Keamanan dan Mutu Pangan; Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari; 1. Subidang Penyuluhan; 2. Subidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dan PP 65 tahun 2005 terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan minimal yang harus diberikan sesuai dengan kewenangannya di bidang ketahanan pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan bersifat wajib
dan
Bupati
bertanggungjawab
terhadap
pelaksanaannya.
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3.
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Aspek-aspek strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yaitu : 1. Kedaulatan pangan 2. Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam
arti
luas
dan
belum
optimalnya
pendayagunaan
serta
pengembangan sumber daya pertanian dalm rangka mendukung ketahanan pangan 3. Adanya anomali iklim yang berpotensi menimbulkan serangan OPT dan akses pangan sehingga mempengaruhi produktifitas dan ketersediaan pangan 4. Pentingnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan 5. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras 6. Peningkatan kelembagaan kelompok tani sebagai pelaku usaha dan pelaku utama 6
7. Peningkatan
kapasitas
dan
kompetensi
tenaga
penyuluh
dalam
penyelenggaraan penyuluhan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Ketersediaan dan distribusi pangan yang belum merata 2. Beredarnya produk pangan yang mengandung zat-zat berbahaya. 3. Belum optimalnya pola koordinasi SKPD lingkup pertanian 4. adanya masyarakat yang mengalami kerawanan pangan 5. rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang & aman (B2SA) 6. Masih kurangnya usaha agibisnis pangan 7. Belum optimalnya pola koordinasi SKPD lingkup pertanian 8. Semakain berkurangnya jumlah penyuluh.
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
Rencana Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu periode 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada dan atau timbul. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai. Visi dan misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut : a. Visi Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang. Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah “Sebagai Lembaga yang profesional dalam memantapkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya pangan dan budaya lokal serta mampu mendorong untuk mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang maju, terampil, mandiri dan berdaya saing”. b. Misi Misi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang akan datang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi. Kriteria suatu rumusan misi antara lain; 8
1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD dalam rangka mewujudkan visi SKPD. 2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. 3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebut, misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan
fasilitasi
dan
pembinaan
dalam
ketersediaan
cadangan dan distribusi pangan; 2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam meningkatkan kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan; 3. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan; 4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi pangan dan permodalan; 5. Menyelenggarakan fasilitasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; 6. Meningkatkan kualitas SDM kelembagaan pangan dalam memantapkan ketahanan pangan; 7. Menyelenggarakan
fasilitasi
dan
pengembangan,
pemantauan
pembinaan
dan
kualitas
perumusan
pengkajian,
kebijakan
yang
menyangkut aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan, distribusi dan harga pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganekaragaman konsumsi pangan. 8. Menciptakan hubungan dan koordinasi yang harmonis dengan lembaga terkait, baik di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan dalam perencanaan,
implementasi
pemantauan
dan
evaluasi
kebijakan
ketahanan pangan. 9. Mengembangkan sistem penyuluhan yang komprehensif dan terpadu. 10. Mengembangkan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi kerja. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis: 1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
9
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan; 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatanya 4. Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi pangan. Sasaran–sasaran strategis tersebut terdiri dari indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015. Tabel 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 N O 1 1.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
2
3
4
Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mempertahanka n prestasi sbg lumbung padi
Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (kg) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk Meningkatnya pola pangan harapan (PPH)
1,79
1,88
1,97
78
78,5
80,9
83,4
90
Cakupan Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumi Pangan
15
21
26
32
38
Meningkatnya jumlah cadangan pangan lumbung pangan masyarakat desa (ton)
272,4
422,4
572,4
10
2,07
2,17
722,4 812,4
N O
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
2.
3
Meningkatnya pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
INDIKATOR KINERJA 4
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
Presentase tertanganinya daerah-daerah rawan (Kecamatan) yang terkene rawan pangan
100%
100%
100%
Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan
23
27
30
Ketersediaan energi dan protein per kapita
0
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
0
50%
60%
70%
80%
Penguatan Cadangan Pangan
0
52%
55%
58%
60%
Terpantaunya pola dan jalur distribusi pangan di Kabupaten Boyolali (Kecamatan)
19
19
19
19
19
Terjaganya kestabilan harga pangan strategis sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) terutama di unit LUEP
46
46
46
46
46
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
0
60%
70%
80%
90%
Stabilitas harga dan pasokan pangan
0
80%
83%
85%
90%
Meningkatnya jumlah desa yang menjadi pilot project penerapan teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna (PRIMATANI) Meningkatnya jumlah kelompok tani yang mengembangkan kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan
2
2
4
4
4
85
95
105
115
125
11
100% 100%
34
53,4% 65,60% 77,8%
38
90%
B. Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 2015 yang disusun berdasar
pada
Rencana
Strategis
(Renstra)
2011-2015
dan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut : 1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, mempunyai 7 (tujuh) indikator; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, mempunyai 5 (lima) indikator; 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya, mempunyai 5 (lima) indikator; 4. Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi pangan, mempunyai 2 (dua) indikator; Berikut Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali Tahun 2015:
12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
(1) 1
(2) Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau
2
3
4
Indikator Kinerja
(3) 1. Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (Kg) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk. 2. Ketersediaan energi dan protein per kapita 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 4. Jumlah Cadangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). 5. Persentase tertanganinya daerahdaerah yang terkena rawan pangan 6. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 7. Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
Target Sebelum Setelah Perubahan Perubaha n (4) (5) 1,70 1,70
150%
150%
90 812,4 ton
90 812,4 ton
100%
100%
80%
80%
3 kali
3 kali
19 Kec.
19 Kec
90%
90%
90%
90%
2 unit
2 unit
46 LUEP
46 LUEP
Meningkatnya akses 1. Jumlah kelompok tani yang masyarakat menerapkan sistem jaminan mutu terhadap kebutuhan usaha pascapanen dan pengolahan teknologi pangan 2. Jumlah desa yang menjadi pilot dan project penerapan teknologi pemanfaatannya pertanian/perkebunan tepat guna (PRIMATANI) 3. Jumlah kelompok tani yang mengembangkan kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan 4. Jumlah desa Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 5. Jumlah programa penyuluhan yang tersusun di tingkat kabupaten dan kecamatan
38 kelompok
38 kelompok
7 desa
7 desa
125 kelompok
125 kelompok
10 desa
10 desa
20 dokumen
20 dokumen
Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan
3 unit
3 unit
1 paket
2 paket
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
1. Terpantaunya pola dan alur distribusi pangan se Kab. Boyolali. 2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 3. Stabilitas harga dan pasokan pangan 4. Jumlah ricemill untuk kelompok LPMD 5. Terjaganya kestabilan harga pangan startegis sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah)
1.
2.
Jumlah gedung kantor BP3K kecamatan yang dibangun dan direhabilitasi. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan
13
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mendapat alokasi anggaran perubahan, yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain: 1. Penambahan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan di kecamatan 2. Pembayaran tambahan honor THL-TB Penyuluh Pertanian selama 2 (dua) bulan.
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Penyuluhan
kinerja
merupakan
Badan
Ketahanan
perwujudan
Pangan
kewajiban
dan
Pelaksana
BKP-PP
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BKP-PP Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
A.
Capaian Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output)
dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
15
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 %
= Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B) c.
56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 %
= Kurang (K)
Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.
A. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan trjangkau Tabel 3.1. Sasaran Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau Realisasi N o 1
Indikator kinerja (Outcome) 2
Satuan
2011
2012
2013
2014
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk
Kg/Kg
1,80
1,91
1,54
1,59
1,70
3,05
179,41
2,17
2,17
2
Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)
skor
77,1
86,3
88,3
89,4
90
87,1
96,78
90
90
3
Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
kali
2
2
2
3
3
3
100
-
-
4
Meningkatnya jumlah lumbung cadangan pangan masyarakat desa
Ton
139
235,23
735,047
90,48
812,4
812,4
242,7 651,967 812,4
16
Realisasi N o
Indikator kinerja (Outcome)
1
Satuan
2
2011
2012
2013
2014
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
Ketersediaan energi dan protein
%
-
-
79
162,43
150
144,98
96,65
90
-
6
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
%
60
60
76,5
75
80
82,6
103,25
80
-
7
Persentase tertanganinya daerahdaerah yang terkena rawan pangan
%
52
52
93,2
100
100
100
100
100
100
109,43
Nilai Capaian Rata-Rata
Capaian kinerja meliputi 7 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 109,43% (kategori sangat baik), terdiri dari 2 indikator kategori baik dan 5 indikator kategori sangat baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun dibandingkan jumlah kebutuhan konsumsi penduduk. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena adanya surplus ketersediaan komoditas pangan utama (beras, jagung, dan ubi kayu) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk pada tahun 2015. Walaupun demikian masih ada kendala atau hambatan dalam pencapaian target indikator ini, antara lain: -
Masih tingginya tingkat konsumsi beras di masyarakat.
-
Terjadinya kegagalan panen di beberapa daerah.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan
-
Merekomendasikan kepada instansi terkait untuk meningkatkan produksi pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kab. Boyolali.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan SKPD terkait, yaitu Dipertanbunhut kabupaten Boyolali yang terkait dengan produksi padi, jagung, dan ubi kayu dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang mempunyai tupoksi dalam hal ketersediaan pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara:
17
-
Membentuk tim pengumpul data, analisis dan penyusun Neraca Bahan Makanan, untuk efisiensi waktu dan sumberdaya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.900.000,- (5,54%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 1,70 terealisasi sebesar 3,05 atau capaian kinerja sebesar 179,4%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi perlu ditingkatkan koordinasi antar SKPD melalui fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang terpadu dalam meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali.
2. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Kegagalan capaian kinerja Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2015, disebabkan karena adanya perubahan penghitungan standar kecukupan kalori dari 2.000 kkal/kapita/hari menjadi 2.150 kkal/kapita/hari, sehingga
hasil
penghitungan
skor
PPHnya
turun.
Kendala
dan
hambatannya antara lain: -
Perubahan standar kecukupan kalori dalam penghitungan PPH.
-
Keterbasan SDM untuk survey dan olah data.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi konsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA) serta peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
-
Fasilitasi diklat dan pelatihan bagi petugas survey dan olah data.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan semua bidang di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terutama Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi dan promosi tentang konsumsi pangan lokal melalui beberapa media (surat edaran, baliho, pameran, dll)
-
Membentuk tim survey dan analisis Pola Pangan Harapan, serta pelatihan yang memadai.
18
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.204.380,- (1,88%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 90 terealisasi sebesar 87,1 atau capaian kinerja sebesar 96,78%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai
dan
menunjukkan
akuntabilitas
kinerja
yang
baik.
Untuk
peningkatan capaian kinerja, kedepan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah kepada peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam,
seimbang
dan
aman
serta
melalui
optimalisasi
lahan
pekarangan.
3. Jumlah rakor Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian target kinerja rakor Dewan Ketahanan Pangan dikarenakan telah dilaksanakannya rakor Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 3 kali. Dalam pencapaian target tidak ada kendala/ hambatan yang berarti, tetapi kedepan pelaksanaan kegiatan bisa lebih terjadwal dengan baik, agar tidak menumpuk di akhir tahun. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Sekretariat selaku pengelola kegiatan serta melibatkan SKPD-SKPD dan lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menyusun SK anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali.
-
Menyelenggarakan rakor untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.879.400,- (2,95%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 3 kali rakor dapat terealisasi senbanyak 3 kali atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Kedepan penyelenggaraan rakor waktu pelaksanaan dan materinya harus lebih fokus.
19
4. Meningkatnya jumlah cadangan lumbung pangan masyarakat desa a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Kegagalan capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun 2015, disebabkan karena di beberapa wilayah terjadi gagal panen, sehingga mempengaruhi iron stock lumbung pangan masyarakat serta belum maksimalnya pengisian gudang cadangan pangan pemerintah. Kendala dan hambatan dalam pencapaian target ini antara lain: -
Belum meratanya kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat di setiap desa.
-
Adanya moratorium pembangunan LPMD melalui DAK Tahun 2015
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan lumbung pangan (LPMD, LDPM, LUEP, dll) di setiap desa
-
Mengusulkan dan mengupayakan fasilitasi pembangunan LPMD di tahun-tahun selanjutnya.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan SKPD terkait, yaitu Bappermasdes kabupaten Boyolali dan juga ditentukan oleh kelembagaan cadangan pangan yang ada di masyarakat. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bappermasdes dalam melakukan pembinaan dan pengawalan kegiatan lumbung pangan masyarakat. Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.20.131.000,- (6,622%). c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 812,4 ton, terealisasi sebesar 735,047 ton atau capaian kinerja sebesar 90,47%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah, diperlukan kegiatan dan anggaran yang memadai agar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selain itu diperlukan upaya secara intensif untuk pengembangan lumbung pangan masyarakat ke desa-desa yang lain.
20
5. Ketersediaan energi dan protein a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena adanya surplus ketersediaan komoditas pangan sumber energi dan protein, terutama beras dan jagung, dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk pada tahun 2015. Walaupun demikian masih ada kendala atau hambatan dalam pencapaian target indikator ini, antara lain: -
Adanya perubahan penghitungan standar ketersediaan energi dan protein.
-
Terjadinya kegagalan panen di beberapa daerah.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan
-
Merekomendasikan kepada instansi terkait untuk meningkatkan produksi pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Kab. Boyolali.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan SKPD terkait, yaitu Dipertanbunhut dan Disnakkan kabupaten Boyolali yang terkait dengan produksi padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya baik nabati maupun hewani. Sedangkan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang mempunyai tupoksi dalam hal ketersediaan pangan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk tim pengumpul data, analisis dan penyusun Neraca Bahan Makanan, untuk efisiensi waktu dan sumberdaya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.900.000,- (5,54%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 150% terealisasi sebesar 144,98% atau capaian kinerja sebesar 96,65%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi perlu ditingkatkan koordinasi antar SKPD melalui fungsi Dewan Ketahanan
21
Pangan untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang terpadu dalam meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali.
6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Masih banyaknya peredaran pangan yang tidak aman dikonsumsi.
-
Kurang lengkapnya peralatan dan bahan untuk pengujian sampel makanan.
Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dan pencapaian target kinerja adalah: -
Mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan peredaran makanan dengan melibatkan SKPD terkait.
-
Mengupayakan pengadaan peralatan dan bahan untuk pengujian sampel makanan, terutama produk pangan segar.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian
target
kinerja
Kesehatan,
Disnakkan,
melibatkan
dan BKPPP
SKPD
terkait,
yaitu
kabupaten Boyolali.
Dinas
Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk tim pengawasan dan pemantauan peredaran makanan dan tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu).
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.11.794.500,- (7,97%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebesar 80%, terealisasi 82,6% (capaian kinerja 103,25%). Dari hasil uji sampel produk pangan, diperoleh hasil 82,6% produk yang diuji tidak melebihi ambang batas pestisida dan tidak mengandung zat-zat berbahaya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, tetapi perlu ditingkatkan dalam intensitas pemantauan serta tindak lanjut temuan di lapangan.
7. Persentase tertanganinya daerah yang terkena rawan pangan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi)
22
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah keterbatasan anggaran untuk intervensi daerah yang rentan terhadap rawan pangan, dan pengumpulan data yang valid dan uptodate, sehingga diperoleh pemetaan wilayah yang benar-benar rentan terhadap rawan pangan. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan SKPD terkait dalam hal penanganan daerah yang rentan terhadap rawan pangan dan diperlukan adanya pelatihan yang lebih mendalam dalam penyusunan peta kerentanan pangan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan aparat desa setempat, serta beberapa SKPD terkait. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan pemetaan wilayah/ daerah yang terjadi atau berpotensi terjadi rawan pangan
-
Membentuk tim SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.916.500,- (2,22%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah
sesuai
dan
menunjukkan
akuntabilitas
kinerja
yang
baik.
Keberhasilan pencapaian target kinerja juga didukung dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah). Untuk meningkatkan capaian kinerja secara kualitatif, diperlukan keterpaduan dengan SKPD terkait dalam hal upaya intervensi daerah rentan/ rawan pangan. Selain itu diperlukan upaya untuk meningkatkan keakuratan data mengenai peta wilayah rentan/ rawan pangan.
B. Sasaran 2. meningkatnya efisiensi dan efektifitas ditribusi pangan Tabel 3.2. Sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan Realisasi N o 1 1
Indikator kinerja (Outcome)
Satuan
2011
2012
2013
2014
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Terpantaunya pola dan alur distribusi pangan
Kec
19
19
19
19
19
19
100
19
19
23
Realisasi N o
Indikator kinerja (Outcome)
Satuan
2
1
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
2011
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Se-Kabupaten Boyolali 2
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
%
65
80
86,5
89,9
90
90,33
100,37
90
-
3
Stabilitas harga dan pasokan pangan
%
-
-
90
78,26
90
100
111,11
90
-
4
Jumlah rice mill untuk kelompok LPMD Terjaganya kestabilan harga pangan strategis sesuai HPP
Unit
-
-
-
-
2
2
100
-
-
LUEP
46
46
46
46
46
46
100
46
46
5
102,2
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 102,2% (kategori sangat baik), terdiri dari 3 indikator kategori baik dan 2 indikator kategori sangat baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut: 1. Terpantaunya pola dan alur distribusi pangan Se-Kabupaten Boyolali a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2015, dikarenakan pola dan jalur distribusi pangan, yang meliputi kondisi pasokan, harga dan akses pangan masyarakat di 19 kecamatan dapat terpantau dan terdata secara kontinyu. Kendala dan hambatan dalam pencapaian target antara lain; keterlambatan dan kekuranglengkapan data yang dapat dikumpulkan. Sedangkan alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pemantauan secara rutin untuk memperoleh informasi dan data dukung yang lebih lengkap. b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan petugas di 19 kecamatan (koordinator penyuluh). Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk Tim pengumpul data dan penyusun laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah.
-
Mengoptimalkan SDM dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja melalui rapat koordinasi persiapan dan evaluasi kegiatan, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.575.000,- (1,49%)
c. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
24
Target sebesar 19 kecamatan terealisasi sebesar 19 kecamatan atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi secara kualitatif data yang terkumpul belum lengkap, salah satunya yaitu data jumlah bahan pangan yang keluar dan masuk Kabupaten Boyolali. Kedepan diperlukan perbaikan dalam beberapa sub kegiatan dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (hambatan/solusi) Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah belum tersedianya perangkat atau media untuk menyajikan informasi pasokan, harga dan akses pangan secara online. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah mengupayakan perangkat/ media yang lebih praktis dan secara online sehingga kebutuhan informasi tersebut bisa diakses secara cepat. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan petugas di sejumlah pasar.. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data/ informasi.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebesar 90%, teralisasi sebesar 90,33% (capaian kinerja 100,37%). Artinya dari segi kelengkapan data atau informasi yang dibutuhkan, tingkat kelengkapan datanya 90,33%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data atau informasi, kedepan perlu diupayakan informasi yang disampaikan bisa diakses secara online dan diperbarui secara berkala (mingguan/bulanan).
3. Stabilitas harga dan pasokan pangan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi)
25
Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain: -
fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor yang melibatkan banyak instansi atau banyak pihak.
-
Belum adanya penetapan target harga
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan pemantauan perkembangan harga pangan secara rutin, dan mengantisipasi sedini mungkin dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan petugas di sejumlah pasar. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Membentuk tim yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data/ informasi.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebesar 90%, teralisasi sebesar 100% (capaian kinerja 111,11%). Artinya tingkat kestabilan harga komoditas pangan utama pada tahun 2015 secara rata-rata 100% (sesuai dengan harga target). Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Kedepan untuk pengendalian harga pangan, perlu dibentuk tim khusus yang melibatkan semua SKPD dan pihak-pihak terkait.
4. Jumlah ricemill untuk kelompok LPMD a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain: -
Lokasi pembangunan yang terpencar, sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih dalam pengawasan dan monitoring.
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Mengoptimalkan
SDM
yang
ada
pembangunan gudang LPMD. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
26
dalam
mengawal
jalannya
Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menunjuk
panitia
pengadaan,
pengawas,
dan
penerima
hasil
pekerjaan yang terdiri dari personil yang benar-benar berkompeten.. -
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.1.141.200,- (0,33%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebesar 2 unit, terealisasi 2 unit (capaian kinerja 100%), yaitu dengan terwujudnya pengadaan RMU dan Gudang RMU Desa Sambi Kecamatan Sambi dan Desa Sendangrejo Kecamatan klego.. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
5. Terjaganya kestabilan harga pangan strategis sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terutama di wilayah LUEP. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Keberhasilan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2015, dikarenakan selama tahun 2015 harga pangan strategis (gabah/ beras) sesuai atau di atas HPP. Akan tetapi dalam pencapaian target kinerja ini terdapat kendala atau permasalahan antara lain: Tidak adanya dana talangan LUEP, sehingga modal/ dana untuk membeli gabah petani hanya berasal dari pemilik ricemill sendiri. Alternatif solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui koordinasi dan pembinaan LUEP-LUEP yang telah ada untuk tetap membeli gabah petani sesuai atau lebih dari HPP, untuk menjaga kestabilan harga. b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan petugas di 19 kecamatan (koordinator penyuluh). Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melaksanakan
monitoring,
koordinasi
dan
pembinaan
secara
berkelanjutan terhadap kelembagaan LUEP agar tetap menjalankan fungsinya. -
Mengoptimalkan SDM dan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
c. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan
27
Target sebesar 46 LUEP terealisasi sebesar 46 LUEP atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, akan tetapi untuk memfungsikan LUEP secara optimal diperlukan dana talangan atau modal yang memadai untuk menyerap gabah petani.
Sasaran 3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya Tabel 3.3. Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya Realisasi N o 1
Indikator kinerja (Outcome)
Satuan
2012
2013
2014
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan
kelom pok
23
27
30
34
38
38
100
38
38
2
Meningkatnya jumlah desa yang menjadi pilot project Primatani Meningkatnya jumlah kelompok yang mengembangkan kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan
desa
2
2
3
5
7
7
100
4
4
kelom pok
95
95
97
101
125
125
100
125
125
4
Terwujudnya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Desa
-
2
2
13
10
10
100
-
-
5
Tersusunnya programa penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan
doku men
20
20
20
20
20
20
100
20
-
3
2
2011
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
100
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 10% (kategori sangat baik), terdiri dari 5 indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah kelompok yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan capaian kinerja Indikator ini pada tahun 2015, dikarenakan semakin bertambahnya kelompok yang menerapkan jaminan mutu usaha pengolahan pangan, yaitu memiliki ijin SP.IRT bagi kelompok yang memiliki usaha pengolahan dan kelompok yang memiliki sertifikat 28
keamanan pangan berupa Prima-3 dan sertifikasi PSAT (produk Segar Asal Tumbuhan). Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Masyarakat atau produsen pangan masih banyak yang berorientasi produk yang murah, sedangkan untuk kualitas dan keamanan pangan kurang diperhatikan.
-
Ada kelompok-kelompok yang sebenenarnya sudah layak, tetapi belum memiliki SP.IRT.
Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain: -
Memberikan sosialiasi kepada masyarakat dan pelatihan ketrampilan bagi kelompok-kelompok pengolah pangan.
-
Memfasilitasi kemudahan dan pendampingan dalam pengurusan ijin SP.IRT serta sertifikasi Prima-3 dan PSAT (Produk Segar Asal Tumbuhan).
b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian
target
Penganekaragaman pendamping,
aparat
kinerja
melibatkan
Konsumsi desa,
dan dan
sumberdaya
Keamanan kelompok
di
Bidang
Pangan,
penyuluh
masyarakat.
Efisiensi
penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi kegiatan berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan
-
Mengoptimalkan peran pendamping kegiatan dan fasilitasi pelatihan bagi kelompok (KWT) untuk meningkatkan ketrampilannya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.18.814.500,- (6,69%).
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 38 kelompok terealisasi sebesar 38 kelompok atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja, diperlukan upaya fasilitasi dan kemudahan bagi kelompok-kelompok pengolah pangan dalam mengurus ijin SP.IRT dan juga sertifikasi produk pangan segar, ketersediaan bahan baku dan akses pasar. 2. Meningkatnya jumlah desa yang menjadi pilot project penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna (Primatani) 29
a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan capaian kinerja Indikator ini pada tahun 2015, dikarenakan pada tahun ini telah dilaksanakan pilot project Primatani di dua desa (Desa Tawangsari, Teras dan Desa Samiran, Selo) sehingga secara akumulasi telah tercapai 7 desa. Secara umum tidak ada kendala atau permasalahan dalam pencapaian target, tetapi kegiatan tersebut untuk selanjutnya tidak sebatas pada percontohan saja, tetapi harus dikembangkan secara masal di masyarakat. b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian target kinerja melibatkan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan aparat desa tempat dilaksanakannya kegiatan Primatani. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melaksanakan sosialisasi kegiatan dan koordinasi dengan aparat desa dan kelompok masyarakat, agar terjadi kesepahaman dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.3.357.000,- (2,43%).
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 7 desa, terealisasi sebesar 7 desa atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, Untuk mempercepat replikasi kegiatan primatani, diperlukan alokasi anggaran dan kegiatan dari APBD II serta mendorong pengembangan kegiatan secara swadaya masyarakat, sehingga kegiatan Primatani bisa dikenal luas dan memasyarakat.
3. Meningkatnya jumlah kelompok yang mengembangkan kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Keberhasilan capaian kinerja indikator ini, pada tahun 2015, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah kelompok tani yang mengembangkan kegiatan agribisnis atau memperluas usahanya menjadi on farm dan off farm. Secara umum tidak ada kendala dalam pencapaian target kinerja, tetapi diperlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok tani dalam menjalankan usahanya, terutama melalui peran penyuluh di lapangan.
30
b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan kelompok masyarakat sasaran. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi kegiatan berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan
-
Mengoptimalkan peran penyuluh sesuai dengan wilayah kerjanya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.85.000,- (0,34%).
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target sebesar 125 kelompok terealisasi sebesar 125 kelompok atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, tetapi diperlukan perbaikan beberapa aspek antara lain; identifikasi yang lebih akurat terhadap kelompok sasaran dan juga jenis fasilitasi bantuan
yang
tepat
sasaran.
Sehingga
kelompok
sasaran
bisa
berkembang sesuai yang diharapkan, selain itu peran penyuluh dalam mengawal dan mendampingi kegiatan kelompok tani.
4. Terwujudnya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/ permasalahan yang dialamai dalam pencapain target kinerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pekarangan secara mandiri atau swadaya Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan monev dan pendampingan secara intensif pada lokasi kegiatan baik desa lama maupun desa baru, serta mendorong masyarakat melalui tenaga penyuluh untuk secara mandiri dan swadaya mengembangkan kegiatan serupa di desa-desa lain. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, penyuluh pendamping, aparat desa, dan kelompok masyarakat. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Melakukan sosialisasi kegiatan berdasarkan petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan
31
-
Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pada APBD Perubahan
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.9.275.000,- (2,67%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target indikator sebanyak target 10 desa terealisasi 10 desa (capaian kinerja 100%). Capaian tersebut berupa fasilitas green house di Kebun Bibit Desa sebagai tempat penyemaian bibit maupun sebagai sentral penyediaan bibit tanaman bagi kawasan untuk penanaman sayuran di pekarangan baik berupa para-para ataupun rak-rak tempat meletakkan polybag yang berisi tanaman sayuran untuk membentuk kawasan rumah pangan tersenyum yang bermanfaat bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan dijual untuk meningkatkan sektor pendapatan bagi masyarakat di kawasan tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik, tetapi diperlukan adanya pendampingan untuk keberlanjutan kegiatan tersebut di tahun-tahun berikutnya.
5. Tersusunnya programa penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/ permasalahan dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
data base kelas kelompok tani belum diupdate setiap tahun
-
Programa penyuluhan yang tersusun, belum bisa didukung dengan anggaran yang memadai.
Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah: -
Melakukan pendataan ulang kelompok tani, melalui Balai penyuluhan di setiap kecamatan.
-
Mengupayakan tambahan anggaran untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan semua penyuluh yang ada di masingmasing kecamatan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara:
32
-
Melakukan penjadwalan penyusunan programa penyuluhan secara bertahap.
-
Mengoptimalkan peran penyuluh sesuai dengan wilayah kerjanya.
-
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.28.823.556,- (5,14%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebanyak 20 dokumen, realisasi sebanyak 20 dokumen (capaian kinerja 100%), yaitu programa penyuluhan kecamatan sejumlah 19 dokumen dan programa penyuluhan tingkat kabupaten sejumlah 1 dokumen. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk lebih menajamkan programa penyuluhan, perlu juga difasilitasi programa penyuluhan di tingkat desa untuk lebih menggali permasalahan di lapangan.
Sasaran 4: Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan Tabel 3.4. Sasaran meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan Realisasi N o 1
Indikator kinerja (Outcome)
Satuan
2011
2012
2013
2014
Target Realisasi Capaian Target Target tahun Tahun (%) Renstra RPJMD 2015 2015 2015 2015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Jumlah gedung kantor BP3K kecamatan yang dibangun dan direhabilitasi
unit
-
-
2
2
3
3
100
-
-
2
Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan
paket
-
-
-
1
2
2
100
-
-
100
Nilai Capaian Rata-Rata
Capain kinerja meliputi 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 2 indikator kategori baik. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 sebagai berikut: 1. Jumlah gedung kantor BP3K kecamatan yang dibangun dan diehabilitasi. a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain; terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung BP3K 33
Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain: -
Mengoptimalkan
SDM
yang
ada
dalam
mengawal
jalannya
pembangunan gedung BP3K -
Memberikan surat peringatan dan teguran kepada rekanan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menunjuk
panitia
pengadaan,
pengawas,
dan
penerima
hasil
pekerjaan yang terdiri dari personil yang benar-benar berkompeten.. -
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.43.067.117,- (2,43%).
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebesar 3 unit, realisasi sebesar 3 unit (capaian kinerja 100%), berupa terwujudnya pembagunan dan rehap gedung BP3K sebanyak 3 unit di Kecamatan Musuk, Simo, dan Karanggede. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik. 2. Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan (Hambatan/solusi) Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja secara umum tidak ada hambatan yang berarti, akan tetapi diperlukan pendataan yang lebih akurat tentang kebutuhan alat-alat dan sarana penyuluhan serta pengelolaan aset yang ada di kecamatan. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Pencapaian target kinerja melibatkan sumberdaya di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan. Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan cara: -
Menunjuk
panitia
pengadaan,
pengawas,
dan
penerima
hasil
pekerjaan yang terdiri dari personil yang benar-benar berkompeten.. -
Menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp.43.067.117,- (2,43%). 34
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Target kinerja sebesar 2 paket, realisasi sebesar 2 paket (capaian kinerja 100%), berupa terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan (sepeda motor, kamera, wireless, LCD, dan sebagainya) di 19 BP3K Kecamatan. 2 paket pengadaan ini terdiri dari pengadaan anggaran murni dan anggaran perubahan tahun 2015. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.
3.2
Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp.4.686.396.000,00 terealisasi Rp.4.513.045.881,00 dengan kata lain, tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,30% atau efisiensi sebesar 3,70%.
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan N o
1
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan
Sasaran 1 Terwujudnya tata pemerintahan yang A. Program pelayanan lebih bersih, administrasi perkantoran berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
35
Anggaran Realisasi Tahun 2015 Tahun 2015 Rp. 000 Rp. 000
(%)
2.500
1.951
78,04
47.000
33.043
70,30
40.000
39.920
99,80
8.545
7.210
84,38
55.700
47.950
86,14
10.000
9.017
90,17
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.500
3.495
99,86
66.868
63.688
95,24
4.000
2.982
74,56
44.580
37.445
84,00
103.000
102.454
99,47
64.200
63.250
98,52
95.500
91.092
95,38
10.000
9.944
100
1. Penanganan daerah rawan pangan
41.250
40.333
97,78
2. Analisis dan penyususnan pola konsumsi dan suplai pangan 3. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
10.000
9.970
99,70
16.250
15.350
94,46
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
36
Sasaran 3 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan
4. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 5. Pengembangan cadangan pangan daerah 6. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 7. koordinasi kebijakan perberasan
125.000
123.740
98,99
304.115
283.984
93,38
54.000
52.825
97,83
63.700
61.820
97,05
8. Pengembangan lumbung pangan desa
346.800
345.658
99,67
10.500
9.925
94,52
14.085
14.085
100
28.000
28.000
100
125.000
117.980
94,38
347.250
337.975
97,33
148.000
136.205
92,03
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 3. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya
A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen 2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 3. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
37
4. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna C. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis D. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Sasaran 5: Meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi pangan
138.000
134.643
97,57
25.000
24.915
99,66
561.000
532.176
94,86
1.773.052
1.729.985
97,57
A. Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
1. Program Penyediaan sarana dan prasaranan produksi pertanian
38
BAB. IV PENUTUP 4.1.
Simpulan Secara umum capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
termasuk baik. Berikut simpulan capaian kinerja
dan permasalahan/kendala utama per sasaran : 1. Sasaran
”terpenuhinya
terjangkau”
kebutuhan
pangan
yang
bermutu
dan
dengan 7 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai
109,43% (sangat baik). 2. Sasaran ”meningkatnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan” dengan 5 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 102,2% (sangat baik). 3. Sasaran
”meningkatnya
akses
masyarakat
terhadap
kebutuhan
teknologi pangan dan pemanfaatannya” dengan 5 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (baik). 4. Sasaran ”meningkatnya jumlah produksi dan produktifitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi pangan” dengan 2 indikator kinerjanya telah berhasil dicapai 100% (baik). 5. Dengan adanya peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat harus prima untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa. 4.2
Saran Agar capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa yang dilakukan, antara lain : 1. Meningkatkan
manajemen dan koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) dan stakeholder, khususnya antar anggota Dewan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan di BKPPP; 3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian; 4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pangan pemerintah maupun masyarakat.
39
pengelolaan cadangan
5. Melakukan upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan. 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya melalui pemanfaatan keragaman sumberdaya alam dan keragaan hayati di Kabupaten Boyolali; 7. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga penyuluh, serta sistem penyuluhan
sehingga
mampu
meningkatkan
kualitas
pelayanan
penyuluhan kepada masyarakat. 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyuluhan serta metode penyuluhan yang lebih efektif dan efisien.
Boyolali,
Pebruari 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DANPELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BOYOLALI
Ir. JUWARIS Pembina Utama Muda NIP. 19590920 198903 1 009
40