LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DAERAH KABUPATEN GARUT

Jalan RSU dr. Slamet No. 8 & 17 Telepon (0262) 233 748 / 236 197

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah tahun 2014 merupakan bukti pertanggung jawaban kinerja terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam LAKIP ini terangkum semua kegiatan yang dilaksanakan yang dibiayai oleh Anggaran Pembangunan Kabupaten Garut. Sesuai dengan RENSTRA Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Garut

yaitu

terwujudnya

serta

tertib

administrasi

transparan

dan

akuntabel

mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Daerah pada Tahun 2009 – 2014, Yaitu “ Terwujudnya Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik menuju Ridlo Allah SWT. Dengan misinya: 1.

Membangun

kualitas

sumber

daya

manusia

yang

memiliki

kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan local. 2.

Mengembangkan

ekonomi

kerakyatan

berbasis

agribisnis,

agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah. 3.

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.

Adapun Alokasi Anggaran untuk Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut secara keseluruhan adalah sebesar

Rp.

7,425,453,246 ,00

Yang terdiri dari : 1.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.996.946.021,00-

2.

Belanja Langsung

Rp. 4.428.507.225,00-

LAKIP 2014 – Badan Perpustakan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut Tahun

Rp 7,425,453,246 ,00-

Jumlah Adapun

dari

10

program

yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Perpustakaan dan Kerarsiapan Daerah Kabupaten Garut terdapat 37 kegiatan dengan 10 sasaran strategis yang ingin dicapai. Dari hasil kegiatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Perpustakaandan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut telah menunujukan hasil yang cukup baik, akan tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya : 1.

Masih

kurangnya

pemahaman

masyarakat

terhadap

manfaat

perpustakaan. 2.

Masih kurangnya sosialisasi budaya baca.

3.

Masih terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan,

4.

Masih terbatasnya anggaran untuk Bapusipda.

5.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas.

6.

Belum adnya kesamaan profesi dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya arsip di kalangan aparatur khusunya,masyarakat pada umumnya.

7.

Kurangnya SDM pengelola arsip baik kualitas maupun kuantitas khususnya untuk jabatan fungsional Langkah antisipasi yang dilaksanakan :

1.

Prefentif a.

Meningkatkan kegiatan dan mensosialisasikan tentang manfaat perpustakaan dan budaya baca.

b.

Meningkatkan

kegiatan

dan

mensosialisasikan

tentang

pentingnya perpustakaan dan kearsipan. c.

Meningkatkan keterampilan para pengelola perpustakaan dan kearsipan

2.

Refresif a.

Meningkatkan pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana perpustakaan dan Kearsipan.


b.

Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola perpustakaan dan kearsipan secara berkesinambungan.


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Khadirat Illahi Robbi atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut telah menyelesaikan salah satu tugas menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Salah satu tolok ukur untuk menganalisa keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut adalah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan

good

goverment

yang

merupakan

tuntutan

bagi

terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan aparatur Negara. Dengan tersususunnya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna dalam menuju terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Garut. Pada semua pihak kami mohonkan saran dan koreksinya terhadap laporan ini sebagai bahan perbaikan dimasa mendatang. Terima kasih.

Garut,

Januari 2015

Kepala Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut

Dra. LISNAWATI, M.Si. NIP. 19620930 198204 2 004


i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

v

BAB I Pendahuluan A. Gambaran Umum Unit Kerja

1

B. Latar Belakang

4

C. Maksud dan Tujuan

5

D. Dasar Hukum

6

E. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

8

F. Permasalahan Utama

10

G. Sistematika Penulisan

11

BAB II Perencanaan Kinerja A. Struktur Organisasi

13

B. Tugas Poko Dan Fungsi

15

C. Visi Dan Misi

18

D. Tujuan

19

E. Sasaran

21

F. Uraian Singkat Perjasnjian Kinerja

22

BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi

24

B. Realisasi Anggaran

28

BAB IV Penutup A. Kesimpulan Kinerja

33

B. Kendala atau Hambatan Kinerja

33

C. Langkah Antisipatif

33

D. Strategi Pemecahan Masalah

34

LAMPIRAN LAKIP 2014 – Badan Perpustakan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut

i

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

A.

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat

Kabupaten

Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya

peningkatan,

pelayanan,

kesejahteraan pemberdayaan,

masyarakat dan

peran

melalui serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut sebagai salah satu lembaga teknis daerah mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. Ruang lingkup Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan yang berfungsi sebagai: 1.

Perpustakaan Kabupaten yaitu perpustakaan daerah yang berfungsi

sebagai

perpusakaan

pembina,

perpustakaan

rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten. 2.

Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang menangani urusan

LAKIP 2014- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut

1

bidang kearsipan yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan arsip in aktif, arsip statis, pembinaan kearsipan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan kearsipan. Dalam melaksanakan fungsi perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat pembelajar diperlukan usaha yang maksimal dengan mengadakan perubahan sikap dan perilaku budaya dari tidak suka membaca menjadi masyarakat yang gemar membaca. Menurut UNESCO (1996) ada empat pilar prinsip belajar dalam abad 21 yaitu: belajar berpikir, belajar berbuat, belajar untuk tetap hidup, dan belajar hidup bersama antar bangsa. Bermula dari masyarakat belajar,

maka

akan

tercapai

bangsa

yang

cerdas.

Dengan

pembudayaan membaca bagi masyarakat akan memudahkan dalam mencerna informasi sekaligus menambah wawasan pengetahuan. Biar bagaimanapun informasi adalah nyawa peradaban sebuah bangsa, kapan dan di mana pun. Hidup - matinya sebuah peradaban atau maju - terbelakangnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan informasi masyarakatnya. Realitas ini semakin terasa ketika peradaban memasuki gelombang ketiga. Informasi sudah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh manusia di pentas kehidupan global ini, namun demikian ada sebagian masyarakat yang mengalami banjir informasi, tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat yang sulit mengakses informasi, maka terjadilah kesenjangan informasi yang akan membawa kepada kesenjangan intelektual. Oleh karena itu diperlukan pemerataan informasi di segenap lapisan masyarakat. Begitupun arsip sebagai sumber informasi: 1.

Kegiatan organisasi maupun pemerintahan akan selalu bertitik tolak pada informasi yang bersumber dari arsip, baik dalam perencanaan, merupakan

pelaksanaan pilar

utama

maupun dalam

pengawasan. kegiatan

Arsip

organisasi.

Pengambilan keputusan selalu bertumpu pada kegiatan yang


2

pernah dilakukan, dan evaluasi kegiatan yang ada, dan hal itu akan selalu berhubungan dengan kegiatan pengarsipan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Arsip sebagai sumber informasi dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi jelas mempunyai peran yang strategis. Dengan demikian pengelolaan arsip sebagai sumber informasi sangatlah penting. Pada akhirnya arsip sebagai bukti otentik pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan. 2.

Arsip sebagai sumber informasi dalam kegiatan penelitian. Para peneliti sangat membutuhkan arsip sebagai sumber informasi primer guna mendukung penelitiannya sehingga arsip benarbenar memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang sangat strategis, untuk memperkenalkan khazanah budaya bangsa.

3.

Informasi dalam arsip sebagai peninggalan masa lalu bisa menunjukkan arah bagi penelurusan informasi masa sekarang. Demikian pentingnya fungsi dan peranan perpustakaan dan

kearsipan.Pada dasarnya antara perpustakaan dan masyarakat saling membutuhkan artinyaperpustakaan akan ada dan eksis jika dibutuhkan

masyarakats,

sebaliknya

perpustakaan

juga

berkepentingan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perpustakaan selalu berusaha memberikan yang terbaik sejauh mampu dan memungkinkan. Suatu upaya yang memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat disamping perpustakaan keliling dapat ditempuh melalui pemberian paket sumbangan buku, perpustakaan masuk desa, gerakan wakaf buku, pembentukan taman bacaan masyarakat (TBM), rumah baca dan

pembentukan

pusat

belajar

masyarakat.

Disamping

itu

perpustakaan perlu berbenah diri untuk dapat mengikuti dan berusaha

mengimbangi

kemajuan

teknologi

informasi

dan

komunikasi. Demikian pula dengan pustakawan yang terlibat didalamnya,diharapkan mempunyai goodwill untuk terus belajar menambah wawasan maupun kompetensi keilmuan, secara formal


3

maupun non formal, serta membuka tangan terhadap uluran kerjasama dan siap menerima kritikan sekaligus ide-ide baru yang bersifat membangun untuk kemajuan perpustakaan. Sehingga tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan

pengetahuan

untuk

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dapat terwujud. Di era informasi dewasa ini, peranan arsip sangat penting, karena dapat memberikan informasi tentang perjalanan peradaban dan sejarah suatu bangsa. Karena pentingnya peranan kearsipan dalam pelayanan publik tersebut, maka diperlukan peran serta arsiparis

yang

memiliki

kompetensi

profesional

di

bidang

kearsipan.Ia juga dituntut untuk menjadi arsiparis yang memiliki profesionalisme sehingga informasi yang dihadirkan merupakan informasi yang akurat, sahih, informatif, memiliki integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan..

B.

LATAR BELAKANG Paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance mempunyai karakteristik pelaksanaan meliputi:Participation

(keterlibatan

masyarakat);

Rule

of

Law

(kerangka hukum); Transparency (transparan); Responsiveness (cepat

tanggap);

Consensus

orientation

(berorientasi

pada

konsensus); Equity (kesejahteraan); Effeciency and effectiveness (efektifitas dan efisiensi); Accountability (pertanggungjawaban), dan Strategic visio (visi strategik) Menyadari

hal

tersebut,

pemerintah

telah

menerbitkan

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian


4

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

untuk

memberikan

pertanggungjawaban

mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Bapusipda)

Badan

Perpustakaan

Kabupaten

dan

Garut

Kearsipan menyusun

Daerah media

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip Bapusipda Kabupaten Garut Tahun 2014 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bapusipda Kabupaten Garut bagi Buapti dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya LAKIP Bapusipda Kabupaten Garut Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan

penyusunan

LAKIP

Kabupaten

Garut

Tahun

2014adalah: 1.

Perwujudan kewajiban Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

selaku

pengguna

mernpertanggungjawabkan

anggaran/barang

untuk

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan


5

para pemangku kepentingan dalarn rangka mencapai rnisi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 2.

Sebagai umpan balik (feedback)perbaikan dan peningkatan Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapusipda) Kabupaten Garut secara berkelanjutan.

D.

DASAR HUKUM 1.

UUD 1945.

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

3.

UU No. 25 Pasal 26 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

4.

UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

5.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

6.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

7.

Undang-undang

Nomor

43

Tahun

2007

Tentang

Perpustakaan. 8.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

34

Tahun

1979

Tentang

Penyusutan Arsip. 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi


6

Pemerintah. 12. Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa /Kelurahan. 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Peningkatan,

Penyelenggaraan,

Pengembangan

dan

Pembinaan Peprustakaan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025. 16. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000 Tentang Visi dan Misi Kabupaten Garut. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 19. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah No. 8). 20. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Kearsipan Propinsi Jawa Barat. 21. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 406 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.


7

E.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Keberhasilan pelaksanaan tugas Bapusipda Kabupaten Garut mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Berikut ini adalah uraian mengenai lingkungan strategis yang berpengaruh: 1.

Lingkungan Internal a.

Lembaga teknis BAPUSIPDA yang memiliki kekuatan hukum sebagai badan yang mempunyai kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan.

b.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam

mewujudkan

keberhasilan

penyelenggaraan

perpustakaan dan kearsipan. c.

Adanya

komitmen

yang

kuat

untuk

meningkatkan

pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan, serta mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip. d.

Tersedianya kuantitas khasanah arsip.

e.

Adanya sistem perpustakaan dan kearsipan yang dapat diakses oleh masyarakat.

f.

Tersedianya fasilitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat

sebagai

wahana

pendidikan,

penelitian,

pelestarian, dan informasi menuju masyarakat cerdas. 2.

Lingkungan Eksternal a.

Besarnya minat baca masyarakat.

b.

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan perpustakaan secara kualitas dan kuantitas.

c.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.

d.

Adanya masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan


8

kearsipan. e.

Adanya lembaga akademis jurusan perpustakaan dan kearsipan.

f.

Banyaknya

para

pihak

yang

antusias

dalam

pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan. g.

Adanya

kebutuhan

pembinaan

perpustakaan

dan

kearsipan di Desa/Kelurahan, sekolah, Perguruan Tinggi, Pontren dan Taman Bacaan Masyarakat. h.

Adanya kemitraan dengan organisasi profesi pustakawan, pengusaha penerbitan, dan pengusaha rekaman.

i.

Adanya

seminar-seminar

dan

workshop

berskala

internasional bidang perpustakaan dan kearsipan Faktor-faktor kunci keberhasilan terdiri dari faktor internal yang berasal dari organisasi dan faktor luar yang lebih banyak ditentukan peran aktif stakeholder. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama maupun secara terpisah dapat menentukan kesuksesan dan kegagalan strategi BAPUSIDA dalam mencapai visi dan misi. Faktorfaktor ini juga dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang mendukung atau hal-hal yang harus berjalan secara optimal apabila ingin meyakinkan kesuksesan suatu program dan kegiatan. Beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dalam mencapai visi dan misi: 1.

Lembaga teknis BAPUSIPDA mempunyai kekuatan hukum sebagai Badan dan didukung adanya peraturan perundangundangan untuk pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan.

2.

Besarnya minat baca masyarakat.

3.

Tersedianya kuantitas khasanah arsip.

4.

Adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan,


9

serta mengembangkan, mengelola, dan melestarikan bahan perpustakaan dan kearsipan. 5.

Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana.

6.

Adanya kemitraan perpustakaan dan kearsipan.

7.

Meningkatkan

partisipasi

mendayagunakan

dan

aktif

masyarakat

memanfaatkan

dalam

perpustakaan

dan

kearsipan. Faktor-faktor

kunci

keberhasilan

ini

diharapkan

dapat

mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut.

F.

PERMASALAHAN UTAMA Permasalah utama yang dihadapioleh Bapusipda Kabupaten Garut diantaranya adalah: 1.

Kualitas

sarana

dan

prasarana

perpustakaan

maupun

kearsipan kurang memadai. 2.

Terbatasnya sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan.

3.

Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi pengelola perpustakaan dan kearsipan.

4.

Jumlah bahan bacaan relatif lebih rendah kuantitasnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan pemustaka.

5.

Belum

optimalnya

Kearsipan

Daerah

kerjasama Kabupaten

Badan

Perpustakaan

Garut

dengan

dan

lembaga

perpustakaan dan kearsipan di Provinsi. 6.

Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

7.

Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

8.

Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur instansi lain dan masyarakat terhadap pentingnya arsip.


10

9.

Adanya penomena pemusnahan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud tertentu dan untuk kepentingan menghilangkan barang bukti.

10. Pesatnya

perkembangan

teknologi

informasi,

sehingga

masyarakat enggan pergi ke perpustakaan. 11. Sumber daya manusia profesional dan berkompeten di bidang perpustakaan dan kearsipan dialih mutasikan ke perangkat daerah lain.

G.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Unit Kerja B. Latar Belakang C. Maksud dan Tujuan D. Dasar Hukum E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh F. Permasalahan Utama G. Sistem Penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Struktur Organisasi B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Visi dan Misi D. Tujuan E. Sasaran F. Uraian Singkat Perjanjian Kinerja


11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP Lampiran:

  

Perjanjia Kinerja Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Per Sasaran


12

BAB II

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 B Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan dan

Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 ). Adapun

Struktur

Organisasi

Badan

Perpustakaan

Dan

Kearsipan Daerah Kabupaten Garut tercantum dalam bagan berikut:


13

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAGKEUANGAN

KASUBBAGPERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN

KABID PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

KABIDLAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

KABIDPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN

KABIDAKUISISI DOKUMEN KEARSIPAN

KASUBBIDPENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA

KASUBBID LAYANAN DANPENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

KASUBBIDPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KASUBBIDAKUISISI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBIDPEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA

KASUBBIDPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

KETERANGAN : = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN = GARIS KOORDINASI

LAKIP 2014 – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah KabupatenGarut

14

KASUBBIDLAYANAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN

KASUBBIDPEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN KEARSIPAN

B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Uraian Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 550 Tahun 2012: 1.

Kepala

Badan

merumuskan

mempunyai

kebijakan

mengkoordinasikan,

umum

tugas

pokok

memimpin,

dan

teknis

operasional,

melaksanakan

kerja

sama

dan

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan

dan

kearsipan,

meliputi

kesekretariatan,

pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, layanan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan kearsipan, akuisisi dokumen kearsipan serta kelompok jabatan fungsional. 2.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai

tugas

kesekretariatan kepegawaian,

pokok

yang

merumuskan

meliputi

administrasi

pelayanan

keuangan

serta

rencana umum

kerja dan

perencanaan,

evaluasi dan pelaporan badan. 3.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat,

kearsipan,

kepustakaan,

kehumasan

dan

keprotokolan, perlengkapan/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. 4.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan.

5.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan


15

bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

menyusun

dan

melaksanakan

koordinasi

dalam

pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan. 6.

Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan Pengadaan Pengadaan

dan dan

penyusunan Pemeliharaan Pengolahan

rencana Bahan

kerja

bidang

Pustaka

meliputi

Bahan

Pustaka

serta

Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka. 7.

Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerjaSubbidang

pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. 8.

Subbidang Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerjaSubbidang

pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka. 9.

Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang layanan dan pengembangan perpustakaan, meliputi layanan dan pengembangan

sistem

informasi

perpustakaan

serta

pembinaan dan pengembangan perpustakaan.


16

10. Subbidang Layanan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerjaSubbagian layanan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan. 11. Subbidang

Pembinaan

dan Pengembangan Perpustakaan

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,

menyusun

dan

melaksanakan

rencana

kerjaSubbidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan. 12. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

penyusunan

rencana

kerja

bidang

pembinaan dan pengembangan kearsipan, meliputi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta layanan dan penyiapandokumen. 13. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpinolehseorangKepala Subbagian yangberadadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbagian pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. 14. Subbidang Layanan dan Penyiapan Dokumen dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok

menyiapkan

bahan

kebijakan

teknis

operasional,


17

menyusun dan melaksanakan rencana kerjaSubbidang layanan dan penyiapan dokumen. 15. Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala

menyelenggarakan

Badan,

mempunyai

perumusan

kebijakan

tugas

pokok

teknis

dan

menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang akuisisi dokumen kearsipan, meliputi akuisisi serta pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kearsipan. 16. Subbidang Akuisisi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang akuisisi. 17. Subbidang

Pemeliharaan

dan

Penyimpanan

Dokumen

Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Subbidang

pemeliharaan

dan

penyimpanan

dokumen

kearsipan.

C.

VISI DAN MISI 1.

Visi Dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas untuk keberhasil perpustakaan dan kearsipan agar dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna, maka perlu ditetapkan visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupatenn Garut. Visi

Badan

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

Kabupaten Garut adalah: ”Terwujudnya Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Informasi


18

yang Profesional dalam Mencerdaskan dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Garut yang Bermartabat”.

2.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan langkah-langkah yang sistematis, rasional dan komprehensif melalui misi Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

aparatur serta sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan 2.

Menyelenggarakan pendayagunaan

layanan arsip

perpustakaan

serta

pelestarian

dan bahan

perpustakaan dan arsip sebagai bahan informasi publik yang berkualitas. 3.

Membina dan mengembangkan budaya baca masyarakat.

4.

Mewujudkan sistem kearsipan daerah yang lengkap otentik

dan

terpercaya

demi

penyelamatan

dan

penyediaan arsip sebagai bahan informasi.

D.

TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut yang telah ditetapkan sesuai dengan faktor-faktor kunci keberhasilan perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2009-2014. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1:

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

aparatur serta sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah:


19

1.

Meningkatkan ketersediaan SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

2.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

perpustakaan

dan

kearsipan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Misi 2:


layanan arsip

perpustakaan

serta

dan

pelestarian

bahan

perpustakaan dan arsip sebagai bahan informasi publik yang berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah: 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Layanan Perpustakaan dan kearsipan.

2.

Meningkatkan

ketersediaan

informasi

bagi

masyarakat,

pemerintah dan lembaga lainnya.

Misi 3 :

Membina

dan

mengembangkan

kebiasan

membaca

masyarakat.


Menumbuh kembangkan minat baca masyarakat.

2.

Mewujudkan masyarakat pembelajar

3.

Mewujudkan masyarakat menjadi bangsa yang cerdas.

Misi 4 :


dan

terpercaya

demi

penyelamatan

dan



Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

aparatur

terhadap penyelenggaraan kearsipan.


20

2.

Meningkatkan keamanan, kerahasiaan dan kesinambungan arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

E.

SASARAN Sasaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2009-2014 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

aparatur serta sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran yang akan dicapai dari misi ini adalah: 1.

Tersedianya

tenaga

perpustakaan

dan

kearsipan

yang

profesional. 2.

Meningkatnya/bertambahnya tenaga pustakawan dan arsiparis.

3.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang refresentatif.

4.

Bertambahnya/meningkatnya

koleksi

bahan

pustaka

dan

kearsipan.

Misi 2:


layanan arsip

perpustakaan

serta

pelestarian

dan bahan

perpustakaan dan arsip sebagai bahan informasi publik yang berkualitas.


Tersedianya fasilitas layanan perpustakaan dan arsip.

2.

Tersedianya sistem layanan secara otomatis.

3.

Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip.


21

4.

Terlaksananya

sosialisasi/penyuluhan

perpustakaan

dan

kearsipan. 5.

Terpenuhinya kebutuhan bahan pustaka dan kearsipan yang dibutuhkan masyarakat.

Misi 3 :

Membina

dan

mengembangkan

kebiasan

membaca

masyarakat


Terwujudnya sosialisasi penumbuhkembangan minat baca di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

2.

Terciptanya budaya baca baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Misi 4 :


dan

terpercaya

demi

penyelamatan

dan



Meningkatnya pembinaan, penataan arsip di SKPD dan tingkat desa/kelurahan.

2.

Terwujudnya

tertib

administrasi

kearsipan

di

lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. 3.

Terselamatkan dan terlestarikannya dokumen/arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

4.

F.

Terlaksananya penyusutan arsip.

URAIAN SINGKAT PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja

merupakan pernyataan komitmen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi

yang

lebih

rendah

untuk

melaksanakan

Program/Kegiatan disertai dengan indikator kinerja dengan tujuan


22

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD dan sebagai dasar evaluasi, pemberian reward dan sanksi. Bapusipda Kabupaten Garut telah membuat perjanjian kinerja tahun 2014 secara berjenjang dengan kedududkan, tugas, dan fungsi pokok yang ada. Perjanjian kinerja telah mengacu pada Renstra Bapusipda Kabupaten Garut serta RPJMD tahun 20142019. Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja adalah indicator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan diintregasikan dalam Renstra Bapusipda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Sasaran strategis yang terdapat di Perjanjian Kinerja tingkat SKPD tahun 2014 telah ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2014 (revisi) masih mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2014-2019.


23

BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan kualitas pelayanan

1

1.

administrasi umum perkantoran

Distribusi surat - surat pada SKPD yang tepat waktu

2.

Efektifitas penyelenggaraan perkantoran

3.

Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

4.

Laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel

5. 6.

220 Perangko, 1650 Materai dan 15 Cek 12 bulan 12 unit kendaraan 12 bulan

Optimalnya sarana dan prasarana

20 jenis alat

pendukung perkantoran

rumah tangga


62 jenis ATK 42 unit

7.


peralatan dan


perlengkapan kantor

8.

Efektifitas dan efisinsi

28 jenis


24

penyelenggaraan perkantoran

barang cetakan 15 komponen

9.

Optimalnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran

instalasi listrik dan penerangan kantor 18 jenis bahan

10. Ketrampilan aparatur yang berkualitas dan berwawasan luas

bacaan dan peraturan perundangundangan

11. Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran 12. Efektifitas koordinasi sesuai dengan kebutuhan lingkup kerja

3 paket makan minum 46 HOK

13. Tingkat ketrampilan tenaga teknis administrasi yang sesuai dengan

12 orang

bidang kerja

Meningkatnya Sarana Peralatan kerja

2

1.

Kesesuaian fasilitas pendukung Bapudipda dengan standar yang

Secara Optimal

telah ditetapkan 2.


3.

Kesesuaian fasilitas pendukung Bapudipda dngan standar yang telah ditetapkan

4. 5.

3

Meningkatnya disiplin aparatur

1.

1 unit gedung kantor 3 unit kendaraan roda 4 11 unit mebeulair


2 unit gedung


kantor


6 unit


kendaraan

Disiplin kerja

70 stel


25

pakaian dinas 70 stel 2.

Disiplin kerja

pakaian dinas khusus harihari tertentu

Meningkatnya kapasitas sumber daya

4

1.

yang sesuai dengan bidang

aparatur yang berkualitas

Meningkatnya tertib system administrasi

5

Tingkat ketrampilan aparatur 1 paket

kerja 1.

keuangan dan capaian kinerja

Laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel

12 bulan

2. Prosedur kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

100%

Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan

6

1.

kearsipan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan

7

berkualitas 1.

kearsipan

8

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi

Data-data kearsipan yang

Data/dokumen arsip daerah yang akuntabel

1. SDM yang memahami kearsipan 2. Perda tentang Perpustakaan Daerah

Meningkatnya Minat dan Kebiasaan 10

Membaca Masyarakat melalui pemanfaatan

1. Tingkat minat dan kebiasaan membaca masyarakat

perpustakaan

2. Tingkat minat dan kebiasaan masyarakat membaca 3.

Efektifitas koordinasi pengembangan budaya baca

5 SOPD

18 Kecamatan

45 orang 1 paket

15 titik layanan 200 orang 150 orang


26

4. 5.

Optimalnya sarana kerja dan

15 Desa/

buku di Perpustakaan Daerah

Kelurahan

Lengkapnya koleksi bahan

4.500

pustaka perpustakaan di daerah

eksemplar

6. Terbinanya perpustakaan di daerah

dan fumigasi bahan pustaka Optimalnya sarana kerja dan buku perpustakaan di Korem 062 Tarumanagara Ngampalang Garut

Program Program Pelayanan Administrasi

1

Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan

2

Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber

4

Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pelaporan

5

Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perbaikan Sistem Administrasi

6

Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian

7

Dokumen / Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin / Berkala

8

Sarana Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas

9

Pelayanan Informasi

Anggaran Rp.

948.907.225,00

Rp

1.196.500.000,00

Rp

47.250.000,00

Rp

12.000.000,00

Rp

112.000.000,00

Rp

250.000.000,00

Rp

300.000.000,00

Rp

206.850.000,00

Rp.

205.000.000,00

hasil pembinaan

7. Optimalnya hasil pemeliharaan

8.

Data Laporan

1 paket 26 unit sarana perpustakaan dan 12 paket buku-buku perpustakaan

Keterangan


27

Program Pengembangan budaya baca

10

dan Pembinaan Total

B.

Rp

1.150.000.000,00

Rp.

4.428.507,225.00

REALISASI ANGGARAN Realisasi APBD Bapusipda Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 7.030.485.886,00- atau sekitar 94.68% terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.697.921.087,00- atau sekitar 90.02% dan belanja langsung sebesar Rp. 4.332.564.799,00- atau sekitar 97.83%. Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2014 dari belanja langsung berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT

Realisasi Keuangan

Realisasi Kinerja URAIAN Indikator Kinerja

1

Target

Realisasi

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Target

948,907,225

Capaian %

Realisasi

936,501,904

98.69

10,000,000

100.00

33,376,477

80.52

KEGIATAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat melalui pos atau expeditur lainnya

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sarana pendukung aparatur telepon, air, dan listrik

220 Perangko, 1650 Materai dan 15 Cek

220 Perangko, 1650 Materai dan 15 Cek

12 bulan

12 bulan

10,000,000

41,451,000


28

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional/dinas

12 unit kendaraan

12 unit kendaraan

Tersedianya data keuangan yang akuntabel

12 bulan

12 bulan

Tersedianya sarana dan prasarana alat rumah tangga kantor

20 jenis alat rumah tangga

20 jenis alat rumah tangga

Tersedianya sarana alat tulis kantor

62 jenis ATK

62 jenis ATK

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

42 unit

42 unit

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

28 jenis barang cetakan

28 jenis barang cetakan

Tersedianya sarana penerangan perkantoran yang refresentatif

15 komponen

15 komponen

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

18 jenis bahan bacaan dan peraturan perundan gundangan

18 jenis bahan bacaan dan peraturan perundan gundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Konsultasi Keluar Daerah Penyedia Jasa Pendukung 13 Tenaga Administrasi/Te knis PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya informasi dan data hasil koordinasi dan konsultasi

3 paket mamin

3 paket mamin

46 HOK

46 HOK

12 orang

12 orang

3

4

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

6

7

8

9

10

11

2

Tersedianya tenaga administrasi/teknis yang terampil

20,000,000

170,000,000

30,000,000

145,569,225

30,420,000

125,387,000

8,250,000

64,000,000

40,000,000

211,830,000

52,000,000

1,196,500,000

19,922,600

99.61

170,000,000

100.00

30,000,000

100.00

145,569,225

100.00

30,371,000

99.84

125,387,000

100.00

8,250,000

100.00

64,000,000

100.00

40,000,000

100.00

211,225,602

99.71

48,400,000

93.08

1,177,606,500


29

98.42

KEGIATAN 1

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang refresentatfi

1 unit

1 unit

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

3 unit kendaraan roda 4

3 unit kendaraan roda 4

11 unit

11 unit

2 unit gedung kantor

2 unit gedung kantor

6 unit kendaraan

6 unit kendaraan

Pengadaan Meubeulair

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 5 Kendaraan Dinas/Operasio nal PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KEGIATAN 4

3

4

Pengadaan Pakaian Dinas 1 Beserta Perlengkapann ya Pengadaan Pakaian Dinas 2 Khusus Harihari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya gedung kantor yang refresentatfi Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang refresentatif

5

1

100,000,000

25,000,000

47,250,000

358,363,000

96.59

495,890,000

99.18

198,504,000

99.00

99,849,500

99.85

25,000,000

100.00

44,582,500

94.35

0 Tersedianya pakaian dinas harian

70 stel

70 stel

Tersedianya pakaian batik dan olah raga

70 stel

70 stel

19,250,000

28,000,000

0

12,000,000

18,182,500

94.45

26,400,000

94.29

12,000,000

Terselenggaranya pelatihan dan bimbingan SIPKD

1 paket

1 paket

12,000,000

0

112,000,000

12,000,000

112,000,000

100.00

100.00

0 Tersedianya keakuratan data laporan keuangan

12 bulan

12 bulan

62,000,000

62,000,000


30

100.00

0

KEGIATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

500,000,000

200,500,000

0

KEGIATAN Pelatihan dan Bimbingan 1 teknis SIPKD Bagi Operator PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

371,000,000

100.00

Realisasi Kinerja SKPD

6

Penyusunan Standar Operasional 2 Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

Tersediannya SOP dan standar pelayanan minimum

100%

1

0

KEGIATAN Pengumpulan Data

1

7

8

9

250,000,000

50,000,000

249,865,000

Tersedianya datadata kearsipan dari tiap- tiap dinas/instansi

5 SOPD

5 SOPD

250,000,000

0

KEGIATAN

0

Pendataan dan Penataan 1 Dokumen/Arsip Daerah PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN KEGIATAN

Tersediannya data/dokumen arsip daerah yang akuntabel

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Monitoring, Evalusi, dan 2 Pelaporan Kondisi Situasi Data PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan Di 1 Lingkungan Pemerintah/Sw asta

Tersedianya arsiparsip daerah yang terawat baik

3 jenis

3 jenis

Tersedianya informasi/laporan hasil monitoring

1 paket

1 paket

18 Kecamata n

18 Kecamata n

0

300,000,000

300,000,000

206,850,000

249,865,000

297,973,475

297,973,475

206,850,000

99.95

99.95

99.32

99.32

100.00

0 156,850,000

50,000,000

0

Tersedianya SDM yang memahami kearsipan

45 orang

45 orang

205,000,000

45,000,000

156,850,000

100.00

50,000,000

100.00

205,000,000

45,000,000


31

100.00

0

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

1

50,000,000

100.00

100.00

10

Penyusunan dan Penerbitan 2 Raperda Perpustakaan PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KEGIATAN

1

Pemasyarakata n Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

2

Pengembangan minat dan budaya baca

3

Penyelenggara an Koordinasi Pengembangan Budaya baca

Tersedinya Perda tentang Perpustakaan Daerah

0

0

Tersedianya layanan perpustakaan keliling

15 titik layanan

200 orang

200 orang

150 orang

150 orang

Tersedianya sarana kerja dan buku di Perpustakaan Daerah

15 Desa/ Kelurahan

15 Desa/ Kelurahan

Tersedianya bahan pustaka perpustakaan di daerah

4.500 eksemplar

4.500 eksemplar

Tersedianya data/informasi budaya baca

buku / laporan

buku / laporan

7

Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka

Tersedinya pemeliharaan dan fumigasi bahan pustaka

1 paket

1 paket

8

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Kepada Korem 062 Tarumanagara Garut

Tersedianya sarana kerja dan buku di Korem 062 Tarumanagara Ngampalang Garut

26 unit sarana perpustak aan dan 12 paket buku-buku perpustak aan

26 unit sarana perpustak aan dan 12 paket buku-buku perpustak aan

4

5

6

1,150,000,000

160,000,000

1,096,602,420

Tersedianya SDM yang mempunyai budaya gemar membaca Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca berupa lokakarya / seminar / roadshow

25,000,000

95.36

90,000,000

300,000,000

200,000,000

200,000,000

10,000,000

75,000,000

250,000,000

25,000,000

100.00

88,978,000

98.86

257,913,000

85.97

195,030,000

97.52

197,034,845

98.52

10,000,000

100.00

74,942,000

99.92

247,704,575

99.08


32

100.00

0

15 titik layanan

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi

160,000,000

BAB IV

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut, capaian indikator kinerja sasaran menunjukan capaian kinerja 94.68%.

B.

KENDALA / HAMBATAN KINERJA 1.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perpustakaan.

2.

Masih kurangnya sosialisasi budaya baca.

3.

Masih

terbatasnya

pemenuhan

sarana

dan

prasarana

perpustakaan dan kearsipan, 4.

Masih terbatasnya anggaran untuk Bapusipda.

5.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas.

6.

Belum adanya kesamaan profesi dan kurangnya kesadaran terhadap

pentingnya

arsip

di

kalangan

aparatur

khusunya,masyarakat pada umumnya. 7.

Kurangnya SDM pengelola arsip baik

kualitas maupun

kuantitas khususnya untuk jabatan fungsional

C.

LANGKAH ANTISIPASIF 1.

Meningkatnya eksistensi lembaga perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.

Terciptanya sistem perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien.


33

3.

Adanya

kesamaan

pemahaman

tentang

arti

penting

perpustakaan dan kearsipan. 4.

Terjalinnya kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, baik di lingkungan Pemda Kabupaten Garut maupun dengan instansi lainnya.

5.

Terlaksananya

pelayanan

informasi

perpustakaan

dan

kearsipan secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

D.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Hasil

evaluasi

kinerja

Kantor

Perpustakaan

Daerah

Kabupaten Garut mencapai 100% atau sangat baik,

namun

demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan strategi sebagai berikut : 1

Memperkuat dan memperluas kelembagaan perpustakaan dan kearsipan.

2

Memperkuat koleksi bahan pustaka dan arsip.

3

Memperkuat dan memperluas jangkauan layanan perpustakaan dan kearsipan terhadap masyarakat.

4

Meningkatkan

kompetensi

keahlian

SDM

pengelola

perpustakaan dan kearsipan. 5

Melakukan kerjasama baik dengan Pusat, Propinsi, serta masyarakat.Melakukan sosialisasi di berbagai media dan kesempatan.

6

Meningkatkan tertib administrasi perpustakaan dan kearsipan.

7

Meningkatkan

kegiatan

penyelamatan

dan

pelestarian

dokumen/arsip. 8

Meningkatkan kualitas layanan informasi perpustakaan dan kearsipan.

9

Meningkatkan kegiatan pemeliharaan secara rutin/berkala sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.


34

Lampiran:



Perjanjian Kinerja


35

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents