L A K I P 2013 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN

L A K I P 2013 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan TA. 2013 telah diselesaikan dengan baik. LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam pengelolaan anggaran di Tahun Anggaran 2013. Dalam mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, Pusat KKIP telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun administratif. Pada Tahun 2013, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. LAKIP ini berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kinerja di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan mendorong Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tantangan ke depan dan hambatan selama ini. Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tahun 2010-2014 yang merupakan acuan untuk pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi, pelaksanaan kegiatan tahun 2013 merupakan periode pelaksanaan tahap ke-4 dimana pencapaian kinerja diwujudkan berdasarkan Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Diharapkan LAKIP ini dapat menunjukkan pencapaian dan evaluasi kinerja, masalah dan hambatan sebagai umpan balik bagi perencanaan pada tahap berikutnya. Jakarta,

Januari 2014

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

ARIFIN TASRIF i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………....

Hal i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………...

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………..

iii

I.

PENDAHULUAN................................................................ 1.1 Latar Belakang………………………………………………. 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ……….. 1.3 Organisasi dan Tata Kerja ……………………………….. 1.4 Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas ………………...

1 1 2 3 3

II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................... 2.1 Visi dan Misi ………………………………………………… 2.2 Tujuan dan Sasaran ………………………………………. 2.3 Analisis Lingkungan Strategis …………………………..

4 4 5 7

III.

AKUNTABILITAS KINERJA................................................ 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja ……………………………….. 3.2 Analisis Kinerja …………………………………………….. 3.3 Akuntabilitas Keuangan ………………………………..... 3.4 Hambatan dan Kendala …………………………………...

18 18 27 33 34

IV.

PENUTUP..........................................................................

36

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pusat KKIP 2013 2. Penetapan Kinerja 3. Rincian Capaian Kinerja

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) dalam mendukung Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan /OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sebagai pendukung terhadap suksesnya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak aman dikonsumsi telah direfleksikan berupa program dan kegiatan Pusat KKIP sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Dalam rangka menjalankan tupoksi tersebut, pada tahun 2012 Pusat KKIP telah melakukan berbagai kegiatan yang tertuang dalam masing-masing bidang di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, yaitu: Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan. Capaian sasaran-sasaran strategis Pusat KKIP, berupa: (a) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan intergritas petugas karantina; (b) Kerjasama yang harmonis dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian; dan (c) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional. Kebijakan teknis di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan untuk mendukung efektifitas kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak layak dikonsumsi, antara lain berupa: pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, kesepakatan hasil negosiasi kerjasama internasional maupun nasional, pembuatan dan aplikasi update aplikasi IT, pengembangan jaringan dan infrastruktur sistem informasi Badan Karantina Pertanian, dengan rincian sebagai berikut: Kebijakan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan ditempuh melalui kegiatan: (a) pre-emptif untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang perkarantinaan; (b) preventif dimaksudkan untuk meniadakan niat dan kesempatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan; dan (c) penegakan hukum (represif) merupakan upaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan. Dalam TA 2013, untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Pusat KKIP telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi dengan menghasilkan output berupa pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagai berikut: (1) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor: 3614/kpts/hk.020/l/12/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan iii

Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian; (2) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor: 3615/kpts/hk.060/l/12/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan; (3) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3611/kpts/hk.020/l/12/2013 tentang Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen terkait lainnya yang dihasilkan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu: (a) Dokumen Pedoman Kerja Antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6516/HK.020/l/V/2013 Nomor: B/16/V/2013 tentang Kerja Sama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (b) Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan; (3) Dokumen draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Ruang lingkup Kerjasama Perkarantinaan meliputi kerjasama multilateral, regional, bilateral dan nasional. Kebijakan kerjasama multilateral dimaksudkan untuk memperkuat dan optimalisasi peran serta Badan Karantina Pertanian di bidang SPS dalam mendukung perdagangan internasional. Kebijakan kerjasama regional dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang SPS antar Negara ASEAN dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama bilateral dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antar negara mitra dagang dalam rangka harmonisasi SPS untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama nasional dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam TA 2013, output yang dihasilkan dari Bidang Kerjasama Perkarantinaan berupa rumusan kebijakan dan rekomendasi kerjasama di bidang SPS yang terdiri atas: (a) Standar International Perkarantinaan; (b) Koordinasi Kerjasama Perkarantinaan; (c) Koordinasi dan Kerjasama SPS; dan (d) Laporan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan. Beberapa dokumen kerjasama yang dihasilkan Bidang Kerjasama Perkarantinaan pada tahun 2013, antara lain: 1) Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia to China between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China; 2) Mutual Recognition Agreement between the Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia dan the Department of Plant Protection, Ministry of National Food Security and Research, Government of the Republic of Pakistan on the Application of Plant Quarantine and Phytosanitary Measures (ditandatangani 30 Agustus 2013); 3) Agricultural Quarantine Service iv

Improvement Partnership Arrangement ; 4) Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries of the Government of New Zealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington); dan 5) Official Assurance Programme (OAP) for the Export of Fresh Mangoesteen Fruit (Garcinia mangostana L.) from Indonesia to New Zealand between the Ministry of Agriculture Indonesia and the Ministry of Primary Industries New Zealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington). Pada TA 2013, Bidang Informasi Perkarantinaan menghasilkan output berupa pengembangan dan pembaharuan (update) sistem aplikasi yang dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan operasional, baik untuk petugas karantina di UPT maupun petugas di Kantor Pusat, antara lain: pembuatan aplikasi kewasdakan, aplikasi layanan perijinan terintegrasi, aplikasi fungsional, penyempurnaan aplikasi in-house system Barantan, dan penyempurnaan web monitoring kegiatan operasional. Dokumen kebijakan yang dihasilkan Bidang Informasi Perkarantinaan tahun 2013, yaitu Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1646/Kpts/HM.110/L/05/2013 tentang Pedoman Manajemen Pengguna Sistem Informasi Badan Karantina Pertanian. Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan adalah: (a) Struktur organisasi Bidang Kepatuhan Perkarantinaan/Pengawasan dan Penindakan belum cukup memadai untuk mewujudkan fungsi kepatuhan internal dan eksternal; (b) Jumlah dan kompetensi SDM di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan belum optimal; dan (c) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan. Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kerjasama Perkarantinaan adalah: (a) Kurangnya peran serta instansi dan stakeholder terkait SPS dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian; (b) Proses komunikasi dalam rangka harmonisasi SPS dan akselerasi ekspor komoditas pertanian membutuhkan waktu yang lama; dan (c) Kompetensi di bidang negosiasi SPS kurang. Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Informasi Perkarantinaan adalah: (a) Jumlah dan kompetensi SDM di bidang Informasi terbatas; (b) Infrastruktur Teknologi Informasi di Kantor Pusat dan UPT belum standar; dan (c) Pemanfaatan Sistem Informasi di lingkup Badan Karantina Pertanian belum optimal.

v

BAB I. PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dalam upaya mencegah Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masuknya ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian, berkewajiban melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan dan pelaksanaan kerjasama serta pengelolaan informasi perkarantinaan. Dengan meningkatnya peran Badan Karantina Pertanian sebagai instrumen SPS dalam perdagangan internasional, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program Badan Karantina Pertanian, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal melalui kerjasama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang terrangkum dalam program dan kegiatan tahun 2013. Kinerja yang optimal dari seluruh Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu: (1) kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat di implementasikan; (2) pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati;

LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 1

(3) peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian, kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat nasional dan internasional serta pengguna jasa karantina. 1.2.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai berikut: a. Kedudukan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dipimpinn oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. b. Tugas Pokok 1. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan, pelaksana kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan. 2. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan. 3. Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki melaksanakan kerjasama perkarantinaan.

tugas


4. Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksnakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkaratinaan; 2. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan 3. Pengelolaan informasi perkarantinaan. 1.3.

ORGANISASI DAN TATA KERJA Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, selama Tahun 2012 Kepala Pusat dibantu oleh unsur-unsur, yaitu: 1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan; 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan; dan 3) Bidang Informasi Perkarantinaan. Secara rinci, struktur organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan terdapat pada Lampiran 1.

1.4.

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 4) Peraturan Pemerintah Karantina Hewan;

Nomor

82

Tahun

2000

tentang

5) Peraturan Pemerintah Karantina Tumbuhan;

Nomor

14

Tahun

2002

tentang

6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Tahun

2004

tentang

7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung dan mensinergiskan program Badan Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2010-2014 yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan Badan Karantina Pertanian pada tahun 2010–2014, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menetapkan Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2010–2014 dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Badan Karantina Pertanian. 2.1.

VISI DAN MISI a. Visi Visi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: “Mendukung Badan Karantina Pertanian Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta keamanan pangan.” Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut: Tangguh: Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan. Terpercaya: Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja, baik di dalam LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 4

maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati. b. Misi Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian, maka Misi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: a. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung Badan Karantina Pertanian dalam Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar; b. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam memfasilitasi perdagangan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; dan c. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layanan publik. 2.2.

TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan Tujuan Pusat Kepatuhan, Kerjasama Perkarantinaan 2010-2014 adalah:

dan

Informasi

a. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK, dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar; b. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangan dalam rangka LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 5

mempertahankan dan komoditas pertanian;

meningkatkan

akses

pasar

c. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layanan publik. 2. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama, Informasi Perkarantinaan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu: 1) sasaran strategis Bidang Kepatuhan Perkarantinaan; 2) sasaran strategis Bidang Kerjasama Perkarantinaan; dan 3) sasaran strategis Bidang Informasi Perkarantinaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Lampiran 2), Sasaran Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 20102014 dengan rincian sebagai berikut: No. A.

Sasaran Strategis

Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina.

B.

Indikator Kinerja Kebijakan dan rekomendasi pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan.

Bidang Kerjasama Perkarantinaan Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian.

Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati nabati.


C.

Bidang Informasi Perkarantinaan Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina.

2.3.

Peningkataan infrastruktur sistem informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian. a. Faktor Internal Kekuatan: Beberapa kekuatan yang dimiliki Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati; b) Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan merupakan unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan telah memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 7

pengawasan keamanan hayati, antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Intelijen Karantina; d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional yang cukup untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati; e) Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan mendapat alokasi anggaran dari APBN yang tertuang dalam DIPA Badan Karantina Pertanian; f)

Adanya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.

g) Dukungan dari instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan, dalam hal ini POLRI, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan Kerjasama Internasional: a) Badan Karantina Pertanian sebagai National Enquiry Point dan Notification Body SPS-WTO; b) Badan Karantina Pertanian sebagai koordinator Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Task Force BIMP EAGA; c) Badan Karantina Pertanian sebagai focal point National Plant Protection Organization (NPPO) dan National Authority dalam forum IPPC/CPM dan APPPC; d) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan ASEAN pada Working Group on SPS dalam ASEANChina on SPS Cooperation; e) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA); f)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA);

g) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA);


h) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan ASEAN Plus 3 (China, Jepang, Korea) Comprehensive Economic Partnership Agreement (ASEAN Plus 3); i)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan ASEAN-India;

j)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan ASEAN Trade in a Good Agreement (ATIGA);

k) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ FTA); l)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Border Trade Agreement (BTA) IndonesiaMalaysia;

m) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Border Trade Agreement (BTA) IndonesiaFilipina; n) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle (IMT-GT); o) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Joint Border Committee (JBC) IndonesiaPapua New Guinea; p) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Indonesia-Timor Leste; q) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Joint Agriculture Working Group (JAWG) Indonesia-Thailand; r)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo);

s) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Working Group on Agriculture Food and Fisheries (WGAFF) Indonesia-Belanda; t)

Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Working Group on Agriculture (WGA Indonesia-New Zealand);

u) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Consultative Committee on Agriculture (CCA) Indonesia-Mexico;


v) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Perundingan Consultative Committee on Agriculture (CCA) Indonesia-Brazil; w) Badan Karantina Pertanian masuk dalam keanggotaan Kerjasama South-South Cooperation (Kerjasama Negara-negara Selatan-Selatan); x) Badan Karantina Pertanian memiliki hubungan kerjasama bilateral antara lain dengan negara Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Canada, Chile, China, Jepang, Korea Selatan, Namibia, New Zealand, Pakistan, Sudan, Thailand, Timor Leste, Ukraina; y) Badan Karantina Pertanian sebagai co-chair dalam kerjasama Indonesia-Australia WGAFFC. Kerjasama Nasional: a) Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu dari 3 (tiga) unsur CIQ yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di pintu-pintu pemasukan internasional (bandara dan pelabuhan internasional); b) Badan Karantina Pertanian menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi petugas karantina pertanian antara lain IPB, UGM, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin; c) Badan Karantina Pertanian menjalin kerjasama dengan Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Kepolisian (POLRI), Ditjen Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM RI, Kementerian Perdagangan, Asperindo dalam operasional perkarantinaan pertanian; d) Tersedianya APBN untuk kerjasama perkarantinaan.

melaksanakan

fasilitasi

3) Bidang Informasi Perkarantinaan; a) Kebijakan tersentralisasi dari kantor pusat sehingga meskipun rentang kendali sangat luas (menjangkau 52 UPT) namun efektivitas kebijakan masih dapat dikendalikan; b) Penanganan TI terfasilitasi dalam struktur organisasi; c) Pengembangan sistem informasi merupakan salah satu Kebijakan Prioritas Badan Karantina Pertanian; d) Organisasi (Badan Karantina Pertanian) sudah terintegrasi antara karantina hewan dan karantina tumbuhan; LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 10

e) Sudah memiliki infrastruktur TI yang memadai; f)

Pengiriman data dari UPT ke Pusat sudah secara electronis dan Pusat telah memiliki sistem olah data elektronik;

g) Terbangunnya Inhouse System Karantina Pertanian yang sudah terintegrasi, baik lingkup internal maupun lingkup eksternal (Kementerian Pertanian, Negara Mitra Dagang, NSW, dll). Kelemahan: 1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat KKIP masih kurangnya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati; b) Tugas dan fungsi Pusat KKIP sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkap dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat KKIP; e) Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati. f)

Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan yang belum optimal.

2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan a) Masih rendahnya integritas dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional; b) Masih kurangnya peran serta instansi terkait untuk menotifikasikan draft peraturan perundangan terkait SPS ke Sekretariat SPS-WTO;


c) Masih kurangnya kesadaran dan kemampuan internal Badan Karantina Pertanian dan instansi terkait dalam mengkaji draft peraturan negara mitra dagang yang dinotifikasikan oleh Sekretariat SPS-WTO; d) Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional; e) Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penambahan disesuaikan dengan beban kerja; f)

Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional;

g) Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang arti penting Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK serta pangan segar yang tidak aman konsumsi. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan a) Sebaran pegawai berdasarkan ketersediaan SDM berbasis TI masih kurang, di samping kesiapan infrastruktur TI yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi; b) Pembangunan sistem informasi masih belum merata dan belum terintegrasi secara baik mengingat kewenangan pengusulan penganggaran berada di UPT; c) SOP bidang informasi yang tersusun belum terimplementasi secara optimal; d) Keragaman tingkat komitmen, konsistensi melaksanakan kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan TI Badan Karantina Pertanian belum optimal; e) Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data masih belum optimal. b. Faktor Eksternal Peluang: 1) Bidang Kepatuhan a) Juklak/Juknis Penyidikan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dipergunakan sebagai instrument teknis dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati;


b) Adanya fokus Pemerintah terhadap Badan Karantina Pertanian, melalui peningkatan kepatuhan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang bersih dan transparan; c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait terhadap kewenangan karantina melalui tindakan pengawasan dan penindakan yang sinergis terhadap instansi Penegak Hukum; d) Peningkatan kerjasama dengan Hukum dalam hal penyidikan.

instansi

Penegak

2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan a) Kebijakan hambatan perdagangan global yang telah bergeser dari penetapan tarif dan kuota menjadi persyaratan teknis (SPS dan TBT); b) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas pertanian unggulan; c) Kebijakan free trade area dalam perdagangan global; d) Adanya kewajiban dalam SPS Agreement bagi negara maju untuk memberikan technical assistance bagi negara berkembang untuk dapat memenuhi persyaratan SPS yang ditetapkan; e) Meningkatnya pemahaman instansi terkait dan stakeholder mengenai arti penting karantina dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK serta pangan segar yang tidak aman dikonsumsi dan memfasilitasi ekspor. 3) Bidang Informasi Perkarantinaan a) Sistem informasi Badan Karantina Pertanian sudah terintegrasi dalam sistem INSW; b) Infrastruktur jaringan sudah menggunakan provider yang handal; c) Akses layanan publik sudah berjalan dengan baik dan pengguna jasa sudah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina impor secara online (PPK Online); d) Meningkatnya kebutuhan pertukaran data dan informasi perkarantinaan baik antar lembaga maupun inisiasi pertukaran antar negara; e) Tuntutan pengguna jasa akan pelayanan prima karantina (transparan, akuntabel dan terukur).


Tantangan: 1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan, sehingga menimbulkan peluang terhadap terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati; b) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan akibat HPHK dan OPTK, karena tidak sesuai dengan aturan perkarantinaan; c) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), terbitnya SPI, UU Administrasi Negara, UU Pelayanan Publik; dan tingkat kepatuhan masyarakat; d) Tuntutan efisiensi);

kualitas

pelayanan

(transparansi

dan

e) Pemberantasan korupsi; f)

Fungsi otonomi daerah;

g) Kebijakan global 'Climate Change'; h) Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement-FTA), antara lain IndonesiaChina; Indonesia-Korea; Indonesia-Jepang yang telah berlangsung pada tahun 2010, sebagai tantangan dalam pengawasan lalu lintas ekspor-impor; 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan a) Meningkatnya arus perdagangan global yang tidak mengenal batas negara; b) Meningkatnya negara mitra;

persyaratan

SPS

yang

ditetapkan

c) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement); d) Kurangnya peran serta instansi terkait menotifikasikan draft peraturan terkait SPS;

dalam

e) Meningkatnya kebutuhan ketertelusuran (traceability) terhadap komoditas pertanian yang diperdagangkan; f)

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keterjaminan keamanan pangan layak konsumsi;

g) Banyaknya pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang belum bisa dijaga oleh petugas karantina.


3) Bidang Informasi Perkarantinaan a) Perkembangan TI yang demikian pesat harus disikapi dengan ketersedian SDM yang cukup dan cakap guna penerapannya di Badan Karantina Pertanian; b) Wilker pada remote infrastruktur TI;

area

perlu

dioptimalkan

c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup Badan Karantina Pertanian dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya (maintenance) belum optimal; d) Kerjasama TI dengan instansi lain perlu dipayungi dasar hukum. c. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, yaitu peningkatan kepatuhan, kerjasama, dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan dengan penjabaran kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut: 1) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan a) Penyusunan Pedoman Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tindak Pidana (TP) Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati (digandi menjadi Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian); b) Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Penegakan Hukum Karantina Pertanian;

Evaluasi

c) Penyusunan Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan; d) Rapat Koordinasi Kewasdakan Wilayah Barat; e) Rapat Koordinasi Kewasdakan Wilayah Tengah; f)

Rapat Koordinasi Penegakan Hukum dengan Instansi Terkait;

g) Bimbingan Teknis Pemantauan Penyidikan Pelanggaran Pidana Nomor 16 Tahun 1992;

dan Evaluasi Undang-undang

h) Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evaluasi Tindakan Preemptif; i)

Bimbingan Teknis Pemantauan dan Evalusi Tindakan Preventif; LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 15

j)

Evaluasi Teknis Regional dan Nasional;

k) Kajian SOP Pusat KKIP (diganti menjadi Penyusunan Pedoman Kerja Nota Kesepahaman antara Badan Karatina Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati); l)

Penyusunan LAKIP Pusat KKIP (direvisi Penyusunan SOP Kepatuhan Internal);

menjadi

m) Penyusunan Laporan Tahunan TA 2013 Pusat KKIP (direvisi menjadi Penyusunan SOP Kepatuhan Internal); n) Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Pusat KKIP Tahun 2014; o) Administrasi Pusat KKIP; p) Pembinaan Kebijakan Pusat KKIP; q) Koordinasi Pusat KKIP; r)

Sekretariat Komisi Ahli (direvisi menjadi Penanganan Kasus di Bidang Wasdak);

Rapat

s) Pengelolaan Administrasi PPNS. 2) Bidang Kerjasama Perkarantinaan a) Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral; b) Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Bilateral; c) DELRI dalam Pertemuan Internasional; d) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Internasional; e) Seminar Hasil Pertemuan Internasional; f)

Pertemuan WGAFFC ke-18 (tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2013)

g) ASEAN-China Conference on Food Safety; h) Koordinasi dan Kerjasama Komoditas Pertanian;

Akselerasi

i)

Koordinasi dengan Instansi Terkait;

j)

Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan;

Ekspor

k) Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri; l)

Pengurusan Dokumen Perjalanan Luar Negeri;

m) Komisi SPS;


n) Penyusunan Notifikasi Indonesia; o) Penyusunan Tanggapan Notifikasi; p) Penerbitan SPS Newsletter; q) Kompilasi Terbaru; r)

Peraturan

Perkarantinaan

Indonesia

Kompilasi Peraturan Importasi Negara Mitra Dagang (diganti dengan Kompilasi Peraturan International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM));

s) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan; t)

Sosialisasi SPS dan Kebijakan Importasi Negara Mitra Dagang.

3) Bidang Informasi Perkarantinaan a) Update Inhouse System Badan Karantina Pertanian; b) Pembuatan aplikasi quarantine transaction simulation; c) Update Aplikasi Operasional Laboratorium; d) Pembuatan aplikasi manajemen kewasdakan; e) Update aplikasi fungsional; f)

Update Aplikasi INSW;

g) Update software pengaman jaringan; h) Pemeliharaan Pusat Data; i)

Bimtek Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan TI;

j)

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI;

k) Apresiasi Pembahruan Aplikasi Barantan; l)

Penyusunan Manual Aplikasi;

m) Pengumpulan, operasional;

penyiapan

dan

penyajian

data

n) Workshop Perencanaan Informasi Teknologi; o) Workshop Sistem dan Prosedur Pelayanan TI; p) Penyusunan Sistem dan Prosedur IT; q) Penyusunan Pedoman User Manajemen; r) i.

Launching Layanan;

Single

Sign

On

(SSO)

Barantan

dan

Terintegrasi serta Seminar Nasional Kesiapan Entitas INSW menuju Penerapan ASEAN Single Window.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan di lingkup Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian kinerja di masingmasing bidang. Rincian tingkat capaian kinerja diuraikan dalam Lampiran 3. Keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap bidang ditentukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan, dengan kisaran sebagai berikut: A. B. C. D.

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Baik

: : : :

96 - 100 % 76 - 95 % 61 - 75 % ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1) Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina dengan capaian sebesar 2 (dua) dokumen kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan; 2) Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian dengan capaian sebesar 100% pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati; 3) Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina dengan capaian sebesar 5% peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. 3.1. HASIL PENGUKURAN KINERJA Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tahun 2013, dengan indikator sasaran sebagai berikut: 3.1.1. Ukuran Sasaran 1 Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina. LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 18

Indikator Kinerja: Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan. Hasil: Pada tahun 2013, Bidang Kepatuhan Perkarantinaan telah menghasilkan 2 (dua) kebijakan pengawasan dan penindakan, yaitu: 1) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3614/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian; 2) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor: 3615/Kpts/HK.060/l/12/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan; 3) Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3611/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen lain terkait kebijakan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu: 1) Dokumen Pedoman Kerja antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6516/HK.020/l/V/2013 Nomor: B/16/V/2013 tentang Kerja Sama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati; 2) Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan; 3) Dokumen draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati. Dalam perjalanannya, Pusat KKIP juga menghasilkan beberapa dokumen hasil kegiatan (output) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu:


1) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi ke BBKP Belawan terhadap Pemasukan Bawang Merah dari Thailand Milik CV. Sumber Alam Rezeki Pasca Pencabutan Pengakuan Importir Produsen (IP) Produk Hortikultura di BBKP Belawan; 2) Dokumen Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Ke BKP Kelas I Pekanbaru atas Laporan Dugaan Suap (korupsi) Kepala Badan Karantina Pertanian dengan PT. Brilian Cipta Mandiri atas terbitnya Sertifikat ID-090 yang diduga penerbitannya cacat hukum; 3) Dokumen laporan hasil verifikasi ke SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan terhadap atas dugaan adanya penyimpangan/ pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan karantina serta dianggap telah melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi karantina yang dilakukan oleh Sdr. Rikardo Gultom, SP (POPT/Koordinator Jabatan Fungsional POPT SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan); 4) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BNN Propinsi Sumatera Utara atas hasil pemeriksaan urine pegawai BBKP Belawan; 5) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Cilegon atas hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementan terhadap pemasukan daging babi dan ternak hewan babi dari Sumatera melalui Penyeberangan Merak; 6) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Bandar Lampung atas hasil audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementan terhadap pemasukan daging dari Kota Tangerang melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni; 7) Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Denpasar terhadap adanya penyelundupan burung Kakak Tua Raja, Burung Nuri dan Burung Cenderawasih ke Ukraina dan Tertangkap di Amsterdam (Belanda) dengan Pelaku Jesco Jan Gerald Gerescher (warga negara Jerman); 8) Dokumen laporan hasil verifikasi atas pemasukan bawang Bombay melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 9) Dokumen laporan hasil verifikasi pengeluaran bawang merah dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Tanjung LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 20

Priok yang masih menggunakan segel merah (dalam proses pelaksanaan tindakan karantina) di Pelabuhan Belawan oleh Petugas Karantina BBKP Belawan; 10) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priok terhadap lalu-lintas media pembawa HPHK berupa Duck Down (Bulu Bebek); 11) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priok terhadap dugaan pelanggaran atas pemasukan sayur dan buah segar berupa wortel, anggur dan pear melalui Pelabuhan Tanjung Priok; 12) Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Belawan atas pengaduan dari AEKI dan GAPKINDO terkait pelaksanaan tindakan karantina terhadap komoditas ekspor kopi dan karet di Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Samudra Lautan Luas; 13) Dokumen laporan hasil verifikasi dan monitoring ke BBKP Surabaya terkait adanya indikasi pemasukan daging secara illegal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 3.1.2. Ukuran Sasaran 2 Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian. Indikator Kinerja Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Hasil: Pada tahun 2013, Bidang Kerjasama Perkarantinaan telah menghasilkan dokumen-dokumen kerjasama SPS dan kerjasama perkarantinaan, antara lain: 1) Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia to China between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China; 2) Mutual Recognition Agreement between the Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia dan the Department of Plant LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 21

Protection, Ministry of National Food Security and Research, Government of the Republic of Pakistan on the Application of Plant Quarantine and Phytosanitary Measures (ditandatangani 30 Agustus 2013); 3) Agricultural Quarantine Service Improvement Partnership Arrangement; 4) Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries of the Government of New Zealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington); 5) Official Assurance Programme (OAP) for the Export of Fresh Mangoesteen Fruit (Garcinia mangostana L.) from Indonesia to New Zealand between the Ministry of Agriculture Indonesia and the Ministry of Primary Industries New Zealand (ditandatangani 13 November 2013 di Wellington). Dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil diskusi bilateral yang intensif dengan negara-negara mitra dengan melibatkan berbagai pihak di lingkup maupun luar Badan Karantina Pertanian. Hasil kesepakatan tersebut juga disampaikan ke unit-unit kerja terkait lingkup Badan Karantina Pertanian untuk dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Salah satu contoh pemanfaatan dokumen yang dihasilkan adalah Protocol of Inspection and Quarantine Requirements for the Export of Salacca Fruit from Indonesia to China between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China. Dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2013 di Jakarta untuk menggantikan protokol sebelumnya yang ditandatangani 4 September 2008 dan telah habis masa berlakunya. Protokol tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI dan Menteri General Administration of Quality, Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China dan bertujuan agar ekspor buah salak dari Indonesia ke China memenuhi persyaratan karantina tumbuhan di China serta bebas dari organsime pengganggu tumbuhan yang dicegah masuk ke China.


Dalam protokol tersebut telah dibuat ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan China bagi pemasukan buah salak dari Indonesia, antara lain persyaratan registrasi kebun dan rumah pengemasan, pelaksanaan GAP, SOP dan IPM, supervisi dan pengaturan terhadap penerapan bahan kimia pertanian, pelaksanaan pengemasan, penyimpanan dan pengiriman, sortasi dan pengolaan untuk memastikan tidak adanya organisme pengganggu tumbuhan, persyaratan informasi wajib yang harus tertera pada kemasan, dan persyaratan jumlah sampel untuk pemeriksaan sebelum ekspor. Ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam protokol tersebut menjadi bahan masukan bagi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, UPT terkait, dan pihak terkait lainnya sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan ekspor komoditas pertanian. Badan Karantina Pertanian juga telah menghasilkan kesepakatan dengan pihak negara New Zealand berupa Agricultural Quarantine Service Improvement Partnership Arrangement yang ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Kementerian Pertanian RI dan Mrs. Cecile Hilyer, Acting Deputy Secretary atas nama Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand pada tanggal 13 November 2013 Wellington. Kesepakatan tersebut berisi program penguatan karantina pertanian, baik hewan maupun tumbuhan, yang diberikan Pemerintah New Zealand kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi petugas karantina pertanian dalam bidang, yaitu pengelolaan karantina berdasarkan risiko, pengujian keamanan pangan, dan diagnostik sanitari dan fitosanitari. Program tersebut ditujukan bagi petugas karantina hewan dan petugas karantina tumbuhan khususnya yang berada di 6 (enam) unit pelayanan teknis utama, seperti Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta dan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Selain Agricultural Quarantine Service Improvement Partnership Arrangement, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Zealand juga menyepakati Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries of the Government of New Zealand yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2013 di LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 23

Wellington. Kesepakatan tersebut bertujuan memfasilitasi ekspor Palm Kernel Expeller (PKE) dari Indonesia ke New Zealand. Isi kesepakatan meliputi ketentuan teknis yang harus dipenuhi Indonesia dalam mengekspor PKE ke New Zealand, antara lain cara penanganan PKE sebelum ekspor yang dicantumkan dalam sertifikat kesehatan tumbuhan, fasilitas ekspor PKE yang terregistrasi, dan pelaksanaan pemeriksaan PKE yang akan dilakukan oleh petugas karantina setibanya di New Zealand. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan New Zealand juga menghasilkan dokumen untuk memfasilitasi ekspor manggis, yaitu Official Assurance Programme (OAP) for the Export of Fresh Mangoesteen Fruit (Garcinia mangostana L.) from Indonesia to New Zealand between the Ministry of Agriculture Indonesia and the Ministry of Primary Industries New Zealand. Dokumen yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2013 di Wellington tersebut berisi ketentuan teknis pemasukan manggis dari Indonesia ke New Zealand, antara lain produksi dan pengemasan buah untuk ekspor, kegiatan pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan, pemeriksaan dan sertifikasi fitosanitari, pemeriksaan pada saat kedatangan di New Zealand, pemantauan jalan masuk organisme pengganggu tumbuhan, dan audit. Capaian dokumen ini menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan di Bidang Kerjasama telah bermanfaat bagi pihak terkait sehingga pemanfaatan dokumen kerjasama ini mencapai 100%. 3.1.3.Ukuran Sasaran 3 Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina. Indikator Kinerja Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa, dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Hasil: Selama TA 2013 telah dibuat dan dikembangkan beberapa aplikasi yang dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan operasional, baik untuk petugas karantina di UPT maupun petugas di Kantor Pusat. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain:


Aplikasi

Fungsi

Pembuatan 1 Pembuatan Aplikasi Kewasdakan . a. Pelaporan Kewasdakan Memfasilitasi pelaporan bulanan kewasdakan di UPT b. Aplikasi android

berbasis Memfasilitasi laporan secara langsung (on the spot) untuk kebutuhan patrol dan intelejen karantina

Pembuatan 2 layanan . terintegrasi

aplikasi Memfasilitasi pertukaran perijinan data elektronik antara Kementan dengan Portal INSW dan K/L Penerbit perijinan

Pembuatan 3 fungsional .

2 aplikasi Memfasilitasi proses pengajuan dan penilaian Dupak bagi petugas fungsional

Penyempurnaan Penyempurnaan 4 2 Pengembangan aplikasi aplikasi . in house system dengan penataan yang Barantan lebih baik serta memfasilitasi kebutuhankebutuhan UPT dalam kegiatan operasional KT dan KH Penyempurnaan 5 2 web Penyempurnaan fasilitasi monitoring . kegiatan web monitoring untuk operasional kegiatan operasional di seluruh UPT lingkup Barantan


Kegiatan Bidang lainnya: Kegiatan

No.

Output

1.

Apresiasi IT pada UPT

Empat kali Tersosialisasikannya substansi IT kepada UPT

2.

Launching Layanan Terintegrasi

3.

Penyusunan aplikasi

4.

Penyusunan Pedoman Tersusunnya manual user User Manajemen manajemen

5.

Pengumpulan, penyiapan Data operasional perbulan hasil data operasional

6.

Penyusunan Sisdur IT

7.

Bimbingan Pemanfaatan IT

SSO dan Terselenggaranya Perijinan launching kegiatan SSO dan Layanan Perijinan Terintegrasi Manual Tesusunnya 5 Manual Aplikasi Barantan

Tersusunnya sisdur IT

Teknis Dilakukan di 13 UPT baik untuk keperluan regional maupun untuk UPT yang bersangkutan

Sedangkan peningkatan dari jumlah akses atas layanan publik yang disediakan oleh Badan Karantina Pertanian dapat dilihat seperti tabel di bawah ini. Penggunaan Pertanian: No.

Akses

Layanan

Layanan

E-Gov

Badan

Karantina

2011

2012

2013

1.

PPK on line

23.570

121.772

149.351

2.

E-Lab PSAT

21.926

32.936

20.189

3.

E-Sipmen

267

495

342

4.

Prior Notice

Belum penerapan

38.760

49.475

5.

Fumigation Certificate

Belum penerapan

1750

6.600

45.763

195.713

225.957

Jumlah Penggunaan


3.2. ANALISIS KINERJA Apabila kita melihat sasaran-sasaran dan capaiannya yang ada pada sub bab 3.1. yaitu: 1) Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina integritas petugas karantina;

dan

2) Meningkatnya kerjasama perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati; 3) Meningkatnya pengelolaan sistem informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Maka capaian-capaian sasaran tersebut telah mengarah pada: 1) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar; 2) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; 3) Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layanan publik. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut: 1) Dalam melakukan kajian teknis untuk output berupa kebijakan dan pedoman/manual senantiasa mencari dan mengumpulkan referensi yang berstandar internasional dan up to date. Kemudian dilakukan penyusunan dan pembahasan yang melibatkan para pakar dari instansi yang terkait. Alur muara dari sasaran tersedianya kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. 2) Hasil dari beberapa rumusan kebijakan/sistem aplikasi yang telah terbit disosialisasikan secara intensif baik di lingkup internal Badan Karantina Pertanian serta instansi terkait, pengguna jasa karantina pertanian maupun masyarakat secara umum. LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 27

3) Pada tahun 2013, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melakukan penyusunan rumusan kebijakan dan pembuatan/pengembangan/update aplikasi sebagai berikut: a)

Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3614/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian;

b)

Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor: 3615/Kpts/HK.060/l/12/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan dan Penindakan;

c)

Dokumen Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 3611/Kpts/HK.020/l/12/2013 tentang Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;

d)

Dokumen Pedoman Kerja Antara Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6516/HK.020/l/V/2013 dan Nomor: B/16/V/2013 tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;

e)

Dokumen Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan;

f)

Dokumen draft Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati;

g)

Dokumen Laporan Hasil Verifikasi ke BBKP Belawan terhadap Pemasukan Bawang Merah dari Thailand Milik CV. Sumber Alam Rezeki Pasca Pencabutan Pengakuan Importir Produsen (IP) Produk Hortikultura di BBKP Belawan;

h)

Dokumen Laporan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Ke BKP Kelas I Pekanbaru atas Laporan Dugaan Suap (korupsi) Kepala Badan Karantina Pertanian dengan PT. Brilian Cipta Mandiri atas terbitnya Sertifikat ID-090 yang diduga penerbitannya cacat hukum;

i)

Dokumen laporan hasil verifikasi ke SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan terhadap atas dugaan adanya penyimpangan/ pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 28

perundang-undangan karantina serta dianggap telah melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi karantina yang dilakukan oleh Sdr. Rikardo Gultom, SP (POPT/Koordinator Jabatan Fungsional POPT SKP Kelas I TBA); j)

Dokumen laporan hasil verifikasi ke BNN Propinsi Sumatera Utara atas hasil pemeriksaan urine pegawai BBKP Belawan;

k)

Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Cilegon atas hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementan terhadap pemasukan daging babi dan ternak hewan babi dari Sumatera melalui Penyeberangan Merak;

l)

Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Bandar Lampung atas hasil audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementan terhadap pemasukan daging dari Kota Tangerang melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;

m)

Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Denpasar terhadap adanya penyelundupan burung Kakak Tua Raja, Burung Nuri dan Burung Cenderawasih ke Ukraina dan Tertangkap di Amsterdam (Belanda) dengan Pelaku Jesco Jan Gerald Gerescher (warga negara Jerman);

n)

Dokumen laporan hasil verifikasi atas pemasukan bawang Bombay melalui Pelabuhan Kuala Tungkal, Jambi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

o)

Dokumen laporan hasil verifikasi pengeluaran bawang merah dari Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Tanjung Priok yang masih menggunakan segel merah (dalam proses pelaksanaan tindakan karantina) di Pelabuhan Belawan oleh Petugas Karantina BBKP Belawan;

p)

Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priok terhadap lalu-lintas media pembawa HPHK berupa Duck Down (Bulu Bebek);

q)

Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Tanjung Priok terhadap dugaan pelanggaran atas pemasukan sayur dan buah segar berupa wortel, anggur dan pear melalui Pelabuhan Tanjung Priok;

r)

Dokumen laporan hasil verifikasi di BBKP Belawan atas pengaduan dari AEKI dan GAPKINDO terkait pelaksanaan tindakan karantina terhadap komoditas LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 29

ekspor kopi dan karet di Instalasi Karantina Tumbuhan milik PT. Samudra Lautan Luas; s)

Dokumen laporan hasil verifikasi dan monitoring ke BBKP Surabaya terkait adanya indikasi pemasukan daging secara ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

t)

Dokumen Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral;

u)

Dokumen Posisi Pertemuan Kerjasama Bilateral;

v)

Laporan Kehadiran Internasional;

w)

Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Internasional;

x)

Laporan Seminar Hasil Pertemuan Internasional;

y)

Laporan Hasil Pelaksanaan ASEAN-China Conference on Food Safety;

z)

Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian;

DELRI

dalam

Pertemuan

aa) Laporan Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait; bb) Laporan Hasil Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan; cc)

Laporan Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri;

dd) Dokumen Perjalanan Luar Negeri; ee)

Laporan Penyelenggaraan Komisi SPS;

ff)

Dokumen Notifikasi Indonesia;

gg) Dokumen Tanggapan Notifikasi; hh) Dokumen SPS Newsletter; ii)

Dokumen Kompilasi Peraturan Perkarantinaan Indonesia Terbaru;

jj)

Dokumen Kompilasi Peraturan International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM);

kk) Laporan Hasil Monitoring Perkarantinaan; ll)

dan

Evaluasi

Kerjasama

Laporan Hasil Penyelengagraan Sosialisasi SPS dan Kebijakan Importasi Negara Mitra Dagang;

mm) Update Inhouse System Badan Karantina Pertanian; nn) Pembuatan aplikasi quarantine transaction simulation; oo) Update Aplikasi Operasional Laboratorium; pp) Pembuatan aplikasi manajemen kewasdakan; LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 30

qq) Update aplikasi Fungsional; rr)

Update Aplikasi INSW;

ss)

Update software pengaman jaringan;

tt)

Pemeliharaan Pusat Data;

uu) Bimtek Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan TI; vv)

Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur TI;

ww) Apresiasi Pembaharuan Aplikasi Barnatan; xx) Penyusunan Manual Aplikasi; yy) Pengumpulan, operasional; zz)

penyiapan

dan

penyajian

data

Workshop Perencanaan Informasi Teknologi;

aaa) Workshop Sistem dan Prosedur Pelayanan TI; bbb) Penyusunan Sistem dan Prosedur IT; ccc) Penyusunan Pedoman User Manajemen; ddd) Launching Single Sign On (SSO) Barantan dan Layanan; eee) Terintegrasi serta Seminar Nasional Kesiapan Entitas INSW menuju Penerapan ASEAN Single Window. Dari sekian banyak rumusan kebijakan dan sistem aplikasi yang telah dipersiapkan, beberapa sudah dapat diimplementasikan di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Adapun rumusan kebijakan/sistem aplikasi yang lain belum berimplentasi karena perlu kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, baik SDM, sarana dan prasarana dalam melaksanakan rumusan kebijakan atau system aplikasi yang sudah disusun. 4) Pelaksanaan kegiatan program di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan public awareness antara lain melalui: kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, seminar/workshop, simulasi kegiatan, jumpa pers dan pertemuan-pertemuan baik internal, instansi terkait, maupun masyarakat/stakeholder. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. 5) Untuk mewujudkan kerjasama yang kondusif dan peningkatan keterlibatan Badan Karantina Pertanian dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis perkarantinaan dan keamanan hayati, Badan Karantina Pertanian melalui Bidang Kerjasama Perkarantinaan LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 31

senantiasa menjalin hubungan dengan instasi/intitusi terkait baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tercapai suatu komitmen kerjasama. Strategi untuk pencapaian sasaran telah dilakukan kegiatan antara lain: a) fasilitasi rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kerjasama nasional, bilateral, regional dan multilateral, fasilitasi kehadiran pada agenda-agenda pertemuan internasional; b) koordinasi kerjasama CIQS dan antar instansi; c) pembuatan kesepakatan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengakomodir kepentingan kerjasama operasional bersama; d) mengidentifikasi serta menilai peluang tawaran-tawaran kerjasama akan diberikan kepada Badan Karantina Pertanian; dan e) monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan kerjasama perkarantinaan baik secara teknis di pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis. 6) Untuk mendukung mewujudkan adanya SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai dilingkup Badan Karantina Pertanian, Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinan senantiasa melakukan beberapa strategi: a) melakukan kegiatan pelatihan/simulasi di bidang pengawasan dan penindakan kepada PPNS karantina pertanian; b) melakukan Pelatihan system informasi berbagai aplikasi kepada operator aplikasi di Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; c) melakukan analisis jabatan sehingga dapat diketahui keperluan jumlah SDM dimasing-masing bidang di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; dan d) secara aktif mengirimkan SDM karantina untuk berpartisipasi pada training diluar negeri. 7) Untuk mewujudkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi, maka telah dilakukan strategi kegiatan-kegiatan: a) melakukan tata hubungan kerja antara kantor pusat dengan UPT maupun antar UPT khususnya di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan; b) melakukan penyusunan kelengkapan SOP dan rincian tugas staf sehingga dicapai budaya kerja yang baik dan efektif/efisien; dan c) melakukan inventarisasi dan evaluasi peraturan perundangan perkarantinaan. 8) Untuk mewujudkan adanya sarana operasional serta teknologi dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina telah dilakukan strategi antara lain: a) standariasi infrastruktur (sarana dan prasarana) Teknologi Informasi sebagai pendukung terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; b) pemenuhan Sistem Informasi melalui berbagai aplikasi sesuai dengan perkembangan LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 32

teknologi dan kebutuhan; dan c) penyempurnaan berbagai aplikasi sistem data perkarantinaan dalam rangka mendukung program Badan Karantina Pertanian menjadi organisasi yang memiliki system data dan informasi yang cepat dan akuntabel. 9) Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengendalian intern telah dilakukan beberapa strategi: a) ikut berpartisipasi melakukan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di seluruh satker Badan Karantina Pertanian oleh setiap Satuan Pelaksana SPI dan telah menghadiri koordinasi SPI oleh inisiasi dari Inspetorat Jenderal Kementerian Pertanian; b) melakukan verifikasi dan proses lanjutan terhadap laporanlaporan/pengaduan baik dari internal maupun dari masyarakat; dan c) melakukan penyusunan laporan kinerja yang berkualitas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun 2012 pada awal perjanjian kontrak kinerja mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 10.097.185.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian mengalami perubahan dikarenakan adanya revisi menjadi sebesar Rp. 10.314.335.000,- (sepuluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebesar Rp 9.644.881.322,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga persentase realisasi total tersebut sebesar 93,51 % dengan perincian sebagai berikut: Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi

Sisa (Rp)

Awal

Akhir

(Rp)

(%)

Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina

3.527.725.000

3.428.875.000

3.362.331.509

98,06

66.543.491

Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian

3.783.710.000

4.099.710.000

3.513.927.000

88

585.783.000

Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina

2.785.750.000

2.785.750.000

83,49

460.065.500

TOTAL

10.097.185.000

10.314.335.000

2.325.684.500

9.644.881.322

93,51

669.453.678 (6,49)


3.4. HAMBATAN DAN KENDALA Dalam pelaksanaan kinerja pembangunan perkarantinaan melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan tahun 2013, masih ditemui beberapa hambatan maupun berbagai bentuk permasalahan, di antaranya sebagai berikut: 3.4.1. Kegiatan peningkatan kepatuhan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati: a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan masih kurang kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati; b) Tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkap dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina belum mencapai kondisi yang optimal yang kompeten dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Mempunyai sarana dan prasarana operasional untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; f)

Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati.

3.4.2. Kegiatan peningkatan kerjasama perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati: a) Masih rendahnya integrasi dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional; LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2013 34

b) Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional; c) Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penambahan disesuaikan dengan beban kerja; d) Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional; e) Masih lemahnya posisi runding Indonesia dalam berbagai sidang internasional khususnya yang terkait SPS sehingga permasalahan yang ada tidak terselesaikan secara optimal; f)

Masih kurangnya atensi dan implementasi SPS dalam pelaksanaan operasional serta praktek perdagangan.

3.4.3. Kegiatan peningkatan sistem informasi perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati: a) Perkembangan TI yang demikian pesat harus disikapi dengan ketersedian SDM yang cukup dan cakap guna penerapannya di Badan Karantina Pertanian; b) Wilker pada remote infrastruktur TI;

area

perlu

dioptimalkan

c) Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup Badan Karantina Pertanian dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya (maintenance) belum optimal; d) Kerjasama TI dengan instansi lain perlu dipayungi dasar hukum.


BAB IV. PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2013 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka mendukung program Badan Karantina Pertanian untuk pembangunan pertanian. Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan belum dapat disajikan secara sempurna namun setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Aspek perkarantinaan pada hakekatnya adalah salah satu dari tujuan perlindungan negara terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati, oleh karena itu program-program strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam mendukung program Badan Karantina Pertanian tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang maksimal tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Kiranya LAKIP Tahun 2013 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Badan Karantina Pertanian pada masa yang akan datang.


LAMPIRAN

Lampiran I Struktur Organisasi Pusat KKIP 2013

Lampiran 2 Penetapan Kinerja

Lampiran 3 Rincian Capaian Kinerja

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

KEPALA PUSAT KKIP

BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN

BIDANG KERJASAMA PERKARANTINAAN

BIDANG INFORMASI PERKARANTINAAN

SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN HEWAN

SUB BIDANG SANITARI DAN FITOSANITARI

SUB BIDANG SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN TUMBUHAN

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Lampiran 3.

Rincian Tingkat Capaian Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. Tahun Anggaran : 2013 No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.

Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina.

Kebijakan dan rekomendasi pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan.

2

2

100

2.

Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian.

Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati nabati.

100%

100%

100

3.

Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina.

Peningkataan infrastruktur sistem informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian.

10

10

100

Jumlah Anggaran Tahun 2013 Realisasi Anggaran Tahun 2013

: Rp. 10.314.335.000,: Rp. 9.364.330.322,-

L A K I P 2013 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN

Recommend Documents