Diterbitkan Oleh: Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
Penyusun: TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT KKIP
PUSAT KKIP - BARANTAN GEDUNG E LANTAI 3 Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Telp. +62 21 7816481-84 Fax. +62 21 7821367
KATA PENGANTAR Laporan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan unit dilingku Pusat KKIP. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan
Laporan akuntabilitas kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merinci pertanggungjawaban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Pusat KKIP Tahun 2011-2015, Target dan Realisasi Kinerja Pusat KKIP Tahun 2015. Pengelolaan manajemen kinerja dari setiap bidang dilingkup Pusat KKIP sampai dengan individu. Pada Tahun 2015, Kepala Pusat KKIP telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Pusat KKIP. Secara umum menunjukkan selama tahun 2015 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi PUSAT KKIP ke depan. Jakarta, Januari 2016 Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
ARIFIN TASRIF
i
DAFTAR ISI Daftar Isi
i
Kata Pengantar
ii
Ringkasan Eksekutif
iii
I. Pendahuluan
1
A. Latar Belakang
1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
2
C. Organisasi dan Tata Kerja
3
D. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas
4
II. Perencanaan Kinerja
5
A. Rencana Strategis
5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
7
III. Akuntabilitas Kinerja
9
A. Capaian Kinerja
9
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
11
C. Akuntabilitas Keuangan
21
IV. Penutup
24
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) dalam mendukung Badan Karantina Pertanian pada tahun 2015 mendasarkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan /OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. TUgas pokok yang diembannya adalah pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak aman dikonsumsi yang direfleksikan dalam bentuk program dan kegiatan Pusat KKIP. Program dan kegiatan tersebut tertuang dalam masing-masing bidang yaitu: Bidang Kepatuhan Perkarantinaan,
Bidang
Kerjasama
Perkarantinaan
dan
Bidang
Informasi
Perkarantinaan. Capaian sasaran strategis Pusat KKIP, berupa: (a) tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan; (b) meningkatnya kualitas kerjasama nasional / internasional; dan (c) meningkatnya diseminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait; dan (d) meningkatnya efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan berbasis Sistem Informasi Perkarantinaan; (e) Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses. Kebijakan
teknis
di
bidang
kepatuhan,
kerjasama
dan
informasi
perkarantinaan untuk mendukung efektifitas kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dan pangan segar yang tidak layak dikonsumsi, antara lain berupa: pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, kesepakatan hasil negosiasi kerjasama internasional maupun nasional, pembuatan dan aplikasi update aplikasi teknologi informasi, pengembangan jaringan dan infrastruktur sistem informasi Badan Karantina Pertanian, dengan rincian sebagai berikut: Kebijakan kegiatan:
(a)
di
Bidang
pre-emptif
Kepatuhan
untuk
Perkarantinaan
mengedukasi
ditempuh melalui
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang perkarantinaan; (b) preventif dimaksudkan untuk meniadakan niat dan kesempatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan; dan (c) penegakan
iii
hukum (represif) merupakan upaya terakhir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana di bidang perkarantinaan. Dalam TA 2015, untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Pusat KKIP telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi dengan menghasilkan output berupa pedoman untuk pelaksanaan pengawasan dan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagai berikut: (1) Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 6450/HK.230/L/07/2015 dan Nomor Kerma/12/VII/2015 Tanggal 28
Juli 2015, tentang
Dukungan
Operasional
Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara; (2) Dokumen Konsep Perjanjian Kerjasama antara antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara; (3) Dokumen Laporan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Operasional Kewasdakan. Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen terkait dengan dukungan operasional perkarantinaan dalam mendukung pencapaian swasembada produksi pangan yang dihasilkan di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu: (a) Laporan Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat Catur Wulan I, II dan III. Output lain yang dihasilkan Bidang Kepatuhan Pekarantinaan adalah 10 (sepuluh) dokumen hasil verifikasi dugaan tindak pidana pelanggaran UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Ruang lingkup Bidang Kerjasama Perkarantinaan meliputi kerjasama multilateral, regional, bilateral dan nasional. Kebijakan kerjasama multilateral dimaksudkan untuk memperkuat dan optimalisasi peran serta Badan Karantina Pertanian di bidang SPS dalam mendukung perdagangan internasional. Kebijakan kerjasama regional dimaksudkan untuk mempererat kerjasama di bidang SPS antar Negara ASEAN dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama bilateral
dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antar
negara mitra dagang dalam rangka harmonisasi SPS untuk mendukung akselerasi iv
ekspor komoditas pertanian. Kebijakan kerjasama nasional dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan stakeholder dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam TA 2015, output yang dihasilkan dari Bidang Kerjasama Perkarantinaan berupa rumusan kebijakan yang berupa: (a) Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Karantina Pertanian dengan Universitas Gadjah Mada Nomor: 6410/HK.220/L/07/2015 dan Nomor: 4997/P/Dir-KA/2015 tentang kerja sama di bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sistem Perkarantinaan dan bidang lain; (b) Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan Badan Karantina Pertanian Nomor: 1222/KS.01.03/8/2015 dan Nomor: 7144/HK.230/L/8/2015 tentang Penyediaan Akses Internet Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Karantina Pertanian. Selain itu juga telah diselenggarakan kerjasama dengan negara mitra yang tergabung dalam The Experts Working Group on Harmonisation
of Phytosanitary Measures in ASEAN (EWG-PS); The Follow-up Technical Working Group Meeting on One Borneo Quarantine Initiative; APPPC; Final Review on Partnership Arrangement & Project Initiation Document; Workshop Kerjasama Pengembangan Kapasitas BUTTMKP. Selain
itu,
Bidang
Kerjasama
Perkarantinaan
juga
telah
menyelenggarakan Diseminasi Sanitari and Phytosanitary (SPS) selama tahun 2015 yaitu: 1) Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral; 2) Seminar Hasil Pertemuan Internasional; 3) SPS News Letter; 4) Koordinasi Tim SPS Antar Kementerian/Lembaga Terkait; 5) Workshop Implementasi SPS Antar K/L Terkait; 6) Intersessional ASEAN Caucuss RCEP-SPS Meeting; 7) Notifikasi Rancangan Peraturan SPS Indonesia ke Sekretariat WTO di Jenewa; dan h) Pertemuan Internasional Terkait SPS. Pada TA 2015, Bidang Informasi Perkarantinaan menghasilkan output berupa dokumen tentang sistem dan prosedur teknologi informasi lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai berikut 1) Dokumen Master Plan Teknologi Informasi Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 – 2020; dan 2) Dokumen
Konsep
Pedoman Pengelolaan Data dan Infromasi Badan Karantina Pertanian. Selain itu, v
Bidang Informasi Perkarantinaan juga melakukan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring di UPT Badan Karantina Pertanian dihasilkan dokumen sebagai berikut: 1) Laporan Bimbingan Teknis IT di UPT Barantan; 2) Laporan Monitoring Dan Evaluasi Infrastruktur IT di UPT; 3) Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi; dan 4) Laporan Uji Coba Sistem Aplikasi Sistem Informasi Barantan. Dalam upaya peningkatan infrastruktur sistem informasi Badan Karantina Pertanian, Bidang Infromasi Perkarantinaan juga membuat 4 (empat) aplikasi teknologi informasi yaitu Aplikasi e-Cert; Aplikasi
TPK di Pelabuhan; Aplikasi
Simponi Barantan; dan Aplikasi Berbasis Android Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan
Penindakan
adalah:
(a)
Struktur
organisasi
Bidang
Kepatuhan
Perkarantinaan/Pengawasan dan Penindakan belum cukup memadai untuk mewujudkan fungsi kepatuhan internal dan eksternal; (b) Jumlah dan kompetensi SDM di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan belum optimal; dan (c) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Bidang Kepatuhan/Pengawasan dan Penindakan. Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Kerjasama Perkarantinaan adalah: (a) Kurangnya peran serta instansi dan stakeholder terkait SPS dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian; (b) Proses komunikasi dalam rangka harmonisasi SPS dan akselerasi ekspor komoditas pertanian membutuhkan waktu yang lama; dan (c) Masih kurangnya atensi dan implementasi SPS dalam pelaksanaan operasional serta praktek perdagangan. Kendala dalam peningkatan kinerja di Bidang Informasi Perkarantinaan adalah: (a) Jumlah dan kompetensi SDM di bidang Informasi terbatas; (b) Infrastruktur Teknologi Informasi di Kantor Pusat dan UPT belum standar; dan (c) Pemanfaatan Sistem Informasi di lingkup Badan Karantina Pertanian belum optimal.
vi
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan upaya terpadu dan sinergis dalam rangka perubahan budaya kerja dan pola pikir aparatur negara yang kondusif, sistem penganggaran yang akuntabel dan manajemen sumber daya manusia yang handal dan professional sesuai dengan kepasitas dan kemampuannya. Reformasi birokrasi juga menuntut output kebijakan yang tepat dan akurat untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Sehubungan hal tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang menjadi bagian dari Badan Karantina Pertanian dituntut untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya guna mendukung optimalisasi peran dan fungsi dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Peran yang dimiliki Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, dapat diukur melalui indicator kinerja yaitu: 1. Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan; 2. Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati; 3. Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian.
1
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 Sebagai bagian dari unsur pendukung tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2015.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan
Peraturan
43/Permentan/OT.140/10/2015
tentang
Menteri Organisasi
Pertanian dan
Tata
No. Kerja
Kementerian Pertanian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai berikut: 1. Kedudukan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. 2. Tugas Pokok (1) Pusat
Kepatuhan,
Kerjasama
dan
Informasi
Perkarantinaan
memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan. (2) Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan. (3) Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaan. (4) Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksnakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan.
2
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan
kebijakan
teknis,
pemberian
bimbingan
teknis,
pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkaratinaan; (2) Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan (3) Pengelolaan informasi perkarantinaan.
C. ORGANISASI DAN TATA KERJA Susunan Organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan,
selama
Tahun
2015
adalah
sebagai
berikut:
KEPALA PUSAT KEPATUHAN, KERJASAMA DAN INFORMASI PERKARANTINAAN
KEPALA BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN
KEPALA SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN HEWAN
Gambar
KEPALA SUB BIDANG KEPATUHAN PERKARANTINAAN TUMBUHAN
1
KEPALA BIDANG KERJASAMA PERKARANTINAAN
KEPALA SUB BIDANG KERJASAMA
KEPALA SUB BIDANG SANITARI DAN FITOSANITARI
KEPALA BIDANG INFORMASI PERKARANTINAAN
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN INFORMASI PERKARANTINAAN
KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI
Struktur Organisasi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
3
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 D. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; 4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian 5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 7) Peratiran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 273); 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 10) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/KP.330/2/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon II/a dan II/b Kementerian Pertanian.
4
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 II.
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah menyusun Rencana Strategis Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2014-2019 yang merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian kerja. Strategi pencapaian dilakukan melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap
sistem,
kebijakan
perkarantinaan
hewan
dan
tumbuhan,
pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina. Selain itu,
dilakukan
pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Penyusunan Renstra Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan mengacu pada Renstra Badan Karantina Pertanian Tahun 2014-2019. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut: 1.
Visi Visi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: “Mendukung Badan Karantina Pertanian Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta keamanan pangan.” Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut:
Tangguh: Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya
5
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.
Terpercaya: Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain
melalui akuntabilitas
penyelenggaraan
perkarantinaan
pemerintahan
dibidang
dan
keamanan hayati. 2. Misi Misi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah: a. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung Badan Karantina Pertanian dalam Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar; b. Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam memfasilitasi perdagangan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; dan c.
Meningkatkan kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layanan publik.
6
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 3. Tujuan Tujuan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2015-2019 adalah: a. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan
Karantina
Pertanian
untuk
melindungi
kelestarian
sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK, dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati termasuk keamanan pangan segar; b. Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal dalam mendukung Badan Karantina Pertanian untuk memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; c.
Meningkatnya kepatuhan, kerjasama dan pemanfaatan sistem informasi baik internal maupun eksternal untuk mendukung Badan Karantina Pertanian dalam peningkatan citra dan kualitas layanan publik.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun 2015 berisikan penugasan dari Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian dalam mewujudkan Visi, Misi yang dijabarkan melalui sasaran
7
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai berikut: NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
STRATEGIS 1.
Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan
Jumlah Badan tentang
keputusan Karantina
Kepala Pertanian
pengawasan
penindakan
2 Dok
dan
perkarantinaan
pertanian Jumlah dokumen pembinaan,
3 Lap
dokumen bimbingan teknis dan dokumen
monitoring
pengawasan dan penindakan 2.
Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional
Jumlah harmonisasi kerjasama
1 Lap
perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan Jumlah MOU dengan K/L terkait
1 Dok
yang terimplementasikan 3.
4.
Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait Meningkatnya efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan berbasis Sistem Informasi Perkarantinaan
Jumlah desiminasi SPS
1 Dok
Jumlah dokumen Sistem dan
2 Dok
Prosedur Teknologi Informasi Perkarantinaan
Jumlah
dokumen
Bimbingan
2 Lap
Teknis dan Monitoring Evaluasi 5.
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Jumlah Aplikasi berbasis
IT
2 Aplikasi
terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian
8
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. A. Capaian Kinerja No 1.
Sasaran strategis Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan
Indikator kinerja Jumlah
keputusan
Kepala
Badan
Target
Realisasi
Capaian
2 Dok
2 Dok
100 %
3 Lap
3 Lap
100 %
1 Lap
1 Lap
100 %
Karantina Pertanian tentang pengawasan
dan
penindakan perkarantinaan pertanian Jumlah
dokumen
pembinaan, dokumen bimbingan dan
teknis dokumen
monitoring pengawasan
dan
penindakan 2.
Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/intern asional
Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan
negara
9
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 mitra
yang
terimplementasikan Jumlah
MOU
1 Dok
1 Dok
100 %
desiminasi
1 Dok
1 Dok
100 %
2 Dok
2 Dok
100 %
2 Lap
2 Lap
100 %
2 Aplikasi
2 Aplikasi
100 %
dengan K/L terkait yang terimplementasikan 3.
4.
Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait
Jumlah
Meningkatnya efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan berbasis Sistem Informasi Perkarantinaan
Jumlah
dokumen
Sistem
dan
SPS
Prosedur Teknologi Informasi Perkarantinaan
Jumlah
dokumen
Bimbingan dan
Teknis
Monitoring
Evaluasi 5.
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Jumlah berbasis
Aplikasi IT terkait
internal
dan
eksternal perkarantinaan pertanian
10
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran Pusat KKIP dapat dijelaskan sebagai berikut: Ukuran Sasaran 1 Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina dengan capaian sebagai berikut: Indikator kinerja Jumlah Badan
keputusan Karantina
tentang
Kepala
Realisasi
Capaian
2 Dok
2 Dok
100 %
3 Lap
3 Lap
100 %
Pertanian
pengawasan
penindakan
Target
dan
perkarantinaan
pertanian Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen
monitoring
pengawasan dan penindakan Hasil: Pada
tahun
2015,
Bidang
Kepatuhan
Perkarantinaan
telah
menghasilkan 2 (dua) Pedoman Kerjasama Pengawasan Media Pembawa di Wilayah Perbatasan Antar Negara, yaitu: 1. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor 6450/HK.230/L/07/2015 dan Nomor Kerma/12/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015, tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara;
11
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 2. Dokumen Konsep Perjanjian Kerjasama antara antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara; 3. Laporan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Operasional Kewasdakan yang meliputi: a. Workshop peningkatan penyidikan terhadap pelanggaran UU Nomor 16 Tahun 1992; b. Workshop Penguatan kegiatan Intelijen; c. Workshop Kewasdakan Wilayah Barat; d. Workshop Kewasdakan Wilayah Timur; e. Koordinasi pengawasan lalu lintas Media Pembawa HPHK (Daging Celeng) dan Media Pembawa OPTK (Sayuran Umbi Lapis Segar). Di samping itu juga dihasilkan 3 (tiga) dokumen lain terkait dukungan penguatan operasional perkarantinaan dalam mendukung pencapaian swasembada produksi pangan, yaitu: 1. Laporan Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat Catur Wulan I; 2. Laporan Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat Catur Wulan II; 3. Laporan Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai di Wilayah Propinsi Sulawesi Barat Catur Wulan III; Dalam
perjalanannya,
Bdang
Kepatuhan
Perkarantinaan
juga
menghasilkan beberapa dokumen hasil kegiatan (output) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, yaitu: 1. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Balikpapan terkait penggunaan α-Sipermetrin sebagai perlakuan karantina tumbuhan;
12
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 2. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Cilegon terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas karantina; 3. Dokumen laporan hasil verifikasi ke Wilker Banyuwangi, BBKP Surabaya terkait kasus penangkapan petugas karantina oleh polisi di Banyuwangi tanggal 2 Oktober 2015; 4. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BBKP Soekarno Hatta terkait penangkapan MS (oknum petugas karantina BBKP Soekarno Hatta) terkait sindikat perdagangan satwa yang dilindungi oleh Polda Metro Jaya; 5. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Semarang terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh petugas karantina di BKP Kelas I Semarang; 6. Dokumen laporan hasil verifikasi ke SKP Kelas I Biak terkait dengan pemasukan daging yang berasal dari Makassar ke Biak dilaporkan melanggar
peraturan
perundangan
perkarantinaan
dengan
mencantumkan beberapa nomor agenda; 7. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas I Batam terkait dengan adanya lalulintas daging sapi dan unggas di wilayah BKP Kelas I Batam; 8. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Cilegon terkait dengan kegiatan pemusnahan barang bukti daging celeng (babi hutan) dan pemberian
keterangan
sebagai
saksi
ahli
dalam
berita
acara
pengambilan keterangan ahli untuk kasus pelanggaran pemasukan daging celeng di BKP Kelas II Cilegon; 9. Dokumen laporan hasil verifikasi ke BKP Kelas II Medan dan BBKP Belawan terkait dengan dugaan tindakan pungli oleh petugas karantina di BKP Kelas II Medan dan BBKP Belawan. Dalam pelaksanaan kinerja di Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Tahun 2015 masih ditemui beberapa hambatan sebagai berikut:
13
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 a) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan masih kurang kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati; b) Tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan sebagai unit kerja eselon II Badan Karantina Pertanian masih kurang lengkap dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; c) Masih belum optimalnya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina dalam penyelenggaraan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d) Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; e) Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam DIPA Badan Karantina Pertanian yang bersumber dari APBN guna melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; f)
Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati. Ukuran Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian dengan pemanfaatan dokumen kerjasama yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati.
14
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 Indikator kinerja Jumlah
harmonisasi
Target
Realisasi
Capaian
1 Lap
1 Lap
100 %
1 Dok
1 Dok
100 %
kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan Jumlah MOU dengan K/L terkait
yang
terimplementasikan Pada
tahun
2015,
Bidang
Kerjasama
Perkarantinaan
telah
menghasilkan dokumen-dokumen kerjasama dengan Perguruan Tinggi Nasional dalam upaya meningkatkan kapasitas Badan Karantina Pertanian yaitu: 1. Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Karantina Pertanian dengan Universitas Gadjah Mada Nomor: 6410/HK.220/L/07/2015 dan Nomor: 4997/P/Dir-KA/2015 tentang kerja sama di bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sistem Perkarantinaan dan bidang lain. 2. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan Badan Karantina Pertanian Nomor: 1222/KS.01.03/8/2015 dan Nomor: 7144/HK.230/L/8/2015 tentang Penyediaan Akses Internet Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Karantina Pertanian. Kegiatan kerjasama lain yang telah diselenggarakan selama kurun waktu 2015 adalah sebagai berikut: a)
Focuss Group Discussion (FGD) Peranan Badan Karantina Pertanian Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian Indonesia
15
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 b)
The Seventeenth Meeting of The Experts Working Group on Harmonisation of Phytosanitary Measures in ASEAN (EWG-PS)
c)
The Follow-up Technical Working Group Meeting on One Borneo Quarantine Initiative
d)
The 29th Session of The Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)
e)
Fasilitasi Kerjasama dalam Rangka Final Review on Partnership
Arrangement & Project Initiation Document Fasilitasi Kerjasama dalam Rangka Signing on Partnership
f)
Arrangement & Discussion for Further Actions g)
Fasilitasi Kerjasama dalam rangka
Pemanfaatan
Electronic-
Certificate untuk Percepatan Arus Barang h)
Workshop Kerjasama Pengembangan Kapasitas BUTTMKP Melalui dokumen kerjasama tersebut Badan Karantina Pertanian
berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan transfer teknologi/pengetahuan dari Perguruan Tinggi. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian dapat memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kapasitas pelayanan operasional di UPT. Ukuran Sasaran 3 Meningkatnya diseminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait Indikator kinerja Jumlah desiminasi SPS
Target 1 Dok
Realisasi
Capaian
1 Dok
100 %
Diseminasi Sanitari and Phytosanitary (SPS) yang telah dihasilkan oleh Bidang Kerjasama Perkarantinaan selama tahun 2015 sebanyak 1 (satu) dokumen yang terdiri dari : a. Penyusunan Posisi Pertemuan Kerjasama Multilateral
16
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 b. Seminar Hasil Pertemuan Internasional c. SPS News Letter d. Koordinasi Tim SPS Antar Kementerian/Lembaga Terkait e. Workshop Implementasi SPS Antar K/L Terkait f. Intersessional ASEAN Caucuss RCEP-SPS Meeting g. Notifikasi Rancangan Peraturan SPS Indonesia ke Sekretariat WTO di Jenewa h. Pertemuan Internasional Terkait SPS Selama tahun 2015 tidak dihasilkan dokumen/MoU dengan negara mitra dagang Indonesia. Pada tahun 2015 lebih banyak terlibat dalam pembahasan-pembahasan perjanjian baik yang sifatnya bilateral, regional maupun multilateral. Beberapa perjanjian yang sampai saat ini sedang dibahas dan Badan Karantina Pertanian terlibat didalamnya antara lain Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IKCEPA), Indonesia-Japan Comprehensive Economic Partnership (IJCEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan
Agreement on Trade Facilitation (ATF). Badan Karantina Pertanian juga aktif mengimplementasi kegiatan yang ada dibawah kerjasama bilateral Indonesia-Selandia Baru dalam
Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI) Program berupa capacity building untuk penguatan teknik dan metode serta diagnostik hama dan penyakit karantina bagi petugas laboratorium khususnya di Balai Besar dan laboratorium pengujian karantina. Dalam pelaksanaan kinerja di Bidang Kerjasama Perkarantinaan Tahun 2015 masih ditemui beberapa hambatan sebagai berikut: 1)
Masih rendahnya integrasi dan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan internasional;
17
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 2)
Kualitas, kompetensi, dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
3)
Sarana
dan
prasarana
operasional
masih
memerlukan
penambahan disesuaikan dengan beban kerja; 4)
Masih perlunya peningkatan kemampuan negosiasi dalam forum internasional;
5)
Masih lemahnya posisi runding Indonesia dalam berbagai sidang internasional khususnya yang terkait SPS sehingga permasalahan yang ada tidak terselesaikan secara optimal;
6)
Masih kurangnya atensi dan implementasi SPS dalam pelaksanaan operasional serta praktek perdagangan.
Ukuran Sasaran 4 Meningkatnya efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan berbasis Sistem Informasi Perkarantinaan Sistem
informasi
yang
optimal dalam mendukung
kinerja
manajemen dan operasional karantina dengan peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Indikator kinerja
Target
Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur
Teknologi
Realisasi
Capaian
2 Dok
2 Dok
100 %
2 Lap
2 Lap
100 %
Informasi
Perkarantinaan Jumlah
dokumen
Bimbingan
Teknis dan Monitoring Evaluasi
18
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 Pada
tahun
2015,
bidang
informasi
perkarantinaan
telah
menghasilkan dokumen tentang sistem dan prosedur teknologi informasi lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai berikut: 1. Dokumen
Master Plan Teknologi Informasi Badan Karantina
Pertanian Tahun 2016 – 2020. 2. Dokumen Konsep Pedoman Pengelolaan Data dan Infromasi Badan Karantina Pertanian Selain itu, Bidang Informasi Perkarantinaan juga melakukan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring di UPT Badan Karantina Pertanian dihasilkan dokumen sebagai berikut: 1. Laporan Bimbingan Teknis IT di UPT Barantan 2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Infrastruktur IT di UPT 3. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi 4. Laporan Uji Coba Sistem Aplikasi Sistem Informasi Barantan Ukuran Sasaran 5 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa, dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Indikator kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait
2
4
internal dan eksternal perkarantinaan
Aplikasi
Aplikasi
Capaian 200 %
pertanian Selama kurun waktu 2015, Bidang Informasi Perkarantinaan telah menghasilkan 4 (empat) aplikasi sistem informasi Badan Karantina Pertanian dari 2 (dua) aplikasi yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu:
19
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 1. Aplikasi e-Cert 2. Aplikasi TPK di Pelabuhan 3. Aplikasi Simponi Barantan 4. Aplikasi Berbasis Android Selain itu, Bidang Informasi Perkarantinaan juga menghasilkan output kegiatan berupa penyempurnaan aplikasi informasi sebagai berikut: 1. Update Aplikasi In House system 2. Update Aplikasi In House System Informasi Fungsional Laboratorium Karantina Hewan (E-Qvet ) 3. Update Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Karantina Hewan 4. Pengembangan Aplikasi In Line Inspection 5. Penyempurnaan
Aplikasi
Pengawasan
dan
Penindakan
(Kewasdakan) 6. Update Aplikasi Karantina Hewan Web Monitoring 7. Update Aplikasi Barang Milik Negara (BMN) Barantan 8. Penyempurnaan Aplikasi Fungsional Karantina Tumbuhan 9. Optimasi Penerapan Indonesia National Single Windows (INSW) Dalam pelaksanaan kinerja di Bidang Informasi Perkarantinaan Tahun 2015 masih ditemui beberapa hambatan sebagai berikut: 1. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat harus disikapi dengan ketersedian SDM yang cukup dan cakap guna penerapannya di Badan Karantina Pertanian; 2. Wilker pada remote area perlu dioptimalkan infrastruktur teknologi informasi; 3. Penanganan Local Area Network (LAN) lingkup Badan Karantina Pertanian dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), sehingga pemeliharaannya (maintenance) belum optimal;
20
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 4. Kerjasama teknologi indormasi dengan instansi lain perlu dipayungi dasar hukum. Secara
umum,
pelaksanaan
kegiatan
program
di
Pusat
Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan public awareness antara lain melalui: kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, seminar/workshop, simulasi kegiatan, jumpa pers dan pertemuan-pertemuan baik internal, instansi terkait, maupun masyarakat/stakeholder. Hal tersebut berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina pertanian, melalui kegiatan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. C. Akuntabilitas Keuangan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun
2015
mendapatkan
total
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
9.976.733.000,- (Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu realisasi
anggaran
Pusat
rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut,
Kepatuhan,
Kerjasama
dan
Informasi
Perkarantinaan sebesar Rp 9.364.330.322,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga persentase realisasi total tersebut sebesar 92.00% atau naik 4,1% dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut: TAHUN
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
2011
9.284.000.000
7.742.403.071
83.40
2012
9.739.920.000
8.816.438.897
90.52
2013
10.314.335.000
9.364.330.322
90.79
2014
8.046.142.000
7.072.509.640
87.90
2015
9.976.733.000
9.178.610.839
92.00
21
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015
Peningkatan Pagu Anggaran dan Realisasi Pusat KKIP Periode 2011 - 2015
PAGU
REALISASI
2011
2012
2013
2014
2015
Dalam pelaksanaannnya, akuntabilitas tiap bidang di Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Jenis Belanja
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa (Rp) (%)
9.976.733.000
9.178.610.839
92.00
798.122.161
Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi Pengawasan dan Penindakan
3.428.875.000
3.365.426.602
96.26
130.596.398
Rumusan Kebijakan dan Kerjasama di Bidang SPS
Rekomendasi
3.715.980.000
3.187.284.637
85.77
528.695.363
Informasi
2.764.730.000
2.625.899.600
94.98
138.830.400
Sistem dan Prosedur Perkarantinaan Pertanian
Selama kurun waktu TA 2015 serapan anggaran dari masingmasing bidang dilingkup Pusat KKIP adalah 96,26%; 85,77% dan 94,98% untuk Bidang Kepatuhan Perkarantinaan; Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan (Gambar 2).
22
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015
Realisasi
Pagu Anggaran
96,26 %
Bidang Kepatuhan
85,77 %
Bidang Kerjasama
Bidang Informasi
94.98 %
Realisasi penyerapan anggaran tertinggi dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Perkarantinaan dengan 96.26% kemudian Bidang Informasi Perkarantinaan sebesar 94.98 %. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran Bidang Kerjasama Perkarantinaan sebesar 85.77%. Sisa penyerapan anggaran Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan berasal dari 16% sisa anggaran kegiatan Bidang Kepatuhan Perkarantinaan; 66% sisa anggaran kegiatan Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan 17% dari sisa anggaran kegiatan Bidang Informasi Perkarantinaan.
23
LAKIP Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan 2015 IV.
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 2015 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang kepatuhan, kerjasama dan informasi perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka mendukung program Badan Karantina Pertanian untuk pembangunan pertanian. Penyusunan LAKIP didasarkan pada siklus anggaran selama satu tahun. LAKIP ini memuat laporan yang membandingkan perencanaan (output yang diharapkan dan anggaran yang dibutuhkan) dan hasil
(outcame
kegiatan)
serta realisasi penyerapan anggaran. Meskipun output dan outcame dapat terlihat dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 menunjukkan
tingkat
keberhasilan
yang
siginifikan,
namun
dalam
pelaksanaannya masih terkendala berbagai permasalahan. Permsalahan tersebut tidak muncul dalam matriks capain IKUkarena target yang ditetapkan bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, permasalahan yang bersifat kualitatif dari kegiatan yang dilaksamakan akan terlihat dalam penjelasan pada masingmasing IKU. Sangat
disadari
bahwa
prinsip
transparansi
dan
akuntabilitas
sebagaimana yang diharapkan belum dapat disajikan secara sempurna namun setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang
hasil
kinerja
Pusat
Kepatuhan,
Kerjasama
dan
Informasi
Perkarantinaan. Kiranya LAKIP Tahun 2015 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Badan Karantina Pertanian pada masa yang akan datang.
24
