Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017 Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1

Outline

- Esensi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

- Evaluasi Dana Perimbangan 2016 - Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Esensi Kebijakan Desentralisasi Fiskal


3

Esensi Desentralisasi Fiskal Kebijakan serta Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan salah satu instrument penting dalam: • Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas, penurunan kesenjangan antar daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat • Implementasi Nawacita, Khususnya Cita ke 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” KEMENTERIAN KEUANGAN

4

SKEMA PENDANAAN DAERAH (UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017) Pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah (seluruh urusan)

PAD DBH Block grant by origin

Mendanai kebutuhan khusus daerah (dukungan belanja modal)

DAK FISIK REGULER Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada bidang-2 sesuai RKP

DAK FISIK PENUGASAN

DAU Equalization grant (block grant) berbasis formula fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD)

Mendanai kebutuhan belanja operasional

Mendanai kebutuhan nonreguler

DAK NON FISIK

Hibah

Dukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis unit cost

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer dan dilakukan dengan perikatan perjanjian

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada bidang-2 sesuai RKP

Pinjaman DAK FISIK AFIRMASI Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu, yaitu tertinggal, perbatasan dan kepulauan

Percepatan pembangunan daerah khususnya bagi daerah-2 dengan kapasitas fiskal tinggi

Reward

Pengaturan Khusus

Dana Insentif Daerah

Dana Otsus & Dana Keistimewaa n DIY

Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja baik

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah tertentu yg diatur dg UU khusus

Peningkatan Anggaran TKDD Untuk Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Nawacita Implementasi UU 25/1999

Belanja K/L

2001

Implementasi UU 33/2004

2004

2016

2017 2017

8X

Dana Transfer

Rp95,9 triliun

Rp153,0 triliun

Rp767,8 triliun

Rp763,6 triliun

VS

VS

VS

VS

Rp81,1 triliun

Rp130,0 triliun

Rp776,3 triliun

Rp764,9 triliun

2001

2017

9X 2001

Rp14,8 T KEMENTERIAN KEUANGAN

Rp23,0 T

Rp8,5 T

Rp1,3 T 6

Perubahan Postur Transfer Ke Daerah & Dana Desa (TKDD) Dalam APBN 2015 2016 & 2017 I. TRANSFER KE DAERAH A. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan DIY D. Dana Transfer Lainnya

II. DANA DESA 1 2 3 4 5

I. TRANSFER KE DAERAH A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Nonfisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY II. DANA DESA

Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Sekolah Tunjangan Profesi Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)


No

Jenis DAK Nonfisik

1 2 3 4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangat terpencil Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM). Pelayanan Administrasi Kependudukan

5 6 7 8

Postur TKDD mengalami perubahan dengan reklasifikasi dan refocusing Dana Transfer lainnya selain Dana Insentif Daerah menjadi DAK Non Fisik

7

Evaluasi Dana Perimbangan 2016


8

Kebijakan APBN-P 2016 (dalam triliun Rp)

URAIAN Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY 1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa KEMENTERIAN KEUANGAN JUMLAH

2015 APBN

Kebijakan APBN-P 2016

2016

APBN-P

637,9 516,4 480,4 127,6 50,5 77,1 352,8 140,2 35,8 104,4*)

643,8 521,7 462,8 110,0 54,2 55,8 352,8 163,2 58,8 104,4

17,14

16,6 0,547 9,0 647,0

APBN

APBN-P

17,64

723,2 700,4 491,5 106,1 51,5 54,6 385,4 208,9 85,4 123,5 5,0 17,7

729,3 705,5 494,4 109,1 68,6 40,5 385,4 211 89,8 121,2 5,0 18,8

17,1 0,547 20,7 664,6

17,2 0,547 46,9 770,1

18,3 0,547 46,9 776,3

• Anggaran TKDD lebih besar daripada belanja K/L. • Diskresi perluasan penggunaan DBH CHT dan DBH Dana Reboisasi. • DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. • Penghematan DAK Fisik berupa pemotongan sebesar 10% melalui selfblocking.

*) ket: Dana Transfer lainnya

Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 TANTANGAN

1. Pemulihan ekonomi global yang lambat 2. Penurunan Harga Komoditas Utama 3. Risiko pasar finansial yang meningkat

Shortfall Penerimaan Negara KEMENTERIAN KEUANGAN

Langkah-langkah Pengamanan APBN-P TA 2016

Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan

Pengendalian Belanja Negara

Menjaga defisit prognosis APBN-P 2016 tetap dibawah 3,0 % terhadap PDB

Penghematan belanja K/L Rp114,7T

Penghematan Alamiah

Penghematan belanja TKDD Rp72,9T

Penundaan

DBH Rp4,2 T

DAK Fisik Rp6,0 T

DAU Rp19,4 T

DAK Nonfisik Rp23,8 T

Dana Desa Rp2,8 T

DBH Pajak Rp16,7 T

10

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2015

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp677,6 T Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudah ditransfer pada bulan Desember 2016. KEMENTERIAN KEUANGAN

2016

Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%) dari realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasi TKDD 2016 lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama berkaitan dengan:  Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),  Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena: • Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T, • Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.

11

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Dana Bagi Hasil Realisasi DBH tahun 2016 lebih rendah sebesar Rp18,5 triliun dari pagu dalam APBN-P 2016 o Total pagu DBH dalam APBN-P TA 2016 Rp109,1 triliun, dengan rincian:  DBH TA berjalan  Kurang Bayar DBH s.d. TA 2015

Rp80,1 triliun Rp28,9 triliun

o Penghematan DBH tahun 2016 dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN-P TA 2016 Rp18,5 triliun, dengan rincian:

 Penurunan alamiah karena tidak tercapainya penerimaan negara yang dibagihasilan Rp7,0 triliun.  Penundaan DBH TW IV (carry over ke tahun berikutnya) Rp11,5 triliun.

o Prognosa Realisasi DBH TA 2016 Rp73,1 triliun (turun sebesar Rp7,0 Triliun, dari pagu APBNP 2016 sebesar Rp80,1 triliun, terutama karena turunnya penerimaan negara yg dibagihasilkan). o Realisasi penyaluran Rp90,5 triliun (83%), dengan rincian:  DBH TA berjalan  Kurang Bayar DBH s.d. TA 2015


Rp61,6 triliun (77%)  TW IV tunda salur (Rp11,5 triliun) Rp28,9 triliun (100%).

12

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Realisasi DAU

PEMBERIAN DISKRESI KEPADA DAERAH:

Shortfall Penerimaan Negara

Memanfaatkan sementara sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek;

Penghematan belanja dilakukan terhadap belanja pusat

(Kementerian/Lembaga) dan juga belanja daerah (transfer ke daerah dan Dana Desa)

Jenis sisa dana yang dapat dimanfaatkan sementara :  DBH: Cukai Hasil Tembakau, SDA Kehutanan Dana Reboisasi, SDA migas dalam rangka otsus Aceh, Papua dan Papua Barat;  DAK Fisik;  Dana Tunjangan Profesi Guru dan dana Tambahan Penghasilan Guru;  Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY; dan  Dana Desa.

Dana Alokasi Umum


KEMENKU

kEMEN DAGRI

REALISASI Semua telah tersalur 100% pada tahun 2016

INPRES Nomor 11 Tahun 2016

PEMDA

Penundaan penyaluran sebagian DAU sebesar Rp19,4 triliun (Penundaan terhadap 169 daerah dalam PMK Nomor 125/PMK.07/2016)

PMK No.192/PMK.07/2016

a. Pemantauan dan evaluasi pengendalian TKDD. b. Penyaluran kembali Transfer ke Daerah yang ditunda pada akhir tahun 2016 apabila penerimaan negara mencukupi atau tahun 2017. c. Penyiapan pedoman pemanfaatan sementara kas di daerah bersumber dari sisa TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan. a. Penyiapan pedoman bagi Pemda untuk penyesuaian APBD 2016. b. Penyiapan pedoman penghematan belanja APBD. c. Pemantauan, evaluasi & fasilitasi administrasi keuangan daerah. a. Penyesuaian pendapatan dan belanja dalam APBD. b. Penghematan belanja, dengan tetap menjaga belanja prioritas untuk pelayanan dasar

EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2016

Dalam miliar Rupiah

TIDAK SALUR* NO

URAIAN

Pagu

Salur

TW/ TAHAP I

TW/ TAHAP II

TW/ TAHAP III

TW IV

JUMLAH

% TIDAK SALUR

1

Reguler

51.996,39

44.835,11

0

337,37

1.570,25

5.246,73

7.154,35

14%

2

IPD

24.861,40

21.786,66

0

85,67

691,23

2.297,84

3.074,74

12%

3

Affirmasi

2.605,73

2.113,01

0

33,83

127,41

338,39

499,64

19%

4

Tambahan

10.345,85

6.472,72

141,20

587,43

3.144,51

3.873,15

37%

Total

89.809,37

75.207,50

141,20

1.044,30

5.533,40

14.601,87

16%

7882,96

* DAK Fisik 2016 sebagian tidak salur dikarenakan Daerah tidak memenuhi syarat penyaluran: • Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan • Menyampaikan laporan melampaui batas waktu yang ditentukan • Menyampaikan laporan namun tidak lengkap/tidak sesuai (tidak sesuai antara hardcopy dan softcopy, penyerapan dana dan capaian output tidak sesuai) KEMENTERIAN KEUANGAN

14

REKAPITULASI PENYALURAN DAK FISIK PER 31 DESEMBER 2016 No.

Uraian Total

1.

DAK Reguler

a

d

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Bidang Kedaulatan Pangan

e

Bidang Energi Skala Kecil

f

Bidang Kelautan dan Perikanan

g

Bidang Prasarana Pemerintah Daerah

h

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

i

Bidang Transportasi

j

Bidang Sarana Perdagangan

k

Kekurangan Penyaluran DAK 2015

l

Jalan/Jembatan (Tambahan)

b

c

Alokasi (APBNP)

(Miliar Rupiah)

Realisasi Penyaluran TW I

TW II

TW III

89809,36

29149,90

21975,96

17262,93

62342,24

20042,76

15125,04

2665,34

799,60

16485,96

Sisa

Jumlah

%

Rupiah

6818,71

75207,50

83,74%

14601,87 16,26%

11750,64

4389,38

51307,83

82,30%

11034,41 17,70%

632,13

563,08

246,02

2240,83

84,07%

424,51 15,93%

4933,35

4048,17

3592,60

1322,05

13896,16

84,29%

2589,79 15,71%

729,73

250,59

155,88

121,11

39,78

567,36

77,75%

162,37 22,25%

7381,73

2494,72

1745,91

1447,61

637,05

6325,29

85,69%

1056,44 14,31%

451,57

177,94

74,94

56,76

30,07

339,72

75,23%

111,85 24,77%

1146,81

385,66

272,27

204,35

92,92

955,19

83,29%

191,62 16,71%

291,93

95,17

70,63

54,93

21,60

242,33

83,01%

49,60 16,99%

1396,68

480,61

320,06

249,09

96,62

1146,37

82,08%

250,31 17,92%

19578,24

6471,93

5007,44

4247,58

1822,68

17549,63

89,64%

2028,60 10,36%

1294,87

434,78

281,28

219,70

80,60

1016,36

78,49%

278,51 21,51%

555,86

555,86

96,92%

573,52

TW IV

17,66

%

3,08%

8279,50

2404,63

2092,95

811,65

,00

5309,23

64,12%

2970,27 35,88%

m

Irigasi (Tambahan)

987,98

288,11

238,21

139,96

,00

666,28

67,44%

321,71 32,56%

n

Pasar (Tambahan)

170,51

15,84

9,16

8,11

,00

33,12

19,42%

137,40 80,58%

o

Kesehatan (Tambahan)

907,86

253,98

176,00

34,11

,00

464,09

51,12%

443,77 48,88%

2

DAK Infrastruktur Publik Daerah

24861,40

8261,59

6245,64

5013,96

2265,47

21786,66

87,63%

3074,74 12,37%

3

2605,73

845,55

605,28

498,33

163,85

2113,01

81,09%

492,72 18,91%

468,50

153,55

106,97

84,01

22,27

366,80

78,29%

101,70 21,71%

b

DAK Affirmasi Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Bidang Kedaulatan Pangan

464,86

148,92

112,96

93,02

39,36

394,26

84,81%

70,60 15,19%

c

Bidang Transportasi

1672,37

543,08

385,34

321,31

102,22

1351,95

80,84%

320,43 19,16%

a


15

Evaluasi Pelasksanaan DAK Nonfisik TA 2016 Penghematan DAK Nonfisik TA 2016 sebesar Rp32 Triliun No. 1.

Jenis DAK Nonfisik TPG

Jumlah (Rp triliun)

Faktor yang mempengaruhi

30,60

a. Optimalisasi penggunaan sisa dana di RKUD

19,7 sisa dana di kas daerah s.d 2015

b. Perubahan data jumlah guru penerima sertifikasi

3,7 jumlah guru penerima TPG PNSD berkurang dari 1.300.758 menjadi 1.221.946 orang

c.

7,2 Penghematan TW3 (Rp5,1 T), TW4 (Rp0,2 T), dan Dana Cadangan (Rp1,9 T)

Penyesuaian dengan kebutuhan riil di TW3 dan TW 4

2.

Tamsil

0,20 sisa dana di kas daerah s.d 2015

3.

P2D2

0,20 Berdasarkan hasil audit BPKP

4.

BOK dan BOKB

0,93 Keterlambatan menyampaikan laporan realisasi

*)

0,02 Keterlambatan menyampaikan laporan realisasi

*)

5.

PK2UKM dan Naker Total

*) laporan realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya

31,95

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan 2017


17

KEBIJAKAN UMUM PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN TA 2017 1. Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), untuk memperkuat: a. implementasi nawacita, yaitu cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. b. pelaksanaan desentralisasi fiskal. 2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: a. Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda). b. Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH.

3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: a. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional. b. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. c. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah. 18

Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa URAIAN Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil 1) Pajak 2) Sumber Daya Alam b. Dana Alokasi Umum 2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otsus & Dais DIY 1. Dana Otsus 2. Dana Keistimewaan DIY Dana Desa JUMLAH KEMENTERIAN KEUANGAN

2016 APBN 723,2 700,4 491,5 106,1 51,5 54,6 385,4 208,9 85,4 123,5 5,0 17,7 17,2 0,5 47,0 770,2

APBN-P 729,3 705,5 494,5 109,1 68,7 40,5 385,4 211,0 89,8 121,2 5,0 18,8 18,3 0,5 47,0 776,3

Outlook 659,1 635,3 463,8 88,1 50,8 37,3 375,7 171,5 81,4 90,1 5,0 18,8 18,3 0,5 44,2 703,3

Realisasi 664,2 640,4 475,9 90,5 50,6 39,9 385,4 164,5 75,2 89,3 5,0 18,8 18,3 0,5 46,7 710,9

(dalam triliun Rp)

2017

Selisih terhadap

APBN

Outlook Realisasi APBN APBN-P

704,9 677,1 503,6 92,8 58,6 34,2 410,8 173,4 58,3 115,1 7,5 20,4 19,6 0,8 60,0 764,9

45,8 41,8 39,8 4,7 7,8 -3,1 35,1 1,9 -23,1 25 2,5 1,6 1,3 0,3 15,8 7,6

40,7 36,7 27,7 2,3 8,0 -5,7 25,4 8,9 -16,9 25,8 2,5 1,6 1,3 0,3 13,3 54

DANA TRANSFER UMUM TA - 2017


20

Pokok-pokok kebijakan DBH Tahun 2017 • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; • Menetapkan alokasi DBH secara tepat; • Membagi penerimaan PBB bagian pusat kepada seluruh Kabupaten/Kota; • Memperluas penggunaan DBH CHT untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi 50%.

• Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; • Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan dengan Provinsi sebagai Penghasil • Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA

• Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan. • Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH; dan • Memperbaiki pola penyaluran.

21

DANA BAGI HASIL – TA 2017 Arah: DBH merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan: Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

 PEMBAGIAN : By Origin

PAJAK

• PBB-P3 • PPh • CHT

DBH SDA


• • • • •

Kehutanan Minerba Migas Panas Bumi Perikanan

o DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

sesuai

o DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

 PENYALURAN: Based on Actual Revenue Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004)

22

PAGU ALOKASI DBH TA 2017 No

DBH

APBN-P 2016

APBN 2017

Selisih

%

1

2

3

4

5=4-3

6

1 DBH Pajak

68.619,6

58.576,5

(10.043,1)

-15%

1. PPh

31.629,1

33.798,8

2.169,7

7%

2. PBB

16.583,3

16.224,7

(358,6)

-2%

3. CHT

2.834,0

2.997,6

163,6

6%

17.573,2

5.555,5

(12.017,7)

-68%

40.456,3

34.216,9

(6.239,4)

-15%

1. Migas

13.250,7

11.917,8

(1.332,9)

-10%

2. Minerba

13.231,9

14.188,9

957,0

7%

1.596,4

1.521,1

(75,3)

-5%

4. Perikanan

554,4

760,0

205,6

37%

5. Panas Bumi

504,6

527,7

23,1

5%

Kurang bayar

11.318,3

5.301,4

(6.016,9)

-53%

109.075,8

92.793,4

(16.282,5)

-15%

Kurang bayar 2 DBH SDA

3. Kehutanan

Total KEMENTERIAN KEUANGAN

 Penurunan DBH Pajak dan DBH SDA disebabkan karena turunya rencana penerimaan negara yang dihasilkan.  Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Rp5,5 triliun dan DBH SDA Rp5,3 triliun merupakan kurang bayar DBH s.d tahun 2015 yang dihitung berdasarkan penerimaan negara yang telah diaudit BPK.  Rincian alokasi Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA untuk setiap Provinsi/Kab/Kota yang akan disalurkan dalam APBN TA 2017 akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan

23

Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil 2017

Penyelesaian Kurang Bayar DBH

•

Kurang bayar DBH sd 2015 sudah sebagian diselesaikan (Rp28,9 T)

•

Masih terdapat sisa Kurang Bayar Rp25,4 T, termasuk penundaan TW IV Tahun 2016 (Rp11,5 T).

•

Telah dianggarkan Rp10,9 T pada APBN 2017, sehingga kurang bayar yang belum dianggarkan sebesar Rp14,5 T.


Penggunaan DBH Perluasan Diskresi daerah dalam penggunaan DBH CHT dan DBH Dana Reboisasi (Sebagian dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah) Minimal 25% DAU dan DBH digunakan untuk Infrastruktur 24

Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. • Pengalokasian DAU memperhatikan besaran APBN, kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dan Kapasitas fiskal daerah yang dihitung dalam suatu formula:

25

FORMULASI PERHITUNGAN DAU Menghitung Kebutuhan (KbF):

Pokok-pokok kebijakan DAU Tahun 2017 • Memperbaiki bobot Alokasi Dasar

• Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi. • Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah. • Proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10% – 12% dan proporsi untuk kabupaten/kota sebesar 88% – 90%. • PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada daerah.

• Pagu DAU TA 2017 tidak bersifat final (menyesuaikan dengan perubahan PDN dalam APBN-P) 27

PENGALOKASIAN DAU TA 2017 Tujuan: Meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Mekanisme Pengalokasian: berdasarkan formula (alokasi dasar plus celah fiskal)


PDN Neto Rp1.326,91 T DAU Formula Rp380,82 T (28,7% PDN Neto)

Pengalihan Kewenangan Kab./Kota ke Provinsi Rp15,4 T Tambahan Alokasi Kab./Kota Rp4,84 T

DAU MURNI Rp401,13 T

 Rencana penundaan DAU tahun 2016  Rp19,42 T  Telah disalurkan kembali (Nov-Des 2016)  Rp9,71 T  Sisa penundaan DAU akan dibayarkan Januari 2017  Rp9,71 T

Kurang Bayar atas Penundaaan DAU TA 2016 Rp9,71 T

28

Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum 2017 Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Diperlukan kesiapan daerah • Implikasi: Penyesuaian kontrak, belanja operasional/modal • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan sdh ditampung Rp15,4 T pd APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P. KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. • 6 bulan pembayaran belanja pegawai selanjutnya menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Sebesar Rp 756 M akan diperhitungkan sebagai pengurang DAU. Minimal 25% DAU dan DBH digunakan untuk Infrastruktur

29

Perkiraan Kebutuhan Anggaran Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren Kem. Perhubungan

Kem. ESDM

Kem. Kelautan dan Perikanan

BKKBN

BPKB

Perkiraan Kebutuhan Belanja Pegawai (miliar Rp)

569,5

30,07

373,3

2.026,70

241,75 (belanja operasional & pegawai)

Jumlah PNS yang dialihkan (orang)

5.373

966

3.198

15.777

619

8.832.744

2.594.030

9.727.434

10.704.929

Per orang per bulan (Rp) Jabatan

Pengelola Terminal Penumpang A & Jembatan Timbang

Perka BKN

Alokasi di RKA-K/L 2017

   

No. 8/2016

Inspektur Tambang

No. 10/2016

Sudah diajukan Kemen. Sudah diajukan Kemen. Perhubungan ESDM (blokir, sesuai arahan (blokir, sesuai arahan Presiden dalam Ratas 30 Mei Presiden dalam Ratas 30 2016) Mei 2016)

Penyuluh Perikanan

Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

Pegawai BPKB

No. 7/2016

No. 6/2016

No. 19/2016

Belum dialokasikan

Belum dialokasikan

Anggaran sudah disiapkan

Jumlah kebutuhan Dana: Rp2.999,57 miliar (belum termasuk BPKB) Jumlah personel yg dialihkan (berdasarkan perhitungan K/L): 25.933 orang Urusan pemerintahan konkuren terkait pengelolaan pendidikan tinggi kesehatan belum tersedia data kebutuhan anggarannya. Catatan: data pegawai berdasarkan catatan BKN untuk KKP sebesar 3.090 orang.


DANA TRANSFER KHUSUS TA - 2017


31

DAK Fisik: Konsep, Tujuan, dan Distribusi • Pengertian: 1. dialokasikan untuk daerah tertentu 2. mendanai kegiatan khusus urusan daerah 3. sesuai dengan prioritas nasional. • Tujuan: 1. membantu penyediaan infrastruktur 2. mendorong pencapaian prioritas nasional 3. mengatasi ketimpangan layanan publik antar daerah

Formulasi DAK 2015 & sebelumnya

PERMASALAHAN 1. Pengalokasian, bersifat topdown, berakibat:  mismatch alokasi dengan kebutuhan daerah  Ketidaksinkronan perencanaan pusat-daerah  komitmen daerah kurang. 2. Penyaluran :  Berdasarkan pagu alokasi per daerah  Belum berdasarkan kinerja penyerapan 3.Pelaporan, hanya laporan realisasi dana 4. Pelaksanaan:  Wajib dana pendamping 10%  Juknis terlambat 32

DAK Fisik: Kebijakan dan Bidang 2017  KEBIJAKAN DAK FISIK:

1. Pengalokasian DAK berdasarkan Proposal; b. berbasis kinerja penyerapan (performance based); 2. Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping; 3. Penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 5. Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome; 3 (tiga) tahun; 6. Menyempurnakan pelaporan DAK berbasis 4. Memperbaiki Penyaluran DAK: sistem aplikasi. a. secara triwulan per bidang; 1. DAK REGULER Untuk membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publik dan mendukung kegiatan perekonomian daerah

1)Pendidikan; 2)Kesehatan; 3)Perumahan dan Permukiman; 4)Pertanian; 5)Kelautan dan Perikanan; 6)Sentra Industri Kecil; dan 7)Pariwisata

2. DAK PENUGASAN

• Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP • Menu dan lokus terbatas

1)Pendidikan SMK; 2)Kesehatan (RS dan Rujukan); 3)Air Minum; 4)Sanitasi; 5)Jalan; 6)Pasar; 7)Irigasi; dan 8)Energi Skala Kecil

3. DAK AFFIRMASI

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

1)Perumahan dan Permukiman; 2)Transportasi (Transportasi Desa, Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu) 3)Kesehatan (Puskesmas) 33

DAK Fisik: Prinsip-prinsip Pengalokasian Tahun 2017 Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah

Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan.

34

DAK Fisik: Mekanisme Pengalokasian Proposal Based Maret

April-Mei

•Penetapan Bidang/Subbidang

Oktober

Sept-Okt

•Penetapan Alokasi DAK per Daerah

•Pembahasan RUU APBN bersama DPR

•Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK

Agustus

Juli-Agustus

Juni

Sinkronisasi dan Harmonisasi rencana kegiatan DAK di Provinsi

•Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu

Agustus

•Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Juli-Agustus

•Penghitungan alokasi sementara DAK

•Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis

Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP.

Bappenas Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Kemenkeu Menilai satuan biaya: a.Standar Biaya Masukan; b.Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c.Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

35

DAK Fisik: Postur DAK Fisik dalam APBN 2017 (dalam trilliun Rupiah) JENIS & BIDANG DAK Dana Alokasi Khusus Fisik

89,8

A. DAK Reguler 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB

62,3 2,7 15,4

3. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

0,7

4. 5. 6. 7. 8.

4,1 0,5 1,1 0,3 1,4

Kedaulatan Pangan Energi Skala Kecil Kelautan dan Perikanan Prasarana Pemda Lingkungan Hidup & Kehutanan Transportasi (Infrastruktur Jalan, 9. Perhubungan, dan Transportasi Desa) Sarana Prasarana Perdagangan 10. (Sarana Perdagangan, IKM dan Pariwisata) 11. Penyelesaian Kurang Salur Sarpras Penunjang (Jalan, Irigasi, Air Minum, Kesehatan dan Pasar) 13. Tambahan DAK B. DAK IPD DAK AFIRMASI (Air Minum, Sanitasi, C. Irigasi dan Kesehatan) 12.

JENIS & BIDANG DAK

APBN P 2016

0,8 1,3 0,6 45,1 10.3 24,8 2,6

Dana Alokasi Khusus Fisik A. DAK Reguler 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Perumahan dan Permukiman 4. Pertanian 5. Kelautan dan Perikanan 6. Sentra IKM 7. Pariwisata B. DAK Penugasan 1. Pendidikan SMK 2. Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. DAK 1.

Air Minum Sanitasi Jalan Pasar Irigasi Energi Skala Kecil (Listrik) AFIRMASI Perumahan dan Permukiman

APBN 2017 58,3 20,4 6,1 10,0 0,6 1,6 0,9 0,5 0,5 34,5 1,9 4,8 1,2 1,2 19,7 1,0 4,0 0,5 3,5 0,4

2. Transportasi (Jalan dan TransDes)

0,8

3. Kesehatan (Puskesmas)

2,2

36

Sebaran Alokasi dan Target Output DAK Fisik 2017 Kalimantan Rp6,83T

Sulawesi Rp9,99T

Sanitasi Maluku & Papua Rp8,21T

Maluku

Sumatera Rp15,99T

Bali

Nusa Tenggara

Jawa Rp11,86T

• Baru : 5.000 Ha • Rehab :755.200 Ha • 10.000 unit embung

Air Minum Bali & Nusa Tenggara Rp5,45T

Irigasi dan Pertanian

• 448 SPAM bagi 716.352 rumah tangga. • Akses air minum layak bagi 688.436 rumah tangga

Jalan

Pendidikan • Rehab Ruang Belajar: 27.140 unit • Ruang Kelas Baru: 3.590 unit

 169.500 SR  1.026 unit IPAL USK  348.000 unit tangki septik individu  TPS 3R sebanyak 700 unit.

Kondisi Mantap: Provinsi: 71,75% Kab/Kota: 60,76%

Kesehatan • Rumah Sakit : 453 unit • Puskesmas : 5.059 unit

Perumahan 49.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 37

Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017 Kurang Bayar DAK Fisik 2016 • Direncanakan di-carry over pd APBN-P 2017 (perkiraan Rp6,5 T s.d Rp 7 T). • Syarat Carry over:  output tercapai 100% pd 2016  Telah menyampaikan laporan penyerapan dan output fisik  dilakukan verifikasi administrasi dan output fisik

Pentunjuk Teknis DAK Fisik • Juknis DAK 2017 ditetapkan dengan Peraturan Presiden (No 123/2016) dan dapat berlaku lebih dari 1 tahun • Lokasi dan Target Output per daerah ditetapkan oleh Menteri Teknis. KEMENTERIAN KEUANGAN

Penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan: • Kinerja Penyerapan • Kinerja Capaian Output Akan dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dengan meningkatkan syarat besaran penyerapan untuk penyaluran DAK Fisik setiap Triwulan/Tahap.

Rencana Penyaluran DAK Fisik melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): • Verifikasi dilakukan oleh KPPN. • Efisiensi, waktu dan biaya untuk penyampaian laporan. • Good Governance, karena realisasi dapat dipantau secara langsung.

38

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TA 2016 BERBASIS KINERJA PENYERAPAN DAN OUTPUT FISIK 1) Penyaluran DAK Fisik (Non Tambahan)  PMK No. 187/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 48/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan I = 30%

Triwulan II = 25%

Triwulan III = 25%

Triwulan IV = 20%

Syarat: Syarat: Laporan realisasi & capaian Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan II output kegiatan triwulan III dengan penyerapan dengan penyerapan minimal 90% dan capaian minimal 75% dan capaian output 60% output 30% Batas waktu penyampaian laporan paling lambat 12 hari kerja sebelum TA berakhir (15 Des 2016) Syarat: Perda APBD Laporan realisasi & capaian output kegiatan TA sebelumnya.

Syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan I dengan penyerapan minimal 75%

2) Penyaluran Tambahan DAK Fisik  PMK 186/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2016 Tahap I = 30%

Tahap II = 30%

Tahap III = 40%

Syarat: 1. APBD Perubahan/Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk TA 2016

Syarat: Laporan realisasi & capaian output tahap I dg penyerapan minimal 90%

Syarat: Laporan realisasi & capaian output tahap II dg penyerapan minimal 90%

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat 7 hari kerja sebelum TA berakhir (22 Des 2016)

39

ARAH PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK (REVISI PMK 187/2016 jo. PMK 48/2016)

PENYALURAN DAK FISIK  Syarat: Perda APBD, Lap. Realisasi dan capaian output kegiatan TA sebelumnya

TW-1 (30%)  Penyaluran paling cepat bulan Februari dan paling lambat 30 April  Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 31 Maret

TW-2 (25%)

 syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan I dengan penyerapan minimal 75%; dan kontrak kegiatan  Penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat 31 Juli  Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 Juni

TW-3 (25%)

 Syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan II dengan penyerapan minimal 75% dan capaian output 30%  Penyaluran paling cepat bulan Juli dan paling lambat 31 Oktober  Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 September

TW-4

 sebesar kekurangan pembayaran kepada pihak ketiga  Syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan Tw 3 dengan penyerapan min 90% dan capaian output min 70%, dan rekap SP2D sampai dengan output kegiatan 100%  Penyaluran paling cepat bulan Oktober dan paling lambat 31 Desember  Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 November

KEGIATAN DI BAWAH 1 MILIAR

KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIANGSUR

 Penyaluran sekaligus 100%  Syarat: Perda APBD, Lap. realisasi & capaian output kegiatan TA sebelumnya, dan Kontrak kegiatan  Penyaluran paling cepat bulan Februari, paling lambat bulan Agustus.  Dokumen persyaratan disampaikan paling lambat 31 Juli.  Penyaluran secara triwulanan dengan nilai sesuai rekomendasi K/L  Syarat: Perda APBD, Lap. realisasi & capaian output kegiatan TA sebelumnya, Kontrak kegiatan, dan Rekomendasi penyaluran dari K/L  Periode penyaluran dan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan sama dengan penyaluran DAK Fisik (umum)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik :

Kebijakan Pengalokasian Tahun 2017 2016

DAK Nonfisik (miliar rupiah)

APBNP

a.Bantuan Operasional Sekolah (BOS) b.Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD c.Tunjangan Profesi Guru PNSD d.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD e.Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus f.Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi g. BOK dan BOKB h.Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan i.Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan J

U

M

L

A

Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik

H

Realisasi

2017 % thd APBNP

43,923.6 2,281.9 69,762.7 1,020.5 400.0 3,559.9 264.3 -

43,923.6 2,281.9 39,167.6 820.1 199.3 2,630.6 237.5 -

100.0 100.0 56.1 80.4

121,212.9

89,260.5

73.6

49.8 73.9 89.8

APBN

Selisih APBN 2017 dengan Realisasi 2016

45,120.0 3,581.7 55,573.4 1,400.0 1,669.9 6,910.0 100.0 750.0

1,196.4 1,299.8 16,405.8 579.9 1,669.9 (199.3) 4,279.4 (137.5) 750.0

115,105.0

25,844.5

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di bidang pendidikan dan kesehatan 2. Meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah 3. Menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah

Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan.

41

PENGALOKASIAN DAN SASARAN DAK NONFISIK TA 2017 (1)

No

Jenis DAK Nonfisik

Pengalokasian

1.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS)

Dihitung dari jumlah siswa dikalikan dengan unit cost: - Unit cost BOS SD/SDLB sebesar Rp800.000,- Unit cost BOS SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1.000.000,- Unit cost BOS SMA/SMK sebesar Rp1.400.000,-

2.

Dana Bantuan Operasional Pelaksanaan Dihitung dari jumlah peserta didik dikalikan dengan unit cost. Pendidikan Anak Usia Dini Unit cost = Rp.600.000 /peerta didik/tahun x jumlah peserta didik (Dana BOP PAUD)

3.

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP Guru PNSD)

Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

4.

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD)

Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan

5.

Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG Guru PNSD)

Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. 42

PENGALOKASIAN DAN SASARAN DAK NONFISIK TA 2017 (2) No

Jenis DAK Nonfisik

Pengalokasian

6. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

 BOK: biaya operasional Puskesmas x ∑ Puskesmas;  Akreditasi Rumah Sakit: biaya akreditasi rumah sakit x ∑ rumah sakit yang akan diakreditasi ;  Akreditasi Puskesmas: biaya akreditasi Puskesmas x ∑ Puskesmas yang akan diakreditasi ;  Jampersal: biaya sewa rumah tunggu kelahiran ditambah transportasi ibu bersalin, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping.

7. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Jumlah Balai Penyuluhan dikalikan unit cost (Rp45 juta). Jumlah Fasilitas Kesehatan dikalikan unit cost (Rp1,2 juta). Jumlah kab/kota untuk Penggerakan Program KB di Kampung KB dikalikan dengan unit cost (Rp102 juta). Jumlah Kader Pembinaan Program KKBPK dikalikan dengan unit cost (Rp4,523 juta).

Jumlah peserta pelatihan dikalikan biaya per paket pelatihan. 8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah tenaga pendamping dikalikan (honorarium selama 6 bulan ditambah fasilitasi (Dana PK2UKM) selama 6 bulan).

9. Dana Pelayanan Administrasi Kepen-dudukan

Provinsi : berdasarkan jumlah dinas yang menangani dukcapil, jarak tempuh ke kab/kota, besaran uang transport, hotel dan uang saku di provinsi, jumlah wajib KTP-el di provinsi. Kab.Kota : berdasarkan jumlah kecamatan, jarak tempuh ke provinsi, besaran biaya transport, hotel dan uang saku pada kab/kota, dan jumlah penduduk di kab/kota. 43

KEBIJAKAN DAN CAKUPAN DAK NON FISIK No 1

2

Jenis DAK Nonfisik

Kebijakan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 tahun dan mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan, yang belum memenuhi SPM dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi yang sudah memenuhi SPM. Dana Bantuan Operasional Pelaksanaan Diarahkan kepada penyelenggara satuan PAUD yang Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD) mempunyai Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN), yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

3

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP Guru PNSD)

4

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD)


Cakupan Peserta didik pada Jalur pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah

Peserta didik pada pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. a. untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru Diberikan kepada Guru PNSD yang PNSD telah memiliki sertifikat pendidik b. untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui dan memenuhi persyaratan sesuai peningkatan kesejahteraan guru. peraturan perundang-undangan a. untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan guru Diberikan kepada Guru PNSD yang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima belum memiliki sertifikat pendidik. TPG b. untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan TPG

44

KEBIJAKAN DAN CAKUPAN DAK NON FISIK No

Jenis DAK Nonfisik

Kebijakan

Cakupan

untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Percepatan pencapaian SPM dan perwujudan tanggung jawab pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen negara terhadap program dunia yang telah ditandatangani seperti SDG’s.

Diberikan kepada Guru PNSD yang bertugas di daerah khusus

5

Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (Dana TKG PNSD)

6

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

7

Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas (BOKB) pembangunan kependudukan dan KB


Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas dan dinas kesehatan. Operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional

45

KEBIJAKAN DAN CAKUPAN DAK NON FISIK No

Jenis DAK Nonfisik

Kebijakan

8

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah. Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM)

9

Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan


Untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana amanat UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Cakupan a. peserta pelatihan (pengurus koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, pengelola koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, wirausaha pemula dan/atau kelompok strategis) b. tenaga pendamping koperasi dan UKM di 31 Provinsi. Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil pada provinsi dan kab/kota serta masyarakat di seluruh provinsi dan kab/kota.

46

POLA PENYALURAN DAK NON FISIK Jenis Transfer BOS

Pola, Waktu, & Besaran Penyaluran Dilakukan Triwulanan (Daerah tidak terpencil) TW I paling cepat Januari = 20% TW II paling cepat April = 40% TW II paling cepat Juli = 20% TW IV paling cepat Oktober = 20% Dilakukan Semesteran (Daerah terpencil) Semester I paling cepat Januari = 60% Semester II paling cepat Juli = 40%

Penyaluran memperhitungkan kurang dan/atau lebih salur Dana BOS berdasarkan surat rekomendasi dari Kemendikbud.

Pelaporan Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran • Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW I paling lambat minggu ke-2 Februari • Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW II (Semester I) paling lambat minggu ke-2 Mei • Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW III paling lambat minggu ke-2 Agustus • Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW IV (Semester II) paling lambat minggu ke-2 November

BOP PAUD

Sekaligus/satu tahap Paling lambat 31 Maret

Laporan realisasi merupakan syarat penyaluran • Lap. realisasi paling lambat 31 Januari

TPG

Dilakukan Triwulan TW I paling cepat Maret= 30% TW II paling cepat Juni= 25% TW III paling cepat September = 25% TW IV paling cepat November = 20%

Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran, namun dapat diberikan sanksi penundaan DAU/DBH 10% • Lap. realisasi Semester I paling lambat 15 September • Lap. realisasi Semester II paling lambat 15 Maret TA berikutnya

Penyaluran dana cadangan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud KEMENTERIAN KEUANGAN

47

POLA PENYALURAN DAK NON FISIK Jenis Transfer TAMSIL dan TKG

Pola, Waktu, & Besaran Penyaluran Dilakukan Triwulan TW I paling cepat Maret= 30% TW II paling cepat Juni= 25% TW III paling cepat September = 25% TW IV paling cepat November = 20% Penyaluran dana cadangan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud

PK2UKM

Dilakukan 2 tahap Tahap I paling cepat bulan Maret=50% Tahap II paling cepat bulan Agustus =50%

Pelaporan Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran, namun dapat diberikan sanksi penundaan DAU/DBH 10% • Lap. realisasi Semester I paling lambat minggu ke-2 September • Lap. realisasi Semester II paling lambat minggu ke-4 Maret TA berikutnya Lap. realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya. Lap. realisasi tahap I paling lambat 31 Oktober Lap. realisasi tahap II paling lambat 31 Januari

Adminduk

Sekaligus/satu tahap Paling lambat 31 Maret

Lap. realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya. Lap. realisasi paling lambat 31 Januari


48

POLA PENYALURAN DAK NON FISIK Jenis Transfer BOK

Pola, Waktu, & Besaran Penyaluran Dilakukan Triwulanan (Daerah tidak terpencil) TW I paling cepat Februari=25% TW II paling cepat April=25% TW II paling cepat Juli=25% TW IV paling cepat Oktober=25% Dilakukan Semesteran (Daerah terpencil) Semester I paling cepat Februari=50% Semester II paling cepat Agustus=50%

BOKB

Dilakukan Semesteran Semester I paling cepat Februari=50% Semester II paling cepat Agustus=50%


Pelaporan Lap. realisasi & batas penyerapan merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya • Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW I paling lambat 21 April; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 50% • Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW II (Semester I) paling lambat 21 Juli; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 50%; Lap. realisasi penggunaan 30% • Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW III paling lambat 21 Okt; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 75%; Lap. realisasi penggunaan 60% • Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW IV (semester II) paling lambat 31 Januari; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 75%; Lap. realisasi penggunaan 60% Lap. realisasi (>0%) merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya. • Lap. Semester I paling lambat minggu ke-3 Juli • Lap. Semester II paling lambat minggu ke-3 Januari

49

Arah Kebijakan Dana Perimbangan 2018


50

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2018 1

Dana Transfer Umum • Dalam hal masih terdapat kurang bayar, perlu percepatan penyelesaian kurang bayar DBH • Penyempurnaan Formula DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan. • Pengalokasian DAU bersifat tidak final, akan disesuaikan dalam APBN-P apabila terjadi perubahan Pendapatan Dalam Negeri • Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik  sebagai bahan evaluasi RAPBD dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah


2

Dana Transfer Khusus: • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L • Penguatan peran Propinsi sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah

dalam

• Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan • peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan

51

Time Schedule Pengalokasian DAK Fisik 2018 Januari-Feb •Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sblumnya (Reviu baseline DAK) •Penyusunan rancangan prioritas

Feb-Maret •Penentuan Bidang/Subbidang/ menu kegiatan & target output/ outcome. •Sinkronisasi dengan rencana Belanja K/L. •Penyusunan Usulan DAK oleh daerah

April-Mei •Penyampaian Usulan DAK •DAK diusulkan melalui e-proposal

Juni •Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu. •Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang &, antardaerah).

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PROPOSAL BASED Okt-Nov •Penetapan Alokasi DAK per Daerah (Perpres Rincian APBN) •Penetapan Juknis DAK (Perpres)


Sept-Okt Pembahasan kebijakan alokasi DAK dlm rangka RUU APBN bersama DPR

Agustus

Agustus

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Penghitungan alokasi sementara DAK

Juli-Agustus • Sinkronisasi & harmonisasi rencana kegiatan DAK antarbidang, antardaerah, antara DAK dg Belanja K/L dan Belanja APBD

Juli-Agustus •Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang. •Pagu per bidang/subbidang, kebijakan alokasi, sasaran/target output dan prioritasnya dituangkan dlm NK dan RAPBN.

52

Terima Kasih


53

Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017

Recommend Documents