KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tabanan tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tabanan tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Tabanan, 04 Januari 2017 Pengadilan Agama Tabanan,
Drs. Zainal Arifin, M.H. NIP. 196707201994031007
ii
EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Tabanan. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Tabanan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Tabanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
KINERJA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil
100 %
5%
100 %
0%
100 %
0%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -
Gugatan
iii
100 %
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan
2.
Peningkatan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara
aksepbilitas
yang tidak mengajukan
putusan Hakim upaya hukum:
90%
86 %
96%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.
Meningkatnya
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. a. Persentase yang diselesaikan secra prodeo b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase publikasi putusan perkara yang dapat diakses secara online. Persentase permohonan
kepatuhan
yang tidak mengajukan
terhadap
eksekusi atas putusan
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
iv
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
putusan
perkara perdata yang
pengadilan.
berkekuatan hukum.
Meningkatnya
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
kualitas pengawasan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI
i ii iii vi
BAB I
1 1 2 3 4
BAB II
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. B. C.
RENCANA STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
6 6 7 8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
10 10 12 20
BAB IV
PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
22 22
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA (RKT) 2017 4. DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2015-2019 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).
vi
