INFOBPJS Edisi XXIV Tahun 2015
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
ITBPJS Kesehatan Siap Sukseskan Tri Sukses
BINCANG
Fisioterapi Mengurangi RISIKO KECACATAN Tindakan Fisioterapi disertai Rujukan dari dokter
INI RENCANA STRATEGIS Direkorat TI BPJS Kesehatan Dadang Setiabudi Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
“
Pengarah
Fachmi Idris Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi Sekretaris
Rini Rachmitasari Sekretariat
Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur
Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan
Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyrifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatan maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
SURAT PEMBACA
email :
[email protected]
Fax : (021) 4212940
Yth. Redaksi Saat ini saya sdh terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan saya bekerja, berhubung istri saya saat ini untuk fasilitas kesehatan belum ditanggung perusahan maka istri saya ikutkan BPJS Kesehatan. Akan tetapi pada saat pendaftaran diharuskan 1 keluarga yang artinya nanti saya akan punya 2 keanggotaan BPJS. Yang saya tanyakan, apa tidak bisa saya cuma ikut yang BPJS Ketenagakerjaan saja? Demikian yang dapat saya sampaikan atas tanggapannya saya ucapkan banyak terima kasih. Aprilianto
[email protected] Jawab : Yth. Bapak Aprilianto Candra di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Bapak, pertama kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua lembaga yang berbeda. Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU), maka akan memiliki BPJS Kesehatan untuk jaminan pelayanan kesehatannya dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Bagi PPU, seperti PNS, karyawan, pegawai swasta, atau pekerja lainnya, maka pendaftaran BPJS Kesehatannya akan diurus oleh perusahaan / tempat kerja yang bersangkutan secara kolektif. Yang didaftarkan bukan hanya karyawan / pegawai perusahaan saja, melainkan juga anggota keluarga mereka yang terdiri dari suami/istri karyawan, dan 3 orang anaknya. Untuk itu, jika boleh menyarankan, mohon Bapak berkenan mengecek melalui HRD perusahaan Bapak terlebih dulu, apakah perusahaan Bapak sudah mendaftarkan Bapak dan keluarga Bapak di BPJS Kesehatan. Demikian kami sampaikan, semoga membantu dan sehat selalu. Redaksi
INFO BPJS
Kesehatan EDISI XXIV TAHUN 2015
Merdeka dan Kemerdekaan
“
Redaksi
CEO Message
Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 tahun 2015, banyak sekali dijumpai status pengguna jejaring sosial yang menyatakan ekspresi kemerdekaannya. Sebut saja salah satunya Mbak Anggur yang dengan lugas menuliskan status edisi independence day- nya dengan katakata : “Dulu mereka memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang … apapun peran kita di negeri ini, pada hakikatnya kita semua berjuang untuk melunaskan janji kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan itu akan: 1) Memajukan kesejahteraan umum, 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka berjuanglah dan mainkan peranmu untuk negeri ini! #IndependenceDay”.
Begitu luasnya arti merdeka dan begitu beragam pemaknaannya, sesuai dengan kondisi dan perasaan subyek manusia yang mengatakan “merdeka” pada saat itu. Bagi yang terpenjara, merdeka artinya menjadi manusia bebas. Bagi yang bersekolah merdeka berarti lulus, dan bagi pegawai/pekerja, merdeka berarti sampai kepada titik final pengabdian. Dalam KBBI sendiri kata “merdeka” diartikan sebagai bebas dari penjajahan, lepas dari tuntutan, atau tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Mengutip berbagai opini tentang merdeka di atas, nyatanya meski merdeka berarti bebas, dalam mempertahankan kondisi merdeka atau biasa disebut sebagai kemerdekaan manusia masih terus dihadapkan pada tugas-tugas baru sehingga dapat terus menikmati kebebasannya. Mantan napi harus bekerja bukan mencuri supaya tetap hidup merdeka. Anak sekolah harus bekerja bukan menganggur supaya bisa hidup merdeka tidak bergantung kepada pemberian orang tua. Mantan pegawai harus beraktifitas yang membahagiakan hati supaya tidak stress akibat tidak memiliki kesibukan yang berarti, kehilangan rutinitas dan disegani serta jarang berinteraksi dengan banyak orang lagi. Dan mengutip ungkapan Mbak Anggur di atas, manusia Indonesia harus berjuang untuk kesejahteraan, kecerdasan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial dalam mempertahankan makna kemerdakaannya dalam berbangsa dan bernegara. Selalu ada kata harus setelah kata merdeka. Apakah ini berarti kemerdekaan itu sesungguhnya adalah suatu kondisi yang bersyarat? Atau memang kemerdekaan dalam prakteknya ternyata selalu membutuhkan pengorbanan atau pun perjuangan dalam proses menikmatinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat belajar dari kisah burung Sooty Shearwater, yaitu burung laut yang melakukan migrasi sangat panjang dari Selandia Baru melewati Samudra Pasifik menuju tempat mereka mencari makanan baru seperti Jepang, Alaska dan California. Burung yang bernama latin Puffinus Griseus ini melakukan perjalanan selama kurang lebih satu bulan tanpa henti atau menempuh jarak sepanjang 65.000 km untuk mencapai lokasi baru yang dituju. Dibutuhkan kekuatan fisik, kebersamaan team, mental yang kuat sehingga dapat sampai kepada tujuan. Konsekuensinya,jika lemah dan tak mampu bertahan, mereka akan jatuh ditengah perjalanan dan mati. Satu hal yang menjadi alasan migrasi burung ini adalah mereka selalu berusaha memperoleh kemerdekaannya atau kebebasannya dalam memperoleh makanan dan suhu panas meski dengan perjuangan yang sangat dasyat. Dengan pola migrasi ini, burung Sooty Shearwater tak pernah kekurangan makanan dan selalu memperoleh cuaca panas bagi seluruh koloninya. Nampak, bahwa lagi-lagi diperlukan perjuangan dalam menikmati kemerdekaan dan atau dalam memaknai arti kata kebebasan yang sesungguhnya. Pelajaran lain terkait kemerdekaan dapat kita petik dari salah satu orang terkaya di dunia yaitu Warren Buffett. Ia mengajarkan bahwa dalam kemerdekaan finansialnya tersebut, selalu ada perjuangan, selalu dibutuhkan pengorbanan dan diperlukan upaya keras untuk bisa terus mempertahankan makna kebebasan pribadi yang diyakininya itu. Warren Edward Buffett lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, 30 Agustus 1930. Ia memiliki julukan Oracle of Omaha karena telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Dengan perkiraan pendapatan bersih AS$44 miliar pada 2005, dia menduduki urutan kedua sebagai orang terkaya kedua dunia setelah Bill Gates. Pada tahun 2010 ia berhasil mendepak Bill Gates dari peringkat pertama sebagai orang terkaya di dunia. Meski telah merdeka dari sisi keuangan, ternyata Buffet tetap membiasakan diri hidup di rumah sederhana yang dibelinya 50 tahun lalu dengan 3 kamar berukuran kecil. Ia hanya membeli apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ia juga masih terus hidup hemat, menekan keinginan gaya hidup wah seperti milyuner lain dan tidak pamer.
SALAM REDAKSI Teknologi Informasi Dukung Tri Sukses Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Sejak awal persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan tahu betul bahwa teknologi informasi akan menjadi tulang punggung (backbone) BPJS Kesehatan. Tanpa TI, kegiatan operasional yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak akan berjalan lancar. Persiapan yang dilakukan BPJS Kesehatan khususnya di masa transformasi, khusus untuk berbuah manis. Operasional JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat terbantu dengan teknologi informasi yang telah dipersiapkan sejak awal. Dalam edisi 24 kali ini, Info BPJS Kesehatan akan membahas lebih dalam mengenai peranan teknologi informasi dalam operasionalisasi BPJS Kesehatan lebih dari 1 tahun lamanya. Bagaimana BPJS Kesehatan merencanakan pengembangan teknologi informasi yang bukan hanya soal hardware maupun software, tapi lebih dalam dimulai dari visi misi hingga perencanaan organisasi yang matang. Dan bagaimana integrasi teknologi informasi BPJS Kesehatan dengan stakeholder lain diluar BPJS Kesehatan seperti Fasilitas Kesehatan, Dukcapil, dsb, semuanya akan kami muat dalam rubrik FOKUS. Dalam rubrik BINCANG kami juga menghadirkan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi untuk menilik lebih jauh seperti apa teknologi informasi ke depan yang bisa dikatakan akan menjadi “BIG DATA” karena data dan pencatatan seluruh masyarakat Indonesia khususnya untuk kesehatan semuanya berbasis teknlogi informasi. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas dan Selamat Ulang Tahun, BPJS Kesehatan. Redaksi
DAFTAR ISI Testimoni - Munarji, Sebelum Parah Sudah Difisioterapi
9
Fokus 1 - IT BPJS Kesehatan Siap Sukseskan Tri Sukses Fakus 2 - Aplikasi Komprehensif, Proses Pelayanan JKN/KIS Jadi Efisien
3 5
Bincang - Ini Rencana Strategis Direkorat TI BPJS Kesehatan
6
Benefit - Fisioterapi Mengurangi Risiko Kecacatan
7
Pelanggan - Tindakan Fisioterapi Disertai Rujukan Dari Dokter
8
Tentu hal ini tidak mudah bagi orang paling kaya dunia untuk bertahan hidup dalam pola seperti itu, atau bahkan dapat dikatakan naif bagi Buffet yang memiliki segalanya. Menerima pandangan aneh orang sekitar atas gaya hidup yang tidak biasa, diolok sebagai orang kikir atau bahkan dianggap mencari popularitas harus Buffet lalui dalam pejalanan hidupnya. Namun ia terus bertahan dalam keyakinan sederhananya, karena baginya ini adalah cara dalam memperjuangkan kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan dan kebebasan sebagai manusia merdeka, yang tetap dapat hidup sederhana dan tidak terpengaruh perubahan status sosial atau pun gaya hidup mewah meskipun ia bergelimang harta. Sekali lagi perlu ada perjuangan, meski kita telah sampai pada titik yang dinamakan kemerdekaan. Merdeka bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru atas suatu perjuangan lain yang harus kita menangkan. Satu kunci yang dapat selalu kita pakai dalam memenangkan pertarungan ini adalah dengan tetap terus memerdekan cara berfikir kita, sehingga tidak terkungkung dalam suatu pola yang menjebak atau bahkan membuat kita mabuk dalam kenikmatan tak kepayang yang menjerumuskan. Ada satu kisah terkait dengan kemerdekaan berpikir. Ketika Inggris ingin membangun penjara yang lebih canggih dari Al Catraz, pelusap terkemuka asal Hongaria yang tinggal di Amerika Serikat Harry Haoudini, diminta untuk mengujinya sebelum diresmikan. Haudini terkenal sebagai pesulap yang sangat ahli dalam membuka kunci dalam hitungan menit bahkan detik. Jika pintu penjara yang dilengkapi dengan pengamanan super canggih berbasis satelit ini mampu ditembus Houdini, berarti penjara ini sama saja kualitasnya dengan Al Catraz. Houdini pun dimasukan ke dalam penjara. Disaksikan pejabat tinggi dan wartawan, Houdini mulai berusaha membuka kunci yang merupakan pekerjaan sangat mudah baginya. Sepuluh menit berlalu dan belum ada tanda-tanda untuk terbuka. Tiga puluh menit pun berlalu namun masih juga belum terbuka. Hingga pada menit yang ke-60 Houdini mulai putus asa. Ia pun akhirnya menyerah dengan malunya, mengangkat tangan dan menjatuhkan badannya ke pintu. Luar biasa! Pintu itu terbuka! Rupanya pintu penjara tidak terkunci dan ini yang menjadi alasan Houdini tidak bisa membukanya. Houdini terpenjara dalam pikiriannya yang selalu mudah untuk membuka kunci yang tertutup, bukan kunci yang dibiarkan terbuka. Inilah contoh nyata bagaimana manusia seringkali tidak memerdekakan pikirannya. Semua terkunci oleh keyakinan, kebiasaan dan kesombongan yang akhirnya membawanya kepada kegagalan dan bukan kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan adalah kondisi merdeka, namun harus selalu diingat bahwa merdeka bukan bebas tanpa syarat. Merdeka adalah serangkaian pengorbanan, perjuangan dan usaha berkelanjutan dalam mencapai kondisi yang diharapkan sesuai keinginan. Merdeka adalah keinginan, namun sekaligus perjuangan. Dan yang terutama, kemerdekaan pikiran ternyata jauh lebih sulit daripada kemerdekaan badan. Sehingga apabila mengutip puisi kemerdekaan Chairil Anwar : “Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri kami punya jiwa. Kerja belum selesai… “ Kemerdekaan ini belum usai, masih banyak yang harus diperjuangkan, masih banyak yang harus dikerjakan karena kerja ini belum usai, meski mereka katakan kita sudah merdeka. Direktur Utama Fachmi Idris
Sehat & Gaya Hidup - Segarkan Ruangan Dengan Tanaman Penghasil Oksigen
10
FOKUS
EDISI 24 TAHUN 2015
IT BPJS Kesehatan
Siap Sukseskan Tri Sukses
Sebagaimana diketahui bersama, tahun 2015 BPJS Kesehatan fokus melaksanakan Tri Sukses yakni sukseskan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), kendali mutu dan biaya serta peningkatan kolektabilitas iuran dan rekrutmen peserta. Dalam menyukseskan ketiga hal itu butuh dukungan berbagai pihak terutama semua direktorat yang ada di BPJS Kesehatan. Begitu gambaran umum yang dijelaskan Direktur Teknologi Informasi (TI) BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi, kepada redaksi Info BPJS Kesehatan.
Database Kelancaran TI BPJS Kesehatan menurut Dadang perlu ditunjang oleh pengelolaan database yang baik dan optimal. Database sangat penting untuk diperhatikan karena jumlah peserta BPJS Kesehatan semakin besar, terhitung Juli 2015 jumlah peserta mencapai 149 juta orang. Ia mengatakan database BPJS Kesehatan sampai tahun 2016 mampu mengelola data sampai 200 juta peserta. “Database akan kita sempurnakan dan perbesar menuju UHC 2019 yang jumlah kepesertaannya diperkirakan akan mencapai 250 juta peserta,” paparnya.
Untuk mendukung hal itu Dadang menyebut direktorat TI menerapkan kebijakan penggunaan database dengan skala enterprise agar mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi secara optimal. Dengan begitu ia memperkirakan BPJS Kesehatan akan menjadi pengelola data terbesar karena kepesertannya nanti menyasar hampir seluruh penduduk Indonesia “Maka diperlukan database yang kuat,” katanya. Selain itu direktorat TI BPJS Kesehatan sedang merencanakan pengelolaan big data. Itu perlu dilakukan agar proses pengambilan keputusan baik dari level unit kerja, grup dan BOD dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan mudah. Untuk direktorat yang dipimpinnya, Dadang mengatakan sedikitnya ada lima hal yang telah dikembangkan selama kurang lebih satu setengah tahun ini dalam rangka memuluskan implementasi Tri Sukses dan menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019. Yakni organisasi, aplikasi, database, infrastruktur dan jaringan komunikasi data. “Jadi Intinya direktorat TI BPJS Kesehatan mendukung Tri Sukses 2015 dan menyiapkan diri menuju UHC 2019,” kata Dadang.
Organisasi Dadang menilai TI menjadi tulang punggung (backbone) BPJS Kesehatan. Tanpa TI, kegiatan operasional yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak akan berjalan lancar. Makanya, sejak BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014 sampai 1 Juli 2015 struktur organisasi TI telah berkembang menjadi tiga Dadang Setiabudi grup yaitu Strategi, Perencanaan dan Keamanan TI (SPKTI), Pengembangan TI (PTI) dan Operasional TI (OTI). Selaras itu penambahan SDM juga dilakukan baik di kantor pusat dan daerah. Bahkan saat ini hampir seluruh kantor cabang sudah punya 1 orang SDM sebagai IT Helpdesk yang bertugas memastikan operasional TI berjalan baik dan benar.
Aplikasi Terkait dengan aplikasi Dadang menjelaskan pengembangan aplikasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan memberi value add terhadap operasional BPJS Kesehatan. Aplikasi menjadi ujung tombak BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap peserta maupun mitra kerja. Pengembangan aplikasi yang dilakukan menekankan berbagai aspek seperti kemudahan, keamanan
Info BPJS Kesehatan
dan kecepatan dalam operasional. Oleh karenanya seluruh aplikasi yang saat ini digunakan ataupun yang dikembangkan berbasis web (web base). Ada banyak keunggulan yang didapat lewat aplikasi berbasis web. Diantaranya, aplikasi dapat diakses dimana saja lewat jaringan VPN/internet. Meningkatkan interoperabilitas, sehingga peluang sebuah aplikasi untuk dioperasikan dengan aplikasi lain jauh lebih besar.
“Contohnya, saat ini BPJS Kesehatan bisa mengintegrasikan sistem aplikasi kepesertaan dengan pelayanan, keuangan dan akuntansi. Dengan begitu bermacam aplikasi tersebut saling terintegrasi,” ujar Dadang. Keamanan data juga jadi pertimbangan dalam memilih pengembangan aplikasi berbasis web. Sebab, keamanan data penguna dapat terjaga lewat server yang disediakan di data center. Aplikasi berbasis web digunakan pada dedicated server dan diawasi sistem administrator server yang berpengalaman. Kemudian, aplikasi berbasis web tergolong mudah instalasi dan pemeliharannya. Karena setelah dilakukan pembaruan (instalasi/update) terpasang di server host maka semua pengguna bisa langsung mengakses dan tidak perlu menginstal pada setiap PC. Alokasi biaya jadi lebih efektif dibanding pengembangan aplikasi berbasis desktop karena biaya instalasi dan pemeliharaan dapat diminimalisir. Dadang mencatat saat ini direktorat TI telah mengembangkan sekitar 34 aplikasi baik aplikasi inti (core) dan penunjang (non core). Berbagai aplikasi itu dibagi jadi tujuh kelompok yakni kepesertaan seperti aplikasi pemasaran, kepesertaan dan migrasi data BU. Pelayanan seperti P-Care, Lupis dan BOA. Keuangan, seperti akuntansi, keuangan dan laporan iuran premi. Web Service, seperti kolekting premi, Api Asterix dan Api BPJS Kesehatan. Pendukung, seperti Pencarian Faskes Website, Website BPJS Kesehatan, E-Dabu dan Bisnis Proses. Kemudian FTP (Bank) dan Laporan.
Teknik yang digunakan dalam mengelola database menggunakan teknologi up to date. Misalnya, engine database, BPJS Kesehatan dalam master plan yang dibentuk telah menetapkan DB2 dan MS SQL Server dalam menjalankan dan mengelola database yang sifatnya inti (core).
Infrastruktur Infrastruktur tak kalah penting mendukung kelancaran operasional TI BPJS Kesehatan. Untuk itu peremajaan dan pengembangan infrastruktur terus dilakukan. Dadang menjelaskan pengelolaan infrastruktur yang sudah dilakukan direktorat TI selama ini diantaranya pembangunan data center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC). DC berfungsi sebagai pusat data dan tempat beroperasinya perangkat server, storage dan network. DRC berfungsi sebagai pusat data sementara jika terjadi bencana terhadap DC sampai pemulihan DC selesai dilakukan. DC ditempatkan di kantor pusat BPJS Kesehatan sedangkan DCR ditempatkan di luar Jakarta. Selain DC dan DRC, BPJS Kesehatan punya server dengan kemampuan menengah (middle) dan media penyimpanan (storage) dengan kapasitas sekitar 320 TB. Menurut Dadang perangkat tersebut dapat mendukung operasional TI BPJS Kesehatan sampai 2016. Saat ini BPJS Kesehatan memiliki 91 perangkat network yang terdiri dari 83 DC dan 8 DRC. Kemudian storage berjumlah 19 terdiri dari 15 DC dan 4 DRC. Lalu 222 server terdiri dari 175 DC dan 47 DRC.
Jaringan Komunikasi Data Saking pentingnya, Dadang mengistilahkan jaringan komunikasi data sebagai “urat nadi” operasional TI BPJS Kesehatan. Pasalnya, jika jaringan itu tidak tersedia dan tidak dijaga dengan baik maka akan mengganggu proses TI. Untuk menyalurkan data dari setiap titik lokasi mulai
3
FOKUS dari kantor BPJS Kesehatan pusat sampai divisi regional, kantor cabang dan KLOK, direktorat TI menggunakan teknologi Virtual Private Network (VPN). “Teknologi itu dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kecepatan dan kerahasiaan data,” urainya.
EDISI24 24TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI
implementasi TI. Pengguna juga menginginkan kecepatan dan keamanan. Untuk menjawab tantangan itu Dadang mengatakan direktorat TI bekerjasama dengan provider untuk melakukan kajian terhadap penggunaan jaringan
menyempurnakan aplikasi, database, infrastruktur dan jaringan komunikasi data sesuai dengan strategi Tri Sukses. “Ini ditujukan agar pengambilan keputusan di tingkat KC, Divre dan KP BPJS Kesehatan dapat segera dilakukan dengan dukungan data yang tepat dan akurat serta kemudahan untuk memperoleh data pendukung,” katanya.
Selain VPN, komunikasi data ke provider seperti fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) dan Badan Usaha (BU) dapat diakses menggunakan jaringan internet publik. Itu dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan dan kecepatan data. Dalam menggunakan jaringan kimunikasi data private BPJS Kesehatan bekerjasama dengan dua provider besar di Indonesia. Dari dua provider itu satu sebagai penyedia VPN yang difungsikan sebagai jalur utama dan lainnya sebagai penyedia VPN yang difungsikan sebagai jalur back up. Dari 21.662 lokasi pelayanan BPJS Kesehatan 20.000 diantaranya atau 92,33 persen lokasi sudah terhubung dengan jaringan komunikasi data utama. Kemudian, dari 133 kantor pusat, divisi regional dan kantor cabang sudah 117 lokasi atau 87,97 persen lokasi yang sudah terhubunga dengan jaringan komunikasi data back up.
“Terhitung 1 Juli 2015 pembiayaan jaringan komunikasi data untuk FKTP dan FKRTL tidak lagi menjadi beban BPJS Kesehatan. Saat ini FKTP dan FKRTL telah melakukan pemasangan jaringan komunikasi data secara mandiri,” papar Dadang.
Tantangan Direktorat TI Walau banyak hal sudah dikembangkan direktorat TI bukan berarti selama ini pelaksanaannya berjalan tanpa kendala. Dadang menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi sejak BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014. Menyangkut organisasi, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya SDM baik di kantor pusat dan daerah. Misalnya, service desk untuk menangani keluhan TI yang sifatnya satu pintu, saat ini hanya ada 4 orang yang bertugas. Tenaga fungsional di beberapa departemen seperti SDM untuk security TI, system administrator, technical support, network engineer jumlahnya juga masih minim. Selain itu belum terpenuhinya peningkatan kompetensi SDM TI sesuai bidangnya (sertifikasi). Dadang mengatakan jika SDM sudah mengantongi sertifikasi maka tingkat kemampuannya bertaraf internasional. “Saya bertekad untuk mendorong agar staf-staf TI BPJS Kesehatan mengantongi sertifikasi sehingga kami punya kompetensi SDM yang handal,” harapnya. Soal aplikasi, tantangan yang dihadapi direktorat TI yakni bagaimana memenuhi kebutuhan aplikasi dalam waktu relatif singkat. Itu merupakan hal yang wajar karena tuntutan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan yang harus siap berubah seiring dengan strategi korporat. Penyempurnaan proses bisnis dan pengkajian resiko menjadi latar belakang seringnya change request terhadap penyempurnaan aplikasi. Tantangan terhadap infrastruktur diantaranya harus mampu mengikuti dan menjawab kebutuhan pengembangan aplikasi. Tantangan ini dapat dijawab dengan terus melakukan perencanaan kapasitas. “Tidak jarang direktorat TI mengalami kendala infrastruktur yang ternyata kapasitas mesin yang digunakan tidak cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi. Namun langkah-langkah teknis segera diambil mengatasi kendala itu, misalnya melakukan tunning ataupun upgrade terhadap mesin tersebut,” kata Dadang. Database juga menghadapi tantangan dalam pelaksanannya. Itu terjadi karena pengelolaan database yang sangat besar. Direktorat TI dituntut mampu mengelola data tersebut secara baik dan benar sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Apalagi pengelolaan data yang besar (big data) tergolong baru di dunia TI. Sebab, sangat jarang perusahaan di Indonesia yang memiliki data sebesar BPJS Kesehatan. “Strategi-strategi pengelolaan big data harus segera disusun dengan melakukan studi banding dengan perusahaan yang memiliki data yang cukup besar,” tukas Dadang. Terkait jaringan komunikasi data, tantangan yang dihadapi direktorat TI yaitu arus transaksi data dari dan ke seluruh titik layanan BPJS Kesehatan. Konektifitas, keamanan dan kecepatan pertukaran data mempengaruhi keberhasilan
4
komunikasi data, memonitor traffic dan melakukan tunning pada perangkat network (jaringan). Serta menambah kapasitas (bandwidth) jaringan komunikasi data pada titiktitik layanan yang sudah tidak memadai. “Selain itu wilayah-wilayah yang belum terhubung dengan jaringan komunikasi data merupakan PR tersendiri bagaimana menghubungkannya dengan teknologi komunikasi yang sesuai apakah menggunakan VPN atau internet,” tutur Dadang.
Fokus Tri Sukses Fokus direktorat TI untuk sukseskan implementasi KIS diantaranya memfasilitasi dan menyesuaikan beberapa aplikasi seperti kepesertaan,E-DABU, SVBU dan COB. Aplikasi kepesertaan sudah mengakomodir pencetakan kartu KIS dengan bahan PVC dan menggunakan foto. Untuk sukseskan peningkatan kolektabilitas iuran dan rekrutmen peserta, direktorat TI BPJS Kesehatan sudah menyiapkan sejumlah hal. Untuk kolektabilitas iuran, ada beberapa aplikasi pendukung seperti PPOB, SMS Blast pembayaran iuran BU dan Auto Debet. Aplikasi kolekting iuran akan dikembangkan agar bisa mengakomodir virtual account (VA) keluarga. Proses pembayaran iuran dapat dilakukan lewat 3 bank pemerintah yakni BRI, Mandiri dan BNI. Jumlah bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan juga akan bertambah. Selain membayar iuran, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) juga bisa dilakukan lewat bank. Dadang mencatat ada tiga cara pendaftaran yang bisa dilakukan calon peserta PBPU atau mandiri BPJS Kesehatan yakni mendaftar melalui bank, E-ID (website BPJS Kesehatan) dan kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan.
“Jumlah peserta mandiri yang mendaftar lewat E-ID rata-rata 5 ribu orang setiap hari, yang mendaftar lewat bank sekitar 4 ribu orang sehari dan lewat cabang di atas 10 ribu orang satu hari,” ujar Dadang. Untuk mendukung Tri Sukses yang ketiga yaitu kendali mutu dan biaya, direktorat TI telah menyediakan dan menyempurnakan aplikasi yang selama ini dijalankan di FKTP dan FKRTL. Seperti aplikasi Utilization Review, Integrasi P-Care, HFIS, Utilization Review FKTP dan FKRTL, Dashboard P-Care, E-Performance dan laporan indikasi fraud (PIN F). Tak ketinggalan Dadang menjelaskan direktorat TI terus
Bridging System Ada sejumlah aplikasi dan sistem yang digunakan para pemangku kepentingan terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Berbagai aplikasi itu biasanya saling berkaitan dalam rangka melayani peserta. Untuk mempermudah dan mempercepat bisnis proses dalam pelayanan, berbagai aplikasi dan sistem itu perlu berintegrasi. Untuk mewujudkan itu maka dibutuhkan bridging system. Dadang menjelaskan fungsi bridging system diantaranya mempercepat antrian peserta dan klaim yang dilakukan RS. Misalnya, telah dilakukan bridging system antara aplikasi milik BPJS Kesehatan yang dioperasikan di RS yakni SEP dengan aplikasi RS yaitu SIM RS. Dengan bridging system maka petugas RS tidak perlu memasukan (input) data pada masing-masing aplikasi tersebut, tapi itu cukup dilakukan satu kali.
Senada, Kepala Departemen Pengembangan Aplikasi Inti BPJS Kesehatan, Agung Putu Dharma, mengatakan bridging system, seperti yang ada di RS itu memberi kemudahan kepada peserta BPJS Kesehatan dan RS sebagai provider. Peserta akan mendapat kemudahan karena waktu antrian bisa diringkas dan provider terbantu karena tidak perlu melakukan input data di beberapa aplikasi. Dengan begitu pelayanan jadi semakin efisien. Agung menjelaskan penerapan bridging system terutama antara aplikasi BPJS Kesehatan dan RS relatif mudah dilakukan. RS hanya membutuhkan seorang petugas programmer guna menyusun modul yang disiapkan BPJS Kesehatan untuk bridging system. “Tantangannya ada di RS, mereka harus bisa mengaitkan aplikasi yang mereka miliki (SIM RS) dengan aplikasi BPJS Kesehatan (SEP). Untuk menerapkan bridging system ini RS tidak perlu mengeluarkan biaya selain merekrut atau menyewa programmer,” pungkasnya.
Info BPJS Kesehatan
FOKUS
Aplikasi Komprehensif, Proses Pelayanan JKN/KIS Jadi Efisien
EDISI 24 TAHUN 2015
A
da banyak lembaga yang bersinggungan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, lembaga lainnya yang bersinggungan dengan pelayanan JKN/KIS diantaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), RS serta data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Setiap lembaga tersebut punya sistem data dan aplikasi. Untuk itu dalam melaksanakan program JKN/KIS antar sistem yang ada perlu berintegrasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta. Menurut Ketua Tim IT INA-CBGs, Tim Tarif Kemenkes, Budi Silvana, mencatat terkait dengan program JKN ada beberapa aplikasi yang menopang pelaksanaan JKN/KIS. Diantaranya aplikasi INA-CBGs milik Kemenkes, SIM RS yang ada di RS dan SEP yang merupakan aplikasi milik BPJS Kesehatan untuk digunakan di RS.
Agus mengatakan berbagai aplikasi itu memberi kemudahan kepada peserta. Misalnya, aplikasi pendaftaran yang sudah menerapkan bridging system dengan BPJS Kesehatan dapat menerbitkan SEP. “Dengan begitu pasien (peserta) tidak perlu ke loket BPJS Kesehatan. Ini memudahkan pasien (peserta) sehingga tidak harus antri dua kali untuk melakukan pendaftaran,” urainya. Lalu aplikasi manajemen tempat tidur, dapat mengelola daftar tunggu pasien rawat inap sehingga pasien mengetahui perkiraan masuk rawat inap. Berikutnya, aplikasi peresepan elektronik, memastikan pasien mendapatkan obat sesuai formularium nasional tanpa harus mencari obat pengganti dari luar.
Budi menjelaskan arah kebijakan Kemenkes dan BPJS Kesehatan saat ini terkait aplikasi yakni berupaya mengintegrasikan sejumlah sistem tersebut. Dengan begitu para pihak terkait tidak perlu direpotkan dengan bermacam aplikasi dalam rangka melayani peserta. Cukup menggunakan satu jenis aplikasi komprehensif yang akan berkoneksi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Menurut Budi aplikasi komprehensif itu masuk tahap uji coba di RS. Dengan aplikasi yang komprehensif maka proses pelayanan peserta dari rujukan ke RS, sampai proses klaim RS cukup dilakukan dengan satu kali proses. Sehingga petugas di RS tidak perlu repot membuka dan memasukan data pada setiap aplikasi. “Semangatnya, membuat proses jadi lebih sederhana sehingga efisien,” katanya. Budi mengatakan aplikasi komprehensif itu belum resmi diluncurkan karena masih uji coba. Untuk sementara aplikasi komprehensif itu disebut INA-CBGs-SEP Integrated System. Selaras hal tersebut Budi menjelaskan selama ini aplikasi INA-CBGs yang dikelola Kemenkes relatif minim kendala. RS cenderung mempersoalkan besaran tarif dalam INA-CBGs daripada aplikasinya. Namun, sejak JKN bergulir tidak ada RS yang rugi melayani peserta BPJS Kesehatan. Itu terlihat dari banyaknya RS yang mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, itu menunjukan tarif INA-CBGs cukup sesuai.
Budi berpendapat teknologi informasi (TI) bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan JKN/KIS. Misalnya, kerap dijumpai peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk di RS harus antri panjang. Dengan pengembangan TI, antrian itu dapat dipangkas sehingga mempercepat peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sejak digunakan 1 Januari 2014 sampai sekarang aplikasi INA-CBGs mengalami penyempurnaan. Ketika awal JKN berjalan aplikasi INA-CBGs yang digunakan yaitu versi 4.0 sekarang telah berkembang menjadi versi 4.2. Peningkatan versi aplikasi INA-CBGs itu seiring dengan perbaikan yang dilakukan terhadap sistem INA-CBGs mulai dari besaran tarif dan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi INA-CBGs menurut Budi cukup mudah. Aplikasi yang bersifat offline itu hanya perlu di install pada komputer yang digunakan RS. Jika ada pembaruan (update), RS hanya perlu mengunduh update itu pada website Kemenkes. “Jadi proses update aplikasi INA-CBGs itu sama seperti aplikasi anti virus yang biasa digunakan pada komputer. Kalau ada update hanya perlu di download dan di install,” tukasnya. Sampai saat ini hampir semua RS baik swasta atau milik pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menggunakan aplikasi INA-CBGs. Bagi RS yang mengalami
Info BPJS Kesehatan
kesulitan menggunakan aplikasi INA-CBGs Budi menyebut Kemenkes siap membantu.
Indonesian Grouper Rencana strategis Kemenkes ke depan menurut Budi mengarah pada pembuatan Indonesia Grouper. Yakni pengelompokan jenis-jenis penyakit dalam berbagai grup untuk dimasukan dalam aplikasi. Budi menyebut grouper yang ada di dalam INA-CBGs bukan buatan Indonesia tapi Malaysia. Setiap tahun Kemenkes memperpanjang license INA-CBGs tersebut agar aplikasi itu update. Jika Indonesian Grouper dapat dibentuk maka pemerintah tidak perlu lagi membayar licence karena grouper tersebut dimasukan dalam aplikasi INA-CBGs dan dikelola sendiri. Selain tidak lagi membayar licence, jika Indonesian Grouper itu berhasil dibentuk maka Indonesia punya grouper yang isinya pengelompokan jenis-jenis penyakit yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.
“Kalau kita punya grouper yang kita bentuk sendiri maka itu akan lebih sesuai dengan kondisi di negara kita. Karena setiap penyakit yang berkembang di setiap negara kan kondisinya berbeda-beda,” papar Budi.
Memudahkan Peserta Kepala IT RSCM, Agus Mutamakin, menilai aplikasi memberi kemudahan kepada peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia mencatat ada sekitar enam aplikasi yang digunakan RSCM terkait dengan pelayanan terhadap peserta JKN yaitu administrasi pasien, tagihan dan penerimaan, rekam medis elektronik, sistem informasi laboratorium, sistem informasi radiologi dan PACS serta sistem informasi farmasi.
Selain memberi kemudahan kepada peserta, bermacam aplikasi itu menurut Agus memudahkan RSCM selaku mitra BPJS Kesehatan. Misalnya, aplikasi pendaftaran yang sudah bridging system dengan BPJS Kesehatan memudahkan RSCM karena mengurangi jumlah loket dan petugas pendaftaran. Sebelum menggunakan bridging system, RSCM membentuk loket BPJS Kesehatan untuk menerbitkan SEP. Begitu pula aplikasi klaim BPJS Kesehatan yang sudah bridging dengan SIM RS tanpa harus mengakses ulang di aplikasi INA-CBGs. Dari berbagai aplikasi tersebut Agus mencatat tidak ada kendala yang besar. Namun, ia mengusulkan agar dilakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan terhadap aplikasi-aplikasi yang terkait dengan JKN/KIS. Misalnya, pengembangan aplikasi bridging verifikasi klaim, sehingga pihak RS dapat mengetahui status klaimnya secara riil dan valid.
Data Dukcapil Selain Kemenkes, pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan juga bersinggungan dengan data dukcapil yang dikelola Kemendagri. Direktur TI BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi, mengatakan BPJS Kesehatan terus bekerjasama dengan dukcapil Kemendagri. Dengan begitu diharapkan seluruh penduduk Indonesia, khususnya peserta punya single identity number yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dadang mengatakan untuk Badan Usaha (BU) yang mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan harus mencantumkan NIK setiap pekerja yang didaftarkan. Begitu pula dengan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan peserta penerima bantuan iuran (PBI). Data peserta BPJS Kesehatan yang ada saat ini menurut Dadang belum seluruhnya memiliki NIK. Guna membenahi itu BPJS Kesehatan terus melakukan sinkronisasi data dengan dukcapil. “Data peserta yang belum ada NIK nya kita kirim ke dukcapil untuk memintakan NIK nya. Tujuan kita agar kedepan seluruh data peserta ada NIK nya,” tuturnya.
Aplikasi administrasi pasien berfungsi untuk pendaftaran, perjanjian kunjungan dan manajemen tempat tidur. Aplikasi tagihan dan penerimaan digunakan untuk tagihan (billing), penerimaan pembayaran dan klaim ke penjamin. Aplikasi rekam medis elektronik fungsinya berkaitan dengan diagnosa, hasil pemeriksaan dan pengobatan.
Menambahkan, Kepala Departemen Pengembangan Aplikasi Inti BPJS Kesehatan, Agung Putu Dharma, menyebut sistem BPJS Kesehatan sudah berjaringan dengan dukcapil untuk mengecek validitas data peserta. Saat ini sistem yang ada di kantor BPJS Kesehatan pusat sudah menerapkan bridging system dengan server dukcapil.
Selain itu aplikasi sistem informasi laboratorium bersinggungan dengan proses order pemeriksaan dan verifikasi hasil. Kemudian aplikasi sistem informasi radiologi dan PACS digunakan untuk order pemeriksaan, pemrosesan citra dan entry hasil. Berikutnya aplikasi informasi informasi digunakan untuk peresepan elektronik dan dispensing.
Agung menjelaskan lewat sistem itu maka akses data kependudukan dapat dilakukan secara online melalui web service. Itu diperlukan untuk pendaftaran peserta baru dan verifikasi data peserta lama. Kantor BPJS Kesehatan di daerah seperti kantor cabang, bisa dengan mudah mengakses data tersebut.
5
BINCANG
EDISI24 24TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI
INI RENCANA STRATEGIS Direkorat TI BPJS Kesehatan Teknologi dan Informasi (TI) berperan penting mendukung kelancaran beroperasinya program JKN/KIS yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. Untuk itu, Direktorat TI BPJS Kesehatan perlu melakukan perencanaan yang baik agar mandat konstitusi ini dapat terimplementasi sesuai harapan. Direktur TI BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi, mengatakan TI terus berkembang sesuai kebutuhan, namun ada proses yang memang harus dilalui. Dadang Setiabudi Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
Dadang menjelaskan, saat ini direktorat TI BPJS Kesehatan melakukan review kembali terhadap master plan yang merupakan turunan dari strategic plan direktorat TI. Rencananya review dari master plan akan selesai akhir Agustus 2015. Untuk mengetahui apa saja rencana strategis yang sedang dan akan disiapkan Direktorat TI BPJS Kesehatan mendukung suksesnya implementasi visi dan misi BPJS Kesehatan, redaksi Info BPJS Kesehatan berkesempatan melakukan wawancara dengan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Berikut ini hasil wawancaranya. Apa yang dirancang direktorat TI dalam master plan itu? Dalam master plan itu mencakup strategi-strategi yang akan dilakukan Direktorat TI BPJS Kesehatan sampai tahun 2019. Diantaranya, strategi pengelolaan data warehouse (DWH) yakni pengelolaan big data. Penguatan infrastruktur, khususnya untuk kebutuhan DWH. Kemudian strategi bridging system antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL.
Apa saja yang jadi fokus direktorat TI menuju UHC? Periode 2014-2015 kita fokus bagaimana aplikasi berjalan dan bisa melayani peserta dengan baik. Kemudian mulai 2016 kita fokus big data. Kalau sudah mengelola big data maka semua pihak bisa mengakses data-data dengan cepat. Berikutnya kita fokus pengembangan infrastruktur agar siap melayani 260 juta peserta. Jadi fokus yang pertama itu aplikasi harus siap. Jika aplikasi tidak siap maka
Untuk melaksanakan rencana strategis itu dukungan apa yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar? Kompetensi SDM, karena apapun rencananya tanpa dukungan SDM maka tidak akan berjalan. SDM ini baik yang ada di departemen TI dan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Sebab, sekalipun TI bagus tapi SDM tidak bisa mengoperasionalkan ya percuma juga. Jadi semua direktorat harus bersinergi. Menuju UHC, apa tantangan yang akan dihadapi TI? Nantinya yang mengakses aplikasi BPJS Kesehatan akan bertambah tambah banyak. Itu berarti kita harus menyiapkan infrastruktur yang memadai seperti database dan server. Ini memang sudah ada dalam roadmap kita sekarang. Saat ini tercatat yang mengakses aplikasi BPJS Kesehatan mencapai satu juta dalam sehari. Kami menargetkan TI yang kita miliki siap diakses minimal sampai dua juta per hari.
Mungkin nanti ke depannya kita mengembangkan aplikasi mobile, seperti e-banking dan sms banking yang banyak digunakan bank. Jika akses terhadap sistem di tingkat FKTP dan FKTRL dapat berjalan dengan baik bisa saja peserta mengambil nomor antrian di Puskesmas menggunakan aplikasi mobile misalnya SMS. Begitu pula dengan peserta yang dirujuk ke RS, lewat aplikasi dia bisa melihat ke RS mana dia dirujuk. Kemudian RS menginformasikan nomor antrian kepada peserta dan perkiraan kapan nomor antrian itu dipanggil. Kemudian proses klaim, tidak menutup kemungkinan dengan aplikasi bisa dilakukan elektronik klaim (E-Claim). Menurut saya perkembangan TI nanti menuju kesana.
Apa rencana strategis direktorat TI BPJS Kesehatan kedepan?
6
Misalnya, sekarang kita mengembangkan arsip digital. Sehingga kegiatan surat menyurat tidak menggunakan hard copy. Kebijakan itu sedang dikembangkan mulai dari kantor pusat, cabang, divre sampai KLOK. Itu akan menghemat penggunaan kertas secara signifikan.
Apa inovasi yang berpeluang dilakukan berkaitan dengan TI ke depan?
Strategi selanjutnya yakni penguatan dan perluasan jaringan komunikasi data dengan teknologi yang sesuai baik dari sisi keamanan dan kecepatan. Selanjutanya pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM. Tak ketinggalan, strategi service management, penanganan keluhan TI yang cepat dan tepat dengan SLA yang jelas dan satu pintu (service desk).
Kedepan, DWH kita menuju big data dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stake holder. Kalau dari sisi infrastruktur kita akan terus menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan BPJS Kesehatan mulai dari database karena kita akan menuju universal health coverage (UHC) paling lambat 2019. Oleh karenanya database yang kita siapkan itu harus baik dan mampu menampung data 260 juta orang peserta. Jadi kita akan siapkan tata kelola TI yang baik.
ke depan akan terjadi efisiensi pada semua aspek dan menuju paper less.
Kapan aplikasi mobile itu mulai dikembangkan direktorat TI?
operasional bisa terkendala bahkan terhambat. Setelah aplikasi siap, karena aplikasi berbasis web maka dilakukan sentralisasi. Dengan begitu
Bisa tahun depan. Sekarang ini kita fokus pada aplikasi-aplikasi untuk operasional agar stabil dan berjalan lancar. Tahun depan baru kita bisa melakukan improvisasi dan inovasi.
Info BPJS Kesehatan
BENEFIT
B
EDISI 24 TAHUN 2015
Fisioterapi Mengurangi RISIKO KECACATAN
Cedera karena olah raga, salah gerak, radang sendi, nyeri di bagian punggung, pinggang, leher, bisa disembuhkan dengan fisioterapi atau terapi fisik. Fisioterapi juga dapat memperbaiki postur tubuh yang tidak benar seperti tulang belakang yang miring. Selain, masih banyak lagi manfaat fisioterapi seperti rehabilitasi pascastroke, keterlambatan pertumbuhan pada anak, rehabilitasi pascaoperasi, parkinson, dan Guillain-Barre Syndrome (GBS). Bahkan, asma pun memerlukan fisioterapi. Tindakan fisioterapi penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kecatatan yang permanen atau bisa mengurangi masalah yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh Fisioterapi terbukti efektif bagi penderita dengan berbagai usia, dari bayi hingga orang lanjut usia. Peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan manfaat layanan fisioterapi di rumah sakit yang memiliki poliklinik fisioterapi, Namun manfaat ini hanya diperoleh dengan mekanisme rujukan berjenjang. Oleh karena itu, bagi peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan layanan fisioterapi harus melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan (faskes) primer. Fisioterapi atau terapi fisik bertujuan untuk memperbaiki fungsi gerak motorik akibat adanya gangguan pada otot dan rangka tubuh setelah patah tulang, atau pascaoperasi tulang. Fisioterapist akan melatih pasien untuk melakukan gerakan tubuh dan pasien harus berusaha sendiri agar bisa kembali melakukan gerakan-gerakan seperti jalan, duduk atau berdiri. Latihan fisik dapat mengembalikan kemampuan dan fungsi gerak secara maksimal. Seberapa lama masa terapi tergantung kondisi pasien. Tetapi, dengan menjalani terapi dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecacatan karena dengan fisioterapi, otot menjadi lebih lentur. Fisioterapist harus bekerjasama dengan dokter terkait agar fisioterapi yang dijalani pasien bisa dilakukan secara tepat. Karena terapi yang dilakukan disesuaikan dengan riwayat penyakit yang diderita pasien. Ruang lingkup pelayanan fisioterapi adalah fisioterapi kesehatan wanita, fisioterapi tumbuh kembang anak, fisioterapi K3 (kesehatan keselamatan kerja), fisioterapi usia lanjut, fisioterapi olah raga, fisioterapi kesehatan masyarakat, fisioterapi pelayanan medik didasari pada problem kesehatan pasien, seperti: fisioterapi musculoskeletal, fisioterapi cardiovaskular, fisioterapi neuromuscular, dan fisitoterapi integumen. Ada beberapa jenis fisioterapi, antara lain, terapi latihan yaitu untuk mengembalikan fungsi gerak agar bisa berfungsi seperti semula. Jika tidak bisa normal kembali, paling tidak bisa mendekati normal, misalnya mengembalikan kemampuan gerak tangan dan kaki. Pasien pascaoperasi karena patah kaki, fisioterapi dilakukan secara bertahap. Terapi yang dilakukan untuk
Info BPJS Kesehatan
memulihkan kekuatan otot dan mengupayakan agar persendian kaki tidak menjadi kaku. Apalagi kaki yang lama dipasangi gips dapat mengakibatkan massa otot mengecil sehingga kekuatan tumpuan kaki melemah. Dengan menjali terapi fisik dapat mengembalikan kemampuan menopang dan berjalan. Terapi fisik dengan cara pemanasan menggunakan radiasi infra merah atau infra red radiation, untuk menyembuhkan kelainan otot, kulit, atau jaringan tubuh lainnya. Terapi ini juga harus sesuai dengan diagnosis. Contoh terapi ini adalah terapi inhalasi untuk mengencerkan lendir pada saluran napas. Terapi ini sangat efektif karena dapat
mengurangi dosis obat yang diminum. Fisioterapi jenis stimulasi listrik. Terapi fisik ini menggunakan aliran listrik dengan tenaga kecil, biasanya diaplikasikan pada anak yang menderita lemah otot akibat patah tulang atau mengalami kerusakan syaraf otot. Cara ini juga harus penuh kehati-hatian. Pengunaan aliran listrik dengan cara menempelkan aliran listrik pada otot yang terasa nyeri. Ada juga fisioterapi dingin. Terapi fisik ini cocok untuk memulihkan cedera pada anak agar peradangan tidak menjadi kronis. Terapi ini harus dengan pengawasan karena jika terlalu banyak terapinya dapat merusak jaringan. Fisioterapi bagian dada bisa diterapkan pada pasien dengan keluhan batuk pilek. Khusus untuk pasien anak, terapi ini sangat cocok untuk membersihkan saluran pernapasan sehingga dapat melancarkan pertukaran udara. Terapi fisik dengan menggunakan air atau dikenal dengan aquatic atau hydro therapy cocok untuk anak-anak yang mengalami gangguan gerak akibat spastisitas atau kaku.
Jika kaki dimasukkan dalam air maka kaki lebih mudah digerakkan. Gerakan air dapat melenturkan gerak tubuh. Fisioterapi jenis orthopedhic dan reumathoid arthritis. Fisioterapi jenis ini ditujukan untuk mengatasi gangguan tulang dan otot akibat patah tulang, post fracture (retak), radang sendi, terkilir. Cocok bagi orang dewasa. Tetapi ada juga kasus pada bayi yang mengalami pembengkakan otot leher yang membuat ototnya tertarik ke satu arah sehingga leher menjadi miring. Terapi fisiknya berupa latihan-latihan gerakan, pijat, dan peregangan. Bisa juga dibarengi dengan ultrasound (gelombang suara berfrekuensi lebih tinggi dari yang dapat didengar manusia) dan pemanasan untuk melepaskan perlengketan/gumpalan di leher. Fisioterapi ini bisa diterapkan sejak bayi berusia 2 minggu. Sedangkan fisioterapi rheumathoid arthritis dilakukan pada anak dengan keluhan kaki bengkak atau mengalami gangguan sendi. Untuk mengurangi rasa nyeri, terapi dingin diberikan saat akut dan selanjutnya diberikan terapi panas dengan electrical stimulations therapy. Terapi ini bisa dilakukan pada anak usia 4 hingga 5 tahunan. Nah, bagi peserta BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan fasilitas layanan fisioterapi ini untuk mencegah agar keluhan nyeri, ketegangan otot, atau keluhan persendian. Agar tidak terlanjur menjadi keluhan yang mengganggu aktivitas, apalagi terlanjur menjadi kecacatan yang permanen karena otot menjadi kaku. Peserta BPJS Kesehatan juga bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, dokter praktik perorangan, atau klinik yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk berkonsultasi meskipun belum mengalami keluhan sakit yang parah. Seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedangkan untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, peserta BPJS Kesehatan harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di tempat peserta terdaftar. Di rumah sakit, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik akan memutuskan apakah peserta membutuhkan pelayanan fisioterapi atau tidak, jenis fisioterapi yang dibutuhkan dan berapa lama fisioterapi tersebut dibutuhkan. Setelah mendapatkan pelayanan fisioterapi, dokter penanggung jawab pelayanan akan melakukan evaluasi tentang efektivitas fisioterapi yang diterima peserta, apakah mampu mengobati penyakit pasien atau tidak.
7
PELANGGAN
EDISI24 24TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI
i p a r e t o i s i F n a k a d in
T
Disertai Rujukan dari Dokter
F
isioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yg ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, serta memulihkan gerak dan fungsi sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan elektroterapi, manipulatif, dan komunikasi. Bagi pasien non BPJS Kesehatan, bisa datang langsung ke klinik fisioterapi tanpa rujukan jika pelayanan yang dibutuhkan berupa pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, memelihara kebugaran memperbaiki postur tubuh, memelihara sikap tubuh, melatih pernafasn normal, kasus ulangan, pelayanan dengan aktualisasi rendah, serta terapi fisik untuk pemeliharaan. Sedangkan untuk kasus tertentu tetap harus menggunakan surat rujukan dari dokter. Bagi peserta BPJS Kesehatan, tetap mengikuti aturan alur rujukan berjenjang dari lini terdepan pelayanan yaitu melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau Faskes Primer. Jika diperlukan dokter di Puskesmas atau dokter keluarga yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan membuat surat rujukan ke dokter sesuai dengan diagnosanya. Ada pasien yang dirujuk ke dokter syaraf, ke dokter ortopedi, dan ada juga yang dirujuk ke dokter paru, atau dokter jantung. Dan pelayanan fisioterapi ini tersedia di rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, peserta BPJS Kesehatan akan mendaftar dan ke poli sesuai dengan rujukan dari Faskes Primer. Setelah diperiksa di dokter spesialis, jika pasien memerlukan pelayanan fisioterapi, maka dokter spesialis akan merujuk ke poli rehabilitasi medik. Rebahilitasi medik adalah pelayanan kesehatan menyeluruh untuk penderita gangguan fisik dan fungsi tubuh karena kondisi sakit atau cedera. Layanan rehabilitasi medik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan kualitas hidup secara maksimal dengan menggunakan alat terapi fisik berdasarkan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Sakit yang perlu ditangani oleh bagian rehabilitasi medik adalah kelainan muskuloskeletal (kelainan yang berhubungan dengan fungsi otot, sendi, dan tulang), nyeri rematik atau disebut juga osteoarthritis atau pengapuran, dan osteoporosis atau pengeroposan tulang . Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, rehabilitasi bentuk/postur tubuh.
Seorang tenaga kesehatan fisioterapi atau fisioterapist memiliki kemampuan secara profesional dengan standar kompetensi dan memiliki etika profesi, standar asuhan, dan memiliki legislasi fisioterapi. Seorang fisioterapist bisa berperan sebagai pelaksana, pengelola, pendidi, dan peneliti fisioterapi.
Kasus lainnya yang ditangani poliklinik rehabilitasi medik adalah kelainan neuromuskular yaitu penyakit gangguan saraf yg berhubungan dengan fungsi otot, seperti pemulihan paska stroke/kelumpuhan dan nyeri syaraf seperti nyeri pinggang, nyeri di bagian leher, punggung, dan nyeri di bagian tubuh lainnya. Selain itu ada kelainan tumbuh kembang anak seperit rehabilitasi anak hiperaktif, autis, kelumpuhan, keterlambatan bicara, termasuk rehabilitasi kelainan bentuk kaki anak yaitukaki ceper/flat, kai pengkor, bentuk kaki O atau X. Ada juga kelainan paru dan saluran napas, seperti dahak pada batuk pilek, sesak/asma atau masa sebelum operasi pada pasien dengan kelaianan saluran napas. Begitu juga pada kelainan jantung, ada yang perlu ditangani oleh dokter rehabilitasi medik. Fisioterapis termasuk dalam tim rehabilitasi medik terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di sejumlah rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, rujukan dari poli-poli langsung ke fisioterapi. Fisioterapis telah siap melayani peserta BPJS Kesehatan, karena kompetensi fisioterapis sudah tidak perlu diragukan lagi, seperti yang dirumuskan dalam SK Menkes Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi adalah, kemampuan menganalisa ilmu sebagai dasar praktik, kemampuan menganalisa kebutuhan pasien/ klien, kemampuan merumuskan diagnosa fisioterapi, kemampuan merencanakan tindakan fisioterapi, kemampuan melakukan intervensi fisioterapi, kemampuan melakukan evaluasi dan re-evaluasi, kemampuan melakukan pendidikan. Meskipun di sebuah rumah sakit yang belum ada dokter rehabilitasi medik, fisioterapis pun mempunyai kompetensi memberikan kontribusi dalam perencanaan
8
dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Seorang terapis juga mempunai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi yang efisien dan efektif, kemampuan menerapkan prinsip prinsip manajemen dalam praktik fisioterapi, kemampuan melaksanakan peneliti. Jadi tak perlu diragukan lagi, peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Peserta BPJS Kesehatan perlu mengikuti aturan jenjang rujukan, mulai dari faskes primer karena di faskes primer bisa mengatasi 155 diagnosis penyakit. Jika diperlukan, dokter di faskes primer membuat surat rujukan ke tingkat fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kecuali dalam keadaan darurat atau emergency untuk menyelamatkan jiwa, peserta BPJS Kesehatan bisa langsung ke rumah sakit mana pun yang terdekat. Peserta BPJS Kesehatan pun tidak perlu menambah biaya. Jika saat rawat inap, peserta BPJS Kesehatan ingin di kelas perawatan yang lebih tinggi, maka peserta BPJS Kesehatan harus menambah biaya tambahan. Nah, untuk memastikan Anda mendapat pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bayar iuran secara teratur sesuai dengan kelas yang dipilih. Bagi yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, sebaiknya segera mendaftarkan diri, bisa melalui kantor BPJS Kesehatan, secara online di www.bpjs-kesehatan. go.id, atau di bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Jika peserta BPJS Kesehatan ingin mengubah data kepesertaannya, sebaiknya segera datang dan melapor kepada petugas di kantor BPJS Kesehatan. Peserta pun dapat memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama atau faskes primer dan ini pun perlu dilaporkan kepada petugas BPJS Kesehatan. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang meninggal dunia, sebaiknya pihak keluarga juga melaporkan kepada petugas BPJS Kesehatan agar tagihan iuran premi ditutup.
Info BPJS Kesehatan
EDISI 24 TAHUN 2015
TESTIMONI
SEBELUM PARAH,
Sudah Difisioterapi
M
unarji, contohnya, eks peserta Askes dari Desa Kewarisan, Kutowinangun. Dirinya tak pernah ingin sakit. Tetapi, jika sakit datang juga, dia anggap itu sebagai “jatah”. “Kalau sudah dijaga masih sakit, ya berarti sudah saatnya harus sakit, seperti mesin ada waktunya diservis,” kata Murnarji saat menunggu antrean di Poliklinik Rehabilitasi Medik, RSUD Soedirman, Jawa Tengah. Munarji mengeluh lengan kanannya sakit dan nyeri saat digerakkan. Dia khawatir nyerinya merupakan gejala stroke. Oleh karena itu, dia segera memeriksakan diri sebelum sakitnya menjadi parah. Lalu Murnarji memeriksakan diri ke dokter Budi Satrio, sebagai dokter keluarganya di Faskes Tingkat I. Oleh dokter keluarga, Munarji dirujuk ke dokter spesialis syaraf di RSUD Soedirman. Selanjutnya, setelah diperiksa oleh dokter di Poliklinik Syaraf, Munarji diberi obat sebanyak tiga jenis. Setelah itu baru dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medik. Di sanalah, Munarji diobati dengan cara di fisioterapi. Ketika bertemu Info BPJS, Munarji sudah dua kali menjalani fisioterapi dalam seminggu. Dia harus menjalani fisioterapi empat kali lagi. “Alhamdulillah, kata dokter masih bisa disembuhkan, sekarang sudah mendingan nih. Sudah bisa digerakkan pelan-pelan,” ujarnya.
Pengalamannya menggunakan fasilitas jaminan kesehatan sejak era Askes hingga kini menjadi BPJS Kesehatan, menurutnya tidak ada masalah. “Saya tidak pernah sulit. Kalau memang aturannya harus ke dokter keluarga atau dulu ke Puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit kan sudah biasa. Tidak ada yang repot,” kata Munaji didampingi istrinya, Toyibah.
Meskipun sudah memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, namun tidak ada salahnya jika peserta tetap menjaga kesehatannya. Setiap peserta BPJS Kesehatan juga boleh berkonsultasi kepada dokter keluarga di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau faskes tingkat I pilihannya sesuai yang tertera pada kartu BPJS Kesehatan.
Pensiunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen ini pun merasa bersyukur mempunyai jaminan kesehatan. Meskipun gajinya dipotong dua persen untuk iuran jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, dia tidak keberatan, karena manfaatnya yang diperolehnya sangat besar. “Anak saya yang ketiga, pernah dirawat di rumah sakit selama lima hari, tidak ada tambahan biaya. Saya waktu itu ada tambahan biaya karena ruang perawatannya naik ke kelas yang lebih tinggi,” ujarnya. Ayah tiga anak ini pun menilai positif adanya BPJS Kesehatan karena memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki jaminan kesehatan dengan iuran yang terjangkau dan saat ini periksa tidak hanya di Puskesmas saja, tetapi bisa di klinik dokter keluarga yang sudah semakin banyak hingga ke daerah. Oleh sebab itu, dia selalu menyarankan sanak familinya untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Munarji mengatakan, membayar iuran BPJS Kesehatan seperti infaq saja, tidak mengharapkan uang kembali. Berdoa dan berusaha selalu sehat, jika tidak memanfaatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan maka peserta ikut menolong peserta yang sakit. Tetapi, jika peserta sakit, maka sudah tidak bingung lagi soal biaya pengobatan, karena peserta sudah membayar iuran. Pengalaman sebaliknya dialami oleh Sumarni, 70, warga Desa Ampih, Buluspesantren yang saat itu tengah menjalani fisioterapi di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSUD Soedirman. Dia beberapa kali periksa ke dokter umum, setiap periksa sekitar Rp250.000. Karena keluhan nyeri di bagian lutut kanan kunjung sembuh, maka dia disarankan dokter ke bagian ortopedi.
Lalu, Sumarni mengikuti saran dokternya, berobat ke RSUD Soedirman langsung ke Poliklinik Ortopedi karena Sumarni belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Oleh dokter ortopedi, Sumarni diminta untuk foto rontgen dan harus membayar biaya rontgen. Hasilnya, dia didiagnosa mengalami pengapuran, lalu diberi suntikan dan harus membayar sekitar Rp400.000. Setelah itu barulah dirujuk ke bagian fisioterapi, karena di RSUD Soedirman belum ada dokter rehabilitasi medik. Oleh karena itu pasien yang perlu fisioterapi langsung ditangani oleh fisioterapist. Jadwal fisioterapi untuk Sumarni direncanakan selama 10 kali, setiap fisioterapi ada biaya Rp36.000. Sumarni yang sudah lanjut usia ini menjadi tanggungjawab anak-anaknya. Hanya satu anak yang tinggal bersamanya, dua anak lainnya berada di luar kota. Saat menjalani terapi fisik atau fisioterapi, Sumarni ditemani Endang, salah salah seorang tetangganya, karena anak Sumarni ada tugas kantor yang tidak bisa ditinggalkan. “Saya sering mengantar Bu Marni, karena hanya satu anaknya yang disini, tapi sekarang sedang tidak bisa menemani ibunya,” kata Endang. Menurut Endang, Sumarni sering periksa ke dokter spesialis dengan berbagai keluhan. Dan selalu membayar karena tidak mempunyai jaminan kesehatan baik dari asuransi kesehatan swasta atau pun jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. “Wah, habisnya sudah banyak untuk berobat, saya kan sering mengantar,” ujarnya. Setelah lima kali menjalani fisioterapi, Sumarni mulai berfikir untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan, rencananya akan mendaftarkan segera. “Bu Marni mau daftar juga akhirnya, karena waktu ada pendataan di desa, Bu Marni kan bukan orang miskin jadi tidak dapat Jamkesmas. Waktu itu tahunya BPJS Kesehatan untuk orang miskin saja,” ungkap Endang. Sementara Endang sudah masuk menjadi peserta Jamkesmas yang kini menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yaitu peserta yang iurannya ke BPJS Kesehatan dibayari oleh pemerintah melalui dana APBN. Namun, Endang merasa beruntung belum pernah sakit dan dia berharap tidak sakit, meskipun gratis tidak membayar iuran karena iurannya sudah dibayar pemerintah. “Saya tidak ingin sakit. Tapi, ada tetangga yang masuk Jamkesmas pernah sakit. Katanya, Jamkemas sangat membantu, karena tidak bingung lagi mencari-cari bantuan seperti dulu waktu belum ada Jamkesmas. Kalau sakit, apalagi kalau dirawat, pasti minta bantuan saudara dan tetangga. Jadi, ya pasti menguntungkan orang yang tidak mampu seperti saya ini,” kata Endang. Endang juga baru mengetahui kalau Jamkesmas sama saja dengan PBI (penerima bantuan iuran). Dan kartu Jamkesmas miliknya belum berubah menjadi kartu BPJS Kesehatan. “Tetapi itu sama kok. Tetangga saya sakit tetap pakai kartu Jamkesmas, jadi sama dengan BPJS Kesehatan ,” ujarnya. Munarji Eks Peserta Askes
Info BPJS Kesehatan
9
SEHAT SEHAT
EDISI24 24TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI
SEGARKAN
Ruangan dengan Tanaman Penghasil OKSIGEN
Kondisi lingkungan memang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Sejumlah karyawan yang setiap hari lebih banyak di dalam ruangan biasanya lebih rentan stress karena jenuh dan lelah, apalagi jika ruangan kerjanya sempit. Seperti Disa, seorang karyawati yang sebagian besar waktunya dihabiskan di belakang meja dan berhadapan dengan komputer. Dia merasa “sumpek” dan seakan sulit bernafas.
Hingga suatu ketika, dia bertemu dengan rekannya yang menyukai tanaman. Kemudian rekannya itu menyarankan agar Disa memasang tanaman di ruangan kerjanya. Setelah beberapa hari memasang dua pot sansevieria, perasaannya lebih nyaman. Entah sugesti atau memang tanaman itu ada manfaatnya. Teman-teman lainnya akhirnya ikut memasang tanaman dengan pot-pot mungil. Menurut sebuah penelitian, tidak semua tanaman mengeluarkan karbondioksida dan menyerap oksigen di malam hari. Beberapa tanaman ternyata justru menghasilkan oksigen di malam hari. Sehingga aman diletakkan di dalam ruangan. Salah seorang pejabat di Bappenas, Ir Subandi juga meletakkan sejumlah tanaman di ruang kerjanya. Beberapa tanaman mungil diletakkan di atas fosil kerang menjadi penyegar sekaligus pemanis meja rapatnya. Ditambah lagi beberapa batu suiseki berukuran kecil mempercantik interior ruang kerjanya. Menurutnya, ruangan yang sehat bisa membawa suasana jiwa yang sehat. Tanaman yang cocok sebagai tanaman ruangan (indoor plant), antara lain jenis sansevieria atau sering disebut dengan sansevira, kaktus dan philodendron. Jenis sansevieria yang dikenal masyarakat adalah lidah mertua sangat cocok sebagai penghias ruangan sekaligus untuk menghisap polusi. Tanaman sansevieria bisa membersihkan udara dan menghilangkan formaldehida (metanal) di udara. Jenis sanseviera
rokok. Ruangan kerja nyaman, bekerja dengan senang hati, dan sampai di rumah pun tetap bugar dengan ruangan yang penuh oksigen, sehingga hidup menjadi lebih berarti.
Relaksasi Perlu Loh, Agar Tak Sakit Pinggang
Keluhan sakit pinggang atau nyeri pinggang sering dialami oleh orang dengan pekerjaan banyak duduk yang sebagian besar adalah orang kantoran. Rasa nyeri di pinggang bisa disebabkan oleh duduk terlalu lama dengan sikap duduk yang salah. Tetapi bisa juga karena naik sepeda motor atau duduk terlalu lama dalam perjalanan dengan mobil.
kini sangat beragam, tersedia jenis sanseviera mini hasil persilangan, sehingga bentuk daun menjadi sangat bervariasi. Sansevieria sangat mudah perawatannya, cukup disemprot dengan air. Sesekali atau minimal tiga hari sekali disinari matahari, diletakkan di dekat jendela yang terkena sinar matahari atau ditaruh di luar ruangan karena meskipun tahan di dalam ruangan, namun setiap tanaman masih tetap memerlukan sinar matahari dan vitamin. Oleh karena itu, sebaiknya mempunyai beberapa pot agar secara bergantian bisa dipasang di dalam ruangan setiap hari. Tanaman indoor lainnya yaitu kaktus. Tanaman ini juga menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida di malam hari. Oleh karena itu, sangat cocok ditaruh di ruang kerja, bahkan baik diletakkan di ruang tidur, karena dapat membantu menambah oksigen sehingga membuat orang di ruangan itu nyaman dan tidur nyenyak. Tanaman kaktus pun tidak memerlukan banyak air, cukup disemprot sedikit air saja karena batang kaktus sudah menyimpan air yang cukup. Batang kaktus pun mengandung lilin yang berfungsi mencegah penguapan air. Begitu juga dengan tanaman philodendron juga termasuk tanaman yang bisa membersihkan udara sehingga baik untuk kesehatan. Tanaman ini daunnya lebar dan subur. Nah, tunggu apa lagi, lengkapi ruangan Anda dengan tanaman-tanaman penghasil oksigen agar Anda tetap hidup sehat meskipun harus berlama-lama di dalam ruangan. Selain itu, pastikan ruangan kerja tidak ada asap
10
Sebagian kasus nyeri pinggang bisa sembuh karena diurut/dipijat dan berolahraga. Tetapi ada juga yang perlu pemeriksaan lebih lanjut secara medis, seperti dilakukan tindakan fisioterapi, karena berkaitan dengan gangguang otot, syaraf, infeksi pada tulang belakang, atau memang sudah ada kelainan pada tulang belakangnya. Nah, tak ada salahnya Anda melakukan antisipasi agar tidak sakit pinggang, misalnya menyempatkan relaksasi setelah satu jam duduk. Caranya dengan berdiri atau melakukan gerakan-gerakan ringan untuk melemaskan otot-otot tubuh. Dan, jangan lupa duduk kembali dengan posisi yang benar seperti membungkuk atau posisi punggung miring. Sebaiknya kursi yang digunakan juga kursi yang kuat untuk menopang pinggang. Dalam posisi duduk akan berdiri atau mengambil sesuatu yang jatuh pun harus berhatihati, karena bisa saja terkilir di bagian pinggang. Agar tak mudah cedera atau pun sakit pinggang, ahli kesehatan menyarankan kita melakukan olah raga yang terukur, bisa jalan santai, bersepeda sedikitnya 30 hingga 40 menit setiap hari cukup lima kali dalam seminggu. Selain itu, harus banyak minum air putih, utamanya orang yang banyak duduk. Hal yang perlu diperhatikan, jika harus mengangkat benda yang terlalu berat harus hati-hati dan sebaiknya tidak terlalu sering mengangkat beban yang berat. Tubuh yang terlalu berat juga berisiko sakit pinggang karena bagian kaki dan pinggang tidak kuat untuk menopang badan yang berat. Selain itu, posisi tidur pun harus benar. Jika ingin miring, sebaiknya miring ke kanan dan telapak tangan kanan menopang pipi. Posisi ini akan mempermudah jantung bekerja dan bernafas pun lebih lega.
Info BPJS Kesehatan
Kilas & Peristiwa
EDISI 24 TAHUN 2015
POSKO MUDIK BPJS Kesehatan 2015
Layanan Kesehatan Gratis bagi Para Pemudik
Posko Mudik Merak
Jakarta– Sebagai wujud pengabdian dan kepedulian BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran, tahun ini BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakanPosko Mudik BPJS Kesehatan 2015. Kegiatan tersebut digelarsecara serentak mulai 13 - 16 Juli 2015 di lima titik padat pemudik, yang terdiri dari tiga pelabuhan dan dua terminal besar, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), Pelabuhan Gilimanuk (Bali), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta), dan Terminal Bungurasih (Surabaya).
Posko Mudik Surabaya
Ini bukan pertama kalinya BPJS Kesehatan mengadakan posko kesehatan gratis bagi pemudik. Tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan posko mudik, namun hanya mencakup tiga titik pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), dan Pelabuhan Gilimanuk (Bali). “Berkaca dari antusiasme pemudik terhadap kehadiran posko mudik BPJS Kesehatan tahun lalu, kita sepakat
Posko Mudik Surabaya
menambah lokasi titik posko mudik di tahun 2015. Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa diperoleh secara gratis, sehingga masyarakat pemudik tak perlu sungkan memanfaatkan keberadaannya,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro, dalam kunjungannya ke salah satu titik posko mudik di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Banten, Senin (13/7). Posko Mudik Terminal Kampung Rambutan
“Kami memilih posko di pelabuhan dan terminal karena dirasa masih perlu perhatian khusus. Kalau di lokasi lain, seperti di stasiun kereta api atau di jalan raya, sudah banyak disediakan posko kesehatan. Kami juga melakukan pendataan jumlah pasien, diagnosa, penanganan yang diberikan, hingga penggunaan obat untuk pasien,” tutur Purnawarman.
Posko Mudik Surabaya
Posko Mudik Makassar
Posko Mudik Gilimanuk
Info BPJS Kesehatan
Dalam kegiatan tersebut, terdapat dokter, paramedis, ambulance, dan petugas BPJS Kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi para pemudik yang membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi atau istirahat, pemeriksaan kesehatan sederhana, obatobatan, tindakan sederhana yang bersifat emergency, dan pemberian rujukan bilamana sangat diperlukan, serta sosialisasi kepada masyarakat.
Posko Mudik Surabaya
Untuk memastikan acara berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat, dan pihak terkait lainnya. Sejumlah ambulance pun sudah disediakan untuk berjaga-jaga apabila ada pemudik yang mengalami kondisi emergency dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Posko Mudik BPJS Kesehatan beroperasi selama 24 jam, dimana di dalamnya terdapat dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri dari satu petugas BPJS Kesehatan, serta satu dokter dan dua paramedis yang berasal dari puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
11
ALUR PENDAFTARAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DAN BUKAN PEKERJA (BP)
1 2 3 4 5
1. Mengisi dan menyerahkan Daftar Isian Peserta (DIP) 2. Menyerahkan 1 lembar foto (3x4) 3. Memperlihatkan Asli KTP, KK atau Paspor Surat Ijin Kerja bagi Warga Negara Asing, dan Nomor Rekening Bank 4. Menandatangani persetujuan untuk memenuhi syarat dan ketentuan berlaku
TAHAP PERTAMA Peserta melakukan pendaftaran baik secara langsung di Kantor BPJS Kesehatan (Kantor Cabang/KLOK), melalui Website maupun Bank yang bekerjasama
TAHAP KEDUA BPJS Kesehatan menerbitkan Virtual Account (VA) dan Peserta dapat menyimpan VA tersebut.
TAHAP KETIGA Peserta melakukan pembayaran paling cepat 14 (empat belas) hari setelah VA diterbitkan
TAHAP KEEMPAT Peserta membawa bukti pembayaran ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan Kartu Peserta
TAHAP KELIMA Peserta dapat menggunakan atau mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan indikasi medis.
Pembayaran dilakukan melalui ATM, Setor Tunai, internet banking, EDC atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAYI KE BPJS KESEHATAN
1. Bayi dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Pendaftaran bayi dilakukan dengan : a. Memilih kelas perawatan yang sama dengan peserta, dalam hal ini ibu kandung bayi ; b. Mencantumkan data sesuai dengan identitas Peserta ; c. Mengisi data NIK dengan data nomor KK orang tuanya ; dan d. Mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tanggal pada saat bayi didaftarkan. 3. Pembayaran iuran pertama dilakukan setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup. 4. Jaminan pelayanan kesehatan bagi bayi berlaku sejak iuran pertama dibayar. 5. Jika bayi tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum dilahirkan, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sama dengan peserta Bukan Pekerja Penerima Upah dan Bukan Pekerja. 6. Setelah bayi dilahirkan, Peserta wajib melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah kelahiran.