INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN KAIMANA
TAHUN 2011
KATA PENGANTAR
Sejak diterapkan penghitungan DAU berdasarkan formula yang dimulai sejak 2002, Badan Pusat Statistik menyiapkan data yang akan dijadikan dasar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Data dasar yang dimaksud terdiri dari: Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2011, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2010, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2011. Sehubungan dengan hal tersebut maka BPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas data, antara lain dengan melakukan pengecekan lapangan dan konsolidasi berupa diskusi antara petugas pengumpul data di seluruh kabupaten/kota dengan petugas BPS Provinsi dan BPS Pusat yang dilakukan di masing-masing provinsi. Indeks Kemahalan Konstruksi dan luas wilayah disebut sebagai indeks kewilayahan. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Provinsi dan IKK kabupaten/kota dihitung mulai tahun 2004 berdasarkan UU no 33 tahun 2004 menggantikan data Indeks Harga Bangunan (IHB) sesuai UU Nomor 25 tahun 1999 yang merupakan salah satu variabel untuk menghitung DAU digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kesulitan geografis masing-masing kabupaten/kota di setiap provinsi di Indonesia. Jakarta, Oktober 2011 i
DAFTAR ISI
PENGANTAR………………………………………………
i
DAFTAR ISI……………………………………………….
ii
I. Pendahuluan…………………………………………
1
1.1 Latar Belakang…………………………………………
1
1.2 Tujuan………………………………………………….
9
1.3 Ruang Lingkup………………………………………..
10
II. Konsep dan Definisi……………………………………
11
III. Metodologi…………………………………………….
27
3.1 Paket Komoditas……………………………………..
27
3.2 Identifikasi Kualitas Barang………………………….
28
3.3 Rekonsiliasi Data Harga………………………………
29
3.4 Estimasi Harga...............................................................
30
3.5 Diagram Timbang…………………………………….
30
3.5.1 Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan…..
31
3.5.2 Diagram Timbang Umum………………………
33
3.6 Formula Penghitungan IKK……………………………
33
IV. Analisis IKK Kabupaten Kaimana………....................
38
4.1 Profil Kabupaten Kaimana..................…………………
38
4.2 TKK Kabupaten Kaimana..............…………………….
45
4.3 IKK Kabupaten Kaimana................……………………
49
ii
I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom diberikan wewenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sesuai UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi melalui UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP 55 tahun 2005, untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan dinyatakan dalan UU tersebut bahwa formula DAU secara efektif dilaksanakan pada tahun anggaran 2008. Dengan
1
demikian alokasi DAU murni telah diterapkan mulai tahun anggaran 2008. Dengan diterapkannya formula DAU murni, ada kemungkinan suatu daerah mendapat DAU lebih rendah atau tidak mendapatkan DAU. Dalam UU No. 25 tahun 1999 juga dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya jumlah DAU adalah 25% dari total penerimaan dalam negeri netto pada APBN, untuk periode transisi dinyatakan 25.5% dan untuk tahun 2008 dinyatakan sekurangkurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. DAU merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus memeratakan kemampuan antardaerah (equalization grant). Prinsip alokasi DAU meliputi: a) Pemerataan keuangan antardaerah b) Untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah
2
c) Penerapan formula d) Mempertimbangkan kebutuhan potensi daerah
Gambar 1. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum
Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut: DAU = AD + CF 3
1. Alokasi Dasar Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, berbeda dengan formula DAU berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 yang terdiri dari belanja pegawai dan lumpsum. Pada UU nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai negeri sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masingmasing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut; Alokasi DAU dari komponen = belanja pegawai daerah A
belanja pegawai daerah A × total alokasi DAU dari komponen belanja pegawai Total belanja pegawai seluruh daerah
2.Celah Fiskal (CF) Celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas atau potensi fiskal daerah tersebut. Kebutuhan fiskal daerah
secara
kebutuhan
umum
anggaran
mengindikasikan yang
diperlukan
perkiraan oleh
besarnya
daerah
dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan kapasitas fiskal 4
merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH Pajak dan DBH SDA) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan tersebut. Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:
CF = Kbf-Kpf Kbf = TBR (α1IP+α2IW+α3IPM+α4IKK+α5IPDRB) Kpf = PAD + DBH pajak + DBH SDA Dimana: Kbf
= kebutuhan fiskal
TBR
= total belanja rata-rata APBD
IP
= indeks jumlah penduduk =
IW
jumlah penduduk daerah A rata − rata jumlah penduduk seluruh daerah
= indeks luas wilayah =
luas wilayah daerah A rata − rata luas wilayah seluruh daerah
IPM
= indeks pembangunan manusia
IKK
= indeks kemahalan konstruksi
IPDRB
= indeks PDRB perkapita
5
α
= bobot indeks
Kpf
= kapasitas fiskal
PAD
= pendapatan asli daerah
DBH pajak = dana bagi hasil pajak DBH SDA = dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam
6
Gambar 2. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum Alokasi berdasarkan celah fiskal
Alokasi dasar
Belanja pegawai
Kebutuhan fiskal
Kapasitas Fiskal
Indeks Penduduk
Pendapatan Asli daerah
Indeks Luas Wilayah Indeks Kemahalan Konstruksi
Bagi Hasil Pajak Bagi hasil SDA
Indeks Pembangunan Manusia Indeks PDRB Perkapita Sumber:
Ditjen Perimbangan Keuangan, 2007 dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan
7
Dihapusnya hold harmless atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU: 1. Apabila Celah Fiskal positif (CF>0) atau kebutuhan fiskal lebih besar daripada kapasitas fiskal , maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal. 2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol (CF=0) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar. 3. Apabila Celah Fiskal negatif (CF<0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.
8
4. Apabila Celah Fiskal negatif (CF<0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.
1.2 Tujuan Tujuan utama penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2011 adalah menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2012 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variable kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian tahun 2012. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa
IKK
digunakan sebagai proxy untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah, dengan demikian semakin sulit letak geografis daerah tersebut maka semakin tinggi pula angka IKK-nya.
9
1.3 Ruang Lingkup IKK kabupaten/kota tahun 2011 dihitung dalam versi 491 kabupaten/kota sedangkan IKK provinsi tahun 2011 dihitung untuk 33 Provinsi sama dengan penghitungan untuk tahun sebelumnya.
10
II. KONSEP DAN DEFINISI
Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi. Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang. HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
11
Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/distibutor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara party/grosir atau dalam jumlah besar. Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Party/grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarannya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri. Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi
12
perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Berdasarkan KBLI 2005 yang disusun Badan Pusat Statistik yang merupakan revisi KBLI 2000, secara umum jenis bangunan konstruksi dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu: i. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, banguan tempat ibadat, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya. ii. Prasarana Pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, percetakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
13
iii. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya. iv. Banguan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi Mencakup
Bangunan
Pengolahan
Penampungan Air Bersih/Air
Penyaluran
Limbah/Drainase,
dan
Bangunan
Pengolahan/Penyaluran dan Penampungan Barang Migas, Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air tanah, Instalasi Listrik Bangunan Sipil, Instalasi Navigasi Laut dan Sungai, Instalasi Meteorologi dan Geofisika, Instalasi Navigasi Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya, Instalasi Telekomunikasi.
14
v. Bangunan Lainnya Mencakup Bangunan Terowongan, Bangunan Sipil Lainnya, Pemasangan Perancah, Pemasangan Bangunan Kostruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja, Pengerukan, Konstruksi Khusus Lainnya, Instalasi Jaringan Pipa, Instalasi Bangunan Sipil Lainnya, Dekorasi Eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan. Berdasarkan asas keterbandingan penghitungan IKK, bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis bangunan
sedangkan
pada
kenyataannnya
tidak
setiap
kabupaten/kota memiliki kelima jenis bangunan tersebut, maka dalam penghitungan IKK jenis bangunan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: i.
Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri dari: a.
Kontruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun dan perumahan dinas.
15
b. Konstruksi
gedung
bukan
tempat
konstruksi
gedung
perkantoran,
tinggal, industri,
meliputi: kesehatan,
pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan monumental. ii.
Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan terdiri dari: a. Bangunan
jalan,
jembatan
dan
landasan
meliputi:
pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. b. Bangunan jalan dan jembatan kereta. c. Bangunan dermaga meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang. iii. Bangunan lainnya terdiri dari: a. Bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman. b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi:
16
- Bangunan pengairan diantaranya: pembangunan waduk (reservoir), bendung, embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib dan viaduk. - Bangunan tempat proses hasil pertanian, diantaranya bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan. c. Bangunan elektrikal meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi. d. Konstruksi telekomunikasi udara meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/ penerima radar, dan bangunan antenna. e. Konstruksi
sinyal
dan
telekomunikasi
kereta
api,
pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api. f. Konstruksi sentral telekomunikasi meliputi: bangunan sentral telepon/telegraph, konstruksi bangunan menara pemancar dan bangunan stasiun kecil.
17
g. Instalasi air meliputi instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung. h. Instalasi listrik meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat. i. Instalasi gas meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal. j. Instalasi listrik jalan k. Instalasi jaringan pipa: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak.
Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.
18
Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan / konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan. Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas representativeness dan comparibility yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar
19
kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional. Kualitas provinsi adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut. Diagram Timbang atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masingmasing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan
20
Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi rata-rata Nasional. Inflator
merupakan
nilai
yang
digunakan
sebagai
penyesuaian IKK terhadap kenaikan bahan bangunan/konstruksi. Pada penghitungan IKK tahun 2005 sampai tahun 2009 inflator menggambarkan kenaikan IHPB bahan bangunan/konstruksi pada Februari 2004 sampai dilaksanakan survei serentak periode berjalan. Penghitungan IKK tahun 2010 tidak menggunakan inflator melainkan menggunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2011 kembali digunakan inflator yang mencerminkan kenaikan IHPB konstruksi selama periode 2010-2011, serta Kota Samarinda tetap sebagai kota acuan. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/ Konstruksi yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat mengambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/ konstruksi
di
suatu
bangunan/konstruksi
daerah.
semakin
Manfaat
diperlukan
21
IHPB
terutama
bahan didalam
penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 Nopember 2005, serta didukung oleh
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.
11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Paket komoditas yang akan digunakan dalam penghitungan IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi terdiri dari 25 kelompok barang mencakup 54 jenis barang konstruksi terpilih. Jenis barang tersebut dipilih karena mempunyai nilai pemakaian yang cukup berarti (share
yang
besar
terhadap
pembangunan
suatu
bangunan/konstruksi) dan data harganya dapat dipantau secara berkesinambungan. Pengelompokan barang/komoditas dan jenis bangunan dilakukan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan atas kebutuhan lainnya. Ada 2 (dua) macam diagram timbang yang digunakan dalam proses penghitungan IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi, yaitu :
22
1).
Diagram timbang kelompok jenis bangunan Diagram
timbang
kelompok
jenis
bangunan
disusun
berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas. 2).
Diagram timbang umum Diagram timbang
umum disusun berdasarkan perkiraan
persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang dirinci menurut 5 (lima) kelompok jenis bangunan/konstruksi. Untuk melakukan penghitungan IHPB konstruksi diperlukan series data harga yang berkesinambungan. Lima puluh empat jenis barang akan dikumpulkan melalui survei di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang dilakukan setiap bulannya melalui Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB). Dalam penghitungan IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi digunakan formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi, sebagai berikut :
23
j
∑ RH In =
i
.W ( n − 1 ) i
i =1
x100
j
∑W
oi
i =1
Dimana : In
= IHPB konstruksi periode berlaku (bulan ke-n)
RHi
= Relatif harga kelompok komoditas i
W(n-1)i = Penimbang berjalan periode (n-1) Woi
= Penimbang tahun dasar
j
= jumlah kelompok komoditas Penyajian data IHPB konstruksi dibuat menjadi dua bentuk
penyajian, yaitu : • IHPB konstruksi menurut kelompok barang Jumlah kelompok jenis barang yang dihitung dalam kelompok IHPB bahan bangunan adalah sebanyak 25 kelompok barang, yaitu kayu gelondongan; barang galian segala jenis; kayu
24
gergajian dan awetan; kayu lapis dan sejenisnya; bahan bangunan dari kayu; kertas dan sejenisnya; cat, vernis, dan lak; aspal; hasil kilang minyak lainnya; barang-barang dari karet; barang-barang dari plastik; kaca lembaran; bahan bangunan dari keramik dan tanah liat; semen; batu split; barang-barang lainnya dari buhan bukan logam; barang-barang dari besi dan baja dasar; barang-barang dari logam dasar bukan besi; alat pertukangan dari logam; bahan bangunan dari logam; barang-barang logam lainnya; alat-alat berat dan perlengkapannya; mesin pembangkit dan motor listrik; perlengkapan listrik lainnya; dan aki. • IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan. IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan dibagi dalam 5 jenis bangunan/konstruksi, yaitu : a.Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal b.Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
25
d.Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi e.Bangunan lainnya IHPB konstruksi yang digunakan dalam penyesuaian IKK secara nasional adalah IHPB konstruksi Umum yang merupakan indeks tertimbang dari seluruh indeks kelompok bangunan di atas.
26
III.
3.1
METODOLOGI
Paket Komoditas Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan
bangunan/ konstruksi dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei secara serentak seluruh kualitas dari jenis barang yang memberikan andil besar dalam pembuatan suatu bangunan/konstruksi di seluruh kabupaten/kota. Dalam pemilihan paket komoditas IKK, perlu diperhatikan azas pemilihan paket komoditas sebagai berikut : a. Comparability (keterbandingan) - Specific product description - Characteristic determining price b. Representativeness (mewakili) - Commonly used in the region c. Trade off comparability vs representativeneness
Berdasarkan azas tersebut dapat ditentukan paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2011 sebanyak 22 yaitu terdiri dari 17 jenis barang, 4 sewa alat berat, dan upah. Jenis 27
barang yang digunakan dalam penghitungan IKK meliputi pasir, batu, papan, balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, keramik lantai, besi beton, seng plat, seng gelombang. Sewa alat berat meliputi sewa alat berat excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dan dump truck. Jenis barang, sewa alat berat, dan upah tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membangun setiap kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut comparable atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
3.2
Identifikasi Kualitas Barang Setelah menetapkan paket komoditas IKK 2011, kegiatan
selanjutnya adalah melakukan kegiatan Survei Identifikasi Kualitas Barang (KIKB). Kegiatan ini dimaksudkan untuk
validasi data
harga dengan cara mengumpulkan data harga seluruh kualitas dari komoditas terpilih dan memastikan/mencocokkan bahwa jenis
28
barang dan harga adalah untuk jenis barang dengan kualitas yang ditetapkan dalam paket komoditas IKK. KIKB juga digunakan sebagai dasar justifikasi untuk mendapatkan harga dengan kualitas barang yang setara maupun kualitas provinsi jika kualitas yang tercakup dalam paket komoditas nasional tidak terdapat di provinsi tertentu.
3.3 Rekonsiliasi Data Harga Setelah menentukan kualitas nasional, maka dilakukan kegiatan rekonsiliasi data untuk memastikan harga komoditi yang dikumpulkan pada saat survei sesuai kualitas/merk maupun satuannya. Rekonsiliasi dilaksanakan di seluruh provinsi dengan peserta kasie distribusi kabupaten. Peserta diharapkan memahami data lapangan sehingga segala permasalahan di lapangan bisa didiskusikan.
29
3.4 Estimasi Harga IKK merupakan indeks spasial yang akan digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kesulitan geografis antar daerah
sehingga
data
harga
harus
mempunyai
tingkat
keterbandingan, yaitu mempunyai kualitas dan satuan yang standar untuk seluruh tempat/daerah. Untuk daerah yang tidak terdapat barang sesuai kualitas dalam paket komoditas IKK akan dilakukan estimasi harga untuk mendapatkan data harga jenis barang dengan mendapatkan harga pada kualitas provinsi selanjutnya disesuaikan harganya sehingga sesuai kualitas nasional.
3.5
Diagram Timbang Diagram timbang atau bobot terdiri dari Diagram timbang
kelompok jenis bangunan dan Diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung TKK sedangkan Diagram timbang umum digunakan untuk menghitung IKK.
30
3.5.1
Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan Diagram Timbang kelompok jenis bangunan disusun
berdasarkan besarnya andil atau nilai masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas dan digunakan
untuk menghitung tingkat kemahalan
konstruksi. Diagram timbang kelompok jenis bangunan menggunakan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan atau digunakan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan. Jenis bangunan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu: i) Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; ii) Bangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan iii) Bangunan lainnya. Data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Pada awal kegiatan studi ini dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota terpilih yang menyebar
31
di 10 (sepuluh) provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota-kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia. Guna penyempurnaan penimbang, kegiatan serupa juga dilakukan pada tahun 2009 di beberapa provinsi yang dianggap memiliki karakteristik bangunan mewakili seluruh wilayah Indonesia. Dalam
menyusun
diagram
timbang
kelompok
jenis
bangunan, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data tabel Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum. Sesuai dengan tujuan penyusunan IKK, maka penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, atau diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakanpun sama untuk seluruh kabupaten/kota.
32
3.5.2
Diagram Timbang Umum Diagram timbang umum disusun berdasarkan data realisasi
APBD
masing-masing
Pemerintah
Kabupaten/kota
yang
dikeluarkan untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olah raga dalam beberapa tahun. Nilai pengeluaran tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok jenis bangunannya, lalu dibuat perkiraan persentase total pengeluaran masing-masing kelompok jenis bangunan tersebut terhadap total seluruh pengeluaran. Data diagram timbang umum dari tahun ke tahun selalu di update berdasarkan perkembangan data penunjang.
3.6 Formula Penghitungan IKK Seperti halnya diagram timbang kelompok jenis bangunan, IKK Kabupaten/kota dan IKK Provinsi juga dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
33
Pada tahun 2004 angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, untuk tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional disesuaikan menjadi 125,10; kenaikan sebesar 25,10 persen ini dihitung berdasarkan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang- barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2005. Kemudian untuk tahun 2006 angka IKK rata-rata nasional adalah 150,92 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barangbarang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2006. Untuk tahun 2007 IKK rata-rata nasional adalah 170,17 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan April 2007. Selanjutnya melalui penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 – Mei 2008 IKK rata-rata nasional tahun 2008 menjadi 204,79 dan 2009 menjadi 231,60 yang merupakan penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi bulan Februari 2004 – Mei 2009. Periode penyesuaian ini mengikuti bulan dilaksanakannya survei harga secara serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.
34
Penghitungan IKK dengan periode penyesuaian dilakukan sampai tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 menggunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Kota Samarinda terpilih karena mempunyai nilai IKK yang mendekati 100 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Kota Samarinda tetap sebagai kota acuan dan inflator kembali digunakan sebagai periode penyesuaian kenaikan IHPB konstruksi tahun 2010-2011. Inflator pada tahun 2011 adalah sebesar 1,0357 sehingga IKK Kota Samarinda sebagai Kota acuan menjadi 103,57. Penghitungan IKK dapat diformulasikan sebagai berikut : 3.6.1
Tingkat
Kemahalan
Konstruksi
Kelompok
Jenis
Bangunan j Kabupaten/Kota (TKKkab)j; 22
TKK kab j = ∑ Pi.Qij i =1
i
= jenis barang / bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah
j
= kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)
Pi = harga jenis barang / bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah
35
Qij = kuantitas / volume bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah pada kelompok jenis bangunan j
3.6.2
Tingkat
Kemahalan
Konstruksi
Kelompok
Jenis
Kelompok
Jenis
Bangunan Rata-rata Nasional (TKKnas)j 491
∑ TKK TKK nas j = 3.6.3
Indeks
kab j
k =1 491
Kemahalan
Konstruksi
Bangunan Kabupaten/Kota (IKKkab)j
IKK kab j =
TKK kab j TKK nas j
x100
3.6.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/kota (IKK Umum Kab) 3
IKK Umum Kab = ∑ IKK j=1
36
kab j
. Qj x I
Qj
= diagram timbang IKK umum kabupaten/kota
I
= suatu
konstanta
yang
menggambarkan
perkembangan harga barang-barang
yang
digunakan di sektor konstruksi di Indonesia (IHPB sektor konstruksi) Februari 2004 – periode berjalan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 rumusan IKK umum kabupaten/kota adalah: 3
IKK Kab = ∑ IKK
kab j
. Qj
j=1
IKK Umum Kab =
IKK Kab IKK Kota Samarinda
Rumusan IKK tahun 2011 sama seperti tahun 2010, hanya saja pada tahun 2011 menggunakan inflator yang merupakan kenaikan IHPB konstruksi nasional sebesar 1,0357.
37
IV. ANALISIS IKK KABUPATEN KAIMANA
4.1. Profil Kabupaten Kaimana Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan tentang otonomi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial. Provinsi Papua Barat termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi. Pembentukan Kabupaten Kaimana berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat,
Kabupaten
Pegunungan
Bintang,
Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dan diresmikan bersamaan pelantikan Penjabat Bupati pada tanggal 12 April 2003.
38
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 pasal 11 Kabupaten Kaimana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Fak-Fak yang terdiri atas: a. Distrik Teluk Arguni; b. Distrik Kaimana; c. Distrik Teluk Etna; dan d. Distrik Buruway. Dengan
terbentuknya
Kabupaten
Kaimana,
wilayah
Kabupaten Fak-Fak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 17 menyebutkan
bahwa batas-batas Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Babo, Distrik Kuri, dan Distrik Irorutu Kabupaten Teluk Bintuni; b.sebelah timur berbatasan dengan Distrik Yaur, Distrik Wanggar, dan Distrik Mapia Kabupaten Nabire serta Distrik Potoway Buru Kabupaten Mimika; c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
39
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura, Distrik Fak-Fak Timur dan Distrik Kokas Kabupaten Fak-Fak. Gambar 3. Peta Kabupaten Kaimana
Sumber: Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, Tanggal 11 Desember 2002.
Secara morfologi Kabupaten Kaimana meliputi wilayah datar hingga berbukit-bukit dan bahkan bergunung, dengan kemiringan lereng bervariasi mulai dari < 2% hingga di atas 70%
40
dengan ketinggian tempat berkisar antara 0 – 2.800 m di atas permukaan laut. Sesuai dengan peta Kondisi Medan (Gambar 2-3), morfologi Kabupaten Kaimana dapat dibedakan menjadi 5 kelompok,yaitu: Wilayah Datar Wilayah ini mempunyai relief datar dengan kemiringan lereng < 2% dengan ketinggian tempat berkisar antara 0 – 50 m dpl. Daerah ini berada di sepanjang sungai, dataran bergambut dan sebagian kecil di daerah pesisir pantai. Kondisi penutupan lahan ini merupakan hutan rawa, hutan mangrove dan sebagian telah digunakan masyarakat berupa ladang. Luas wilayah areal ini mencapai 2.241 Km2 (12,11%) dengan penyebaran terluas di Kecamatan Teluk Etna. Wilayah Bergelombang Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng dominan berkisar antara 2-8% dan berada pada ketinggian tempat antara 0 – 150 m dpl. Kondisi penutupan lahan ini berupa hutan dataran
41
rendah. Daerah ini tersebar di 4 kecamatan dengan luas areal 3.610 Km² (1,95%). Wilayah Bergelombang hingga berbukit kecil Wilayah ini menempati areal yang sangat sempit yang berada di Kecamatan Teluk Etna bagian utara, yaitu di sekitar Desa Urubika, Yapima dan Desa Ure. Kemiringan lereng daerah ini berkisar antara 9 – 15% (0,40%) dengan ketinggian tempat 20 -800 m dpl, kondisi penutup lahan berupa kebun dan belukar. Wilayah Berbukit Wilayah ini berbukit-bukit dengan kondisi lahan terjal dan mempunyai kemiringan lereng antara 15 – 25% dan setempat hingga 40%, dengan ketinggian tempat 5 – 600 m dpl. Daerah ini penyebarannya paling luas mulai dari bagian tenggara hingga barat daya seperti di Kecamatan Buruway dan Kecamatan Kaimana dengan luas areal 1503,9 Km² (8,61%) dengan penutupan lahan berupa hutan sekunder dan hutan primer.
42
Wilayah Berbukit Hingga Bergunung Daerah ini mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit hingga bergunung dengan kemiringan lereng > 40% dan setempat bisa mencapai 70%. Ketinggian tempat 100 m – 2.800 m dpl. Daerah seperti ini tersebar luas di bagian utara merupakan Gunung Wagura Kote dan sebelah barat merupakan pegunungan Kumawa dengan luas areal 14.415,8 Km² (77,92%). Wilayah Kabupaten Kaimana sebagian besar berada pada kemiringan lereng lebih dari 40%. Kabupaten Kaimana memiliki potensi di sektor primer, meliputi: Sektor Pertanian Komoditi tanaman bahan makanan meliputi padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, berbagai jenis kacang– kacangan,
sayuran
dan
buah-buahan
sedangkan
komoditi
perkebunan yang potensial yaitu kelapa, pala, coklat, cengkeh, dan vanili.
43
Sektor Perikanan Sektor perikanan merupakan sektor andalan Kabupaten Kaimana karena Kabupaten Kaimana memiliki potensi yang cukup besar dan potensial untuk usaha sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Produksi sektor perikanan Kabupaten Kaimana terdiri dari berbagai jenis hasil laut seperti jenis ikan, udang, kerang, mutiara, kepiting, teripang, dan hasil lainnya. Sektor Kehutanan Kawasan
Hutan
Produksi
di
Kabupaten
Kaimana
menghasilkan berbagai jenis kayu, baik kayu gelondongan maupun kayu olahan serta berbagai potensi hutan lainnya seperti rotan, damar, kulit kayu, kopal, nipah, akar–akaran. Sektor Peternakan Hasil produksi sektor ini sebagian besar hanya untuk konsumsi lokal dan belum berorientasi pasar. Produksi sektor peternakan mencakup berbagai jenis ternak besar, ternak kecil,
44
unggas dan hasilnya, seperti sapi, babi, rusa, kambing, ayam, itik dan telur.
4.2 Tingkat Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kaimana
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa TKK menggambarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan per satuan luas, maka TKK dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melihat tingkat kesulitan geografis. Semakin tinggi TKK suatu daerah maka biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan semakin besar, dalam arti distribusi bahan bangunan/konstruksi di daerah tersebut lebih sulit. Perbandingan TKK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dihitung berdasarkan nilai TKK kabupaten dibagi dengan TKK Kota Sorong atau TKK Kota Sorong sama dengan 100. Berdasarkan perbandingan TKK kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Kaimana (Tabel 1),
maka dapat diketahui bahwa untuk jenis bangunan
tempat tinggal dan bukan tempat tinggal yang mempunyai TKK tertinggi dengan nilai 111,00 adalah Kabupaten Fak-Fak dan
45
terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan nilai 104,86 sedangkan Kabupaten Kaimana menempati urutan kedua dengan nilai 110,39. Untuk jenis bangunan jalan,jembatan dan pelabuhan, Kabupaten Teluk Bintuni menempati urutan pertama dengan nilai 120,60 dan Kabupaten Kaimana menempati urutan terendah dengan nilai 94,92.
Adapun untuk jenis bangunan lainnya Kabupaten
Kaimana menempati urutan keempat dengan nilai 116,13. Posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Fak-Fak dengan nilai 118,01 dan posisi terendah ditempati Kabupaten Teluk Wondama dengan nilai 114,75. Tabel 1. Perbandingan Rasio TKK Kabupaten di Sekitar Kabupaten Kaimana Perbandingan TKK
FAK-FAK
111,00
Jenis Bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan 102,52
KAIMANA
110,39
94,92
116,13
TELUK WONDAMA
104,86
115,48
114,75
TELUK BINTUNI
107,18
120,60
117,79
MANOKWARI
108,78
108,52
116,69
Kabupaten
Jenis Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
Sumber : Pengolahan Data IKK Tahun 2011
46
Jenis Bangunan lainnya
118,01
Sedangkan dilihat dari level provinsi Papua Barat, untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, jenis bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, dan jenis bangunan lainnya Kabupaten Maybrat menempati urutan pertama dengan nilai masing-masing
sebesar
124,55;139,76;dan134,34.
Kabupaten
Sorong mempunyai TKK paling rendah untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal dengan nilai 93,85 berada dibawah nilai Kota Sorong sedangkan Kabupaten Kaimana menduduki posisi kelima. Untuk jenis bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, posisi terendah adalah Kabupaten Kaimana. Jenis bangunan lainnya posisi terendah ditempati Kota Sorong sebesar 100,00 dan Kabupaten Kaimana menempati posisi ketujuh. Berdasarkan perbandingan nilai TKK tersebut dapat diketahui bahwa secara umum untuk membuat bangunan lainnya di kabupaten/kota di Papua Barat memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal maupun jenis bangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan nilai TKK yang
47
bernilai diatas 100,00 untuk semua kabupaten/kota dan cenderung bernilai lebih besar dibandingkan perbandingan nilai TKK untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal maupun jenis bangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, demikian pula untuk Kabupaten Kaimana, nilai paling tinggi berada pada jenis bangunan lainnya. Akan tetapi secara peringkat untuk jenis bangunan lainnya tingkat kemahalan Kabupaten Kaimana berada dibawah Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari. Nilai perbandingan TKK untuk bangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan berada dibawah 100,00 dan merupakan nilai paling kecil di Provinsi Papua Barat, hal ini berarti bahwa untuk membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan memerlukan biaya yang relatif rendah dibandingkan Kota Sorong dan kabupatenkabupaten lainnya. Untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal Kabupaten Kaimana memiliki nilai 110,39. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk
48
Bintuni, dan Kabupaten Manokwari akan tetapi berada di bawah Kabupaten Fak-Fak. Posisi Kabupaten Kaimana pada jenis bangunan ini adalah peringkat kedua terhadap kabupaten sekitar dan peringkat kelima pada level provinsi, hal ini menunjukkan untuk jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal Kabupaten Kaimana relatif lebih mahal dibandingkan Kabupaten lainnya.
4.3.
IKK Kabupaten Kaimana IKK Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 menduduki
peringkat kedua di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 148,13 berada di bawah Provinsi Papua dengan nilai IKK 212,05. Peringkat ini sama seperti peringkat IKK tahun-tahun sebelumnya. IKK Kabupaten Kaimana menempati urutan kesembilan pada level provinsi dan urutan ke tiga puluh tujuh pada level nasional dengan nilai sebesar 144,81. IKK terendah untuk level provinsi adalah Kota Sorong yang berada di urutan ke empat puluh untuk level nasional dengan nilai sebesar 134,30. Nilai IKK
49
terendah untuk level nasional adalah Kabupaten Lamongan dengan nilai 78,69 dan IKK tertinggi adalah Kabupaten Puncak dengan nilai 356,64. Kota Surabaya tidak lagi menduduki peringkat terendah IKK karena faktor upah yang dimasukkan pada penghitungan IKK tahun 2011. Besar upah di Kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan, sehingga perbedaan upah menyebabkan pergeseran peringkat IKK. Pada level provinsi, peringkat IKK tertinggi diduduki oleh Kabupaten Maybrat dengan nilai IKK 194,96 dan peringkat IKK terendah diduduki Kota Sorong dengan nilai IKK sebesar 134,30. Berikut IKK Kabupaten Kaimana dan sekitarnya: Tabel 2. IKK Kabupaten di Sekitar Kabupaten Kaimana IKK 2011 Kabupaten/Kota
Nilai
Peringkat dalam Provinsi
Peringkat Nasional
FAK-FAK
150,76
8
34
KAIMANA
144,81
9
37
TELUK WONDAMA
155,00
5
30
TELUK BINTUNI
160,12
3
28
MANOKWARI
153,33
7
32
Sumber : Pengolahan Data IKK Tahun 2011
50
IKK tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni diikuti Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Kaimana. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa secara proxy geografis Kabupaten Kaimana memiliki kondisi geografis yang relatif mudah dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya. Biaya yang diperlukan untuk membangun suatu bangunan/konstruksi di Kabupaten Kaimana lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. Paket Komoditas dapat dikategorikan menjadi barang alam/natural seperti pasir, batu, papan, balok, batu split dan barang pabrikan seperti tripleks, cat, aspal, kaca, dan sebagainya. Dilihat dari rata-rata harga Provinsi Papua Barat harga barang natural di Kabupaten Kaimana relatif lebih mahal dibandingkan kabupaten sekitarnya namun barang pabrikan relatif murah kecuali kayu lapis. Sewa alat dan upah jasa konstruksi di Kabupaten Kaimana juga lebih rendah dibandingkan harga rata-rata provinsi. Dari
perbandingan
harga dan
sarana pelabuhan
kabupaten/kota tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
51
di
i. Kabupaten Kaimana mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi
langsung
dari
Surabaya
karena
mempunyai akses pelabuhan langsung untuk memenuhi permintaan bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kaimana. ii. Kabupaten Fak-Fak yang merupakan induk dari Kabupaten Kaimana.
Kabupaten
Fak-Fak
mendapatkan
bahan
bangunan/konstruksi dari Kaimana. iii. Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari memiliki jalur perdagangan yang berbeda dengan Kabupaten Kaimana dan Fak-Fak. Asal barang bermula dari Kabupaten Manokwari dan disupply ke Teluk Wondama dan Teluk Bintuni Berdasarkan kondisi arus barang kelima kabupaten tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pelabuhan di Kabupaten Kaimana memungkinkan arus barang lebih efisien sehingga harga bahan bangunan/konstruksi di Kabupaten Kaimana dan Fak-Fak lebih murah dibandingkan ketiga kabupaten lainnya.
52
