INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN KAUR 2013

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN KAUR 2013

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Kaur 2013

Halaman i

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI(IKK) KABUPATEN KAUR 2013

Nomor Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: 1704.1336 : 7102025.1704 : 25,0 cm x 17,6 cm : viii + 37 halaman

Naskah : Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kaur

Gambar kulit : Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kaur

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya


Halaman ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2014 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dapat menerbitkan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur 2013. IKK Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan atau jawaban dalam salah satu variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari survey serentak perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi Tahun 2013 dengan sumber data dari para pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum serta instansi terkait lainnya. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya penghitungan IKK sampai terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Kaur, Oktober 2014 Kepala BPS Kabupaten Kaur,

Ir. A r b i


Halaman iii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ............................................................................................................. iii Daftar Isi ...................................................................................................................... iv Daftar Tabel ................................................................................................................. v Daftar Gambar ............................................................................................................. vi Daftar Lampiran .......................................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................... 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1.2. Tujuan .............................................................................................

1 2 4

BAB II

METODOLOGI ....................................................................................... 2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data .................................................... 2.2. Kegiatan Pengumpulan Data ........................................................... 2.3. Kuesioner yang Digunakan .............................................................. 2.4. Pemilihan Kualitas ........................................................................... 2.5. Konsep dan Definisi......................................................................... 2.6. Metode Pengolahan Data ................................................................. 2.7. Metode Pengitungan IKK ................................................................ 2.8. Metode Analisis ...............................................................................

6 7 8 9 9 9 12 12 16

BAB III

PEMBAHASAN ....................................................................................... 3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur .................................................. 3.2. Gambaran Kependudukan ................................................................ 3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan ............................... 3.4. Diagram Timbang Umum IKK ......................................................... 3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2012 ....................................................

18 19 21 22 23 26

BAB IV

KESIMPULAN ........................................................................................

30

LAMPIRAN ................................................................................................................

32


Halaman iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Halaman Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas per Kecamatan, di Kabupaten Kaur Tahun 2013 ................................................................... 21 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2010-2012(dalam Ribu Rupiah) ...........................................................................................

25

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2010-2013 ................................................................................................

27

Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013 .........................................................................................................

29


Halaman v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar 2.

Gambar 3.

Gambar 4.

Gambar 5.

Gambar 6.

Halaman Peta Lokasi Kabupaten Kaur .............................................................. 20 Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2013.....................................................................................................

23

Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2013.....................................................................................................

23

Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasaran Realisasi APBD Tahun 2011.................................................

24

Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkana Realisasi APBD Tahun 2012………………………………………..

25

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2012 ........................................................................

27


Halaman vi

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.

Tabel 2.

Tabel 3.

Tabel 4.

Halaman Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2013................................................................................................. 34 Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2010-2013 (km) ............................................

35

Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2011-2013 ...............................................................

36

Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2011-2013 ............................................

37


Halaman vii

BAB 1 PENDAHULUAN


Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang tersebar sampai pelosok wilayah yang sekaligus secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Pembangunan fisik yang tersebar merata diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial baik antar daerah maupun antar masyarakat.

Pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah, maupun tempat untuk kegiatan sosial masyarakat di berbagai bidang terus mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan gerak roda perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung semua keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan otonomi daerah yang ditujukan agar pembangunan dapat dirasakan merata dan adil di seluruh wilayah. Disamping itu, kebijakan otonomi daerah dapat juga mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utama yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengisyaratkan bahwasanya sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tersebut, maka kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan besarnya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Kewenangan pembangunan yang besar


Halaman 2

oleh pemerintah daerah ini disebut desentralisasi pembiayaan. Kewenangan ini diatur melalui UU No. 25 tahun 1999 mengenai pengaturan keuangan pusat dan daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai sekarang ini, salah satu sumber pendapatan utama daerah kabupaten/kota adalah DAU. Selama beberapa tahun terakhir pun, DAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kaur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional, dan merata maka perlu adanya dukungan data yang valid, akurat dan terkini sebagai data dasar dalam penghitungan DAU yang didasarkan pada azas kesenjangan fiskal (fiscal gap).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPS yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini BPS merupakan penyedia data untuk empat komponen diantara lima komponen kapasitas fiskal penghitungan DAU. Data yang disediakan BPS untuk penghitungan DAU adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tingkat kabupaten/kota dan propinsi seluruh Indonesia. DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal antar daerah, dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok yang kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks PDRB perkapita (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu indikator penting yang menunjukkan kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pentingnya IKK ini ditunjukkan oleh bobot penghitungannya dalam penghitungan DAU yang sangat besar.

Dalam

penghitungan tingkat kebutuhan fiskal daerah pada alokasi DAU 2014, IKK memiliki peran yang sama dengan jumlah penduduk, memiliki bobot tiga kali lipat dari IPM dan dua kali lipat dari bobot IPP dan IW.


Halaman 3

DAUi, 2014 = Belanja Rata-rata Realisasi APBD2012 (0,3 IP2013 + 0,15 IW2012 + 0,3 IKK2013 + 0,15 IPP2012 + 0,1 IPM2012) Dari kelima variabel pada penghitungan DAU di atas terlihat bahwa jumlah penduduk dan kemahalan harga barang/jasa konstruksi memiliki bobot atau peran paling besar dalam menentukan tingkat kebutuhan fiskal suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selain data jumlah penduduk maka data lain yang tak kalah penting yang arus dimiliki oleh suatu daerah adalah data harga barang-barang konstruksi. Oleh karena itu, sebagai daerah kabupaten yang sedang giat- giatnya membangun, Kabupaten Kaur sangat membutuhkan data harga barang-barang konstruksi yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penghitungan IKK yang berimplikasi pada besaran DAU untuk tahun-tahun mendatang.

Dari keempat data yang dibutuhkan dalam penghitungan DAU, IKK merupakan salah satu data yang belum tersedia untuk seluruh kabupaten/kota yang ada, sehingga untuk itu diperlukan adanya pengumpulan data dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebelumnya. Dalam hal ini peranan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota sangat besar khususnya dalam proses pengumpulan data dari lapangan yang lengkap dan terkini. Peranan BPS kabupaten/kota dalam hal ini BPS Kabupaten Kaur selain dalam pengumpulan data dari lapangan juga berperan untuk mensosialisasikan pentingnya data IKK kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

1.2. Tujuan Dalam rangka optimalisasi manfaat IKK bagi Pemerintah Kabupaten Kaur upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis IKK Kabupaten Kaur untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti : 1.

Memberikan

gambaran

komponen-komponen

penyusun

Indeks

Kemahalan

Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2013; 2.

Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2013;


Halaman 4

3.

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;

4.

Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi starting point bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kaur pada tahun-tahun yang akan datang; dan

5.

Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Kaur secara lebih spesifik.


Halaman 5

BAB 2 METODOLOGI


Halaman 6

BAB II METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota 2013 disusun berdasarkan jumlah kab/kota yang definitif, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 33 Provinsi. Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Untuk penghitungan IKK Provinsi menggunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi

yang

dikumpulkan

meliputi

barang-barang

hasil

pertambangan/penggalian dan barang-barang hasil industri pengolahan, dan jasa sewa alat berat.

Sumber data utama dalam penghitungan angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, dan sebagai data pendukung adalah data sekunder dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Data primer yang diambil di BPS didapat melalui survei yang dikenal dengan Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi Tahun 2013. Sedangkan data sekunder berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur,yakni realisasi belanja daerah APBD Kaur tahun 2012. Dari data APBD tersebut dibuat diagram timbang umum IKK Kabupaten Kaur, dengan cara dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dan kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk pertanian; pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi; serta bangunan lainnya.


Halaman 7

2.2. Kegiatan Pengumpulan Data

Untuk keperluan penghitungan IKK 2013 dilakukan survei serentak khusus untuk barangbarang konstruksi dan sewa alat berat yang menjadi paket komoditas IKK. Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota (491 kabupaten/kota) di 33 provinsi di Indonesia. Informasi yang ditanyakan adalah harga bahan bangunan, sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi seperti yang terdapat pada kuisioner survei. Survei serentak ini dilakukan empat kali dalam setahun yaitu pada tanggal 20-30 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

Responden survei terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti : kontraktor, dinas PU atau instalasi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, dan upah pekerja),

Pemilihan responden diutamakan pedagang besar (PB), jika tidak ada PB maka dipilih responden dengan urutan sakala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen, dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar. Jumlah sampel untuk setiap komoditas adalah 1-3 responden. Dari jumlah sampel ini diharapkan dapat melengkapi isian kuesioner. Pencacahan dalam survei ini dilakukan dengan cara kunjungan dan wawancara langsung terhadap responden terpilih pada periode pencacahan. Jika tidak memungkinkan untuk wawancara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal kepada responden untuk kemudian diambil kembali paling lambat keesokan harinya. Pada saat kuesioner diambil seyogyanya isian pada daftar tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan daftar isian telah terisi dengan baik dan benar.


Halaman 8

2.3. Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan dan sewa alat berat paket komoditas IKK digunakan satu kuesioner/daftar yaitu daftar VIKK2013. Daftar ini digunakan untuk mencatat harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi;.

2.4. Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2013, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut: 1. Kualitas terpilih harus kualitas yang telah ditentukan oleh BPS Pusat, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan daftar VIKK2013 sebagai pertanyaan tertutup. Contoh : a. Jenis barang : semen Abu-abu b. Kualitas : Tiga Roda 50 kg, Tiga Roda 40 kg 2. Apabila kualitas jenis barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak tersedia dalam pilihan dalam kuesioner VIKK2013, maka pilih kualitas yang setara dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar VIKK2013 dalam isian yang terbuka. Contoh, apabila di daerah pencacahan tidak terdapat data harga cat kayu isi 1 kg dengan kualitas/merk Glotex, maka pilih kualitas yang setara dengan cat kayu Glotex tersebut dengan mengisi isian yang kosong/terbuka yang tersedia. Ukuran kesetaraan ini dapat dilihat dari kualitas/mutu maupun harganya.

2.5. Konsep dan Definisi

Kualitas hasil pengumpulan data dalam survei ini sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini. Istilah-istilah dan konsep yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut:


Halaman 9

1.

Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.

2.

Harga produsen adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.

3.

Harga eceran adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.

4.

Harga pedagang campuran adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara partai/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.

5.

HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.

6.

Produsen adalah Penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin.

7.

Pedagang

Besar

(PB)

adalah

pedagang/distibutor

yang

menjual

bahan

bangunan/konstruksi secara party/grosir atau dalam jumlah besar. 8.

Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.

9.

Pedagang Besar Pertama (PB I) adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.

10. Party/grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarannya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri. 11. Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi


Halaman 10

yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. 12. Harga

sewa

alat

berat

konstruksi

adalah

harga

yang

terjadi

ketika

seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam. 13. Excavator adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk. 14. Buldozer adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek. 15. Three Wheel Roller (Mesin Giling) adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan. 16. Dumptruck, sudah jelas. 17. Mandor adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang. 18. Kepala Tukang adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 19. Tukang batu adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass. 20. Tukang kayu adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll. 21. Tukang cat adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya. 22. Tukang listrik adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll.


Halaman 11

2.6. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau software yang meliputi tahapan : a.

pemeriksaan data

b.

editing coding (penyuntingan data dan pengkodean)

c.

entry data (perekaman data)

d.

validasi dan tabulasi data

2.7. Metode Penghitungan IKK

Sebelum metode penghitungan IKK dijelaskan, perlu pula dipahami mengenai konsep dan definisi. Beberapa konsep dan definisi yang perlu dipahami adalah mengenai kegiatan konstruksi dan klasifikasi jenis bangunan.

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru, perluasan, renovasi/pemugaran, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, penyiapan lahan (tidak termasuk pembelian lahan/tanah). Kegiatan konstruksi ini dibedakan/kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan/konstruksi, yaitu: 1.

Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

2.

Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;

3.

Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan;

4.

Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi;

5.

Bangunan lainnya

Kemudian konsep dan definisi dari kelima jenis bangunan tersebut adalah : 1.

Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal a.

Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.


Halaman 12

b.

Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi : konstruksi gedung perkantoran,

industri,

kesehatan,

pendidikan,

tempat

hiburan,

tempat

ibadah,terminal/stasiun dan bangunan monumental. 2.

Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian a.

Bangunan pengairan, meliputi : pembangunan waduk (reservoir), bendungan (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.

b.

Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi : bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.

3.

Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan a.

Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

b.

Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.

c.

Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

4.

Bangunan untuk instalasi listrik, gas. Air minum, dan komunikasi a.

Bangunan elektrikal, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.

b.

Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

c.

Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

d.

Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

e.

Instalasi air, meliputi : instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

f.

Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

g.

Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.


Halaman 13

h.

Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.

i.

Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

5.

Bangunan lainnya, meliputi : bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

Selanjutnya dalam penghitungan IKK Kabupaten/Kota atau Provinsi dibutuhkan beberapa data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan-bahan bangunan yang dominan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

2.7.1. Paket Komoditas

Yang dimaksud dengan paket komoditas IKK adalah suatu keranjang atau paket yang mencakup sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang cukup dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2013 diperkirakan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 22 terdiri dari 17 jenis bahan bangunan, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang dan 4 sewa alat berat, yaitu: excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dump truck, dan upah.

Azaz pemilihan paket komoditas adalah : 1.

Comparability (keterbandingan)

2.

Representativeness (mewakili)

3.

Trade off comparability vs representativeneness

Selanjutnya tahapan dalam pemilihan paket komoditas IKK adalah : 

Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barangyang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang setara.



Spesifikasi/kualitas barang setiap periode pencacahan harus sama.


Halaman 14



Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang ready stock, harus benar-benar diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang natural. Pencacahan barang natural (pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen) tidak harus ready stock

2.7.2. Diagram Timbang

Diagram Timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/upah jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan yang akan digunakan untuk menghitung IKK umum. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data realisasi APBD ini dapat diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2013 digunakan data Realisasi APBD tahun 2012. Dari data APBD tersebut dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan.

2.7.3. Formula Penghitungan a.

Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKKKab)j m

TKK Kab j   Pi .Qij i 1

i

= jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j

= kelompok jenis bangunan j

Pi

= harga jenis barang/bahan bangunan i


Halaman 15

Qij = kuantitas/volume bahan bangunan i dan kelompok jenis bangunan j

b.

Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata nasional (TKKNas)j n

TKK Nas j 

TKK Kabj

k 1

n

n = total kabupaten di Indonesia (n = 491)

c.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKKKab)j

IKK Kab j 

d.

TKK Kab j TKK Nas j

 100

Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKKUmumKab) 5

IKK Umum Kab   IKK Kab j .Qi j 1

Qi = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

2.8. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari obyek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka IKK Kabupaten Kaur, jika dibandingkan dengan angka IKK Kab/Kota lain di Provinsi Bengkulu dan angka nasional (standar).


Halaman 16

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam analisis IKK tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

IKK 2010-2013 disajikan dengan menentukan salah satu ibukota propinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.

2.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan flexibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.


Halaman 17

BAB 3 PEMBAHASAN


Halaman 18

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003. Ibukota kabupaten ini adalah Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dengan jarak tempuh 250 km dari Kota Bengkulu atau merupakan kabupaten terjauh kedua setelah Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu.. Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi 40 15’ 8,21”–40 55’ 27,77” Lintang Selatan (LS) dan 1030 4’ 8,76”–1030 46’ 50,12” Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak antara 00 – 23½0 LS. Pada tahun 2013, tercatat suhu udara rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai 26,730C, tekanan udara 1.013,00 mb, rata-rata jumlah hari hujan per bulan 12 kali dengan rata-rata curah hujan mencapai 237,50 mm.

Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara

pada

bulan

April-Mei

dan

Oktober-November

merupakan

masa

peralihan/pancaroba.

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :


Halaman 19

- Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; - Sebelah selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat), Provinsi Lampung; - Sebelah barat : Samudera Hindia; dan - Sebelah timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan surat Mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km2 atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km2.

Topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu : 1.

Jalur Low Land (dataran rendah) dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Low Land mencapai 9% atau 20.889 hektar.


Halaman 20

Kecamatan yang termasuk ke dalam Jalur Low Land adalah Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal. 2.

Jalur Bukit Range dengan ketinggian 100 – 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit Range mencapai 61% atau 144.026 hektar.

Semua kecamatan di

Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang masuk katagori jalur ini. 3.

Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Pegunungan mencapai 30% atau 71.585 hektar. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah kawasan Bukit Barisan.

Tabel 1. Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah No.

Kecamatan

(1)

(2)

1. Nasal 2. Maje 3. Kaur Selatan 4. Tetap 5. Kaur Tengah 6. Kinal 7. Semidang Gumay 8. Muara Sahung 9. Luas 10. Tanjung Kemuning 11. Lungkang Kule 12. Kaur Utara 13. Padang Guci Hulu 14. Padang Guci Hilir 15. Kelam Tengah Kabupaten Kaur

Ibukota Kecamatan (3)

Merpas Linau Bintuhan Tetap Tanjung Iman Kinal Mentiring Ulak Lebar Benua Ratu Tanjung Kemuning Sukananti Simpang Tiga Bungin Tambun III Gunung Kaya Rigangan I Bintuhan

Luas Wilayah (km2) (4)

519,92 361,04 92,75 87,92 26,40 154,03 64,91 256,00 124,88 72,91 32,00 49,80 370,64 115,96 35,84 2.365,00

Sumber : BPS Kabupaten Kaur

Pada tahun 2003 di awal pembentukannya, Kabupaten Kaur memiliki tujuh kecamatan induk, yaitu Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Kinal, Kaur Tengah, Tanjung Kemuning dan Kaur Utara. Namun, hingga tahun 2013 jumlah kecamatan di Kabupaten Kaur sudah berjumlah lima belas kecamatan yang terdiri atas 192 desa dan tiga kelurahan.


Halaman 21

3.2. Gambaran Kependudukan

Pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Kaur diperkirakan mencapai 112.894 jiwa yang terdiri dari 58.486 laki-laki dan 54.408 perempuan dengan rasio jenis kelamin 107. Ini artinya, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kaur terdapat 107 penduduk lakilaki. Dengan luas wilayah 2.365,00 km2, kepadatan penduduknya mencapai 48 jiwa per km2.

Sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten ini tidak merata.

Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan, yaitu

Kecamatan Kelam Tengah dengan tingkat kepadatan 175 jiwa per km2 dan Kecamatan Kaur Tengah dengan tingkat kepadatan 168 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan paling jarang adalah Kecamatan Padang Guci Hulu dengan kepadatan 18 jiwa per km2.

3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditi di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran pendistribusian barang ke wilayah tersebut. Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa diperlukan sarana penunjang berupa sarana transportasi maupun infrastruktur jalan. Media transportasi di Kabupaten Kaur masih mengandalkan transportasi darat dalam mendistribusikan barang dan jasanya. Alat transportasi roda empat belum mengalami perkembangan yang tinggi. Perkembangan jumlah transportasi darat yang terus mengalami perkembangan adalah kendaraan roda dua atau motor.

Infrastruktur jalan darat yang menghubungkan antar wilayah di kabupaten ini terbentang sepanjang 663,66 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 70,61 km, jalan provinsi sepanjang 120,30 km, dan jalan kabupaten sepanjang 472,75 km. Berdasarkan kondisinya, jalan di Kabupaten Kaur sebanyak 77,70 persen kondisinya baik, 15,52 persen kondisi sedang, 6,78 kondisi rusak.


Halaman 22

Gambar 2. Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2013 (Persen)

Berdasarkan jenis permukaannya, dari total 663,66 km panjang jalan di Kabupaten Kaur, 367,45 km (55,37 persen) merupakan jalan diaspal, 154,10 km (23,22 persen) merupakan jalan koral/kerikil, 130,90 km (19,72 persen) merupakan jalan tanah, dan 11,23 km (1,69 persen) merupakan jalan lainnya. Gambar 3. Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2013 (Persen)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur


Halaman 23

3.4. Diagram Timbang Umum IKK

Kabupaten Kaur termasuk kabupaten yang tergolong baru di Indonesia. Sebagai kabupaten baru, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kaur adalah pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana pubik. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatannya guna melakukan pembangunan fisik baik berupa bangunan gedung, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun 2011, pemerintah daerah Kabupaten Kaur mengalokasikan 45,39 persen untuk bangunan gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, 34,63 persen dialokasikan untuk bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, serta 19,19 persen dialokasikan untuk bangunan lainnya.

Gambar 4. Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD tahun 2011 (Persen)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur


Halaman 24

Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan 62,97 persen untuk bangunan gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, 18,31 persen dialokasikan untuk bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, serta 18,72 persen dialokasikan untuk bangunan lainnya. Dari angka tersebut dapat dianalisis bahwa pada tahun 2011 dan 2012 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan baik pembangunan baru maupun rehabilitasi gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti gedung perkantoran.

Gambar 5. Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD tahun 2012 (Persen)

Kebutuhan akan keuangan daerah menjadi suatu syarat pembangunan fisik dapat berjalan lancar. Dengan kondisi Kabupaten Kaur yang merupakan kabupaten pemekaraan yang belum lama berdiri sudah selayaknya pemerintah daerah untuk dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).


Halaman 25

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2010-2012 (dalam Ribu Rupiah) Jenis Pendapatan

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 2.3. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

308.825,57

365.412,75

430.697,08

6.046,14

6.810,59

7781,83

283.264,25 26.671,77 218.613,50 37.978,98

309.867,70 24.707,84 248.742,46 36.417,40

367.406,83 27.917,25 301.076,66 38.412,51

19.515,18

48.734,46

55.508,42

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun wilayahnya masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut. Total anggaran pendapatan Kabupaten Kaur pada tahun 2012 sebesar 430,69 milyar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan sebesar 367,41 milyar rupiah yang terdiri dari 301,07 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar 73,17 persen dari total pendapatan daerah dan 38,41 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sebesar 8,92 persen dari total pendapatan daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,78 milyar rupiah atau 1,81 persen dari total pendapatan daerah.

3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2013

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan Provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta saat pencacahan yang sama sehingga hasilnya comparable untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama. IKK tahun 2013 telah dihitung untuk seluruh kabupaten/kota dan 33 Provinsi se-Indonesia, termasuk diantaranya adalah IKK Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nilai IKK 2013 merupakan salah satu variabel dalam penentuan DAU tahun anggaran 2014. Pada tahun 2010-2013, IKK disajikan dengan menentukan IKK Nasional sama dengan 100, sehingga rata-rata IKK Kabupaten dan IKK Provinsi menggunakan IKK Nasional sebagai acuan.


Halaman 26

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur pada tahun 2013 mencapai 100,50. Hal ini dapat diartikan harga barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Kaur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu (94,9) dan nasional. Diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Kaur menempati peringkat keenam diantara kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Bengkulu. Peringkat di bawah Kabupaten Kaur berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Lebong (99,23), Kabupaten Bengkulu Selatan (94,44), Kabupaten Bengkulu Utara (93,46), dan Kabupaten Rejang Lebong (90,67). Kota Bengkulu sendiri sebagai titik awal bagi pendistribusian beberapa jenis barang konstruksi hasil industri ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki nilai IKK sebesar 100,93.


Halaman 27

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2010-2013 NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA (2) BENGKULU SELATAN REJANG LEBONG BENGKULU UTARA KAUR SELUMA MUKOMUKO LEBONG KEPAHIANG BENGKULU TENGAH BENGKULU PROV. BENGKULU NASIONAL

2010

2011

2012

2013

(6) 90,68 89,02 89,61 94,07 89,47 91,70 90,72 91,07 88,46 88,08 87,83 100,00

(7) 97,85 92,84 92,49 99,13 92,95 93,61 91,52 94,35 90,94 86,86 89,52 100,00

(8) 92,32 86,90 91,03 90,97 96,48 97,42 92,68 90,02 96,53 96,44 87,47 100,00

(9) 94,44 90,67 93,46 100,50 101,78 110,67 99,23 102,85 104,49 100,93 94,98 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan melakukan penyesuaian rata-rata nasional = 100 sebagai dasar pembanding, tetap terlihat bahwa besaran IKK Kabupaten Kaur senantiasa berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu (Tabel 3).

Pada tahun 2010 dan 2011, Kabupaten Kaur berturut-turut

menempati posisi pertama diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini menggambarkan bahwa relatif harga barang/jasa kontruksi di Kabupaten Kaur pada tahun 2010 hingga 2011 belum membaik, mengalami kenaikan relatif harga bila dibandingkan antar tahun dengan Kabupaten/kota lainnya.

Hal ini juga menandakan bahwa arus

perdagangan barang/jasa konrtruksi belum sepenuhnya terbuka meskipun sudah didukung dengan peningkatan kualitas jalan di Kaur. Pada tahun 2012 terjadi penurunan relatif harga bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya terbukti dengan hanya menempat posisi kedelapan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan relatif harga karena kedudukan Kabupaten Kaur pada tahun 2013 menjadi posisi keenam. Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa IKK Kabupaten Kaur dari tahun ke tahun selalu lebih rendah dibandingkan IKK Nasional, kecuali pada tahun 2013. Pada tahun 2013 IKK Kabupaten Kaur sedikit lebih tinggi dari IKK nasional. .


Halaman 28

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013 NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI (2) NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA

IKK (3) 91,61 95,92 88,72 101,28 96,97 95,29 94,98 89,79 99,59 109,42 100,00 89,10 85,38 86,52 85,94 89,25 93,02 80,01 87,67 107,38 100,29 97,88 100,00 103,00 84,60 85,89 96,42 93,18 91,96 101,02 115,12 121,01 188,70

Ranking (4) 22 16 26 7 14 17 18 23 12 4 10 25 31 28 29 24 20 33 27 5 9 13 10 6 32 30 15 19 21 8 3 2 1

Sumber : Badan Pusat Statististik

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan perbandingan IKK antarprovinsi di Indonesia. Provinsi Bengkulu memiliki IKK sebesar 94,98.

Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan

bangunan/konstruksi di Bengkulu relatif lebih murah, karena indeksnya kurang dari 100.


Halaman 29

Jika melihat IKK di Indonesia terdapat 11 wilayah provinsi yang memiliki tingkat harga bahan bangunan/ konstruksi yang relatif tinggi, hal ini dilihat dari IKK yang lebih dari 100. Adapun lima teratas Provinsi yang memiliki IKK terbesar yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Kemudian dari IKK Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan pada tabel 4 di bawah memperlihatkan bahwa wilayah dengan tingkat harga bahan bangunan/konstruksiyang relatif serupa dengan Provinsi Bengkulu adalah provinsi tetangga, yaitu Sumatera Selatan. Jika IKK Provinsi Bengkulu berada pada posisi ke-18 dengan indeks sebesar 94,98, maka Provinsi Sumatera Selatan berada di posisi ke-17 dengan indeks sebesar 95,29.


Halaman 30

BAB 4 KESIMPULAN


Halaman 31

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.

2.

IKK merupakan spatial index, yang digunakan untuk membandingkan antarwilayah, namun bukan perbandingan antarwaktu.

3.

Setelah dilakukan penghitungan, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2013 yaitu sebesar 100,50 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKK Provinsi Bengkulu sebesar 94,98 dan Nasional sebesar 100,00.

Nilai tersebut

menempatkan Kabupaten Kaur pada posisi keenam diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. 4.

Terjadinya kenaikann nilai IKK Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu tersebut disebabkan karena kenaikan harga-harga barang konstruksi di Kabupaten Kaur.


Halaman 32

LAMPIRAN


Halaman 33

Tabel 1.

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2013 Luas

Kecamatan (1)

2

(km )

Penduduk (%)

Jumlah

(%)

Kepadatan (orang/km2) (6)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nasal

519,92

21,98

16.173

14,33

31

Maje

361,04

15,27

13.332

11,81

37

Kaur Selatan

92,75

3,92

15.160

13,43

163

Tetap

87,92

3,72

5.971

5,29

68

Kaur Tengah

26,40

1,12

4.436

3,93

168

154,03

6,51

4.339

3,84

28

64,91

2,74

5.487

4,86

85

Muara Sahung

256,00

10,82

5.528

4,90

22

Luas

124,88

5,28

4.901

4,34

39

Tanjung Kemuning

72,91

3,08

10.915

9,67

150

Lungkang Kule

32,00

1,35

3.335

2,95

104

Kaur Utara

49,80

2,11

6.533

5,79

131

Padang Guci Hulu

370,64

15,67

6.843

6,06

18

Padang Guci Hilir

115,96

4,90

3.655

3,24

32

35,84

1,52

6.286

5,57

175

100,00

48

Kinal Semidang Gumay

Kelam Tengah

Jumlah 2.365,00 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur


112.894

Halaman 34

Tabel 2.

Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2010-2013 (km)

Jenis Jalan

2010

(1)

(2)

(3)

601,08

638,85

638,85

663,66

a. Jalan Negara

87,60

70,61

70,61

70,61

b. Jalan Provinsi

115,12

120,30

120,30

120,30

c. Jalan Kabupaten

398,36

447,94

447,94

472,75

601,08

638,85

638,85

663,66

a. Aspal

308,47

360,30

359,85

367,45

b. Kerikil

105,00

149,07

149,52

154,10

c. Tanah

187,61

118,25

118,25

130,90

0,00

11,23

11,23

11,23

3. Kondisi

601,08

638,85

638,85

663,66

a. Baik

293,10

490,85

490,85

515,66

b. Sedang

107,36

103,00

103,00

103,00

c. Rusak

77,03

45,00

45,00

45,00

123,59

0,00

0,00

0,00

601,08

638,85

638,85

663,66

a. Kelas I

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Kelas II

0,00

0,00

0,00

0,00

c. KelasIII

0,00

0,00

0,00

0,00

d. KelasIII A

87,60

70,65

70,65

70,65

e. KelasIII B

115,12

0,00

0,00

0,00

f. KelasIII C

398,36

0,00

0,00

0,00

0,00

568,20

568,20

593,01

1. Pembiayaan

2. Jenis Permukaan

d. Lainnya

d. Rusak Berat

4. Kelas

g. Kelas Tdk Dirinci

2011

2012 (4)

2013 (5)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur


Halaman 35

Tabel 3.

Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2011-2013 Jenis Penerimaan

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

6.810,59

7.781,83

10.376,76

a. Pajak Daerah

1.263,91

2.294,09

2390,14

b. Retribusi Daerah

1.352,91

1.183,91

2655,24

c. Bagian Laba BUMD

2.123,48

1.482,98

2491,15

d. Penerimaan Lain-lain

2.070,30

2.820,85

2840,22

2. Dana Perimbangan

309.867,70

367.406,43

411.348,45

a. Bagi Hasil Pajak

21.414,88

23.645,88

21.003,81

3.292,96

4.271,37

4200,61

c. Dana Alokasi Umum

248.742,46

301.076,66

329.881,35

d. Dana Alokasi Khusus

36.417,40

38.412,51

56.262,67

0,00

0,00

0,00

48.734,46

55.508,42

38.437,04

a. Pendapatan hibah

0,00

1.000,00

0,00

b. Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

7.371,02

10.098,21

9.103,47

41.363,43

44.410,22

29.333,57

0,00

0,00

0,00

1. Pendapatan Asli Daerah

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

e. Dana Tunjangan Pend.

3. Pendapatan Daerah yang Sah

c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus e. Bantuan Keu. dari Prov Jumlah

365.412,75

430.696,68

460.162,25

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur


Halaman 36

Tabel4.

Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2011-2013

Jenis

Pengeluaran

Jenis Pengeluaran

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Belanja Tidak Langsung

di

193.902,84

204.881,96

217.795,61

165.566,06

177.289,05

195.664,66

b. Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

c. Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

11.292,76

9.588,67

823,79

1.888,77

0,00

311,30

0,00

0,00

0,00

15.155,24

18.004,24

21.965,56

0,00

0,00

0,00

161.558,10

211.515,38

253.316,52

a. Belanja Pegawai

15.363,20

21.513,76

26.505,54

b. Belanja Barang dan Jasa

64.731,52

100.526,71

120.423,55

c. Belanja Modal

81.463,38

89.474,91

106,387,66

a. Belanja Pegawai

d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa g. Belanja Bantuan Keu. kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa h. Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung

Jumlah 355.460,93 416.397,34 471.082,53 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur


Halaman 37

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN KAUR 2013

Recommend Documents