PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765

BU KU KED UA 232432453543564213247 213213232323344901098

R E KO M EN DA SI P ENG EMBA NG AN T EKN OLO GI INFO RMASI 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 213213232323344901098 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247 2 1 3 2 1B 3EE 4N 9A 0AN 1NA 0AA 9AN 8N P B3AA2D D3AA2NN3 P2PE3ERR N4C C PEEM MBBAANNGGUUNNAANN D DAAEERRAAHH ((BBAAPPPPEED DAA)) 134787939103430402334 157854534676798798008 213213234343545465765 232432453543564213247

K KAABBUUPPAATTEENN K KAAUURR 22000088

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Buku Kedua

REKOMENDASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S

I Pengembangan Teknologi Informasi


PRAKATA

Indonesia sebagai suatu Negara dalam transisi menuju reformasi sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia membutuhkan suatu Sistem Informasi Pemerintah berbasis teknologi informasi yang handal sebagai landasan utama yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan Eksekutif dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan Sistem Informasi adalah upaya pemerintah untuk membenahi dan mengembangkan suatu Sistem Informasi yang terintegrasi secara utuh baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Pusat. Pengintegrasian akan memberikan panduan, arahan, landasan legal, kebijakan, infrastruktur dan sarana pengintegrasian secara terpadu sehingga tetap akan menghormati kewenangan setiap Satuan Kerja untuk mengembangkan Sistem Informasi bagi kepentingan pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing Satuan Kerja. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah adalah juga sebagai landasan awal pengembangan Sistem Informasi yang lebih luas, tidak hanya mencakup teknologi informasi saja, melainkan juga seluruh pranata dan media informasi khususnya yang berkaitan dengan informasi Pemerintah Negara Republik Indonesia. Tujuan pengembangan Sistem Informasi pemerintah adalah untuk membangun suatu infrastruktur Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan tugas Negara untuk mencapai taraf Good Governance dan meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Sistem Informasi Pemerintah dengan perancangan (Master Plan) Teknologi Informasi yang baik dan akurat akan memberikan penajaman seluruh inisiatif yang telah ada sehingga mampu untuk dijabarkan secara teknis dan diterapkan secara nyata. Dokumen ini akan memberikan pembahasan mengenai Kerangka Dasar suatu Master Plan Teknologi Informasi sebagai acuan untuk pembentukan Sistem Informasi Pemerintah. Penerapan teknologi informasi di Pemerintah diawali dengan penyusunan kerangka konseptual dan pengembangan Master Plan yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan pengembangan Master Plan di masing-masing Satuan Kerja dan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan solusi pentahapan di masing-masing Satuan Kerja dan mempersiapkan pelaksanaan implementasi Master Plan di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan. Implementasi teknologi informasi di Pemerintah untuk intra Satuan Kerja sepenuhnya akan diserahkan kepada masing-masing Satuan Kerja yang berwenang untuk mengembangkan telematika di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, implementasi teknologi informasi di Pemerintah akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada pada saat ini baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun pihak swasta terpercaya.

Halaman 2

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 1 Konsep Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah

1.1. Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Satuan Kerja bagi Satuan Kerja Pemerintah untuk pembentukan suatu Sistem Informasi Pemerintah yang keseluruhan sistem infrastrukturnya dinamakan sebagai sistem e-Government yang memuat definisi sebagai berikut : 

e-Government adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (Internet, telepon, satelit) oleh institusi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya.

Dalam rangka penerapan e-Government untuk menuju Good Governance, maka konsep eGovernment harus diterapkan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Model penerapan e-Government di setiap Satuan Kerja akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur Sistem Informasi yang akan dikembangkan. Penerapan eGovernment di setiap Satuan Kerja Pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government .

1.2. Konsep Pengembangan Teknologi Informasi Di dalam kerangka konseptual yang disusun, dijelaskan mengenai seluruh konsep yang berkenaan dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi :

1.2.1. Dasar Pemikiran Teknologi Informasi a. Definisi Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Teknologi Informasi Pemerintah Daerah adalah suatu implementasi Sistem Informasi terpadu yang dikelola secara sistematis, dan teratur, sehingga mampu untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas-tugas kepemerintahannya secara cepat, akurat, terkini, sesuai dengan tujuan dan sasaran. Halaman 3

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Keberadaan Sistem Informasi di dalam suatu institusi kepemerintahan telah menjadi suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan tugasnya. Sistem Informasi yang dibangun dapat berdasarkan kepada pengelolaan informasi dengan berbasis manual maupun dengan menggunakan Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pemerintah akan mencakup seluruh aktifitas kepemerintahan yang terkait baik sebagai pelaksanaan tugas operasional maupun administratif.

b. Tujuan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Implementasi yang baik dari suatu Sistem Informasi Pemerintah bertujuan : 1.

Mencakup keseluruhan layanan dan tugas operasional serta administrasi,

2.

Harus memiliki tingkat integrasi yang baik antara gugus sistem di depan dengan gugus sistem di belakang, hal ini berarti bahwa Sistem Informasi di Pemerintah haruslah mampu berintegrasi secara lengkap seluruh aktifitas yang menjadi wewenangnya, mulai dari pencatatan, pengolahan dan pengarsipan.

3.

Penyajian informasi harus fleksibel, utuh, dan tidak ada duplikasi serta sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Fleksibilitas penyajian informasi akan sulit dan tidak efisien apabila dilakukan secara manual, oleh karenanya perlu sarana Teknologi Informasi pendukung. Namun tidak juga efisien apabila pemanfaatan sarana Teknologi Informasi tersebut diimplementasikan hanya secara tambahan, melainkan sarana tersebut harus merupakan bagian dari aktifitas alur kerja.

c. Kondisi Sistem Informasi Pemerintah saat ini 1.

Alur kerja Sistem Informasi pada Pemerintah saat ini, sebagian besar masih dijalankan secara manual pada setiap Satuan Kerja. Sistem-sistem manual

tersebut

hanya

ditujukan

bagi

kepentingan

masing-masing

Dinas/Badan atau bagian dari satu Satuan Kerja dan menangani hanya beberapa fungsi pengelolaan yang menjadi tanggung jawab bagian tersebut, apabila bagian lain ingin membutuhkan suatu sistem informasi, maka mereka harus membangun sendiri sistem informasi yang dibutuhkan. Permasalahan ini telah berlangsung sejak lama, dan telah mengakibatkan terbentuknya pulaupulau sistem informasi baru di hampir setiap tahun anggaran, sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak valid dan akurat dan akan menyulitkan dalam rangka pengambilan keputusan, disamping itu juga disebabkan oleh sulitnya melaksanakan konsolidasi informasi dan integrasi sebagai akibat terpecahnya sistem informasi yang berada di suatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Halaman 4

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2.

Hal lain, adalah tertutupnya sumber informasi untuk diakses oleh pengguna lain sehingga menyebabkan sulitnya memperoleh informasi yang memadai untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Secara umum, penyampaian infomasi dengan Sistem Informasi yang masih menggunakan cara manual saat ini mengalami hambatan dan resistensi hampir di semua lini, karena tidak adanya suatu Satuan Kerja yang dapat mengkoordinasikan dan mengumpulkan semua informasi mengenai kepemerintahan, kependudukan serta kewilayahan.

d. Rangkuman Dasar Pemikiran Teknologi 

Permasalahan Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 3 masalah yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi : 1. Masalah kesamaan persepsi dan pengertian mengenai Sistem Informasi yang terpadu yang bisa mendistribusikan informasi secara benar dan akurat ke semua pihak yang membutuhkan dalam waktu yang singkat dan tepat. 2. Masalah komitmen dan konsesus dalam pengembangan Sistem Informasi Pemerintah pada seluruh Satuan Kerja . 3. Masalah perlunya adanya Satuan Kerja yang dapat mengkoordinir untuk semua informasi yang menyangkut kepemerintahan, kependudukan dan kewilayahan, dengan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Sistem Informasi, yang menyadari keberadaan akan pentingnya informasi dan alur informasi dari dan ke Pemerintah.



Solusi Permasalahan Oleh karenanya diharapkan semua masalah tersebut diatas dapat dieliminir dan lambat laun akan dapat diatasi, melalui perancangan (Master Plan) suatu sistem informasi yang terpadu dan melilbatkan semua elemen kepemerintahan, kependudukan dan kewilayahan.

1.2.2. Tujuan penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi Tujuan pengembangan teknologi informasi adalah tercapainya suatu kondisi ideal yang mampu untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah melalui sistem informasi yang memadai. Kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan Teknologi Informasi, akan terbagi kedalam beberapa poin yang akan berperan sebagai kata kunci dalam penyusunan konsepsi pengembangan Teknologi Informasi. HalHalaman 5

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



hal yang dijadikan sebagai kata kunci diantaranya adalah : 1. Integrasi Sistem Integrasi Sistem sebagai poin utama dalam penyusunan Sistem Informasi, menjadi kata kunci utama

yang akan

mendasari kerangka

konseptual konsepsi

pengembangan Sistem Informasi Pemerintah. Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi : a. Integrasi jaringan, b. Integrasi infrastruktur informasi c. Integrasi Sistem Informasi. Arti kata integrasi berarti dapat bekerja sama secara simultan dan terintegrasi secara proses bisnis.

2. Restrukturisasi Data Restrukturisasi Data akan mencakup integrasi struktur data yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing Satuan Kerja agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan tertentu. Data-data tersebut nantinya dapat dipergunakan oleh Satuan Kerja yang membutuhkan. Adanya data yang terstruktur dengan baik, diharapkan terjadi kolaborasi antar sistem sehingga informasi yang dihasilkan akan dapat memiliki nilai validitas yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara optimal dari fungsi sistem informasi yang dimiliki.

3. Periode Kelayakan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh sebuah Sistem Informasi. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru. Hal itu menjadi perhatian utama dari sistem yang ideal karena dengan besarnya investasi yang harus ditanam untuk membangun suatu sistem, ketidak layakan sebagai akibat teknologi membuat nilai sistem informasi yang dibangun pada saat ini menjadi tidak berarti dimasa mendatang.

Memperhatikan kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi yang terus-menerus berlangsung seluruh rekomendasi yang diberikan dalam dokumen Master Plan ini mempunyai standar masa periode kelayakan keberlakuan selama 5 (lima) tahun. Melewati batas waktu itu perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Teknologi Informasi yang patut diterapkan.

Halaman 6

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4. Aksesibilitas yang Tinggi Aksesibilitas menjadi permasalahan utama yang harus mendapat perhatian lebih mengingat bahwa keberhasilan dalam membangun akses informasi terbaik bagi masyarakat akan menentukan keberhasilan pengembangan satu sistem informasi pemerintah. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apaapa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses informasi guna

membuka

akses

yang

selebar-lebarnya

kepada

masyarakat

untuk

mendapatkan informasi dan dapat saling berkomunikasi, ini sangat diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus memiliki materi yang up-to-date dan valid serta dapat terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan biaya yang pantas.

5. Keamanan Sistem Informasi Security untuk keamanan data yang terintegrasi, serta informasi yang disampaikan dari tingkat paling bawah hingga tingkat Kepala Daerah merupakan hal yang mutlak harus ada. Aspek keamanan harus mencakup aspek Privacy, Authentification, Integrity dan Non Repudiation. Tingkat keamanan dapat dibangun untuk tingkatan sesuai dengan otorisasinya.

6. Berkurangnya tingkat kesenjangan Teknologi Informasi Dalam konteks suatu Sistem Informasi yang ideal, perlu didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang luas. Permasalahan yang harus dipecahkan bersama mengingat bahwa dengan kesenjangan digital (digital divide) yang besar, membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara tajam disamping teledensitas yang terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga tingkat pedesaan.

7. Legitimasi dan Dukungan Politik Keberhasilan secara maksimal penerapan Sistem Informasi Pemerintah akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik yang akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan Halaman 7

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sistem. Dukungan legitimasi dan politik akan menjadi isu utama dalam perkembangan sistem komunikasi dan informasi.

1.2.3. Penerapan Teknologi Informasi Kerangka konsep teknologi informasi yang menjadi dasar implementasi sistem informasi bertujuan utama untuk pelayanan masyarakat. Sistem informasi terpadu pada suatu Pemerintah yang dikenal sebagai sistem e-Government dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas masyarakat secara umum. Penerapan eGovernment membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberhasilan penerapannya. Sarana yang dibutuhkan dalam rangka penerapan adalah berbentuk infrastruktur sistem informasi, baik yang bersifat non teknis maupun teknis. Adapun infrastruktur bersifat non teknis akan meliputi 1. Kepemimpinan, 2. Sumberdaya manusia 3. Regulasi 4. Pengelolaan Pengendalian Sistem. Sedangkan infrastruktur yang bersifat teknis akan meliputi 1. Infrastruktur Jaringan 2. Infrastruktur Informasi 3. Infrastruktur Aplikasi Pengembangan infrastruktur harus dapat menjangkau seluruh wilayah Pemerintah secara khusus, untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara penuh dengan memanfaatkan layanan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Seluruh infrastruktur sistem informasi yang dibutuhkan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk mendukung keberhasilan penerapan e-Government. Maksud dari pengembangan sistem Informasi adalah untuk membangun infrastruktur sistem informasi guna mendukung penerapan e-Government dan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah melalui sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi baik di tingkat Daerah secara khusus dan di tingkat Pusat secara umum. Diharapkan dengan terintegrasinya sistem informasi di Pemerintah akan meningkatan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Selain itu pengembangan infrastruktur sistem informasi dimaksudkan untuk membantu Pemerintah dan pelaku bisnis untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah ada sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja setiap Satuan Kerja untuk memberikan layanan kepada publik. Infrastruktur sistem informasi yang ada juga diharapkan mampu untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah Daerah di Indonesia yang belum tersentuh oleh teknologi sistem informasi. Dengan demikian akan mempercepat dan memperluas penyebaran informasi dari pemerintah kepada Halaman 8

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



masyarakat untuk menangkal setiap pengaruh buruk yang ditimbulkan sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

1.2.4. Landasan hukum 1. Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke dua UUD 1945 pada pasal 28 f yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Garis-garis Besar Haluan Negara 

Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa serta mengupayakan kemanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.



Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

3. Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

Penyelenggaraan memperkukuh

telekomunikasi persatuan

dan

mempunyai kesatuan

arti

bangsa,

strategis

dalam

memperlancar

upaya kegiatan

pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. 

Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;



Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

Halaman 9

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4.1. Penjelasan Umum (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 menyatakan bahwa Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima Tahun. (2) Oleh karena periode Tahun 2000-2004 sudah terlampaui maka diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tersebut di atas sebagai salah satu landasan hukum pembuatan Master Plan Teknologi Informasi. (3) Pembaharuan yang dimaksud di atas adalah berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Dengan demikian seluruh acuan materi Master Plan Teknologi Informasi yang sebelumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 dialihkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

4.2. Dasar Pemikiran Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara dalam waktu relatif singkat (19992002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah tejadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu: (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN); (2) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pernbangunan nasional; dan (3) diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.

Halaman 10

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk

lebih

mengharmoniskan

dan

menyelaraskan

pembangunan,

baik

pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.3. Ruang Lingkup Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan, pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

4.4. Proses Perencanaan Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah Halaman 11

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat

tahapan

diselenggarakan

secara

berkelanjutan

sehingga

secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang Halaman 12

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan

yang

merupakan

dan

atau

terkait

dengan

fungsi

dan

tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 5.1. Penjelasan Umum (1) Sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009. (2) Dengan demikian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 merupakan tambahan acuan terhadap seluruh acuan materi Master Plan Teknologi Informasi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000

Halaman 13

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



5.2. Penjelasan Spesifik (1) Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik ; maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. (4) RPJM Nasional merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. RPJM Nasional menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

6. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Oleh karenanya seluruh pembahasan dalam dokumen ini yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

7. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

8

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia  Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai

Halaman 14

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses infomasi;  Perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan;  Upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur

pemerintah

dan

pihak-pihak

lain

pengguna

Telematika

untuk

melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah kebijakan srategis dalam pembangunan Telematika;

9.

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

1.2.5. Hasil yang diharapkan Berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan sistem informasi, disusunlah sasaran–sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintah. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintah akan terbagi menjadi dua kelompok sasaran utama yaitu sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek, meliputi : a. Tersusunnya Kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi; b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani tugas pelayanan dan operasional secara elektronik; c. Tersedianya infrastruktur jaringan sistem informasi d. Terstrukturnya data dan meningkatnya interoperabilitas sebagai bagian dari infrastruktur informasi yang dapat mendukung penerapan sistem informasi Pemerintah secara terintegrasi; e. Terbangunnya pusat-pusat data di daerah sebagai common database yang akan mendukung Pusat Data terpadu sebagai gudang data di tingkat Pemerintah untuk mendukung Sistem Pendukung Keputusan. f.

Terintegrasinya seluruh Sistem Informasi Pemerintah untuk menunjang integritas dan keserasian proses bisnis Pemerintah baik intra maupun antar Satuan Kerja.

g. Terkelolanya sistem informasi Pemerintah secara professional dan ditunjang oleh pengendalian sistem yang memadai untuk menjaga keamanan data dan informasi serta Halaman 15

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



menjamin kelancaran operasi sistem. h. Terbentuknya Satuan Kerja Pendukung Teknis sebagai Pengelola Data Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kaur, dikepalai oleh seorang Chief Information Officer yang memberikan dukungan dan layanan teknis kepada setiap pengguna dalam rangka pemanfaatan Sistem Informasi terpadu berbasis kepada Teknologi Informasi yang direkomendasikan dalam Master Plan ini. i.

Terbentuknya Kelompok Pembantu Kerja Teknis Pengelola Data Elektronik yang tersebut di point h di atas di setiap Satuan Kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola setiap sumber daya informasi yang ada serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka integrasi dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Satuan Kerja itu sendiri maupun Satuan Kerja lainnya.

Sasaran jangka panjang, meliputi : a. Terbentuknya suatu Pemerintah yang bersifat Good Governance dengan akuntabilitas yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. b. Terbangunnya suatu proses akulturasi dari aparat dengan berpegang teguh pada fungsi pemerintah sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. c. Tercapainya suatu manajemen Pemerintah yang efektif dan efisien sehingga dapat secara lebih intensif memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Bangsa dan Negara. d. Terpenuhinya kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan suatu sistem informasi Pemerintah yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, akurat, dan aman. e. Tersedianya informasi bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan hak kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

Terintegrasinya seluruh Sistem Informasi Pemerintah akan memudahkan kegiatan pengelolaan dan pengendalian tugas-tugas pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada publik. Seluruh sasaran yang ingin dicapai diharapkan mampu memberikan motivasi kepada pemerintah untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Pemerintah.

1 . 2 . 6 . Penerapan Model Implementasi Untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bagaimana konsep yang digambarkan dalam kerangka konseptual ini dapat dijabarkan atau diimplementasikan secara nyata dalam permasalahan dilapangan maka diperlukan untuk membangun suatu model implementensi atas konsep yang akan dikembangkan. Model implementasi tersebut akan Halaman 16

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



didasarkan kepada satu rencana umum implementasi sistem informasi. Dalam hal ini dilakukan suatu skala prioritas yang berdasarkan kebutuhan Pemerintah dalam bentuk pemilihan beberapa Satuan Kerja

yang dapat mewakili sektornya dan akan menjadi percontohan mengenai

bagaimana kerangka konseptual sistem informasi Pemerintah akan dijabarkan untuk lingkup Satuan Kerja beserta organisasi yang berada dalam naungannya.

Halaman 17

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 2 Kerangka Pemikiran Teknologi Informasi Pemerintah

2.1. Pendahuluan Sistem Informasi Pemerintah adalah merupakan suatu inisiatif yang dilakukan dalam rangka mengembangkan infrastruktur sistem informasi Pemerintah secara terpadu dan mengintegrasikannya dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian Good Governance. Secara umum definsi ini tidak akan pernah lepas dari definsi Sistem Informasi Pemerintah yaitu : 

Sistem Informasi Pemerintah adalah Pengelolaan informasi berdasarkan alur kerja / proses bisnis yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, di seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan melandasi definisi e-Government sebagai muara dari seluruh inisiatif yaitu “Penyelenggaraan Pemerintah berbasis elektronik (Teknologi Informasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju Good Governance“. Penggambaran atas kaitan antara definisi sistem informasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan e-Government dapat disajikan dalam ilustrasi berikut ini :

Di dalam kerangka konseptual pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan dijelaskan ruang lingkup yang akan dicakup oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Halaman 18

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



gambaran atas ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai cakupan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah beserta batas-batas ruang lingkup dan tanggung jawab Sistem Informasi Pemerintah Daerah agar tidak terjadi tumpang-tindih ruang lingkup pengembangan sistem antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan pengembangan sistem informasi di setiap Satuan Kerja. Perangkat Daerah. Adapun ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daeakan mencakup beberapa hal utama yaitu :

1. Kerangka Konseptual dan Pentahapan Solusi Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan didahului dengan pengembangan kerangka konseptual dan Master Plan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang akan mencakup pengembangan sistem terintegrasi. Adapun pengembangan kerangka konseptual dan Master Plan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi tanggung-jawab dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah namun tetap mengacu kepada kerangka konseptual dan Master Plan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pengembangan Master Plan dalam hal ini akan mencakup pula pengembangan pentahapan solusi dan pilot program sebagai sarana pengujian konsep yang terkandung dalam kerangka konseptual;

2. Pengembangan Suprastruktur Pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan yang mendukung pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam : 1. Kepemimpinan 2. Regulasi 3. Sumber Daya Manusia Ruang lingkup yang dicakup oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah terbatas kepada pengembangan kerangka konsep dan panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Suprastruktur, Pelaksanaan pengembangan Kepemimpinan, Sumber daya manusia, dan Regulasi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait secara langsung.

3. Infrastruktur Sistem Informasi Cakupan Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi adalah dalam bentuk: 1. Jaringan 2. Infostruktur 3. Integrasi aplikasi. Ruang lingkup pelaksanaanya terbatas pada penyediaan infrastruktur hingga ke titik Halaman 19

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



utama yang dapat diakses sebuah Satuan Kerja. Pengembangan dan integrasi sistem informasi di setiap Satuan Kerja menjadi wewenang Satuan Kerja yang bersangkutan.

4. Satuan Kerja Pendukung Teknis Termasuk ke dalam ruang lingkup pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah pembentukan Satuan-Satuan Kerja Pendukung Teknis operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah baik sebagai Pengelola Data Elektronik Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun Kelompok Kerja Pembantu Kerja Teknis di setiap Satuan Kerja, yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Infrastruktur penunjangnya, beserta dengan pemrosesan pengolahan data yang dibutuhkan yang keseluruhannya memberikan dukungan teknis dalam : a. Keamanan Sistem Informasi b. Pengendalian Jaringan c. Penanggulangan Masalah d. Pemulihan Sistem e. Pusat data f.

Kendali dan Audit

Diluar dari konteks ruang lingkup sebagaimana dijelaskan di atas adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

2.2. Prinsip Umum Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai suatu sistem informasi akan terikat kepada kaidah-kaidah pengembangan sistem dan mengacu kepada sistematika pengembangan yang telah standar.

Prinsip pengembangan sistem informasi yang

dikaji dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah terbatas hanya kepada prinsip-prinsip umum yang akan melandasi pengembangan sistem informasi yang disesuaikan dengan kerangka konseptual dan Master Plan Sistem Informasi Pemerintah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun prinsip umum pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan mencakup hal-hal :

a. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah merupakan suatu pengembangan infrastruktur sistem informasi yang bersifat terintegrasi secara menyeluruh, sedangkan pengembangan sistem informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing Satuan Kerja.

b. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan diarahkan untuk Halaman 20

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



menggunakan seluruh sumberdaya yang tersedia baik yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri maupun bekerja sama dengan pihak swasta yang berkompeten untuk menyediakan layanan infrastruktur bagi pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pemanfaatan infrastruktur sistem informasi akan dilakukan bersama-sama secara terintegrasi baik intra maupun antar Satuan Kerja sehingga membentuk suatu Sistem Informasi Pemerintah terintegrasi yang efektif dan efisien.

c. Setiap Satuan Kerja yang terkait dalam Sistem Informasi perlu untuk memiliki Master Plan Sistem Informasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mengacu kepada Master Plan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

d . Pengembangan

Sistem

Informasi

Pemerintah

Daerah

akan

berusaha

untuk

mengoptimalkan setiap sistem informasi yang telah ada (berjalan) dan tetap akan diperlakukan sebagai suatu sistem yang aktif, sedangkan untuk sistem-sistem yang customized dan sistem-sistem lama akan dikelompokkan sebagai sistem yang utuh. Seluruh sistem berjalan tersebut akan diintegrasikan dalam kerangka Sistem Informasi Pemerintah Daerah termasuk yang menyangkut struktur data dan aplikasi serta akan dipergunakan selama sistem bersangkutan tidak mengalami gangguan maupun kadaluarsa.

e. Pengembangan sistem informasi yang mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab dari setiap Satuan Kerja. Pelaksanaan pembangunan harus diperlakukan sebagai suatu proyek pengembangan sistem informasi yang dipimpin oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya serta harus didukung oleh pengembang pelaksana yang memiliki kompetensi di bidangnya, selain itu setiap pelaksanaan pengembangan sistem informasi harus didukung oleh Master Plan pengembangan sistem informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah serta didukung oleh tersedianya dokumentasi teknis pengembangan sistem informasi secara lengkap.

f.

Pengintegrasian seluruh sistem informasi yang berada di dalam satu Satuan Kerja akan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja dan dikoordinasikan bersama dengan suatu Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi Pemerintah yang ada;

Halaman 21

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2.3. Konsep Good Governance Menuju Tata Pemerintahan yang baik, Good Governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan serta Pemerintah yang bertanggung jawab kepada publiknya, maka pengertiannya mencakup aspek kehidupan yang luas, meliputi bidang-bidang sosial politik dan ekonomi serta berkaitan dengan fungsi-fungsi badan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Institusi dari governance mencakup 3 unsur yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat, saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu: a.

Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif;

b.

Swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan;

c.

Masyarakat mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok kelompok dalam masyarakat untuk berpatisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik;

Prinsip yang terkandung dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah : a.

Kepastian hukum

b.

Partisipasi

c.

Transparansi

d.

Daya Tanggap

e.

Persamaan Hak

f.

Visi strategis

g.

Efektif dan Efisien

h.

Akuntabilitas

i.

Profesionalitas

j.

Pengendalian

2.4. Alur Pikir Sistem Informasi Pemerintah Alur pemikiran Sistem Informasi Pemerintah berada dalam satu alur dengan pengembangan sistem informasi Pemerintah berbasis elektronik (e-Government) dimana seluruh pengembangan sistem berada dalam satu kerangka konsep yang berurutan antara satu dengan yang lainnya :

Halaman 22

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Pada ilustrasi di atas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan sumber daya pemerintah, sistem informasi Pemerintah dan eGovernment. Berdasarkan kepada penggambaran tersebut terlihat bahwa kita harus melihat pengembangan suatu sistem informasi Pemerintah sebagai suatu alur yang berkesinambungan mulai dari perencanaan sumber daya pemerintah, Sistem Informasi Pemerintah termasuk diantaranya adalah sistem informasi manual dan elektronik hingga e-Government. Maksud dari alur ini adalah memberikan konsepsi bahwa pengembangan e-Government adalah merupakan suatu muara dari alur pengembangan yang cukup panjang dan luas mulai dari penetapan perencanaan sumberdaya Pemerintah untuk menetapkan data-data primer yang terkait dengan manajemen Pemerintah yaitu data kependudukan, data kewilayahan, dan data kepemerintahan. Aliansi dari ketiga jenis data tersebut berserta derivatif yang menurun dari ketiga jenis data primer tersebut akan membentuk suatu sistem informasi Pemerintah baik yang bersifat manual maupun elektronik. Dengan didukung oleh infrarstruktur yang memadai dan terintegrasinya seluruh data dan aplikasi Pemerintah yang ada maka hal tersebut akan melandasi pengembangan Kepemimpinan, panduan dan standar untuk penerapan e-Government Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan sebagai konsep pengembangan Sistem Informasi Pemerintah mengingat bahwa Sistem Informasi Pemerintah yang terintegrasi dengan infrastruktur sistem informasi yang memadai adalah merupakan tulang punggung sistem yang sangat berperan dalam rangka penerapan e-Government. Untuk menuju Good Governance maka pembangunan Sistem Informasi Pemerintah harus didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan masyarakat, adanya kepemimpinan, regulasi serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Pondasi tersebut akan didukung oleh simpul-simpul informasi yang Halaman 23

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



terintegrasi mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Pusat untuk membentuk simpul-simpul yang dibutuhkan. Lingkup Sistem Informasi Pemerintah dalam kerangka konseptual ini akan terdiri atas dua kelompok besar yaitu Aspek Teknis dan Aspek Non Teknis. Aspek ini akan saling mendukung pengembangan Sistem Informasi Pemerintah dan khusus bagi aspek non teknis akan memegang peranan yang cukup besar. Sesuai dengan kondisi pengembangan dari suatu sistem informasi Pemerintah, faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan suatu sistem adalah adanya manajemen perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan proses bisnis yang dihasilkan dari penerapan suatu sistem informasi dalam aktivitas manajemen Pemerintah. Keberhasilan penerapan aspek non teknis dalam mengelola setiap perubahan proses bisnis yang terjadi akan mendorong keberhasilan pengembangan sistem secara keseluruhan.

2.5. Perencanaan Sumberdaya Pemerintah Pemerintah sebagai pengelola Daerah bertanggung jawab mengelola setiap sumber daya yang dimiliki untuk dipergunakan secara bijaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Agar dapat dikelola secara maksimal dibutuhkan perencanaan secara matang untuk menentukan prioritas pengelolaan sumberdaya sehingga memberikan manfaat secara maksimal. Sumber daya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dikelola bersumber kepada tiga hal pokok menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : 1. Kependudukan 2. Kewilayahan 3. Kepemerintahan Ketiga hal tersebut akan menjadi sumber daya utama yang mendasari terbentuknya suatu Daerah, selain itu ketiga hal tersebut juga menjadi entitas data dasar yang akan mendasari pembentukan data-data dasar sistem informasi Pemerintah.

Halaman 24

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 3 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi Pemerintah

3.1. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Agar

dapat

dibangun

suatu

Sistem

Informasi

Pemerintah

perlu

kiranya

dipertimbangkan masalah komunikasi baik yang bersifat teknologi maupun non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi secara menyeluruh akan menjadi penentu keberhasilan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah, hal ini berkaitan erat dengan kandungan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi, sedangkan komunikasi itu sendiri telah menjadi salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan peradaban manusia. Dengan begitu pentingnya masalah komunikasi dijadikan sebagai landasan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah maka peranan infrastruktur jaringan menjadi hal yang mendasar untuk membentuk jaringan komunikasi mulai dari tingkat Daerah hingga ke Pusat. Jaringan komunikasi yang terbentang akan memudahkan arus informasi untuk mengalir hingga terkumpul dalam pusat data dan informasi di pusat sebagai dasar untuk pengolahan data menjadi informasi yang dipergunakan sebagai pendukung keputusan. Selain itu jaring komunikasi sosial juga akan mendukung keberhasilan penerapan Sistem Informasi Pemerintah terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh infrastuktur jaringan komunikasi teknis. Selain itu jaringan komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memperluas cakupan penyebaran informasi yang berasal dari Sistem Informasi Pemerintah. Berupaya untuk mempersatukan seluruh sumber daya sistem informasi yang ada pada setiap Satuan Kerja, Kantor, dan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah dalam satu kerangka sistem informasi yang terpadu dan menyeluruh. Tujuan utamanya adalah selain untuk mengkoordinasikan seluruh seluruh sumber daya informasi yang ada juga untuk mendorong pengembangan sistem informasi yang terencana, terintegrasi, terbuka secara efektif dan efisien pada setiap Satuan Kerja, kantor maupun badan usaha milik pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selain dari hal tersebut, dengan berkembangnya teknologi internet sebagai tulang punggung teknologi komunikasi data diantara pengguna komputer baik untuk tingkat korporasi maupun personal, perkembangan ini telah mendorong pengimplementasikan teknologi internet guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bentuk Sistem Informasi Pemerintah. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah, telah menjadi suatu pendorong dari upaya yang telah dilakukan untuk mempersatukan seluruh sumber daya Halaman 25

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



informasi yang dimiliki sehingga memudahkan seluruh pihak yang ada untuk mengelola dan memanfaatkan informasi yang tersedia bagi kepentingan publik maupun pemerintah. Untuk dapat mencapai hal dimaksud perlu dilakukan pembenahan seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah diantaranya adalah : 

Aspek Suprastruktur menyangkut legal, edukasi dan SDM



Aspek Infrastruktur Jaringan menyangkut telekomunikasi dan jaringan sosial



Aspek Infrastruktur Konten menyangkut data yang terkandung



Aspek Infrastruktur Aplikasi menyangkut aplikasi pengolah, penyaji data dan informasi

Keempat aspek tersebut akan menjadi penentu keberhasilan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah sebagai wacana pemersatu bangsa. Adapun lingkup cakupan Sistem Informasi Pemerintah pada tahap akhirnya akan melingkupi : 

Intra Satuan Kerja



Antar Satuan Kerja



Masyarakat dan dunia

3.2. Penerapan e-Government Sejalan dengan perkembangan teknologi sistem informasi yang ditandai dengan perkembangan internet, telah mengubah model bisnis yang selama ini berjalan dari sistem konvensional menjadi sistem elektronis. Model bisnis ini dikenal sebagai ecommerce dan berkembang menjadi e-business, perkembangan model bisnis dari ecommerce menuju e-business ditandai dengan peralihan seluruh aktivitas bisnis utama dari model konvensional yang dilakukan dengan cara manual menjadi model bisnis elektronis dengan keterintegrasian seluruh proses bisnis terkait. Konteks hubungan yang terbangun dalam model bisnis ini adalah hubungan diantara bisnis kepada kustomer (Business to Customer-B2C) dan bisnis kepada bisnis lainnya (Business to BusinessB2B). Perkembangan ini juga telah mendorong pihak pemerintah untuk mempergunakan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, model bisnis ini dikenal dengan istilah e-Government, yang seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dapat didefinsikan sebagai “Pemanfaatan teknologi informasi (Internet, telepon, satelit) oleh institusi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya”. Dalam masalah ini e-Government akan memiliki konteks hubungan yang lebih luas dibandingkan model bisnis komersial dimana hubungan yang terbangun adalah antara Pemerintah dengan masyarakat (Government to Citizen-G2C), Pemerintah kepada dunia bisnis (Government to Business-G2B), dan Pemerintah kepada Pemerintah lainnya (Government to Government-G2G). Dengan konteks hubungan yang lebih luas, eHalaman 26

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Government akan menjadi upaya pemerintah yang paling ambisius untuk dapat diterapkan tetapi dengan manfaat yang tidak akan pernah terbayangkan pada saat sistem masih dilakukan secara manual. Secara visual hubungan yang terbangun di antara ketiga pihak tersebut dapat digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut ini :

Pengembangan e-Government akan mencakup aspek-aspek yang berperan untuk mendukung pengembangan e-Government. Aspek-aspek tersebut adalah : 

Sumber daya manusia, dalam hal ini aparatur negara



Kepemimpinan Pemerintah



Prasarana



Dunia bisnis

Berdasarkan kepada lingkup aplikasi dan manfaat yang akan dapat dirasakan berdasarkan kepada penerapan e-Government sangat bergantung hubungan diantara Satuan Kerja, antar Satuan Kerja, pemerintah dan masyarakat serta pemerintah dan dunia. Keberhasilan penerapan e-Government akan sangat bergantung kepada keberhasilan dalam membangun infrastruktur sistem informasi sebagai wahana utama yang akan menjadi landasan kerja secara teknis bagi e-Government.

Halaman 27

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 4 Konsep Sistem Informasi Pemerintah

4.1. Gambaran Umum Kerangka konsep sistem informasi Pemerintah akan digambarkan dalam bentuk suatu gambaran rancang bangun guna memvisualisasikan konsep pemikiran yang terkandung dalam Sistem Informasi Pemerintah agar mudah untuk dimengerti dan digambarkan. Pengambaran secara visual juga akan sangat membantu dalam menyusun Master Plan dan solusi pentahapan yang sesuai sebagaimana diharapkan dalam kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah. Sistem Informasi Pemerintah sebagai kerangka konseptual diuraikan dalam ilustrasi berikut ini :

Berdasarkan kepada penggambaran sebagaimana disajikan dalam ilustrasi di atas, jelas terlihat bahwa Sistem Informasi Pemerintah akan mencakup seluruh aspek dalam sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi secara nasional, aspek-aspek yang tercakup dalam Sistem Informasi Pemerintah akan melingkupi baik aspek teknis maupun aspek non teknis. Landasan Sistem Informasi Pemerintah disusun dari adanya kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki Sistem Informasi Nasional yang ada, serta keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga mencapai Good Governance, kemudian idealisme tersebut akan dituangkan dalam Suprastruktur atau i-fundamental yang meliputi Kepemimpinan, Regulasi dan Sumber Halaman 28

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Daya Manusia sebagai landasan utama pengembangan Sistem Informasi Pemerintah. Setelah Suprastruktur terbentuk disusunlah upaya pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang akan mendasari pelaksanaan pengembangan dan operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintah beserta Satuan Kerja pendukung teknis yang akan memberikan dukungan bagi pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah. Setelah seluruh landasan berpijak Sistem Informasi Pemerintah terbentuk maka dimulailah pengembangan infrastruktur teknis yang mencakup alur informasi mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Pusat. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah di setiap tingkatan Pemerintah akan meliputi infrastruktur teknis Sistem Informasi (jaringan, infostruktur dan aplikasi). Dukungan juga diberikan dalam bentuk pengintegrasian proses bisnis yang mencakup aktivitas operasi di setiap Satuan Kerja yang terkait dalam konteks antar Satuan Kerja. Model proses bisnis ini pula yang akan menjadi peletak dasar manajemen perubahan dalam ketata Pemerintah. Gambaran secara menyeluruh atas kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah menggambarkan idealisme yang ingin dicapai dalam mengembangkan sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi dalam skala nasional.

4.2. Sistematika Sistem Informasi Pemerintah Dalam sistematika Sistem Informasi Pemerintah dijelaskan mengenai urutan penggambaran konsep yang akan diterapkan sesuai dengan rancang bangun konseptual Sistem Informasi Pemerintah menurut kerangka konseptual ini. Setiap urutan penggambaran akan berada dalam kerangka besar dan terdiri atas wilayah konseptual (Bahasan) yang masing-masing bahasan dapat terdiri dari beberapa sub bahasan yang terkait dengan bahasan utamanya. Sistematika Sistem Informasi Pemerintah berdasarkan kerangka besar masing-masing bidang : 1. i-Fundamental Landasan pengembangan i-fundamental terdiri atas kerangka konsep dan menyangkut landasan pengembangan yang bersifat non teknis. Dengan adanya kebutuhan dari masyarakat

akan

pentingnya

informasi

yang

transparan,

dan

dapat

dipertanggung jawabkan serta adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik menuju Good Governance sebagai bahasan idealisme Sistem Informasi Pemerintah akan melandasi seluruh konsep pengembangan Sistem Informasi Pemerintah dan dijabarkan secara lebih nyata melalui Kepemimpinan dan regulasi serta dukungan sumber daya manusia.

Halaman 29

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2. i-Teknikal Kerangka teknis Sistem Informasi Pemerintah meliputi 4 bahasan yang lebih banyak membahas mengenai kerangka konsep secara teknis mengenai bagaimana suatu Sistem Informasi Pemerintah direncanakan untuk dibangun beserta ruang lingkup teknologi beserta permasalahan teknis yang menyertainya. Di dalam kerangka teknis Sistem Informasi Pemerintah terdapat empat bahasan utama yang membentuk kerangka teknis yaitu : 

Bahasan Infrastruktur Jaringan;



Bahasan Infrastruktur Informasi;



Bahasan Arsitektur Aplikasi



Bahasan Proses Bisnis

Keempat bahasan teknis menyangkut infrastruktur teknis dan model proses bisnis akan berpengaruh kepada pengembangan Sistem Informasi Pemerintah pada bahasan simpul informasi pemerintah, hal ini berarti bahwa seluruh tingkatan pemerintah akan didukung oleh infrastruktur teknis beserta model proses bisnis yang berada di setiap Satuan Kerja.

3. Kerangka Pendukung Sistem Informasi Pemerintah Adapun kerangka besar pendukung Sistem Informasi Pemerintah adalah merupakan kerangka konsep yang menyangkut upaya teknis untuk mendukung keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah melalui suatu pengelolaan dan pengendalian yang diwadahi dalam Satuan-Satuan Kerja teknis pendukung Sistem Informasi Pemerintah. Kedua bahasan yang termasuk ke dalam kerangka besar pendukung Sistem Informasi Pemerintah akan memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam hal pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Pemerintah sebagai suatu infrastruktur sistem.

4.3. Arah Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Arah pengembangan Sistem Informasi Pemerintah dalam kerangka konseptual ini akan ditujukan kepada peletakan dasar konseptual bagi penyusunan Master Plan Sistem Informasi Pemerintah sebagai suatu rencana umum (master plan) pengembangan sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi secara nasional :

Halaman 30

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Diharapkan pada saat tahap pengembangan Sistem Informasi Pemerintah telah mencapai tahap pilot proyek seluruh keluaran (deliverables) yang terkait mulai dari kerangka konseptual hingga pengembangan solusi telah berada pada posisi final dan telah siap untuk diterapkan dalam pilot proyek yang akan menjadi ajang pengujian di lapangan atas konsep yang dikandung sejak pengembangan kerangka konseptual. Adapun cakupan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah akan diarahkan untuk dapat diadaptasi oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah sehingga akan tersusun berstatus Master Plan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan setiap Satuan Kerja. Dengan demikian arah pengembangan kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah tidak saja ditujukan memberikan arahan kepada Master Plan Sistem Informasi Pemerintah melainkan pula memberikan arahan kepada pengembangan Master Plan sistem informasi disetiap instansi pemerintah. Hal ini akan memperluas cakupan pengaruh yang ditimbulkan oleh Kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah sehingga diharapkan mampu untuk menjiwai seluruh pengembangan sistem informasi Pemerintah.

4.4. Kerangka Konsep Master Plan Berdasarkan kepada arah pengembangan Sistem Informasi Pemerintah maka langkah selanjutnya adalah penyusunan Master Plan sebagai panduan teknis pengembangan Sistem Informasi Pemerintah yang juga merupakan penjabaran secara lebih mendetail atas konsep yang dikandung di dalam kerangka konseptual. Penyusunan Master Plan selain mengambarkan penjelasan teknis secara rinci atas konsep pengembangan Sistem Informasi Pemerintah juga akan menjadi suatu penggambaran ideal atas kondisi teknis yang seharusnya dimiliki baik dalam skala nasional maupun skala intra maupun antar Satuan Kerja. Berdasarkan kepada sistematika kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, dapat disusun kerangka konsep Master Plan yang akan menjadi uraian garis besar dari seluruh konsep Master Plan. Di dalam Halaman 31

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Master Plan yang disusun sesuai dengan kerangka konsep sebagaimana tergambarkan dalam uraian sebelumnya tersusun dalam sistematika yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut : 

Uraian Rinci Atas Kerangka Konseptual sesuai dengan Master Plan masing-masing bidang



Penjelasan teknis atas penjabaran kerangka konseptual sesuai dengan Master Plan masing-masing Bidang



Gambaran arsitektur rancang bangun masing-masing Master Plan



Penjelasan rinci atas arsitektur rancang bangun Master Plan masing-masing Satuan Kerja



Metoda implementasi yang akan diterapkan



Sasaran akhir yang ingin dicapai

Sistematika yang tersusun untuk masing-masing Master Plan akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan masing-masing bidang dalam kerangka konseptual ini.

4.5. Kerangka Konsep Solusi Pentahapan Sesuai dengan arah pengembangan kerangka konseptual, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah melaksanakan solusi pentahapan. Solusi pentahapan adalah merupakan suatu aktivitas yang berkenaan dengan upaya untuk menjabarkan arsitektur teknis yang dibangun berdasarkan kepada kondisi nyata yang ada di lapangan. Solusi pentahapan akan mendasarkan diri kepada pengembangan rancangan ideal sebagaimana yang dijelaskan didalam Master Plan Sistem Informasi Pemerintah dengan kondisi nyata yang ada dilapangan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan sebagai upaya untuk lebih membumikan konsep yang terkandung dalam kerangka konseptual hingga menjadi solusi yang dapat diterapkan. Aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengembangan solusi pentahapan dapat diuraikan secara visual pada ilustrasi sebagaimana tergambar pada halaman berikut ini :

Master Plan Satuan Kerja

Inventarisasi Sistem

Penyusunan Rencana Implementasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Kolaborasi antar Satuan Kerja

Integrasi Sistem

Halaman 32

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Solusi pentahapan adalah merupakan suatu langkah awal implementasi Master Plan dengan membandingkan terlebih dahulu dengan kondisi nyata yang ada dilapangan. Pada saat penyusunan solusi juga ditentukan prioritas utama yang akan dilaksanakan sebagai tulang punggung penerapan Sistem Informasi Pemerintah di setiap Satuan Kerja. Solusi pentahapan lebih mengarah kepada penetapan rencana implementasi yang bersifat strategis dan menjabarkan konsep yang tertuang dalam kerangka konseptual dan Master Plan sebagai konsep ideal menjadi suatu rencana implementasi yang telah disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada dilapangan. Kerangka konsep solusi pentahapan akan dilaksanakan dalam proyek-proyek pengembangan sistem informasi di setiap Satuan Kerja Pemerintah. Adapun pengaturan atas proyek pengembangan akan dilakukan dalam Master Plan strategi implementasi dan pengelolaan sistem informasi. Penggambaran solusi pentahapan sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi di atas meliputi tahapan :

1. Penyusunan Master Plan sistem informasi Satuan Kerja maupun Satuan Kerja 2. Invetarisasi sistem informasi yang ada dalam lingkungan suatu Satuan Kerja 3. Penyusunan rencana implementasi 4. Integrasi sistem di dalam Satuan Kerja (Intra Satuan Kerja) 5. Integrasi sistem antar Satuan Kerja Pada tahapan ini solusi pentahapan telah menyentuh integrasi sistem sebagaimana yang dimaksud dalam Sistem Informasi Pemerintah. Pencapaian solusi pentahapan dalam pembahasan ini akan sangat bergantung kepada kesiapan internal Satuan Kerja yang bersangkutan untuk menjabarkan dan menerapkan Master Plan yang dimilikinya.

4.6. Kerangka Konsep Implementasi Setelah tahap pengembangan solusi pentahapan selesai dilakukan, tahap selanjutnya sebagai bagian terpenting adalah implementasi. Sedangkan implementasi sistem informasi dan pengintegrasian sistem di tingkat Satuan Kerja dilakukan pada masingmasing Satuan Kerja. Secara umum kerangka konsep implementasi akan memuat beberapa hal penting menyangkut : 

Rencana Implementasi



Strategi Implementasi



Prioritas Implementasi



Jangka Waktu Implementasi



Organisasi Proyek



Manajemen Resiko



Batasan dan estimasi biaya Halaman 33

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Kriteria Mitra Pengembangan



Evaluasi Proyek



Rencana Tindak lanjut Pengembangan

Seluruh hal tersebut akan mendasari penyusunan rencana umum implementasi di setiap Satuan Kerja Pemerintah. Sedangkan prinsip-prinsip umum implementasi yang harus diperhatikan berkaitan dengan kondisi disetiap Satuan Kerja adalah : 

Setiap Satuan Kerja wajib untuk memiliki minimal seorang Chief Information Officer (CIO) sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam rangka mengimplementasikan dan mengembangkan Master Plan pengembangan sistem informasi yang berada di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan



Rencana implementasi harus didasarkan kepada prinsip kebutuhan sehingga dapat ditentukan prioritas mana yang akan diutamakan. Implementasi harus selalu mengacu kepada Master Plan yang telah ditetapkan, pengalihan rencana yang disesuaikan dengan kepentingan sesaat akan mengakibatkan tidak tercapainya sasaran pengembangan sistem secara umum



Pengembangan sistem informasi harus dilakukan oleh personal ataupun Satuan Kerja dengan tingkat kompetensi yang tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai,

pengembangan

sistem informasi

yang dilakukan tanpa

kompetensi yang memadai akan mengakibatkan gagalnya implementasi 

Kompetensi implementasi juga harus dimiliki oleh setiap Satuan Kerja pemerintah untuk mendukung implementasi secara menyeluruh di lingkungan Satuan Kerja maupun Satuan Kerja lainnya yang bersangkutan.

Seluruh prinsip implementasi yang ada akan mendorong setiap Satuan Kerja pemerintah untuk melaksanakan implementasi secara benar dan terarah sehingga diharapkan akan tetap menuju sasaran.

Halaman 34

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 5 Konsep Inisiatif Pemerintah

5.1. Gambaran Umum Inisiatif Pemerintah adalah merupakan suatu dasar utama yang menjadi penggerak utama dalam mewujudkan terbangunnya suatu Sistem Informasi Pemerintah yang terintegrasi. Inisiatif Pemerintah terbentuk sebagai akibat dari adanya kebutuhan dan keinginan yang cukup tinggi untuk membangun suatu tatanan Pemerintah baru yang lebih transparan, terpercaya, kuat dan berwibawa sehingga lebih meningkatkan akuntabilitas baik di mata warga negaranya maupun dunia internasional. Guna mencapai harapan sebagaimana dimaksudkan dalam konsep Good Governance, perlu dilakukan pembenahan manajerial didalam lingkup organisasi Pemerintah. Tanpa adanya perubahan pola sikap. pikir dan tindak dari setiap Satuan Kerja beserta aparat yang bertanggung jawab didalamnya, tidak akan pernah terwujud harapan akan terbangunnya suatu tata Pemerintah yang sesuai dengan kehendak seluruh rakyat. Pembenahan dimaksud akan didukung oleh pembenahan dan pengembangan sistem informasi sebagai tulang punggung utama yang akan memberikan layanan secara penuh baik bagi Pemerintah sebagai pendukung pengambilan keputusan dan bagi masyarakat sebagai pintu gerbang informasi yang terpercaya. Hal tersebut di atas telah mendorong pemerintah untuk berinisiatif mengembangkan suatu sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi dengan maksud membangun suatu infrastruktur sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah untuk saling berinteraksi dan menjadi sumber daya informasi utama bagi Pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis. Kebutuhan dan keinginan telah mendorong inisiatif Pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebutuhan disini adalah : 

Kebutuhan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang dimiliki di tingkat Pemerintah Daerah;



Tuntutan masyarakat untuk terwujudnya Pemerintahan yang bersih;



Kebutuhan akan sumber informasi yang dapat dipercaya baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat;



Perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik sebagai wujud komitmen pemerintah kepada masyarakatnya.

Halaman 35

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Sedangkan keinginan sebagaimana dimaksud disini adalah : 

Adanya niat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya;



Adanya kemauan penuh dari Pemerintah untuk melakukan pembenahan disemua bidang termasuk dalam penyediaan informasi;



Adanya suatu keinginan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian secara matang.

Seluruh poin kebutuhan dan keinginan sebagaimana tersebut diatas telah menjadi pendorong utama untuk memotivasi pemerintah guna mengambil suatu inistiatif dalam mengembangkan sistem informasi Pemerintah yang terpadu untuk mencapai Good Governance.

5.2. Penggerak Motivasi Berdasarkan kepada penjelasan diatas terdapat tiga sektor penggerak motivasi pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi. Sektor-sektor penggerak itu adalah : 

Dari sisi Masyarakat, meliputi akademisi, praktisi, dan masyarakat ;



Dari sisi Dunia Usaha, meliputi korporasi, koperasi, usaha perorangan dan badan usaha asing serta institusi bisnis lainnya



Dari sisi Internal Pemerintah sendiri. Seluruh inisiatif yang dilancarkan dari berbagai sektor tersebut harus diakomodir dan menjadi penggerak motivasi utama yang dimiliki oleh Pemerintah dalam rangka mengembangkan sistem informasi pemerintah terintegrasi secara menyeluruh.

Inisiatif pemerintah harus dikoordinasikan dalam satu Satuan Kerja

yang secara

khusus menangani pengembangan Sistem Informasi Pemerintah secara menyeluruh. Pengkoordinasian ini bertujuan untuk menghindarkan adanya benturan diantara Satuan Kerja

dan

meningkatkan

fungsi

manajemen

sistem

informasi.

Dengan

terkoordinasinya pengembangan didalam satu Satuan Kerja akan memudahkan Pemerintah dalam merencanakan, mengelola dan mengendalian sistem informasi Pemerintah secara menyeluruh.

5.3. Sasaran yang ingin dicapai Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintah, selain kepada terwujudnya Pemerintah yang bersifat Good Governance, juga kepada tersedianya Halaman 36

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



infrastruktur sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Satuan Kerja maupun Satuan Kerja dalam berbagai tingkatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bersifat efisien dan efektif dalam rangka mengembangkan dan mengintegrasikan seluruh sistem informasi Pemerintah yang ada baik.

Halaman 37

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 6 Konsep Suprastruktur

6.1. Gambaran Umum Gambaran umum atas konsep Suprastruktur terbagi kedalam 3 kerangka infrastruktur yaitu Kepemimpinan, Sumber Daya Manusia dan Regulasi. Masing-masing kerangka infrastruktur akan terdiri dari poin-poin penting yang memberikan rancangan pola pemikiran atas kerangka infrastruktur secara umum. Penggambaran ini dimaksudkan untuk memperjelas maksud yang terkandung didalam konsep Suprastruktur yang menjadi landasan bagi pengembangan Sistem Informasi Pemerintah. Rancang bangun

et er m D

at ar Ap at ar Ap

M as ya ra ka

t

en itm m Ko

in as

i

visual konsep Suprastruktur dapat disajikan dalam ilustrasi dibawah ini sebagai berikut :

Dalam penggambaran konsep Suprastruktur, terlihat bahwa unsur Kepemimpinan menjadi unsur pertama yang menentukan keberhasilan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah, sedangkan unsur Regulasi sebagai penjabaran legal dari Kepemimpinan akan memberikan arah dan legalitas yang dibutuhkan bagi Sistem Informasi Pemerintah, sumber daya manusia akan memberi dukungan terbaik bagi pengembang, pengelola dan pengguna Sistem Informasi Pemerintah dalam rangka meningkatkan layanan kepada publik menuju Good Governance.

Halaman 38

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



6.2. Infrastruktur Kepemimpinan Infrastruktur Kepemimpinan sebagai landasan utama dari keseluruhan Suprastruktur adalah berakar kepada nilai-nilai kepemimpinan (e-Leadership) yang akan memberikan dorongan secara signifikan kepada pengembangan Sistem Informasi Pemerintah baik dalam skala nasional maupun di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Tanpa ada kepemimpinan yang bijaksana dalam mengeluarkan regulasi, tidak akan pernah terwujud suatu sistem informasi Pemerintah yang berdaya guna. Secara umum infrastruktur Kepemimpinan tergambar secara visual pada ilustrasi berikut ini : Berdasarkan penggambaran pada ilustrasi di samping terlihat

D et er m

en itm m Ko

in as i

E-Leadership

uraian kerangka konsep Infrastruktur Kepemimpinan terdiri dari 2 hal utama yaitu menyangkut Komitmen dan Determinasi yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Setiap upaya pengembangan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dalam dan akan berhasil bilamana didahului dengan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan upaya pengembangan. 2. Determinasi Walaupun telah didahului dengan suatu komitmen yang kuat namun bilamana hal tersebut hanya meliputi suatu komitmen tanpa didukung oleh kegigihan pimpinan untuk menerapkan upaya pengembangan sistem informasi, hal tersebut tetap akan menjadi suatu hal yang jauh dari harapan. Dengan demikian komitmen yang kuat sepatutnya ditindak lanjuti oleh determinasi atas upaya yang dilakukan untuk menjamin agar apa yang telah direncanakan dapat diterapkan dan berjalan dengan baik.

Kedua hal sebagaimana dijelaskan diatas dijabarkan dalam fungsi-fungsi kepeminpinan strategis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : a. Menciptakan Iklim Perubahan Seorang pemimpin yang memiliki visi strategis akan mampu mencipatkan iklim perubahan dalam institusi yang dipimpinnya. Iklim perubahan dimaksud akan mendorong setiap orang untuk termotivasi dalam melakukan perubahan mendasar atas setiap pola kegiatan yang berada dalam lingkup wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik. Penciptaan iklim perubahan dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan penerbitan peraturan-peraturan yang mendukung dan mendorong terciptanya iklim perubahan secara mendasar disetiap bidang. Desentralisasi, dekonsentrasi, deregulasi adalah merupakan suatu upaya pertama yang dapat mendorong terciptanya iklim perubahan. Namun ketiga hal Halaman 39

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kendali dan pengawasan untuk mencegah agar arah penciptaan iklim perubahan tidak menyimpang dan berakibat kepada kekacauan di segala bidang.

b. Membangun Kepemimpinan Team Pemimpin yang bervisi strategis juga harus mampu untuk membentuk suatu kepemimpinan team yang terdiri dari beragam unsur sehingga mampu untuk berkolaborasi dan bekerja secara terintegrasi walaupun memiliki latar belakang yang berbeda diantara sesama anggota team. Membangun kepemimpinan team berarti juga mampu

untuk

mengarahkan,

mengkoordinasikan,

mengintegrasikan,

serta

mengendalikan seluruh anggota team untuk bekerja bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

c. Menyusun Visi dan Strategi Salah satu ciri pemimpin yang bervisi strategis adalah menyusun visi dan strategi yang akan diambil dalam rangka pelaksanaan tugas yang diemban sehingga seluruh anggota team mengerti akan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta memiliki pemahaman dan kesepakatan mengenai bagaimana cara mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam visi dari sang pemimpin. Dengan tersusunnya visi dan strategi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan publik dengan melihat kepada sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara pencapaian sasaran dimaksud dalam suatu rentang waktu yang telah ditentukan.

d. Meningkatkan Akuntabilitas Team Dalam pelaksanaan tugas untuk menjabarkan strategi yang telah digariskan, pemimpin harus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas team dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan khususnya yang berasal dari pihak independen eksternal sehingga diharapkan mampu untuk memberikan penilaian yang bersifat obyektif. Dengan adanya keterbukaan bagi publik untuk melaksanakan pengawasan diharapkan akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas team secara keseluruhan. Peningkatan akuntabilitas team dapat juga diwujudkan dengan keterbukaan komunikasi diantara pemimpin dengan publik sehingga diharapkan mampu untuk mewujudkan adanya saling kepercayaan diantara pemerintah dan publik yang diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas team secara keseluruhan.

Halaman 40

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



e. Mengubah Budaya Unsur terakhir yang menjadi hal yang sangat penting dalam komponen kepemimpinan adalah adanya kemampuan untuk mengubah budaya yang selama ini telah ada. Perubahan budaya bukan berarti mengubah nilai-nilai positif yang selama ini telah ada tetapi justru harus meningkatkan nilai positif yang ada dengan melakukan perubahan dan perbaikan atas budaya yang bernilai negatif. Perubahan suatu budaya akan lebih efektif bila dilakukan melalui suatu contoh hidup yang dilakukan oleh pemimpin sendiri melalui suri tauladan yang ditampilkan oleh sikap, pemikiran dan tindak tanduk pemimpin secara langsung. Melalui suri tauladan yang telah disampaikan oleh pemimpin diharapkan akan mampu memberikan efek secara langsung bagi seluruh team dan masyarakat dalam arti luas.

6.3. Infrastruktur Regulasi Infrastruktur Regulasi sebagai penjabaran dari Kepemimpinan yang telah diambil akan tediri atas dua kerangka utama yang mencakup regulasi kepada publik dan regulasi internal khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja. Secara umum terdapat dua hal utama yang menyangkut pada Infrastruktur Regulasi yaitu Regulasi kepada Publik dan Regulasi Internal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

a . Regulasi Publik Regulasi publik ditujukan untuk memberikan pengaturan yang bersifat meluas, komprehensif dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dengan seluasluasnya. Regulasi ini ditujukan kepada masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan kepada Satuan Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan teknologi di Indonesia

Halaman 41

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Tiga konsep pertama akan menjadi landasan utama menyangkut kepentingan pribadi, dunia usaha dan negara. Sedangkan kolom-kolom yang berada diatas ketiga landasan utama membentuk obyek-obyek materi legal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Obyek-obyek materi legal sebagaimana tergambar dalam ilustrasi diatas menggambarkan spektrum permasalahan yang saat ini tengah dihadapi dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi khususnya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Pemerintah. Adapun obyek-obyek materi legal sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konsep ini dapat berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan, hal ini dapat terjadi sebagai akibat luasnya spektrum permasalahan yang dihadapi sebagai akibat pemanfaatan teknologi. Namun hal tersebut harus tetap berada dalam kerangka konsep yang sejalan dengan apa yang terkandung dalam kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah.

b. Regulasi Internal Regulasi internasl lebih terarah kepada pengaturan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Pemerintah.

Regulasi internal dalam kerangka konsep ini menggambarkan fungsi manajemen Halaman 42

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sebagai landasan utama beserta obyek-obyek permasalahan yang terkait dengan kegiatan operasi pemanfaatan teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah. obyek-obyek materi legal sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konsep ini dapat berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan, namun hal tersebut harus tetap berada dalam kerangka konsep yang sejalan dengan apa yang terkandung dalam kerangka konseptual Sistem Informasi Pemerintah.

6.4. Infrastruktur Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia sebagai pemanfaat dalam rangka mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi membutuhkan kompetensi yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi yang tersedia secara maksimal sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Sumberdaya menempati posisi teratas dalam kerangka konsep Suprastruktur mengingat bahwa unsur sumberdaya manusia menjadi penentu akhir dari keberhasilan pengembangan suatu sistem informasi. Secanggih apapun teknologi yang diterapkan dalam suatu sistem informasi tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya sumberdaya manusia yang mampu untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Berdasarkan

kepada

kerangka

konsep

yang

dijelaskan dalam ilustrasi di samping ini, terlihat bahwa arah pengembangan sumber daya manusia berfokus kepada pengembangan SDM dari sisi edukasi, riset dan keprofesian sehingga diharapkan mampu selain meningkatkan kompetensi juga menarik minat untuk berkembang. Penjelasannya sebagai berikut : a . Edukasi Formal Pengembangan pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi harus sudah mulai dapat diperkenalkan pada usia sekolah secara dini. Hal ini berkaitan dengan pengembangan minat khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan edukasi formal dapat digabungkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan melalui teknologi informasi dalam konteks e-learning, dalam konteks ini diharapkan materi belajar para siswa dapat dikembangkan sehingga lebih interaktif dan menarik minat siswa untuk belajar secara lebih jauh. Pengembangan media belajar melalui komputer selain akan memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan minat belajar juga akan menjadi basis pengenalan pertama siswa atas teknologi sistem informasi. Dukungan yang diberikan dapat berupa pengembangan kurikulum, penyediaan Halaman 43

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sarana dan prasarana, penyediaan media dan bantuan lain berupa teknis dan non teknis.

b. Edukasi Non Formal Pengembangan pendidikan keahlian dalam bidang teknologi informasi yang bersifat pendidikan non formal harus mendapat perhatian secara lebih mendalam khususnya yang berkaitan sebagai media belajar yang dapat memberikan nilai tambah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknologi yang bersifat khusus dan lebih mendalam jika dibandingkan dengan yang diperoleh melalui edukasi formal. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah untuk membantu semua pihak yang ingin berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan jasa pendidikan keahlian non formal dalam bentuk kursus, seminar, lokakarya maupun bentuk pendidikan dan pelatihan lain. Dukungan diberikan berupa penetapan standar, akreditasi, dan bantuan teknis dan non teknis lainnya.

c. Wadah Profesional Untuk dapat mengembangkan keahlian di bidang teknologi informasi sebagai suatu profesi yang mapan perlu didukung dengan pembentukan wadah profesional yang berskala nasional. Pengembangan wadah profesional tersebut harus berlandaskan kepada kepentingan yang bersifat umum dan bukan yang bersifat pribadi maupun golongan. Pengembangan wadah profesional harus didukung oleh adanya kelompok profesi yang kuat. Maksudnya adalah untuk mencegah adanya pembentukan wadah profesional yang hanya bertujuan untuk mengembangkan kepentingan suatu golongan. Peran pemerintah untuk mendukung pembentukan Satuan Kerja profesional adalah selain memberikan pengakuan secara legal juga memberikan dukungan dalam bentuk kewenangan untuk memberikan sertifikasi kepada profesi yang menjadi tanggung jawab pembinaannya. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk kerja sama dengan wadah profesi untuk menyusun standar yang dipergunakan untuk menetapkan strata kompentensi yang harus dimiliki oleh setiap profesional sesuai kekhususan bidang masing-masing.

d. Sertifikasi Untuk dapat meningkatan kemampuan dan kompetensi dari masing-masing profesi dibutuhkan adanya sertifikasi yang dapat memberikan penilaian atas strata kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu maupun badan usaha dan Satuan Kerja sehingga mampu untuk berkompetisi dengan tenaga ahli dan badan usaha Halaman 44

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



asing. Penetapan sertifikasi dapat dilakukan bersama antara pemerintah dengan wadah profesional dan pihak ketiga yang berkompeten untuk memberikan sertifikasi dan meninlai tingkat kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu maupun badan dan Satuan Kerja.

e . Satuan Kerja Penelitian dan Pengembangan Untuk mendukung pengembangan SDM dibutuhkan wahana yang mampu untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pengembangan teknologi dibutuhkan suatu Satuan Kerja riset dan pengembangan teknologi yang dapat mmberikan kesempatan bagi setiap elemen yang terkait guna mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam hal pengembangan teknologi informasi. Satuan Kerja penelitian tersebut selain memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga dapat memberikan sertifikasi sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian hasil yang diperoleh dan meningkatkan penghargaan dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual individu maupun Satuan Kerja. Manfaat lain dengan adanya Satuan Kerja tersebut adalah selain dengan adanya peningkatan kemampuan SDM juga diperoleh penciptaan teknologi baru dan inovatif dibidang teknologi informasi yang betul-betul berakar dari kemampuan dan kemandirian bangsa Indonesia.

f . Insentif dan Renumerasi Insentif dan renumerasi adalah merupaya upaya normatif yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan penghargaan kepada kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di bidang teknologi informasi sehingga diharapkan mampu untuk berkarya secara positif dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara dengan sebesar-besarnya. Insentif dan renumerasi dapat diberikan kepada pegawai dilingkungan Pemerintah yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi informasi maupun kepada pihak-pihak di luar lingkungan kepegawaian yang bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mengembangkan teknologi informasi. Maksud Kepemimpinan ini adalah untuk lebih memotivasi setiap elemen potensial yang ada dan mencegah terjadinya pelarian sumber daya manusia sebagai akibat kurangnya penghargaan kepada keahlian yang dimiliki baik oleh pegawai pemerintah maupun tenaga luar yang diperbantukan atau bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan teknologi informasi.

Halaman 45

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 7 Konsep Infrastruktur Teknis Sistem Informasi Pemerintah 7.1. Gambaran Umum Keberhasilan pengembangan infrastruktur menjadi penentu utama keberhasilan pengembangan sistem informasi Pemerintah secara keseluruhan. Ilustrasi kerangka konsep infrastruktur sistem informasi adalah : Infrastruktur

teknis

dalam

Sistem

Informasi

Pemerintah terdiri atas tiga bagian utama yang saling terkait yaitu:  Infrastruktur jaringan  Infostruktur  Arsitektur aplikasi Ketiga infrastruktur teknis tersebut akan meliputi seluruh lingkup simpul informasi yang ada dalam suatu Pemerintah Daerah.

7.2. Infrastruktur Jaringan Infrastruktur jaringan menjadi dasar utama dalam membentuk jaringan komunikasi data dan informasi untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah. Infrastruktur yang kurang memadai akan mengakibatkan tidak terintegrasinya informasi Pemerintah secara keseluruhan, hal ini menyebabkan berkurangnya validitas informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintah. Ilustrasi pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Pemerintah adalah sebagai berikut Di dalam konsep infrastruktur jaringan Sistem Informasi Pemerintah tergambar empat hal pokok yang harus mendapatkan perhatian secara penuh dalam rangka mengembangkan

infrastruktur

Sistem

Informasi Pemerintah.

 Teknologi Jaringan Fisik Halaman 46

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Teknologi Jaringan fisik akan menyangkut mengenai teknologi dan metode yang akan diterapkan dalam rangka penyediaan jaringan informasi. Pemilihan atas teknologi yang akan diterapkan akan sangat bergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Pemilihan atas teknologi jaringan fisik juga harus didasarkan kepada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.  Pengaturan Domain dan Internet Protocol (IP) Pengaturan domain dan IP address menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjamin kelancaran operasi, kehandalan dan keamanan jaringan sistem informasi. Perlu dilakukan pengaturan atas topologi, penyebutan domain dan sistem penomoran IP secara terstruktur sehingga dapat terbangun suatu sistem jaringan informasi yang handal di tingkat Kabupaten. Pengaturan Domain dan IP akan didasarkan kepada bentuk hierarki terstruktur secara statik untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan arus informasi untuk semua tingkatan dan sekaligus akan membentuk jaringan Intranet pemerintah yang bersifat tertutup secara virtual demi menjaga keamanan dan kehandalan sistem jaringan. Pengaturan atas domain dan IP-address Sistem Informasi Pemerintah harus ditangani oleh badan pemerintah tersendiri dan terpisah dengan pengaturan domain dan IP bagi publik, pembentukan badan tersebut akan berada dalam tanggung jawab Satuan Kerja yang secara khusus menangani pengembangan sistem informasi Pemerintah.  Keamanan Jaringan Keamanan jaringan harus mendapatkan prioritas utama dalam penanganan kendali operasi sistem informasi. Perlu dibentuk badan yang secara khusus menangani masalah keamanan jaringan informasi agar dapat termonitor setiap saat guna menjaga kesinambungan operasi sistem informasi Pemerintah. Cakupan pengamanan jaringan akan meluas hingga ke titik-titik koneksi dan akses di tingkat kabupaten. Pemanfaatan teknologi pengamanan terbaik menjadi satu keharusan, namun metodologi pengamanan terbaiklah yang akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan jaringan sistem informasi. Pemilihan teknologi dan metodologi pengamanan jaringan harus didasarkan kepada kebutuhan akan tingkat pengamanan serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendalam mengenai kewenangan pemerintah sebagai otoritas utama yang berfungsi dalam menerbitkan sertifikasi keamanan untuk mendukung pengembangan Publik Key Infrastructure khususnya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan informasi milik pemerintah.

Halaman 47

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



 Manajemen Jaringan Hal pokok terakhir yang dibahas dalam kaitannya dengan infrastruktur adalah manajemen jaringan. Manajemen jaringan secara nasional harus ditangani oleh suatu badan yang bertanggung jawab untuk bertindak sebagai Network Operation Control bagi seluruh simpul jaringan yang ada dan dimanfaatkan oleh Sistem Informasi Pemerintah. Walaupun infrastruktur jaringan fisik berada atau dimiliki oleh pihak swasta, namun manajemen jaringan dalam kaitannya dengan kegiatan operasi Pemerintah harus berada dalam penanganan pihak pemerintah. Dalam kegiatannya, manajemen jaringan akan memanfaatkan teknologi manajemen jaringan yang mampu memberikan informasi dan metode terbaik dalam rangka penanganan sistem jaringan informasi Pemerintah.

Keempat hal tersebut akan mendasari pengembangan infrastruktur jaringan Sistem Informasi Pemerintah secara menyeluruh.

7.3. Infostruktur Infrastruktur konten atau disebut infostruktur menjadi dasar utama dalam membentuk basis data secara terstruktur guna memberikan informasi yang akurat dalam mendukung Sistem Informasi Pemerintah. Infostruktur yang kurang memadai akan mengakibatkan tidak terstruktur dan terintegrasinya informasi Pemerintah secara keseluruhan, hal ini menyebabkan berkurangnya nilai informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintah. Gambaran

umum

atas

pengembangan

infostruktur Sistem Informasi Pemerintah dapat disajikan secara virtual dalam ilustrasi yang terlihat di sisi samping ini. Di dalam konsep

infostruktur

Sistem

Informasi

Pemerintah terdapat 5 hal pokok yang harus mendapat perhatian secara penuh dalam rangka mengembangkan infostruktur Sistem Informasi Pemerintah :

1. Pengaturan Domain Data Yang dimaksud dengan pengaturan Domain data dalam pokok bahasan ini adalah pengaturan atas Satuan Kerja mana yang berhak untuk untuk menangani suatu data serta bagaimana Satuan Kerja lain dapat memanfaatkan data tersebut melalui prosedur dan format yang telah disepakati sebelumnya. Pengaturan domain data akan dilakukan oleh Pemerintah sebagai koordinator. Halaman 48

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2. Restrukturisasi Data Dalam konteks infostruktur hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah restrukturisasi data yang ada hingga dapat ditentukan data-data yang termasuk dalam data primer dan data derivative. Restrukturisasi data juga berkaitan erat dengan masalah pengaturan domain data hingga dapat bersinergi untuk menghasilkan suatu struktur data yang unik dan bersifat nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan restrukturisasi data akan menjadi kunci penentu keberhasilan pengembangan Sistem Informasi Pemerintah selanjutnya. Dalam rangka restrukturisasi data selain menyangkut struktur data juga patut untuk diperhatikan masalah format data serta teknologi basis data yang ada. Disarankan untuk tetap memanfaatkan teknologi basis data yang telah ada namun restrukturisasi akan menyentuh kepada pembenahan basis basis data agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dengan cara restrukturisasi data guna menghilangkan redudansi dan duplikasi data.

3. Keamanan Data Keamanan data menjadi prioritas utama yang patut mendapat perhatian serius pengamanan data akan menyangkut kepada nilai yang dikandung oleh data juga menyangkut masalah keberadaan data yang bersangkutan. Penanganan pengamanan data akan didistribusikan kepada setiap Chief Information Officer di setiap Satuan Kerja dan didukung sepenuhnya oleh suatu badan yang secara khusus menangani pengamanan data secara menyeluruh dan ditangani oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan pengamanan data akan diterapkan teknologi dan metodologi terbaik yang ada dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan data dari setiap ancaman yang mungkin akan timbul baik disebabkan oleh pengaruh luar maupun dari dalam Satuan Kerja tersebut. Dalam masalah ini juga patut untuk dipertimbangkan akan adanya suatu layanan pemulihan data dan informasi untuk setiap peristiwa yang menyebabkan gagalnya suatu sistem beroperasi secara wajar. Layanan tersebut akan ditangani oleh pemerintah dan bekerjasama dengan pihak swasta.

4. Pusat Informasi Dalam konteks pusat informasi menyangkut kepada empat hal utama yaitu : a. Gudang Data b. Pusat Data Bersama c. Pusat Analisa Data d. Pusat Informasi Keempat hal tersebut akan membentuk suatu pusat data yang tidak saja Halaman 49

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



berfungsi untuk menyimpan data secara relational maupun dimensional tetapi juga berperan

sebagai

pusat

analisa

data

dan

sekaligus

berperan

untuk

mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan kepada masyarakat secara luas. Dengan

demikian

pusat

data

dan

informasi

akan

memiliki

fungsi

menyelenggarakan komunikasi sosial guna mengkomunikasikan seluruh informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh pusat informasi tersebut.

5. Manajemen Infostruktur Manajemen Infostruktur akan mengacu kepada manajemen konten informasi dan sekaligus akan berperan sebagai Database administrator yang berperan untuk menjaga dan memelihara kelancaran operasi Sistem Informasi Pemerintah. Tanggung jawab penanganan manajemen infostruktur akan berada di setiap CIO (Chief Information Officer) Satuan Kerja bagi setiap basis data yang berada dalam domainnya, namun untuk manajemen infostruktur yang bersifat menyeluruh akan ditangani secara langsung oleh suatu badan yang berada di bawah pengawasan Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi Pemerintah secara menyeluruh.

7.4. Arsitektur Aplikasi Konsep arsitektur aplikasi memberikan suatu gambaran mengenai konsep integrasi seluruh sistem informasi Pemerintah dengan membentuk pola integrasi baik yang bersifat intra maupun antar Satuan Kerja. Pengintegrasian sistem informasi Pemerintah akan membentuk Sistem Informasi Pemerintah. Arsitektur aplikasi juga akan membentuk pola pengembangan sistem informasi di setiap Satuan Kerja pemerintah untuk memberikan arahan mengenai arti pentingnya pengintegrasian sistem secara menyeluruh. Gambaran umum atas pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Pemerintah dapat disajikan secara virtual dalam ilustrasi di samping ini. Di dalam konsep arsitektur aplikasi Sistem Informasi Pemerintah tergambar 4 hal pokok yang mendapatkan perhatian penuh yaitu :

1. Arsitektur Sistem Arsitektur sistem informasi akan menjadi kunci utama pembentukan suatu sistem informasi yang terintegrasi baik. Dengan tersusunnya arsitektur sistem bagi masingHalaman 50

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



masing bidang lingkup Pemerintah diharapkan akan memberikan arah dan panduan pengembangan sistem secara keseluruhan.

2. Manajemen Proses Tahapan integrasi yang lebih tinggi akan melibatkan integrasi proses bisnis dari seluruh proses yang terkait didalam sistem. Dalam manajemen proses bisnis, seluruh aktivitas akan terkodifikasi dan tergambarkan untuk kemudian dianalisa dan diintegrasikan melalui kanal-kanal informasi sehingga akan terbentuk suatu pola integrasi yang sempurna dalam rangka mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki oleh suatu institusi

3. Integrasi Sistem Informasi Integrasi sistem informasi menjadi pokok utama pembahasan dalam arsitektur sistem. Integrasi dalam arti kata ini akan mengacu kepada tiga model integrasi sebagaimana yang ada dalam konteks teknologi informasi saat ini yaitu : a. Integrasi di tingkat Data b. Integrasi di tingkat Middleware c. Integrasi di tingkat Aplikasi Seluruh tingkatan aplikasi sebagaimana dijelaskan diatas akan menjadi dasar dalam membentuk Sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi sebagaimana dituju dalam arah pengembangan Sistem Informasi Pemerintah. Dalam proses integrasi akan terdapat dua metode yang ada yaitu Messaging dan Kanal Informasi. Integrasi secara teknis dalam Sistem Informasi Pemerintah akan diterapkan dalam bentuk kanal-kanal informasi. Kanal informasi adalah wahana integrasi data yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan messaging. Di dalam kanal informasi terdapat tiga proses utama yang terkait yaitu : a. Konektor, menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya; b. Komunikator, mengkomunikasikan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya; c. Transformator, mengubah format data yang dipertukarkan sehingga mampu untuk diolah oleh sistem yang berlainan platform; Ketiga hal tersebut menjadikan kanal informasi memiliki kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan messaging. Kelebihan lain yang dimiliki oleh kanal informasi adalah adanya satu kanal untuk satu aplikasi yang dapat diakses oleh aplikasi lain baik sebagai source maupun target. Dengan metode ini seluruh aplikasi yang tergabung dan menduduki masing-masing kanal dalam kanal informasi dapat saling bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu sistem yang terintegrasi penuh. Halaman 51

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4. Arsitektur Aplikasi Pemahaman dan pendokumentasian atas proses bisnis suatu Satuan Kerja menjadi hal utama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengembangan aplikasi sehingga dapat ditentukan model arsitektur aplikasi yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Halaman 52

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 8 Konsep Model Proses Bisnis 8.1. Gambaran Umum Konsep model proses bisnis akan menjadi panduan dalam memahami dan membentuk suatu alur proses bisnis dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kerja.

Alur

proses

bisnis

yang

terbentuk

akan

menjadi

dasar

dalam

mengembangkan aplikasi sistem informasi Pemerintah yang berbasis elektronik. Penyusunan model proses bisnis menjadi dasar utama yang harus diperhatikan dalam mengembangkan, mengendalikan dan mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah baik dalam konteks intra Satuan Kerja maupun antar Satuan Kerja. Hal ini bersifat strategis terutama untuk mendukung simpul-simpul informasi Pemerintah dalam bentuk pengintegrasian sistem informasi Pemerintah. Gambaran umum konsep model proses bisnis secara visual adalah sebagai berikut : Model proses bisnis yang dibangun akan terdiri atas dua masalah pokok yaitu menyangkut intra Satuan Kerja dan antar Satuan Kerja. Sehingga pada saat suatu proses bisnis disusun dalam suatu model, harus dipertimbangkan masalah keterkaitan proses bisnis suatu aktivitas dengan aktivitas lain yang dilakukan oleh bidang terkait baik secara intra Satuan Kerja maupun antar Satuan Kerja.

8.2. Model Proses Bisnis Intra Satuan Kerja Mencakup seluruh aktivitas pada tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi layanan publik, dukungan layanan publik dan tugas operasi internal guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja. Proses bisnis menyangkut kepada proses bisnis yang dilakukan secara terkomputerisasi, juga terhadap proses bisnis yang dilakukan secara manual sebagai bagian dari prosedur standar pelaksanaan tugas pokok Satuan Kerja.

Halaman 53

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Di dalam penggambaran model proses bisnis intra Satuan Kerja tergambar empat bidang tugas Satuan Kerja sebagai proses bisnis utama dan didukung adanya manajemen perubahan sebagai wahana pengendali untuk antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan perubahan proses bisnis didalam suatu Satuan Kerja. Ketiga bidang utama sebagaimana dimaksud dalam model proses bisnis adalah : 1. Layanan Publik Proses bisnis layanan publik akan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan diantara Satuan Kerja dan publik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah. Proses bisnis yang dimaksud adalah proses bisnis yang dilakukan secara intra Satuan Kerja walaupun dalam pelaksanaanya yang melibatkan beberapa bidang yang terkait, hal ini berlaku pada konteks Satuan Kerja di tingkat kabupaten

2. Pendukung Layanan Publik Proses bisnis pendukung layanan publik akan meliputi aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan yang mendukung kegiatan layanan publik. Kegiatan layanan publik sebagaimana dimaksud diantaranya akan berbentuk sebagai berikut : a. Manajemen Kepemimpinan; b. Manajemen teknologi Informasi; c. Hubungan Publik; d. Manajemen resiko; e. Manajemen bisnis sistem informasi; f. Perencanaan; g. Pengendalian dan pengawasan; Bisnis proses pendukung layanan publik akan diinventarisasi dan dikodifikasi sebagai bagian dari kegiatan operasi utama walaupun pada Satuan Kerja tertentu tidak melakukan kegiatan layanan public secara langsung.

3. Operasi internal / infrastruktur Proses bisnis operasi internal akan menyangkut seluruh operasi yang berlaku standar di setiap Satuan Kerja maupun Satuan Kerja. Kegiatan operasi internal / infrastruktur akan meliputi aktivitas : a. Sumberdaya Manusia b. Keuangan Halaman 54

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



c. Administrasi d. Manajemen Pengadaan barang dan jasa Aktivitas proses bisnis infrastruktur dalam konteks operasi internal dapat distandarkan untuk seluruh Satuan Kerja Pemerintah.

4. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan menjadi hal yang krusial untuk mengantisipasi setiap perubahan yang ditimbulkan oleh adanya perubahan proses bisnis yang terkait dengan integrasi sistem informasi Pemerintah. Manajemen perubahan dalam permasalahan ini bersifat sebagai suatu komponen dari manajemen proses bisnis, sehingga harus selalu ada dalam setiap upaya manajemen proses bisnis. Model proses bisnis intra Satuan Kerja selain bertujuan untuk menjadi dasar dalam mengembangkan sistem informasi Pemerintah didalam Satuan Kerja juga memiliki fungsi sebagai landasan pengintegrasian sistem informasi dalam konteks intra Satuan Kerja .

8.3. Model Proses Bisnis Antar Satuan Kerja Model proses bisnis antar Satuan Kerja akan mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh

suatu

Satuan

Kerja

dalam

melaksanakan

tugas

pokoknya

dalam

melaksanakan fungsi layanan publik, dukungan layanan publik maupun tugas operasi internal yang terkait secara langsung dengan aktifitas yang dilakukan pada bidang lain yang terkait diluar konteks Satuan Kerja yang bersangkutan. Proses bisnis sebagaimana dimaksud di sini tidak hanya menyangkut kepada proses bisnis yang dilakukan secara terkomputerisasi tetapi juga terhadap proses bisnis yang dilakukan secara manual sebagai bagian dari prosedur standar dalam pelaksanaan tugas yang memiliki keterkaitan dengan bidang maupun Satuan Kerja lainnya. Model proses bisnis antar Satuan Kerja dapat disajikan secara visual dalam ilustrasi sebagai berikut : Didalam penggambaran model proses bisnis antar Satuan Kerja tergambar 5 bidang tugas Satuan Kerja sebagai proses bisnis utama dan didukung oleh adanya manajemen perubahan sebagai wahana pengendali untuk mengantisipasi

setiap

dampak

yang

ditimbulkan oleh adanya perubahan proses bisnis di dalam suatu Satuan Kerja. Model

proses

bisnis

antar

Satuan

Kerja

selain

bertujuan

sebagai

dasar

mengembangkan sistem informasi Pemerintah di dalam Satuan Kerja dan landasan Halaman 55

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



pengintegrasian sistem informasi dalam konteks antar Satuan Kerja. Komponen terkait dengan konteks proses bisnis antar Satuan Kerja adalah : 

Layanan Publik Proses bisnis layanan publik akan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan diantara Satuan Kerja dan publik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah.



Pendukung Layanan Publik Proses bisnis pendukung layanan publik akan meliputi aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan yang mendukung kegiatan layanan publik. Kegiatan layanan publik sebagaimana dimaksud berbentuk sebagai berikut : a. Manajemen Kepemimpinan; b. Manajemen teknologi Informasi; c. Hubungan Publik; d. Manajemen resiko; e. Manajemen bisnis sistem informasi; f. Perencanaan; g. Pengendalian dan pengawasan; Bisnis proses pendukung layanan publik akan diinventarisasi dan dikodifikasi sebagai bagian dari kegiatan operasi utama walaupun pada Satuan Kerja tertentu tidak melakukan kegiatan layanan public secara langsung. Proses bisnis dalam bahasan ini akan menyangkut proses bisnis yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan secara bersama dengan Satuan Kerja lain.



Operasi internal / infrastruktur Proses bisnis operasi internal menyangkut seluruh operasi yang berlaku standar di setiap Satuan Kerja maupun Satuan Kerja dalam konteks antar Satuan Kerja. Kegiatan operasi internal / infrastruktur akan meliputi aktivitas : a. Sumberdaya Manusia b. Keuangan c. Administrasi d. Manajemen Pengadaan barang dan jasa Aktivitas proses bisnis infrastruktur dalam konteks operasi internal dapat distandarkan untuk seluruh Satuan Kerja baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Halaman 56

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Koordinasi Operasi Dalam konteks integrasi proses bisnis antar Satuan Kerja peran koordinasi operasi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya suatu koordinasi tidak akan pernah sistem informasi Pemerintah terintegrasi secara menyeluruh. Untuk menangani hal tersebut perlu dibangun satu Satuan Kerja yang secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas koordinasi operasi dalam mengintegrasikan proses bisnis yang terjadi dalam konteks antar Satuan Kerja.



Manajemen Perubahan Manajemen perubahan menjadi hal penting untuk mengantisipasi setiap perubahan yang ditimbulkan oleh adanya perubahan proses bisnis yang terkait dengan integrasi sistem informasi Pemerintah. Manajemen perubahan bersifat sebagai komponen dari manajemen proses bisnis, sehingga harus selalu ada dalam setiap upaya manajemen proses bisnis.



Hubungan Intra Satuan Kerja dan Antar Satuan Kerja Komponen yang meliputi hubungan intra dan Antar Satuan Kerja akan meliputi pengintegrasian sistem informasi yang menyangkut intra Satuan Kerja dan antar Satuan Kerja;

8.4. Simpul Informasi Pemerintah Daerah Simpul informasi kabupaten adalah Lingkup Sistem

Informasi

Pemerintah

pada

tingkat

pemerintah kabupaten / kota dan mencakup seluruh

Satuan

Kerja

dan

Satuan

Kerja

Pemerintah lain termasuk diantaranya adalah Badan Usaha Milik Daerah, Gambaran simpul informasi kabupaten dapat disajikan dalam ilustrasi di samping ini. Berdasarkan itu terlihat bahwa simpul Informasi Pemerintah Kabupaten terdiri dari : 

Aktivitas dan informasi Komponen aktivitas dan informasi akan meliputi seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah ditingkat kabupaten dalam kaitannya dengan penyusunan proses bisnis yang akan dilakukan bagi pengembangan Sistem Informasi Pemerintah di tingkat Pemerintah Kabupaten.

Halaman 57

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Hubungan Intra Satuan Kerja dan Antar Satuan Kerja Komponen yang meliputi hubungan intra dan antar Satuan Kerja terdiri dari pengintegrasian sistem informasi secara intra Satuan Kerja dan antar Satuan Kerja.



Kanal Informasi Kanal Informasi adalah suatu alur informasi yang bersifat virtual yang berfungsi sebagai pusat pertukaran data dalam bentuk “publish & Subscribe” sebagai suatu metode pengintegrasian proses bisnis yang terbentuk di tingkat kabupaten. Untuk setiap Pemerintah Kabupaten tersedia satu pusat integrasi yang terdiri atas kanal-kanal informasi yang berbeda.



Struktur Data Kabupaten Struktur Data Kabupaten memuat informasi yang menjelaskan mengenai format struktur data yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten beserta domaindomain Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap struktur data tersebut. Struktur data pada tingkat Kabupaten adalah merupakan data primer yang tersedia di tingkat Kabupaten dan juga data derivatif untuk seluruh fungsi Pemerintah yang ada di tingkat Kabupaten.



Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah kabupaten Dalam komponen Aplikasi Sistem Informasi pemerintah kabupaten akan menyangkut arsitektur aplikasi yang dibangun untuk setiap Satuan Kerja Pemerintah di tingkat Kantor, Dinas, Badan di Kabupaten beserta kaitan integrasi dengan Satuan Kerja lainnya di tingkat Kabupaten. Seluruh komponen dimaksud akan didukung oleh keberadaan infrastruktur dan model bisnis proses untuk tingkat Pemerintah Kabupaten.

8.5. Kaitan Simpul Infrastruktur Berdasarkan kepada pengambaran untuk setiap Lingkup simpul terlihat bahwa infrastruktur teknis menyangkut jaringan meliputi seluruh Lingkup simpul dimaksud. Dengan demikian perlu untuk dijelaskan kaitan simpul infrastruktur bagi seluruh Lingkup simpul yang ada. Dalam kerangka konsep kaitan simpul infrastruktur bahwa pengaturan atas domain dan IP address dari setiap simpul menjadi hal yang sangat penting, selain adanya kebutuhan akan network operation control dalam rangka manajemen sistem jaringan Sistem Informasi Pemerintah. Bila dimungkinkan adanya upaya swadaya dari masyarakat maupun Pemerintah, diharapkan aksesibilitas dapat ditingkatkan secara lebih luas untuk menjangkau hingga ke tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. Adapun arsitektur sistem informasi yang memanfaatkan jaringan yang ada tetap harus dapat

Halaman 58

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



ditingkatkan hingga mampu untuk menjangkau aplikasi yang berada di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.

8.6. Kaitan Simpul Infostruktur Selain kaitan simpul infrastruktur, berdasarkan penggambaran untuk setiap lingkup simpul terlihat bahwa infrastruktur teknis menyangkut infostruktur juga akan mencakup seluruh lingkup simpul dimaksud. Dengan demikian perlu untuk dijelaskan kaitan simpul infostruktur bagi seluruh lingkup simpul yang ada. Khusus bagi kaitan simpul yang terkait dengan masalah infostruktur akan menyangkut kepada struktur data yang ada diseluruh tingkatan baik di Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi diatas terlihat jelas akan terbaginya domain data untuk setiap tingkatan Pemerintah. Pada tingkat Kabupaten akan terbentuk data-data parameter yang akan bertindak sebagai data primer bagi informasi yang berada di tingkat atasnya. Sedangkan struktur data yang terdapat pada tingkatan Provinsi dan Pusat adalah merupakan fungsi-fungsi dan akumulasi fungsi yang berasal dari data-data parameter yang berada di tingkat Kabupaten.

8.7. Kaitan Simpul Arsitektur Aplikasi Selain Kaitan Simpul Infrastruktur dan infostruktur, berdasarkan kepada pengambaran untuk setiap Lingkup simpul terlihat bahwa infrastruktur teknis menyangkut Arsitektur Aplikasi juga akan mencakup seluruh Lingkup simpul dimaksud. Kaitan simpul arsitektur aplikasi akan berfokus kepada bagaimana aplikasi yang dibangun disetiap Satuan Kerja dapat saling berkomunikasi dan berintegrasi secara utuh khususnya yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen daerah. Untuk setiap simpul informasi menjadi suatu kebutuhan akan adanya kanal informasi yang akan berperan sebagai pusat Halaman 59

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



pengintegrasian data dan informasi khususnya yang berkaitan dalam konteks integrasi antar Satuan Kerja. Untuk setiap Kabupaten dan provinsi diharapkan tersedia satu kanal informasi sebagai pusat integrasi yang akan terhubung dengan kanal-kanal informasi lainnya baik di tingkat kabupaten. Integrasi sebagaimana yang dimaksud disini adalah termasuk adanya integrasi proses bisnis dalam intra maupun antar Satuan Kerja dalam rangka pemanfaatan teknologi sistem informasi secara maksimal. Dengan adanya suatu sistem yang terintegrasi, diharapkan akan membantu peran pemerintah dalam melaksanakan pengendalian atas alur kerja dalam operasi pengelolaan Pemerintah seharihari. Hal tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat bahwa untuk setiap kanal akan tersedia sarana analisa proses bisnis yang berlaku secara waktu nyata.

8.8. Aktivitas dan Informasi Dalam pembahasan simpul informasi, masalah aktivitas dan informasi selalu menjadi komponen dasar yang selalu ada didalam setiap Lingkup simpul informasi baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini didasarkan suatu kenyataan bahwa kegiatan pemerintah dapat berjalan melalui suatu aktivitas dan dari setiap aktivitas akan timbul informasi. Mengingat bahwa aktivitas Pemerintah akan terkait antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya maka seluruh aktivitas dan informasi yang ada akan saling terkait dan membentuk jaringan aktivitas dan jaringan informasi yang sedemikian besar. Aktivitas dan informasi, dua hal yang akan membentuk sistem secara keseluruhan dan setiap informasi akan mempengaruhi aktivitas dan sebaliknya, kedua hal tersebut akan bertindak sebagai sel-sel yang membentuk sistem informasi Pemerintah secara keseluruhan. Kaitan antara aktivitas dan informasi dapat disajikan secara visual dalam ilustrasi sebagaimana dijelaskan berikut ini : Berdasarkan ilustrasi di samping terlihat bahwa aktivitas

dan

informasi

menjadi

dasar

keseluruhan sistem yang menyangkut

dari

Bisnis,

Organisasi, dan Sistem informasi yang dimiliki oleh Satuan Kerja. Secara umum tujuan organisasi dapat dicapai melalui aktivitas dan informasi, hubungan antar organisasi akan meliputi simpul koordinasi dari seluruh aktivitas dan informasi yang terkait dengan Satuan Kerja. Untuk setiap aktivitas akan membutuhkan dan menghasilkan informasi, sedangkan informasi itu sendiri akan berasal dan membentuk aktivitas lain yang saling terkait. Hubungan antara aktivitas dan informasi sebagai suatu alur kerja akan sangat membantu dalam memahami proses bisnis yang terjadi dalam satu institusi. Halaman 60

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Pemahaman akan proses bisnis akan sangat berperan dalam upaya pengintegrasian dan sekaligus dalam menentukan langkah terbaik yang harus diambil untuk mencapai proses yang diinginkan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan penggambaran hubungan antara aktivitas dan informasi, disusunlah suatu diagram yang menggambarkan kaitan antara aktivitas yang dipengaruhi informasi dan sebaliknya yang dapat disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut : Terlihat

jelas

membutuhkan

bahwa

setiap

informasi

aktivitas

dan

setiap

informasi akan memicu adanya aktivitas. Dalam penggambaran aktivitas dan informasi kedua diagram harus dapat berinteraksi secara timbal balik sehingga bilamana datagram disusun ulang sebagai aktigram proses yang terjadi tidak akan mengalami perubahan. Aktigram dan datagram akan membentuk sistem yang lebih besar sehingga akan dihasilkan informasi dasar bagi pembentukan diagram sebagai rancangan sistem informasi secara keseluruhan yang akan menjadi standar model pengembangan bagi pengembangan sistem informasi Pemerintah sehingga seluruh pengembangan memiliki dokumentasi yang memadai dan berbasis kepada metode pengembangan berberorientasi obyek.

8.9. Kanal Informasi Ilustrasi kanal informasi sebagai bagian dari lingkup simpul informasi tidak lepas dari fungsi integrasi yang dimiliki oleh arsitektur aplikasi sebagai bagian dari infrastruktur teknis Sistem Informasi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Halaman 61

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Kanal informasi yang ada akan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada didalam suatu Satuan Kerja pemerintah walaupun dengan beragam aplikasi yang berbeda platform dan seluruh informasi dapat saling berinteraksi dan berintegrasi dalam satu sistem informasi Pemerintah. Kanal informasi akan bertindak sebagai messaging bus dari proses integrasi sistem informasi. Setiap aplikasi akan memiliki satu kanal informasi yang akan bertindak sebagai sumber dan tujuan (Source and Target) dari sekumpulan sistem yang berlainan jenis dan membutuhkan data atau informasi yang berasal dari Sistem Informasi lainnya. Sebagai contoh Keuangan memiliki satu kanal Keuangan. Kepegawaian membutuhkan informasi keuangan dari sisi pembebanan biaya gaji. Dalam hal ini sistem keuangan akan menerbitkan informasi yang dibutuhkan oleh kanal informasi keuangan dan aplikasi kepegawai akan menuju kanal tersebut untuk mengambil informasi yang dibutuhkan. Hal sama juga berlaku bagi aplikasi yang yang membutuhkan informasi yang serupa. Bagi Sistem Informasi Pemerintah, kanal informasi adalah tulang punggung pengintegrasian sistem informasi dimana dengan menggunakan kanal informasi, seluruh sistem informasi yang berada dalam intra Satuan Kerja dapat diintegrasikan menjadi satu sistem dan dengan metoda yang sama dapat dipergunakan untuk saling berinteraksi dengan Satuan Kerja pemerintah lainnya. Gambarannya adalah sebagai berikut:

Halaman 62

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Terlihat bahwa masing-masing kanal informasi mengintegrasikan seluruh Sistem Informasi yang berada di bawahnya dan berkomunikasi dengan kanal informasi lainnya sehingga dapat saling bertukar informasi secara cepat dan tepat. Dengan demikian fungsi dari kanal informasi adalah sebagai Komunikator dan sebagai Konektor dan Transformator.

Halaman 63

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 9 Konsep Manajemen Sistem Informasi 9.1. Gambaran Umum Gambaran umum kerangka konsep manajemen sistem informasi adalah perencanaan, pengorganisasian pengelolaan dan pengendalian sistem informasi sebagaimana tergambar secara visual dalam ilustrasi dibawah ini : Lingkup perencanaan berfungsi sebagai peletak

dasar

penyusunan

pengembangan

Sistem

Pemerintah

terintegrasi.

yang

rencana Informasi Dengan

adanya suatu perencanaan yang matang, diharapkan akan mampu untuk memberikan arah panduan bagi pengembangan sistem berkelanjutan. Sedangkan lingkup pengorganisasian akan menjadi landasan utama proses pembentukan organ-organ yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi didalam suatu Satuan Kerja maupun Satuan Kerja Pemerintah. Lingkup pengelolaan pada dasarnya berfungsi untuk merencanakan, mengembangkan dan memeliharaan sistem yang ada. Tujuan dari fungsi ini tidak lain adalah untuk memastikan bahwa setiap pengembangan sistem telah dilakukan dengan melalui metode pengembangan yang benar dan selalu dipelihara

untuk

dijaga

kesinambungan

operasionalnya.

Sedangkan

lingkup

pengorganisasian akan menjadi landasan utama Sedangkan Lingkup pengendalian akan berfokus kepada bagaimana sistem tersebut dibangun dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ada. Dengan kata lain pengendalian akan lebih berfokus untuk menjaga agar sistem informasi tidak disalah gunakan untuk tujuan yang tidak semestinya.

9.2. Konsep Perencanaan Sistem Informasi Konsep perencanaan sistem informasi akan menjadi peletak dasar utama bagi suatu Satuan Kerja maupun Satuan Kerja untuk membangu suatu pengembangan sistem informasi yang terrencana secara komprehensif, berkesinambungan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Perencanaan sistem informasi akan mencakup seluruh elemen pengembangan sistem informasi. Gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan sistem terlihat dalam ilustrasi berikut ini : Halaman 64

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Kerangka konsep perencanaan sistem informasi pada level ke dua ini menggambarkan empat hal utama yang akan menjadi

dasar

bagi

perencanaan

sistem

secara

menyeluruh. Keempat hal tersebut akan terdiri dalam satu sistematika utuh menyangkut : 

Penyusunan Kerangka Konseptual



Pengembangan dan Implementasi Master Plan



Solusi Pentahapan



Rencana Implementasi

Keempat hal tersebut akan menjadi dasar bagi pengembangan sistem informasi dan wajib untuk dilakukan setiap Satuan Kerja. Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka konseptual Suprastruktur, perencanaan menjadi hal yang krusial dalam mengelola sistem informasi. Aktivitas perencanaan sistem banyak terkait dengan aspek teknis pengembangan sistem informasi dan terdiri atas beberapa aktivitas : 

Pemetaan kondisi sistem informasi yang ada



Penyusunan Strategi Implementasi



Penataan Organisasi



Pengembangan Proses Bisnis



Penyiapan Sumberdaya Manusia



Penyiapan Anggaran



Pemilihan Mitra Pengembang



Penetapan Landasan Hukum Pengembangan Sistem Informasi

Seluruh aktivitas perencanaan sistem akan dijadikan daftar kegiatan yang menjadi acuan dalam perencanaan sistem. Daftar kegiatan tersebut akan menjadi kriteria evaluasi guna menilai efektivitas dan efisiensi pengembangan sistem yang dilakukan. Perlu ditekankan sebagai suatu prinsip utama bahwa perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Satu hal yang patut mendapatkan perhatian adalah pada saat perencaan disusun telah dibentuk suatu bidang yang secara khusus membawahi pengelolaan sistem informasi dan dipimpin oleh seseorang dengan kompetensi yang memadai untuk bertindak sebagai Chief Information Officer (CIO) pada Satuan Kerja atau Satuan Kerja pemerintah yang bersangkutan. Pengangkatan seorang CIO pada saat ini menjadi hal yang mutlak harus dilakukan sebagai upaya untuk mengelola sumberdaya informasi yang dimiliki secara efektif dan efisien. Tuntutan akan keberadaan suatu unit yang mengelola sumberdaya informasi adalah suatu konsekuensi dari pencapaian Good Governance.

Halaman 65

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



9.3. Konsep Pengorganisasian Sistem Informasi Konsep pengorganisasian sistem informasi membahas mengenai organisasi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi didalam suatu Satuan Kerja dan antar Satuan Kerja serta Satuan Kerja pendukung lain yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis atas pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. Gambaran

secara

visual

mengenai

konsep

pengorganisasian sistem informasi akan dijelaskan dalam ilustrasi di samping ini dan penjelasan atas ke tiga jenis Satuan Kerja adalah sebagai berikut : a. Intra Satuan Kerja Di dalam suatu Satuan Kerja Pemerintah perlu dibentuk suatu Satuan Kerja atau jabatan internal yang bertanggung jawab secara khusus untuk merencanakan dan mengelola sistem informasi yang ada. Penetapan Satuan Kerja akan bergantung kepada luasnya cakupan dari suatu Satuan Kerja dan dapat dijelaskan bahwa Pada tingkat Pemerintah Kabupaten dapat diterapkan di setiap kantor maupun

secara

tersentralisir tergantung kepada kondisi daerah masing-masing. Di setiap Satuan Kerja tersebut dibentuk bidang jabatan baru sebagai Chief Information Officer (CIO) yang bertanggung jawab secara penuh untuk merencanakan, pengelola dan mengendalikan seluruh sistem informasi yang berada dalam cakupan wilayah kewenangannya. CIO ini juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan CIO lainnya terutama untuk pelaksanaan pengintegrasian sistem informasi antara satu Satuan Kerja dengan Satuan Kerja lainnya. Selain itu dengan fungsi CIO sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya informasi yang dimiliki oleh

Satuan

Kerja

yang

bersangkutan

maka

diharapkan

CIO

bersangkutan akan bertindak sebagai pintu gerbang informasi bagi Satuan Kerja yang bersangkutan. Dengan demikian fungsi CIO bagi suatu Satuan Kerja tidak saja sebagai pengelola sistem informasi tetapi juga bertindak sebagai penyedia informasi bagi masyarakat luas.

b. Antar Satuan Kerja Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Satuan Kerja yang berada dalam naungan Pemerintah, perlu dibentuk suatu Satuan Kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh layanan yang dimiliki oleh setiap Satuan Kerja yang berada dibawahnya. Keberadaan Satuan Kerja ini sangat diperlukan terutama untuk mengendalikan seluruh sistem informasi yang

Halaman 66

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



dikuasai oleh Satuan Kerja teknis di bawah Pemerintah serta mengintegrasikannya ke dalam satu sistem secara utuh .

c. Satuan Kerja Pendukung Pemerintah sebagai penanggung jawab utama penyedia sistem informasi Pemerintah, menyediakan sarana bantuan teknis dalam bentuk Satuan-Satuan Kerja pendukung teknis Sistem Informasi Pemerintah. Keberadaan Satuan Kerja ini akan disesuaikan dengan fungsinya dan terdiri atas : 

Satuan Kerja yang membawahi fungsi Keamanan Sistem;



Satuan Kerja dalam fungsi Kendali Operasi



Satuan Kerja dalam fungsi Kendali Manajemen & Audit



Satuan Kerja dalam fungsi Pusat Data

Keseluruhan Satuan Kerja akan mendukung operasi sistem informasi secara penuh dengan cakupan layanan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan Satuan Kerja pendukung Sistem Informasi Pemerintah ini akan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan sistem informasi secara menyeluruh. Adapun model penyelenggaraan yang akan diberikan, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta, namun bilamana fungsi pelayanan yang diberikan memiliki nilai strategis maka akan diselenggarakan sendiri oleh pihak pemerintah.

9.4. Konsep Pengelolaan Sistem Informasi Konsep pengelolaan sistem sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan ini akan mengacu kepada bagaimana suatu sistem informasi dibangun dan dipelihara. Gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah dapat dijelaskan secara visual dalam ilustrasi berikut ini : Didalam kerangka konsep pengelolaan sistem informasi terdapat empat aktivitas utama menyangkut bagaimana sistem

informasi

dikelola

agar

dapat

senantiasa

memberikan manfaat secara berkesinambungan sesuai dengan yang diharapkan. Uraiannya sebagai berikut :

Halaman 67

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



a. Pengembangan Sistem Pengembangan sistem sebagai langkah penerapan konsep dan Master Plan, memegang peranan yang penting untuk mewujudkan rencana yang telah dibangun sehingga menghasilkan suatu sistem informasi yang mampu untuk mengolah setiap data yang diperoleh menjadi informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Aktivitas yang terkait dengan pengembangan sistem diantaranya adalah : 

Penetapan Komite Pendamping ( Steering Committee )



Penetapan Mitra Pengembang



Survey Pengembangan Sistem



Pengembangan Solusi



Perancangan Sistem



Pengembangan Prototipe



Persiapan Pengujian



Penyusunan Dokumentasi

Di dalam aktivitas pengembangan sistem akan dipergunakan metodologi terbaik yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan sistem informasi. Pemilihan metodologi yang akan dipergunakan dlam pengembangan sistem diserahkan kepada setiap Satuan Kerja maupun Satuan Kerja untuk menetapkan metodologi terbaik yang akan diterapkan. Namun pemilihan metodologi tersebut harus terdokumentasikan dan didasarkan kepada argumentasi yang mendukung penerapan metode tersebut. Dokumentasi menyangkut pengembangan sistem informasi harus mendapatkan perhatian serius dan wajib untuk diserahkan oleh pengembang secara lengkap dan memenuhi standar pengembangan sistem informasi secara internasional. Standar dokumentasi yang dipersiapkan diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi dokumentasi kendali mutu fungsi manajemen pada Satuan Kerja.

b. Pengujian Sistem Pengujian sistem adalah tahap yang sangat kritis untuk menilai keberhasilan pengembangan sistem informasi. Pengujian akan dilakukan pada tiga tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang maupun pengguna, pihak independen sebagai pihak ke tiga dapat dimanfaatkan untuk memberikan penilaian secara lebih obyektif. Pengujian sistem akan terdiri atas beberapa aktivitas utama yang menyangkut : 

Pengujian sistem pada tahap pengembangan ( alpha test );



Pengujian sistem menjelang implementasi ( beta test ); Halaman 68

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Pengujian sistem pada saat implementasi ( running test );



Pengujian sistem pada saat operasi berkesinambungan ( periodic test );

Keempat masa pengujian ini akan dilakukan baik oleh pihak pengembang, pengguna maupun pihak ketiga yang secara independen memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan hasil pengujian sistem yang ditugaskan kepadanya. Pengujian sistem adalah juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap upaya pengembangan sistem informasi pada Satuan Kerja.

c. Penerapan Sistem Penerapan sistem informasi akan menjadi penentu akhir keberhasilan pengembangan sistem informasi informasi. Keberhasilan penerapan sistem informasi akan menjadi tantangan terbesar dimana keberhasilan penerapan sistem informasi akan sangat didukung oleh keberhasilan manajemen perubahan sebagai konsekuensi logis adanya perubahan proses bisnis yang terjadi dalam rangka pengembangan sistem informasi. Penentuan strategi penerapan sistem informasi akan sangat ditentukan berdasarkan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh suatu Satuan Kerja.. Strategi penerapan dilakukan menurut cara-cara : 

Progresif Pengembangan secara progresif adalah suatu Kepemimpinan pengembangan sistem secara cepat, luas dan bersifat massif. Sifat dari pengembangan dengan cara ini sangat diperlukan oleh Satuan Kerja-Satuan Kerja yang senantiasa dituntut untuk mengelola seluruh sumberdaya informasi yang ada secara cepat sehingga akan dihasilkan bahan pendukung keputusan yang akurat sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan eksekutif.



Proposional Pengembangan sistem yang bersifat proporsional adalah pengembangan sistem informasi yang bersifat berkembang sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkembang secara berkala dengan ritme pengembangan yang moderat. Model pengembangan ini sangat cocok diterapkan bagi Satuan Kerja yang memberikan layanan publik dengan tingkat intensitas yang cukup tinggi namun memiliki keterbatasan yang ada sehingga tidak dapat secara massif mengembangkan sistem sekaligus, melainkan tumbuh secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.



Konservatif Halaman 69

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Pengembangan sistem dengan cara-cara konservatif lebih berorientasi pada prioritas utama lain yang merupakan tugas pokok dari intansi yang bersangkutan, dan hanya memprioritaskan pengembangan sistem kedalam urutan kebelakang dari daftar prioritas yang dimiliki. Model pola pengembangan ini dapat diterapkan pada Satuan Kerja pemerintah dengan tingkat pelayanan publik yang rendah dan berfungsi hanya sebagai pendukung kegiatan operasional Pemerintah.

d. Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan sistem sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan operasi suatu sistem informasi menjadi langkah terakhir yang diperlukan guna menjaga tercapainya manfaat yang diharapkan pada saat sistem direncanakan untuk dibangun. Pemeliharaan sistem juga bertujuan untuk menjaga keamanan penggunaan sumberdaya yang ada untuk mencegah pemanfaatan yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemeliharaan sistem akan menyangkut beberapa hal penting diantaranya adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan menjaga kinerja sistem informasi dan termasuk diantaranya: 

Pemeliharaan jaringan



Pemeliharaan data



Pemeliharaan aplikasi



Pemeliharaan perangkat keras



Monitoring sistem;



Upgrade sistem;

9.5. Konsep pengendalian Sistem Informasi Pengembangan konsep pengendalian sistem informasi adalah prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam rangka manajemen sistem informasi dan menjadi tugas utama yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Kerja dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Gambaran secara visual atas konsep pengendalian sistem informasi dapat dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut :

Halaman 70

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Terlihat lima poin utama yang terkait dengan pengendalian sistem informasi dan menjadi hal kendali dalam sistem informasi serta menjadi pijakan utama dalam

melaksanakan

audit

sistem

informasi guna memberikan evaluasi dan jaminan tentang kondisi manajemen sistem informasi yaitu :

a . Penetapan Standar Pengendalian Untuk dapat mencapai tahap kendali sistem sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan suatu standar pengendalian internal bagi pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi. Standar tersebut akan menjadi suatu acuan pengendalian manajemen yang diperlukan dalam rangka pencapaian pengendalian manajemen internal secara keseluruhan yang mencakup: 

Reliabilitas dan Integritas informasi;



Kepatuhan akan Kepemimpinan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi;



Penyelamatan asset perusahaan;



Pemanfaatan secara ekonomis dan efisien atas seluruh sumberdaya;



Pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan untuk operasi dan program.

Standar pengendalian internal sistem informasi meliputi seluruh hal yang terkait dengan pengendalian internal sistem informasi mencakup hal-hal : A. Perencanaan dan Pengorganisasian 1. Menetapkan rencana strategis pengembangan teknologi 2. Menetapkan arsitektur informasi; 3. Menentukan arahan teknologi; 4. Menetapkan organisasi pengelola teknologi informasi; 5. Mengelola Investasi di bidang Teknologi Informasi; 6. Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen; 7. Mengelola sumberdaya manusia; 8. Memastikan kepatuhan atas standar eksternal; 9. Mengelola resiko; 10. Mengelola proyek; 11. Menjaga Kualitas dan mutu;

Halaman 71

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



B. Akusisi dan Implementasi 1. Mengidentifikasi setiap solusi; 2. Mendapatkan dan memelihara aplikasi; 3. Mendapatkan dan memelihara infrastruktur; 4. Mengembangkan dan memelihara Prosedur; 5. Instalasi dan akreditasi sistem informasi; 6. Mengelola perubahan. C. Operasionalisasi dan Dukungan 1. Menetapkan dan mengelola tingkat layanan 2. Mengelola layanan pihak ketiga; 3. Mengelola kinerja dan Kapasitas; 4. Memastikan kelanjutan layanan; 5. Memastikan keamanan sistem; 6. Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya; 7. Mendidik dan melatih pengguna; 8. Membantu dan memberi saran kepada kustomer; 9. Mengelola konfigurasi; 10. Mengelola insiden dan masalah; 11. Mengelola data; 12. Mengelola fasilitas; 13. Mengelola operasi; D. Monitoring 1. Memonitor proses; 2. Menjaga kehandalan kendali internal; 3. Mendapatkan assurance independen; 4. Mempersiapkan audit independen.

Seluruh hal yang dijelaskan dalam poin standar pengendalian internal sistem informasi akan menjadi tujuan pengendalian yang menjadi dasar utama dalam menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan audit sistem Informasi. Seluruh tujuan pengendalian akan dituangkan secara terkodifikasi dan dijadikan sebagai standar nasional bagi pengendalian internal sistem informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Kendali Keamanan Permasalahan utama bagi suatu sistem informasi adalah bagaimana kita dapat menjaga agar informasi yang dimiliki tidak dapat diperoleh pihak-pihak yang Halaman 72

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



tidak berkait atau tidak bertanggung hawab mengingat pentingnya arti informasi bagi pengguna. Akses terhadap informasi yang dimiliki oleh pihak yang tidak berhak akan menyebabkan kerugian yang tidak ternilai sebagai akibat : 

Hilangnya data



Rusaknya data



Terbukanya data bagi pihak yang tidak berhak



Hancurnya informasi

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut perlu dilakukan upaya pengamanan secara menyeluruh dan menjadi bagian integral dari pengendalian internal sistem informasi. Namun khusus bagi segi pengamanan sistem membutuhkan perhatian yang lebih serius mengingat bahwa masalah keamanan adalah suatu masalah yang bersifat multidimensional dimana ancaman yang dihadapi akan berasal dari tiga sumber utama yaitu : 

Sumber Eksternal



Sumber Internal



Sumber Lain Tak Terduga

Ketiga sumber tadi menjadi sumber ancaman serius bagi pengelolaan sistem informasi. Untuk dapat menangani permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif secara cepat dan tepat. Selain penetapan standar keamanan yang menjadi bagian dari kendali internal, juga diperlukan suatu organisasi yang secara khusus mempersiapkan dirinya untuk menyelidiki setiap kemungkinan terjadinya gangguan terhdap sistem informasi, mempersiapkan seluruh upaya antisipasi, mempersiapkan penanggulangan masalah dan memulihkan operasi sistem informasi. Seluruh langkah dimaksud harus dapat dijelaskan secara terperinci dalam penyusunan Master Plan sistem informasi sebagai panduan teknis dalam menyusun solusi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

c. Penanggulangan Masalah Walaupun upaya pencegahan telah dilakukan dan pengendalian telah diterapkan namun kemungkinan terjadinya gangguan dalam operasi sistem informasi masih sangat besar. Harus dilakukan upaya penanggulangan masalah bagi sistem informasi dalam bentuk penyusunan organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan secara teknis kepada setiap pengguna sistem informasi di lingkungan Satuan Kerja maupun Satuan Kerja lain yang terkait. Penanggulangan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi akan menyangkut kepada tiga sumber utama yaitu : Halaman 73

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



1. Dari pihak luar Kondisi-kondisi yang mungkin akan dihadapi berkenaan dengan gangguan dari pihak luar dapat berupa : 

Serangan Pengrusakan Sistem;



Serangan Penghentian Operasi ;



Serangan Pencurian Informasi;



Serangan Modifikasi Informasi;



Serangan lain yang berpotensi untuk mengganggu jalannya operasi sistem informasi;

Seluruh serangan dapat terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan diseluruh jalur akses informasi. Pelaku serangan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri namun pelaku berasal dari luar pengguna internal sistem informasi. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya untuk menangkal penyusupan yang dilakukan dan sekaligus melakukan penyaringan atas arus informasi yang melalui sistem informasi. Metoda penanggulangan secara rinci atas penanggulangan masalah yang berkaitan dengan serangan dari pihak luar akan diterangkan secara terperinci di dalam Master Plan Sistem Informasi Pemerintah.

2. Dari pihak dalam Serangan yang dihadapi dalam bentuk yang sama tidak saja berasal dari pihak luar melainkan terbanyak justru akan berasal dari pihak dalam dalam bentuk pelanggaran hak pemanfaatan sistem informasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna internal akan memberikan hasil yang sama dengan pihak luar yaitu 

Pengrusakan Sistem;



Penghentian Operasi ;



Pencurian Informasi;



Modifikasi Informasi;



Serangan lain yang berpotensi untuk mengganggu jalannya operasi sistem informasi;

Namun dengan kondisi yang lebih parah mengingat gangguan dilakukan dengan melalui dinding keamanan untuk serangan dari pihak luar. Permasalahan yang terjadi menjadi lebih parah disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna menyebabkan terjadinya gangguan yang disebabkan oleh pihak luar. Seringkali pihak pengguna dengan tanpa sadar dijadikan sebagai faktor pembawa bagi sistem luar yang berpotensi untuk membuka serangan kedalam Halaman 74

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sistem melalui perantara sistem milik pengguna tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Penanggulangan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran oleh pihak dalam akan lebih sulit jika dibandingkan dari pihak luar. Perlu disusun suatu regulasi yang mengatur kedisiplinan pengguna internal untuk mencegah terjadinya gangguan dari dalam. Selain itu manajemen perubahan yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan proses bisnis sebagai akibat penerapan suatu sistem informasi akan sangat membantu menekan potensi terjadinya serangan yang dilakukan oleh pihak dalam sistem itu sendiri. Pemilihan tenaga yang berdedikasi dan berintegrasi tinggi akan meningkatkan keamanan sistem yang berasal dari pihak dalam Satuan Kerja.

3. Dari kondisi tak terduga Selain dari pihak luar dan dalam, ngangguan juga dapat ditimbulkan sebagai akibat yang tidak terduga sebelumnya sebagai akibat dari kejadian yang berada diluar kendali. Sumber utama yang berkaitan dengan kondisi ini berasal dari: 

Bencana alam;



Kebakaran;



Peperangan;



Serangan Teroris;



Kerusuhan;



Kegagalan sistem;



Kegagalan infrastruktur teknis;



Wabah;

Seluruh kondisi diatas mungkin akan terjadi dalam tingkat kemungkinan yang kecil namun dampak yang dihasilkan akan berskala besar. Selain itu unsur ketidak terdugaan akan menjadi kendala utama yang harus dihadapi oleh setiap CIO dan Satuan Kerja teknis pendukung yang wajib untuk diantisipasi dan selalu dikoordinasikan secara cepat dan tepat. Kerjasama secara teknis dengan penyedia sarana infastruktur juga perlu untuk dibina guna menanggulangi secara tepat setiap kejadian yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kekuasaan pengelola sistem informasi. Seluruh permasalahan yang akan dihadapi dan ditanggulangi menjadi tanggung jawab bersama antara CIO Satuan Kerja dan Satuan Kerja serta Satuan Kerja Pendukung dengan melakukan koordinasi secara teknis untuk menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi.

Halaman 75

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4. Pemulihan Sistem Dengan terjadinya permasalahan di bidang sistem informasi dan dengan telah dilakukannya upaya penanggulangan, masih diperlukan upaya lanjutan yang berbentuk revisi atas sistem kendali yang didukung oleh suatu layanan pemulihan sistem yang dengan cepat memulihkan layanan yang dibutuhkan dalam jangka waktu cepat dalam bentuk : 

Sistem Oper Alih dan Balik Sistem oper alih dan balik adalah suatu sistem pemulihan dimana terdapat dua sistem yang berjalan secara bersamaan (mirroring) dan hanya ada satu yang dapat diakses oleh pengguna sebagai server utama. Pada saat terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan sistem utama maka sistem tersebut akan mengambil alih seluruh operasi dan bertindak sebagai sistem utama hingga sistem utama dapat berjalan kembali secara normal. Sistem ini memiliki manfaat untuk mengambil alih seluruh operasi yang terjadi dan sekaligus melanjutkan kegiatan operasi untuk berjalan sebagaimana mestinya. Kelebihan dari sistem ini adalah kegiatan operasi akan tetap berlangsung dan hanya mengalami kelambatan dalam jangka waktu beberapa menit saja. Sistem yang gagal dapat segera diperbaiki dengan tanpa mengganggu kegiatan operasi sehari-hari. Sistem ini pun dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi. Kekurangan model ini adalah membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk investasi dan operasi.



Pusat Pemulihan Data Pusat pemulihan data bertugas untuk menampung setiap perubahan yang terjadi dalam sistem utama secara online dan dapat dipergunakan untuk memulihkan seluruh data yang hilang sebagai akibat gagalnya sistem untuk beroperasi. Pada saat sistem gagal beroperasi secara otomatis pusat pemulihan data akan mencatat perubahan data terakhir dan mempersiapkan untuk pemulihan sistem pada saat sistem telah dapat bekerja dengan normal. Kelebihan sistem ini adalah bahwa biaya investasi dan operasi lebih murah jika dibandingkan dengan model oper alih dan balik namun memiliki kekurangan terutama dari segi tidak mampunya pusat pemulihan data untuk menanggulangi tugas operasional sehari-hari sebagaimana yang dilakukan oleh oper alih dan balik. Model pemulihan ini dapat diterapkan pada sistem informasi yang memiliki beban kerja yang tidak terlalu besar dan memiliki titik kritis sistem yang rendah, sehingga Halaman 76

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



bilamana sistem berhenti sebagai akibat kegagalan maupun dalam rangka pemeliharaan tidak memerlukan pengalihan dan tugas dapat ditunda untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pemulihan data dapat dilakukan dengan metode online dan offline dimana kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi pemilihan model pemulihan akan bergantung kepada : 

Biaya



Nilai Kritis sistem informasi yang dimiliki



Keterkaitan dengan sistem informasi lainnya

Kedua model pemulihan sistem wajib untuk dimiliki oleh setiap sistem informasi Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan operasi pelayanan kepada publik dan menjaga keamanan dan keselamatan data sebagai akibat masalah pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi. Penjelasan secara rinci atas penerapan model pemulihan sistem akan diuraikan secara detail dalam Master Plan Sistem Informasi Pemerintah.

5. Audit Langkah terakhir yang harus dilakukan guna meningkatkan pengendalian internal sistem informasi adalah perlunya dilakukan audit oleh pihak yang independent terhadap Satuan Kerja yang bersangkutan maupun Satuan Kerja yang terkait. Tujuan dari diadakannya audit adalah untuk melakukan evaluasi dan sekaligus melakukan kendali mutu atas kinerja pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu Satuan Kerja dan Satuan Kerja yang terkait dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pada Satuan Kerja dan Satuan Kerja yang bersangkutan. Hingga saat ini belum ada suatu Satuan Kerja yang secara khusus menjadi wadah professional bagi auditor sistem informasi, sehingga kegiatan audit sistem informasi sebagaimana dilakukan selama ini masih belum memiliki suatu landasan legal yang memadai. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu badan yang bertugas untuk : a. Menyusun standar audit sistem informasi b. Mewadahi kegiatan professional auditor sistem informasi c. Memberikan sertifikasi d. Membantu pemerintah dengan membentuk tim auditor tersendiri yang bersifat independent. Badan tersebut harus berada dibawah naungan Satuan Kerja pemerintah yang berwenang untuk menangani permasalahan sistem informasi. Walaupun demikian hingga saat terbentuknya Satuan Kerja pendukung, kegiatan audit Halaman 77

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sistem informasi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja audit konvensional yang memiliki tenaga auditor dengan sertifikasi internasional di bidang audit sistem informasi.

9.6. Konsep IT Governance Perlu untuk disimak suatu konsep yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi yaitu yang menyangkut IT Governance atau Pengelolaan Sistem Informasi secara baik dan benar. Perkembangan teknologi sistem informasi telah memasuki era dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah mampu dikelola dengan menggunakan teknologi informasi sebagai enabler untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam bidang Pemerintah pun teknologi sistem informasi telah menjadi tulang punggung informasi sebagai sumber daya yang sangat membantu dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah serta menjadi pendukung pengambilan keputusan yang utama. Dengan fungsi yang sedemikian strategis maka faktor keamanan dari seluruh sistem informasi Pemerintah menjadi hal yang sangat kritis. Bilamana kita memperhatikan dengan seksama seberapa besar nilai dari informasi yang dihasilkan oleh teknologi sistem informasi, dapat kita rasakan kebutuhan akan adanya suatu sistem pengamanan sistem yang handal. Seperti halnya nilai transaksi yang dilakukan oleh dunia perbankan, data kependudukan, data kepemilikian atas tanah, kendaraan, dan beragam data serta informasi lainnya baik yang bersifat pribadi maupun publik telah menjadi aset yang sedemikian penting baik bagi pihak pribadi, pemerintah maupun swasta. Untuk menjaga asset yang sedemikian berharga dibutuhkan upaya maksimal untuk melindungi dan memanfaatkan seluruh sumberdaya informasi yang dimilliki agar diperoleh nilai informasi terbaik secara efektif dan efisien. Dalam konteks fungsi manajemen dimana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian telah menjadi satu kerangka yang utuh untuk meningkatkan

kehandalan

manajemen,

namun

pada

kenyataannya

fungsi

pengendalian menjadi fungsi manajemen yang terlupakan. Dalam praktek seringkali kita temukan pengembangan sistem informasi di berbagai Satuan Kerja, Satuan Kerja maupun badan Pemerintah termasuk badan usaha milik negara dan daerah telah dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang sedemikian besar, teknologi yang sedemikian canggih, dan cakupan pengembangan yang sedemikian luas, tetapi hingga saat ini tidak akan pernah ada satu informasi pun yang memberikan keterangan tentang bagaimana hasil akhir dari pengembangan sistem tersebut. Hal ini memerlukan perhatian yang sangat serius mengingat bahwa informasi sebagai salah satu asset yang dimiliki patut mendapatkan perlindungan sehingga dapat dikendalikan secara benar dan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku Halaman 78

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



umum. Pengendalian harus dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap sistem informasi dan seluruh teknologi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak. Inisiatif ini perlu digulirkan saat ini mengingat hingga sekarang belum ada satu inisiatif formal dari pihak yang terkait dalam hal pengendalian manajemen sistem informasi untuk menerbitkan panduan sistem pengendalian manajemen dalam bidang teknologi sistem informasi. Pihak yang terkait baik pemerintah, swasta, profesi maupun Satuan Kerja swadaya masyarakat lebih memfokuskan diri kepada good governance sebagai sasaran yang harus dicapai guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlu diingat bahwa dengan dijadikannya teknologi sistem informasi sebagai tulang punggung penyedia informasi dalam rangka pengambilan keputusan maka kepemerintahan berbasis Teknologi Informasi menjadi penentu keberhasilan Good Governance.

a . Konsep Dasar IT Governance IT governance merupakan suatu upaya untuk membangun suatu struktur pengendalian yang bersifat komprehensif yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada pemanfaatan

teknologi

informasi

guna

mencapai

tujuan

dari

suatu

organisasi/institusi. Organisasi / institusi tersebut harus mampu untuk memenuhi syarat-syarat akan kualitas, kehandalan, kelayakan dan keamanan atas informasi yang dimiliki sebagaimana layaknya terhadap sebuah aset. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, suatu sistem informasi haruslah mampu untuk menjamin penyajian informasi yang ditujukan kepada pengguna dengan memenuhi kriteria informasi yang disyaratkan dan terukur melalui indikator-indikator tujuan kunci. Agar dapat mencapai hal sebagaimana yang diharapkan maka hal tersebut haruslah dilakukan melalui pembentukan dan pelaksanaan suatu sistem proses dan kontrol terbaik yang akan mengarahkan dan memonitor setiap penyajian informasi agar sesuai dengan nilai manfaat dari informasi yang disajikan. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor keberhasilan utama yang akan meningkatkan seluruh sumberdaya teknologi informasi melalui indikator kinerja kunci. Informasi yang disajikan haruslah memenuhi kriteria berikut ini : 

Keefektifan;



Efisiensi;



Kerahasiaan;



Integritas;



Ketersediaan;



Kepatuhan pada aturan;



Kehandalan. Halaman 79

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Adapun indikator sasaran kunci yang harus dapat dicapai melalui penyajian informasi yang memadai adalah: 

Peningkatan kinerja dan efisiensi biaya manajemen;



Memperbaiki manfaat yang diberikan oleh investasi di bidang Teknologi informasi;



Memperbaiki waktu pelayanan;



Meningkatkan kualitas, inovasi, dan manajemen resiko;



Menciptakan suatu proses bisnis yang standar dan terintegrasi;



Menciptakan layanan masyarakat yang memuaskan;



Menjaga ketersediaan bandwith, kinerja komputer dan mekanisme penyajian informasi secara optimal;



Memenuhi kebutuhan akan layanan masyarakat yang cepat dengan biaya yang rendah;



Peningkatan kepatuan kepada hukum, peraturan, standar dan komitmen;



Peningkatan transparansi terhadap resiko yang dihadapi dibandingkan dengan standar resiko yang telah ditetapkan sebelumnya;



Peningkatan nilai suatu institusi melalui perbandingan atas tolok ukur keberhasilan pemanfaatan Teknologi Informasi;



Penciptaan layanan dan jalur bisnis baru.

Sedangkan faktor keberhasilan utama yang menentukan tingkat keberhasilan suatu penyajian informasi adalah : 

Aktivitas IT Governance merupakan bagian terintegrasi secara menyeluruh dengan upaya proses pengendalian manajemen seluruh institusi;



IT Governance berfokus kepada tujuan institusi, inisiatif strategis, penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan, ketersediaan sumberdaya yang memadai dan kemampuan untuk selalu memenuhi tuntutan tugas yang diberikan;



Aktivitas IT Governance dijabarkan dalam suatu tujuan yang jelas, terdokumentasi dan terimplementasi, sesuai dengan kebutuhan institusi dan berdasarkan kepada akuntabilitas yang tinggi;



Praktek manajemen diterapkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumberdaya dan meningkatakan efektifitas proses teknologi informasi;



Praktek organisasi diterapkan untuk mewujudkan pengawasan yang memadai, suatu lingkungan / budaya pengendalian yang baik, penanganan resiko sebagai Halaman 80

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



suatu praktek yang standar, peningkatan kepatuhan pada standar, monitoring dan tindak lanjutan atas setiap kelemahan dan resiko yang ditemui; 

Praktek pengendalian ditetapkan secara jelas untuk mencegah kegagalan pengendalian dan pengawasan internal;



Terdapat integrasi dan interoperabilitas secara menyeluruh atas proses bisnis dalam teknologi informasi dengan kompleksitas yang tinggi menyangkut masalah, perubahan dan manajemen konfigurasi;



Sebuah komite audit dibentuk guna mengawasi dan menunjuk auditor independen, berfokus pada teknologi informasi pada saat penyusunan rencana audit, dan mereview seluruh laporan audit dari auditor dan pihak ketiga lainnya.

Keberhasilan tersebut pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada sumberdaya teknologi informasi yang terdiri atas: 

Sumberdaya manusia;



Aplikasi;



Teknologi;



Fasilitas;



Data.

Sedangkan indikator kinerja kunci yang akan mengukur nilai tambah dihasilkan oleh sumberdaya teknologi informasi akan terdiri atas: 

Peningkatan efisiensi dalam pengolahan data;



Peningkatan jumlah rencana kerja di bidang Teknologi Informasi sebagai inisiatif untuk meningkat kinerja;



Peningkatan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi;



Peningkatan kepuasan stakeholder;



Perubahan produktifitas dan moral seluruh staf;



Peningkatan ketersediaan pengetahuan dan informasi guna pengelolaan tugas negara;



Peningkatan kaitan antara IT Governance dengan Pengendalian manajemen secara keseluruhan;



Peningkatan kinerja Teknologi Informasi sebagaimana terukur melalui balanced scorecard.

Seluruh indikator, kriteria dan faktor tersebut akan menjadi arahan utama dalam menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka membangun suatu sistem pengendalian teknologi informasi sebagaimana yang diharapkan. Halaman 81

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Dalam rangka pencapaian suatu sistem pengendalian manajemen teknologi informasi yang baik, perlu didukung dengan adanya penetapan standar dan prosedur yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian teknologi informasi.

b. Standar dan Prosedur Standar dan Prosedur yang melingkupi tugas-tugas pengendalian manajemen Teknologi Informasi akan menjadi acuan utama bagi seorang auditor untuk melaksanakan audit terhadap sistem informasi dalam segala aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, pembangunan, implementasi dan pengendalian teknologi informasi pada suatu institusi. Standar dan prosedur yang berlaku dalam bidang IT Governance berakar kepada standar dan prosedur audit keuangan sebagai suatu profesi audit tertua yang menjadi dasar pengembangan profesi auditor lainnya. Namun sejalan dengan fungsi audit yang dimiliki dalam bidang teknologi informasi maka standar yang dipergunakan berkembang meliputi seluruh standar yang berkaitan dengan teknologi informasi. Adapun prosedur pengendalian akan tetap berpegang kepada standar audit dan teknologi informasi yang disertai dengan prosedur bisnis proses yang telah terbangun didalam kegiatan institusi secara inherent. Standar-standar tersebut akan mendasari penyusunan prosedur sebagai arahan kerja bagi seorang auditor untuk melaksanakan audit atas sistem informasi yang dimiliki oleh sebuah institusi. Seluruh standar dan prosedur yang telah ditetapkan akan menjadi dasar dalam menentukan tujuan pengendalian yang harus dapat dicapai oleh suatu sistem agar dapat dinilai sebagai suatu proses yang wajar. Secara internasional telah berlaku suatu standar pengendalian manajemen atas teknologi informasi yang juga berperan sebagai tujuan pengendalian dalam rangka audit sistem informasi.

c. Kaitan Antara IT Governance dan Good Governance IT Governance sebagai suatu sistem kendali manajemen memiliki peranan yang sangat besar untuk bertindak sebagai “quality assurance” yang memadai dalam rangka menjamin ketersediaan sumberdaya sistem informasi yang handal. Dengan suatu sistem kendali yang memadai di bidang sistem informasi diharapkan akan mampu untuk memotivasi fungsi manajemen lain secara keseluruhan dimana dengan pengendalian terbaik pada bidang sistem informasi akan memudahkan pengendalian internal manajemen secara keseluruhan. Dengan terbangunnya kualitas pengendalian internal yang memadai baik untuk bidang sistem informasi dan bidang manajemen lainnya maka hal tersebut akan memberikan Halaman 82

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



kontribusi yang sangat berati dalam menentukan tingkat good governance dari suatu institusi tersebut. Hal ini akan dibuktikan pada saat dilakukan general audit atas laporan keuangan suatu institusi, faktor kehandalan sistem pengendalian manajemen akan menjadi hal yang sangat krusial dan akan menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Dengan suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai diharapkan akan memudahkan auditor untuk melaksanakan seluruh pengujian yang dipersyaratkan dalam melakukan audit sehingga akan memudahkan pihak auditor dalam penetapan opini yang akan diambil. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pengendalian internal perusahaan yaitu: 1. Reliabilitas dan Integritas informasi; 2. Kepatuhan akan Kepemimpinan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi; 3. Penyelamatan asset perusahaan; 4. Pemanfaatan secara ekonomis dan efisien atas seluruh sumberdaya; 5. Pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan untuk operasi dan program. Dengan melihat kepada alur sebagaimana disebutkan sebelumnya, jelas terlihat suatu kaitan yang erat antara IT Governance dengan Good Governance, dimana dengan peningkatan IT Governance memudahkan auditor eksternal guna melaksanakan general audit.

d. IT Governance dalam Sistem Informasi Pemerintah Pengendalian sistem informasi atau selanjutnya akan dikenal dengan sebutan IT Governance, mencakup seluruh aspek pengendalian manajemen dalam bidang teknologi sistem informasi dan termasuk didalamnya adalah: 1. Perencanaan dan pengorganisasian sistem informasi 2. Akusisi dan Implementasi sistem informasi 3. Pengoperasian dan Dukungan teknis sistem informasi 4. Monitoring sistem informasi Seluruh aspek IT Governance akan dituangkan dalam bentuk kerangka konseptual dan standar serta prosedur yang akan menjadi landasan kerja pengendalian sistem informasi di setiap Satuan Kerja maupun Satuan Kerja pemerintah lainnya. IT Governance memberikan kontribusi yang penting dalam membantu pihak institusi untuk melaksanakan pengendalian sistem informasi suatu institusi dan secara langsung akan membantu pihak manajemen suatu institusi dalam rangka pengendalian internal manajemen secara keseluruhan. Dengan peningkatan IT Governance akan membantu pihak institusi dalam peningkatan nilai suatu institusi dimata stakeholder dan shareholder. Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi beserta seluruh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota memiliki kepentingan Halaman 83

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



yang sama untuk meningkatkan Good Governance. Peningkatan Good Governance akan ditentukan oleh keberhasilan penerapan IT Governance sebagai bagian pengendalian internal manajemen secara keseluruhan. Mengingat bahwa fungsi pengendalian dan pengawasan manajemen Pemerintah telah berada dalam kewenangan suatu badan tertentu maka pelaksanaan IT Governance akan menjadi wahana kerjasama dari beberapa bidang yang terkait dengan IT Governance sistem informasi Pemerintah di Indonesia.

Halaman 84

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 10 Sasaran Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintah diantaranya akan terkait baik kepada masalah teknis maupun non teknis. Penggambaran atas sasaran pengembangan dapat diuraikan sebagai berikut : 

Sistem yang terintegrasi



Data Nasional yang terstruktur



Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi



Aksesibilitas dan kapasitas yang tinggi



Keamanan dan kehandalan



Penetrasi Layanan yang terjangkau



Legitimasi dan Dukungan Politis

Adapun sasaran utama yang ingin dituju adalah Good Governance.

Halaman 85

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 11 Konsep Satuan Kerja Teknis Pendukung 11.1. Gambaran Umum Dalam rangka mendukung kelancaran operasi Sistem Informasi Pemerintah, perlu dibangun Satuan-Satuan Kerja teknis untuk memberikan dukungan secara teknis untuk menjamin kelancaran operasi Sistem Informasi Pemerintah. Satuan Kerja-Satuan Kerja dimaksud akan bernaung dibawah Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah pengembangan sistem informasi Pemerintah. Satuan Kerja teknis pendukung tersebut mutlak dibutuhkan oleh Satuan Kerja pemerintah di seluruh Pemerintah. Perlu diketahui bahwa beberapa fungsi yang diemban memiliki lingkup fungsi yang saling terkait dan bersifat inter fungsional dijelaskan berikut ini : a. System Security Fungsi yang diemban oleh system security akan meliputi beberapa bidang penanganan menyangkut keamanan Sistem Informasi Pemerintah. Fungsi-fungsi pengamanan sistem informasi akan terdiri atas : 

Pengendali Keamanan Sistem



Penelitian dan Pengembangan



Otoritas Sertifikasi Keamanan

Fungsi pengamanan sistem informasi akan berfokus kepada : 

Pengamanan sistem informasi baik dari pihak internal maupun eksternal secara terintegrasi;



Penelitian dan pengembangan teknologi pengamanan sistem informasi;



Otoritas penerbit sertifikasi keamanan ;



Koordinator Pengawasan dan pengendalian sistem keamanan antar Satuan Kerja Pemerintah;

Fungsi pengamanan menjadi suatu entitas Satuan Kerja yang berdiri sendiri dan bernaung dibawah Satuan Kerja Teknis Pendukung dengan beberapa komponen yang terkait dengan fungsi lain.

b. Manajemen Jaringan Fungsi meliputi beberapa bidang yang terkait dengan penanganan masalah manajemen jaringan Sistem Informasi Pemerintah sebagai berikut : 

Pengendali keamanan sistem



Penanggulangan masalah sistem Halaman 86

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Pengendali Jaringan



Pemulihan Sistem Informasi



Registrasi Jaringan

Fokus utama fungsi manajemen jaringan akan mengarah kepada pengelolaan operasi jaringan mencakup keseluruhan fungsi baik pengamanan, teknologi maupun fisik jaringan. Selain itu fungsi manajemen jaringan juga untuk menjaga Service Level Guarantee yang disyaratkan sebagai pendukung utama infarstruktur Sistem Informasi Pemerintah. Fungsi lain adalah sebagai koordindator pengendalian dan pengawasan jaringan antar Satuan Kerja Pemerintah yang menggunakan infrastruktur Sistem Informasi Pemerintah. Fungsi ini memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pengamanan sistem informasi.

c. Manajemen Konten Fungsi meliputi penanganan inforstruktur Sistem Informasi Pemerintah dan akan meliputi komponen-komponen secara umum komponen dari manajemen konten akan terdiri atas : 

Pengendalian infostruktur



Integrasi Sistem Informasi



Pemulihan Sistem Informasi



Gudang Data



Pusat Data Bersama dan Analisa Data

Keseluruh komponen tersebut ditujukan bagi penanganan seluruh data yang ada beserta integrasi aplikasi yang terkait sebagai satu kesatuan dalam rangka sistem informasi Pemerintah yang terintegrasi. Terdapat dua hal utama yang ada disini yaitu : 

Pengendalian infostruktur, Integrasi Sistem Informasi dan Pemulihan Sistem Informasi terkait erat dengan pengendalian operasi sistem informasi;



Gudang Data dan Pusat Data Bersama dan Analisa Data berfungsi sebagai pusat koordinasi data dan informasi;

d. System Control dan Audit Fungsi kendali dan audit sistem informasi adalah fungsi terakhir yang bertindak sebagai pengendali seluruh sistem informasi Pemerintah yang tergabung kedalam Sistem Informasi Pemerintah yang terdiri atas : 

Audit sistem informasi



Kendali Profesi



Standar Kendali Internal

Halaman 87

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Fokus utama fungsi kendali adalah untuk menetapkan standar kendali dan audit sistem informasi Pemerintah bagi seluruh tingkatan dan bidang kerja. Selain itu fungsi ini juga memiliki peran pembinaan kepada profesi auditor sistem informasi dan sekaligus berperan sebagai Satuan Kerja pemberi legitimasi dan pengawas praktek profesi auditor sistem informasi bekerjasama dengan asosiasi profesi independen baik nasional maupun internasional.

11.2. Gambaran Teknis Dalam prakteknya fungsi-fungsi tersebut diusulkan untuk diemban dan dibentuk sehingga terdiri atas empat fungsi Satuan Kerja dengan kekhususan masing-masing yang akan berada dalam satu Satuan Kerja yang secara khusus menangani masalah koordinasi sistem informasi Pemerintah. Uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Satuan Kerja Pengamanan Sistem Informasi Fungsi utama yang diangkat untuk menjadi Satuan Kerja pertama adalah fungsi pengamanan. Satuan Kerja yang berperan dalam rangka pengamanan sistem informasi akan memiliki tugas pokok sebagaimana dijelaskan berikut ini : 

Bertindak sebagai otoritas sertifikat keamanan nasional Dalam fungsi ini badan tersebut akan memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikasi keamanan nasional dalam rangka penyelenggaraan public key infrastructure. Penerbitan sertifikat keamanan nasional akan bekerja sama dengan pihak swasta guna mengembangkan teknologi pengamanan sistem informasi yang handal, terpercaya dan terjangkau.



Kendali keamanan sistem informasi Fungsi kendali keamanan akan mencakup pengendalian pengamanan seluruh sistem informasi Pemerintah baik yang berkaitan dengan ancaman dari luar maupun dari dalam serta ancaman yang bersifat bencana alam. Fungsi kendali keamanan mencakup seluruh tingkatan infrastruktur baik jaringan, infostruktur maupun aplikasi. Teknologi dan metodologi yang dikembangkan disebarluaskan kepada seluruh Satuan Kerja baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi pendukung sistem informasi dalam bidang keamanan yang diemban oleh Satuan Kerja ini.



Penelitian dan Pengkajian masalah Keamanan Dengan adanya Satuan Kerja penelitian dan pengkajian masalah keamanan akan tercipta suatu iklim penelitian dan pengembangan yang terkait dengan Halaman 88

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



pengamanan sistem informasi. Diharapkan akan tercipta metode dan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi pengamanan sistem informasi Pemerintah agar terjamin dan terjaga unsur kemandirian bangsa dalam bidang teknologi sistem informasi. Hal lain adalah dapat terdeteksinya dengan cepat potensi ancaman yang menhadang dalam kegiatan operasional sistem informasi pemerintah. 

Penanggulangan Masalah Sistem Informasi. Fungsi yang diemban dalam permasalahan ini adalah layanan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi. Tingkat masalah yang dihadapi oleh Satuan Kerja ini adalah masalah sistem informasi yang bersifat kritis dan membawa dampak yang luas baik disebabkan oleh faktor alam, teknis maupun manusia. Layanan yang diberikan dapat berupa bantuan jarak jauh maupun secara langsung khususnya bagi kasus-kasus yang berskala besar dengan beban kerugian Negara yang tinggi. Untuk memberikan layanan sebagaimana dimaksud, Satuan Kerja bersangkutan akan memiliki sekelompok orang yang memiliki kemampuan teknis tinggi untuk menangani permasalahan sistem informasi. Team dimaksud akan dikenal dengan sebutan Tim Darurat Penanggulangan Masalah Komputer.

B. Satuan Kerja Kendali Operasi Sistem Informasi Fungsi selanjutnya untuk menjadi Satuan Kerja kedua adalah fungsi manajemen jaringan dan konten. Satuan Kerja yang berperan dalam rangka pengendali jalannya operasi sistem informasi akan memiliki tugas pokok : 

Integrasi Sistem Informasi Dalam posisi ini Satuan Kerja yang bersangkutan akan bertindak sebagai Government Application Integrator bagi seluruh Satuan Kerja.



Kendali Data Fungsi akan meliputi pengendalian basis-basis data yang berada dalam Sistem Informasi Pemerintah yang akan menjadi pendukung teknis utama bagi seluruh administrator basis data di setiap Satuan Kerja yang terkait.



Pemulihan Sistem Informasi Layanan pemulihan sistem informasi akan menjadi hal yang kritis pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran maupun gagalnya

Halaman 89

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sistem bekerja secara baik. Pada kondisi itulah peranan pemulihan sistem informasi menjadi penentu keberhasilan penanganan masalah. 

Kendali Operasi Jaringan Informasi Fungsi yang diemban dalam rangka pengendalian jaringan adalah menyangkut kegiatan pengawasan dan pengendalian seluruh infrastruktur jaringan yang menjadi tulang punggung Sistem Informasi Pemerintah. Fungsi ini juga akan melakukan pengawasan atas arus data, keamanan, dan ganguan yang mungkin dihadapi oleh infrastruktur jaringan Sistem Informasi Pemerintah.



Registrasi Layanan fungsi ini ditujukan sebagai pusat registrasi dan administrasi domain, IP address bagi domain go.id, mil id dan domain pemerintah lainnya. Seluruh pelaksanaan fungsi dalam Satuan Kerja ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta yang terpercaya. Tujuan dari kerjasama ini adalah selain untuk menjaga operasionalisasi sistem secara efektif dan efisien juga untuk menjaga kemuktahiran teknologi dan metode yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kendali operasi sistem informasi.

C. Pusat Data dan Informasi Fungsi lain yang diangkat untuk menjadi Satuan Kerja ketiga adalah fungsi pusat data dan informasi. Satuan Kerja yang berperan dalam rangka pusat data dan informasi akan memiliki tugas pokok: 

Gudang Data Fungsi gudang data adalah sebagai pusat penyimpanan hasil ekstraksi data-data sesuai dengan dimensi yang disusun guna membangun suatu pusat data. Dimensi-dimensi dimaksud terkait erat dengan kebutuhan informasi pada tingkat pengambilan keputusan. Fungsi gudang data bukan sebagai tempat penyimpanan data secara mentah melainkan pusat penyimpanan data yang merupakan hasil saringan dari basis-basis data yang memuat data transaksional.



Pusat Data Bersama dan Analisa Data Khusus bagi pusat penyimpanan data transaksional yang bersifat data umum (Common Database) pusat penyimpanan akan dilakukan pada pusat data bersama, dimana data-data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara bersama di antara Satuan Kerja sehingga pengelolaan sistem informasi dapat dilakukan secara lebih Halaman 90

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



efektif dan efisien. Disamping itu akan dilakukan analisa atas data yang diperoleh melalui gudang data dan dibandingkan dengan data ekternal sebagai pembanding sehingga akan dihasilkan analisa yang bersifat komprehensif dan akurat. Hasil analisa Satuan Kerja ini akan dijadikan bahan utama dalam mendukung sistem pendukung keputusan.

D. Fungsi Kendali Manaj emen dan Audit Satuan Kerja yang berperan dalam rangka pengendali manajemen dan audit sistem informasi akan memiliki tugas pokok : 

Pengembang Standar Kendali Internal Untuk melaksanakan pengendalian internal sistem informasi dibutuhkan suatu standar yang dijadikan sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja untuk melaksanakan fungsi pengendalian internal dalam Satuan Kerja. Standar yang dipergunakan dapat mengacu kepada standar yang bersifat internasional. Dalam rangka pengembangan standar pihak Satuan Kerja dapat bekerjasama dengan institusi yang berkompeten baik dari dalam maupun luar negeri.



Pengendali Profesi Fungsi pengendali profesi tak lain adalah sebagai wadah professional yang bertanggung jawab untuk menginventarisasi, mengevaluasi, membina dan mengembangkan profesi dibidang audit sistem informasi. Satuan Kerja ini juga memiliki wewenang untuk memberikan ijin dan memvalidasi sertifikasi yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang. Satuan Kerja ini juga bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

fungsi

pengendalian

dan

pembinaan atas Satuan Kerja-Satuan Kerja yang melaksanakan tugas audit sistem informasi. 

Audit Sistem Informasi Fungsi audit sistem informasi berupa koordinasi antar Satuan Kerja terkait untuk menghindari kegiatan audit sistem informasi yang tumpang tindih. Selain itu juga melaksanakan evaluasi atas tugas yang dilaksanakan oleh setiap auditor sistem informasi. Untuk masalah krusial yang membutuhkan audit secara khusus Satuan Kerja ini dapat berlaku baik sebagai audit operasional biasa dan audit bukti permulaan sebagai dasar penyidikan, dalam tugas khusus ini auditor dapat dibantu auditor dari Satuan Kerja lain.

Halaman 91

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 12 Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik 12.1. Pendahuluan Adalah suatu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi Pemerintah adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi teknologi informasi di dalam organisasi Pemerintah. Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi Pemerintah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pelayanan masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam pengembangan Teknologi Informasi adalah adanya sebuah lembaga Satuan Kerja Teknis Pendukung yang berfungsi sebagai pengelola Teknologi Informasi, baik yang berupa Infrastruktur Informasi, Sistem Informasi maupun Infrastruktur Jaringan; sebagai lembaga Satuan Kerja Pusat Pengolahan Data yang dapat berperan sebagai satuan penggerak ke arah otomatisasi data bagi seluruh jajaran administrasi dan pelayanan Pemerintah.

12.2. Satuan Kerja Pusat Pengolahan Data Satuan Kerja Pusat Pengolahan Data pada Pemerintah sebagai Satuan Kerja Teknis Pendukung dinamakan sebagai Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik (PDE) dipimpin oleh seorang Kepala PDE yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah. Satuan Kerja PDE bertugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan informasi dengan bantuan Teknologi Informasi dengan fungsi : a.

Menyusun rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik

b.

Menyiapkan dan mengkoordinasikan input data, penyimpanan data dan Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.

c.

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap arus data masuk dan keluar, penyimpanan data, pengoperasian Sistem Informasi, pengadaan perangkat keras beserta dengan perangkat lunak dan perangkat penunjangnya.

d.

Melakukan kebijakan teknis pembinaan, bimbingan teknis pengolahan data dan pengendalian pelaksanaan komputerisasi di lingkungan Pemerintah

e.

Melakukan kerja sama di bidang teknis dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan pengolahan data elektronik.

Halaman 92

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



f.

Menjalankan urusan ketatausahaan dan administrasi lembaga pengolahan data elektronik.

12.3. Susunan Organisasi Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai organisasi PDE berikut ini akan diberikan uraian mengenai struktur organisasi PDE berikut dengan tugas masing-masing Bidang

a.

Ketatausahaan

a. 1. Sub-Bidang Penyusunan Program Kerja dan Laporan a. 2. Sub-Bidang Umum a. 3. Sub-Bidang Keuangan a. 4. Sub-Bidang Alih Teknologi

b.

Pengembangan

b. 1. Sub-Bidang Pengkajian dan Analisa Sistem

Sistem

b. 2. Sub-Bidang Pengembangan dan Perawatan Sistem b. 3. Sub-Bidang Dukungan Teknis

c.

Pemrograman

c. 1. Sub-Bidang Pemrograman Tugas Pokok

Sistem

c. 2. Sub-Bidang Pemrograman Tugas Penunjang c. 3. Sub-Bidang Perawatan Sistem dan Dokumentasi

d.

Pengolahan Data

d. 1. Sub-Bidang Penerimaan Data d. 2. Sub-Bidang Pengawasan Data d. 3. Sub-Bidang Data Entry d. 4. Sub-Bidang Pustaka dan Distribusi Laporan

e.

Kelompok

Jabatan Terdiri dari Pranata Komputer dan Tenaga Jabatan

Fungsional

Fungsional lainnya yang dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok. Sesuai dengan kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi lagi ke dalam sub bagian Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban pekerjaannya.

Halaman 93

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



12.4. Tugas dan Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik, masingmasing Kepala Bidang dan Kepala Sub-Bidang, Kepala Bidang dan Sub-Bidang Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Bidang Pengolahan Data Elekrtonik diharapkan dapat melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan Satuan Kerja terkait di jajaran Pemerintah

KETATAUSAHAAN Tugas

Bidang Ketatausahaan bertugas untuk melakukan penyusunan program kerja dan laporan kepegawaian, perlengkapan, administrasi dan keuangan Satuan Kerja PDE.

Fungsi

a. Sub-Bidang Penyusunan Program dan Laporan berfungsi untuk mempersiapkan penyusunan Program Kerja dan Laporan Berkala untuk pengolahan data.

b. Sub-Bidang Umum berfungsi untuk menjalankan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan administrasi suratmenyurat serta menjalankan alih teknolog informasi dan komputer.

c. Sub-Bidang Keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja PDE.

d. Sub-Bidang Alih Teknologi berfungsi untuk melkukan perencanaan dan pembinaan alih teknologi Informasi dan Komputer di jajaran organisasi Pemerintah.

PENGEMBANGAN SISTEM Tugas

Bidang Pengembangan Sistem diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengkajian dan analisa sistem, pengembangan dan perawatan sistem serta menyiapkan dukungan teknis bagi seluruh Satuan Kerja di jajaran organisasi Pemerintah.

Fungsi

a. Sub-Bidang Pengkajian dan Analisa Sistem berfungsi

dalam

penganalisaan,

perancangan,

persiapan

serta

Halaman 94

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



pelaksanaan pengkajian dan analisa Sistem Informasi yang akan dan sedang diterapkan di seluruh jajaran organisasi Pemerintah, termasuk dengan perangkat lunak dan perangkat keras.

b. Sub-Bidang Pengembangan dan Perawatan Sistem berfungsi

dalam

pengembangan

sistem

komputerisasi

dan

melaksanakan perawatan sistem serta dokumentasi sistem.

c. Sub-Bidang Dukungan Teknis berfungsi dalam pelaksanaan penyusunan standarisasi dan pedoman untuk menyiapkan dukungan teknis guna kelancaran seluruh tugas Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik

PEMROGRAMAN Tugas

Bidang Pemrograman diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam membuat, mengkaji dan merawat sistem-Sistem Informasi yang akan dan sedang diterapkan di seluruh jajaran organisasi Pemerintah

Fungsi

a. Sub-Bidang Pemrograman Tugas Pokok berfungsi dalam pembuatan Sistem Informasi yang menyangkut tugas pokok Pemerintah.

b. Sub-Bidang Pemrograman Tugas Penunjang berfungsi dalam pembuatan Sistem Informasi yang menyangkut tugas penunjang Pemerintah.

c. Sub-Bidang Perawatan Sistem dan Dokumentasi berfungsi dalam perawatan Sistem Informasi baik dalam media digital maupun manual dokumentasi sistem.

PENGOLAHAN DATA Tugas

Bidang Pengolahan Data diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam menerima, mencatat, merekam, mengolah, meneilti, menyimpan dan mendistribusikan informasi.

Fungsi

a. Sub-Bidang Penerimaan Data berfungsi sebagai penerima data sesuai dengan kebutuhan sistem Halaman 95

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



informasi yang dikehendaki

b. Sub-Bidang Pengawasan Data berfungsi dalam pelaksanaan validasi terhadap data digital yang telah diinput.

c. Sub-Bidang Data Entry berfungsi dalam pelaksanaan input data secara digital dan bertanggung jawab akan kelancaran operasional sistem komputer.

d. Sub-Bidang Pustaka dan Distribusi Laporan befungsi dalam persiapan dan pemeliharaan data dalam media digital serta pendistribusian laporan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Tugas

Bidang Kelompok Jabatan Fungsional diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tugas pokok Pengolahan Data sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Fungsi

Dalam menjalankan fungsi masing-masing Bidang Kelompok Jabatan Fungsional ini diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di jajaran Pemerintah.

Halaman 96

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 13 Rekomendasi Kelompok Kerja Implementasi Master Plan Teknologi Informasi

Rekomendasi Master Plan Teknologi Informasi diawali dengan rekomendasi pembentukan Kelompok Kerja yang dinamakan sebagai Steering Commitee yang mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi Master Plan untuk pembentukan e-Government dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah. Adapun susunan organisasi sebuah Steering Commitee adalah sebagai berikut : 

Kepala Pemerintah Daerah ( Bupati ) Kepala Pemerintah Daerah adalah sebagai Pelindung,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Organisasi DPRD sebagai Penasehat Steering Commitee



Sekretaris Daerah (SEKDA) Sebagai ketua Steering Commitee membawahi proyek-proyek implementasi e-Government sesuai dengan prioritas pelaksanaan implementasi yang telah ditentukan.



PROYEK. Dalam sebuah proyek implementasi dikerjakan oleh : 

Pelaksana Counter Part dari pihak Pemerintah Daerah Terdiri dari kelompok kerja dengan jabatan Fungsional Pranata Komputer yang mempunyai kualifikasi standard kompetensi sesuai dengan Rekomendasi Sumberdaya Manusia Satuan Kerja.



Pelaksana Pihak Vendor Sebagai mitra pendamping yang menyediakan produk perangkat keras, perangkat jaringan maupun perangkat lunak sistem aplikasi, atau Pelaksana dari Pihak Pemerintah Daerah itu sendiri apabila dilaksanakan sebagai swakelola

Halaman 97

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Gambaran mengenai organisasi Steering Commitee adalah sebagai berikut :

Halaman 98

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Implementasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja tersebut di atas tergambar dalam ilustrasi berikut ini :

Common Database

Rekomendasi Master Plan Teknologi Informasi yang diberikan dalam dokumen ini terdiri dari Rekomendasi Umum yaitu rekomendasi mengenai Pusat Data (Network Operation Center) rekomendasi mengenai Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan Satuan Kerja, rekomendasi mengenai Pemeliharaan Sistem; dan Rekomendasi Spesifik yang berisi rekomendasi pemakaian Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Satuan Kerja secara spesifik, rekomendasi mengenai Manajemen Desktop dan rekomendasi mengenai Kolaborasi Sistem dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Rekomendasi Umum A.1. Pusat Data (Network Operation Center) Rekomendasi pengelolaan Pusat Data (Network Operation Center) yang akan merangkum seluruh informasi dari Satuan Kerja yang diperinci sebagai berikut: a. Master Plan Perangkat Keras Pusat Data b. Master Plan Infrastruktur jaringan Pusat Data.

Halaman 99

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



A.2. Pemeliharaan Sistem Rekomendasi pengelolaan Pemeliharaan Sistem dan Perangkat Pendukung, baik perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak maupun perangkat infrastruktur pendukungnya, yang dirangkum dalam Master Plan Pemeliharaan Sistem (System Maintenance).

A.3. Kolaborasi Sistem Aplikasi Rekomendasi pengelolaan Aplikasi Kolaborasi Sistem Aplikasi yaitu pola integrasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen dari Satuan Kerja yang penjelasannya dirangkum dalam pembahasan rekomendasi Master Plan Kolaborasi Integrasi Jaringan, Informasi dan Sistem Aplikasi.

A.4. Sumber Daya Manusia Rekomendasi Sumberdaya Manusia yang mempunyai kompentensi pengelolaan Teknologi Informasi

B. Rekomendasi Spesifik B.1. Sistem Informasi Manajemen Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan pada Satuan Kerja, yang berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja.

B.2. Manajemen Desktop ( Sistem Informasi Eksekutif Daerah ) Pengelolaan informasi yang terdapat pada Pusat Data yang menghasilkan keluaran berupa laporan dan analisa yang dapat digunakan oleh para pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengetahui situasi dan kondisi sistem berjalan untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut.

Halaman 100

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 13-A Rekomendasi PUSAT DATA (Network Operation Center)

Perangkat 1

Jumlah

SERVER 1.1. Database Server

1 unit

1.2. Application Server

1 unit

1.3. Mail Server

1 unit

1.4. Domain Controller

1 unit

1.5. Server Management

1 unit

Rekomendasi Spesifikasi : 

Procesor Intel Xeon Dual Core , 2 x 2MbL2 Cache



1Gb PC2 ECC Fully Buffered DIMM



ServerRAID 8K-I



8 ports SATA Controller



2 x 73GB HD 10 K SCSI Hotswap



Dual Integrated Gigabit Ethernet Controller



2 U Rack Optimized

1.6. Komputer Workstation Administrator Server

1 unit


Pentium 4 2.8Ghz + 512 MB DDR, 80 GB HDD



DVD/CDRW Combo,Audio,



56k Modem, 10/100/1000 NIC,VGA



17" LCD , original Windows XP Professional

1.7. Switch Monitor 4 Port

1 unit

Rekomendasi Spesifikasi :  Monitor Console  ConsolePort 1, Computer Port 4  PS2 Mouse and Keyboard, Desktop with Rackmount 1 U

Halaman 101

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Perangkat 2

3

Jumlah

PERANGKAT LUNAK SERVER 2.1.

Microsoft Windows 2003 Server 30 Cals

5 unit

2.2.

Microsoft SQL Server 30 Cals

1 unit

2.3. ISA Server

1 unit

2.4. Exchange Server 2003 30 Cals

1 unit

2.5. Anti Virus for Server ( + Firewall )

5 unit

UPS 3.1. UPS SERVER

5 unit

3.2. UPS JARINGAN INFRASTRUKTUR

1 unit

Rekomendasi Spesifikasi :

4



UPS 1500 VA



Input 220 V / Output 220 V



Automatic Voltage Regulator



LCD Alpha Numeric, Display



2U Rakmount



Software Powerchute

RACK SERVER DAN JARINGAN

1 unit


5



Cabinet Rack 42U



Flush Door Option, Froont door acrylic 4 cm



Side Panel Lift C for easy acces



Overal height 2177 cm



Useable Heigh 2001cm



Overal Dept 1016 cm



Overal Widht 800 cm



Roof Fan Tray



Vertical Power Outlet

SWITCH HUB 24 PORT

1 unit


24 with auto sensing



8,8 Gbps maksimum forwading



8 Mb Packed Buffer



6,6 Mbps Wire Speed Forwading Rate



16 Mb SDRAM and 8 Mb Flash Memory



1U Rackmount

Halaman 102

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Perangkat 6

Jumlah

STORAGE AREA NETWORK (SAN) SWITCH

2 unit


Base fabric switch with 16 ports: 8 ports activated, 8 shortwave SFP transceivers,

dual

power

supplies,

EFCM

Basic,

Install

and

Backup/Restore Wizards, Open Systems Management Server and Preferred Path software. 

Fibre Channel interfaces : E-Port, F_Port, FL-Port



Optical transceivers : 4 Gbps shortwave SFPs



Fans and power supplies: Redundant (fixed) fans and dual replaceable (external) power supplies



Hot-swap components : SFP optical transceivers, power supplies



Rack support : 19 inch, 1RU industry-standard rack; Shelf Mount Kit feature for two switches, each with dual power supplies



Fibre optic cable : Fibre optic cables are required and are available in various lengths in single mode and multimode formats

7

PATCH PANEL 24 PORT 8

HORIZONTAL STRUCTURED CABLING UTP

1 unit 1 lot


9



UTP Cable Cat-6 ; Face Plate with Cat-6 Modular Jack



Patch Panel ; Patch Cord (Cable ke PC) RG45 to RG45



Patch Cord for Patch Panel ; Data Outlet & Modular Jack

BACKBONE FIBER OPTIC

1 lot


10



Fiber Optic Cable ( 4 core ) outdoor armored



Fiber Optic 12 port Wallmount Enclosure



Fiber Optic ST Adapter



ST Connector



Wallmount rack



Fiber Optic Patch Cord ST to ST



Fiber Optic Connector ST Style Epoxy Ceramics

PERALATAN WIRELESS Rekomendasi Spesifikasi : 10.1.

Base Station : Antena (ODU) dan perangkat IDU

2 unit

10.2.

Client : Antena (ODU) dan perangkat IDU

2 unit

10.3.

STP Cable

10.4. Tower Utama 25 Meter 11

2 lot 2 unit

BACKUP SYSTEM 11.1. External Tape Backup

1 unit

11.2. Cartridge Tape 320Gb

10 unit

Halaman 103

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Pekerjaan Pendukung

1

Jumlah

PEKERJAAN JASA 1.1.

Instalasi dan Setup Server

1 lot

1.2.

Instalasi dan Setup Perangkat Lunak

1 lot

1.3.

Instalasi dan Setup Komputer Workstation

1 lot

1.4.

Instalasi dan Setup Jaringan Infrastruktur

1 lot

1.5.

Instalasi dan Setup Perangkat Wireless

1 lot

1.6.

Instalasi dan Setup Fasilitas E-Mail

1 lot

1.7.

Instalasi dan Setup Fasilitas Internet

1 lot

1.8.

Instalasi dan Setup Fasilitas Intranet

1 lot

1.9.

Instalasi dan Setup Storage Area Network

1 lot

1.10.

Pekerjaan Sipil

1 lot

1.11.

Instalasi Tower Utama

2 lot

1.12.

Sosialisasi Penggunaan Perangkat

1 lot

2

TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

1 lot

3

DOKUMENTASI

1 lot

4

TESTING & COMMISSIONING

1 lot

Halaman 104

Bab 13-B Rekomendasi Rancang Bangun Infrastruktur Jaringan PUSAT DATA (Network Operation Center)

13-B.1. Storage Area Network ( SAN ) Storage-Area Network (SAN) adalah suatu konsep penyimpanan yang bersifat data centric, artinya SAN adalah jaringan khusus untuk transfer data. SAN terpisah dengan jaringan standar TCP/IP sehingga dapat menghindari hambatan yang terjadi pada jaringan infrastruktur komputer. SAN menggunakan fiber channel sebagai interface untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi latency. SAN hanya bisa diakses oleh server yang terhubung langsung dengannya melalui fiber optic channel. SAN menggunakan gateway, switch, dan router untuk memudahkan pergerakan data antar sarana penyimpanan dan server yang heterogen. Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan kedua jaringan dan potensi untuk semiremote storage (memungkinkan hingga jarak 10km) ke storage manajemen. Arsitektur SAN optimal untuk memindahkan storage block. Di dalam ruang komputer, SAN adalah pilihan yang lebih disukai untuk menujukan kinerja bandwidth dan data aksesibilitas seperti halnya untuk menangani konsolidasi. Dalam kaitan dengan teknologi dan tujuan yang berbeda dapat digunakan untuk kebutuhan penyimpanan. SAN berada diantara sistem berkas dan mendasari physical storage. SAN memiliki jaringan sendiri, menghubungkan semua storage dan semua server. Sementara NAS menggunakan jaringan infrastruktur komputer yang standar. SAN hanya bisa diakses oleh server yang terhubung langsung dengannya melalui fier channel. SAN merupakan operating system-dependent. 13-B.1.1. Pola Kerja Sistem SAN

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



13-B.2. Perangkat Wireless 13-B.2.1. Antena ( Unit Outdoor – ODU )

Grid 24dBi 24Ghz, 8

Parabolic 32.5dBi 5Ghz,

Integrated 1ft.

linear

4.5 linear

all band

13-B.2.2. Unit Indoor ( IDO )  Services: 2 x Ethernet + 1,2,4 x E1 / T1  Power: redundant 110/220 VAC, 50/60Hz, 48 VDC  Dry contacts alarms



Dimensions: 19’’ / 1U

13-B.2.3. Tabel Acuan Antena

Jenis Antena

Jangkauan 6 miles

20 miles

30 miles

Integrated 23 dBi

45 Mbps

11 Mbps

6 Mbps

15” Flat Pannel

( 10db fade margin )



External 27 dBi

45 Mbps

20 Mbps

16 Mbps

2’ Dish




External 30 dBi

45 Mbps

31 Mbps

20 Mbps

3’ Dish




External 34 dBi

45 Mbps

45 Mbps

42 Mbps

4’ Dish




Halaman 107

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 13-C Rekomendasi Pemeliharaan Sistem

A. Gambaran Umum Pelayanan Pemeliharaan Sistem adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan untuk menjamin kelayakan kinerja perangkat keras komputer, perangkat keras jaringan maupun perangkat lunak Sistem Informasi.

B. Kegunaan Pelayanan Pemeliharaan Sistem a.

Penghematan biaya dalam pengoperasian Sistem Informasi yang didukung oleh perangkat keras Komputer dan perangkat keras Jaringan. Dengan memberlakukan Pelayanan Pemeliharaan Sistem, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki Sistem ataupun melakukan penyesuaian kinerja (setting) baik terhadap perangkat keras komputer, perangkat keras jaringan maupun perangkat lunak

b.

Tingkat down-time keseluruhan sistem menjadi minimal. Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap sistem menjamin kestabilan kinerja sistem dalam tingkat yang optimal yang menghasilkan tingkat kinerja sistem yang maksimal

c.

Ada dan siapnya seluruh perangkat pendukung yang tercakum dalam ruang lingkup Pelayanan Pemeliharaan Sistem sehingga setiap keluhan terhadap kinerja Sistem dapat segera ditangani dalam waktu yang sama keluhan tersebut disampaikan.

d.

Ada dan siapnya tenaga ahli yang ditunjuk memberikan jaminan bahwa pelayanan pemeliharaan dan perbaikan sistem dapat dengan cepat ditangani apabila muncul suatu kesalahan.

C. Standard Pelayanan Standard Pelayanan Pemeliharaan Sistem direkomendasikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung dari ditanda tanganinya Kontrak Pelayanan Pemeliharaan Sistem dan selamalamanya sebanyak 7 (tujuh) tahun.

Halaman 108

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



D. Jenis Pelayanan Pemeliharaan Sistem Terdapat 2 jenis Pelayanan Pemeliharaan Sistem yaitu Pelayanan Pemeliharaan Korektif dan Pelayanan Pemeliharaan Preventif D.1. Pelayanan Pemeliharaan Korektif Pelayanan Pemeliharaaan Korektif dilakukan untuk mengantisipasi munculnya masalah dan memperbaiki kesalahan yang muncul pada saat pengoperasian sistem. Cakupan Pelayanan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : a.

Penurunan kinerja sistem

b.

Sejalan dengan meningkatnya beban kerja terhadap sistem, terjadi ketidak layakan kerja pada sebagian maupun seluruh komponen sistem yang terkait

c.

Pelayanan hanya layak untuk diberikan apabila tidak ada bentuk pelayanan lain terhadap sistem maupun adanya tenaga-tenaga ahli lainya yang berusaha memperbaiki sistem selain yang telah ditentukan.

d.

Waktu tanggap yang ditentukan direkomendasikan mengikuti pola kerja : Pemberitahuan mengenai adanya masalah dilakukan melalui nomor telepon maupun sarana komunikasi lainnya yang telah ditentukan. 

Seketika masalah sudah diketahui oleh tenaga ahli yang ditunjuk, pengguna sistem akan dipandu untuk menanggulangi masalahnya melalui nomor telepon maupun sarana komunikasi lainnya yang telah ditentukan.



Jika dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah itu, masalah masih belum dapat ditanggulangi, maka tenaga ahli yang telah ditentukan diharuskan untuk pergi ke tempat lokasi masalah itu timbul dan memperbaikinya sampai dengan tuntas. Waktu tanggap untuk memperbaiki sistem yang rusak adalah 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga ahli tiba di lokasi masalah itu timbul dan mulai memperbaikinya.



Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah masalah itu berusaha diperbaiki oleh tenaga ahli namun masalah masih belum terselesaikan dengan tuntas maka bagian atau seluruh perangkat komponen sistem yang rusak harus segera digantikan oleh perangkat komponen yang lain yang setara sehingga keseluruhan sistem dapat kembali beroperasi dengan baik dalam tingkat kinerja yang optimal. Sementara itu, perangkat komponen sistem yang rusak harus diperbaiki oleh tenaga ahli sampai dengan selesai.

D.2. Pelayanan Pemeliharaan Preventif Pelayanan Pemeliharaaan Korektif dilakukan untuk mencegah munculnya masalah dan menjaga agar pengoperasian sistem tetap stabil dan berada pada tingkat kondisi yang Halaman 109

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



optimal. Dengan cara ini mencegah munculnya kesalahan dan timbulnya masalah dapat segera diketahui tanpa masalah itu terlanjur terjadi. Cakupan Pelayanan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : a.

Proses uji kelayakan terhadap sistem dan perangkat pendukung sistem

b.

Prosedur pengoptimalan database sumberdaya informasi dengan tujuan mempertahankan tingkat keakuratan dan tingkat proses membaca dan mengupdate database informasi dalam tingkat yang maksimal dan layak beroperasi.

c.

Melakukan evaluasi terhadap prosedur penanggulangan masalah sistem

d.

Melakukan evaluasi terhadap beban kerja yang dikenakan kepada sistem dan menyarankan pengembangan sistem lebih lanjut kepada pengguna.

E. Tingkat Perjanjian Pelayanan Terdapat 3 (tiga) buah Tingkat Perjanjian Pelayanan yang dapat ditentukan disesuaikan dengan bobot kerja sistem dan bobot kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengoperasian sistem, yaitu : E.1. Tingkat Perjanjian Pelayanan Dasar 

Tingkat Perjanjian Pelayanan ini diberikan apabila bobot kemungkinan terjadinya kesalahan yang kritikal adalah rendah namun sistem harus selalu dipelihara untuk mencegah munculnya kesalahan.



Tingkat Perjanjian Pelayanan ini akan dilakukan dalam jam kerja biasa yaitu jam 8:00 sampai dengan jam 16:00 pada hari kerja yang normal yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at



Jadwal kunjungan Pelayanan Pemeliharaan Preventif adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada setiap awal bulan atau sehari sesudahnya apabila awal bulan jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur Nasional atau Hari Raya.

E.2. Tingkat Perjanjian Pelayanan Prima 

Tingkat Perjanjian Pelayanan ini diberikan apabila dapat diprediksi adanya bobot kemungkinan terjadinya kesalahan pada sistem namun sistem harus selalu sangat dipelihara untuk mencegah munculnya kesalahan.



Tingkat Perjanjian Pelayanan ini akan dilakukan dalam jam kerja yang biasa ditambah jam kerja diluar jam kerja yang biasa yaitu jam 8:00 sampai dengan jam 24:00, pada hari kerja yang normal yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at.



Jadwal kunjungan Pelayanan Pemeliharaan Preventif adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu pada setiap awal minggu atau sehari sesudahnya apabila awal minggu jatuh pada hari libur Nasional atau Hari Raya. Halaman 110

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



E.3. Tingkat Perjanjian Pelayanan Online 

Tingkat Perjanjian Pelayanan ini diberikan apabila dapat diprediksi adanya bobot kemungkinan terjadinya kesalahan pada sistem yang cukup besar, namun sistem harus selalu sangat dipelihara untuk mencegah munculnya kesalahan.



Tingkat Perjanjian Pelayanan ini akan dilakukan dalam 24 (dua puluh) empat jam termasuk hari libur nasional dan Hari Raya.



Jadwal kunjungan Pelayanan Pemeliharaan Preventif adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu pada setiap awal minggu atau sehari sesudahnya apabila awal minggu jatuh pada hari libur Nasional atau Hari Raya. Rekomendasi Tingkat Pelayanan Perangkat Dasar

1

Prima

Online

SERVER 1.1. Database Server 1.2. Application Server 1.3. Mail Server 1.4. Domain Controller 1.5. Server Management 1.6. Komputer Workstation Administrator Server 1.7. Switch Monitor 4 Port

2

PERANGKAT LUNAK SERVER 2.1.

Microsoft Windows 2003 Server 30 Cals

2.2.

Microsoft SQL Server 30 Cals

2.3. ISA Server 2.4. Exchange Server 2003 30 Cals 2.5. Anti Virus for Server ( + Firewall ) 3

UPS 3.1. UPS SERVER 3.2. UPS JARINGAN INFRASTRUKTUR

4 5 6

Rack Server Dan Jaringan Switch Hub 24 Port Storage Area Network (SAN) Switch

7

Patch Panel 24 Port

8

HORIZONTAL STRUCTURED CABLING UTP

9

BACKBONE FIBER OPTIC

10

PERALATAN WIRELESS 10.1. Base Station : Antena (ODU) dan perangkat IDU 10.2. Client : Antena (ODU) dan perangkat IDU 10.3. STP Cable 10.4. Tower Utama 25 Meter

11

BACKUP SYSTEM 11.1. External Tape Backup 11.2. Cartridge Tape 320Gb

Halaman 111

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 13-D Rekomendasi Kolaborasi Sistem Aplikasi

A. Infrastruktur Sistem Informasi Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyarat utama untuk membangun suatu sistem informasi yang handal, tanpa infrastruktur yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapat beroperasi. Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam konsep pengembangan Sistem Informasi Nasional tidak terbatas hanya kepada infrastruktur sistem jaringan, infostruktur dan aplikasi semata tetapi mencakup seluruh aspek yang terkait secara langsung maupun tidak langsung

dengan

sistem

informasi.

Pengembangan

infrastruktur

terlebih

dahulu

membutuhkan hal-hal fundamental sebagai berikut : 

Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership)



Sumberdaya manusia (Brainware)



Regulasi (Regulation)

Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi yang mencakup: 

Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer)



Infostruktur - (Content Infrastructure Layer)



Infrastruktur Aplikasi - (Application Infrastructure Layer)

Infrastruktur secara keseluruhan sebagaimana dimaksud akan menjadi dasar utama bagi pengintegrasian sistem kedalam format sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik . Dengan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat menjawab sebagian besar permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sistem informasi secara menyeluruh. Aspek utama dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah adalah : 

arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan;



arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan;



arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya.

Komponen utama infrastruktur informasi elektronik yang diperlukan adalah:  Jalur Fisik Informasi

Halaman 112

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Merupakan saluran komunikasi yang menghubungkan semua pengguna, baik di satu lembaga, maupun antar lembaga, dan antar daerah. Jalur fisik informasi selain merupakan penghubung antar seluruh wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan data dan informasi yang terhubung dengan jaringan informasi global (internet). Jalur fisik ini dapat berupa jaringan yang menggunakan kabel (kawat tembaga, kabel listrik dan serat optik), frekuensi radio (fixed wireless, mobile wireless, broadband wireless) atau satelit (VSAT, narrowband mobile). Pada umumnya, jalur fisik ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik dan komputer, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Jaringan lokal (Local Area Network - LAN), Merupakan jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu gedung atau satu kompleks perkantoran yang berdekatan, yang digunakan untuk komunikasi data dalam suatu area kerja tertentu. Peralatan minimum yang dibutuhkan untuk membangun

LAN

adalah

server,

workstation dan perangkat lunaknya, serta hub dan jalur komunikasi berupa kabel atau perangkat nirkabel. Jaringan lokal pada umumnya email,

digunakan

mengakses

untuk basis

keperluan data

serta

pertukaran file, data dan informasi.

b. Jaringan metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) Merupakan jaringan komputer dengan cakupan area lebih luas daripada LAN yang dapat berupa gabungan dari sejumlah LAN yang terpisah. MAN terhubung dengan jalur transmisi yang dinamakan backbone.

Halaman 113

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



c.

Jaringan jarak jauh (Wide Area Network - WAN) Merupakan jaringan yang terdiri dari sejumlah MAN yang mencakup wilayah antar kota, antar Provinsi, antar negara, dan bahkan antar benua untuk melakukan komunikasi data jarak jauh. Persyaratan minimum untuk membangun WAN adalah server, workstation, hub, router dan jalur komunikasi berupa jaringan kabel atau perangkat nirkabel. Jaringan jarak jauh ini bermanfaat untuk koordinasi, baik antar kantor Pemerintah dengan kantor Badan/Dinas, maupun antar kantor Badan/Dinas di bawah satu instansi. Aplikasi yang digunakan antara lain email, pertukaran file/data/informasi. Keterhubungan jalur fisik informasi dalam satu jaringan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Halaman 114

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Melihat kondisi jalur fisik informasi yang tersedia di Indonesia pada saat ini, maka untuk mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yang terintegrasi perlu dilakukan pendekatan sebagai berikut: 

pemanfaatan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah ada;



pembangunan jaringan lokal di setiap instansi yang membentuk satu jaringan yang terintegrasi;



pengembangan bertahap menuju jalur fisik informasi yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan untuk membangun jaringan fisik informasi adalah sebagai berikut: 

analisis terhadap tahapan dari layanan e-Government yang akan dibangun;



menetapkan jenis jaringan informasi yang dibutuhkan;



menetapkan jaringan informasi yang perlu dibangun;



menetapkan spesifikasi teknis dari seluruh perangkat yang dibutuhkan



pemetaan lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan layanan



penentuan kebutuhan bandwidth sesuai dengan jenis layanan.



menyusun studi kelayakan finansial dan ekonomi untuk masing-masing jenis layanan;



mempersiapkan rencana implementasi.

 Jaringan Intra Pemerintah Yang Diamankan (Government Secured Intranet) Komunikasi data antar lembaga pemerintah harus diamankan dan dijaga kerahasiaannya dari akses publik. Pada umumnya dilakukan dengan membangun jaringan khusus antar lembaga pemerintah yang terisolasi dari jaringan publik, disebut dengan Jaringan Intra Pemerintah Yang Diamankan. Layanan Intranet selain memungkinkan penyebaran dan pertukaran informasi Halaman 115

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



secara aman, juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan berbagai aplikasi seperti pembangunan situs web, email, pertukaran dokumen, penggunaan data bersama dan akses ke internet.  Pusat Manajemen Data Pemerintah (Government Data Management Center) Untuk menjamin keterhubungan serta interoperabilitas dari seluruh informasi yang tersebar di berbagai lembaga, dibutuhkan suatu unit yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dari jaringan intra pemerintah. Kegiatan operasional tersebut antara lain untuk memfasilitasi penyimpanan/pemrosesan data dan aplikasi yang dibutuhkan dalam intranet serta mnjamin fasilitas sistem keamanan yang berlapis. Unit ini disebut sebagai Pusat Manajemen Data Pemerintah. GDMC berfungsi sebagai fasilitator dan enabler, yang dapat dipergunakan oleh semua lembaga pemerintah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, GDMC bertugas untuk: a.

mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur jaringan informasi e-Government;

b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalulintas data pemerintah; c.

mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Untuk menjamin interoperabilitas dan kemudahan dalam pertukaran data, perlu disediakan aplikasi-aplikasi dasar yang dapat digunakan secara bersama-sama dan dipelihara kesinambungannya. Mengingat aplikasi dasar tersebut digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah maka perlu ditempatkan di GDMC.  Aplikasi Dasar Pendukung kegiatan Front-Office dan Back-Office Contoh aplikasi dasar tersebut antara lain: program basis data (database), mesin pencari informasi ( search engine ), sistem e-Billing, sistem e-Procurement dan aplikasi lainnya yang mendukung kegiatan back office seperti aplikasi untuk administrasi kepegawaian, keuangan, monitoring proyek dan lain-lain.  Jaringan Informasi Global (Internet ) Jaringan komputer global (Internet) adalah kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas. Internet menggunakan protokol komunikasi Transfer Control Protocol/Internet Proocol (TCP/IP). Ketersediaan internet dapat dimanfaatkan sebagai media bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik melalui Warung Internet (Warnet) ataupun Internet Service Povider (ISP). Selain itu internet dapat dimanfaatkan pula oleh lembaga pemerintah untuk mencari informasi global secara on-line dan menyebarluaskan informasi ke masyarakat dan manca negara.

Halaman 116

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



B. Sistem Keamanan Jaringan Keterhubungan suatu jaringan lokal dengan berbagai pihak secara global memerlukan berbagai perangkat pengaman untuk menghindari ancaman dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Pada suatu jaringan terbuka terdapat beberapa potensi yang membahayakan keamanan sistem, yaitu pada tingkat: a. Sistem operasi (Operating System - OS), seperti virus. b. Sistem jaringan, seperti penyadapan data pada jalur komunikasi dari, dan/ke Internet. c. Sistem Aplikasi seperti pengrusakan web, database.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola jaringan lokal atau intranet adalah: 1. Adanya jaringan (Network Availability), sistem cadangan (Redundancy System) dan sistem penanggulangan bencana (Disaster Recovery System); 2. Adanya perangkat pengaman jaringan (Network Security); 3. Adanya jaminan kehandalan jaringan (Network Reliability) terhadap beroperasinya suatu jaringan.

Ketiga aspek ini perlu dicantumkan dalam kontrak pengadaan jasa (service level agreement – SLA). Dalam pelaksanaan e-Government, lalu-lintas informasi harus diatur, yang secara umum memenuhi persyaratan berikut: a. Privasi (Privacy / Confidentiality). Aspek ini berkaitan dengan kerahasiaan data, misalnya data pegawai negeri hanya boleh diakses oleh orang yang berhak.

b. Integritas (Integrity). Data atau informasi tidak boleh berubah tanpa ijin dari pemilik dan tidak boleh diubah oleh orang yang tidak berhak.

c. Otentikasi (Authentication) Aspek ini digunakan untuk menjamin keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data dan server yang digunakan.

d. Ketersediaan (Availability). Aspek ini menjamin bahwa data dan informasi harus tersedia saat diperlukan.

e. Riwayat Kejadian (Non-Repudiation). Aspek yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat menyangkal apabila dia telah melakukan suatu pertukaran informasi. Halaman 117

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



f.

Pengendalian Akses (Access Control). Aspek ini membatasi atau mengatur hak akses pengguna .

Berbagai langkah yang perlu diambil untuk menjamin keamanan terhadap hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Prosedur pengamanan : Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin keamanan sistem dalam berinteraksi dengan pengguna. b. Pengamanan fisik jaringan : Menggunakan Firewall, Intrusion Detection System dan Anti Virus. c. Pengamanan akses : Menggunakan password. d. Otentikasi Informasi yang dikirim : Menggunakan enkripsi. e. Otentikasi penerima Informasi : Menggunakan Certification of Authority (CA). f.

Pengamanan data : Menetapkan prosedur Manajemen Sistem Dokumen Elektronik.

g. Pengamanan ruangan: Membatasi akses ke ruangan peralatan jaringan ditempatkan.

C. Certificate of Authority Keberadaan CA merupakan hal yang penting dalam dunia internet. Pertumbuhan internet dan pemanfaatan internet sebagai media bertransaksi telah berkembang cepat, baik di negaranegara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melalui internet masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus terikat dengan batas geografis maupun sekat waktu. Kenyamanan ini mendorong timbulnya tarikan yang kuat untuk memanfatkan modalitas transaksi informasi melalui internet bagi keperluan melaksanakan transaksi bisnis dan pelayanan publik. Di dalam pelaksanaan transaksi melalui internet diperlukan Sertifikat Digital yang dapat menjamin keamanan dalam bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan rasa aman bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi. Dalam hal ini keberadaan CA penting untuk membangun kepercayaan melalui pelaksanaan otentikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi secara online dan menyajikan bukti tentang pengiriman berbagi pesan melalui internet dan melakukan verifikasi terhadap integritas informasi yang dipertukarkan. Mengingat perkembangan internet yang demikian pesat, maka keberadaan CA dan mekanisme kerjanya perlu diatur dalam suatu pedoman untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga fungsi kepercayaan dari institusi dimaksud. CA mencakup pengorganisasian pengelolaan CA, pengawasan penyelenggaraan CA, pengamanan penggunaan CA pada transaksi elektronik, pengamanan infrastruktur untuk pengelolaan CA. CA dapat digunakan dalam proses authentikasi dalam proses-proses usaha internal Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai contoh CA dapat digunakan untuk identifikasi penduduk Halaman 118

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



yang bisa digunakan untuk pembuatan KTP, kartu berobat ke rumah sakit dan puskesmas, pembayaran retribusi dan lain sebagainya jika di masukan ke dalam smartcard. Kunci utamanya barangkali terletak pada teknologi pendukungnya. Beberapa fasilitas utama yang dapat disediakan antara lain adalah: 

Membuat daftar Permohonan CA, export CA, archive Permohonan, melihat arsip Permohonan, delete Permohonan, Mengeluarkan CA,.



Membuat daftar permohonan yang pending/deleted/archived, menyetujui Permohonan.

Dua parameter utama sistem CA yang harus dipenuhi adalah: 

Mempelajari & memperbaiki skema keamanan yang akan menggaransi model terbaik yang akan digunakan di CA.



Membangun perangkat lunak yang memudahkan setup dan pengelolaan sebuah CA.

D. Pola Integrasi Sistem Informasi Manajemen Kolaborasi Sistem Aplikasi yaitu pola integrasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen dari Satuan Kerja. Masing-masing Satuan Kerja mempunyai kewenangan (otoritas) untuk menjalankan Sistem Aplikasi yang disesuaikan dengan rekomendasi yang ilustrasinya digambarkan dalam ilustrasi pada halaman yang berikut ini :

Halaman 119

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Halaman 120

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 14 Rekomendasi Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Sumberdaya Manusia sebagai pengguna teknologi informasi adalah yang memangku jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi unsur pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional.

1. Unsur Pendidikan Pejabat Fungsional Pranata Komputer harus memenuhi persyaratan pendidikan: 1. Tingkat Terampil Pendidikan minimal yang dipersyaratkan menjadi Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah SLTA atau D-I. Apabila calon mempunyai ijazah D-III atau lebih tinggi dalam jurusan yang diperkenankan maka tidak memerlukan diklat penjenjangan.

2. Tingkat Ahli Pendidikan minimal yang dipersyaratkan menjadi Pranata Komputer Tingkat Ahli adalah S1 atau D-IV. Apabila calon mempunyai ijazah dalam jurusan yang diperkenankan maka tidak memerlukan diklat penjenjangan.

2. Unsur Pengetahuan Unsur pengetahuan yang dimiliki adalah: a. Memahami Sistem Penilaian dan Administrasi Pranata Komputer; b. Memahami konsep, teknik dan aplikasi teknologi informasi: 1. Memahami teknologi komputer; 2. Memahami sistem operasi komputer; 3. Memahami pemanfaatan aplikasi komputer di lingkungan perkantoran; 4. Memahami teknik pemrograman; 5. Memahami teknologi penyimpanan dan pengambilan data; 6. Memahami teknologi jaringan komputer; 7. Memahami cara pembuatan dokumentasi program; 8. Memahami etika penggunaan sistem komputer. Halaman 121

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3. Unsur Keterampilan (Pranata Komputer Tingkat Terampil ) a. Jenjang Pranata Komputer Pelaksana Pemula 1. Mengoperasikan komputer; 2. Melakukan perekaman data.

b. Jenjang Pranata Komputer Pelaksana 1. Mengoperasikan komputer; 2. Melakukan perekaman data; 3. Memasang dan/atau memelihara sistem komputer; 4. Memasang dan/atau memelihara sistem jaringan komputer; 5. Melakukan pemrograman dasar.

c. Jenjang Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 1. Melakukan perekaman data; 2. Melakukan pemrograman menengah; 3. Menerapkan sistem operasi komputer.

d. Jenjang Pranata Komputer Penyelia 1. Melakukan pemrograman lanjutan; 2. Menerapkan sistem operasi komputer.

4. Unsur Keahlian ( Pranata Komputer Tingkat Ahli ) a. Jenjang Pranata Komputer Pertama 1. Mengimplementasikan sistem komputer dan program paket; 2. Mengimplementasikan database; 3. Mengimplementasikan sistem jaringan komputer; 4. Merancang sistem informasi.

b. Jenjang Pranata Komputer Muda 1. Menganalisis sistem informasi; 2. Merancang sistem informasi; 3. Merancang sistem komputer; 4. Merancang dan mengembangkan database; 5. Merancang sistem jaringan komputer.

Halaman 122

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



c. Jenjang Pranata Komputer Madya 1. Merencanakan sistem informasi; 2. Mengembangkan sistem informasi.

d. Jenjang Pranata Komputer Utama 1. Merumuskan visi dan misi sistem informasi; 2. Merumuskan strategi sistem informasi.

5. Unsur Sikap Profesional Sikap Profesional yang dimiliki oleh seorang Pranata Komputer antara lain: b. Dapat merencanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. Dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang disusun dengan penuh tanggung jawab; d. Dapat menyusun laporan dari pekerjaan yang dihasilkan; e. Mampu mengembangkan diri; f.

Disiplin;

g. Mandiri

Halaman 123

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Bab 15 Rekomendasi Sistem Informasi Manajemen

Rekomendasi Konfigurasi Perangkat Keras dan Pekerjaan Jasa PERANGKAT

1

DATABASE SERVER

Jumlah 1 unit

 Procesor Intel Xeon Dual Core  2 x 2Mb L2 Cache  1Gb PC2 ECC Fully Buffered DIMM  ServerRAID 8K-I  8 ports SATA Controller  73GB HD 10 K SCSI Hotswap  Integrated Gigabit Ethernet Controller ( 10/100/1000 )  DVD / CD-RW Combo ; PS/2 Keyboard, Mouse  17 “ LCD Monitor  5 U Tower Optimized

2

PERANGKAT LUNAK Microsoft Windows 2003 Server 30 Cals Microsoft SQL Server 30 Cals

Exchange Server 2003 30 Cals Anti Virus for Server ( + Firewall ) KOMPUTER

1 paket 1 paket

ISA Server

3

1 paket

WORKSTATION

 Intel Pentium 4 2.8GHz.  40 Gb HDD IDE, VGA ATI Radeon

1 paket 1 paket Bergantung Kepada kebutuhan

 DVD Rom ; PS/2 Keyboard, Optical Mouse  Integrated Gigabit Ethernet Controller ( 10/ 100/ 1000 )  17” LCD Monitor  Original Windows XP Pro ; Original Microsoft Office

4

UPS ( UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY ) 

APC UPS 1500 VA



Input 220 V / Output 220 V



Automatic Voltage Regulator



LCD Alpha Numeric, Display



Software Powerchute

Bergantung Kepada Kebutuhan

Halaman 124

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PERANGKAT 5

6

Jumlah

BACKUP SYSTEM External Tape Backup

1 unit

Cartridge Tape 320Gb

10 unit

PRINTER Laser Jet Printer  1200 x 1200 dpi, 20 ppm, 16MB, 1x 250 Tray, PostScript2, Parallel & USB

Bergantung Kepada Kebutuhan

Desk Jet Printer Ukuran Kertas A4 7 7.1

JARINGAN INFRASTRUKTUR Switch Hub 24 Port 

24 with auto sensing



8,8 Gbps maksimum forwading



8 Mb Packed Buffer



6,6 Mbps Wire Speed Forwading Rate



16 Mb SDRAM and 8 Mb Flash Memory



1U Rackmount

7.2

Patch Panel 24 Port

7.3

Patch Cord for Patch Panel

7.4

UTP Cable Category 6

7.5

Patch Cord RG45 to RG45

7.6

Face Plate with Cat-6 Modular Jack

7.7

Data Outlet & Modular Jack

7.8

Rack

7.9

Peralatan Pendukung

8

1 unit

1 unit 1 unit 1 paket Bergantung Kepada Kebutuhan

1 unit 1 paket

PERANGKAT WIRELESS

8.1

Base Station ( Antena – ODU dan IDO )

1 unit

8.2

Client ( Antena – ODU dan IDO )

1 unit

8.3

STP Cable

1 paket

8.4

Supporting Tower

8.5

Peralatan Pendukung

9

1 unit 1 paket

PEKERJAAN JASA

9.1

Instalasi dan Setup Server

1 paket

9.2


1 paket

9.3


1 paket

9.4


1 paket

9.5

Instalasi dan Setup Perangkat Wireless

1 paket

9.6

Pekerjaan Sipil

1 paket

9.7

Sosialisasi Pengguna Perangkat

1 paket

10

Transportasi dan Akomodasi

1 paket

11

Dokumentasi

1 paket

12

Testing & Commissioning

1 paket

Halaman 125

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PERANGKAT 13

STORAGE SYSTEM 

Dual Raid Controller



256 Mb Raid Cache Memory per-Controller



Battery Backup for Cache



Gigabit Ethernet Host Interface



2 Host Port per-Controller



1 Gb System Memory per-Controller



Ultra320 SCSI Drive Interface



14 Drive Bays



4.2 Tb Storage Capacity



19” Rack Support



Form Factor 3U



Raid Level 0, 1, 10, 5, 50

Jumlah 1 unit

Halaman 126

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rekomendasi diberikan kepada

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sistem Informasi Eksekutif 1.1. Sistem Informasi Eksekutif Daerah Latar Belakang Pengembangan infostruktur diawali dengan pembuatan basis data eksekutif ; yaitu basisbasis data yang disiapkan untuk menampung informasi berupa laporan maupun analisa kinerja yang bersumber dari aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi. Sistem Informasi Eksekutif Daerah adalah pengelolaan informasi yang terdapat pada Pusat Data yang akan menghasilkan keluaran berupa laporan dan analisa yang dapat digunakan oleh para pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk mengetahui situasi dan kondisi sistem prosedur yang terkini, dan untuk dapat menentukan kebijakankebijakan lebih lanjut. Dalam rangka mewujudkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Daerah maka setiap Daerah harus mampu mengatur dan mengelola proyek-proyek di Daerahnya masing-masing, mengambil tindakan inisiatif dan kreatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Proses-proses pembangunan serta pembuatan laporan-laporan pembangunan dapat kapan saja dilakukan sehingga semangat transparansi tetap terus dijaga.

Sistem Informasi Eksekutif Daerah (SIEDA) adalah salah satu pilihan metode yang paling tepat untuk mendukung terlaksananya konsep tersebut, yang memiliki kemampuan melakukan proses-proses terotomatisasi dan terhubung dengan jaringan komputer yang lain sehingga laporan-laporan dapat dengan mudah dibuat, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mudah diakses serta terhubung dengan sistem lain.

Data Elemen Sistem Informasi Sistem Informasi Eksekutif Daerah dibangun dari data-data elemen berdasarkan laporanlaporan eksekutif dari masing-masing Sistem Informasi Manajemen yang dikelola dan dioperasikan oleh satuan-satuan kerja perangkat Daerah yang terkait. Memperhatikan adanya pola geografis, sosial budaya dan politik yang umum maupun spesifik di setiap Daerah maka rangkuman pelaporan yang ditimbulkan dapat berbeda-beda untuk setiap Halaman 127

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Daerah. Secara umum data elemen dalam bentuk laporan tersebut di atas dapat dibedakan atas dua buah jenis data elemen yaitu : 

Data Elemen Wajib ; Merupakan bentuk laporan yang secara umum harus ada untuk setiap Daerah



Data Elemen Pilihan ; Merupakan bentuk laporan yang spesifik untuk suatu Daerah bergantung pada pola geografis, sosial budaya dan politik pada Daerah tersebut.

Bergantung pada Kebijakan Kepemimpinan pada masing-masing Daerah maka baik Data Elemen Wajib maupun Data Elemen Pilihan dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan pelaporan yang diperlukan oleh Pimpinan Daerah.

1. Data Elemen Wajib Data Elemen Wajib yang dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini merupakan data elemen yang secara umum wajib dimunculkan dalam bentuk laporan eksekutif. Adapun kemungkinan mengenai penambahan Data Elemen Wajib ini untuk setiap Daerah sepenuhnya menjadi kebijakan dan kebutuhan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Data Elemen Wajib yang terdapat dalam uraian di bawah ini adalah menyangkut sektor-sektor pengelolaan informasi sebagai berikut :

PENDIDIKAN 1.1. Laporan Fasilitas Pendidikan 1

Lap. Standard Fasilitas

2

Lap. Daftar Kebutuhan Pengadaan Fasilitas

3

Laporan Realisasi Pengadaan Fasilitas



Lap. Realisasi Kebutuhan Pengadaan Fasilitas



Lap. Realisasi Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas

4

Lap. Pemeliharaan Fasilitas

5

Lap. Inventarisasi Fasilitas

6

Lap. Distribusi Fasilitas



Lap. Perbaikan Fasilitas



Lap. Pengembangan Fasilitas



Lap. Penggantian Fasilitas



Lap. Pengalokasian Fasilitas



Lap. Pemindahan Fasilitas

Halaman 128

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



1.2. Laporan Kelompok Kerja Data Pendidikan 1

Lap. Referensi Kelompok Kerja

2

Lap. Perencanaan Kelompok Kerja



Lap. Referensi Kelompok Pendidik



Lap. Referensi Kelompok Siswa



Lap. Rencana Kebutuhan Pendidik



Lap. Rencana Alokasi Siswa sesuai kemampuan



Lap. Rencana Standard Kompetensi Pendidik



Lap. Rencana Standard Kompetensi Siswa



Lap. Rencana Peningkatan Kurikulum Pendidikan

3

Laporan Realisasi dan Evaluasi



Lap. Rencana Pendukung Data Pendidikan



Lap. Realisasi Pengalokasian Siswa



Lap. Prestasi Pendidik dan Siswa



Lap. Realisasi Kegiatan Kurikulum Pendidikan



Lap. Lokasi Sekolah dan Pemukiman



Lap. Jumlah Wajib Belajar



Lap. Data Sosial Budaya Wajib Belajar



Lap. Rencana Anggaran Pendidikan



Lap. Penetapan Anggaran Pendidikan



Lap. Perubahan Anggaran Pendidikan



Lap. Pelaksanaan Anggaran Pendidikan



Lap. Rencana Kebutuhan Pendidik



Lap. Rencana Penerimaan Pendidik



Lap. Rencana Penempatan Pendidik



Lap. Rencana Pelatihan Pendidik



Lap. Rencana Standard Kompetensi Pendidik



Lap. Rencana Peningkatan Kesejahteraan

1.3. Laporan Perencanaan Pendidikan 1

2

3

Lap. Pendataan Kependidikan

Lap. Penganggaran Pendidikan

Lap. Realisasi Penganggaran Pendidikan

1.4. Laporan Pengelolaan Tenaga Kependidikan 1

Lap. Ref. Sosial Budaya Pendidik

2

Lap. Perencanaan Pengelolaan

Pendidik 3

Laporan Pengawasan dan Evaluasi



Lap. Kinerja Pendidik



Lap. Distribusi Gaji dan Kompensasi



Lap. Mutasi Pendidik

Halaman 129

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



KESEHATAN 1

Lap. Ref. Kesehatan

 Lap. Sarana dan Prasarana Kesehatan  Lap. Profil Obat  Lap. Identitas Penyakit  Lap. Profil Indikator Kewaspadaan  Lap. Profil Solusi Pencegahan dan Penanggulangan  Lap. Profil Peralatan Medis

2

Lap. Perencanaan

 Lap. Rencana Stock Obat dan Tenaga Medis  Lap. Rencana Distribusi Obat dan Tenaga Medis  Lap. Rencana Penganggaran Kesehatan

3

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

 Lap. Kinerja Distribusi Obat dan Tenaga Medis  Lap. Kinerja Penanganan Penyakit  Lap. Kualitas Obat dan Tenaga Medis  Lap. Realisasi Penganggaran Kesehatan

LINGKUNGAN 1

HIDUP

Lap. Referensi

 Lap. Kegiatan Usaha Masyarakat  Lap. Baku Mutu Lingkungan Hidup  Lap. Status Lahan Kritis  Lap. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup  Lap. Daftar Konservasi Lahan  Lap. Daftar Pengusahaan Lahan

2

Lap. Anggaran Lingkungan Hidup

3

Lap. Pelaksanaan Kegiatan

 Lap. Kinerja Kegiatan Pengusahaan Lahan  Lap. Kinerja Pemanfaatan Lahan  Lap. Status Lahan dan Titik Api  Lap. Status Pencemaran Lingkungan Hidup  Lap. Status Perlindungan Lingkungan Hidup  Lap. Realisasi Penganggaran Lingkungan Hidup

PEKERJAAN UMUM ( PENGAWASAN PROYEK ) 1

Lap. Daftar Kegiatan Proyek

2

Lap. Kemajuan Pelaksanaan Proyek

 Lap. Monitoring Fisik Proyek  Lap. Monitoring Finansial Proyek

3

Lap. Permasalahan Proyek

4

Lap. Rekapitulasi Proyek

 Lap. Permasalahan Proyek per-Dinas  Lap. Permasalahan Proyek Tahunan  Lap. Rekapitulasi Kinerja Proyek per-Dinas  Lap. Rekapitulasi Kinerja Proyek Tahunan

PENATAAN

RUANG

1

Lap. Penataan Ruang Umum

2

Lap. Penataan Ruang Wilayah

 Lap. Pembangunan Kawasan Cepat Berkembang  Lap. Pembangunan Kawasan Tertinggal

Halaman 130

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PERENCANAAN 1

PEMBANGUNAN  Lap. Pendataan Geografis dan Infrastruktur

Lap. Pendataan Perencanaan Pembangunan

 Lap. Pendataan Kependudukan  Lap. Pendataan Sosial dan Budaya  Lap. Pendataan Telekomunikasi  Lap. Pendataan Transportasi Daerah  Lap. Pendataan Pariwisata Daerah  Lap. Pendataan Pendidikan  Lap. Pendataan Kesehatan dan LH  Lap. Pendataan EKUINDAKOP  Lap. Pendataan Pertanian dan Perikanan

2

 Lap. Kinerja Sumber Daya Manusia

Lap. Kinerja Pembangunan

 Lap. Kinerja Hukum, Politik dan Tramtib  Lap. Kinerja Penanganan Kesehatan dan LH  Lap. Kinerja Penanganan Kependudukan  Lap. Kinerja Penanganan Transportasi Daerah  Lap. Kinerja Penanganan Pariwisata Daerah  Lap. Kinerja Penanganan Pendidikan  Lap. Kinerja Penanganan Pertanian  Lap. Kinerja Penanganan EKUINDAKOP 3

Lap. Penganggaran Pembangunan

 Lap. Rencana Anggaran Pembangunan  Lap. Penetapan Anggaran Pembangunan  Lap. Perubahan Anggaran Pembangunan  Lap. Pelaksanaan Anggaran Pembangunan

4


5

Lap. Realisasi Penganggaran Pembangunan

KEPENDUDUKAN 1

DAN

Lap. Pertumbuhan Penduduk

CATATAN SIPIL  Lap. Pendataan Kelahiran  Lap. Pendataan Kematian  Lap. Pendataan Perkawinan  Lap. Pendataan Pendatang Menetap  Lap. Pendataan Pendatang Tidak Menetap

2

Lap. Verifikasi Penduduk

 Lap. Pembuatan KTP  Lap. Mutasi KTP  Lap. Pembuatan Akte Kelahiran  Lap. Pembuatan Kartu Keluarga

Halaman 131

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



KETENAGAKERJAAN 1

Lap. Pendataan Ketenaga kerjaan

 Lap. Profil Tenaga Kerja (TK)  Lap. Profil Perusahaan Penampung TK  Lap. Lokasi Kerja TK 

2

Lap. Penempatan Tenaga Kerja

 Lap. Rincian Pencari Kerja  Lap. Rincian Lowongan Kerja  Lap. Rincian Lembaga Pendidikan Ketrampilan  Lap. Penempatan Lowongan Kerja 

3

Lap. Statistik Ketenaga kerjaan

 Lap. Berdasarkan Tingkat Pendidikan  Lap. Berdasarkan Jabatan  Rekapitulasi Tenaga Kerja Permanen  Rekapitulasi Tenaga Kerja Sementara

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1

Lap. Pertumbuhan Penduduk

 Lap. Pendataan Kelahiran  Lap. Pendataan Perkawinan  Lap. Pendataan Perceraian 

2

Lap. Statistik Keberhasilan KB

 Lap. Statistik Jumlah Pengikut KB  Lap. Statistik Sosialisasi Keluarga Berencana  Lap. Statistik Jumlah Anak Dalam Keluarga  Lap. Statistik Tingkat Kesejahteraan Keluarga

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH



ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

1

Lap. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2

Lap. Rencana Kerja Perangkat Daerah

3

Lap. Rencana Umum Kebijakan APBD

4

Lap. Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

5

Lap. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

6

Lap. Rancangan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah

7

Laporan Perhitungan Neraca Arus Kas APBD

8

Laporan Kinerja Daerah

9

Laporan Nota Perhitungan APBD

10

Laporan Neraca Daerah 

Lap. Buku Kas Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



Lap. Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran SKPD



Lap. Aliran Kas Daerah SKPD

Halaman 132

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



11

 1

Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Lap. Kinerja Subsistem Pendaftaran NPWPD dan NPWRD



Lap. Kinerja Subsistem Pendataan Perpajakan dan Retribusi Daerah



Lap. Kinerja Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Lap. Kinerja Pengelolaan Pendapatan dari Sumber Lain-lain

KEPEGAWAIAN Lap. Statistik Kepegawaian

 Lap. Statistik Pendidikan Pegawai  Lap. Statistik Kepangkatan Pegawai  Lap. Statistik Jabatan Pegawai  Lap. Statistik Penghargaan Pegawai  Lap. Statistik Pegawai Pensiun/akan Pensiun  Lap. Statistik Pegawai menduduki jabatan  Lap. Statistik Pegawai menduduki golongan  Lap. Statistik Pegawai sudah mengikuti Diklat  Lap. Rekapitulasi Jumlah Pegawai

2

Lap. Perencanaan Pengelolaan

 Lap. Rencana Kebutuhan Pegawai  Lap. Rencana Penerimaan Pegawai  Lap. Rencana Penempatan Pegawai  Lap. Rencana Pelatihan Pegawai  Lap. Rencana Standard Kompetensi Pegawai  Lap. Rencana Anggaran Gaji dan Kompensasi  Lap. Rencana Pengembangan Jabatan dan Kepangkatan  Lap. Rencana Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

3

Lap. Pengawasan dan Evaluasi

 Lap. Kinerja Pegawai  Lap. Distribusi Gaji dan Kompensasi  Lap. Mutasi Pegawai

 1

PENGELOLAAN ASET DAERAH Lap. Perencanaan Aset

 Lap. Rencana Kebutuhan Barang Unit  Lap. Rencana Tahunan Barang Unit  Lap.Daftar Kebutuhan Barang Daerah  Lap. Rekapitulasi Anggaran Kebutuhan Barang  Lap. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang

2

Lap. Pengadaan Aset

 Lap. Daftar Rekanan Terseleksi  Lap. Daftar Hasil Pengadaan Barang  Lap. Pengadaan Tahunan

3

Lap. Penyimpanan dan

 Laporan Penerimaan Barang

Penyaluran

 Laporan Pengeluaran Barang

Halaman 133

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4

Lap. Inventarisasi dan

 Lap. Rekapitulasi Jumlah Barang Hasil Sensus

Penghapusan

 Daftar Rekapitulasi Inventarisasi Sudah Dihapus  Daftar Rekapitulasi Inventarisasi Barang  Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang

2. Data Elemen Pilihan Berdasarkan referensi dari beberapa Daerah maka Data Elemen Pilihan yang dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini merupakan data elemen pilihan yang secara umum dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk dimunculkan dalam bentuk laporan eksekutif. Adapun kemungkinan mengenai penambahan Data Elemen Pilihan ini untuk setiap Daerah sepenuhnya menjadi kebijakan dan kebutuhan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. Data Elemen Pilihan yang terdapat dalam uraian di bawah ini adalah menyangkut sektor-sektor pengelolaan informasi sebagai berikut :

KELAUTAN DAN PERIKANAN 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

2

Lap. Perkembangan PAD dari Produksi Perikanan

3

Lap. Perkembangan Komsumsi Komoditi Kelautan dan Perikanan

4

Lap. Kinerja Pemasaran Perikanan

5

Lap. Analisa Hasil Penyuluhan Kelompok Nelayan

PERTANIAN 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

2

Lap. Perkembangan PAD dari Produksi Pertanian

3

Lap. Perkembangan Komsumsi Komoditi

4

Lap. Kinerja Pemasaran Pertanian

5

Lap. Analisa Hasil Penyuluhan Kelompok Tani

PERTANIAN 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan

2

Lap. Perkembangan PAD dari Produksi Kehutanan

3

Lap. Perkembangan Komsumsi Komoditi Hutan

4

Lap. Kinerja Pemasaran Hutan

5

Lap. Analisa Hasil Penyuluhan Kelompok Pengusahaan Hutan

6

Lap. Kinerja Kegiatan Pengusahaan Hutan

7

Lap. Kinerja Pemanfaatan Hutan

8

Lap. Kegiatan Perlindungan Kawasan Hutan

9

Lap. Realisasi Penganggaran Pemanfaatan Hutan

Halaman 134

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PARIWISATA 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan

2

Lap. Perkembangan PAD dari Sektor Kepariwisataan

3

Lap. Kinerja Promosi dan Pemasaran Kepariwisataan

4

Lap. Kegiatan Perlindungan Kawasan Kepariwisataan

5

Lap. Realisasi Penganggaran untuk Sektor Kepariwisataan

INDUSTRI 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri

2

Lap. Perkembangan PAD dari Sektor Industri

3

Lap. Kinerja Pemasaran Industri

4

Lap. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Industri

5

Lap. Realisasi Penganggaran untuk Sektor Industri

PERDAGANGAN 1

Lap. Perkembangan Sarana dan Prasarana Sektor Perdagangan

2

Lap. Perkembangan PAD dari Sektor Perdagangan

3

Lap. Kinerja Pemasaran dari Sektor Perdagangan

4

Lap. Kegiatan Perlindungan Sektor Perdagangan

5

Lap. Realisasi Penganggaran untuk Sektor Perdagangan

Konsep Arsitektur Sistem Informasi

Common Database

Halaman 135

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rekomendasi Perangkat Keras

PERANGKAT 1

NOTEBOOK ( EXECUTIVE DASBOARD ) 

Jumlah 2 unit

Mobile Intel 945GM Express chipset, 667 MHz front-side bus (FSB), dengan Intel GMA 950 integrated graphics atau Intel Core 2 Duo processor



Mobile Intel 945PM Express chipset, 667 MHz FSB with nVIDIA GeForce Go 7300 with 64 video memory with TurboCache discrete graphics on selected models



System Memory : Double data rate 2 (DDR2) PC4200 (553 MHz), 2x-SO DIMM, 4 GB, supporting 400, 533, or 667 MHz



PC card slot type I and II (PCMCIA) 1x, three-in-one multicard reader



Intel Pro 3945ABG wireless card



Integrated Bluetooth wireless technology



2x integrated wireless LAN antenna



Integrated 10/100 Ethernet



56k, V.90 fax/modem



24-bit 192 kHz audio (Intel HD audio) (multimedia capable)



Boot support for USB memory key, HDD, and CD-ROM



HDD: 120 GB 2.5-in, 9.5-mm high SATA 5400 rpm drive



Optical drive: slot-loading 12.7-mm DVD Recordable



Intel PRO/Wireless 3945ABG4,5 Network Connection



330-mm (14.1-inch) WXGA TFT display,1280 x 800 resolution, 16.7M color VibrantView LCD



2400 m Ah six-cell Li-Ion battery pack



Three USB 2.0 ports and IEEE 1394 (4-pin)



Integrated microphone-in



Headphone-out/Line-out/Speaker-out jack



Two 1.5-watt stereo speakers with a 2-watt subwoofer



VGA port, 15 pins



ISO full-size, 86-key, six-row keyboard, spill resistant, with two-button touchpad and Windows KeyQuick buttons: power, novo, camera, and user-defined buttons, and shuttle with multimedia control key

Halaman 136

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PERANGKAT WORKSTATION

Jumlah 2 unit

2

KOMPUTER

3

UPS ( UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY )

2 unit

4

PRINTER : Multi Function Printer (Print, Copy, Scan, Fax) Ukuran Kertas A4

2 unit

5

JARINGAN INFRASTRUKTUR - LOCAL AREA NETWORK

5.1

Switch Hub 24 Port

1 unit

5.2

Patch Panel 24 Port

1 unit

5.3

Patch Cord for Patch Panel

5.4

UTP Cable Category 6

5.5

Patch Cord RG45 to RG45

1 lot

5.6

Face Plate with Cat-6 Modular Jack

1 lot

5.7

Data Outlet & Modular Jack

1 lot

5.8

Rack

5.9

Peralatan Pendukung

6

1 lot 300 meter

1 unit 1 lot

PEKERJAAN JASA

6.1

Instalasi dan Setup Notebook ( Executive Dashboard )

1 lot

6.2


1 lot

6.3


1 lot

6.4


1 lot

6.6

Pekerjaan Sipil

1 lot

6.7

Sosialisasi Pengguna Perangkat

1 lot

7

Transportasi dan Akomodasi

1 lot

8

Dokumentasi

1 lot

9

Testing & Commissioning

1 lot

Halaman 137

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S


PEMERINTAH KABUPATEN KAUR Rekomendasi diberikan kepada


1.2. Situs Web Dinamis Pemerintah Daerah 1.2.1. Pendahuluan Master Plan ini menjelaskan rekomendasi penyelenggaraan Website pada internet bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rekomendasi tentang Website Pemerintah Daerah ini dapat digunakan untuk semua Satuan Kerja publik (pemerintah) yang menggunakan internet sebagai media untuk penyebaran informasi serta memberikan layanan kepada masyarakat, dan Satuan Kerja atau perusahaan swasta. Rekomendasi ini memberikan pedoman atas standar-standar yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah ketika akan merancang Website Pemerintah Daerah atau meningkatkan Website Pemerintah Daerah yang telah ada. Rekomendasi ini dibuat untuk dapat meningkatkan keunggulan Website Pemerintah Daerah melalui manajemen, cakupan isi, dan disain yang baik. Diharapkan dengan mengikuti rekomendasi ini, produk Website Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah akan lebih mempunyai kewenangan di dalam isi, disain yang baik, serta mempunyai hubungan informasi ke Website pemerintah (pusat dan daerah) lainnya, dan dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas cakupannya.

1.2.2. Latar Belakang Infrastruktur Website Pemerintah Daerah merupakan gabungan perangkat keras dan lunak yang membentuk fasilitas dasar kegiatan layanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Disadari bahwa jaringan komunikasi masih merupakan kendala yang dihadapi Satuan Kerja pemerintah dan masyarakat, disebabkan antara lain: 

Keberadaan jaringan cenderung berada di kota-kota besar;



Satuan Kerja Pemerintahan belum sepenuhnya memanfaatkan



Infrastruktur Jaringan Komunikasi untuk mendukung kegiatan layanan publik;

Satuan Kerja Pemerintahan cenderung mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi dan jaringan komunikasinya masing-masing, sehingga secara menyeluruh menjadi tidak terintegrasi, tidak efisien dan tidak efektif.

Halaman 138

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



1.2.3. Metoda Pendekatan Metoda pendekatan yang dilakukan dalam mencapai rekomendasi ini adalah studi pustaka, survey dan diskusi serta pengamatan (observasi) secara online.

1.2.4. Analisa Data dan informasi yang terdapat pada rekomendasi ini adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan observasi secara online pada Website Pemerintah Daerah yang ada, dan survei awal dalam bentuk jajak pendapat serta diskusi dengan para pengelola Website Pemerintah Daerah. Hasil dari observasi dan survei tersebut diolah dan dikaji secara seksama oleh suatu kelompok diskusi.

1.2.5. Dasar Pelaksanaan a. Penyempurnaan Keputusan Presiden No. 50/2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. c. Keputusan Presiden RI nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara; d. Keputusan Presiden RI nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata kerja Satuan Kerja Pemerintah Non Departemen. e. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/2002, tentang pengembangan layanan pemerintah secara elektronis pada berbagai Satuan Kerja pemerintah, baik di pusat dan daerah. f.

Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework/NITF).

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. h. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan E-Government.

1.2.6. Tinjauan Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah Website Pemerintah Daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan Website Pemerintah Daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah Halaman 139

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : Tingkat 1 – Persiapan  Pembuatan Website sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja.  Sosialisasi Website untuk internal dan publik. Tingkat 2 – Pematangan  Pembuatan Website informasi publik yang bersifat interaktif.  Pembuatan antar muka keterhubungan dengan Satuan Kerja lain. Tingkat 3 – Pemantapan  Pembuatan Website yang bersifat transaksi pelayanan publik.  Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan Satuan Kerja lain. Tingkat 4 – Pemanfaatan  Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).  Website Pemerintah Daerah dapat dikatakan sebagai perubahan bentuk penggunaan media komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi .

Pembuatan Website Pemerintah Daerah sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu : 1) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan; 2) penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi : 

semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);



semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang yang berlaku (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);



semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Website Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk diterapkan dan digunakan pada Satuan Kerja-Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Rekomendasi Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah ini diambil dari beberapa sumber dan referensi yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Halaman 140

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



1.2.7. Pengguna Website Pemerintah Daerah Rekomendasi tentang Website Pemerintah Daerah ini diharapkan diketahui dan dimengerti oleh para pengelola Website Pemerintah Daerah, meliputi :  Penanggungjawab Website Pemerintah;  Manajer Situs (Ketua Pengelola Situs);  Profesional atau penyelia pendukung pelayanan pengoperasian Website (sistem dan teknologi informasi, pelayanan informasi);  Aparat Pemerintah yang menggunakan internet di dalam mendukung pemberian dan pentebaran informasi kepada masyarakat.

1.2.8. Kriteria Website Pemerintah Daerah Di dalam membangun Website Pemerintah Daerah ada sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan, baik oleh pembuat maupun oleh pengelola Website Pemerintah Daerah. Kriteria ini merupakan gambaran ciri-ciri kunci yang akan membentuk dasar dari semua Website Pemerintah Daerah. Ciri-ciri ini berevolusi dan dengan sendirinya terus diperbaharui secara berkala sesuai perkembangan yang terjadi. 1. Fungsi, aksesbilitas, kegunaan 

Website Pemerintah Daerah sebaiknya berfokus pada keperluan pengguna, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pengguna, dan secara terus menerus berevolusi untuk memenuhi permintaan pengguna dan mencapai aksesibilitas dan kegunaan universal.



Tidak terjadi diskriminasi bagi pengguna, artinya Website Pemerintah Daerah dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Salah satu komitmen kunci dari pemerintah adalah memberikan jasa pelayanan masyarakat yang responsif di dalam memenuhi kebutuhan semua kelompok yang berbeda di masyarakat.



Disain Website Pemerintah Daerah sebaiknya profesional, menarik, dan berguna sesuai dengan kebutuhan pengguna yang beragam. Berita atau artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya disajikan secara jelas, dan mudah dimengerti; berita atau artikel yang disajikan sebaiknya 50% lebih pendek dari berita atau artikel yang dicetak, disusun per paragraph yang pendek. terurut dan mudah untuk dibaca.

2. Kerja sama 

Website Pemerintah Daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Pengguna Website Pemerintah Daerah menginginkan akses yang mudah kepada informasi, dan pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Halaman 141

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari (search engine) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.

3. Isi yang Efektif 

Pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs Pemerintah Daerah manapun. Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu Website Pemerintah Daerah adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu diketengahkan. Pengelola Website harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga Website yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bisa memenuhi kebutuhan pengguna.



Banyak dokumen pemerintah tidak ditujukan pada masyarakat umum, atau ditulis hanya untuk dibaca secara off-line. Pengelola Website Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan penyediaan beberapa isi yang ditujukan kepada pengguna, yang dirancang untuk dapat dibaca secara on-line. Website Pemerintah Daerah harus bertujuan untuk bisa bermanfaat bagi pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dari pengguna yang berbeda.

4. Komunikasi Dua Arah 

Pengguna mengharapkan komunikasi dalam bentuk dua arah. Situs Website Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri.



Aksi kebebasan informasi memerlukan jawaban segera atas pertanyaan dalam format yang disukai, termasuk email, sehingga pengelola perlu menentukan cara terbaik untuk menangani dan merespon email. Aksi kebebasan informasi meminta semua pertanyaan dijawab dalam waktu secepatnya serta pada format yang diinginkan pengguna.

5. Evaluasi Kesuksesan Website Pemerintah Daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah Websitenya memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan pengguna akan menentukan arah perkembangan situs, sehingga jika diperlukan, disain Website juga harus diperbaiki. Penggunaan yang seragam dari statistik akses akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari kebutuhan pengguna diseputar Website Pemerintah Daerah. 6. Kemudahan Menemukan Situs Pengelola harus mempromosikan Website Pemerintah Daerah dan mendaftarkannya ke mesin pencari. Pengguna mungkin tidak bisa menemukan suatu Website Pemerintah Daerah kecuali pengelola mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari Halaman 142

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



mendaftarkannya. Mesin pencari dari berbagai jenis menggunakan metadata untuk menemukan lokasi dokumen dan halaman dalam Website Pemerintah Daerah. Ada berjuta Website, oleh sebab itu perlu promosi Website secara layak melalui mesin pencari online dan direktorinya, dan juga melalui cara lain seperti pemberitahuan lewat pers, Hubungan Masyarakat, brosur. 7. Pelayanan yang diatur dengan baik 

Suatu Website Pemerintah Daerah akan terselenggara dengan baik jika menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.



Situs-Website Pemerintah Daerah harus mampu menerbitkan dokumen yang lebih detail dari situs komersial, karena memiliki tujuan dan persyaratan yang berbeda dan lebih sulit dari situs komersial, sehingga hanya manajemen yang baik yang bisa menyeimbangkan semua prioritas yang diperlukan pengguna. Manajemen yang baik adalah satu-satunya cara untuk membangun dan mempertahankan kualitas Website Pemerintah Daerah, karena akan menjamin rencana situs terkait untuk perubahan, ber-evolusi memenuhi kebutuhan pengguna, dan bergerak dari hypertext mark up language (HTML) yang statis menuju yang lebih efisien dan dinamis.



Banyak Website Pemerintah Daerah tidak memiliki sumber yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas publikasi, sehingga ketetapan editorial perlu didukung oleh prosedur yang jelas. Tingkat aksesibilitas tidak akan terpenuhi bila manajemennya buruk. Beberapa situs perlu menyediakan informasi dalam bahasa komunitas minoritas.

1.2.9. Tujuan Rekomendasi Tujuan dari pembuatan Rekomendasi Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah adalah memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah yang akan membangun dan mengembangkan Websitenya, agar sasaran yang akan dicapai sesuai dengan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government di Indonesia. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, maka pada Rekomendasi Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah ini, perlu diberikan perhatian khusus mengenai : 1. Publikasi Elektronik Penempatan publikasi elektronik melalui internet harus disesuaikan secara baik, disamping media lain sebagai alat penyedia informasi dan layanan kepada masyarakat. Isu dan masalah yang disampaikan harus benar dan sudah teridentifikasi oleh Halaman 143

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



penanggungjawabnya dari sisi kecermatan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pe-menuhan ketentuan hukum, dan kemutakhiran informasi dari sisi publik. 2. Persyaratan Minimum Ada serangkaian persyaratan minimum untuk isi yang harus disajikan pada Website Pemerintah Daerah, termasuk perlunya kesesuaian dengan kebijakan pemerintah yang saling terkait dengan berbagai informasi dan isu yang disampaikan. 3. Visualisasi Visualisasi pada Website Pemerintah Daerah disajikan dengan memperhatikan kemampuan peralatan yang di-gunakan oleh pengguna Website di dalam mengakses pada internet. Website Pemerintah Daerah harus dirancang sedemikian rupa sehingga waktu untuk membuka (download) dapat diminimalkan sesuai dengan adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat di dalam pemakaian internet. 4. Identifikasi Website Pemerintah Daerah yang dibuat hendaknya dapat diidentifikasi sedemikian rupa (menggunakan domain go.id) dan dapat saling berhubungan satu sama lain secara baik (minimal antar kabupaten/kota se Provinsi).

1.2.10. Implementasi Website Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah di dalam pengaksesan, dan inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi dan disain penampilan suatu Website Pemerintah Daerah dapat bervariasi, tetapi fitur-fitur teknis dan manajemen praktis yang baik tidaklah banyak berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lain. Rekomendasi ini memberikan suatu model praktis untuk pembuatan isi, disain, manajemen situs dan halaman situs, kemudahan dalam navigasi, dan ekonomis untuk pengguna situs. 1. Lingkup Rekomendasi Rekomendasi Penyelenggaraan Website Pemerintah Daerah dimaksudkan hanya untuk diterapkan dan digunakan oleh Satuan Kerja-Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang secara teratur berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

2. Istilah-Istilah Halaman 144

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rekomendasi ini merujuk kepada beberapa jabatan fungsional yang mungkin belum akrab dengan organisasi yang ada di Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Istilah Kepala Web (webmaster) mulai berkurang kredibilitasnya sebagai tim spesialis yang memelihara situs pemerintah yang semakin banyak. Rekomendasi ini merujuk kepada suatu ‘tim situs’, yang orang pertamanya disebut sebagai Manajer Situs (Ketua Pengelola Website), bertanggungjawab secara operasional atas Website Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian yang bersangkutan akan memimpin tim situs. Manajer Situs harus ada di semua Website Pemerintah Daerah, baik yang pemeliharaannya langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Tim Situs yang terdiri dari sejumlah staf, bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kelangsungan suatu atau seluruh Website Pemerintah Daerah yang dikelola oleh suatu Satuan Kerja Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tim yang mencakup para redaksi, penulis naskah, fotografer, perancang disain, pengembang aplikasi, pengelola jaringan infrastuktur dan server, merupakan sebuah tim maya (virtual) yang terikat pada suatu jadwal kegiatan dan hubungan komunikasi, atau merupakan tim yang mempunyai kedekatan fisik dan homogen, serta mempunyai dedikasi tinggi di dalam pembuatan dan pengembangan Website Pemerintah Daerah.

1.2.11. Manajemen Penyelenggaraan Website Pada saat ini manajemen informasi cenderung kearah publikasi elektronis dan meninggalkan pelayanan secara analog (non elektronik). Kehadiran teknologi media online memerlukan seorang eksekutif yang menangani manajemen secara keseluruhan pada tingkat tertinggi. Website yang efektif merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan oleh organisasi yang bergerak di bidang media online. Manajemen Website Pemerintah Daerah akan lebih baik dan lebih lugas jika terdapat keterpaduan antara penerbitan elektronik dengan unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang materinya disajikan melalui Website bersangkutan. Di dalam strategi penyelenggaraan Website, penting untuk memastikan bahwa berbagai tugas manajemen yang diperlukan bagi pengelolaan Website yang efektif telah ter-identifikasi, dan tanggungjawab pelaksanaan telah teralokasi serta dipahami dengan jelas oleh para pengelola. Suatu hal penting yang harus disadari bahwa keberadaan Website Pemerintah Daerah yang dibuat, merupakan suatu bagian integral dari organisasi pemerintahan. Semua unit yang ada pada organisasi, hendaknya memperhatikan bagaimana mereka dapat menggunakan internet sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat pengguna internet. Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus membantu perkembangan tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi, bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah mengenai Halaman 145

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



pemanfaatan internet pada organisasi pemerintahan. Kemampuan internet untuk memberi dan menerima informasi perlu dipahami sebagai suatu keterampilan inti dari informasi dan komunikasi. Diharapkan sebanyak mungkin aparat Pemerintah Daerah dapat membaca Website yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat. Terdapat lima masalah yang perlu diperhatikan di dalam membangun dan meng-implementasi-kan strategi publikasi melalui media online, yaitu : 

Kegunaan : Keperluan dan kepentingannya pembuatan suatu Website Pemerintah Daerah



Tanggung jawab : Pemilik dan penanggung jawab Website Pemerintah Daerah



Manajemen Situs : Cara pemberian dan permintaan layanan yang diberikan dalam Website Pemerintah Daerah.



Materi Website : Tata cara penyediaan, pemeliharaan, dan presentasi dalam bentuk media online



Update dan pemeliharaan : Tata cara pemantauan (penggunaan dan penampilan) dan update informasi pada Website Pemerintah Daerah

Pada suatu organisasi kecil yang masih menggunakan aturan webmaster tradisional, mungkin hanya diperlukan satu orang sebagai penanggungjawab untuk menangani persoalan strategik dan implementasi praktis Website Pemerintah Daerah. Hal tersebut sudah harus diubah cara penanganannya. Adanya kompleksitas pada publikasi secara elektronik melalui media online, dan bertambahnya kepentingan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka diperlukan adanya persyaratan standar struktur organisasi yang akan menjadi pegangan bagi penanggungjawab Website Pemerintah Daerah di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Adapun organisasi manajemen Website Pemerintah Daerah sebaiknya terdiri atas :  Pelindung yaitu Kepala Daerah ( Bupati ).  Penanggungjawab Website yaitu eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah atau yang ditunjuk.  Manajer Situs yaitu eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah atau yang ditunjuk  Tim Pengelola yaitu sejumlah pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk, yang mampu, serta mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi. Melakukan tugas operasional Website, pemantauan dan pemeliharaan standar-standar Website, terutama tanggungjawab pemasukan informasi yang tersebar luas di dalam organisasi Pemerintah Daerah.  Tim Asistensi yaitu para eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintah Daerah, mewakili unit-unit kedinasan yang ada di daerah Halaman 146

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Struktur organisasi, ukuran, dan jumlah tim yang terlibat pada suatu pengelolaan Website Pemerintah Daerah akan bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasinya. Seorang Manajer Situs bertanggung jawab atas manajemen secara keseluruhan dari situs Website Pemerintah Daerah yang bersama-sama membentuk sajian secara online dari organisasi pemerintahan. Mereka hendaknya bekerja sama dengan bagian-bagian lain dari organisasi pemerintahan untuk memastikan adanya keterpaduan proses-proses online. Diperlukan sebuah tim yang melakukan pemantauan pemeliharaan standar-standar Website Pemerintah Daerah, terutama tanggungjawab pemasukan informasi yang tersebar luas di dalam organisasi pemerintahan. Tugas-tugas strategis yang perlu dilakukan di dalam pembuatan dan pengembangan Website Pemerintah Daerah adalah : 

identifikasi pengunjung dan non pengunjung Website, jika dimungkinkan dapat dilakukan melalui riset atau dialog dengan kelompok pengunjung;



identifikasi keinginan sejumlah pengunjung Website untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada Website Pemerintah Daerah yang dibuat;



memberi pemahaman dan respon yang memuaskan kepada pengunjung Website (baik melalui penilaian umpan balik maupun riset penggunaan Website);



penyediaan sumberdaya manusia, khususnya untuk pelaksana dengan keterampilan dan kemampuan sesuai standar kompetensi untuk tim Website;



keterpaduan Website dengan proses bisnis yang berhubungan publikasi elektronik dan publik, seperti cara pengunjung mengakses Website, publikasi informasi yang disampaikan, masalah manajemen yang berhubungan dengan

penyimpanan,

informasi, dokumen, pengetahuan, serta cara rekruitmen dan konsultasi; 

keterpaduan Website kedalam strategi organisasi untuk melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan kemudahan memperoleh informasi;



pemantauan pengembangan Website dan keberhasilannya sebagai alat untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi pemerintahan;



perancangan strategik online untuk masa depan orga-nisasi termasuk kebutuhan bisnis;



identifikasi posisi Website di dalam strategik organi-sasi secara keseluruhan termasuk strategi komunikasi;



keterpaduan antara Website internet dengan organisasi intranet yang ada di kantor Pemerintah Daerah serta sistem lainnya;



kesesuaian dengan strategi e-Government secara keseluruhan.

Manajer Situs harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan : Halaman 147

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



a. Koordinasi Pengelola yang meliputi antara lain tugas pengelolaan arsitektur informasi secara menyeluruh, perencanaan dan penilaian kemampuan pemakaian (usability), perencanaan isi, yang dapat membantu pengembangan pengalaman pengguna Website yang memenuhi tujuan pembuatan Website. b. Spesifikasi Teknis yang mendukung pencapaian tujuan pembuatan Website, termasuk spesifikasi persyarat-an server, spesifikasi disain Website secara keselu-ruhan, pemeliharaan, dan persyaratan keamanan (security). c. Pengadaan dan Manajemen Pemasok, termasuk penetapan tender, pemilihan dan manajemen tingkat layanan pemasok, penetapan panitia tender, kejelasan mengenai hak-hak kekayaan intelektual, pemantauan dan kontrol kualitas para kontraktor, serta waktu penyerahan. d. Membangun tim dan hubungannya dengan organisasi. Manajer Situs harus menjadi pimpinan dalam meng-identifikasi ‘staf kunci’ yang mempunyai tanggung-jawab atas pemeliharaan Website, isi, disain, penerbitan standar pengembangan Website bersangkutan. Harus ada hubungan organisasi yang jelas dan efektif dengan : 

Penanggungjawab Website Pemerintah Daerah;



Sumberdaya editorial;



Pers/publikasi off-line;



Pusat Informasi;



Tim pembuat kebijakan;



Penulis dan penyedia informasi;



Staf yang menyediakan layanan publik;



Penanggungjawab sistem, jaringan, dan intranet;



Penanggungjawab pelatihan.

e. Bantuan online. Manajer Situs adalah penanggung jawab pengaturan suatu layanan dan bantuan online bagi pengunjung Website, serta kemampuan akses melalui hubungan pada homepage Website. f.

Promosi Website. Manajer Situs bertanggungjawab atas deskripsi dan hubungan dengan Website Satuan Kerja dari situs-Website yang sesuai (situs direktori, mesin pencari, subyek dari spesifik Website), penggunaan notifikasi email yang baik, serta mendorong penempatan media tradisional pada URL (Uniform Resource Locator) pada setiap kesempatan (brosur, poster, laporan tercetak)

Manajer Situs harus memastikan adanya peraturan yang berkaitan dengan: 

penghubung dengan penanggungjawab server;



pemutakhiran Website;



penambahan, pemeliharaan, dan penghapusan infor-masi; Halaman 148

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





pelaksanaan kontrol kualitas dari materi yang disajikan pada Website;



disain teknis dan spesifikasi;



registrasi dan testing mesin pencari (search engine);



pemrograman dan pembuatan naskah;



penerimaan dan respon terhadap permintaan email dan formulir web.

Untuk Pengelolaan Isi Situs haruslah ada pengertian yang jelas di dalam organisasi mengenai hal-hal : 

Letak tanggungjawab atas penyediaan isi untuk Website;



pemeliharaan kemutakhiran dan keakuratan informasi sepanjang waktu, seperti persyaratan waktu tampilan rekaman informasi yang berkaitan dengan pengunjung Website, penyimpanan dan pemeliharaan rekaman informasi pada Website, transaksi berbasis web atau bisnis lainnya;



dalam bentuk apa isi Website diberikan kepada tim web.

Idealnya harus ada suatu tingkat keterpaduan yang tinggi antara produksi isi dalam bentuk publikasi elektronik dan kegiatan organisasi publikasi analog (non elektronik). Pada kondisi apapun, suatu tim Website perlu dilengkapi dengan sejumlah personil sehingga Tim Website Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan di dalam hal : 

menyediakan dukungan teknis bagi kreatifitas isi publikasi elektronik;



memelihara standar pemutakhiran dan koreksi bahan informasi Website;



menciptakan format-format baru Website untuk disampaikan kepada yang bertanggung-jawab atas penyediaan isi Website;



menetapkan standar-standar kreatifitas, disain, dan implementasi yang jelas;



Menegakkan ketataan standar yang dibuat;



memantau secara teratur dan cermat mengenai bahan Website yang harus selalu baru;



memastikan bahwa standar-standar penerbitan yang ditetapkan pada paduan ini selalu diikuti, dan setiap peningkatan teknis yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

Tim Website perlu mempunyai seorang penasehat hukum untuk dapat memastikan kesesuaian informasi dengan semua peraturan yang telah berlaku, baik dari sisi publikasi non elektronik maupun dari sisi publikasi elektronik.

1.2.12. Audit dan Pemeliharaan Website Sifat lingkungan internet yang selalu dinamis membuat pentingnya pelaksanaan pemantauan kinerja Website Pemerintah Daerah dan penggunaannya secara terus menerus.

Diperlukan

juga

laporan

tertulis

yang

dibuat

secara

teratur

dan

bertanggungjawab tentang tampilan dan penggunaan Website Pemerintah Daerah kepada Halaman 149

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Penanggungjawab Website Pemerintah Daerah.

Seorang Manajer Situs haruslah

memastikan adanya pengaturan-pengaturan untuk analisis yang bila diperlukan dapat digunakan untuk pemeliharaan standar kinerja yang baik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi : 1.

standar penilaian kinerja atas koneksi modem low-end

(diperkirakan 9,6 kbps)

pada jalur terbuka dan melalui ISP, hal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengaksesan dari pengguna; 2.

pemeriksaan penggunaan browser dan resolusi layar yang berbeda, serta fitur-fitur seperti naskah dan gambar;

3.

pemeriksaan terhadap penggunaan alat evaluasi akses;

4.

pemeriksaan apakah informasi yang terbaca pada Website Pemerintah Daerah dapat dicetak melalui printer berwarna maupun hitam putih (termasuk printer laser, inkjet, dan dot matriks);

5.

pemeliharaan jaringan yang meliputi : 

hubungan jaringan internal maupun eksternal harus diperiksa masa berlakunya secara bulanan;



isi yang telah berubah lokasi pada Website harus mempertahankan URL lama melalui kemungkinan pemindahan hubungan kembali;



lebih disukai dengan pemberitahuan pemindahan paling tidak untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;



jaringan yang rusak harus diperbaiki dalam waktu satu hari kerja.

6.

penyimpanan dan pemantauan server secara statistik;

7.

pemantauan pesan-pesan yang salah;

8.

analisis lalu lintas pemakaian situs dengan memusatkan pada waktu puncak (untuk penilaian persyaratan bandwidth) dan waktu situs dimatikan (waktu singkat untuk masa pemeliharaan);

Informasi minimum statistik yang diwajibkan untuk hosts adalah : 

pencetakan halaman (berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencetak halaman yang diminta, termasuk semua bentuk grafis/citra yang terdapat di halaman bersangkutan. Mengukur hanya dengan “hits” saja tidak akan memberikan analisis penggunaan yang benar;



permintaan-permintaan yang berhasil;



permintaan-permintaan yang tidak berhasil (bermanfaat untuk mengetahui berapa persen file yang mempunyai masalah dan tidak bisa keluar);



halaman-halaman yang paling sering dikunjungi (dapat menunjukan usaha-usaha yang dilakukan dengan baik di dalam pemasaran internal);

Halaman 150

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





halaman-halaman yang paling sedikit dikunjungi (dapat digunakan untuk mengevaluasi di dalam membuang sejumlah halaman);



halaman yang dikunjungi pertama kali (dapat menunjukan bagaimana pengunjung datang ke halaman di dalam Website);



halaman yang paling banyak dirujuk (melihat apakah pengunjung datang ke Website dari mesin pencari atau dari Website lainnya);



istilah-istilah untuk pencarian yang digunakan di dalam mengindentifikasi bagaimana pengguna Website mencari suatu pokok isi (hal ini dapat membantu khususnya di dalam penyempurnaan metadata).

Data dan informasi statistik tersebut diatas dapat digunakan untuk : 

identifikasi isi Website yang paling terkenal dan banyak dikunjungi pengunjung;



meninjau sistem navigasi;



meninjau situs Website rujukan;



melakukan audit terhadap respon yang telah diberikan oleh pengunjung;



melakukan penilaian terhadap kinerja server;



mengetahui jumlah dokumen yang diminta oleh pengunjung;



mengetahui distribusi pengunjung Website pemerintah daerah;



mengetahui jumlah pengunjung dan platform yang digunakan oleh pengunjung, termasuk browser dan resolusi layar.

1.2.13. Content Management System (CMS) Berdasarkan cara pemutakhiran data dan informasinya, terdapat dua model Website Pemerintah Daerah yaitu : 

Website dengan model statis (tradisional) Website dengan model statis adalah web yang cara pemutakhirannya dilakukan secara manual, yaitu mengganti dan menambah halaman web dengan secara langsung pada halaman bersangkutan,



Website dengan model dinamis Website model dinamis melakukan pemutakhirannya secara otomatis dengan dukung-an suatu aplikasi yang dikenal sebagai Content Management System (CMS). CMS adalah suatu aplikasi yang memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi.

Pada

organisasi

pengelolaan

Website

Pemerintah

Daerah,

secara

internal

implementasinya dapat dalam bentuk intranet, sedang secara eksternal implementasinya Halaman 151

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



dilakukan melalui internet dengan meng-gunakan website. Didalam pengelolaan Website Pemerintah Daerah, penggunaan aplikasi CMS dimaksudkan untuk mempermudah di dalam : a) manajemen data, karena CMS mempunyai basisdata sehingga semua isi yang terdapat di setiap halaman Website dapat tersimpan dengan baik, mudah dicari, serta dapat dibuat indeks; b) melakukan perubahan secara langsung isi Website yang diinginkan melalui grup pengguna. Perubahan yang dilakukan tidak secara manual, melainkan dengan cara memasukan perubahan data yang diinginkan melalui interface khusus pada browser; c) melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan dengan menggunakan “template based” yang memisahkan data isi dan disain tampilan. Jika terdapat perubahan, hanya file bersangkutan yang diganti tanpa mengganti semua halaman satu persatu; d) melakukan standarisasi isi dan tampilan karena antara data dan tampilan terpisah, sehingga secara visual setiap halaman dapat dikontrol secara mudah.

1.2.1.4. Materi Website Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif Website di internet adalah isi (content) dan disain yang baik serta menarik. Organisasi yang ada di Pemerintah Daerah hendaknya mengembangkan situs Website dengan isi yang selalu baru serta ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas, serta mudah diakses. Suatu informasi mutakhir yang dipublikasikan pada Website di internet hendaknya bersamaan dengan publikasi yang ada di media lain. Sebuah Website Pemerintah Daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi. Pengelola Website Pemerintah Daerah harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai apa yang seharusnya ada di Website. Organisasi-organisasi yang ada di Pemerintah Daerah sendirilah yang akan menentukan bagaimana sebaiknya mengatur isi dengan memperhatikan masyarakat pengguna Website bersangkutan. Analisis dan pengetahuan mengenai masyarakat pengguna untuk sebuah Website adalah penting, karena adanya kemungkinan perbedaan yang cukup besar antara masyarakat untuk bagian-bagian Website yang berbeda, atau untuk situs-Website yang berbeda di dalam sebuah tingkat organisasi pemerintahan daerah. Pada saat merencanakan dan mengembangkan Website Pemerintah Daerah, sebaiknya dilakukan riset pasar yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan masukan tentang isi yang disajikan pada Website Pemerintah Daerah.

Halaman 152

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



1. Materi Utama Website Pemerintah Daerah 1) Selayang Pandang Menjelaskan tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi). 2) Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif). Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya. 3) Penjelasan Geografi Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama Satuan Kerja dari sumber datanya. 4) Peta Wilayah dan Sumberdaya Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau Satuan Kerja pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna. Perlu dibedakan pengertian antara sumberdaya dan potensi daerah. Potensi daerah adalah sesuatu yang tersimpan/ terkandung pada suatu lokasi akibat daerah tersebut memiliki berbagai faktor, antara lain posisi atau letak, akses (misalnya, letak jauh tetapi dapat dicapai akibat tersedianya prasarana pergerakan yang dapat dibangun sejauh memenuhi suatu kondisi kelayakan tertentu), atau sesuatu yang tersimpan di dalam benda tersebut; yang tersimpan inilah yang disebut sebagai sumberdaya (baik manusia maupun natural). Suatu potensi daerah lokasinya bisa dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat (berdasarkan hasil suatu riset), Di sisi lain, berdasarkan analisis data dan informasi sumberdaya yang ada, pihak investor bisa juga menyatakan suatu potensi daerah di suatu lokasi tertentu.

Halaman 153

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



5) Peraturan dan Kebijakan Daerah Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui Website Pemerintah Daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. 6) Forum Tempat untuk menerima masukan dari pengguna Website Pemerintah Daerah bersangkutan. Selain materi utama seperti tersebut diatas, isi lainnya yang akan disajikan pada suatu Website Pemerintah Daerah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Penanggungjawab Situs dan Manajer Website Pemerintah Daerah, tergantung pada kondisi setempat dan kesediaan data serta informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Jika di dalam Website Pemerintah Daerah akan dimasukkan berita, sebaiknya berita yang disajikan adalah berita dari lingkungan eksekutif dan legislatif Pemerintah Daerah setempat, bukan diambil dari surat kabar lokal. Diharapkan berita Website Pemerintah Daerah menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal.

2. Home Page Homepage pada suatu Website identik dengan sampul suatu buku yang dipublikasi. Suatu bentuk homepage yang menarik akan mempunyai kesan tersendiri bagi pengunjung Website untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang isi dari Website bersangkutan. Suatu homepage dari Website Pemerintah Daerah minimal menyangkut hal-hal sebagai berikut : a) nama Pemerintah Daerah; b) logo atau simbol Pemerintah Daerah; c) alamat kantor, nomor telepon dan fax, alamat email Pemerintah Daerah; d) suatu gambar dalam bentuk citra (image) yang memberikan informasi tentang sesuatu yang menarik dari daerah bersangkutan (landmark), bisa berbentuk pemandangan, gedung monumental, atau produk unggulan; e) suatu teks kalimat yang berhubungan dengan keberadaan Website Pemerintah Daerah (jargon); f) kontak email (alamat email Manajer Situs) untuk menyampaikan suatu permintaan atau keterangan; g) link dengan isi yang tersedia pada Website Pemerintah Daerah; h) fasilitas pencarian. Halaman 154

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Khusus untuk kontak email, hanya alamat email yang mempunyai domain .go.id yang bisa digunakan. Pemakaian alamat generik (seperti ‘manajersitus’, ‘sekda’) lebih diutamakan daripada alamat/nama pribadi, hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya perubahan personil pada manajemen Website Pemerintah Daerah. Penanggungjawab Website harus memastikan bahwa semua email ke alamatalamat yang dituju dijawab dengan segera, seperti halnya komunikasi fisik atau komunikasi elektronik lainnya dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah setempat.

3. Akuntabilitas Isi 3.1 Sangkalan Mengenai Isi Website Pemerintah Daerah secara umum tidak perlu memuat sangkalan tentang suatu isi (data dan informasi) yang terdapat pada Website Pemerintah Daerah. Tidak ada alasan untuk memasukkan sebuah sangkalan umum pada suatu Website seperti halnya yang dilakukan pada bahan yang sama pada media cetak. Merupakan tanggung jawab Satuan Kerja, termasuk menyimpan bahan pada Website secara akurat dan mutakhir, dan secara jelas menunjukan periode waktu suatu data dan informasi disebut baru, serta lokasi yang menggantikannya bilamana terdapat bahan-bahan yang telah usang disajikan. Sebuah penilaian mengenai suatu sangkalan isi apakah diperlukan atau tidak hanya dapat dilakukan atas dasar kasus demi kasus. Pengelola Website Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan kecermatan mengenai bahan, sumber bahan, dan kehandalan bahan bersangkutan. Jika suatu data atau informasi bersumber dari Satuan Kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah otonom, umumnya tidak wajar untuk disangkal. Suatu sangkalan dapat relevan apabila data dan informasi yang disajikan berasal dari luar pemerintah. Untuk kasus ini, dengan mempertimbangkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dan fitnah oleh pihak ketiga akibat kekurang cer-matan pengelola Website Pemerintah Daerah, mungkin lebih bijaksana jika pada isi Website bersangkutan dicantumkan kalimat. Data dan informasi (dokumen tertentu) berikut ini disediakan sebagai bagian dari pelayanan yang ditawarkan pada Website Pemerintah Daerah. Pengelola Website Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab untuk kecermatan dan isinya. Para pengunjung yang menggandalkan dan menggunakan data dan informasi ini berbuat atas risikonya sendiri. 3.2 Kecermatan Isi dan Legitimasi Kebutuhan akan perhatian terhadap keakuratan dan tepat waktu dari suatu data dan informasi akan meningkat sesuai dengan peningkatan inter aktifitas dari Halaman 155

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



sebuah Website. Pemeliharaan rutin Website Pemerintah Daerah dengan demikian merupakan suatu masalah penting, dan dapat disederhanakan dengan cara : 1. pemberian informasi yang sederhana; 2. bentuk sederhana untuk download; 3. formulir online. Informasi yang dipublikasi pada sebuah Website Pemerintah Daerah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku pada publikasi non elektronik agar mempunyai legitimasi yang sama. Hal ini berarti jika terdapat suatu kesalahan publikasi pada internet akan mempunyai konsekuensi yang sama pula jika dipublikasi secara non elektronik. Informasi yang dapat dipublikasikan pada internet harus mengacu pada aturan yang berlaku, baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

1.2.1.5. Rancang Bangun Website Selain isi dari suatu Website, hal yang perlu ditangani oleh pengelola Website Pemerintah Daerah adalah disain Website standar penyajian (visualisasi) yang meliputi homepage dan navigasi, bentuk standar teks dan tampilan grafis yang digunakan, HTML(Hyper Text Markup Language). Adapun standarisasi yang disarankan adalah merupakan pembahasan yang selanjutnya. 1. Home Page dan Navigasi Website Pemerintah Daerah harus mempunyai navigasi yang baik sehingga mudah untuk digunakan. Perancang Website

harus menggunakan navigasi yang efektif

untuk dapat melihat Website secara keseluruhan. Informasi dan layanan pada Website hanya akan digunakan jika pengunjung sudah terbiasa menggunakannya. Pengelola Website Pemerintah Daerah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu : 

homepage sebagai Rekomendasi untuk membuka Website dapat ditemukan pada URL (Uniform Resource Locator) yang menyatakan nama host dengan tempat server (www.kaurkab.go.id );



terdapat link ke homepage dari setiap halaman (web page) pada Website;



menu navigasi utama dapat dibuka dari homepage;



seksi utama (salah satu isi Website) dari Website dapat dengan mudah di ‘klik’ dari homepage;



logo atau simbol dari Pemerintah Daerah sebaiknya terdapat pada setiap halaman web dan selalu akan mempunyai link ke homepage. Halaman 156

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2. Logo Logo dari Pemerintah Daerah harus ditampilkan pada home-page. Jika memungkinkan, logo yang sama dapat muncul pada semua halaman untuk menjamin kekonsistenan dan keakurasian informasi yang disajikan. Logo online harus dibuat dalam standar yang sama dengan logo offline. Semua teks yang terdapat pada logo harus dapat dibaca. Logo harus disajikan pada format .gif, kecuali jika ditampikan dalam warna penuh.

3. Aksesibilitas Untuk memenuhi aturan yang berlaku, aksesbilitas menjadi penting karena semua pengguna Website Pemerintah Daerah harus dapat mengakses Website bersangkutan. Perancang harus membuat Website agar semua pengguna dapat membaca dan memanfaatkan data serta informasi dengan mudah dan cepat. a. Teks Data dan informasi pada Website disajikan dalam bentuk teks. Ketentuan yang berhubungan dengan pembuatan teks : 

informasi yang disajikan harus dalam bentuk format teks/HTML;



teks disajikan dalam bentuk yang lebih kontras dibandingkan dengan latar belakang berwarna yang digunakan; perancang harus menghindari latar belakang yang terlalu mendetil;



teks tidak boleh mengunakan flash; teks harus selalu dalam bentuk statis;



teks sebaiknya tidak berwarna selama teks bersang-kutan tidak mempunyai arti dalam konteks informasi.

b. Fonts Penyajian teks menggunakan fonts yang sudah terdapat pada perangkat lunak yang digunakan. Aturan di dalam pemilihan fonts untuk teks pada Website : 

ukuran fonts tidak diatur/dispesifikasi namun pada umumnya, fonts yang digunakan untuk teks adalah Arial dan Times New Roman;



huruf kapital dan miring dapat digunakan di dalam pembuatan teks;



huruf yang berwarna jangan menggunakan warna putih, tidak dapat dicetak;



warna huruf yang digunakan harus kontras dengan warna latar belakang untuk memudahkan di dalam pembacaan.

Halaman 157

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



4. Warna Jumlah warna sebanyak 261 harus digunakan untuk keperluan grafis, teks dan hyperlinks. Suatu bentuk grafis jika memungkinkan harus ditampilkan dengan menggunakan web palette, tanpa menyertakan tampilan JPEG. Warna latar belakang harus dipilih dari web palette, dan harus kontras dengan warna teks yang digunakan. Hindari warna merah dan hijau bersamaan karena dapat menimbulkan masalah bagi pengguna yang buta warna. Sangat disarankan menggunakan warna-warna yang merupakan ciri khas Pemerintah Daerah.

5. Citra Format citra (image) dan gambar direkomendasikan meng-gunakan format .gif dan .jpg. Gambar tunggal bila memungkinkan ukurannya dibawah 30 kb. Bila gambar yang ditampilkan mempunyai ukuran besar, diperlukan tampilan peringatan dan ukuran arsip bagi pengguna. Ukuran gambar atau citra yang besar jangan ditampilkan pada homepage. Sebaiknya panjang dan lebar dimensi gambar disertakan dalam etiket gambar. Gambar atau citra tidak boleh mengandung teks, terkecuali versi teks HTML yang disediakan. Gambar yang menggunakan palette terbatas harus dalam format .gif. Total ukuran untuk animasi .gif maximal 30 kb.

6. HTML ( Hyper Text Markup Language) Website Pemerintah Daerah harus dirancang dengan menggunakan standar terbuka internet yang diterima. Isi yang dibuat harus tersedia dalam format standar HTML (Hyper Text Markup Languange). Jika informasi yang disediakan dalam format lain, versi HTML harus juga dibuat dengan pertimbangan kemampuan dari pengguna Website. Sebaiknya situs jaringan yang dirancang tidak menggunakan jaringan tunggal agar dapat berfungsi secara benar diantara para pengguna. 6.1 Hubungan ke HTML a. Cascading Style Sheets (CSS) CSS memperkenalkan template untuk dibuat dan mengijinkan penulisan yang mudah dari halaman-halaman yang dirancang. Hal ini sangat penting, karena halaman yang menggunakan CSS dapat dibaca secara bolak balik, dan memperbolehkan isinya untuk dilihat oleh pengunjung dari manapun. CSS mampu bagi perancang untuk menciptakan halaman yang tampak sama pada resolusi layar dari pengunjung yang berbeda tanpa memerlukan suatu tabel. Halaman 158

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Halaman dan template yang dibuat dengan menggunakan CSS terlebih dahulu diuji penggunaannya oleh pengunjung; resolusi layar, dan akses teknologi yang bervariasi akan menjamin tingkat aksesibilitas yang sesuai bagi pengunjung Website. b. Extensible Markup Language (XML) XML digunakan pada internet untuk mampu memfasilitasi sejumlah aplikasi interaktif. XML bukanlah HTML, dan peran-cang harus memperhatikan kebutuhan pengunjung dari sisi pertimbangan teknologi, sehingga dapat digunakan oleh pe-ngunjung yang mempergunakan browsers tanpa dukungan HTML. Situs yang berbasis XML harus juga memproduksi halaman berbasis HTML.

6.2 Penamaan Arsip Ketentuan penamaan arsip berikut adalah penerapan terbaik HTML yang diterapkan untuk membantu kelangsungan pendekatan dengan pengunjung Website. 

Nama arsip dalam bentuk huruf kecil.



Pada nama arsip tidak digunakan spasi.



Jika nama arsip dipisah, jangan menggunakan karakter garis bawah ( _ ). Sejumlah aplikasi server tidak memperbolehkan penggunaan garis bawah.



Tidak boleh ada bentuk lain atau tanda baca yang digunakan untuk nama suatu arsip.



Nama arsip harus ringkas dan tidak melebihi 50 karakter.



Nama arsip harus menggambarkan isinya.



Ekstensi HTML harus dispesifikasi dan diteliti secara cermat.

6.3 Arsip a. Ukuran Arsip Arsip yang mempunyai ukuran besar akan menyita waktu untuk di download, khususnya bagi pengunjung yang menggunakan koneksi internet yang lambat. Halaman Website yang mempunyai memori besar mempunyai kerugian tambahan, yaitu penggunanya tidak bisa memilih cara yang ekonomis untuk memasuki Website bersangkutan. Tipe halaman suatu Website memerlukan pembatasan ukuran arsip, yaitu : Halaman 159

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





total ukuran homepage janganlah melebihi 55 kb termasuk citra foto;



total ukuran arsip halaman informasi standar maximal 100 kb, termasuk citra foto;



halaman dengan materi khusus (laporan, data statistik dan grafik) jumlah total

ukuran

arsip

maximal

300

kb,

agar

pengunjung

dapat

memanfaatkannya dan bisa dicetak arsipnya. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan agar ukuran arsip bisa direduksi atau diperkecil ukurannya, yaitu : 

memecah dokumen besar menjadi beberapa halaman, dan menyediakan tabel yang lebih detil dari isinya;



menyediakan arsip alternatif yang sudah di-kompres untuk di-download (zip files).

b. Format Arsip Format utama untuk pengantar arsip adalah HTML. Adobe Acrobat (*.pdf) atau format lainnya seperti word atau excel bisa dimasukan sebagai alternatif arsip, tetapi informasinya harus tersedia dalam format HTML secara utama. Bila arsip berukuran besar tidak mungkin dihindari, versi yang sudah dikompres haruslah disediakan. Standar kompresi yang banyak digunakan adalah PKZip 2.04g; tetapi apapun standar yang digunakan, hubungan dengan versi yang bisa di-download haruslah disediakan. Perlu diketahui, format *.pdf membangkitkan isu aksesibilitas (pengguna harus mampu merubah sebuah arsip *.pdf menjadi teks untuk pengguna yang berniat memperbanyak) dan pencarian (kebanyakan mesin pencari tidak mampu mengindeks arsip *.pdf secara penuh). Pengelola situs harus menyediakan ukuran arsip dan format dalam deskripsi teks bagi tipe arsip non HTML.

6.4 Template Arsip HTML harus dirancang dalam format template untuk mengurangi penggadaan. Operasi find and replace bisa efektif dalam penggunaannya bila arsip HTML ditulis dengan meng-gunakan standar penyusunan. Arsip template HTML harus menggunakan kode untuk menggambarakan fungsinya dan versi informasi. Contoh : a. Menambah Berita Baru

Halaman 160

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Isi field yang tersedia untuk tanggal, dapat dimanipulasi atau ditentukan sebagai tanggal diterbitkannya berita tersebut. b. Melihat Daftar Berita di Basis Data Untuk melihat daftar berita yang ada pada basisdata dapat dengan klik menu List/Edit pada Berita Manajemen sehingga tampil daftar seluruh berita yang ada di dalam basis data.

6.5 Metadata Metadata bisa ditambahkan kepada judul dari dokumen HTML, dan harus disertakan pada homepage, serta bagian utama atau halaman lain yang terdaftar pada mesin pencari. Terdapat alat pengatur metadata yang bisa membantu di dalam menambahkan metadata ke dalam halaman. Metadata sendiri tidap dapat mengandalkan pada mesin pencari untuk mendapatkan kembali data, oleh sebab itu harus digunakan bersamaan dengan teks yang ditampilkan pada halaman itu sendiri. Metadata harus disertakan pada halaman HTML yang menggunakan tabel.

7. Akses Internet Merupakan ujung dari saluran komunikasi, jaringan internet atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses portal layanan publik. Dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah dapat menghubungi Internet Service Provider yang terdekat untuk mendapatkan akses internet berkecepatan tinggi (broadband) sekurang-kurangnya Pemerintah Daerah dapat menggunakan fasilitas pelayanan internet yang disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yaitu telkomnet@instant sebagai salah satu cara yang dapat direkomendasikan untuk digunakan mengakses informasi yaitu penggunaan komputer. Pemilihan cara akses bergantung pada kondisi infrastruktur jaringan komunikasi dan kesiapan Pemerintah serta masyarakat pengguna. Sejalan dengan kesiapan Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyediakan layanan publik yang dapat dengan mudah diakses melalui Website.

8. Rekomendasi Konsep Arsitektur Website Merupakan situs web penyedia layanan publik dan merupakan integrasi layanan dari sejumlah Satuan Kerja terkait. Satuan Kerja penyelenggara layanan publik secara elektronik harus bertanggung jawab atas akurasi dan pemutakhiran informasi yang diberikan. Layanan melalui Website pemerintah harus dapat diakses 24 jam, 7 hari Halaman 161

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



dalam 1 minggu, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Website Pemerintah Daerah merupakan sarana penyampaian informasi melalui internet yang akan mempermudah hubungan kesepakatan dan memperbaiki serta meningkatkan efisiensi dan kinerja Pemerintahan Daerah, dalam semua hubungan 2C, G2B, G2E, dan G2G. Konsep Arsitektur Sistem Website adalah :

9. Rekomendasi Perangkat Keras

WEBSITE

APC UPS 1500VA Input 220V Output 220V Automatic Voltage Regulator LCD Alphanumeric, Display 2U Rackmount Software Powershute

Microsoft Windows 2003 Server 30CAL ( 1 paket ) Microsoft Windows SQL Server 30CAL ( 1 paket ) Antivirus for Server ( 1 paket ) Processor Intel Pentium Xeon Dual Core , 2 x 2Mb L2 Cache 1Gb PC2 ECC Fullbuffered DIMM Server RAID 8 K-I, 8 port SATA Ctrl. 2 x 73Gb HD 10K SCSI Hotswap Dual GB NIC, 2U Rack Optimized UPS

Database Server

modem

Website Administrator Backup System Switch 24 ports 24ports with autosensing 8.8gbps max forwarding 8mb packed buffer 6.6mbps wirespeed fwd rate 16mb SDRAM , 8mb flash memory FO converter

Pentium 4 2.8Ghz, 512Mb DDR, 80Gb HDD, DVD/CDRW Combo, NIC, VGA ATI Radeon, 17" LCD Monitor

Halaman 162

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S





2. Sistem Informasi Potensial SIM Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah Rancang Bangun

Halaman 163

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rekomendasi Perangkat Keras (KHUSUS)

Halaman 164

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Kepegawaian

2.2. SIM Kepegawaian Rancang Bangun

Halaman 165

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Network Operation Center

Microsoft Windows 2003 Server 30CAL ( 1 paket ) Microsoft Windows SQL Server 30CAL ( 1 paket ) ISA Server ( 1 paket ) Exchange Server 2003 30CAL ( 1 paket ) Antivirus for Server ( 1 paket )

Wireless Access Point

Backbone

Processor Intel Pentium Xeon Dual Core , 2 x 2Mb L2 Cache 1Gb PC2 ECC Fullbuffered DIMM Server RAID 8 K-I, 8 port SATA Ctrl. 2 x 73Gb HD 10K SCSI Hotswap Dual GB NIC, 2U Rack Optimized

APC UPS 1500VA Input 220V Output 220V Automatic Voltage Regulator LCD Alphanumeric, Display 2U Rackmount Software Powershute UPS

Database Server

Referensi

Mutasi

Pendataan

Perencanaan

Pengawasan & Evaluasi

Backup System

Switch 24 ports 24ports with autosensing 8.8gbps max forwarding 8mb packed buffer 6.6mbps wirespeed fwd rate 16mb SDRAM , 8mb flash memory FO converter

Pelaporan

Pentium 4 2.8Ghz, 512Mb DDR, 80Gb HDD, DVD/CDRW Combo, NIC, VGA ATI Radeon, 17" LCD Monitor

Halaman 166

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Keuangan

2.3-1. SIM Keuangan Daerah Rancang Bangun

Halaman 167

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Halaman 168

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



2.3-2. SIM KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah Rancang Bangun


Halaman 169

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




DINAS PENDAPATAN DAERAH

2.4. SIM Pendapatan Daerah Rancang Bangun

Rekomendasi Perangkat Keras (KHUSUS) Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah




Backbone



Database Server

Pendaftaran dan Penagihan

Pembukuan Setelah Penyetoran

Pendataan

Database Management Backup System


Laporan Kinerja Pentium 4 2.8Ghz, 512Mb DDR, 80Gb HDD, DVD/CDRW Combo, NIC, VGA ATI Radeon, 17" LCD Monitor

Halaman 170

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Umum dan Perlengkapan

2. 5. SIM Aset Daerah Rancang Bangun

Halaman 171

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rekomendasi Perangkat Keras

Halaman 172

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3. Sistem Informasi Satuan Kerja Spesifik


Satuan Kerja Pengolahan Data Elektronik

3.1-1. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Data 3.1-2. SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi (Jarkom) Suara Berbasis IP 3.1-3. SIM Pemeliharaan Basis Data Sistem Aplikasi Untuk ketiga aplikasi SIM tersebut di atas lihat Rekomendasi Pemeliharaan Sistem Subyek Pemeliharaan : 

Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi data dalam sebuah sistem dashboard komunikasi data



Mengelola pemeliharaan alamat IP (Internet Protocol) dari jaringan Internet maupun Intranet



Mengelola pemeliharaan basis data di Hosting Internet maupun Hosting Intranet.



Mengelola pengawasan kinerja lalu lintas komunikasi suara dalam sebuah sistem dashboard komunikasi suara



Mengelola pemeliharaan distribusi extension line dari sistem pusat komunikasi suara/ PBX.



Integrasi dengan SIM Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Internet dan Intranet



Mengelola pengawasan kinerja kecepatan akses data Basis Data Sistem Aplikasi dalam sebuah sistem dashboard akses Basis Data



Mengelola pemeliharaan perapihan data, kompresi dan purge Basis Data Sistem Aplikasi

Halaman 173

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3.2-1 SI Geografis Pembangunan Daerah Pola Pembentukan SIG

Profile Sistem Informasi Dalam pengelolaan suatu daerah, Pemerintah Daerah selalu berhubungan dengan 3 pihak, yaitu : 1. Berhubungan vertikal dengan pemerintah yang lebih atas 2. Berhubungan dengan pelaku bisnis 3. Berhubungan dengan pelayanan masyarakat

Halaman 174

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Dengan memanfaatkan sistem informasi berbasiskan geografis, maka pemerintah daerah dapat menjalankan ketiga hubungan diatas dengan baik, karena sistem informasi ini dapat mengakomodir kepentingan pemerintahan secara vertikal, dengan satuan kerja serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. Adapun sektor yang dapat diakomodasi adalah: SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RUANG LINGKUP SEKTOR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Analisa RUTRW



Topografi

Dinas Pendapatan Daerah



Analisa Lokasi PAD (papan reklame, dsb)

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Potensi Kesuburan Tanah



Kecocokan Jenis Tanaman



Umur Tanaman



Identifikasi obyek dan potensi lokasi wisata



Lokasi Fasilitas Kepariwisataan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi



Sebaran Tenaga Kerja

dan Tenaga Kerja



Sebaran Calon Tenaga Kerja



Sebaran Perusahaan Pencari Tenaga Kerja

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan



Sebaran Hutan Lindung

Hidup



Sebaran Hutan Tanaman Industri



Umur Pohon



Jaringan Irigasi



Sebaran Perkebunan Layak Panen



Sebaran Jumlah Produksi Perkebunan



Sebaran Daerah Rawan Bencana



Lokasi Puskesmas dan Rumah Sakit



Lokasi Daerah Kurang Gizi



Sebaran Penyakit Menular



Lokasi Sekolah



Sebaran Penduduk Usia Wajib Belajar



Potensi Obyek Tambang



Perizinan Pertambangan



Jaringan Listrik



Jaringan Telepon

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil



Sebaran Penduduk

Kantor Pertanahan



Sebaran Penggunaan Tanah

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas

Pemukiman,

Prasarana

Wilayah

Pertambangan

dan

Halaman 175

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Arsitektur Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen GIS

Sistem berbasis WEB

SIEDA

Data Peta Digital Pusat Database GIS

Sistem berbasis GIS

Data Digital lainnya

Pembentukan Database GIS

Halaman 176

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Rancang Bangun


Halaman 177

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.2-2 SIM Pelelangan Elektronik Rancang Bangun

3.2-3 SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah 

Mengelola sistem Pelaporan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dengan Sumber Daya Informasi berasal dari SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.



Integrasi dengan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dan SI Geografis Pembangunan Daerah

Halaman 178

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



Data Elemen SIM Pelaporan Program Pembangunan Daerah merupakan sumber daya informasi yang diperuntukkan kepada Sistem Informasi Eksekutif Daerah, yaitu :

PERENCANAAN 1

PEMBANGUNAN

Lap. Pendataan Perencanaan Pembangunan

 Lap. Pendataan Geografis dan Infrastruktur  Lap. Pendataan Kependudukan  Lap. Pendataan Sosial dan Budaya  Lap. Pendataan Telekomunikasi  Lap. Pendataan Transportasi Daerah  Lap. Pendataan Pariwisata Daerah  Lap. Pendataan Pendidikan  Lap. Pendataan Kesehatan dan LH  Lap. Pendataan EKUINDAKOP  Lap. Pendataan Pertanian dan Perikanan

2


 Lap. Kinerja Sumber Daya Manusia  Lap. Kinerja Hukum, Politik dan Tramtib  Lap. Kinerja Penanganan Kesehatan dan LH  Lap. Kinerja Penanganan Kependudukan  Lap. Kinerja Penanganan Transportasi Daerah  Lap. Kinerja Penanganan Pariwisata Daerah  Lap. Kinerja Penanganan Pendidikan  Lap. Kinerja Penanganan Pertanian  Lap. Kinerja Penanganan EKUINDAKOP

3

Lap. Penganggaran Pembangunan

 Lap. Rencana Anggaran Pembangunan  Lap. Penetapan Anggaran Pembangunan  Lap. Perubahan Anggaran Pembangunan  Lap. Pelaksanaan Anggaran Pembangunan

4


5

Lap. Realisasi Penganggaran Pembangunan

Halaman 179

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Inspektorat Daerah

3.3 SIM Pengawasan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rancang Bangun

Halaman 180

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S


PEMERINTAH KABUPATEN KAUR Rekomendasi diberikan kepada

Bagian Tata Pemerintahan

3.4. SIM Satu Komando SIM Satu Komando adalah SIM yang mengelola pendistribusian Instruksi Khusus maupun spesifik yang diperuntukkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Instruksi Khusus ini dapat berupa penjelasan terhadap suatu materi yang perlu segera disampaikan secara serentak; seperti misalnya rencana perubahan organisasi, pembentukan satuan kerja baru dan sebagainya.

Rancang Bangun

Halaman 181

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Organisasi

3.5-1 SIM Pengembangan SDM 3.5-2 SIM Monitoring Kinerja Pegawai Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 182

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Hukum

3.6-1 SIM Portal Hukum 3.6-2 SIM Arsip dan Pustaka Hukum Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 183

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Perekonomian

3.7-1 SIM Jaringan Komunikasi Perekonomian 3.7-2 SIM Potensi dan Indikator Perekonomian (SIM Potensi Daerah) SIM Jaringan Komunikasi Perekonomian merupakan sebuah pola integrasi komunikasi online yang diperuntukkan kepada lalu lintas komunikasi data yang diperlukan dalam SIM Potensi Daerah. Rancang Bangun


Halaman 184

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Bagian Hubungan Masyarakat

3.8-1 SIM Forum Komunikasi Masyarakat 3.8-2. SIM Portal Hubungan Masyarakat Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 185

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Satuan Kerja Pertanahan

3.9-1. SI Geografis Pertanahan ( lihat SI Geografis Pembangunan Daerah ) 

Merupakan bagian modul dari SI Geografis Pembangunan Daerah



Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi Pertanahan Daerah



Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil pemanfaatan tanah beserta dengan perijinannya

3.9-2. SIM Pengelolaan Perumahan Rancang Bangun :

Halaman 186

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.9-3. SIM Pengelolaan Reklame Rancang Bangun

3.9-4. SIM Perijinan dan Sertifikasi Pertanahan 

Merupakan bagian modul dari SIM Perijinan Sarana dan Prasarana



Mengelola basis data jenis Perijinan penggunaan Tanah



Mengelola perijinan dan sertifikasi penggunaan Tanah



Mengelola pengawasan pemakaian Tanah.



Integrasi dengan SI Geografis Pertanahan

Halaman 187

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Satuan Kerja Pelayanan Satu Pintu

3.10-1 SIM Perijinan Sarana dan Prasarana 3.10-2 SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi 3.10-3 SIM Administrasi Manunggal Satu Atap Ketiga SIM tersebut di atas berada dalam aplikasi SIM Pelayanan Satu Pintu terpadu.

Rancang Bangun

Halaman 188

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Pekerjaan Umum

3.11-1.

Sistem Informasi Geografis Pembangunan Sarana dan Prasarana ( lihat SI Geografis Pembangunan Daerah ) 

Merupakan bagian modul SI Geografis Pembangunan Daerah



Menyajikan peta lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah



Untuk setiap titik koordinat terdapat informasi mengenai profil Pembangunannya beserta dengan penganggaran dan status pelaksanaannya.



Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis Pertanahan

3.11-2.

SIM Pembangunan Sarana dan Prasarana

3.11-3.

SIM Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

Halaman 189

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3-12-1. SIM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3-12-2. SIM Pengawasan Hubungan Industrial Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

Halaman 190

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Kantor Keluarga Berencana dan Kependudukan

3-13-1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Rancang Bangun

Halaman 191

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Halaman 192

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3-13-2. SIM Portal Kependudukan Rancang Bangun

Halaman 193

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

3.14-1. SIM Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 3.14-2. SIM Pengelolaan Daerah Rawan Konflik 3.14-3. SIM Pengelolaan Program Sosial Kemasyarakatan 3.14-4. SIM Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat 3.14-5. SIM Komunikasi Penanggulangan Bencana Alam Kelima aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 194

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3.15 SIM Perlindungan Hutan dan Perkebunan Rancang Bangun

Halaman 195

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

3.16-1. SIM Pusat Teknologi Pedesaan 3.16-2. SIM Pelatihan Berbasis Potensi Desa 3.16-3. SIM Pengawasan Program Bantuan Swakelola Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 196

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.16-4. SIM Pengelolaan Program Sosial 3.16-5. SIM Pengelolaan Lembaga Sosial 3.16-6. SIM Pengawasan Program Bantuan Sosial Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 197

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Kesehatan

3.17-1. SIM Portal Pelayanan Kesehatan Rancang Bangun

Halaman 198

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Halaman 199

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.17-2. SIM Jaringan Kesehatan Merupakan sistem jaringan yang melakukan integrasi basis data Rumah Sakit dan Puskesmas maupun pengelolaan transformasi data antar Rumah Sakit dan Puskesmas secara online dan mengelola basis data Rekam Medis terpadu dari seluruh lokasi Rumah Sakit dan Puskesmas yang terintegrasi.

Rancang Bangun Sistem Jaringan :

Halaman 200

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.17-3. SIM Puskesmas Rancang Bangun

Halaman 201

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.17-4 SIM Rumah Sakit Rancang Bangun

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Inventori Farmasi Pelayanan Medis Pendaftaran Pasien

Rawat Jalan

Pembayaran Penagihan Pasien

Rawat Inap

Jurnal

Posting REKAM MEDIS

Pembukuan Hutang

Piutang

Kasir

Verifikasi Akuntansi

SIMDUK

Logistik

Personalia

SIMKES

SIMPEG

PUSKESMAS Logistik

Personalia

Verifikasi Akuntansi

Apabila pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Hutang

Piutang

Kasir

REKAM MEDIS

Pembayaran Pembukuan Posting

Pelayanan Medis Pendaftaran Pasien

Rawat Jalan

Penagihan Pasien

Jurnal

Inventori Farmasi

Halaman 202

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Halaman 203

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.17-5 SIM Perlindungan Lingkungan Hidup 3.17-6 SIM Pengawasan dan Penanggulangan Bencana Alam 3.17-7 SIM Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 204

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Halaman 205

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Kantor Pertambangan dan ESDM

3.18-1. Sistem Informasi Geografis Pertambangan dan Energi ( lihat SI Geografis Pembangunan Daerah ) 

Merupakan bagian modul SI Geografis Pembangunan Daerah



Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi geografis daerah berpotensi untuk penambangan bahan galian dan sumber energi.



Memberikan informasi mengenai kandungan bahan galian dan sumber energi pada koordinat geografis lokasi bahan galian.



Mencatat basis data profil bahan galian seperti jenis bahan galian, jumlah kandungan bahan galian, lokasi bahan galian, dsb.

3.18-2. SIM Inventori Bahan Galian 

Mencatat distribusi jumlah bahan galian yang disalurkan kepada institusi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pemrosesan lebih lanjut.

Rancang Bangun

Halaman 206

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Kantor Perhubungan

3.19. SIM Pengawasan Jaringan Perhubungan Rancang Bangun

Halaman 207

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Pertanian dan Peternakan

3.20-1. SIM Agri Bisnis (Pengelolaan Pertanian) Rancang Bangun

Halaman 208

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Sistem Informasi Manajemen Agri Bisnis




Backbone



Database Server

Referensi Retribusi Izin Penjualan

Operasional

Backup System

Laporan Umum


Laporan Kinerja Pemasaran Pentium 4 2.8Ghz, 512Mb DDR, 80Gb HDD, DVD/CDRW Combo, NIC, VGA ATI Radeon, 17" LCD Monitor

Halaman 209

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.20-2. SIM Pembinaan Petani 3.20-3. SIM Teknologi Pertanian Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

3.20-4. SIM Forum Komunikasi Masyarakat Petani Rancang Bangun

Halaman 210

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.20-5. SIM Teknologi Peternakan 3.20-6. SIM Pembinaan Peternak Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

3.20-7. SIM Pengelolaan Hasil Ternak 3.20-8. SIM Forum Komunikasi Peternak Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

Halaman 211

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.21-1. SIM Portal Pariwisata Daerah 3.21-2. SIM Pelayanan Kepariwisataan 3.21-3. SIM Pendapatan Kepariwisataan Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 212

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.22-1. SIM Portal Penanaman Modal Daerah 3.22-2. SIM Pengelolaan Penanaman Modal 3.22-3. SIM Pengawasan Penanaman Modal Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 213

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.22-4.SIM Portal Perindustrian dan Perdagangan 3.22-5. SIM Pengelolaan Perindustrian dan Perdagangan Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

3.22-6. Sistem Informasi Geografis Perindustrian dan Perdagangan ( lihat SI Geografis Pembangunan Daerah ) 

Merupakan bagian modul dari SI Geografis Pembangunan Daerah



Aplikasi sistem yang menyajikan peta lokasi geografis daerah berpotensi untuk perindustrian dan perdagangan.

Halaman 214

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

3.23-1. SIM Portal Koperasi dan UKM 3.23-2. SIM Layanan Koperasi dan UKM 3.23-3. SIM Jaringan Koperasi dan UKM Ketiga aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 215

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Pendidikan Nasional

3.24-1. SIM Portal Sekolah Rancang Bangun

Halaman 216

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.24-2. SIM Fasilitas Pendidikan Rancang Bangun


Halaman 217

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.24-3. SIM Pembinaan Guru (Kelompok Kerja Data Pendidikan) Rancang Bangun


Halaman 218

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Sekretariat Dewan

3.25-1. SIM Pengelolaan Arsip Surat dan Tata Naskah Rancang Bangun


Halaman 219

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



3.25-2. SIM Perpustakaan Digital Rancang Bangun

Halaman 220

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Satuan Polisi Pamong Praja

3.26-1. SIM Jaringan Pengawasan Daerah 3.26-2. SIM Jaringan Pengaduan Masyarakat Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini:

Rancang Bangun

Halaman 221

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S




Dinas Perikanan dan Kelautan

3.27-1. SIM Teknologi Perikanan dan Kelautan 3.27-2. SIM Pembinaan Nelayan Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

3.27-3. SIM Pengelolaan Hasil Laut 3.27-4. SIM Forum Komunikasi Nelayan Kedua aplikasi SIM tersebut terintegrasi dalam ilustrasi Rancang Bangun berikut ini: Rancang Bangun

Halaman 222

R

E

K

O

M

E

N

D

A

S



PENUTUP

Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah ini adalah langkah awal dalam rangka membangun Sistem Informasi Pemerintah Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Kaur, agar memiliki benang merah keseragaman diantara keaneka ragaman variasi yang akan dikembangkan oleh masing-masing daerah. Adanya Rekomendasi ini, diharapkan Pemerintah Daerah yang belum memiliki sistem informasi tersebut, dapat mempersiapkan diri dan menambah wawasan, sehingga pada saat pembangunan sistem informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan, diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunannya. Adanya rekomendasi ini, akan tercipta Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terpadu yang kredibel, representatif dan berdaya guna bagi masyarakat dan bangsa.

Halaman 223

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

Recommend Documents