INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KoTA JAYAPURA

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

KoTA JAYAPURA TAHUN 2014

BPS Kota Jayapura

KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karuniaNya pubikasi ”Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura Tahun 2014” dapat terselesaikan. Keragaman data dan informasi statistik saat ini sangat dibutuhkan guna menunjang proses percepatan pembangunan. Informasi mengenai besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan menjadi salah satu informasi yang begitu penting. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Indeks Kemahalan Konstruksi dan luas wilayah yang disebut juga sebagai indeks kewilayahan. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Provinsi dan IKK kabupaten/kota dihitung sejak tahun 2004 berdasarkan UU no 33 tahun 2004 yang mendasarkan kepada Indeks Harga Bangunan (IHB). Pada akhirnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat. Jayapura, Agustus 2014 KEPALA BPS Kota Jayapura

Drs. Parjan, M.Si NIP. 19660925 199203 1 001

Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

i

BPS Kota Jayapura

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................. DAFTAR ISI .......................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................... DAFTAR GAMBAR ............................................................... DAFTAR GRAFIK...................................................................

i ii iv iv iv

BAB I

1

I.1

PENDAHULUAN Latar Belakang ...............................................................

1

I.1.1 Variabel Kebutuhan Fiskal .....................................

7

I.1.2 Variabel Kapasitas Fiskal .......................................

13

I.2

Tujuan ............................................................................

13

I.3

Ruang Lingkup ...............................................................

14

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

15

BAB III

METODOLOGI

27

III.1 Paket Komoditas ............................................................

27

III.2 Diagram Timbang ..........................................................

28

III.2.1 Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan/konstruksi ............................................

29

III.2.2 Diagram Timbang Umum ....................................

30

III.3 Kegiatan Pengumpulan Data .........................................

30

III.4 Identifikasi Kualitas Barang ...........................................

31


ii

BPS Kota Jayapura

III.5 Formula Penghitungan IKK .............................................

32

III.5.1 Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan/konstruksi-j

Kabupaten/Kota

(TKKkab)j ............................................................ III.5.2

Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan/konstruksi

Rata-rata

Nasional

(TKKnas)j ............................................................. III.5.3

Indeks

Kemahalan

Konstruksi

34

Umum

Kabupaten/kota (IKK Umum Kab) ....................

BAB IV

34

Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan/konstruksi Kabupaten/Kota (IKKkab)j

III.5.4

33

ANALISIS IKK KOTA JAYAPURA

35

36

IV.1 Profil Kota Jayapura .......................................................

36

IV.2 Indeks Kemahalan Konstruksi ........................................

40

IV.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura .................

41

DAFTAR PUSTAKA

44

LAMPIRAN

47


iii

BPS Kota Jayapura

DAFTAR TABEL Tabel 1

Wilayah administrasi dan luas wilayah .............

Tabel 2

Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2010-2013 ............................................................................

37

43

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Besaran Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 .............................................

3

Gambar 2 Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 .................................

12

Gambar 3 Peta Kota Jayapura ............................................

39

DAFTAR GRAFIK Grafik 1

Luas wilayah dan Jumlah Kelurahan/Kampung ............................................................................

Grafik 2

37

Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2010-2013 ............................................................................


41

iv

BPS Kota Jayapura

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah tersebut. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan direvisi melalui UU No. 32 tahun 2004, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah mengalokasikan dana, yang dikenal dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Pendapatan APBN sesuai UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi melalui UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP 55 tahun 2005. DAU merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah (equalization grant). Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

1

BPS Kota Jayapura

25% dari total penerimaan dalam negeri netto pada APBN, untuk periode transisi dinyatakan 25.5% dan pada tahun 2008 dinyatakan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. Alokasi DAU murni secara efektif dilaksanakan pada tahun anggaran 2008, dan dengan diterapkannya formula DAU murni, ada kemungkinan suatu daerah mendapat DAU lebih rendah atau tidak mendapatkan DAU sama sekali, sebagai contoh apabila Celah Fiskal negatif (CF0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif (untuk kasus DAU negatif, akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU). Dengan demikian sangatlah jelas bahwa pada sistem alokasi DAU murni, kondisi Celah Fiskal yang merupakan selisih kebutuhan fiskal terhadap kapasitas fiskal atau potensi keuangan daerah, sangat berpengaruh terhadap besaran DAU yang akan diterima oleh suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk itu alokasi DAU pada tahun 2008 atau alokasi DAU murni, sangat berbeda dengan pola alokasi DAU pada tahun-tahun sebelumnya.


2

BPS Kota Jayapura

Adapun

total

besar

DAU

secara

umum

dapat

digambarkan sebagai berikut: ( lihat gambar 1 ) Gambar 1. Besaran Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2007 dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan

Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari dua komponen, yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF), dapat dirumuskan sebagai berikut:


3

BPS Kota Jayapura

Alokasi Dasar Pada pasal 27 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, berbeda dengan formula DAU berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 yang terdiri

dari belanja pegawai dan lumpsum.

Penghitungan Alokasi Dasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 didasarkan atas : •

Realisasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk peningkatan

gaji

pokok,

tunjangan

keluarga

dan

tunjangan PPh pasal 21 dengan rata-rata 15% •

Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional dan Struktural

•

Tingkat Pertumbuhan (Accres) 2,5%

•

Gaji Bulan ke-13

•

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada UU nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya

belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut: Alokasi DAU dari komponen belanja pegawai daerah A

=


x

4

BPS Kota Jayapura

Celah Fiskal (CF) Celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal atau potensi fiskal suatu daerah. Kebutuhan fiskal daerah secara umum menggambarkan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan

kapasitas

fiskal

merupakan

sumber

pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH Pajak serta DBH SDA) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan. Pengalokasian

DAU

berdasarkan

formula

dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Dimana: CF

= Celah Fiskal


5

BPS Kota Jayapura

Kbf

= Kebutuhan Fiskal

TBR

= Total Belanja Rata-Rata APBD

IP

= Indeks Jumlah Penduduk

IW

= Indeks Luas Wilayah

IPM

= Indeks Pembangunan Manusia

IKK

= Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB

= Indeks PDRB Perkapita



= Bobot Indeks

Kpf

= Kapasitas Fiskal

PAD

= Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak

= Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA

= Dana Bagi hHasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Sejak

tahun

2008

perolehan

DAU

sepenuhnya

berdasarkan pada penggunaan formula penghitungan DAU murni. Karena itu Kebijakan hold harmless atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya, sudah tidak berlaku lagi. Adapun untuk

mengatasi kemungkinan ketimpangan

kemampuan fiskal antar daerah yang terjadi, dipergunakan beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal :


6

BPS Kota Jayapura

1. Apabila Celah Fiskal positif (CF0) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal. 2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol (CF=0) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar. 3. Apabila Celah Fiskal negatif (CF0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal. 4. Apabila Celah Fiskal negatif (CF0) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol atau negatif. Untuk kasus DAU negatif, akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU. I.1.1 Variabel Kebutuhan Fiskal Variabel kebutuhan fiskal suatu daerah hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan suatu daerah, yang digunakan untuk pembiayaan program-program pembangunan fasilitas daerah Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

7

BPS Kota Jayapura

seperti

fasilitas

pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur

dan

kebutuhan pokok lainnya. Indikator

dari

Variabel-variabel

yang

hendaknya mampu untuk mengakomodir

digunakan

kebutuhan untuk

program-program pembiayaan fasilitas daerah, sehingga dapat terbentuk suatu rumusan sederhana, mudah dihitung dan dengan data yang mudah diperoleh. Berikut variabel kebutuhan fiskal yang dugunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum. 1. Jumlah Penduduk Jumlah

penduduk

suatu

daerah

mencerminkan

kebutuhan pelayanan yang diperlukan penduduk/masyarakat. Pelayanan tersebut dapat meliputi beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan lainnya. Untuk membedakan kebutuhan satu daerah dengan daerah lain berdasarkan jumlah penduduk, maka dibuatlah indeks penduduk. Indeks penduduk dihitung dengan cara:

̅


∑

8

BPS Kota Jayapura

dimana:

̅

2. Luas Wilayah Daerah

dengan

cakupan

wilayah

yang

luas

membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, maka dibentuklah suatu indeks untuk membedakan besaran luas wilayah tersebut. Hal tersebut yang dijadikan alasan untuk digunakannya variabel luas wilayah. Data luas wilayah bersumber dari Departemen Dalam Negeri dan Bakosurtanal. Apabila terdapat perbedaan luas daerah yang cukup besar, maka digunakan luas daerah yang memiliki tingkat densitas yang memenuhi kewajaran. Indeks Wilayah tersebut dihitung dengan cara:


9

BPS Kota Jayapura

3. Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan daerah dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sebagai indikator untuk mengukur variabel kemajuan pembangunan di daerah digunakan IPM sebagai pengganti dari Indeks Kemiskinan yang telah digunakan sebelumnya. Komponen IPM meliputi angka harapan hidup waktu lahir, indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah dan Indeks daya beli. Penghitungan masing-masing indeks memperhatikan nilai maksimum dan minimum standar UNDP. 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Tingkat

Kemahalan

Konstruksi

(TKK)

merupakan

cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui

pendekatan

terhadap

harga

sejumlah

bahan

bangunan/konstruksi, upah tukang dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

10

BPS Kota Jayapura

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk daerah/wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal yang selama ini sudah dikenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut

menggambarkan

perkembangan

harga

di

suatu

daerah/wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar. 5. Produk Domestik Regional Bruto Dalam penghitungan DAU PDRB yang dihitung adalah PDRB perkapita yaitu membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB perkapita

merupakan

ukuran

untuk

melihat

kemajuan

pembangunan suatu daerah ditinjau dari jumlah penduduk.


11

BPS Kota Jayapura

Gambar 2. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004

Dana Alokasi Umum

Alokasi dasar

Belanja pegawai

Alokasi berdasarkan celah fiskal

Kebutuhan fiskal Indeks Penduduk Indeks Luas Wilayah Indeks Kemahalan Konstruksi

Kapasitas Fiskal Pendapatan Asli daerah Bagi Hasil Pajak Bagi hasil SDA

Indeks Pembangunan/konstruks i Manusia Indeks PDRB Perkapita Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, 2007 dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan


12

BPS Kota Jayapura

I.1.2 Variabel Kapasitas Fiskal Variabel kapasitas fiskal mengindikasikan kemampuan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kapasitas fiskal suatu daerah diukur melalui tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam. I.2 Tujuan Tujuan

utama

penghitungan

Indeks

Kemahalan

Konstruksi (IKK) tahun 2013 adalah untuk menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2014 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian tahun 2014. Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa

IKK digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan

tingkat kesulitan geografis suatu daerah, dengan demikian semakin sulit letak geografis daerah, maka akan semakin besar pula angka Indeks Kemahalan Konstruksi-nya(IKK). Disamping itu IKK juga merupakan sumber data yang bersifat spasial yang menggambarkan perbandingan antar wilayah.


13

BPS Kota Jayapura

1.3 Ruang Lingkup Terhitung mulai tahun 2010 dan selanjutnya, penentuan tahun dasar tidak lagi mengacu pada rata-rata nasional, akan tetapi mengacu pada kabupaten/kota yang memiliki nilai IKKnya paling dekat dengan

nilai 100. Sesuai hasil penghitungan IKK

Kabupaten/Kota pada tahun 2010 berdasarkan versi 491 kabupaten/kota, terpilih kota Samarinda sebagai kota pembanding terhadap IKK kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu untuk lima tahun kedepan, kota Samarinda akan menjadi kota pembanding terhadap IKK kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.


14

BPS Kota Jayapura

BAB II KONSEP DAN DEFINISI Beberapa konsep dan definisi secara umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi. Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dilakukan oleh pedagang besar/distributor ke pedagang besar berikutnya atau kepada konsumen dalam jumlah besar (partai). Yang dimaksud dengan pengertian HPB disini adalah harga lokal gudang yaitu harga penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dijual berada di tempat/gudang penjual. Harga pedagang campuran adalah harga transaksi barang dagangan yang dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran dengan konsumen, sedangkan data yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.


15

BPS Kota Jayapura

Harga produsen adalah transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara party/grosir. Sedangkan yang dimaksud dengan harga eceran (HE) adalah harga yang terjadi karena transaksi penjualan bahan bangunan/konstruksi yang dilakukan oleh pedagang eceran ke konsumen. HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan/konstruksi yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (party) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi

dengan

pengguna

bahan

bangunan/

konstruksi tersebut. Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/distibutor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara party/grosir atau dalam jumlah besar. Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Party/grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarannya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditas itu sendiri.


16

BPS Kota Jayapura

Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan,

bangunan/konstruksi

bangunan/konstruksi

sanitasi,

air

landasan

dan

drainase,

pesawat

terbang,

dermaga, bangunan/konstruksi pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan/konstruksi jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi

meliputi

perencanaan,

persiapan,

pembuatan,

pembongkaran, dan perbaikan bangunan/konstruksi. Berdasarkan KBLI 2005 yang disusun Badan Pusat Statistik yang merupakan revisi KBLI 2000, secara umum jenis bangunan/konstruksi dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu: i. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal, mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, banguan tempat ibadat,banguan


17

BPS Kota Jayapura

gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya. ii. Prasarana Pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, percetakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya. iii. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya. iv. Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi Mencakup Bangunan/konstruksi Pengolahan Penyaluran dan Penampungan

Air

Bersih/Air

Bangunan/konstruksi

Limbah/Drainase,

Pengolahan/Penyaluran

dan

Penampungan Barang Migas, Bangunan/konstruksi Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral

Telekomunikasi,

Konstruksi

Elektrikal

dan

Telekomunikasi Lainnya, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air tanah, Instalasi Listrik Bangunan/konstruksi Sipil, Instalasi Navigasi Laut dan Sungai, Instalasi Meteorologi dan Geofisika, Instalasi Navigasi Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

18

BPS Kota Jayapura

Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya, Instalasi Telekomunikasi. v. Bangunan/konstruksi Lainnya Mencakup Bangunan/konstruksi Terowongan, Bangunan/ konstruksi Sipil Lainnya, Pemasangan Perancah, Pemasangan Bangunan/konstruksi Kostruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja, Pengerukan, Konstruksi Khusus Lainnya, Instalasi Jaringan Pipa, Instalasi Bangunan/konstruksi Sipil Lainnya, Dekorasi Eksterior,serta bangunan/konstruksi sipil lainnya

termasuk

peningkatan

mutu

tanah

melalui

pengeringan dan pengerukan. Berdasarkan asas keterbandingan penghitungan IKK, bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis bangunan/konstruksi, sedangkan pada kenyataannnya tidak setiap kabupaten/kota memiliki kelima jenis bangunan/konstruksi tersebut,

maka

dalam

penghitungan

IKK

jenis

bangunan/konstruksi dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: i.

Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri dari: a. Kontruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun dan perumahan dinas. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

19

BPS Kota Jayapura

b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan/konstruksi monumental. ii. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan terdiri dari: a. Bangunan/konstruksi meliputi:

jalan,

jembatan

pembangunan/konstruksi

dan

jalan,

landasan jembatan,

landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. b. Bangunan/konstruksi jalan dan jembatan kereta. c. Bangunan/konstruksi

dermaga

meliputi:

pembangunan/konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang. iii. Bangunan/konstruksi lainnya terdiri dari: a. Bangunan/konstruksi

sipil,


lapangan olah raga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman. b. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk pertanian meliputi:


20

BPS Kota Jayapura

- Bangunan/konstruksi

pengairan

diantaranya:

pembangunan/konstruksi waduk (reservoir), bendungan, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib dan vaduk. - Bangunan/konstruksi tempat proses hasil pertanian, diantaranya

bangunan/konstruksi

penggilingan

dan

bangunan/konstruksi pengeringan. c. Bangunan/konstruksi

elektrikal

meliputi:

pembangkit

tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi. d. Konstruksi telekomunikasi udara meliputi: konstruksi bangunan/konstruksi telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan/konstruksi pemancar/ penerima radar, dan bangunan/konstruksi antenna. e. Konstruksi

sinyal

dan


telekomunikasi konstruksi

kereta sinyal

api, dan

telekomunikasi kereta api. f. Konstruksi

sentral

telekomunikasi

meliputi:

bangunan/konstruksi sentral telepon/telegraph, konstruksi bangunan/konstruksi

menara

pemancar

dan

bangunan/konstruksi stasiun kecil.


21

BPS Kota Jayapura

g. Instalasi air meliputi instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung. h. Instalasi listrik meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat. i.

Instalasi gas meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

j.

Instalasi listrik jalan

k. Instalasi jaringan pipa: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak. Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/jam. Tingkat

Kemahalan

Konstruksi

(TKK)

merupakan

cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi per satuan


22

BPS Kota Jayapura

ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan. Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas /jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas representativeness dan comparibility yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Diagram Timbang atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan/konstruksi. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan/konstruksi dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masingmasing kelompok jenis bangunan/konstruksi. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang

menggambarkan

perbandingan

Tingkat

Kemahalan

Konstruksi suatu kabupaten/kota terhadap kota acuan, yang mana kota Samarinda terpilih sebagai kota acuan untuk periode 5(lima) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2010. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

23

BPS Kota Jayapura

Berbeda dengan Indeks Harga Perdagangan Besar Konstruksi (IHPB konstruksi) yang merupakan indeks periodical, IKK merupakan indeks spasial yang menunjukkan perbedaan harga antar wilayah dalam waktu yang sama. Indeks

Harga

Perdagangan

Besar

Bahan

Bangunan/Konstruksi adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas bahan bangunan/konstruksi di suatu negara/daerah. Secara makro ekonomi perubahan harga bahan bangunan/konstruksi dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan. Namun berbagai faktor yang juga mempengaruhi perubahan harga bahan bangunan/konstruksi adalah faktor biaya produksi dan faktor biaya transportasi. Indeks

Harga

Perdagangan

Besar

(IHPB)

Bahan

Bangunan/konstruksi yang merupakan salah satu indikator ekonomi

yang

digunakan

untuk

keperluan

perencanaan

pembangunan, dapat mengambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi di suatu daerah. Manfaat IHPB bahan bangunan/konstruksi semakin diperlukan terutama didalam penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 Nopember 2005, serta Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

24

BPS Kota Jayapura

didukung oleh

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.

11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Data IHPB konstruksi dibuat menjadi dua bentuk penyajian, yaitu : 1).

IHPB konstruksi menurut kelompok barang Jumlah kelompok jenis barang yang dihitung dalam

kelompok IHPB bahan bangunan/konstruksi adalah sebanyak 33 kelompok barang, yaitu kelompok kayu gelondongan; barang galian segala jenis; kayu gergajian dan awetan; kayu lapis dan sejenisnya; bahan bangunan/konstruksi dari kayu; cat, vernis, dan lak; aspal; hasil kilang minyak lainnya; barang-barang dari plastik; kaca lembaran; bahan bangunan/konstruksi dari keramik dan tanah liat; semen; batu split; barang-barang lainnya dari bahan bukan logam; barang-barang dari besi dan baja dasar; barang-barang dari logam dasar bukan besi; alat pertukangan dari logam; bahan bangunan/konstruksi dari logam; barangbarang logam lainnya; alat-alat berat dan perlengkapannya; mesin listrik dan pengatur listrik; perlengkapan listrik lainnya; dan aki.


25

BPS Kota Jayapura

2).

IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan/konstruksi.

IHPB konstruksi menurut kelompok bangunan/konstruksi dibagi dalam 5 jenis bangunan/konstruksi, yaitu : a. Bangunan/konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal b. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk pertanian c. Bangunan/konstruksi pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan d. Bangunan/konstruksi dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi e. Bangunan/konstruksi lainnya Selanjutnya IHPB konstruksi umum yang merupakan indeks

tertimbang

dari

indeks

ke

lima

kelompok

bangunan/konstruksi di atas digunakan dalam penyesuaian IKK secara nasional (inflator).


26

BPS Kota Jayapura

BAB III METODOLOGI III.1 Paket Komoditas Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi, balas jasa pekerja sektor konstruksi dan sewa alat berat dilakukan secara triwulanan. Harga tersebut meliputi harga 145 kualitas barang yang berasal dari 60 jenis barang, 7 jenis balas jasa pekerja dan harga sewa 6 macam alat berat sektor konstruksi. Selanjutnya dari barang tersebut dipilih komoditas yang mempunyai nilai atau andil yang cukup besar dalam

membuat

masing-masing

bangunan/konstruksi,

serta

comparable

mempunyai

atau

harga

kelompok

barang-barang keterbandingan

jenis tersebut antar

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kualitas yang terpilih pada penghitungan IKK periode berjalan tidak harus selalu sama dengan tahun sebelumnya. Dalam pemilihan paket komoditas IKK, perlu diperhatikan azas pemilihan paket komoditas sebagai berikut : a. Comparability (keterbandingan) - Specific product description - Characteristic determining price b. Representativeness (mewakili) Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

27

BPS Kota Jayapura

Berdasarkan azas tersebut dan sesuai perkembangan yang

ada,

paket

komoditas

yang

digunakan

dalam

penghitungan IKK 2013 yaitu terdiri dari 33 jenis barang meliputi tanah urug, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, seng gelombang, paku, semen Portland, besi beton, bak mandi fiber, kloset, seng plat, pipa pvc, kayu balok, kayu papan, kayu triplek/lapis, cat, tegel/keramik, genteng/atap, kaca, aspal, gypsum, kabel, bahan bangunan siap pasang dari kayu, mesin pompa, rangka baja, tangki air, lampu dan MCB. Dan untuk balas jasa pekerja sektor konstruksi meliputi Upah Mandor, Kepala Tukang, Tukang Kayu, Tukang,Batu, Tukang Cat, Tukang Listrik dan pembatu tukang. Sedangkan untuk sewa alat berat itu sendiri meliputi:

excavator,

bulldozer, Skidsleer loader, tandem/vibrating roller, dump truck, compact track loader. III.2 Diagram Timbang Diagram timbang atau bobot terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi untuk menghitung Tingkat Kemahalan Konstruksi, sedangkan

diagram timbang

umum (dari data Bill of Quantity). digunakan untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

28

BPS Kota Jayapura

III.2.1 Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan/Konstruksi Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi disusun berdasarkan besarnya andil atau nilai masing-masing jenis bahan

bangunan/konstruksi

untuk

membangun

satu

unit

bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas dan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi. Diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi menggunakan

data

kuantitas

atau

volume

barang-barang

konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan atau digunakan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan/konstruksi. Jenis bangunan/konstruksi yang dimaksud terdiri dari tiga kelompok jenis bangunan/konstruksi, yaitu: i)

Bangunan/konstruksi tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

ii)

Bangunan/konstruksi jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan

iii) Bangunan/konstruksi lainnya. Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan/konstruksi, selain data hasil studi,

ditunjang pula

dengan data table Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor. Sesuai dengan tujuan penyusunan IKK, maka penggunaan (kuantitas/volume) barang

untuk membangun satu unit


29

BPS Kota Jayapura

bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, artinya seluruh kabupaten/kota menggunakan satu penimbang yang berlaku secara nasional, meskipun memiliki struktur tanah dan kondisi yang berbeda. III.2.2 Diagram Timbang Umum Diagram timbang umum disusun berdasarkan data Bill of Quantity (BoQ) pembangunan/konstruksi fisik masing-masing pemerintah kabupaten/kota, seperti pembangunan/konstruksi gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olah raga dan lain-lain yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota tersebut. Pengeluaran tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok jenis bangunan/konstruksinya, lalu dibuat persentase total

pengeluaran

bangunan/konstruksi

masing-masing tersebut

terhadap

kelompok total

jenis seluruh

pengeluaran. Selanjutnya nilai tersebut di-update setiap tahun untuk mendapatkan nilai penimbang yang lebih representative. III.3 Kegiatan Pengumpulan Data Khusus untuk barang-barang bahan bangunan/konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK, pengumpulan data harga dilakukan di 491 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui survei serentak. Sejak tahun 2010 pelaksanaan survei serentak


30

BPS Kota Jayapura

dilakukan dengan periode waktu triwulanan yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan oktober pada setiap tahunnya. Responden yang menjadi sumber data pada kegiatan survei serentak terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, PT. PLN dan Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) atau instansi terkait lainnya (khususnya untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, BoQ dan upah pekerja/jasa konstruksi). Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang besar (PB). Jika pedagang besar tidak ada maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Sehingga jenis harga yang dikumpulkan dalam survei HPB-K ini terdiri dari harga perdagangan besar (HPB), harga produsen (HP), dan harga eceran (HE). III.4 Identifikasi Kualitas Barang Setelah menetapkan paket komoditas IKK 2010 dan harga bahan bangunan/konstruksi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan Survei Identifikasi Kualitas Barang (SIKB). Kegiatan ini dimaksudkan untuk validasi data harga dengan cara mengumpulkan data harga seluruh kualitas dari komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

31

BPS Kota Jayapura

terpilih, dan memastikan/mencocokkan bahwa jenis barang dan harga adalah untuk jenis barang dengan kualitas yang ditetapkan dalam paket komoditas IKK. SIKB juga digunakan sebagai dasar justifikasi untuk mendapatkan harga dengan kualitas barang yang setara, jika kualitas yang tercakup dalam paket komoditas tidak terdapat di provinsi tertentu. III.5 Formula Penghitungan IKK Sejak tahun 2010, penghitungan IKK tidak lagi mengacu pada

rata-rata

nasional dan penggunaan

inflator, tetapi

menggunakan kota acuan. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai kota acuan adalah, kota acuan dapat memberikan flexibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya, serta literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Oleh karena itu pada tahun 2010 telah terpilih dan ditetapkan bahwa kota Samarinda merupakan kota pembanding dalam penghitungan IKK untuk lima tahun kedepan. Selain kota acuan metode penghitungan IKK juga mengalami perubahan yaitu dari metode eksponensial berubah


32

BPS Kota Jayapura

ke metode Regresi Country Product Dummy (CPD). Dengan metode CPD barang yang tidak terdapat di suatu kabupaten/kota nilainya dikosongkan saja, tidak perlu di estimasi. Hal ini tentunya

berbeda

ketika

masih

menggunakan

metode

Eksponensial yaitu harga barang tidak boleh dikosongkan dan harus diestimasi meskipun barang tersebut tidak terdapat dikabupaten/kota yang bersangkutan. III.5.1

Tingkat

Kemahalan

Konstruksi

Kelompok

Jenis

Bangunan/konstruksi j Kabupaten/Kota (TKKkab)j (

)

∑

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat j

= kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)

Pi = harga jenis barang/bahan bangunan i Qij = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke-j


33

BPS Kota Jayapura

III.5.2

Tingkat

Kemahalan

Konstruksi

Kelompok

Jenis

Bangunan/konstruksi Rata-rata Nasional (TKKn)j ∑

(

)

n =nasional k = kabupaten/kota (1,2,…491) j =jenis bangunan ke-j

III.5.3

Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan/konstruksi Kabupaten/Kota (IKKkab)j

(

)

n =nasional k = kabupaten/kota (1,2,…491) j =jenis bangunan ke-j


34

BPS Kota Jayapura

III.5.4

Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/kota (IKK Umum Kab) (

)

∑

Qj = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota kelompok bangunan j I

= suatu

konstanta

yang

menggambarkan

perkembangan harga barang-barang digunakan di sektor konstruksi

di

yang Indonesia

(IHPB sektor konstruksi) Februari 2010-Juni 2013


35

BPS Kota Jayapura

BAB IV ANALISIS IKK KOTA JAYAPURA IV.1. Profil Kota Jayapura Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan tentang otonomi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, termasuk Propinsi Papua, baik itu Provinsi Papua maupun Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Jayapura yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Papua, secara kewilayah Pemerintahan Kota Jayapura terbagi kedalam 5 Distrik dan 39 kelurahan/Kampung dengan jumlah penduduk sebesar 272.544 jiwa dan luas wilayah 940 km2. Dari luas wilayah Kota Jayapura tersebut, lebih dari separuh luas Kota Jayapura (61%) berada di distrik Muaratami yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Sedangkan distrik dengan jumlah kelurahan/kampung terbanyak berada di distrik Abepura sebanyak 11 Kelurahan/kampung terdiri dari 8 berstatus kelurahan dan 3 berstatus Kampung, seperti terlihat pada Tabel 1 dan Grafik 1 dibawah ini :


36

BPS Kota Jayapura

Tabel. 1. Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Distrik di Kota Jayapura No (1) 1

Distrik/Kecamatan (2) Muara Tami

Ibukota Kecamatan (3) Skouw Mabo

Luas Wilayah (Km2) (4) 626,7

Jumlah Kel/Kamp (5) 8

2

Abepura

Kota Baru

155,7

11

3

Heram

Waena

63,2

5

4

Jayapura Selatan

Entrop

43,4

7

5

Jayapura Utara

Tanjung Ria

51

8

Sumber: BPS Kota Jayapura 2013

Sumber: BPS Kota Jayapura 2013


37

BPS Kota Jayapura

Secara geografis Kota Jayapura terletak pada 1370.27’’1410.41’ Bujur Timur dan 1027’

- 3049’ Lintang Selatan,

berbatasan langsung dengan Lautan Pasifik di sebelah utara dan Kabupaten Keerom di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jayapura di sebelah barat dan Negara Papua New Guinea di sebelah timur. Adapun batas - batas administrasinya adalah sebagai berikut: 

Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura



Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom.



Sebelah Timur berbatasan dengan

Negara Papua New

Guinea. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Lautan yaitu lautan Pasifik.


38

BPS Kota Jayapura

Gambar 3. Peta Kota Jayapura

Sumber: BPS Kota Jayapura


39

BPS Kota Jayapura

IV.2

Indeks Kemahalan Konstruksi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks

yang

menggambarkan

perbandingan

Tingkat

Kemahalan

Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi rata-rata nasional. Pada umumnya perubahan besaran IKK dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1)

Kesulitan geografis

2) Tingkat kemahalan harga barang / bahan bangunan, sewa alat dan balas jasa pekerja sektor konstruksi 3) Besaran realisasi anggaran (Realisasi BoQ) Untuk itu besaran nilai IKK yang telah dicapai menunjukkan, bahwa besaran nilai IKK tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kesulitan geografis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang merupakan komponen pembetuk IKK itu sendiri, seperti Tingkat kemahalan harga barang/bahan bangunan, Besaran sewa alat berat dan Besaran balas jasa pekerja sektor kontruksi, serta Besaran Realisasi Anggaran pembangunan (BoQ) itu sendiri.


40

BPS Kota Jayapura

IV.3

Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura Kota Jayapura terletak di ibukota provinsi papua, jika

dilihat dari sisi sarana dan prasarana serta letak geografis, tentu saja Pemerintah Kota Jayapura memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dan lengkap dengan tingkat kesulitan geografis yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua. Terlepas dari perihal tersebut diatas capaian Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jayapura dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini.

Grafik 2 IKK KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 - 2013 197,71

200 150

153,08

170,07

134.62

100 50 0 2010

2011

2012

2013

Sumber: IKK BPS Kota Jayapura 2013


41

BPS Kota Jayapura

Dari Grafik 2 diatas capaian Indeks kemahalan Konstruksi Kota Jayapura tahun 2013 sebesar 170.07 turun sebesar 0.14% dibandingkan capaian pada pada tahun 2012 sebesar 197.71, IKK sebagai salah satu indikator dari 5 indikator ( Penduduk, PDRB, IPM, IKK dan Luas Wilayah) dalam pembentukan DAU, tentu saja penurunan besaran nilai IKK pada tahun 2013, akan berdampak pada besaran DAU 2014 yang diterima oleh Pemerintah Kota Jayapura. Meskipun capaian IKK Kota Jayapura tahun 2013 mengalami penurunan, capaian IKK tersebut masih menempati rangking ke- 24 dari 29 Kabuapten/Kota se-provinsi Papua. Dengan demikian capaian tersebut masih lebih baik dibanding 5(lima) kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire dan yang terakhir adalah Kabupaten kepulauan Yapen. Untuk itu besaran nilai IKK Kota Jayapura yang telah dicapai menunjukkan, bahwa besaran nilai IKK tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kesulitan geografis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang merupakan komponen pembetuk IKK itu sendiri, seperti tingkat kemahalan harga barang/bahan bangunan, besaran sewa alat berat dan besaran balas jasa pekerja


42

BPS Kota Jayapura

sektor kontruksi, serta besaran realisasi anggaran pembangunan itu sendiri. Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jayapura dan rangking dari tahun 2010 – 2013 secara lengkap dapat dilihat pada tabel. 2 di bawah ini:

Tabel. 2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura Tahun 2010 – 2013 Tahun (1)

2010

IKK

Peringkat

Keterangan

(2)

(3)

(4)

134,62

29

Menggunakan Kota acuan Dari 29 Kab/kota di Papua

2011

153,08

26

Dari 29 Kab/kota di Papua

2012

197.71

20

Dari 29 kab/kota di Papua

2013

170.07

24

Dari 29 kab/kota di papua

Sumber : Pengolahan IKK tahun 2013


43

BPS Kota Jayapura

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). Salatiga : Jurnal Studi Pembangunan/konstruksi Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.

Abimanyu,

Anggito.

2005.

Format

Anggaran

Terpadu

Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu.

Khusaini, Muhammad, SE, MSS, MA. 2006. Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan/konstruksi Daerah.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia.

2005


Dana

Alokasi

Umum. 44

BPS Kota Jayapura

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, Departemen Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota.

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

______________. 2008.Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2008. Padang:Simposium Nasional Akuntansi IX.

______________. 2009.Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2009. Padang:Simposium Nasional Akuntansi IX. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jayapura 2014

45

BPS Kota Jayapura

Daftar Kecamatan di Kota Jayapura. http://desa-pesisir.pmd.depdagri.go.id/?bread=3209. Kabupaten Kota Jayapura. http://id.wikipedia.or./wiki/kabupaten_Kota Jayapura. Lembar Negara Tentang Pembentukan Kota Jayapura. http://id.wikisource.org/wiki/undang_undang_republik_indonesia _nomor_3_tahun_2008. Mendagri Resmikan Enam Kabupaten Baru. http://www.gatra.com/artikel.php?id=115840 Republik Indonesia. Papua Tambah Lima Kabupaten. http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&t ask=view&id=7655&itemid=684.


46

BPS Kota Jayapura


47

BPS Kota Jayapura

BLOK III : RESPONDEN UMUM No

Jenis Barang

Kualitas Barang

Satuan

Harga per satuan/unit (Rp)

Asal Barang

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Pasir

Batu Pondasi

Pasir Beton / Cor

m3

Pasir Pasang

m3

Pasir Urug

m3

Batu Belah

m3

Batu Gunung

m3

Batu Kali

m3

Lainnya …….………………..… (sebutkan) 3

Batubata

4

Batako

5

6

Batu Split

100 buah

Lainnya …….………………..… (sebutkan)

100 buah

Biasa

100 buah


100 buah

Ukuran 1 - 2 cm

m3

Ukuran 2 - 3 cm

m3


m3

Semen Abu-abu

Bosowa

zak

isi 50 kg

Gresik

zak

Holcim

zak

Kupang

zak

Padang

zak

Tiga Roda

zak

Tonasa

zak


8

Pipa PVC

Seng Plat

batang

Maspion, kw D, Ф 4" panjang 4 m

batang

Vinilon, kw AW, Ф 4" panjang 4 m

batang

Vinilon, kw D, Ф 4" panjang 4 m

batang

Wavin,

kw AW, Ф 4" panjang 4 m

batang

Wavin,

kw D, Ф 4" panjang 4 m

batang

Winlon, kw AW, Ф 4" panjang 4 m

batang

Winlon, kw D, Ф 4" panjang 4 m

batang


batang

Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm

10

Paku

m

Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm

kaki

Besi Beton (Full)

kaki m/kaki *)

Ukuran ( 0,02 x 90 x 180 ) cm

lembar

Ukuran ( 0,03 x 90 x 180 ) cm

lembar


lembar

Paku Kayu 5 cm

kg

Paku Kayu 10 cm

kg

Paku Beton 5 cm

kg

Paku Beton 10 cm

kg


m

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm

Lainnya …….………………..… (sebutkan) Seng Gelombang

zak

Maspion, kw AW, Ф 4" panjang 4 m

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm

9

m3

Batubata Merah Biasa ( 60 buah/m2)

kg

Ukuran Ф 6 mm Panjang 12 m

batang


batang


kg

Ukuran Ф 8 mm Panjang 12 m Lainnya …….………………..… (sebutkan)

kg batang/kg *)


48

BPS Kota Jayapura

12

13

14

Keramik Putih Polos

Accura

m2

Kualitas 1 (KW 1)

Arwana

m2

uk. ( 30 x 30 ) cm

Asahi

m2

Asiatile

m2

Classic

m2

Diamond

m2

Hercules

m2

Impresso

m2

KIA

m2

Masterina

m2

Mulia

m2


m2

Kamper ( 2 cm x 20 cm x 4 m )

m3

Meranti ( 2 cm x 20 cm x 4 m )

m3


m3

Kamper ( 6 cm x 12 cm x 4 m )

m3

Meranti ( 6 cm x 12 cm x 4 m )

m3

Kayu Papan

Kayu Balok


16

Kayu Lapis

Cat Tembok a. Isi 5 kg

b. isi 25 kg

17

18

19

Cat Kayu / Besi isi 1 kg

Kaca Polos Bening

Aspal

m3

Ukuran ( 0,3 x 122 x 244 ) cm

lembar

Ukuran ( 0,4 x 122 x 244 ) cm

lembar

Ukuran ( 0,5 x 122 x 244 ) cm

lembar

Ukuran ( 0,6 x 122 x 244 ) cm

lembar


lembar

Avian

kaleng

Belmas

kaleng

Catylac

kaleng

Maritex

kaleng

Matex

kaleng

Metrolite

kaleng

Vinilex

kaleng


kaleng

Avian

kaleng

Belmas

kaleng

Catylac

kaleng

Maritex

kaleng

Matex

kaleng

Metrolite

kaleng

Vinilex

kaleng


kaleng

Altex

kaleng

Avian

kaleng

Brilo

kaleng

Emco

kaleng

Glotex

kaleng

Kuda Terbang

kaleng


kaleng

Asahi tebal 3 mm

m2

Asahi tebal 5 mm

m2

Mulia tebal 3 mm

m2

Mulia tebal 5 mm

m2


m2

Curah Grade 60/70 Lokal

ton

Curah Grade 60/70 Impor Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal Lainnya …….………………..… (sebutkan)

ton drum drum ………


49

BPS Kota Jayapura

BLOK V : CATATAN

………….. , ……………………….20.……

Mengetahui, Kepala BPS Kabupaten / Kota

( ………………...………….………..) NIP.


50

BPS Kota Jayapura

Nilai dan Persentase Diagram Timbang Umum menurut Kelompok Jenis Bangunan Tahun 2009 - 2010 )

Provinsi / Kabupaten / Kota * : …………………………………….. Kelompok Jenis Bangunan (1)

2009

2010

Nilai

Persentase (%)

Nilai

Persentase (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal 2. Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian 3. Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan dan Pelabuhan 4. Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air minum dan Komunikasi 5. Bangunan Lainnya Total

100%

100%

*) : coret yang tidak perlu Keterangan : I

- Usahakan untuk mendapatkan nilai dan persentase pembangunan fisik untuk setiap jenis bangunan, apabila mengalami kesulitan / terlalu lama untuk memperoleh data tersebut usahakan untuk mendapatkan persentasenya terlebih dahulu. - Tahun 2009 adalah realisasi nilai penggunaan dan tahun 2010 adalah nilai perkiraan.

II III

Data diperoleh dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota. Kelompok Jenis Bangunan terdiri dari : 1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal meliputi bangunan perumahan, perkantoran, rumah sakit, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun, dll. 2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi bangunan waduk, bendungan, embung, jaringan irigasi, pintu air, drainase irigasi, talang, check dam, tanggul, pengendali banjir, tanggul laut, dsb. 3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar / tembok, drainase jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, bangunan jalan, jembatan kereta api, bangunan dermaga / pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang. 4. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, meliputi pembangkit tenaga listrik, tranmisi dan transmisi tegangan tinggi, bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, instalasi air bersih dan air limbah, pemasangan instalasi gas pada gedung, instalasi jalan raya, jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak. 5. Bangunan Lainnya meliputi bangunan lapangan olahraga, lapangan parkir dan sarana lingkungan dan pemukiman.


51

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KoTA JAYAPURA

Recommend Documents