ANALISIS INDEKS HARGA KOMODITAS KONSTRUKSI KOTA PEKANBARU

ANALISIS INDEKS HARGA KOMODITAS KONSTRUKSI KOTA PEKANBARU

2015

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. TELEPON 35842 – 21204 FAX. 44787 PEKANBARU

KATA SAMBUTAN Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain pendapatan asli daerah, DAU merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah selama beberapa tahun terakhir yang didasarkan azas kesenjangan fiskal (fiscal gap). Penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Untuk itu diterbitkanlah Publikasi Analisis Indeks Harga Komoditas Konstruksi Kota Pekanbaru Tahun 2015. Publikasi ini memuat salah satu data yang diperlukan untuk mendukung penghitungan DAU yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Angka IKK menggambarkan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota terhadap kabupaten/kota acuan secara nasional. Akhirnya, dengan terbitnya publikasiini diharapkan dapat berguna dalam pengambilan kebijakan daerah, serta dari semua pihak diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kelengkapan penerbitan Publikasi ini. Pekanbaru, Nopember 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru K e p a l a,

Drs. H. SYOFIAN NIP. 19590618 18603 1006 i

DAFTAR ISI

Kata Sambutan ............................................................................

i

Kata Pengantar ............................................................................

ii

Daftar Isi .....................................................................................

iii

Bab I. Pendahuluan .....................................................................

1

Bab II. Indeks Kemahalan Konstruksi ............................................

3

Bab III. Ulasan ............................................................................. 10

Tabel-Tabel Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2010..................................................................... 18 Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011..................................................................... 19 Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012..................................................................... 20 Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013..................................................................... 21 Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014..................................................................... 22 Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2015..................................................................... 23 Tabel 7. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Bidang Cipta Karya dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Prop. Riau untuk Kota Pekanbaru, Triwulan III Tahun Anggaran 2014……………………………………………………………. 24 Tabel 8. Harga Eceran Bahan Bangunan di Kota Pekanbaru dirinci Menurut Jenisnya Tahun 2014……………………………………..

25

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang diundangkan tahun 2000 diarahkan untuk

mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat capai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antara daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan sejak 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah

dan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tingkat kabupaten/kota. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD kabupaten/kota.

1.2.

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk

penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi yang merupakan salah satu komponen penghitungan DAU. Juga sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan/dinilai kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek. Selain itu, indeks yang dihasilkan dapat membantu pihak pengusaha untuk menilai kemampuan perusahaannya pada saat ini dibanding pada waktu perusahaan berdiri. Tingkat kemampuan perusahaannya pada saat ini dapat dipakai dalam proses pelelangan suatu proyek.

1.3.

Ruang lingkup dan Sumber Data IKK yang akan dihitung adalah IKK Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan dalam

penghitungan IKK adalah data yang berasal dari Survei Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan dengan menggunakan daftar HPB-K2 dan survei serentak yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Jenis barang/bahan bangunan yang dikumpulkan terdiri dari barang-barang hasil pertambangan/penggalian, seperti: pasir dan batu kali, serta barang-barang hasil industri, seperti: semen, keramik, seng gelombang, dan lain sebagainya. Data lain yang digunakan adalah diagram timbang (DT) yang terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan disusun dari data analisis biaya yang diperoleh dari hasil studi tingkat kemahalan konstruksi serta tabel input output 2000. Sedangkan DT umum diperoleh dari data realisasi APBD Kota Pekanbaru.

1.4.

Kegiatan Pengumpulan Data Data bahan bangunan dan sewa alat berat yang dikumpulkan adalah harga perdagangan

besar (harga jual pedagang besar) bahan bangunan konstruksi dan sewa alat berat setiap bulan selama tahun 2015 dan survei serentak selama 3 (tiga) triwulan di tahun 2015. Data harga ini dikumpulkan melalui Survei Harga Perdagangan Besar Barang-barang konstruksi dengan menggunakan daftar HPB-K2.

BAB II INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2.1.

Konsep Pemikiran IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah,

semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masingmasing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang dapat mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output

karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Indeks Kemahalan Konstruski (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) dari suatu daerah terhadap daerah lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan dan jasa yang menjadi paket komoditas. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spatial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Berbeda pengertian indeks periodikal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar atau Indeks Harga Konsumen, kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi yang sama pada waktu yang berbeda. Dengan digunakannya realisasi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

2.2.

Metode Penghitungan IKK Misalkan pkn adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k (k= 1, 2,...,K ; n= 1,

2,..., N). Maka model statistik metode Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai berikut,

pkn = ak bn ukn, dalam hal ini k= 1, 2,...,K ; n= 1, 2, ..., N ak dan bn merupakan parameter yang akan diduga dari data harga sedangkan u kn merupakan random variabel yang berdistribusi identik dan independen. Dengan asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi lognormal atau dengan kata lain log pkn berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian 𝜎2 , dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linier

ln pkn = ln ak + ln bn + ln ukn = αk + Yn + Vkn

Parameter ak diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X, maka ak adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), harga di Kabupaten X. Dengan kata lain harga konstruksi di kabupaten K ‘setinggi’ ak dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai

IKKk = exp(α a k )

Untuk memudahkan membaca, persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

2.3.

IKK 2015 IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK

adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2015 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to date yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2014. IKK tahun 2015 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu periode akhir Juli 2014, periode akhir Oktober 2014, periode akhir Januari 2015, dan periode akhir April 2015. Seperti

halnya IKK tahun 2014, IKK tahun 2015 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

2.4.

Penghitungan Diagram Timbang IKK 2015

Basket of Construction Components Approach (BOCC) Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan Basket of Construction Components (BOCC)1. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode Bill of Quantity (BOQ). Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponenkomponen tersebut dikelompokan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam basic heading. Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai basic heading yaitu : Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Bangunan dan bangunan lainnya. Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut: 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut: 1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk. b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan,

dan

bangunan pengeringan. 2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas. b. Bangunan jalan dan jembatan kereta. b. Bangunan jalan dan jembatan kereta. c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang. 3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi. b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena. c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api. d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit. e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung. f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal. h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara. i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak. Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan. Sistem Konstruksi Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Komponen Konstruksi Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasikan secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan. Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah

komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya). Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut: 1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya. 2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi. 3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Prosedur Penghitungan Penimbang Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan Bill of Quantity (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, dan 2014. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012, 2013, dan 2014 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut: 1.

Pengkodean Data BoQ Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

a) Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan. b)

Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ

c)

Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ. Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

2.

Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang sistem. Penimbang material digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu volume dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu share nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan. Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2015 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2014. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek. Secara garis besar proses penghitungan IKK 2015 dilalui melalui beberapa tahapan, diantaranya: 1.

Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ

2.

Menghitung nilai komponen yakni rata-rata tertimbang aritmatika antara data harga hasil survei harga IKK (VIKK) dengan diagram timbang material.

3.

Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan sistem untuk memperoleh PPP sistem.

4.

Rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.

5.

Melakukan rata-rata aritmatika dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.

6.

Melakukan rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2014 untuk memperoleh angka IKK.

BAB III ULASAN

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap kota acuan. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. Dalam penghitungan DAU, proporsi IKK sebesar 40%. Semakin besar IKK makin besar juga DAU yang didapat dikarenakan tingkat kemahalan yang tinggi maka dibutuhkan dana untuk pembangunan yang tinggi pula. Pada Tabel 1. kolom (2) tahun 2010, IKK tertinggi di Kabupaten Bengkalis sebesar 103,17. Pada tahun 2010 ini rata-rata IKK provinsi Riau adalah sebesar 96,93. Dengan kondisi demikian berarti ada 5 kabupaten/kota yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu yang IKKnya berada dibawah angka IKK Provinsi Riau, sementara 7 kabupaten/kota lainnya IKKnya berada diatas angka IKK Provinsi Riau. Pada Tabel 2. kolom (2) tahun 2011, IKK tertinggi masih di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 103,92. Pada tahun 2010 ini angka IKK provinsi Riau adalah sebesar 94,34. Dengan kondisi demikian berarti hanya 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar yang IKKnya berada dibawah rata-rata IKK Provinsi Riau, sementara 10 kabupaten/kota lainnya, termasuk Kota Pekanbaru IKKnya berada diatas angka IKK Provinsi Riau. Kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Pada Tabel 3. kolom (2) tahun 2012, IKK tertinggi tercatat di kabupaten baru yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 127,23. Pada Tahun 2012 ini angka IKK Propinsi Riau adalah sebesar 100,82. Dengan kondisi demikian hanya 3 kabupaten/kota yang IKKnya berada di bawah rata-rata IKK Provinsi Riau. Kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru angka IKKnya berada diatas IKK Provinsi Riau. Pada Tabel 4. Kolom (2) Tahun 2013, IKK tertinggi tercatat di Kabupaten Bengkalis yaitu 128,58. Pada Tahun 2013 ini angka IKK Propinsi Riau adalah sebesar 101,28. Dengan kondisi demikian hanya 4 kabupaten/kota yang IKKnya berada di bawah angka IKK Provinsi Riau. Kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru angka IKKnya berada diatas IKK Provinsi Riau. Pada Tabel 5. Kolom (2) Tahun 2014, IKK tertinggi tercatat di Kabupaten Bengkalis yaitu 125,07, pada urutan berikutnya tercatat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Pada tahun 2014 ini juga tercatat 5 (lima) kabupaten/kota yang angka IKKnya lebih rendah dari IKK Provinsi Riau (102,89), yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai dan Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Tabel 6. Kolom (2) Tahun 2015, IKK tertinggi tercatat di Kabupaten Siak yaitu 107,99 dan IKK terendah di Kabupaten Kampar yaitu sebesar 89,93. Pada Tahun 2015 ini angka IKK Propinsi Riau adalah sebesar 104,97. Dengan kondisi demikian ada 9 kabupaten/kota yang IKKnya berada di bawah angka IKK Provinsi Riau. Kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, angka IKKnya berada diatas IKK Provinsi Riau.

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2010

Kab./Kota (1)

IKK 2010 (2)

Kuantan Singingi

95.39

Indragiri Hulu

98,49

Indragiri Hilir

102,86

Pelalawan

93,26

Siak

102,12

Kampar

94,94

Rokan Hulu

95,61

Bengkalis

103,17

Rokan Hilir

102,87

Pekanbaru

92,84

Dumai

102,68

Riau

96,93

Catatan : Angka IKK tahun 2010 dst disajikan dengan model yang berbeda dengan tahuntahun sebelumnya yaitu dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.

Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2011

Kab./Kota (1) Kuantan Singingi

IKK 2011 (2) 96.25

Indragiri Hulu

100,14

Indragiri Hilir

97,17

Pelalawan

93,70

Siak

100,22

Kampar

94,30

Rokan Hulu

94,78

Bengkalis

97,54

Rokan Hilir

101,42

Pekanbaru

96,41

Dumai

101,98

Riau

103,92

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2012

Kab./Kota (1) Kuantan Singingi

IKK 2012 (2) 94.52

Indragiri Hulu

105,96

Indragiri Hilir

108,29

Pelalawan Siak Kampar

95,18 110,33 95,34

Rokan Hulu

102,04

Bengkalis

114,94

Rokan Hilir

121,75

Kepulauan Meranti

127,23

Pekanbaru

114,68

Dumai

114,18

Riau

100,82

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2013

Kab./Kota

IKK 2013

(1)

(2)

Kuantan Singingi

94.48

Indragiri Hulu

104,77

Indragiri Hilir

105,73

Pelalawan

100,56

Siak

114,84

Kampar

99,16

Rokan Hulu

98,82

Bengkalis

128,58

Rokan Hilir

117,79

Kepulauan Meranti

127,46

Pekanbaru

111,86

Dumai Riau

98,01 100,28

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2014

Kab./Kota

IKK 2014

(1)

(2)

Kuantan Singingi

96,00

Indragiri Hulu

106,77

Indragiri Hilir

106,62

Pelalawan

101,76

Siak

116,54

Kampar

99,44

Rokan Hulu

99,41

Bengkalis

125,07

Rokan Hilir

118,35

Kepulauan Meranti

123,09

Pekanbaru

109,63

Dumai Riau

98,82 102,89

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Tahun 2015

Kab./Kota

IKK 2015

(1)

(2)

Kuantan Singingi

94.34

Indragiri Hulu

99,39

Indragiri Hilir

104,30

Pelalawan Siak

93,73 107,99

Kampar

89,93

Rokan Hulu

93,16

Bengkalis

105,40

Rokan Hilir

104,22

Kepulauan Meranti

106,73

Pekanbaru

90,08

Dumai

101,59

Riau

104,97

Tabel 7. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Bidang Cipta Karya dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Untuk Kota Pekanbaru, Triwulan III, Tahun Anggaran 2014

Gedung per M Gedung Bertingkat

2

Gedung Tidak Bertingkat

Rumah Dinas

Klas

Klas Tidak

Klas

Klas Tidak

Sederhana

sederhana

Sederhana

sederhana

4.104.000,00

5.746.000,00

3.020.000,00

4.228.000,00

Tipe C

3.514.000,00

Pagar per M Letak Pagar

Gedung Klas Sederhana

Tipe B

3.660.000,00

Tipe A

4.145.000,00

2

Rumah Negara Klas Tidak sederhana

Tipe C

Tipe B

Tipe A

Depan

2.526.000,00

2.779.000,00

1.562.300

1.718.200

1.890.020

Samping

1.478.000,00

1.626.000,00

1.515.800

1.687.380

1.834.118

Belakang

1.478.000,00

1.626.000,00

1.515.800

1.687.380

1.834.118

Tabel 8. HARGA ECERAN BAHAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU DIRINCI MENURUT JENISNYA (Rp). TAHUN 2014

JENIS BARANG

SATUAN

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1. SEMEN PADANG

ZAK

61.458

61.163

61.163

61.033

62.333

62.333

62.333

62.333

62.333

62.333

62.333

68.332

2. PASIR PASANG

M3

94.167

94.167

94.167

96.667

98.333

98.333

98.333

98.333

100.000

97.500

97.500

100.000

3. BATU BATA KECIL

BH

255

255

257

257

244

220

220

220

218

218

218

225

4. PAPAN MERANTI

LBR

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

37.833

5. BESI BETON 6 mm

BTG

26.500

26.667

27.167

26.833

26.833

26.833

26.833

26.833

26.250

26.583

27.333

27.250

6. KERAMIK 40 x 40 cm

M2

96.500

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

96.000

90.000

7. PAKU 2 s/d 5 Inc

KG

13.667

13.833

14.000

14.167

14.333

14.333

14.333

14.333

14.500

14.500

14.500

14.500

8. TRIPLEK 122 x 244 cm x 6mm

LBR

85.833

86.167

86.167

85.667

85.833

85.833

85.833

85.833

85.250

85.250

85.250

85.250

9. SENG GELOMBANG 0,20 mm

LBR

37.500

37.500

38.000

38.012

38.021

38.458

38.458

38.458

38.500

39.000

39.000

41.750

10. CAT TEMBOK 5 kg

KLG

78.000

80.333

80.333

80.333

80.500

80.000

80.000

80.000

85.800

85.800

85.800

105.000