LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 Kabupaten
1
: KUDUS
ASPEK
FOKUS
2
3
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
Peraturan ttg kependudukan
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS
No. 4
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
5
6
7
8
9
1
Keberadaan PERDA IMB
Ada / tidak ada PERDA
Perda Nomor 15 Tahun 2011
2
Rasio Rumah ber IMB
3
Keberadaan PERDA RTRW
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan KTP dalam PERDA
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam PERDA
6
Rasio personil Satpol PP Jumlah personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada akhir tahun 2012 dibagi 10.000 penduduk x 100 %
7
Keberadaan PERDA Ada atau tidak ada PERDA - Perda Kab.Kudus Nomor 13 tentang PSK, PKL, atau PSK dan PKL Tahun 2004 tentang PKL; PMKS - Perda Kab.Dati II Kudus No.13 Tahun 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Perda Tk.II Kudus No.6
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya Ada PERDA RTRW PERDA Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032
Ada
-
Bagian Hukum
-
Ada
Bagian Hukum,
PERDA Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adminduk
Hr
Bagian Hukum,
PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
-
Bagian Hukum,
-
-
-
Ada
-
1
ASPEK
FOKUS
No.
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
Ada
-
Tepat
-
Tepat
-
Tahun 1961 tentang. Pemberantasan Pelacuran.
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHA N DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Kebijakan bidang Kebersihan Kabupaten
8
Keberadaan tentang Kabupaten
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Ketepatan penyampaian berdasarkan Tahun 2011
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10
peraturan Kebersihan
Ada atau tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten
Perda Kab.Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kab. Dati II Kudus.
waktu Tepat atau tidak tepat Bukti pengiriman : LPPD penyampaian sesuai jadwal LPPD Tahun 2012 disampaikan PP No.3 yang telah ditetapkan oleh pada tanggal 9 Januari 2013 peraturan perundangan sesuai surat pengantar Nomor 045.2/09/01.01.03 Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman : penyampaian Laporan penyampaian sesuai jadwal - Laporan Keuangan 2012, keuangan dan Laporan yang telah ditetapkan oleh disampaikan pada tanggal 8 kinerja berdasarkan PP peraturan perundangan Januari 2013 sesuai surat 8/2006 pengantar Nomor 045.2/ 08 / 01.01.03 - Laporan Kinerja tahun 2012 disampaikan pada tanggal A Januari 2013 Nomor 045.2/..
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND
Hubungan antar daerah
12
Kerjasama dengan daerah Jumlah MOU yang masih lain berlaku per tahun 2013
-
-
1 urusan
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kab.Kudus tentang Penyelenggaraan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; 2.
A MOU
-
Bagian Hukum
2
ASPEK 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FOKUS
No.
RUMUS/ PERHITUNGAN
Kesesuaian pembangunan
priorities Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional Urusan wajib yang Jumlah urusan yang diselenggarakan daerah dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah Urusan wajib di PP 38/2007) x 100%
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
-
-
-
-
-
-
-
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah Kewenangan
14
Keuangan
15
Waktu penetapan Perda Tepat atau tidak tepat waktu - Perbup Kab.Kudus Nomor 9 APBD 2013 penetapan Perda APBD 2012 Tahun 2013,sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab.Kudus Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2013;
-
16
Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya PERDA Nomor 3 Tahun 2007 ttg tentang pengelolaan PERDA ttg pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada
17
Belanja untuk pelayanan Jumlah untuk belanja dasar pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100 %
-
-
-
18
Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatan kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja X 100 %
-
-
-
19
Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya tentang Standar standar pelayanan publik 1 Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-
Tidak ada
Standar Pelayanan Publik diatur dalam Perbup
Pelayanan Publik
13
IKK
Bagian Hukum,
3
ASPEK
FOKUS Kepegawaian
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
No.
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
20
Ratio PNS penduduk
terhadap Jumlah PNS Kabupaten Jumlah PNS Kabupaten tahun dibagi jumlah penduduk 2013 sebanyak A orang Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2013 sebanyak A. Orang
-
-
21
Sistem Kepegawaian
Informasi Ada atau tidak adanya data base kepegawaian
-
-
Kelembagaan
22
Penataan SKPD
Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
10 unit
-
Produk peraturan perundangan
23
PERDA yang ditetapkan
Jumlah Perda yang 1) ditetapkan dalam tahun 2013
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2)
Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Madrasah Diniyah Takmiliyah; Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung internet; Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Perpasaran Swasta; Penyertaan Modal Dana Bergulir Pemerintah Kab.Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus.
-
Jumlah SKPD, sbb : Bagian (Setda) = 10 unit
3) 4)
5)
6) 7)
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
24
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012
Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD tahun 2012 dibagi jumlah Ranperda yang diusulkan tahun 2012 -
Ranperda yang diusulkan tahun 2013, sebanyak 7 Ranperda Ranperda 2013 yang disetujui DPRD tahun 2013, sebanyak 7 Perda
7 PERDA
100 %
Bagian Hukum
Sekertariat DPRD
4
ASPEK
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
FOKUS
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
Tindaklanjut Keputusan Bupati
Tindaklanjut Peraturan Bupati
7 KETAATAN PERDA yang PELAKSANAAN dibatalkan PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN Perda tentang EFEKTIVITAS konsultasi publik PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN Media informasi MASYARAKAT ATAS Pemda yang dapat PENETAPAN diakses oleh publik KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
No.
25
26
27
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah Keputusan DPRD yang keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda dihasilkan dalam tahun 2013 x 100 %
Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2013 x 100 %
Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2013 x 100 %
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
yang Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
-
-
608 x 100 % 608
27 x 100 % 27
-
100 %
Bagian Hukum
100. %
Bagian Hukum
0 %
Bagian Hukum
Bagian Hukum Setda
28
Jumlah PERDA dibatalkan
29
Keberadaan Perda/Perbup Ada/tidak ada Perbup/Perda tentang Konsultasi publik
-
Tidak ada
30
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, Bag.Humas, leaflet/brosur)
-
-
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perbup
0 x 100 % 16
Keterangan
5
ASPEK 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100 % Jumlah belanja publik di bagi DAU x 100 %
-
A%
-
-
-
-
Serapan dana perimbangan
31
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
32
Alokasi Belanja pada APBD
33
Belanja Langsung Total belanja Langsung dibagi terhadap total APBD APBD x 100 %
Rp. 559.280.000,- x 100 % AAAAAAA.
A%
-
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34
Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah seluruh pendapatan dalam total pendapatan APBD APBD (Realisasi) (realisasi) x 100 %
-
-
-
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
35
Opini BPK Lapkeu Daerah
-
-
-
Besaran SILPA
36
terhadap Jenis opini BPK terhadap Hasil Lap.Keu Daerah untuk 2 tahun terakhir Rasio SILPA thdp total Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan pendapatan x 100 %
-
-
-
Realisasi belanja
37
Rasio realisasi belanja Realisasi belanja dibagi total thdp anggaran belanja anggaran belanja APBD x 100 %
-
-
-
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
38
Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti
-
-
-
Peta potensi daerah
39
-
-
-
Peningkatan PAD
40
-
-
-
Penghargaan
41
-
-
-
RI Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012. Rasio realisasi PAD 2012 Jumlah realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD dibagi dengan potensi PAD x 100 % Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 % (PAD 2012-PAD 2009) : PAD 2009 x 100 % Penghargaan dari Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima pemerintah yang diterima oleh oleh Pemda dalam tahun Pemerintah Daerah dalam 2013 Tahun 2013.
6
ASPEK
FOKUS
No.
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
-
-
-
-
-
-
PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan barang dan jasa
42
Keberadaan procurement
Daya saing daerah
43
Jumlah investasi
E- Ada/tidak
persetujuan Jumlah ijin investasi dalam tahun 2013
LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 Kabupaten
1
: KUDUS
ASPEK
FOKUS
2
3
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
4
5
6
7
8
9
1
Keberadaan PERDA IMB
Ada / tidak ada PERDA
2
Rasio Rumah ber IMB
3
Keberadaan PERDA RTRW
Perda Nomor 15 Tahun 2011
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya Ada PERDA RTRW PERDA Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032
Ada
Ada
Bagian Hukum
Bagian Hukum,
7
ASPEK
FOKUS Peraturan ttg kependudukan
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHA N DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan KTP dalam PERDA Nomor 2 tahun 2012 PERDA tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adminduk
Hr
Bagian Hukum,
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam PERDA
PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
-
Bagian Hukum,
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS
6
Rasio personil Satpol PP Jumlah personil Satpol PP terhadap jumlah pada akhir tahun 2012 dibagi penduduk 10.000 penduduk x 100 %
-
-
-
7
Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS
Ada
-
Kebijakan bidang Kebersihan Kabupaten
8
Keberadaan tentang Kabupaten
- Perda Kab.Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang PKL; - Perda Kab.Dati II Kudus No.13 Tahun 1976 tentang mengubah untuk pertama kali Perda Tk.II Kudus No.6 Tahun 1961 tentang. Pemberantasan Pelacuran. Perda Kab.Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kab. Dati II Kudus.
Ada
-
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9
Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat penyampaian LPPD penyampaian sesuai jadwal berdasarkan PP No.3 yang telah ditetapkan oleh Tahun 2011 peraturan perundangan
Tepat
-
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
10
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat
-
peraturan Kebersihan
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
Ada atau tidak ada Perda Kebersihan Kabupaten
Bukti pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/09/01.01.03 Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman : penyampaian sesuai jadwal - Laporan Keuangan 2012, yang telah ditetapkan oleh disampaikan pada tanggal 8 peraturan perundangan Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/ 08 / 01.01.03 - Laporan Kinerja tahun 2012 disampaikan pada tanggal A
-
8
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
-
1 urusan
-
1) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jateng dengan Pemkab.Kudus tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Jamkesda Prov. Jateng; 2) Perjanjian kerjasama antara Pemkab Kudus dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng tentang Layanan Kas Daerah on line;
13 MOU
Januari 2013 Nomor 045.2/.. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND
Hubungan antar daerah
12
Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2012
Bagian Hukum
3) Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Kejaksanaan Negeri Kudus tentang Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; 4) Perjanjian sewa menyewa antara Pemkab Kudus dengan Himpunan Pedagang Kudus Plaza (HPKP) tentang sewa menyewa sebagian tanah sertifikat hak Pengelolaan No.1 tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kec.Jati Kab.Kudus untuk tempat parker; 5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus dan PT.Towerindo Konvergensi
9
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
tentang Pembangunan dan Pemanfaatan MTB di Kab.Kudus; 6) Nota Kesepahaman antara Pemkab Kudus dan Perwakilan BPKP Prov.Jawa Tengah ttg. Pengembangan Managemen Pemda di Kab.Kudus; 7) Kesepakatan kerjasama anatara Pemkab Kudus dengan Indonesia Urban Water, Sanitasion and Hygiene (IUWASH) ttg.Pendampingan di bidang air minum dan sanitasi bagi masyarakat perkotaan di Kab.Kudus; 8) Perjanjian antara Pemkab Kudus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ttg.Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Intensifikasi Pajak di Kab.Kudus; 9) Perjajian kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus ttg.Pengadilan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah; 10) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus dengan PT.Djarum ttg. Pembangunan Monumen Kudus kota kretek, pembangunan patung kudus kota kretek danpemindahan tugu batas; 11) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab.Kudus
10
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
dengan PT.Tower Bersama, PT.Telenet Internusa, PT.Solu Sindo Kreasi Pratama tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi di Kab.Kudus; 12) Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Dirjend.Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemkab.Kudus tentang pelaksanaan PNPM Perkotaan TA 2012; 13) Kesepakatan Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng dengan Pemkab Kudus ttg.Kerjasama di Bidang Hukum dan HAM;
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah Kewenangan
13
Kesesuaian pembangunan
priorities Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional
-
-
-
14
Urusan wajib yang Jumlah urusan yang diselenggarakan daerah dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah Urusan wajib di PP 38/2007) x 100%
-
-
-
Keuangan
15
Waktu penetapan Perda Tepat atau tidak tepat waktu Perda Kab.Kudus Nomor 1 APBD 2012 penetapan Perda APBD 2012 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2012
-
-
11
ASPEK
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
FOKUS
No.
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
16
Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya PERDA PERDA Nomor 3 Tahun 2007 ttg tentang pengelolaan ttg pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah daerah berdasarkan PP 58/2005
17
belanja Belanja untuk pelayanan Jumlah untuk dasar pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100 %
-
-
-
18
Belanja untuk pendidikan kesehatan
urusan Jumlah belanja untuk dan kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja X 100 %
-
-
-
Pelayanan Publik
19
Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya standar tentang Standar pelayanan publik 2 Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-
Tidak ada
Standar Pelayanan Publik diatur dalam Perbup
Kepegawaian
20
Ratio PNS penduduk
terhadap Jumlah PNS Kabupaten dibagi Jumlah PNS Kabupaten tahun jumlah penduduk 2012 sebanyak A orang Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2012 sebanyak A. Orang
-
-
21
Sistem Kepegawaian
Informasi
-
-
Kelembagaan
22
Penataan SKPD
Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
10 unit
-
Produk peraturan perundangan
23
PERDA yang ditetapkan
Jumlah Perda yang ditetapkan 8) APBD kab.Kudus TA 2012; dalam tahun 2012 9) Perubahan atas Perda Kab.Kudus No.12 Tahun 2008 ttg.Penyelenggaraan Adminduk; 10) PDAM Kab.Kudus;
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian
-
Jumlah SKPD, sbb : Bagian (Setda) = 10 unit
Ada
Keterangan
16 PERDA
Bagian Hukum,
Bagian Hukum
12
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
11) Garam Konsumsi Beryodium; PBB Perdesaan dan 12) Perkotaan; 13) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Kudus TA 2011; 14) Pajak Sarang Burung Walet; 15) Ret.Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 16) Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vi lla; 17) Ret. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab.Kudus; 18) Ret.Pelayanan Kesehatan pada DKK Kudus; 19) Ret.Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 20) Ret.Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 21) Ret.Pelayanan Pasar;
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
24
22) Perubahan APBD Kab.Kudus TA 2012; 23) RTRW Kab.Kudus Tahun 2012-2032. RAPERDA yang disetujui Jumlah Ranperda yang - Ranperda yang diusulkan DPRD tahun 2012 disetujui DPRD tahun 2012 tahun 2012, sebanyak 5 dibagi jumlah Ranperda yang Ranperda diusulkan tahun 2012 - Ranperda 2012 yang disetujui DPRD tahun 2012, sebanyak 0 Perda
A%
Sekertariat DPRD
13
ASPEK 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
FOKUS
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
Tindaklanjut Keputusan Bupati
Tindaklanjut Peraturan Bupati
7 KETAATAN PERDA yang PELAKSANAAN dibatalkan PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Perda tentang 8 INTENSITAS DAN konsultasi publik EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS Media informasi PENETAPAN Pemda yang dapat KEBIJAKAN PUBLIK diakses oleh publik YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
No.
25
26
27
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda
Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2012 x 100 % Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2012 x 100 %
Jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2012 x 100 %
yang Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
-
-
735 x 100 % 735
37 x 100 % 37
0 x 100 % 16
Keterangan
-
100 %
Bagian Hukum
100. %
Bagian Hukum
0 %
Bagian Hukum
Bagian Hukum Setda
28
Jumlah PERDA dibatalkan
29
Keberadaan Perda/Perbup tentang Konsultasi publik
Ada/tidak ada Perbup/Perda
-
Tidak ada
30
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, Bag.Humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan Perbup
-
-
14
ASPEK 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100 % Jumlah belanja publik di bagi DAU x 100 %
-
A%
-
-
-
-
Serapan dana perimbangan
31
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
32
Alokasi Belanja pada APBD
33
Belanja Langsung Total belanja Langsung dibagi terhadap total APBD APBD x 100 %
Rp. 626.745.000,- x 100 % AAAAAAA.
A%
-
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34
Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah total seluruh pendapatan pendapatan APBD (realisasi) x dalam APBD (Realisasi) 100 %
-
-
-
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
35
-
-
-
Besaran SILPA
36
Opini BPK terhadap Jenis opini BPK terhadap Hasil Lapkeu Daerah Lap.Keu Daerah untuk 2 tahun terakhir Rasio SILPA thdp total Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan pendapatan x 100 %
-
-
-
Realisasi belanja
37
Rasio realisasi belanja Realisasi belanja dibagi total thdp anggaran belanja anggaran belanja APBD x 100 %
-
-
-
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
38
-
-
-
Peta potensi daerah
39
-
-
-
Peningkatan PAD
40
-
-
-
Penghargaan
41
Rasio temuan BPK RI Jumlah temuan BPK RI yang yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012. Rasio realisasi PAD 2012 Jumlah realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD dibagi dengan potensi PAD x 100 % Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100 % (PAD 2012-PAD 2009) : PAD 2009 x 100 % Penghargaan dari Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima pemerintah yang diterima oleh oleh Pemda dalam tahun Pemerintah Daerah dalam 2011 Tahun 2012.
-
-
-
15
ASPEK
No.
FOKUS
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
-
-
-
-
-
-
PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan barang dan jasa
42
Keberadaan procurement
Daya saing daerah
43
Jumlah investasi
E- Ada/tidak
persetujuan Jumlah ijin investasi dalam tahun 2012
LAMPIRAN III. 2
: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN
1
: KUDUS : Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
ASPEK
FOKUS
2
3
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
4
5
6
7
3
1/ jumlah program Program Nasional (yang 1 Jumlah Program melekat di Nasional yg dilaksanakan Nasional x 100% oleh SKPD kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Tidak ada
- Jumlah program Nasional (RKP) - Jumlah Program Nasional yang di Laksanakan SKPD sebanyak 1 program -
Capaian KETERANGAN Kinerja 8
9
100 %
-
-
-
16
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
pemerintah cq Departemen / LPND 3 Jumlah PERDA 2 KETAATAN Jumlah PERDA yang TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang ada PERATURAN PER SKPD menurut Peraturan terhadap PERDA yang UNDANG-UNDANGAN Menteri (PERMEN) harus dilaksanakan menurut PERMEN
Rumus
2 X 100 7
Jenis Data
1. Perda No 1 Th 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Capaian KETERANGAN Kinerja
28,57 %
2. Perda No 5 Th 2013 tentang Perubahan atas Perda Kab.Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pengisian Struktur Jabatan
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 % 5 Keberadaan jabatan Ada / Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam organisasi SKPD struktur organisasi Bagian Hukum 6 Rasio PNS Kabupaten
4 x 100 % 4
100 %
-
-
-
-
A..
-
Jumlah PNS Bagian -PNS Bagian Hukum Hukum terhadap Total sebanyak 11 personil PNS Kabupaten - Total PNS Kabupaten sebanyak A. personil
17
ASPEK
FOKUS dengan urusan terkait
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
4 x 100 % 7 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan 4 pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Bagian Hukum yang ada x 100 % 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang 4 x 100 % memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan 4 kepangkatan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat Bagian Hukum yang ada x 100 % 9 Keberadaan Dokumen Ada atau tidak ada Dokumen yang ada tahun Perencanaan dokumen perencanaan 2013, sebanyak 3 jenis, Pembangunan di SKPD Bagian Hukum berikut yang terdiri dari : - RENSTRA SKPD. jumlahnya - RENSTRA Bagian - RENJA SKPD Hukum - RKA SKPD - RENJA Bagian Hukum - RKA Bagian Hukum 4 x 100 % 10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 4 Renja SKPD Renja Bagian Hukum dibagi jumlah program dalam Renja Bagian Hukum yang ditetapkan pada RPJMD x 100 % 11 Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
12 Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Bagian Hukum dibagi jumlah program dalam RKA Bagian Hukum x 100 % Jumlah Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA Bagian
Capaian KETERANGAN Kinerja 100 %
-
100 %
-
3 jenis dokumen
-
100 %
-
4 x 100 % 4 100 % 4 x 100 % 4
100%
-
18
ASPEK
FOKUS
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
NO
IKK
13 Realisasi anggaran SKPD terhadap total belanja APBD 14 Realisasi belanja modal terhadap total belanja SKPD 15 Realisasi total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa 16 Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Rumus
Jenis Data
Capaian KETERANGAN Kinerja
Hukum dibagi jumlah program dalam DPA Bagian Hukum x 100 % Alokasi realisasi 1.114.882.868 x 100 % anggaran Bagian 1.223.165.000 91,14 % Hukum dibagi total APBD x 100 % Realisasi Belanja modal 2.700.000 x 100 % dibagi total belanja 1.223.165.000 0,22 % Bagian Hukum x 100 % Realisasi total belanja 20.068.200 x 100 % pemeliharaan dari total 283.087.000 belanja barang dan jasa Bagian Hukum x 100 %
-
-
7,09 %
Realisasi total belanja 20.068.200 x 100 % 1,6 % pemeliharaan dibagi 1.225.706.000 total belanja bagian Hukum x 100 % Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan Ada/tidak ada laporan Laporan Keuangan yang Ada, keuangan SKPD / Bagian keuangan Bagian ada sebanyak 3 jenis, sbb sebanya (Neraca, Calk) Hukum berikut : k 3 jenis komponen yang ada 1. Neraca; (Neraca, CALK) 2. Realisasi Anggaran; 3. Calk Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada 1. Buku Inventaris Ada barang atau asset SKPD inventarisasi barang Gabungan; atau asset Bagian 2. Rekapitulasi KIB B Hukum Peralatan dan Mesin; 3. KIB E Aset tetap lainnya; 4. Rekapitulasi Mutasi Barang. Penggunaan asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak 91.202.000 x 100 % 11,46 % digunakan oleh SKPD digunakan Bagian 795.958.553 Hukum dibagi total asset yang dikuasai
-
-
-
-
-
19
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian KETERANGAN Kinerja
Bagian Hukum x 100 % 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Ada / tidak adanya hasil Kepuasan Masyarakat survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
ada
1. Papan pengumuman; 2. buku2 Peraturan; 3. website bagian hukum
3
-
Kurang up datenya informasi yang disampaikan melalui website bagian Hukum
Ada
-
Kepala Bagian Hukum,
SUHASTUTI, SH. Pembina Tk.I NIP. 19610319 198607 2 001
20
