VISI DAN MISI BAKAL CALON BUPATI KABUPATEN KAIMANA 2015 - 2020
Oleh DRS. HASAN ACHMAD, M.Si
KAIMANA, 2015
VISI DAN MISI 1. Visi Visi merupakan uraian berkenan dengan subtansi kualitas kehidupan masyarakat yang hendak diwujudkan. Visi yang kami kedepankan berangkat dari realisasi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kaimana yang relatif masih rendah. Kualitas pendidikan yang rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, rendahnya produktivitas dan kualitas produksi masyarakat, merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping faktor-faktor penentu lainnya. Berdasarkan publikasi BPS pada tahun 2013, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,738 dan untuk Provinsi Papua Barat adalah 0,706, serta Kabupaten Kaimana 0,719. Indeks ini merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita. Mengingat HDI merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, maka pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat dapat dipandang merupakan faktor starategi yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Dengan demikian, dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperlukan adanya upaya-upaya yang lebih keras, cerdas, dan terarah melalui percepatan pembangunan di bidang-bidang tersebut. Hal ini selanjutnya menjadi landasan penetapan visi kami dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Kaimana selama lima tahun kedepan. Visi tersebut adalah : “Mewujudkan Masyarakat Kaimana Yang Sejahtera dan Termaju di Selatan Papua Tahun 2020”.
2. Misi Dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi tersebut di atas, kami menetapkan lima misi. Pertama, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Kaimana yang akan diraih terutama melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat kaimana. Kedua, Pengembangan Struktur Perekonomian Daerah yang Tangguh hal ini diperlukan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kaimana, agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing dalam menghadapai persaingan antara Daerah serta dalam rangka pengentasan kemiskinan. Tiga, Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM. Melalui peningkatan kinerja ini diharapkan pemerintahan daerah dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan. Keempat, Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan, terutama berkaitan dengan isu daya dukung lingkungan, jumlah dan persebaran penduduk serta mitigasi bencana alam. Kelima, Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial yang Berlandaskan Agama dan Budaya Daerah, yang harus menjadi landasan utama pembangunan di Kabupaten Kaimana, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan, politik, hukum maupun pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang kami ajukan adalah : 1. Mengoptimalkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM Kaimana. 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan serta perkebunan dan pertanian, dan daya tarik Kaimana. 3. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Kaimana sejalan dengan tuntutan masyarakat akan good governance and clean goverment dengan menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. 4. Mengoptimalkan pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi lingkungan. 5. Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama, adat dan budaya daerah dalam rangka mengantisipasi kekuatan pengaruh negatif dari luar.
TUJUAN DAN SASARAN Misi 1 Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Kaimana, dengan faktor kunci keberhasilan : Mengoptimalkan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM Kaimana. Di era pasar bebas dan persaingan global saat ini, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan. Karena itu program pembangunan manusia perlu menjadi salah satu prioritas agar SDM Kaimana memiliki produktivitas dan daya saing yang memadai dalam memasuki kancah globalisasi. Strategi utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut ditempuh melalui upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan, yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui pendekatan siklus hidup dan gender. Pendekatan siklus hidup artinya upaya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sejak janin di dalam kandungan kemudian dalam proses persalinan, masa balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya pendekatan gender dimaksudkan agar upaya peningkatan kualitas SDM lebih memberi perhatian pada peran wanita khususnya kaum ibu, karena dalam kehidupan sehari-hari tugas melahirkan, mengasuh dan membesarkan generasi penerus lebih banyak dilaksanakan oleh kaum wanita. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan daya saing Kaimana.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya lama sekolah yang lebih panjang pada tahun 2020. 2. Meningkatnya angka melek huruf tahun 2020. 3. Terciptanya angka partisipasi murni SLTP yang tinggi pada tahun 2020. 4. Tercapainya angka harapan hidup yang lebih panjang pada tahun 2020 5. Meningkatnya serapan tenaga kerja persektor pada tahun 2020. Misi 2 Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh dengan kunci keberhasilan adalah : Meningkatkan kinerja Pemda dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan daya tarik Kaimana. Perubahan struktur perekonomian Kaimana berjalan cukup cepat tetapi struktur perekonomian yang sebenarnya perlu dipahami dengan lebih teliti karena terkadang tidak diikuti oleh perkembangan unsur-unsur yang lainnya, seperti serapan tenaga kerja. Sampai sekarang ini struktur tenaga kerja belum mengalami transformasi yang berarti sebagaimana transformasi struktur produksi. Sejalan dengan pernyataan visi Kaimana Tahun 2015 menjadi Kabupaten Termaju di selatan Papua, maka upaya-upaya peningkatan daya saing daerah menjadi faktor penting bagi pertumbuhan perekonomian Kaimana ke depan. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tujuan tersebut maka keberadaan visi Pemerintah Daerah dapat secara vital mempengaruhi kinerja ekonomi daerah yaitu dengan memainkan peran sebagai “penggerak pertumbuhan” dengan menjalankan kebijakan pembaharuan yang diperlukan sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan suatu lingkungan yang dapat mendorong suatu pertumbuhan ekonomi dengan cepat serta menciptakan kesempatan kerja lebih banyak kepada masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka prioritas pertama dalam kaitannya dengan pengembangan struktur perekonomian daerah adalah menumbuhkan daya saing agar masyarakat kita tetap memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dengan adanya era globalisasi sekarang ini. Untuk menembus pasar dan memenangkan persaingan harus menjadi gerakan bersama dan tekanannya bukan hanya dari sisi produksi saja, tetapi seluruh sistem harus mendukungnya (sistem produksi, sistem pemasaran, dan sistem kelembagaan pendukung harus semakin baik) khususnya dalam mengembangkan bisnis unggulan Kaimana, yaitu : perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan. Peningkatan daya saing dihasilkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Prioritas kedua adalah pembangunan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, menghilangkan kemiskinan dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah tertinggal. Hal ini menjadi penting, karena lapisan terbesar dari masyarakat Kaimana adalah masyarakat yang masih sulit mengikuti era persaingan global. Oleh karenanya upaya pembangunan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menghilangkan kemiskinan dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah tertinggal, maupun keseimbangan pembangunan antara kampung dan kota, menjadi sangat strategis guna mengurangi terjadinya kesenjangan yang makin melebar yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Memperhatikan hal tersebut tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran adalah :
1. 2. 3. 4.
Meningkatnya LPE minimal 6 % per tahun. Jumlah orang miskin kurang dari 20 % jumlah penduduk pada tahun 2020. Mengurangi pengangguran sehingga berada pada kisaran terendah setiap tahun. Tetap bertahannya kegiatan investasi yang sudah ada serta tumbuhnya minat dan realisasi investasi baru di Kaimana dengan laju pertambahan pada kisaran 5 % setiap tahun. 5. Meningkatnya kualitas infra struktur wilayah.
Misi 3 Memantapkan kinerja pemerintah daerah, dengan faktor kunci keberhasilan adalah : Meningkatnya efektivitas pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah Daerah sejalan dengan tuntutan masyarakat akan good governance dan clean goverment. Pada dasarnya pemantapan kinerja pemerintah daerah adalah upaya untuk menempatkan kembali posisi dan fungsi pemerintah yaitu : pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemerintah berprinsip bahwa masyarakat sebagai konsumen yang harus dilayani dengan baik dan menempatkan pada posisi pertama. Fungsi pembangunan pada dasarnya memberi tanggungjawab kepada pemerintah untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya atau selalu berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mewujudkan good governance, fungsi pembangunan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi perlu adanya interaksi tiga unsur pelaku pembangunannya, yaitu pemerintah, termasuk birokrasi di dalamnya, masyarakat dan unsur dunia usaha. Fungsi pengaturan merupakan fungsi dalam menciptakan keteraturan di masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Selain itu fungsi pengaturan dapat pula dikatakan sebagai bagian dari fungsi pelayanan yang dilakukan secara tidak langsung melalui penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan bantuan simultan dan bentuk kebijakan lainnya yang memungkinkan stakeholder di luar pemerintah untuk mengambil bagian dari pelayanan tersebut. Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi pemerintah untuk menjadikan masyarakat mempunyai akses dalam memenuhi kebutuhan minimal seperti : pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menjadi kemandirian. Memperhatikan hal tersebut maka tujuan yang diharapkan kedepan adalah meningkatkan sinergitas, produktivitas dan akuntabilitas menajemen pemerintah daerah, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya penegakan hukum dan HAM. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan APBD. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan publik Perangkat Daerah. 4. Meningkatnya kompetensi aparatur. 5. Meningkatnya sinergitas antara tingkat pemerintah. 6. Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 7. Tertatanya kelembagaan dan rasionalitas PNS Pemerintah Daerah.
Misi 4 Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan faktor kunci keberhasilan adalah : Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Secara harafiah, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya memelihara/mempertahankan kegiatan pembangunan secara terus menerus. Disadari bahwa pembangunan akan membawa dampak negatif yang nyata seperti berbagai bencana alam. Fenomena itu mengingatkan agar dalam melaksanakan pembangunan ini senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Untuk itu pembangunan Kaimana ke depan perlu lebih mencerminkan dan mempertimbangkan aspek ekologi. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan salah satu faktor utama untuk keberlanjutan pembangunan harus dijaga bersama. Pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dicegah dan diperbaiki. Upaya tersebut harus merupakan suatu gerakan yang membangun kepedulian seluruh stakeholder pembangunan akan pentingnya kelestarian lingkungan. Untuk itu maka aliansi strategis antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi serta lembaga penelitian lainnya sangat diperlukan. Selain kerjasama yang harmonis, penting pula upaya efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pelaksanaan pembangunan. Bencana alam diberbagai daerah akhir-akhir ini berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan kondisi hutan yang memprihatinkan. Karena itu kebijakan penetapan kawasan lidung minimal 60 % dari luas wilayah perlu didukung semua pihak. Salah satu konsekwensinya adalah alokasi pemanfaatan hutan di Kaimana harus dititik beratkan pada aspek produksi yang tidak mengganggu konservasi. Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dikendalikan untuk mendukung keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan lingkungan, kondisi geografis, geologis dan topografis Kaimana yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi juga memerlukan perhatian yang sungguhsungguh, agar berbagai potensi bencana tersebut dapat dicegah dan dikurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkannya. Untuk itu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran : 1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 2. Tercapainya kawasan lindung minimal sebesar 60 % pada tahun 2020. 3. Terwujudnya struktur ruang Kaimana serta pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka pengembangan kawasan andalan. 4. Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAS dalam rangka mengurangi tingkat kekritisan DAS. 5. Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
Misi 5 Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat dan budaya daerah, dengan faktor kunci keberhasilan adalah : Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam meingkatkan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama, adat dan budaya daerah, dalam rangka mengantisipasi kekuatan pengaruh negatif dari luar. Fenomena yang terjadi diseputar kehidupan masyarakat dewasa ini seperti semakin tingginya penyakit masyarakat merupakan refleksi kekurangmampuan masyarakat untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu upaya meningkatkan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai moral merupakan alternatif terbaik yang perlu dikedepankan dalam rangka mengatasi berbagai penyakit masyarakat. Budaya yang berlaku dalam masyarakat identik dengan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Semakin banyak anggota yang menganut, memiliki dan menaati suatu nilai, maka akan semakin tinggi pula tingkatan budaya tersebut. Dalam kerangka ini masyarakat Kaimana telah mempunyai falsafah budaya luhur yang menggariskan batas-batas toleransi sosial. Sesuai dengan karakteristik masyarakat yang religius dan pro sosial, maka program-program sosial, agama dan budaya harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kaimana. pentingnya prioritas pembangunan pada bidang sosial, agama dan budaya ini antara lain didasarkan pada pertimbangan : pertama; Pembangunan bidang sosial, agama dan budaya diperlukan untuk mewujudkan tatanan sosial Kaimana yang kondusif guna menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, agar tidak terhambat oleh ancaman konflik, kerawanan dan gejolak sosial. Kedua; Pengalaman selama ini juga menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan melalui pendekatan agama dan budaya daerah dapat lebih diterima masyarakat. Ketiga; Ancaman infiltrasi nilai-nilai dan budaya asing yang destruktif juga perlu mendapat penanggulangan secara seksama agar tidak lebih mengikis pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama dan jati diri dari budaya daerah. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengalaman ajaran agama, keharmonisan sosial dan apresiasi terhadap adat dan budaya, sedangkan sasaran yang diharapkan adalah : 1. Terwujudnya pemberdayaan peran lembaga kemasyarakatan dan pemimpin informal. 2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama. 3. Tumbulnya kondisi yang kondusif bagi perkembangnya aktivitas keagamaan, sosial, politik dan kebudayaan di tengah masyarakat. 4. Tegaknya kehidupan berdemokrasi yang taat hukum dan menjunjung tinggi HAM. 5. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban sosial.
