VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR PERIODE

VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR PERIODE 2016-2021

I.

PENDAHULUAN Proses pembangunan yang baik adalah proses yang dilandasi oleh pemahaman yang benar tentang siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana proses pembangunan itu dirancang dan dimplementasikan serta dievaluasi. Dalam sebuah organisasi modern seperti daerah atau negara, maka proses pembangunan seperti itu harus tergambar dalam visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai. Maksudnya agar pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah atau negara tetap terjangkau, terkendali dan dapat dipertangungjawabkan kepada publik atau rakyat yang telah memberikan kepercayaannya kepada pengelola atau pemimpin daerah/negara. Dengan demikian tepatlah ketika ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang 1

menyatakan bahwa setiap calon pemimpin daerah wajib menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan disampaikan pada saat kampanye. Sehubungan dengan itu dan seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode Tahun 2010 – 2015, serta dimulainya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2016 – 2021, maka atas dasar kepercayaan dari masyarakat Sumba Timurselama ini, saya menyusun dan menyampaikan Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Sumba Timur periode tahun 2016 – 2021 yang akan dijadikan panduan dalam proses pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah yang disampaikan kali ini, merupakan kelanjutan dari Catur Program Pembangunan Kabupaten Sumba Timur Generasi Ketiga. Hal ini dilakukan karena Catur Program Generasi ketiga yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir, masih perlu dilanjutkan, ditingkatkan, dikembangkan dan dipercepat, sehingga keberhasilan yang telah diperoleh tetap dipelihara dan dilanjutkan serta berbagai hambatan, kendala dan tantangan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki dan diselesaikan secara cepat dan tepat demi terwujudnya Matawai Amahu Pada Njara Hamu yang lebih efektif, efisien dan produktif. Penyusunannyapun tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumba Timur periode 2005 -2025 sebagai induk dari semua perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan yang berkelanjutan baik pada aras nasional, regional maupun daerah. Karena merupakan kelanjutan dari catur

program

sebelumnya,

maka

Visi,

Misi

dan

Program

Pembangunan Daerah yang ditawarkan untuk periode tahun 2016 – 2

2021 ini dinamakan “Catur Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur Generasi Keempat”. Dimanapenyusunannya tetap berlandaskan pada kondisi-kondisi yang telah dicapai pada Catur Program GenerasiPertama hinggaKetiga dan dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Dengan kata lain “Catur Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur Generasi Keempat” yang ditawarkan saat initerdapat beberapa perubahan, perbaikan, penajaman, peningkatan dan pendalaman pada masing-masing sektor terutama yang berkaitan dengan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan serta Good Governance. Hal ini merupakan bentuk dari sikap adaptif, responsif, komitmen dan kekonsistenan bersama untuk melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Sumba Timur serta sebagai upaya untuk mempercepat dan mempertajam fokus pembangunan kearah yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif, sehingga pada saatnya akan terwujud pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa serta juga masyarakatnya lebih maju, mandiri dan sejahtera. II.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBA TIMUR Pelaksanaan

pembangunan

Sumba

Timur

selama

ini

masih

diperhadapkan pada 4 (empat) permasalahan mendasar dan sangat menonjol yakni: 2.1. Rendahnya Ekonomi Rumah Tangga Ekonomirumah tangga merupakan unsur utama yang perlu mendapat perhatian jika kita mau mensejahterakan masyarakat. Melalui ekonomi rumah tanggalah maka akan berkembang menjadi ekonomi masyarakat

dan

seterusnya

hingga 3

ekonomi

negara.

Cara

mengembangkan ekonomi rumah tangga yang paling efektif adalah mengupayakan peningkatan geliat perekonomian daerah melalui berbagai kebijakan publik yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pada saatnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengantar kita pada upaya-upaya mengatasi masalah – masalah ekonomi

seperti

antara lain :

masalah

kemiskinan,

pengangguran dan lain-lain. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Timur selama ini masih mengalami fluktuatif secara positif dan masih dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT atau dengan provinsi NTT serta belum memberikan makna yang positif bagi perkembangan ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data BPS tahun 2013 diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu 2011 – 2013, laju pertumbuhan ekonomi Sumba Timur, mengalami fluktuatif yakni dari 4,88 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 5,43 persen pada tahun 2012 dan menurun menjadi 5.03 persen pada tahun 2013 atau menempati urutan ke 11 dari 21 Kabupaten/Kota se NTT. Posisi ini memang mengalami kenaikan 1 tingkat jika jika dibandingkan dengan tahun 2012 dimana pada saat itu Sumba Timur berada di peringkat 12 dari 21 Kabupaten/kota. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tersebut masih termasuk rendah dan belum cukup mampu untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, menyelesaikan permasalahan kemiskinan maupun pengangguran di Sumba Timur. Komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjelaskan bagi kita bahwa masih ada ketimpangan yang jauh antar sektor dalam mendukung pembangunan di Sumba Timur, dimana sektor primer masih sangat mendominasi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, dibanding sektor lainnya, walaupun 4

kontribusi sektor primer terus mengalami penurunan. Menurut data BPS: Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2014; laju pangsa (share) sektor pertanian dalam PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 sebesar 34,98 %, tahun 2012 sebesar 34,62 %, dan pada tahun tahun 2013 menurun lagi menjadi 34,27 %. Selain itu pada tahun 2013, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mempunyai pertumbuhan tertinggi yaitu 7,02 %, sektor industri pengolahan sebesar 6,64 % dan dua sektor terendah adalah sektor pengangkutan sebesar 1,42 % dan sektor konstruksi/bangunan sebesar 1,52 %.Kondisi mulai menurunnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB ini sesungguhnya sudah mulai mengarah pada pergeseran antar sektor dan perbaikan kondisi ekonomi kita,walaupun saat ini sektor pertanian masih tetap menanggung beban ekonomi yang sangat berat dan membawa implikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor ini. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat juga dilihat dari jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, dimana melalui penerapan berbagai program pembangunan yang terangkum dalam catur program generasi pertama hingga generasi ketiga, angka kemiskinan sudah terkoreksi menurun walaupun masih lamban (BPS : Sumba Timur Dalam Angka 2014),yakni tahun 2006 masih 82.784 orang atau 39,08 %, kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 74.000 orang atau 32,42 % dan terus terkoreksi menurun lagi pada tahun 2013 yakni sebesar 68.800 orang atau 28.58 %. Disamping itu, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin juga mulai menurun yakni hingga 2014 masih ada 27.200 KK atau masih ada 68.800 jiwa atau28,58 % dari jumlah penduduk pada akhir 2013 sebesar 241.416 yang berada pada kategori miskin. 5

Hal ini berbeda dengan tingkat pengangguran yang cenderung mengalami

kenaikan.

Berdasarkan

data

BPS

2013,

tingkat

pengangguran masyarakat Sumba Timur terkoreksi naik sejak 3 tahun terakhir yakni jika pada tahun 2011 sudah berada pada kisaran 2,16 %, kemudian tahun 2012 sebesar 3,05 %, maka pada akhir tahun 2014 menjadi 3,9 %. Ini merupakan persoalan yang cukup serius untuk ditangani, sebab lapangan pekerjaan sudah tidak cukup memadai untuk menampung angkatan kerja yang ada, sehingga perlu diciptakan alternatif-alternatif

kebijakan

baru

guna

mengurangi

tingkat

pengangguran yang terjadi. Kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh masyarakat Sumba Timur ini telah berdampak pada banyak hal, seperti diantaranya: rendahnya daya beli masyarakat, ketidakmampuan dalam mendayagunakan segala potensi yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan Penyebab dari permasalahan ini ada banyak hal seperti antara lain: a.

Pendapatan perkapita yang masih kecil walaupun setiap tahun sudah mengalami peningkatan yakni jika tahun 2010 masih sebesar Rp.6.088.081,- maka pada akhir 2012 sudah sebesar Rp.7.624.447,- dan diprediksi pada akhir 2013 dan 2014 masingmasing sebesar Rp.8.621.996,- dan Rp.9.750.059,Angka ini sesungguhnya secara rata-rata menunjukkan perubahan tetapi kesenjangan antara personal, antar sektor serta antar wilayah masih cukup lebar. Di samping itu masyarakat yang bergerak di sektor-sektor primer termasuk sektor pertanian 6

tingkat penghasilan mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik. b. Kondisi

topografis

dan

geografis

yang

cukup

sehinggamasih membutuhkan upaya penanganan

ekstrim

yang lebih

maksimal lagi. c.

Struktural, berupa kurangnya sarana dan prasarana sosial (pendidikan, kesehatan, rasio beban ketergantungan yang tinggi dan

aspek

sosial

budaya

yang

masih

perlu

dilakukan

penyesuaian-penyesuaian sesuai perkembangan jaman). 2.2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rendahnya kualitas SumberDaya Manusia (SDM) merupakan permasalahan lain yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Salah

menggambarkan

satu

indikator

kualitas

SDM

yang yang

sering

digunakan

rendah

adalah

untuk Indeks

Pembangunan Manusia (Human Development Index, atau HDI). Dari sisi indeks pembangunan manusia, Kabupaten Sumba Timur juga masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di NTT, walaupun terus mengalami peningkatan atau semakin membaik. Pada akhir tahun 2010, angka HDI kabupaten Sumba Timur sebesar 61,8, namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 63,33. Kualitas SDM atau produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat (pendapatan per kapita), tingkat pendidikan dan kesehatan. Kondisi pendidikan ditunjukkan oleh angka melek huruf orang dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama bersekolah

(mean-year

schoolingatauMYS),

sedangkan

kondisi

kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh usia harapan hidup (life expectancy) dan tingkat kematian bayi (infant mortality rate). 7

Dari aspek pendidikan, angka buta huruf untuk usia 10 tahun ke atas terus mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari data 2012 sebesar 13,88 persen dan semakin terkoreksi menurun lagi pada tahun 2013 yakni sebesar 12,69 persen. Selanjutnya jika dilihat dari rata-rata lama bersekolah (mean-year of schooling,) pada tahun 2011 sebesar 6,26 tahun, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 6,44 tahun dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,49 tahun, sehingga dapat dipahami bahwa penduduk Kabupaten Sumba Timur, rata-rata tingkat pendidikannyaterus mengalami peningkatan kearah yang baik walaupun baru sampai pada tamat sekolah dasar dan sudah memasuki kelas 1 (satu) atau kelas 7 (tujuh) pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Selain itu, data yang tersedia juga menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 7-18 yang masih sekolah yang dilihat dari angka partisipasi

kasar (APK), mengalami peningkatan yakni jika

tahun 2010 usia 7-12 tahun sebanyak 105,27 %, usia 13-15 tahun sebanyak 74,62 % dan usia 16-18 tahun sebanyak 64,75 %, maka pada tahun 2013 meningkat menjadi 112,09 % untuk usia 7-12, 86,36 % untuk usia 13-15 tahun dan 71,85 % untuk usia 16-18 tahun. Hal ini berarti bahwa sudah terjadi peningkatan jumlah anak sekolah pada usia 7- 18 tahun tetapi khusus pada usia 13-18 tahun menunjukkan bahwa masih ada yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena prosentasenya tidak mencapai 100 %. Menghadapi kondisi ini, maka selain dibutuhkan sarana dan prasarana

pendidikan

yang

memadai,

peningkatan

kesadaran

masyarakat untuk bersekolah juga diperlukan peningkatan kompotensi dan kualitas tenaga pendidik serta meningkatkan kerjasama dengan

8

lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Angka usia harapan hidup (life expectacy) yang merupakan salah satu unsur penting pembentuk HDI untuk Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2004 adalah 61,9 tahun tahun dan pada tahun 2013 sudah terkoreksi meningkat sebesar 62,33 tahun. Sedangkan angka kematian bayi (IMR) Kabupaten Sumba Timur masih tinggi yakni pada tahun 2012 sebanyak 196 bayi, tahun 2013 sebanyak 207 bayi dan pada tahun 2014sudah mengalami penurunanlagi menjadi 172 bayi. Kondisi seperti ini masih terjadi karena selain masih kurangnya sarana dan prasarana medis termasuk tenaga medis juga karena masih ada ibu-ibu hamil yang kurang memiliki kesadaran untuk secara terjadwal melakukan kontrol guna mendapat penanganan secara dini pada pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada. Selain itu kondisi sanitasi penduduk juga masih memprihatinkan dimana masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan air besar (jamban) yakni mencapai lebih dari 42 %, kemudian masih terdapat 5,91 % rumah tangga yang memiliki luas lantai kurang dari 20 m2. Hal ini tentu ikut menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena dapat mempercepat proses penularan penyakit dalam rumah. 2.3. Infrastruktur PembangunanDaerah Yang Belum Memadai Dalam

rangka

mendukung

percepatan

pembangunan

di

pendidikan, perhubungan, kesehatan, ekonomi termasuk kegiatan investasi,

pariwisata,

pertanian,

pertambangan

perindustrian,

perdagangan, ekonomi kreatifdan lain-lain, maka pemerintah dan masyarakat Sumba Timur sangat membutuhkan infrastruktur yang 9

memadai. Dukungan infrastuktur pembangunan saat ini sesungguhnya sudah ada tetapi belum cukup memadai. Hal itu dapat dicermati dari kondisi dari berbagai sektor pembangunan seperti : sektor perhubungan di Kabupaten Sumba Timur yang walaupun sudah ada tetapi tidak jarang dirasakan bahwa belum mampu memenuhi kebutuhan untuk melakukan

distribusi

orang,

barang

dan

jasa.

Data

terakhir

menunjukkan bahwa untuk transportasi laut, didukung oleh 2 Kapal Penumpang PT. Pelni. Selain itu, juga didukung oleh Kapal Non Peti Kemas dan Peti Kemas, Kapal Tanker, Kapal Laut, dan Pelayaran Rakyat. Transportasi Udara didukung oleh3 Maskapai Penerbangan yaitu Lion/Wings Air, PT NAM Air dan PT. Trans Nusa, sedangkan transportasi darat, dilayani oleh Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Angkutan Kota dan Pedesaan, Becak dan Ojek

yang tersebar di

Kabupaten dan Kecamatan. Dukungan juga diberikan melalui ketersediaan prasarana jalan yaituJalan negara 69,79 Km, Jalan Provinsi 407,72 km, jalan kabupaten 1.101,40 Km. Namun jika melihat perkembangan kemajuan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang terus mendesak, maka masih ada sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni :(1) kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum khususnyadikawasan perdesaan yang masih terbatas dan belum optimal; (2) rendahnya tingkat kelaikan armada, rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan di jalan; (3) perlunya penambahan panjang landasan dari 1.850 meter menjadi 2.500 meter tapi terkendala pembebasan lahan dan masalah lainnya; (4) masih belum terpenuhinya kebutuhan untuk pengadaan/pembangunan sarana transportasi berupa bus perintis untuk menjangkau penduduk wilayahwilayah pedesaan yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum; (5) proses penyediaan/pengadaan lahan yang selain membutuhkan waktu 10

yang lama juga menghadapi hambatan sosial-kultural dalam kegiatan investasi; (6) masih kurangnya penduduk yang terlayani air bersih karena belum memiliki akses terhadap sumber air bersih dan fasilitas sanitasi dasar layak. Penduduk yang terlayani air bersih di wilayah perkotaan hingga akhir 2013 mencapai 69,81.% sedangkan di perdesaan hingga akhir 2013 mencapai 47,59 % ; (7) masih minimnya infrastruktur pengendali banjir seiring semakin meningkatnya kondisi kerawanan banjir; (8) masih kurangnya infrastruktur pendidikan berupa gedung SD, SMP dan SMA yang tersebar di 22 Kecamatan. Jumlah SD sebanyak 255 buah yang sudah tersebar di seluruh desa/kelurahan walaupun pada beberapa SD, secara kualitas masih perlu dibenahi lagi, Jumlah SMP sebanyak 70 buah yang tersebar di 22 kecamatan dan jumlah SMA sebanyak 17 buah yang belum tersebar secara di seluruh kecamatan sehingga berpotensi menyebabkan ketidakberlanjutan anak sekolah dari setelah tamatan tamat SMP serta jumlah perguruan tinggi sebanyak 4 buah. (9) masih kurangnya kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dan desa yang mampu membuka isolasi fisik daerah; (10) masih kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian baik itu irigasi teknis maupun irigasi desa. (11) belum terkelola secara menyeluruh obyek wisata karena kurangnya fasilitas pendukung seperti jalan menuju obyek wisata maupun alat dan kelengkapan wisata yang belum lengkap. Saat ini sudah tersedia obyek wisata alam sebanyak 15 buah, obyek wisata bahari sebanyak 7 buah dan obyek wisata budaya sebanyak 13 buah yang pengelolaannya masih perlu ditingkatkan lagi; (12) Di bidang perindustrianpun masih perlu ditingkatkan. Kondisi Sumba Timur saat ini, sudah memiliki industri yang bergerak di Rumput Laut yakni PT Algae Sumba Timur Lestari, industri tambak garam yang berskala kecil dan industri-industri rumah tangga lain yang 11

masih perlu ditambah dan dikembangkan lagi jika dikaitkan dengan potensi keunggulan yang kita miliki. (13) Di bidang perdagangan, selain kita masih kekurangan pasar yang dikelola secara baik, kita juga kekurangan jumlah pasar lokal. Menurut Data BPS tahun 2014, hingga akhir 2013 jumlah pasar desa sebanyak 41 buah dari jumlah desa sebanyak 140 desa, sehingga

dapat dipandang sebagai sebuah

kekurangan dalam mendukung penjualan hasil produksi barang dan jasa masyarakat. (14) Di bidang Kesehatan selain masih kekurangan tenaga medis, Sumba Timur juga masih mengalami kekurangan Polindes, Pustu dan Puskesmas baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data yang ada jumlah polindes hingga akhir 2014 sebanyak 87 buah, Puskesmas Induk sebanyak 76 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 76 buah, Puskesmas keliling sebanyak 17 buah dan Rumah Sakit sebanyak 3 buah. Kondisi ini memberi pemahaman bagi kita bahwa infrastruktur pembangunan daerah masih perlu dilakukan peningkatan baik kuantitatif maupun kualitatif sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi peningkatan kehidupan masyarakat Sumba Timur. 2.4. Rendahnya Kinerja BirokrasiPemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan Perubahan adalah keniscayaan yang harus dihadapi semua organisasi, tak terkecuali organisasi pemerintah Kabupaten Sumba Timur, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Untuk meniti gelombang perubahan tersebut, maka reformasi birokrasi mutlak atau harus tetap berlanjut. Kaitan dengan pemantapan reformasi birokrasi ini oleh banyak pakar termasuk di dalamnya DR. Agus Pram, pakar administrasi publik dari UGM dalam 12

jurnal Warta Pengawasan membangun good governance menuju clean government edisi Maret 2013, berpandangan bahwa, “segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, sesungguhnya sudak cukup baik, terlihat dari adanya perbaikan kelembagaan dan regulasi yang harmonis antar lembaga. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan

terutama

untuk

mencapai

tiga

aspek

yakni

profesionalisme aparat, organisasi birokrasi yang modern, serta mekanisme kerja yang bersih, transparan dan akuntabel”. Pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa perubahan atau reformasi birokrasi guna membangun good governancemasih perlu dilakukan, ditingkatkan dan dimantapkan. Dengan perubahan seperti itu diharapkan kemampuan untuk memberdayakan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang yang dimiliki oleh pemerintah daerah tetap terpelihara, meningkat dan semakin mantap. Sebab, dengan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, maka perubahan tersebut akan mengantar pemerintah dan masyarakat Sumba Timur tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi serta terhindar dari dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Memang jika ditilik kebelakang, sesungguhnya sudah hampir dua dasa warsa, tepatnya sejak tahun 1998, pemerintah dan masyarakat Sumba Timur sudah melewati pintu gerbang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi yang dimaksudkan untuk mengubah proses birokrasi yang selama ini kompleks dan rumit menjadi proses yang sederhana dan mudah serta memantapkan tata 13

kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efisien serta terukur sudah dijalankan, namun belum sempurna dan paripurna. Karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan dan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan kabupaten Sumba Timur sesuai kebutuhan dan dilakukan secara bersama oleh segenap komponen daerah. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten Sumba Timur saat ini adalah : 1.

Kinerja birokrasi pemerintahan yang belum optimal, kurang responsif dan kurang inovatif sehingga berdampak pada masih rendahnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerjanya (Capaian Kinerja Pemerintah melalui media SAKIP selama ini, masih diberikan kategori C oleh Kementerian PAN dan RB)

2.

Banyaknya desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk pemekaran wilayah kabupaten/kecamatan/desa/kelurahan yakni : a. Adanya usulan 3 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni DOB Pahunga Lodu, DOB Sumba Selatan, dan DOB Sumba Timur Jaya yang saat ini oleh pemerintah daerah dan DPRD Sumba Timur telah diajukan ke pemerintah provinsi NTT dan DPRD provinsi NTT. b. Usulan pemekaran Kecamatan. c. Pembentukan desa persiapan sebanyak 24 buah Desa pada tahun 2014dan masih banyak lagi usulan masyarakat untuk pemekaran desa-desa tertentu. d. Usulan pemekaran kelurahan.

3. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sumba Timur yang mencapai 7.000,5 KM2 yang dibagi ke 22 Kecamatan dan 180 14

Desa/Kelurahan menuntut pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar dapat terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. 4.

Komposisi ASN belum ideal (komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah terutama guru) untuk melakukan tugas-tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat/ mengajar anak sekolah.

5.

Disiplin ASN masih rendah sehingga masih ada tindakan disiplin kepada ASN pada setiap tahun.

6.

Keterbatasan sumber daya dan regulasi pendukung dalam penerapan SPM, sehingga baru12 dari 15 SKPD yang telah menyusun rencana aksi penerapan SPM.

7. Pemerintah yang kuat cerminan dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berjalan dengan baik. Namun saat ini masih dirasakan adanya kelemahan integritas aparat penegak hukum dan masih belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan pencurian ternak, miras, narkoba dan penyakit sosial lainnya. 8. Masih adanya penduduk yang belum memenuhi tertib administrasi kependudukan sehingga belum memiliki dokumen kependudukan, dimana hingga akhir 2014 cakupan pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 99,47 %, cakupan pelayanan KTP sebanyak 64,69 % dan cakupan

pelayanan

Akte

Kelahiran

sebanyak

6,21

%.

Penyebabnya antara lain : rendahnya tingkat kesadarandan partisipasi masyarakat serta keterbatasan informasi yang diterima.

15

III. VISI DAN MISI 3.1. Visi Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode tahun 2016 – 2021 tetap dilandaskan pada motto “ MEMBANGUN DAN MELAYANI RAKYAT DENGANTULUS”,dengan Visi yang hendak

dicapai

adalah

“TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

SUMBA TIMUR YANG MAKIN PRODUKTIF, RESPONSIF, ADIL, KREATIF, TERPADU, INOVATIF DAN SEJAHTERA (PRAKTIS)” 

Produktif dalam arti bahwa setiap masyarakat dapat berkinerja tinggi melalui implementasi peran, fungsi dan kemampuannya yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam rangka mencapai hasil yang optimal dan berkualitas sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat secara aman, damai dan tentram di Bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu.



Responsif dalam arti bahwa upaya memajukan, memandirikan dan memperkuat kehidupan masyarakat dilandaskan pada kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan peluang secara cermat, cepat, tepat dan optimal menuju kehidupan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera



Adil, artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik di depan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah beserta hasilnya secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan (diskriminatif).



Kreatif

merupakan

kemampuan

dalam

memanfaatkan

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki secara tepat agar dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dan hasil pembangunan yang 16

ada sehingga masyarakat Sumba Timur dapat bangkit bersama daerah-daerah lain di Indonesia. 

Terpadu dalam arti bahwaproses memajukan masyarakat dan kabupaten Sumba Timur, tetap dalam satu kesatuan yang utuh baik secara lokal, regional maupun nasional agar melalui keterpaduan tersebut

terlahir

program

dan

kegiatan

yang

benar-benar

dibutuhkan oleh masyarakat dan pencapaiannya menggunakan pola-pola kerja yang tepat sehingga menempatkan posisi Sumba Timur menjadi strategis dalam keterpaduan itu. 

Inovatif, yakni pemerintah dan masyarakat senantiasa berupaya untuk menciptakan cara, metode dan strategi yang terbaik untuk memanfaat peluang dan kekuatannya serta untuk menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan masalah guna merubah atau memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan masyarakat ke arah yang lebih maju, mandiri dan kuat.



Sejahtera, merupakan suatu keadaan

yang mencerminkan

kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat untuk secara bersama mengembangkan kerjasama yang cerdas, cermat dan tuntas dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan akan ada dimasa-masa mendatang melalui misi-misi pembangunan daerah. Adapun misi pembangunan daerah sebagai panduan dari setiap pelaku pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan adalah : 17

1.

Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumba Timur yang produktif dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dengan mengedepankan kehidupan pemerintahan yang demokratis, pengembangan sektor pertanian dan pangan lokal secara optimal, peningkatan perikanan dan kelautan secara efisien, mengembangkan ekonomi kreatif, teknologi tepat guna dan memanfaatkan semua potensi masyarakat dan daerah yang belum terkelola secara optimal.

2.

Mewujudkan sikap masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara responsif dan “membumi” terhadap kekuatan, peluang, kekurangan dan hambatan yang dimiliki yang dilakukan secara cepat, tepat dan optimal sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.

Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesetaraan gender dan perlindungan anak

sehingga masyarakat merasa

terlayani, terlindungi dan terayomi hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab. 4.

Mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mampu bekerjasama secara terpadu baik secara internal maupun ekternal sehingga proses pembangunan tetap terlaksana secara terencana, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan yang didasarkan pada upaya – upaya

koordinatif,

integratif

dan

sinkronisatif

dengan

menempatkan Sumba Timur pada posisi strategis di Pulau Sumba, regional NTT maupun Nasional. 5.

Mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mampu menciptakan sikap, cara, metode dan strategi baru atau mampu berinovasi secara baik sehingga lebih produktif dan lebih ekonomis serta dapat 18

mengembangkan ekonomi kreatif yang terbaik dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan daerahnya menuju ke arah yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi. 6.

Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial budaya masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilainilai sosial keagamaan, penegakkan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.

IV. PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan keempat permasalahan menonjol tersebutdan dipatutkan dengan visi dan misi di atas, maka ada 4 (empat) program utama yang perlu dikembangkan yakni: 4.1. Program Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Program

ini

merupakan

kelanjutan

dari

Catur

Program

Pembangunan Sumba Timur Generasi Pertama hingga Ketiga. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sosial (pendidikan gratis atau pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah daerah mulai dari TK hingga SMA/SMK dan kesehatan gratis), peningkatan pendapatan melalui sektor pertanian, sektor UKM, Koperasi dan industri rumah tangga serta ekonomi kreatif termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung terus dilanjutkan, ditingkatkan dan dipercepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang pada tahun-tahun terakhir sudah mulai terkendali. Penerapan

program

ini

akan

terus

difokuskan

untuk

menyelesaikan akar permasalahan dari kemiskinan dan pengangguran dengan berupaya membuka lapangan pekerjaan yang mampu menyerap 19

lebih banyak tenaga kerja yang ada di perdesaan dan perkotaan serta berupaya mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Penerapan pemanfaatan

program

infrastruktur

ini

diikuti

seperti

dengan

antara

lain

penyediaan

dan

peningkatan

/

pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan transportasi, pembangunan / peningkatan prasarana irigasi, ekonomi kreatif, pembangunan pasar-pasar di daerah-daerah potensial termasuk kelanjutan pemberian modal usaha ekonomi produktif sesuai dengan minat usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. 4.2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program ini juga merupakan kelanjutan dari Catur Program Pembangunan Sumba Timur Generasi Pertama hingga Ketiga. Hal ini dilakukan karena sangat disadari bahwa Sumber daya manusia memiliki peran yang sentral dan menentukan dalam setiap kegiatan atau program pembangunan(people center development), baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Bahkan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan program dan kegiatan pembangunan yang diterapkan, sehingga maju mundurnya suatu daerah termasuk kompetitifnya sebuah daerah dalam kancah percepatan pembangunan antar daerah dan negara sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia. Karena itu, walaupun selama ini kualitas Sumber Daya Manusia sudah mendapat perhatian dalam pembangunan dan sudah sedikit-banyak menunjukkan hasilnya seperti data di atas. Namun dilain pihak, kabupaten Sumba Timur masih diperhadapkan dengan berbagai kendala dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Variabel utama dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah variabel pendidikan 20

dan kesehatan, disamping variabel ekonomi yaitu pengeluaran/ pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan tetapi belum cukup memadai untuk menopang kualitas manusia yang diharapkan yakni mampu mandiri dan sejahtera serta berdaya saing tinggi. Untuk itu, ketiga variabel yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi tersebut akan terus menjadi perhatian utama dalam program pembangunan manusia Kabupaten Sumba Timur periode 2016 – 2021 4.3. Program Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Daerah Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan infrastruktur pembangunan

daerah

tersebut,

maka

peningkatan

infrastruktur

pembangunan menjadi tak terelakkan untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Program ini diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam memberi dukungan terhadap kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi termasuk mendukung kegiatan investasi di bidangpariwisata, peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas dan kuantitas perhubungan baik darat, laut dan udara sehingga mampu memberi dukungan bagi lancarnya distribusi orang, barang dan jasa serta mengurangi kondisi isolasi fisik yang dialami oleh masyarakat Sumba Timur di beberapa wilayah serta penataan dan pengembangan irigasi, telekomunikasi, informasi dan penyiapan sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya kehadiran jaringan listrik berbasiskan energi terbarukan. Disamping itu, melalui program ini akan diupayakan agar tersedianya fasilitas umum yang memadai, tersedianya fasilitas yang dapat menopang hadirnya Daerah Otonomi Baru, Kecamatan Baru, Desa/Kelurahan baru,terbangun dan terpelihara drainase perkotaan yang lebih baik guna menghadirkan kawasan kota waingapu yang lebih 21

bersih dan hijau, termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan akses terhadap air bersih dan penataan pemukiman penduduk agar lebih sesuai dengan tata ruang dan peruntukan lahan. 4.4. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka jalan keluar yang tepat adalah perlu dilakukan program ke 4 yakni Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) karena program ini memiliki peran strategis untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah serta

diharapkan mampu

mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan. Melalui Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan diharapkan terjadinya upaya untuk melakukan pembaharuan

dan

penyelenggaraan

perubahan

pemerintahan

mendasar terutama

terhadap menyangkut

sistem aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Melalui program ke 4 ini, kita dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui sebuah majemen pemerintahan yang efisien dan efektif sehingga dapat menghadirkan

birokrasi

pemerintahan

di

Sumba

Timur

yang

profesional, berintegritas, tertib, disiplin, dan bebas KKN serta mampu meningkatkan pelayanan prima dan beradilan. Program ini dilakukan melalui: (1) Terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, taat kepada hukum dan berwibawa serta transparan dan akuntabel; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh sistem 22

pengendalian intern pemerintah (SPIP), kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, penerapan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang beroientasi pada hasil dan menghadirkan data kependudukan yang baik; (3) Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah dalam upaya perwujudan pemerintahan yang antisipatif, responsif, anti diskriminatif dan akuntabel dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) Peningkatan tertib administrasi kependudukan; (5) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dan BPK RI/BPKP dengan strategi preventif, edukatif dan represif; (6) Peningkatan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM; (7) Pemberantasan peredaran

gelap

Narkotika

dan

obat-obat

terlarang

dan

(8)

Pengembangan dan penguatan kebhinnekaan bangsa serta pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan forum lainnya yang terbentuk di masyarakat dalam memperkuat kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini V.

STRATEGI

DAN

ARAH

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

DAERAH 5.1. Strategi Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan visi, misi dan program utama tersebut maka akan ditempuh melalui strategi pokok yaitu: 1. Gotong Royong Gotong Royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa yang mulai

memudar

dalam

pelaksanaan

pembangunan

selama

ini.Padahal gotong- royong merupakan modal sosial yang terbaik bagi bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Hal itu terlihat secara jelas 23

dari ungkapan Bung Karno (Presiden Pertama RI) dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bahwa jika Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa atau ideologi kita diperas menjadi satu perkataan maka Beliaumenamakanperkataan itu adalah gotong royong. Dengan kata lain dasar dari ideologi Pancasila adalah gotong royong, karena gotong royong adalah budaya bangsa sehingga dapat dipandang sebagai cara dan pola kerja yang terbaik hingga saat ini. Karena itu, dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Visi, Misi yang terbingkai dalam Catur Program Pembangunan Sumba Timur Generasi keempat akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat dengan

melandaskan

diri

pada

semangat

gotong

royong

masyarakat. 2. Pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan merupakan kelanjutan dari program pembangunan daerah pada periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan dari program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga terciptanya pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Disamping itu agar pemanfaatan semua potensi daerah dapat dilakukan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Percepatan pembangunan daerah Percepatan pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan dan memacu upaya pemanfaatan potensi ekonomi lokal, pengembangan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang telah dicapai saat 24

ini secara lebih cepat, lebih tepat, lebih produktif dan lebih bertanggungjawab. Upaya percepatan pembangunan tersebut tetap memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan yang ada terutama kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan serta sektor-sektor pembangunan lainya

yang dapat mempengaruhi

percepatan dimaksud. 4. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan harapan masyarakat akan mampu bertindak sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan lingkungannya. Dengan kata lain, strategi ini dimulai dari apa yang dimiliki masyarakat serta telah menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan, baik itu pihak dunia usaha, LSM (NGO)maupun

stakeholder

lainnya

yang

telah

dan

akan

berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan daerah. 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 5.2.1. Program Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Untuk mencapai sasaran peningkatan ekonomi rumah tangga terutama mereka yang dikategorikan sebagai keluarga tidak mampu atau yang menjadi rumah tangga penerima manfaat akan ditempuh kebijakan: a.

Pembangunan sektor pertanian dan pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b.

Pembangunan usaha industri kecil rumah tangga di daerah perdesaan dan perkotaan.

c.

Pengembangan ekonomi kreatif. 25

d.

Pengembangan produk unggulan lokal berbasis kluster dan pemberdayaan ekonomi lokal.

e.

Peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha, pangan dan sumber energi.

f.

Pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal serta diversifikasi pangan.

g.

Peningkatan daya saing produk pertanian, perikanan, kelautan dan produk hasil industri rumah tangga melalui pengembangan produk unggulan kabupaten.

5.2.2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program ini ditempuh melalui dua kebijakan utama yaitu : a. Pembangunan sektor pendidikan dengan kebijakan: -

Peningkatan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun.

-

Peningkatan kompetensi lulusan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

-

Pengembangan sekolah kejuruan sesuai dengan kebutuhan daerah.

-

Peningkatan manajemen berbasis sekolah.

-

Peningkatan dan perluasan sarana dan prasaran pendidikan.

-

Pengembangan pendidikan kedinasan, formal dan non formal.

-

Peningkatan jangkauan layanan pendidikan luar sekolah.

-

Peningkatan PAUD dan sekolah rumah anak.

-

Peningkatan subsidi pendidikan.

-

Peningkatan

peran

serta

orang

tua

dan

masyarakat,

swasta/LSM dalam pendidikan. b. Pembangunan sektor kesehatan dengan kebijakan: -

Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar. 26

-

Peningkatankuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga medis dan non medis.

-

Peningkatan kualitas layanan pengobatan gratis masyarakat miskin melalui Jamkesmas BPJS.

-

Peningkatan penyebaran tenaga medis dan paramedis pada fasilitas kesehatan yang ada.

-

Peningkatan pelayanan keluarga berencana.

-

Peningkatan Type Rumah Sakit.

-

Pengembangan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

-

Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.

-

Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan HIV/AIDS

-

Pengembangan desa SIAGA, Posyandu dan UKS.

-

Peningkatan sosialisasi dan advokasi kesehatan.

-

Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi Ibu, Bayi dan Balita melalui optimalisasi Revolusi KIA.

-

Peningkatan

peran

serta

orang

tua,

masyarakat

dan

swasta/LSM dalam kesehatan. 5.2.3. Program Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Daerah. Arah kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan infrastruktur pembangunan daerah adalah melanjutkan percepatan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, pertanian, sampah, energi, air bersih, kesehatan, pendidikan, pariwisata, telekomunikasi,

informasi,

perindustriandan

perdagangan

menopang kebutuhan masyarakat dengan kebijakan: a. Peningkatan Jumlah SD, SMP dan SMA/SMK 27

guna

b. Peningkatan kapasitas jalan terutama pada ruas-ruas jalan yang mendukung perekonomian daerah dan sosial kemasyarakatan. c. Peningkatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta penciptaan keterpaduan antar moda di perkotaan. d. Peningkatan

penyediaan

sarana

keperintisan

di

bidang

perhubungan darat. e. Fasilitasi pengembangan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut agar memudahkan dan melancarkan distribusi orang, barang dan jasa antar pulau. f. Rehabilitasi dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian terutama irigasi pedesaan sehingga dapat berfungsi secara optimal dan efektif. g. Rehabilitasi dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas SDM secara optimal dan efektif. h. Memaksimalkan tersedianya akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat Sumba Timur. i. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong tersedianya air bersih bagi masyarakat. j. Peningkatan

sarana

dan

prasaran

yang

memadai

untuk

mendukung Kota Waingapu yang bersih dan hijau. k. Optimalisasi pengamanan daerah pantai dan pengendalian banjir. l. Pengembangan energi baru terbarukan dibidang kelistrikan. m. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang melalui implementasi Perda Nomer 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 – 2028 dalam bentuk penegakan hukum, penataan Zonasi wilayah dan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang. 28

5.2.4. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan. Arah kebijakan yang ditempuh dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur difokuskan pada aspek Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusiayakni: a. Peningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas KKN serta demokratis dan terpercaya. b. Penataan struktur organisasi pemerintah yang lebih efisien (tepat fungsi, tepat ukuran) dan sinergis sesuai perkembangan regulasi. c. Menciptakan sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governace. d. Penataan regulasi daerah guna mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif . e. Mengupayakan terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahteramelalui

pendidikan

formal,

diklat

struktural

dan

fungsional serta bimbingan teknis f. Peningkatan efektivitas otonomi daerah melalui : -

Pelaksanaan pemekaran wilayah kabupaten / kecamatan / desa / kelurahan.

-

Peningkatan efisien dan efektivitas penggunaan dana APBD.

-

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Desa atau APBDes.

-

Fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa

g. Penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik melalui optimalisasi penyusunan/penerapan SPM

29

h. Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP i. Penegakkan Hak Azasi Manusia melalui implementasi Rencana Aksi HAM dan perlindungan terhadap HAM. j. Penataan

regulasi

daerah

sehingga

kondusif

dalam

mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. k. Peningkatan pengawasan dan pengendalian peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang. l. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi m. Peningkatkan budaya kerja birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. n. Memperteguh kebhinnekaan dan memperluas perubahan sosial daerah melalui kebijakan yang mampu memperkuat pendidikan kebhinnekaan o. Mengoptimalkan ruang-ruang dialog dan partisipasi warga antara lain melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran

Kebangsaan

dan

Forum

Kewaspadaan

Dini

Masyarakat demi terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keutuhan bangsa dan negara. VI. SASARAN JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang dicapai selam periode 2016 hingga 2021 adalah : 1.

Berkurangnya angka kemiskinan menjadi 25 % pada tahun 2021.

2.

Meningkatnya pendapatan perkapita sebesar 10.250.000,- pada tahun 2021.

30

3.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 5,75 pada tahun 2021.

4.

Berkurangnya angka pengangguran menjadi 3,5 % pada tahun 2021.

5.

Berkurangnya angka buta huruf menjadi 6% pada tahun 2021.

6.

MeningkatnyaAngka Usia Harapan hidup menjadi 65,43 tahun pada tahun 2021.

7.

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi melalui optimalisasi pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Bayi.

8.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 8,50 tahun pada tahun 2021.

9.

Meningkatnyaketersediaan

dan

kualitas

irigasi,

jalan

dan

jembatan. 10. Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur

pembangunan

perhubungan laut dan udara. 11. Meningkatnya jumlah SD, SMP dan SMA/SMK yang tersebar di 22 kecamatan. 12. Meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi termasuk hadirnya Perguruan Tinggi Negeri di Sumba Timur. 13. Meningkatnya proporsi penduduk terhadap pelayanan air bersih perkotaan menjadi 77,50 % pada tahun 2021 dan perdesaan menjadi 60 % pada tahun 2021. 14. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan, pariwisata, komunikasi, informasi, perindustrian dan perdagangan. 15. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan yang tergambar melalui SAKIP dari kategori C menjadi kategori B pada tahun 2021.

31

16. Terjadinya pemekaranDesa, Kecamatan dan Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2021. 17. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terpadu, peningkatan sistem keamanan lingkungan secara swadaya. 18. Meningkatnyapenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penegakan hukum, peningkatan kualitas pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah. 19. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan kelembagaan sesuai dengan prinsip structure follows functiondanpenerapan manajemen SDM aparatur berbasis merit sesuai perkembangan regulasi. 20. Meningkatnyakualitas pelayanan publik melalui sinergi pusat dan daerah dan pengembangan data kependudukan yang akurat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 21. Makin mantapnya penegakan HAM 22. Meningkatnyapemberantasan peredaran gelap Narkotika dan obatobat terlarang. 23. Meningkatnya kerukunan umat beragama. 24. Meningkatnya kewaspadaan dini daerah. VII.

PENUTUP Pembangunan merupakan tugas bersama, oleh sebab itu keterlibatan dari semua,oleh semua dan untuk semua dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Sumba Timur untuk periode 2016 – 2021 yakni “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG MAKIN PRODUKTIF, RESPONSIF, ADIL, KREATIF, TERPADU, INOVATIF DAN SEJAHTERA (PRAKTIS) perlu terus 32

didorong dan dilakukan dengan motto “MEMBANGUN DAN MELAYANI RAKYAT DENGAN TULUS”. Perwujudan visi tersebut terbingkai dalam CATUR PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBA TIMUR GENERASI KEEMPAT” Dimana

untukmengaktualkan

dan

mengimplementasikannya

dilakukan dengan strategi “ penguatan dan pengembangan gotong royong

masyarakat,

pembangunan

berkelanjutan,

pembangunanserta peningkatan pemberdayaan

percepatan

masyarakat

dan

pengembangan kemitraan. Strategi pembangunan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang terencana secara bertahap, menyeluruh dan kuntinue dengan tetap memanfaatkan semua potensi daerah secara berimbang, berkeadilan, produktif dan bertanggungjawab untuk menjawab permasalahan utama yang ada dan akan dihadapi yakni rendahnya ekonomi rumah tangga, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kurangnya Infrastruktur pembangunan daerah dan belum mantapnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sudah dilaksanakan selama ini. Dimana dalam upaya mengatasinya diperlukan sosok pemimpin yang berpengalaman, mengetahui tentang permasalahan dan cara menyelesaikannya, cermat, bijaksana dan rendah hati serta tulus dalam mengemban amanat rakyat,sehingga mampu membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat Matawai Amahu Pada Njara Hamu tercinta.

33

BAHAN BACAAN 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 – 2025 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 – 2015 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 - 2028 4. Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2014 5. Profil Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014. 6. Laporan Hasil Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 7. Jurnal Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Goverment Vol.XX/No.1/Maret 2013

34