VISI MISI & PROGRAM KERJA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELU PERIODE 2015-2020 Ventje Jacobus Roman Abanit, SE.Akuntan Drs. Bona Bowe
A. Latar Belakang Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci indikator keberhasilan Pembangunan. Kesejahteraan yang memiliki dimensi : 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan; 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan; 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang antara miskin dan kaya; dan 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab. Guna mewujudkan dan mengawal komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka diperlukan pemimpin yang benar-benar memahami permasalahan yang dihadapi daerah, mampu memahami tuntutan dan harapan masyarakat. Berbekal pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika perkembangan dan didukung oleh pendamping Calon Wakil Bupati yang juga berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan. Keberhasilan pembangunan daerah serta tantangan yang dialami selama ini kiranya menjadi bekal yang cukup bagi kami untuk menawarkan program 5 (lima) tahun kedepan guna melanjutkan keberhasilan yang sudah tercapai dan menuntaskan permasalahan yang belum dapat diselesaikan untuk mewujudkan masyarakat Belu yang sejahtera.
B. Analisis Lingkungan Strategi Kondisi lingkungan strategis Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: 1. Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Kabupaten ini beribukota di Kota Atambua. Memiliki luas wilayah 1.284,94 km², terbagi dalam 12 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 69 Desa, termasuk 30 Desa dalam 8 Kecamatan Perbatasan. Adapun batas wilayah Kabupaten Belu sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste.
2. Jumlah penduduk
pada Kabupaten Belu berdasarkan data BPS Belu Tahun 2013
berjumlah 197.062 jiwa yang diantaranya 97.281 jiwa laki-laki dan 99.781 jiwa perempuan. Dengan pendapatan perkapita sekitar Rp.6.740.000/Tahun ( Belu Dalam Angka BPS BELU 2014). Data rata rata pengeluaran per bulan antara Rp.200.000 – Rp.500.000. sekitar 67.2% sedangkan pengeluaran rata rata per bulan di atas Rp.700.000 hanya sekitar 11,7% . Jumlah Penduduk Miskin sekitar sekitar 14,5% ( sekitar 28.732 Orang ) .Secara Rata Rata Rakyat BELU masih di kategorikan Hidup di bawah garis kemiskinan.
C. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Selain analisis lingkungan strategis penyusunan Visi Misi ini, juga perlu memperhatikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 harus di siapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek periode lima tahunan.
VISI DAN MISI TAHUN 2015-2020
A. Visi Visi dan Misi ini dibuat sebagai pedoman dalam penetapan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Adapun visi dan misi adalah :
Visi Kabupaten BELU tahun 2015-2020 adalah :
"BERSATU MENUJU MASYARAKAT BELU YANG LEBIH SEJAHTERA"
Dengan Motto :
"KERJA KERAS, CERDAS, JUJUR, IKHLAS DAN ANTI KORUPSI"
B. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dilaksanakan dengan 6 (enam) Misi, yaitu: 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama. 2. Memperkuat tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. 3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. 4. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. 5. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar. 6. Melestarikan peninggalan budaya dan pengembangan kebudayaan lokal bersamaan
dengan Pembangunan Kepariwisataan.
STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM A. Strategi Strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut meliputi : 1. Strategi politis: Membangun sistem politik yang demokratis dan santun. 2. Strategi penguatan birokrasi: memantapkan reformasi birokrasi yang bebas KKN. 3. Strategi prioritas pembanganan: prioritas di sektor unggulan daerah dan berbasis cluster.
B. Prioritas Program Pembangunan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, maka perlu memperhatikan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan selama ini, antara lain : 4. Masih perlu peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan serta kegiatan-kegiatan keagamaan 5. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan prioritas penanganan Rumah Tangga Miskin (RTM) 6. Masih perlunya peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan pendidikan 7. Masih perlu peningkatan jangkauan, pemerataan, mutu, dan jenis pelayanan kesehatan 8. Belum optimalnya pelayanan publik 9. Perlu peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan 10. Belum meratanya Pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi antar kecamatan
yang
mendukung
pemerataan
11. Masih banyaknya persoalan-persoalan lingkungan hidup baik lahan kritis, kerusakan lahan akibat penambangan galian gol. C, dan kurang tersedianya ruang terbuka hijau 12. Belum optimalnya upaya pelestarian peninggalan budaya dan pengembangan kebudayaan lokal. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan sejalan dengan Visi dan Misi, maka diperlukan program-program prioritas. Beberapa agenda program Pembangunan yang perlu diprioritaskan, antara lain : 1. Peningkatan kualitas beragama 2. Penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi produktif dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Optimalisasi pelayanan publik
6. Peningkatan dan pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi 7. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah 8. Peningkatan penanganan masalah Lingkungan Hidup 9. Meningkatkan pelestarian peninggalan budaya dan kebudayaan lokal sertapengembangan destinasi wisata
C. Kegiatan Unggulan 1. Jaminan pembiayaan kesehatan untuk semua penduduk terlayani 100% di pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya. 2. Bantuan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan keagamaan. 3. Wajib belajar 12 tahun. 4. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik . 5. Pembangunan sarana prasarana pertanian. 6. Fasilitasi permodalan dan pelatihan managemen industri kecil, koperasi dan UMKM. 7. Peningkatan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja 8. Pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan pertumbuhan ekonomi daerah. 9. Pembangunan destinasi wisata berbasis wisata alam dan wisata budaya. 10. Gelar pentas seni dan budaya serta memberikan dukungan bantuan financial kepada kelompok-kelompok kesenian.
D. STRATEGY UNGGULAN JANGKA PENDEK KHUSUS DARI “ VENNA” 1.
Perubahan dan perbaikan TOTAL sistem perekrutan PNS dan juga termasuk pengangkatan Pejabat untuk semua tingkat Eselon dengan mengedepankan unsur profesionalisme dan bebas KKN. Pengawasan kinerja Pejabat khususnya eselon II sebagai pimpinan taktis akan di lakukan secara rutin dan terbuka.
2.
Keterbukaan birokrasi dengan keterbukaan pengelolaan anggaran baik di tingkat SKPD dan tingkat kecamatan khusus untuk dana APBD, Dalam hal ini semua proses perencanaan sampai pelaksanaan melibatkan pihak masyarakat dan Gereja dengan keterbukaan info terhadap media.
3.
Strategy merangkul dan melibatkan PIHAK swasta untuk membantu PEMDA untuk peningkatan kualitas pendidikan serta Olah Raga dan juga tingkat kesehatan dasar warga BELU sehinngga mempercepat mencerdaskan kehidupan rakya BELU dan
meningkat standar standard kesehatan tanpa ketergantungan terhadap pemerintah daerah dan pusat. 4.
Memperkuat data statistik dan peningkatan penelitian kebutuhan pembangunan tepat Sasaran oleh instansi terkait untuk percepatan pembangunan daerah pedesaan.
5.
Bekerja sama dengan lembaga LSM Nasional dan international untuk menciptakan PROGRAM BELU HIJAU dengan mengembalikan pontensi alam yang ada dan juga sekalian pemberdayaan SENI DAN BUDAYA BELU.
6.
Bekerja sama dengan PIHAK lain ( pihak swasta atau Koperasi) dalam dalam hal peningkatan hasil pertanian,perikanan dan peternakan dan juga mempersipakan jalur distribusi keluar dari BELU.
7.
Pembentukan BLK untuk pemantapan calon TKI menuju TKI yang profesional dan terlatih untuk peningkatan taraf hidup pekerja dan juga keluarganya di BELU.
Dengan doa dan partisipasi aktif dari semua pihak, melalui serangkaian strategi yang akan dievaluasi pada berbagai tahapannya, diharapkan visi-misi yang dirumuskan dapat tercapai dan terwujud.
AGENDA PEMBANGUNAN 1. Agenda peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama. a. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama 1) Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah; 2) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, antara lain, melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan; 3) Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama; 4) Pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat; 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; b. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama 1) Peningkatan kerja sama kelembagaan, baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi dan budaya; 2) Peningkatan pelaksanaan forum dialog antarpemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan agama, dan masyarakat; 3) Pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama; 4) Peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama; 5) Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
2. Agenda pengelolaan pemerintahan yang bersih dari KKN. a. Pembenahan dan penegakan supremasi hukum daerah khusunya dalam kerangka penataan dan penegakan produk hukum daerah. b. Pembenahan birokrasi daerah melalui pengembangan kualitas SDM, Peningkatan akuntabilitas kinerja, peningkatan pelayanan yang efisien dan efektif serta bebas KKN. c. Penataan struktur dan budaya politik lokal yang semakin demokratis melalui konsolidasi peran dan fungsi partai politik sebagai sarana untuk meningkatkan peran masyarakat dalam berpolitik. 3. Agenda pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. a. Peningkatan dan perluasan akses pendidikan: 1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tanggung jawab pengelolaan bersama pendidikan. b. Meningkatkan mutu pendidikan: 1) Penerapan standar kualitas pendidikan pada semua jenis jenjang pendidikan. 2) Meningkatkan kualifikasi akademis dan professional tenaga pendidik. c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat: 1) Meningkatkan pencegahan penyakit menular serta kualitas kesehatan lingkungan 2) Meningkatkan pengendalian kelahiran, mengendalikan angka kematian balita dan ibu melahirkan.
d. Peningkatan kinerja institusi kesehatan: 1) Meningkatkan kualitas tenaga medis dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat: 1) Meningkatkan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lintas-sektoral di bidang kesehatan; f. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kesehatan: 1) Revitalisasi Posyandu; 2) Meningkatkan Pusat Kesehatan Desa (PUSKESDES) 4. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. a. Peningkatan kualitas pembangunan, perbaikan sarana prasarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia: 1) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik serta membuka isolasi fisik antardaerah melalui pembangunan jalan, jembatan, dermaga, bandar udara dan terminal; 2) Mengupayakan ketersediaan alat angkutan untuk mempermudah pendistribusian orang, barang dan jasa guna mempermudah pelayanan publik. b. Peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air, irigasi, embung. 1) Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempertahankan dan menggerakan sektor unggulan daerah; 2) Meningkatkan dan mendorong pembangunan prasarana dan sarana air, irigasi, embung dan bendungan kearah tersedianya pelayanan yang berbasis masyarakat. c. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendidikan, kesehatan dan keagamaan dan keolahragaan: 1) Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berimbang;
2) Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan; 3) Meningkatkan bantuan pelayanan dan pembangunan rumah ibadah yang merata di daerah bagi peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. 4) Memberdayakan dan memperbaiki fasilitas olahraga untuk meningkatkan pembinaan olahraga. d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan: 1) Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan; 2) Mengembangkan sarana dan prasarana untuk merintis program desa mandiri energi listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. e. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi: 1) Mengembangkan prasarana pemasaran; 2) Mengembangkan pasar desa sebagai upaya merangsang pemasaran produksi petani, peternak, nelayan, dan perajin;
berkembangnya
3) Mengembangkan pembangunan prasarana dan sarana pariwisata. f. Peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman 1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahan sehat dan layak huni dalam lingkungan pemukiman yang sehat; 2) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman. g. Konsolidasi perencanaan tata ruang; 1) Mengembangkan model perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang secara optimal; 2) Menjabarkan RT/RW dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategi/kawasan perbatasan/kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil/kawasan rawan bencana serta rencana tata ruang sektoral. h. Peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang: 1) Mengembangkan sistem kepranataan, kelembagaan dan sistem informasi tata
ruang untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang; 2) Meningkatkan konsentrasi pelaksanaan/implementasi rencana tata ruang.
i.
Peningkatan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan konsep Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
j.
Mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
5. Melestarikan peninggalan budaya dan pengembangan kebudayaan lokal bersamaan
dengan Pembangunan Kepariwisataan. Mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata dengan mengembangkan kemampuan pelaku ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal a. Mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan; 1) Penguatan,
pengembangan kelembagaan meningkatnya kemampuan petani;
penyuluhan
dan
petani
agar
2) Penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis potensi lokal; 3) Ekstensifikasi dan intensifikasi serta diversifikasi pertanian tanaman pangan dan
perkebunan; 4) Ekstensifikasi, intensifikasi dan disversifikasi peternakan rakyat; 5) Pengembangan kawasan khusus pendidikan dan pelatihan serta pembibitan dan
pembudidayaan ternak; 6) Peningkatan total nilai tambah seluruh sector ekonomi atas berbagai aktivitas
produksi dan kemanfaatannya. b. Pengingkatan kualitas dan perluasan kesempatan kerja: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi semua
komponen angkatan kerja; 2) Meningkatkan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana diklat yang
memadai; 3) Meningkatkan upaya perubahan angkatan kerja (termasuk orang miskin); 4) Memperluas unit usaha sektor industri yang mempunyai pengganda kesempatan
kerja, output dan pendapatan terbesar; 5) Mempermudah kemudahan kredit modal kerja dan kredit investasi bagi sector
kemakmuran dan industri terkait dengan sektor kemakmuran yang memunyai pengganda kesempatan kerja, output dan pendapatan terbesar;
6) Memperluas akses investasi bagi PMDN dan PMA yang mempunyai pengganda
kesempatan kerja, output dan pendapatan terbesar. c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Revitalisasi institusi ekonomi dan peningkatan produk serta stabilitas harga produk ekonomi rakyat 1) Melakukan revitalisasi balai latihan kerja; 2) Melakukan revitalisasi kelembagaan koperasi; 3) Melakukan revitalisasi kelembagaan pendamping sarjana masuk desa; 4) Melakukan revitalisasi pembentukan BUMDes; 5) Meningkatkan keseimbangan input, proses dan output produk kebutuhan pokok
(ekonomi rakyat); 6) Meningkatkan akses transportasi darat, laut dan udara dan penyeberangan bagi
orang dan barang; 7) Meningkatkan akses dan surplus perdagangan antarpulau dan ekspor-impor.
d. Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 1) Mengembangkan masyarakat sadar wisata; 2) Mengembangkan insfrastruktur kepariwisataan; 3) Mengembangkan dan memelihara obyek daya tarik wisata; 4) Meningkatkan promosi wisata.
