VISI DAN MISI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2006 - 2011 (Drs. H. AMAT ANTONO – H.A. QUROFI HAJIN. BA)
PERNYATAAN VISI : Terwujudnya Masyarakat Yang Lebih Sejahtera, Produktif dalam Pembangunan Berkelanjutan
PENJELASAN VISI : o masyarakat yang lebih sejahtera : semakin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pada 5 tahun mendatang. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan
untuk
mengupayakan
kesejahteraan
umum.
Kesejahteraan berdimensi banyak, tidak terbatas pada dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Sejahtera adalah keadaan aman, sentosa dan makmur. Aman artinya terbebas dari segala gangguan, sentosa berarti kuat dan tenteram, sedangkan makmur bermakna berkecukupan atau tidak dalam kondisi kekurangan. o Produktif : terwujudnya masyarakat yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing. Dengan sumberdaya yang dimiliki pada 5 tahun ke depan dapat dihasilkan
produk yang lebih
banyak dan
bermutu. o Pembangunan Berkelanjutan : pembangunan yang dilakukan memiliki konsep, dilakukan secara konsisten dengan pentahapan yang jelas dan berkesinambungan.
1
MISI : 1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan berbudi luhur. 2. Meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah. 3. Memberdayakan masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 4. Mengembangkan
potensi
sumberdaya
alam
dan
mengoptimalkan
pemanfaatannya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Menegakkan supremasi hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Pelayanan Publik.
PENJELASAN MISI :
1. MISI 1 : Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas dan Berbudi Luhur. Untuk melaksanakan pembangunan berkesinambungan diperlukan manusia yang berkualitas, yakni : manusia sehat, cerdas dan berbudi luhur. Untuk itu diperlukan pembangunan sarana prasarana dan sistem pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan. 2. MISI 2 : Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Wilayah. Citra
wilayah
harus
diwujudkan
oleh
masyarakat
Kabupaten
Pekalongan. Untuk meraih citra unggul wilayah, variabel penting antara lain sumberdaya manusia, perijinan, infra struktur, keamanan dan ketertiban
perlu dikelola secara optimal, sehingga tercipta iklim
kondusif bagi investasi dan produksi.
Iklim kondusif ini ditujukan
untuk mewujudkan produk yang unggul dan kompetitif. 3. MISI
3
:
Memberdayakan
Masyarakat
dan
Penguatan
Kelembagaan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Pemberdayaan adalah suatu keniscayaan, pemberdayaan merupakan pilar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat perlu diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi, sehingga menjadi tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang terjadi. 4. MISI 4 : Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dan Mengoptimalkan
Pemanfaatannya
dengan
Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan. Potensi sumber daya alam ( galian tambang, hutan, mata air, sungai, laut dll.) perlu dimanfaatkan secara optimal, dengan memperhatikan kelestarian, keseimbangan dan kesinambungan lingkungan.
2
5. MISI 5 : Menegakkan Supremasi Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Pelayanan Publik. Supremasi hukum menjadi syarat utama agar tercipta situasi pembangunan yang kondusif. Oleh karena itu penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten. Penanganan terhadap pelanggaran HAM dan tindak pidana korupsi dilaksanakan tanpa pandang bulu.
Di
samping itu peningkatan pelayanan kepada publik harus menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan good governance.
KEBIJAKAN STRATEGIS : 1. Kegiatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat 2. Kegiatan yang memiliki daya ungkit 3. Kegiatan yang bersifat lanjutan 4. Kegiatan yang bersifat mendesak 5. Kegiatan yang bersifat instruksional dan pendampingan
3
PROGRAM PRIORITAS : 1. Kesehatan dan Pendidikan 2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama 3. Peningkatan Insfrastruktur 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Sumberdaya Alam 5. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM 6. Pemberantasan Korupsi 7. Peningkatan Pelayanan Publik
PENJELASAN PROGRAM : 1. Program Kesehatan dan Pendidikan o
Program kesehatan dilaksanakan melalui usaha-usaha pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan pelayanan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
o
Program pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan belajar secara gratis bagi pendidikan dasar dan pemberian subsidi untuk masyarakat kurang mampu bagi pendidikan lanjutan.
2. Program Peningkatan kualitas kehidupan beragama o
Program peningkatan kualitas kehidupan beragama dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana peribadatan, jaminan rasa aman untuk melaksanakan kehidupan beragama secara harmonis,
saling menghormati dalam
semangat
kekeluargaan.
3. Program Peningkatan Insfrastruktur o
Program Peningkatan Insfrastruktur dilaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan/jembatan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas umum.
4. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pengembangan
Sumberdaya Alam o
Progam
pemberdayaan
masyarakat
dilaksanakan
melalui
peningkatan program-program pemberdayaan kepada lembaga kemasyarakatan dan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan masyarakat kurang mampu.
4
o
Pengembangan sumber daya alam dilakukan melalui eksplorasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya alam dengan peningkatan kerja sama dan promosi guna menarik investor.
5. Program Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Program Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dilakukan melalui pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan penanganan terhadap pelanggaran HAM.
6. Program Pemberantasan Korupsi Program pemberantasan korupsi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang
berlaku,
konsisten
dan
dengan
meningkatkan
fungsi
pengawasan, baik pengawasan internal, eksternal dan fungsional.
7. Peningkatan Pelayanan Publik Program
peningkatan
pelayanan
publik
dilaksanakan
melalui
peningkatan lembaga penyelenggara pelayanan publik, penyusunan Standard Pelayanan (SP) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan
publik
secara
konsisten,
pengelolaan
pengaduan,
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan peningkatan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik.
5
