VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI CALON BUPATI WAKIL BUPATI BELU PERIODE KATA PENGANTAR

VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI CALON BUPATI – WAKIL BUPATI BELU PERIODE 2016 – 2021

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang sudah diberikan kepada kami sebagai Bakal Calon Bupati – Wakil Bupati Belu periode 2016 – 2021. Sebagai bakal calon Bupati – Wakil Bupati Belu, kami berkomitmen untuk Bersama Membangunan Belu dalam Semangat Nyata, Kerja Keras, Rasional dan Ikhlas (NKRI). Materi VISI, MISI dan Rencana Aksi ini mencakup perlingkupan potensi, permasalahan pokok wilayah dan isu-isu strategis yang terekspresi dalam 3 (tiga) agenda utama Pembangunan yaitu : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan Hidup. Dengan 2 (dua) Agenda Khusus Pembangunan yaitu : 1) Reformasi Birokrasi; 2) Pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan Ekonomi Khusus (KEK) Atambua, Kami menyadari bahwa tidak mudah bagi kami untuk mewujudkan mimpi besar ini, tanpa dukungan, kerjasama dan kerja keras dari segenap stakeholders yang ada.

Kami percaya dengan sungguh bahwa dengan

dukungan, kerjasama dan kerja keras maka pasti MIMPI besar kami ini dapat terwujud. Dengan segala kerendahan hati, kami sangat mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif demi terwujudnya Belu sebagai Kabupaten

Perbatasan

yang

Maju,

Berwawasan Lingkungan dan budaya.

Sejahtera,

Berdaya

Saing

dan

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa

senantiasa menyertai dan memberkati segala karya kami. Atambua, 27Juli 2015 Salam Hormat Kami “FANSMU”, FALENTINUS PAREIRA – CYPRIANUS TEMU NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

1


I.

PENDAHULUAN Kabupaten Belu yang berdiri sejak tahun 1958, telah memainkan peran yang penting dalam kancah politik dan kemanusiaan di Nusantara maupun regional. Jajak Pendapat tahun 1999 yang berujung pada kemerdekaan Provinsi Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah memberikan dampak yang besar bagi pembangunan di Kabupaten Belu yang berbatasan darat secara langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor-Leste. Geliat pembangunan di Kabupaten Belu yang terus meningkat dari tahun ke tahun, harus dikelola dengan baik agar terarah serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Belu, diperlukan pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan didukung oleh aparatur pemerintahan yang bersih, profesional dan melayani. 1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELU Kabupaten Belu adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan

Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), dengan

panjang garis batas 122,9 km. Posisi astronomis, wilayah Kabupaten Belu berada di antara koordinat 124º38’33”BT – 125º11’23”BT dan 08º56’30”LS – 09º47’30”LS. Sementara secara geografis Kabupaten Belu berbatasan dengan : Sebelah utara

: berbatasan dengan Selat Ombai

Sebelah selatan

: berbatasan dengan Kabupaten Malaka

Sebelah timur

: berbatasan dengan wilayah RDTL

Sebelah barat

: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Luas wilayah Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km², terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa dan 12 kelurahan. Sebelas (11) kecamatan berbatasan darat dengan Negara Republik Democratic Timor Leste NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

2


(RDTL) dimana, 28 desa dari 7 kecamatan berbatasan darat secaa langsung dengan RDTL, 4 desa dari 1 kecamatan sebagai daerah transit menuju Distric Oecussi-RDTL dan 3 kecamatan merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perkotaan Atambua. Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Belu, seperti tersaji pada data-data berikut :  APBD Tahun 2015

:

Rp. 841,202,878,244,-

 Dana Perimbangan

:

Rp. 705,405,527,314,-

 PAD

:

Rp. 63,821,368,066,-

 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

:

Rp. 71,975,982,864,-

 PDRB ADHB (2013)

:

Rp. 1,420,000,000,-

 PDRB ADHK 2000 (2013)

:

Rp.

 Pendapatan per Kapita

ADHB :

658.291.290,-

Rp. 7,090,000

(2013)  Pertumbuhan Ekonomi (2013)

:

6,37 %

 Laju Inflasi (2013)

:

5,38 %

 Angka Kemiskinan (2013)

:

14,54 % (+ 28.644 jiwa)

 Jumlah Pengangguran Terbuka

:

7.840 jiwa (2,74 %)

 Jumlah Penduduk (2013)

:

197.002

jiwa

KK)  Pertumbuhan Penduduk

:

1,86 %

 Tingkat Kepadatan Penduduk

:

153 jiwa/km2

 IPM (2013)

:

66,24

 APM

setiap

Jenjang

Pendidikan :

(2014)  SD

:

94,10 %

 SMP

:

62,65 %

 SMA/SMK

:

46,45 %

:

14,46 %

Melahirkan :

4 Kasus

 Angka Buta Huruf (2013)  Kasus

Kematian

Ibu

(2013) NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

3

(37.575


 Kasus Kematian Bayi (2013)

:

 Jumlah dan Status Gizi Balita (2013)

:

30 Kasus

 Jumlah Balita yg ditimbang

:

13.537 Bayi

 Gizi Buruk

:

428 Bayi ( 3,16 %)

 Gizi Kurang

:

3.218 Bayi (23,77 %)

 Gizi Baik

:

9.891 Bayi (73,07 %)

Sumber : Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2014 1.2 PERMASALAHAN POKOK KABUPATEN BELU Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Belu.

Namun

untuk

mewujudkan

tujuan

tersebut

seringkali dihadapkan dengan beberapa permasalahan pokok, antara lain : 1) Lemahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia; 2) Rendahnya

Pendapatan

Per

Kapita

Masyarakat;

3)

Belum

Memadainya Infrastruktur; 4) Pelayanan Publik Yang Belum Optimal; 5) Terjadinya Kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup; dan 6) Pergeseran Nilai – nilai Budaya. 1. Lemahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu sebesar 66,24 atau berada pada ranking 16 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Belu adalah 6,76 tahun atau menempati ranking 8 dari 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Belu hanya berpendidikan formal sampai tingkat SD dan drop out

SMP. Kendati, pemerintah terus menggiatkan

program kesetaraan pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C, namun keluaran dari program-program tersebut lebih pada peningkatan cakupan melek huruf atau hanya untuk dapat membaca dan menulis, bukan untuk peningkatan ketrampilan

NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

4


dan

kecakapan

(skill)

untuk

dapat

bersaing

dalam

memperoleh pekerjaan atau membangun usaha sendiri. Tantanganya bahwa

saat ini, persaingan dalam bursa

lapangan kerja lebih membutuhkan SDM yang mampu bersaing dalam hal ketrampilan dan kecakapan (skill) atau tenaga kerja yang professional. Selain itu, kita membutuhkan SDM yang mampu membangun usaha dengan menggerakkan SDM yang tersedia di daerah/wilayah kita. Kita tidak lagi dapat bekerja secara sendiri, tetapi sudah saatnya kita membangun kegiatan

ekonomi

yang

mampu

menggerakkan

seluruh

masyarakat, dengan memanfaatkan potensi yang ada pada kita (ekonomi kerakyatan) dan berorientasi pasar (market oriented). 2. Rendahnya Pendapatan per Kapita. Masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten

Belu

tercermin

dari

rendahnya

daya

beli

masyarakat. Salah satu indikatornya adalah distribusi golongan pengeluaran masyarakat Kabupaten Belu per bulan (2013), sebagai berikut : Golongan Pengeluaran (Rp.)

%

< 100.000 – 199.999

7,66

200.000 – 299.999

28,62

300.000 – 499.999

38,49

500.000 – 749.000

13,69

750.000 – > 1.000.000

11,54

Sumber: Belu Dalam Angka 2014 Data ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Belu masih didominasi oleh golongan


5


pengeluaran < Rp. 499.999 per kapita per bulan yaitu sebesar 74,77 %. Indikator lainnya adalah rerata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Kabupaten Belu untuk makanan dan non makanan adalah sebesar Rp. 411.203,- atau masih berada di bawah rerata pengeluaran per kapita per bulan Provinsi NTT yaitu sebesar Rp. 441.576;

Terdapat 34,30 % penduduk

Kabupaten Belu berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu menurut status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga

atau

tidak

dibayar

atau

tidak

mempunyai

penghasilan. Lebih jauh, indikator masih rendahnya pendapatan masyarakat

Kabupaten

Belu

tercermin

dari

besaran

pendapatan per kapita masyarakat yaitu sebesar

Rp.

7.090,000,- sedangkan pendapatan per kapita Provinsi NTT sebesar Rp. 7.569.68. Laju Inflasi menurut kebutuhan pokok di Kabupaten Belu Tahun 2013 sebesar 5,38%. 3. Infrastruktur Yang Belum Memadai Infrastruktur yang dimaksudkan adalah jalan, jembatan, air baku, listrik dan telekomunikasi. Infrastruktur yang belum memadai bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan secara kuantitas dan kualitas, tetapi tepat sasaran dan memberikan dampak

pada

peningkatan

produksi,

peningkatan

pendapatan masyarakat dan peningkatan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang akan dibangun mestinya harus dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas masyarakat, membuka akses ke sentra produksi serta mendekatkan pasar ke sentra produksi, sehingga produksi masyarakat dapat terserap pasar. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus dalam


6


rangka meningkatkan kepercayaan diri sebagai anak bangsa, yang tidak tergiur dengan kemajuan dari bangsa lain terutama Negara tetangga. Infrastruktur yang dibangun dalam rangka menjadikan Kabupaten Belu sebagai show window-nya Indonesia kepada negara lain. Juga infrastruktur yang dibangun harus dalam rangka meningkatkan aksesibilitas ke dan/atau dari pusat pemerintahan atau pusat pelayanan publik di Kabupaten Belu, sehingga dapat memberikan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan betah bagi masyarakat Kabupaten Belu sendiri dan

juga

bagi sesama warga negara Indonesia maupun

warga Negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Belu. 4. Pelayanan Publik yang Belum Optimal. Aparatur

pemerintah

merupakan

ujung

tombak

pelayanan publik, namun diakui bahwa pelayanan yang diberikan belum optimal untuk dan

peningkatan

daya

saing

percepatan pembangunan masyarakat

dan

daerah.

Penyebabnya adalah rendahnya kapasitas SDM aparatur, rendahnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsi, distribusi aparatur pemerintah yang tidak merata sesuai kebutuhan unit-unit pelayanan yang ada, serta pola rekrutmen dan penempatan aparatur belum berdasarkan merrit system. Penyebab lainnya adalah

masih tingginya ego sektoral,

mengakibatkan sulitnya koordinasi dan sinkronisasi program antar SKPD terkait, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi juga makin memburuknya pelayanan publik yang ada. Karena itu, dalam sasaran

pembangunan

rangka percepatan pencapaian dan

peningkatan

daya

saing

masyarakat dan daerah, maka dibutuhkan figur pemimpin


7


yang memiliki komitmen, berintegritas, akuntabel, dan dapat melakukan

efisiensi

dan

efektifitas

birokrasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pembangunan. Pelayanan publik yang optimal dan terpadu akan dapat memastikan percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan daya saing masyarakat dan daerah. 5. Terjadinya Kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pemanasan global atau global warming adalah masalah berskala dunia yang dampaknya telah dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Belu. Saat ini, udara yang kita hirup mulai mengalami penurunan kualitas, walau belum mengkuatirkan.

Namun, sadar atau tidak,

pemakaian energi minyak bumi sebagai penggerak sektor transportasi, telah menghasilkan gas buangan seperti nitrogen dioksida (NO2), carbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), hidrokarbon dan lain sebagainya, terus mencemari udara setiap waktu terutama semakin bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor sampai ke pelosok-pelosok. Kita juga perlu mewaspadai terjadinya penurunan kualitas air (sungai, mata air, bendungan, dll) yang ada di daerah kita. Pola budaya, pola pertanian dan pola beternak yang berkembang di masyarakat kita turut memberikan kontribusi besar terhadap penurunan kualitas air yang ada. Di kawasan perkotaan, dengan semakin berkembangnya bisnis pariwisata seperti jasa perhotelan, restaurant/rumah makan/warung, bisnis perbengkelan dan lain-lain, yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, akan memberikan tekanan terhadap kualitas air di kawasan perkotaan.


8


Dari aspek hutan dan lahan, permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah deforestasi, kebakaran hutan dan lahan kritis. Kondisi ini juga turut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan, yang berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan air di wilayah kita. Pembukaan lahan pertanian dengan pola tebas bakar masih terus terjadi dan akan terus memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup kita. Tingkat pencemaran di wilayah pesisir masih ditandai dengan

eksploitasi

mangrove

untuk

kebutuhan

bahan

bangunan, dukungan terhadap pembakaran karang menjadi kapur,

pembukaan

lahan

tambak,

dll,

selain

akan

mempengaruhi ketersediaan berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. 6. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat telah membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya

yang

telah

bertumbuh

dan

berkembang

di

masyarakat Kabupaten Belu. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas sebagai representasi

simbolik

yang

Ema Belu, sebuah

menjadi

pembeda

dengan

kelompok masyarakat daerah lainnya. Konsekuensi

dari

pergeseran

nilai-nilai

budaya

ini,

Kabupaten Belu berada di tengah pertarungan di antara dua arus kebudayaan. kebudayaan

yang

Di satu sisi, kita dihadapkan pada arus didorong

oleh

arus

globalisasi

yang

menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi.


9


Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan ini, akan menjadi ancaman bagi penguatan karakter masyarakat Kabupaten Belu, yang juga berkontribusi terhadap pembangunan karakter bangsa (nation dan character building).

1.3 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Setelah mengenal, memahami dan mengelola berbagai permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan

isu-isu

strategis yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Adapun isu-isu strategis yang mendesak untuk diselesaikan adalah : 1. Lemahnya daya saing SDM. 2. Masih tingginya angka kemiskinan (14,54%). 3. Rendahnya

kualitas

dan

daya

saing

produk

pertanian,

peternakan dan perikanan, usaha mikro kecil dan menengah, serta jasa pariwisata. 4. Terbatasnya peran serta masyarakat desa/kelurahan dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penganggaran dan pengawasan. 5. Adanya kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah/kawasan, terutama antara kawasan produksi dengan kawasan distribusi, serta antara kawasan perkotaan (urban) dan perdesaan (rural). 6. Terbatasnya sarana/prasarana dasar masyarakat di daerah perdesaan seperti fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, listrik, permukiman, drainase, sanitasi, transportasi dan irigasi. 7. Terbatasnya sarana/prasarana perkotaan seperti jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, lisrik, pengelolaan persampahan, ruang publik, hutan kota, ruang terbuka hijau dan transportasi. NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

10


8. Terjadinya kerusakan dan perusakan lingkungan hidup akibat perambahan hutan, perubahan tata guna lahan, kebakaran hutan, pertambangan, dll. 9. Rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan akibat penyelenggaraan manajemen birokrasi yang tidak efektif, efisien dan professional yang berbasis kompetensi dan kinerja atau lemahnya bimbingan, pengawasan dan pengendalian. 10. Belu sebagai kabupaten perbatasan dan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Stategis Nasional (PKSN) belum mendapat perhatian optimal terutama dari aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana/prasarana wilayah. II. VISI DAN MISI 2.1

VISI Berdasarkan isu – isu strategis di atas, maka kami menyadari bahwa dalam merumuskan Visi Pemimpin Belu lima tahun ke depan yaitu tahun 2016 – 2021 harus dilandasi oleh : 1. Optimis sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk menjadi penanggung

jawab

peyelenggaraan

pemerintahan

yang

dapat megimplementasikan manajemen pemerintahan secara optimal. 2. Paham bahwa Pemimpin di tuntut untuk: a. Mampu membangun tata pemerintahan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan berwibawa. b. Mandiri, kompetitif dan menjadi agent of change and reform; 3. Pemahaman dan penguasaan akan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan maupun dalam satu kesatuan sistem pembangunan wilayah dengan keunggulan kompetitif

yang

merupakan

modal

dasar

pembangunan

berbagai sektor; NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

11


4. Tekad untuk membangun Belu sebagai Kabupaten Perbatasan dalam semangat Nyata, Kerja keras, Rasional dan Ikhlas (NKRI). Untuk itu, apabila dipercaya oleh masyarakat memimpin Belu lima tahun ke depan (2016 – 2021), kami mempunyai VISI yaitu : “Terwujudnya Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan yang

Maju,

Sejahtera, Produktif, Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya” Visi

tersebut

Kabupaten

Belu

mendatang

mengandung yang

adalah

ingin

pengertian

diwujudkan

Kabupaten

Belu

bahwa

dalam sebagai

kondisi

lima

tahun

kabupaten

perbatasan yang memiliki sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas dengan tingkat kesejahteraan yang baik yang ditunjang dengan produktifitas dan kemampuan bersaing serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup dan berbudaya. VISI ini mengandung arti : 1. Kabupaten Perbatasan Berbatasan dengan Negara RDTL, maka Kabupaten Belu harus menjadi

show

window-nya

Indonesia. Masyarakat

Negara

Kesatuan

Republik

Kabupaten Belu harus percaya diri

sebagai anak bangsa, tidak tergiur dengan kemajuan Negara tetangga.

Secara kawasan, Kabupaten Belu harus dapat

memberikan rasa aman, nyaman dan betah bagi masyarakat Belu sendiri, sesama anak bangsa dan warga Negara lain untuk datang ke Kabupaten Belu. 2. Maju Bergerak menuju ke arah yang lebih baik. NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

12


3. Sejahtera Aman, sentosa dan makmur yaitu terlepas dari segala ancaman dan gangguan. 4. Produktif Mampu menghasilkan atau memberi hasil dan manfaat besar. 5. Berdaya Saing : Kabupaten Belu harus mampu bersaing dengan sesama anak bangsa ditingkat regional maupun internasional, baik dalam hal kualitas SDM maupun sebagai daerah. 6. Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya Pencapaian sasaran pembangunan harus diikuti dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang memberi peran positif bagi pembangunan. 2.2 MISI Untuk mewujudkan VISI tersebut di atas, maka MISI yang akan diemban adalah : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Melalui misi seluruh

ini kami ingin meningkatkan kesempatan bagi

masyarakat dalam bidang pendidikan formal dan

informal di kota dan desa dengan meningkatkan pelayanan pendidikan baik kuantitas maupun kualitas yang didukung dengan

relevansi

kebutuhan dimaksud

jenis

masyarakat dapat

efektif

dan

jenjang

sehingga dan

pendidikan

perluasan

efisien

dalam

sesuai

pendidikan mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. Meningkatkan

kualitas

kesehatan

masyarakat

melalui

pelayanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.


13


Melalui misi ini kami ingin meningkatkan akses serta derajat kesehatan

masyarakat

melalui

kesehatan,

meningkatkan

pemerataan

fasilitas

sarana

pelayanan

dan

prasarana

kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan berdaya saing dengan mengembangkan

pelaku

ekonomi

yang

mampu

memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Melalui misi ini kami ingin meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh lemahnya daya saing SDM dan rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UMKM dan

Koperasi.

Untuk

itu,

perekonomian

Belu

perlu

mengoptimalkan sektor-sektor dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa. 4. Meningkatkan infrastruktur wilayah dan sarana/prasarana yang memadai untuk menunjang perekonomian. Melalui

misi

ini

kesejahteraan bergantung

kami

memandang

masyarakat pada

dan

bahwa

peningkatan

perekonomian,

ketersediaan

infrastruktur

sangat dan

sarana/prasarana wilayah yang ada. Untuk itu, dalam lima tahun

kedepan,

kami

akan

meningkatkan

penyediaan

infrastruktur dan sarana/prasarana baik dalam jumlah maupun kualitas serta penyebarannya terutama infrastruktur transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, jaringan air bersih, jaringan

listrik,

jaringan

telekomunikasi

dan

infrastruktur

perumahan serta sarana/prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi. NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

14


5. Mengembangkan

kawasan

perbatasan

sebagai

kawasan

ekonomi khusus, terpadu dan berwawasan lingkungan. Melalui

misi

ini

kami

memandang

perlunya

perwujudan

pengembangan Kawasan Strategis Industri, perdagangan dan jasa antar Negara RI – RDTL yang terintegrasi/terpadu dengan sektor lainnya dalam satu kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Atambua yang meliputi Dili – Atambua - Oekusi sehingga dapat memacu percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI RDTL dengan memanfaatkan potensi SDA kawasan perbatasan yang

didukung

dengan

pengembangan

infrastruktur

dan

sarana/prasarana yang kemudian dapat menarik minat investor sehingga tercapai peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. 6. Mengembangkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan berwibawa. Melalui misi ini kami memandang bahwa aparatur pemerintah sebagai

ujung

tombak

pelayanan

memberikan

pelayanan

yang

percepatan

pencapaian

publik

maksimal

sasaran

belum dalam

dapat rangka

pembangunan

dan

peningkatan daya saing masyarakat dan daerah. Hal ini terjadi karena

berbagai

persoalan

mendasar

sebagai

berikut

:

rendahnya kapasitas SDM aparatur, rendahnya pemahaman aparatur akan tugas pokok dan fungsi yang diemban, distribusi aparatur pemerintah yang tidak merata sesuai kebutuhan unitunit

pelayanan

yang

ada,

serta

pola

rekrutmen

dan

penempatan aparatur tidak berdasarkan merrit system sehingga perlunya

reformasi

pemerintahan

birokrasi

dengan

dalam

peningkatan

penyelenggaraan kapasitas

aparatur

(capacity building) dalam upaya pengembangan pelayanan


15


publik sehingga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Khusus untuk aparatur desa dibutuhkan revitalisasi pemerintahan desa yang berkelanjutan sebagai syarat mutlak munculnya gerakan desa membangun yang akan menjadi tonggak baru pembangunan Kabupaten Belu. 7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dan optimalisasi nilai-nilai budaya. Melalui misi ini kami meyakini pentingnya penanganan masalah lingkungan hidup yang merupakan salah satu matra dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan erat kaitanya dalam mendukung kehidupan masyarakat seharihari. Isu pemanasan global (global warming) bukanlah sesuatu hal yang dapat kita abaikan lagi, karena ternyata dampaknya telah juga kita rasakan di Kabupaten Belu. Kita dapat melihat bahwa di daerah kita ini telah mulai terjadi penurunan kualitas udara, walau belum mengkuatirkan dan kita juga perlu mewaspadai terjadinya penurunan kualitas air (sungai, mata air, bendungan, dll) yang ada di daerah kita sebagai

akibat

dari

rendahnya

kesadaran

kita

dalam

pengelolaan lingkungan hidup bahkan secara struktural telah terjadi kerusakan dan pengrusakan hutan dan lahan, yang diindikasikan dengan semakin berkurangnya luasan tutupan vegetasi dan semakin bertambahnya lahan kritis. Kondisi ini juga turut berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan,

yang

berdampak

pada

semakin

berkurangnya

ketersediaan air di wilayah kita dan optimalisasi nilai-nilai budaya Belu

diharapkan

akan

memberi

kontribusi

positif

pembangunan di Kabupaten Belu.


16

bagi


III. MAKSUD, TUJUAN & SASARAN 3.1 MAKSUD VISI dan MISI yang kami tawarkan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian sasaran pembangunan di bidang

sosial,

budaya,

ekonomi,

lingkungan

hidup

dan

penyelenggaraan pemerintahan serta percepatan pembangunan kawasan khusus perbatasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga masyarakat kita semakin sejahtera, produktif dan berdaya saing. 3.2 TUJUAN 1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang sejahtera, produktif dan berdaya saing secara menyeluruh; 2. Meningkatkan perkebunan,

Perekonomian peternakan,

Daerah

perikanan,

berbasis

pertanian,

pariwisata,

industri,

perdagangan dan jasa; 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan berbudaya yang semakin baik; 4. Mewujudkan

Tata

Kelola

Pemerintahan

dan

Aparatur

Pemerintahan yang baik; dan 5. Mewujudkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. 3.3 SASARAN 1. Tercapainya sumber daya manusia berkualitas yang sejahtera, produktif dan berdaya saing berdaya saing secara menyeluruh; 2. Terwujudnya perkebunan,

perekonomian peternakan,

daerah perikanan,

berbasis

pertanian,

pariwisata,

industri,

perdagangan dan jasa; 3. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai berbudaya yang semakin baik;


17


4. Terwujudnya

tata

kelola

pemerintahan

dan

aparatur

pemerintahan yang baik; dan 5. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan. IV. STERATEGI KEBIJAKAN Merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran sesuai ketentuan yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi, melalui : 1. Menjalankan dan menerapkan regulasi secara murni dan konsekuen; 2. Melakukan evaluasi pengaruh negatif terhadap penerapan regulasi dan

menyusun

review/penyempurnaan

komprehensif

terhadap

Peraturan Daerah (PERDA) yang kurang produktif dan tidak berpihak kepada masyarakat; 3. Menerapkan kebijakan publik sesuai paradigma pembangunan: kemiskinan, kesehatan, pendidikan lapangan kerja, ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing dan pelestarian nilai-nilai budaya; 4. Memperluas interaksi pelaku pembangunan dengan 3 (tiga) domain good governance dan mengoptimalkan peran masing – masing domain dengan prinsip 3 (tiga) pilar pembangunan yang meliputi : Pemerintah (state), masyarakat (community) dan pengusaha (Private sector) serta ditambah pelibatan 1 domain yaitu para akademis / university. V. STRATEGI PROGRAM Merupakan implementasi bagaimana pencapaian maksud, tujuan dan sasaran secara operasional yang di tuangkan dalam program sistematis dan terpadu untuk merealisasikan Visi dan Misi berdasarkan permasalahan pokok, melalui 3 (tiga) agenda pokok, yaitu : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Ekonomi; NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

18


3. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Budaya. Dengan 2 (dua) agenda Khusus Pembangunan yaitu : 1. Reformasi Birokrasi; 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Atambua. 5.1 AGENDA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Peningakatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui : a. Pendidikan karakter bagi guru dan siswa yang berorientasi budaya daerah; b. Peningkatan mutu pendidikan melalui diklat bagi guru kelas dan

guru

mata

pelajaran

secara

menyuluruh

dan

berkesinambungan; c. Peningkatan kinerja guru melalui pengawas sekolah; d. Peningkatan

pelayanan

sarana

prasarana

penunjang

berupa asrama bagi siswa dan Rumah Dinas Guru (RDG) di kawasan perbatasan dan terpencil; e. Peningkatan kesejahteraan guru non PNS; f.

Pemerataan penyebaran guru mata pelajaran ke seluruh sekolah;

g. Pengembangan program Guru Kunjung; h. Peningkatan pendidikan anak usia dini; i.

Mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;

j.

Pengembangan

program

Sekolah

Model

setingkat

SMP/SMA/SMK; k. Peningkatan pelayan pendidikan berupa beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu; l.

Peningkatan pelayan pendidikan melalui program BOSDA;


19


m. Peningkatan

pelayanan

sarana

prasarana

pendidikan

berupa unit sekolah baru (USB) kelas jauh/SD kecil di daerahdaerah terpencil; n. Peningkatan SDM aparatur baik guru maupun aparatur pemerintah di bidang teknis lainnya melalui beasiswa pendidikan tinggi S1, S2 dan S3 sesuai kebutuhan daerah; o. Peningkatan status pendidikan tinggi (AKPER – STIPER – Universitas); p. Peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan antara Pemerintah Kabupaten dengan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia; q. Pembentukkan dan penguatan peran cabang dinas di kecamatan

–

kecamatan

sebagai

dekonsentrasinya

pemerintah kabupaten; r.

Peningkatan ketrampilan masyarakat melalui pendidikan informal

berupa

workshop/pelatihan/diklat

didukung

dengan sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai. 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, melalui : a. Pengembangan Rumah Sakit Umum (RSU) MGR.Gabriel Manek,SVD sebagai rumah sakit pusat rujukan yang bermutu; b. Peningkatan

kemampuan

dan

kertampilan

tenaga

kesehatan melalui program beasiswa pendidikan lanjutan, pelatihan, magang, workshop, seminar dan lomba Tenaga Kesehatan Teladan; c. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan PNS di semua sarana pelayanan kesehatan dasar; d. Tunjangan khusus tenaga kesehatan di desa terpencil dan perbatasan;


20


e. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui program beasiswa kedokteran umum bagi putra dan putri asli daerah; f.

Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan seperti Polindes menjadi Poskesdes, Pembangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum;

g. Peningkatan

jangkauan

pelayanan

kesehatan

kepada

seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat tidak mampu dengan memberi

jaminan kesehatan melalui

program JAMKESDA; h. Peningkatan upaya pencegahan dan

pemberantasan

penyakit menular; i.

Peningkatan

ketersediaan

obat

sebagai

penunjang

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; j.

Peningkatan upaya pengawasan obat dan makanan;

k. Peningkatan pengawasan kualitas air minum dan air bersih ; l.

Peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat melalui kegiatan pemantauan gizi balita, PMT balita dan ibu hamil KEK, pendampingan KADARZI di desa, refreshing motivator ASI Eksklusif;

m. Pengembangan

lingkungan

sehat

melalui

peningkatan

upaya promosi kesehatan dan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); n. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan non PNS o. Peningkatan

pemberdayaan

individu,

keluarga

dan

masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber daya masyarakat

dan

upaya

pembinaan

kelangsungannya

melalui program Revolusi KIA, Desa Siaga Aktif, Revitalisasi Posyandu, Jambore Kader Posyandu, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Program pengembangan


21


Usaha

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

(UKBM)

lainnya. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pendidikan agama melalui : a. Peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan keagamaan. b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan agama; c. Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah; 4. Peningkatan

kualitas

Tenaga

kerja

dan

perbaikan

iklim

ketenagakerjaan dan daya saing bagi masyarakat melalui : a. Menata kembali managemen ketenagakerjaan; b. Peningkatan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja; c. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial; d. Peningkatan

keahlian

teknis

tenaga

kerja

dengan

membangun kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, gereja,

swasta

dan

LSM

dalam

berbagai

workshop/pelatihan/diklat secara intensif. 5. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga melalui : a. Peningkatan kualitas hidup, kesetaraan

GENDER melalui

peningkatan nyata peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; b. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi; c. Peningkatan kreatifitas dan keterampilan pemuda; d. Peningkatan pembinaan, penyediaan sarana prasarana olahraga masyarakat. 6. Peningkatan IPTEK untuk menunjang pembanguan melalui : a. Peningkatan layanan teknologi tepat guna untuk menunjang produktifitas ekonomi masyarakat pedesaan;


22


b. Peningkatan layanan informasi tentang IPTEK, terutama teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan; c. Peningkatan

kerjasama

dengan

lembaga

–

lembaga

penelitian untuk pengembangan sumber daya daerah; d. Peningkatan

aparatur

pemuda,

sehingga

dalam

menentukan kebijakan daerah atas dasar pertimbagan hasil penelitian / kajian yang bersandar pada knowledge, science dan engineering; e. Memberikan

beasiswa

dan

fasilitas

bagi

siswa,

dan

mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu maupun aparatur khusus di bidang sains dan tekhnologi. 5.2 AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI 1. Pengembangan Agropolitan Haekesak melalui : a. Peningkatan kapasitas petani/peternak, pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/ternak; b. Pengembangan konsep “One Sub Distric One Product” sesuai dengan potensi komoditi unggulan; c. Optimalisasi luas lahan tergarap dari 6200 ha menjadi 9200 ha dengan cara mencetak sawah baru dan rehabilitasi lahan tidur yang ada; d. Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi, seperti

Pembentukan

Petani

Penangkaran

benih,

pengadaan alsintan, pengadaan saprodi dan pengadaan pupuk; e. Pengembangan sarana dan prasarana sumber air baku untuk meningkatkan produksi dengan saluran irigasi terbuka, embung-embung dan sumur bor; f.

Pengembangan kegiatan pasca produksi meliputi industri kecil dan pengadaan teknologi tepat guna dan strategi pemasaran hasil produksi;


23


g. Pengembangan strategi dan sistem pemasaran hasil pruduksi yang didukung sarana dan prasarana informasi dan promosi, penjualan dan pameran komoditi unggulan; h. Penyediaan infrastruktur yang dapat menciptakan sinergitas aktivitas dan pelayanan sistem kota-kota Agropolitan yang meliputi jaringan jalan dan pola pergerakan, jaringan angkutan umum, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase

dan

air

limbah;

jaringan

irigasi;

jaringan

persampahan dan jaringan telekomunikasi. 2. Pengembangan Integrated Farming “Sonis Laloran” Kawasan Sonis Laloran melalui : a. Mengkonversi 500 ha lahan tidur milik pemerintah dan masyarakat di kawasan Sonis Laloran menjadi lahan produksi ternak dan pangan, sekaligus menjadi model/demplot Polakerdu; b. Menyiapkan infrasktruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan Polakerdu berbasis ternak sapi di kawasan Sonis Laloran; c. Mengembangkan sistem Polakerdu berbasis ternak sapi untuk mingkatkan daya dukung dan nilai lahan usaha pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan sistem budidaya yang baik; d. Membina masyarakat tani-ternak pada desa-desa di sekitar kawasan Sonis Laloran dalam hal Polakerdu berbasis ternak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya; e. Mengembangkan kawasan Sonis Laloran sebagai model pembelajaran dan pelatihan bagi masyarakat dalam hal Polakerdu berbasis ternak. 3. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil pertanian;


24


b. Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi, seperti : alsintan (1000 unit hand tractor, 1000 unit pompa air, 1000 perontok, 1000 ton pupuk, 1000 ha pakan ternak, 1000 sumber air baku, 1000 tenaga pendamping

dll), saprodi,

permodalan, teknologi, informasi, transportasi dan pasar; c. Peningkatan produk unggulan hasil pertanian; d. Penciptaan

keanekaragaman

mendorong

kegiatan-kegiatan

hasil

pertanian

penelitian

dengan

di

bidang

pertanian secara berkelanjutan untuk menghasilkan varietas - varietas unggulan. 4. Pengembangan Kota Atambua sebagai Kota Bandeng melalui : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil perikanan budidaya tambak bandeng; b. Peningkatan akses kelompok tani budidaya ikan bandeng terhadap sumber daya produksi, seperti bibit bandeng bermutu,

sarana

prasarana

penunjang,

permodalan,

teknologi, informasi, transportasi dan pasar; c. Peningkatan produk, promosi dan kerjasama investasi, peningkatan industri kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan budidaya tambak bandeng; 5. Peningkatan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta perbaikan iklim perdagangan melalui : a. Peningkatan pelayanan informasi potensi dan perijinan investasi; b. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan industri kecil dan menengah pengolah hasil pertanian (agroindustri)dan pangan lokal. c. Peningkatan pelayanan prasarana perdagangan, terutama pasar daerah, pasar desa dan pasar khusus/grosir; d. Menjadikan

BUMD

dan

BUMDes

sebagai

penerimaan asli daerah; NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

25

lokomotif


6. Peningkatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui : a. Mewujudkan 100 koperasi masyrakat (koperasi mandiri); b. Peningkatan

kualitas

SDM,

manajemen

UKM

dan

pendampingan dalam bidang perkoperasian; c. Peningkatan akses UKM dan koperasi kepada sumber daya produktif, terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar ; d. Peningkatan kualitas produk dan pemasaran hasil produksi UMKM; e. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama koperasi; f.

Mendorong penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, pedagang kecil;

g. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk kredit bagi masyarakat kurang mampu; h. Optimalisasi peran Perusahaan Daerah Belu Bhakti. 7. Pengembangan Industri Pariwisata Daerah, melalui : a. Memelihara seni budaya asli Belu; b. Merevitalisasi peran lembaga-lembaga adat sebagai basis pembangunan budaya dan karakter masyarakat Belu; c. Meningkatkan akses ke potensi obyek wisata yang ada; d. Meningkatkan informasi dan publikasi budaya, serta promosi budaya Kabupaten Belu ke tingkat provinsi, nasional dan mancanegara; e. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Baru yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; f.

Mengembangkan kawasan wisata yang sudah ada (wisata alam,

sejarah,

seni

budaya

dan

kuliner/food

tourism)

bersama para pemangku kepentingan pariwisata dengan membangun fasilitas umum yang memadai, meningkatkan


26


citra kepariwisataan, dan menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi wisata; g. Peningkatan

kualitas

pelayanan

obyek

wisata

dan

pemanfaatan aset warisan budaya menjadi daya tarik wisata yang atraktif; 8. Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat perkotaan dan pedesaan melalui : a. Peningkatan layanan air bersih; b. Subsidi listrik bagi keluarga tidak mampu; c. Peningkatan layanan jaringan irigasi sampai tingkat usaha tani; d. Pembangunan

dan

peningkatan

jalan/jembatan

pada

kawasan perbatasan, kawasan industri, kawasan parawisata, kawasan perkotaan dan pedesaan; e. Peningkatan sarana prasarana LLAJ; peningkatan sarana transportasi umum; f.

Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman ;

g. Penyediaan perumahan bagi PNS; h. Peningkatan pengelolaan persampahan dan drainase untuk mendukung Atambua menjadi kota green dan clean. i.

Peningkatan kenyamanan trotoar, taman (RTH), penerangan jalan umum dan arena bermain / olahraga.

9. Peningkatan peran desa / kelurahan dalam dalam menunjang perekonomian di desa melalui : a. Pengembangan Listrik dan air bersih desa/kelurahan; b. Penyediaan

Lembaga

Peningkatan

Ekonomi

Pedesaan

tani,

penyuluh

desa,

Kader

(LPED); c. Peningkatan

peran

pamong

pertanian/peternakan/perikanan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dll.


27


d. Pengembangan

pasar

Desa,

pos

kesehatan

desa

(POSKESDES), sarana pendidikan, infrastruktur desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). 10. Perluasan dan pemberdayaan kerjasama antara daerah dan kerjasama antara lembaga dalam upaya membangun iklim investasi riil yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani APBD yang mencakup bidang : a. pertanian; b. pariwisata; c. Perdagangan dan industri d. air bersih; e. Energi baru dan terbarukan; f.

infrastruktur transportasi.

5.3 AGENDA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BUDAYA 1. Pengendalian

pencemaran

Lingkungan

hidup

menuju

Atambua green and clean melalui : a. Pengelolaan limbah dan sampah; b. Pembangunan bank sampah; c. Pembangunan Ipal komunal; d. Gerakan 1000 tong sampah pada fasilitas-fasilitas pelayanan publik; e. Revitalisasi TPA menuju sanitarian landfill; f.

Gerakan kali dan drainase bersih dalam kota Atambua;

g. Pengelolaan limbah organik menjadi biogas. 2. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui : a. Gerakan hutan keluarga; b. Pembuatan biopori, sumur resapan dan embung-embung; 3. Peningkatan peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui : NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

28


a. Mengoptimalkan peran makleat; b. Menyiapkan insentif untuk para makleat. 4. Mengoptimalkan peran lembaga adat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Belu. 5. Melestarikan budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Belu yang berkontribusi

terhadap peningkatan kualitas hidup

masyarakat. 5.4 AGENDA REFORMASI BIROKRASI 1. Peningkatan peran aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan profesional, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui : a. Peningkatan pembinaan apatur melalui pendidikan karakter (revolusi mental dan membentuk tim kerja kabupaten) b. Peningkatan

pengetahuan

dan

kemampuan

aparatur

melalui pendidikan formal dan diklat teknis fungsional; c. Penerapan sistem

informasi

managemen

kepegawaian

(SIMPEK) secara optimal; d. Pemberian tunjangan kesejahteraan PNS; e. Penerapan reward dan punishment secara proporsional. f.

Peningkatan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat Desa termasuk

BPD, Kadus/kepala lingkungan, RT, RW,

LPM/LPMK secara proporsional; 2. Peningkatan

sistem

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pemerintahan yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel (e-government) melalui : a. Pembangunan sistem databased daerah yang terintegrasi; b. Peningkatan

sistem

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang partisipatif;


29


c. Peningkatan sistem manajemen dan pengelolaan keuangan daerah; d. Peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah; e. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi melalui upaya

pencegahan

pimpinan

SKPD

dan

dan

pengawasan

aparat

melekat

pengawasan

oleh

internal

pemerintah (APIP); f.

Penataan kelembagaan daerah sesuai visi dan misi jangka menengah kabupaten;

g. Perbaikan sistem rekruitmen dan penempatan PNS dan tenaga kontrak. 3. Peningkatan PAD melalui : a. Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan melalui optimalisasi aset-aset daerah termasuk BUMDes dan BUMD; b. Penataan manajemen pelayanan dan sistem pengelolaan pendapatan daerah. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat, kualitas PERDA dan sistem pelayanan perijinan melalui : a. Peningkatan kemampuan penyusunan PERDA; b. Peningkatan sistem perijinan daerah one stop service; c. Peningkatan upaya penegakan PERDA; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan melalui : a. Peningkatan akses masyarakat pada informasi kegiatan dan kebijakan

pemerintah,

pembangunan,

dan

pelayanan

masyarakat ; b. Peningkatan dialog interaktif, curah pendapat dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

30


6. Revitalisasi

pemerintahan

desa

menuju

“Gerakan

Desa

Membangun” melalui : a. Peningkatan

kemampuan

dan

kesejahteraan

aparatur

pemerintah desa / kelurahan; b. Peningkatan peran badan perwakilan desa dan lembaga desa/kelurahan lainnya; 5.5 AGENDA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) ATAMBUA (Dili – Atambua – Oekusi) 1. Pengembangan dan Penataan Kawasan strategis industri dan perdagangan antar Negara RI – RDTL melalui : a. Pengembangan dan penataan kawasan Silawan-Fatuketi sebagai pusat kawasan industri; b. Pengembangan dan penataan kawasan perdagangan jasa di

perkotaan

Atambua

menjadi

kawasan

pusat

perdagangan (kawasan niaga) antar negara yang meliputi 2 (dua) kawasan yaitu Kawasan Perdagangan dan Jasa Merdeka (Pasar Lama); dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasar Baru; 2. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, melalui: a. Peningkatan jalan strategis nasional, meliputi : ruas Atambua – Silawan, ruas BuiLalu – Turiskain, ruas Weluli – Fulur – Nualain – Henes, ruas Halilulik – Laktutus – Fatubesi; b. Pengembangan Perbatasan

dan

yang

peningkatan

berfungsi

ruas

sebagai

jalan

Sabuk

Jarigan

Jalan

penghubung Kecamatan – kecamatan perbatasan Darat RI – RDTL dengan pintu lintas batas negara Motaain, Turiskain, Builalu dan Laktutus; c. Pengembangan akses jalan ke sentra – sentra produksi pertanian dan peternakan; d. Peningkatan jalan poros kecamatan ke ibukota kabupaten; NYATA KERJAKERAS RASIONAL IKHLAS #NKRI #FANSMU

31


e. Pengembangan jalan poros desa ke ibu kota kecamatan; 3. Pengembangan

jaringan

air

baku

melalui

penyediaan

embung/bendung, irigasi dan perpipaan; 4. Pengembangan

energi

listrik

terbarukan

dan

percepatan

lanjutan pembangunan PLTU 4 X 6 MW Aufuik; 5. Rencana pengembangan infrastruktur perhubungan udara dan laut, meliputi : a. Perpanjangan dan pelebaran konstruksi landasan pacu Bandara A. A. Bere Tallo ; b. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Penyeberangan Ferry Teluk Gurita menjadi Pelabuhan Penyeberangan skala Regional maupun Internasional dengan pengoperasian Kapal Ferry Cepat dengan rute : Dili - Teluk Gurita – Oekusi (Rute / jalur penyeberangan ini terkoneksi dengan rencana rute penyeberangan internasional yaitu Dili – Teluk Gurita – Wini – Oekusi – Kupang – Darwin – Selandia Baru); Teluk Gurita – Wini – Kupang, Teluk Gurita – Alor; Teluk Gurita – Waibalun (Flores Timur); Teluk Gurita – Lewoleba (Lembata); Teluk Gurita – Kisar (Maluku); c. Peningkatan kapasitas pelabuhan Peti Kemas Atapupu menjadi pelabuhan internasional RI – RDTL dengan rute alur pelayaran regional : Kupang – Naikliu – Wini – Atapupu – Ende

–

Umbuharamburu

Kapita;

dan

alur

pelayaran

internasional : Tanjung Perak - Atapupu – Dili (Tol laut Tanjung Perak – Pelabuhan Atapupu); d. Lanjutan pembangunan Dermaga / Pelabuhan Penumpang Raikatar dengan alur pelayaran regional dengan rute : Raikatar (Atapupu) – Alor – Kupang – Larantuka – Maumere – Keluar wilayah Provinsi NTT.


32


6. Rencana penataan kembali distribusi air bersih di Perkotaan Atambua melalui penataan kembali perpipaan transmisi dan distribusi serta mengoptimalkan sumber – sumber air baru seperti sumber mata air Molosoan dan rencana bendung Buamese; 7. Rencana pengembangan stadion Haliwen menjadi sport center dan pusat kegiatan pemuda antar negara; VI. PENUTUP Menghadapi era globalisasi, era otonomi daerah dan semakin kompleksnya kemasalahan yang di hadapi, maka proses pembangunan sangat memerlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Dengan senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa : maka kami

akan berbuat terbaik

Masyarakat

dan

kami

siap

untuk kepentingan Daerah /

bersama

seluruh

jajaran

aparatur

pemerintahan dan masyarakat mewujudkan masa depan Belu Sebagai Kabupaten Perbatasan Yang Maju, Sejahtera, Produktif dan Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya. Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami berharap adanya masukan yang bersifat membangun dan atas segala perhatian dan dukungan yang telah di berikan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Memberkati.

Salam Hormat Kami “FANSMU”,

FALENTINUS PAREIRA – CYPRIANUS TEMU


33



34

VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI CALON BUPATI WAKIL BUPATI BELU PERIODE KATA PENGANTAR

Recommend Documents