CALON BUPATI & WAKIL BUPATI

VISI MISI Ir. H. BUSTAMIN BAUSAT & H. DAMRIS, S.Pd

CALON BUPATI & WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU 2015 – 2020

1

LATAR BELAKANG PERUMUSAN VISI Mamuju sebagai kabupaten saat ini sedang bersiap-siap menghadapi struktur pemerintahan baru, karena Ibukota Kabupaten akan menjadi Ibukota Propinsi SULBAR dan sebagian wilayahnya yaitu 5 Kecamatan telah menjadi Kabupaten Mamuju Tengah. Kondisi ini mensyaratkan pentingnya peletakan pondasi dasar dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya fisik, tetapi juga pembangunan manusia yang tangguh dan siap mendedikasikan dirinya untuk kemajuan Kabupaten Mamuju ke depan nantinya.

2

Oleh sebab itu Pemerintah yang baik, bersih dan melayani, partisipasi masyarakat dan peran serta sector swasta dalam pembangunan menjadi point penting dalam mewujudkan pembangunan di era otonomi daerah ini. Sebagai mantan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, dengan Tekad “EMAS” akan mewujudkan Kabupaten MAMUJU dan masyarakatnya sebagai yang terbaik di Sulawesi Barat dimana kesemuanya akan dituangkan sebagai “MISI” yang disesuaikan dengan Kondisi Wilayah Kabupaten MAMUJU.

3

“EMAS” yang diimplementasikan sebagai

Efektif-Efisien, Mandiri, Adil dan SehatSejahtera.

Efektif dan Efisien, terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan Struktur Kaya Fungsi.

Mandiri,

masyarakat pemberdayaan.

berarti dengan

yang,

Ramping

memandirikan mengedepankan

Adil,

bermakna melaksanakan pembangunan secara merata dan inklusif, dimana seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama memperoleh pelayanan publik.

Sehat-Sejahtera,

yang menciptakan masyarakat yang sehingga dapat terus berusaha menggapai kesejahteraan dan juga

berarti sehat untuk berarti 4

Ir. H. BUSTAMIN BAUSAT dan H. DAMRIS, S.Pd akan menciptakan Birokrasi yang sehat, sehingga mampu melayani masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Potensi sumberdaya alam, kondisi sosio kultural masyarakat, perekonomian daerah, prasarana dan sarana, kondisi sumber daya aparatur pemerintah serta semangat yang kuat dari segenap lapisan masyarakat, akan menjadi modal dasar untuk membawa Kabupaten Mamuju Bisa sebagai yang terbaik di Sulawesi Barat. Untuk itu, visi pembangunan Kabupaten Mamuju 2015 – 2020 dirumuskan sebagai berikut :

5

VISI Dengan Tekad “EMAS” (Efisien/Efektif, Mandiri, Adil, Sehat Sejahtera) mendorong Masyarakat Mamuju menjadi lebih baik, maju dan sejahtera.

“Mamuju BISA”

6

RASIONALISASI PERWUJUDAN VISI “Mamuju BISA” akan dijadikan semboyan dan sekaligus pemacu semangat untuk menjadikan Kabupaten Mamuju lebih maju dari daerah-daerah lain disekitarnya, ini mengindikasikan bahwa tingkat kemakmuran & Kesejahteraan rakyat Mamuju di atas standar rata-rata serta menjadikan pelayanan dan pengabdian sebagai dasar dari kerja aparatur pemerintahan. Kawasan Barat Sulawesi saat ini, diakui atau tidak, hanya mempunyai 3 (tiga) Kabupaten Utama yaitu POLMAN, MAJENE dan MAMUJU. Kabupaten kita yang tercinta saat ini masih berada di antara keduanya. Karenanya dalam 5 tahun mendatang yang 7

di mulai tahun 2016 kita harus berlari kencang untuk menjadi yang terdepan dan berusaha menjadi kabupaten utama di Sulawesi Barat. Pemberdayaan potensi lokal dimaknai bahwa meningkatkan kemampuan sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi ke luar (Ekspor) baik sebagai sumber bahan baku maupun barang antara dan barang jadi, sehingga pembangunan ekonomi dalam jangka panjang tidak bergantung pada sumber daya dari luar. Pembangunan jaringan Nasional dan Internasional dimaknai sebagai bagian dari kesatuan Republik Indonesia dan sebagai bagian dari komunitas dunia, MAMUJU akan terbuka dan siap bekerjasama dengan 8

prinsip-prinsip kesetaraan, menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia serta siap menjaga Potensi Sumberdaya yang ada.

9

“Mamuju BISA” Mensyaratkan 2 Hal : 1. Tingkat Kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat MAMUJU di atas Standar RataRata. 2. Menjadikan Pelayanan dan Pengabdian Sebagai Dasar Dari Kerja Aparatur Pemerintahan.

10

MISI I. Mendorong Pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance)  Meningkatkan kapasitas Pemerintah pada tingkat lokal dalam pengelolaan pembangunan pedesaan sesuai kebutuhan vital.  Meningkatkan aksessibilitas regional (Interkoneksitas) pengembangan wilayah.

daerah, dan

11

 Menyusun Tata Ruang Wilayah sesuai dengan potensi dengan trend perkembangan wilayah sehingga pemanfaatannya akan terkontrol dan terkendali.  Membuka aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung akselerasi dan aksentuasi pembangunan dan jalannya roda Pemerintahan.  Meningkatkan ketahanan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan.  Pengembangan profesionalisme kapabilitas aparatur.

dan

 Peningkatan kesadaran Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pelayan rakyat. 12

 Pembuatan regulasi standar pelayanan public.  Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar pemerintahan dan Aparatur Pemerintah.  Pengembangan Sistem Manajemen Pemerintahan yang partisipatif, efektif, efisien dan akuntabel. MISI II. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, Kesejahteraan sosial, kependudukan dan tenaga kerja. 13

 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan pengembangan parawisata.  Meningkatkan angka harapan hidup rakyat melalui penyediaan Standar Pelayanan Kesehatan yang paripurna.  Pemenuhan kompetensi dunia kerja yang ada.

lokal

dan

 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diorientasikan kualifikasi internasional

14

MISI III.Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan Mineral yang berwawasan lingkungan  Pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara berkelanjutan.  Pemanfaatan industri galian secara proporsional sesuai dengan daya dukung lingkungan.  Peningkatan kepedulian dan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan. 15

 Mengoptimalkan ruang untuk pembangunan.

pemanfaatan kebutuhan

 Pengawassan sumber perikanan dan kelautan.

daya

 Membangun sarana & prasarana yang member akses yang menguntungkan sesuai dengan daya dukung Sumber Daya Alam MISI IV. Pemberdayaan organisasi politik, kemasyarakatan & LSM serta mendorong kehidupan sosial yang dinamis.

16

 Pelaksanaan kordinasi antar lembaga Pemerintahan dan lembaga masyarakat.  Mengikut sertakan institusi/ lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan.  Peningkatan institusi politik local secara terpadu dan sinergis dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong proses demokrasi.  Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia.  Membangun partisipasi dan pengawasan lembaga social kemasyarakatan dalam proses pembangunan dan melakukan kritik membangun bagi pemerintah. 17

 Mendorong kerjasama kemasyarakatan dengan menghidupkan semangat egaliter dan solidaritas yang tinggi sehingga dapat memberikan sumber energy bagi pemerintahan dan pembangunan. MISI V. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pemerataan Pembangunan.  Percepatan pembangunan perdesaan dan kepulauan.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan.  Membangun komunikasi partisipatif terhadap seluruh stakeholder dalam 18

rangka perluasan jaringan wilayah dan pemetaan wilayah pembangunan dan ekonomi.  Pemetaan komoditi unggulan.  Membangun kemitraan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan (cost sharing).  Pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya.  Peningkatan infrastruktur pendukung di daerah-daerah wisata penting.  Peningkatan kampanye eko wisata Kepulauan Bala-Balakang, dan Karampuang. 19

 Meningkatkan akses rakyat terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam.  Mendorong Ekonomi Kerakyatan berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, kelautan dan pariwisata.

20

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN Bidang Pendidikan 1. Mendorong APBD 20 % untuk anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang. 2. Mendorong pendidikan gratis disemua tingkatan serta beasiswa bagi siswa/siswi yang berprestasi. 3. Peningkatan pendidikan.

kualitas

guru/tenaga

4. Peningkatan kesejahteraan guru dengan perbaikan penghasilan dan pemberian tunjangan.

21

5. Memberikan beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi. 6. Membangun fasilitas dasar dan penunjang sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar disemua daerah di Kabupaten MAMUJU. 7. Memberikan insentif yang lebih besar bagi guru dan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil. 8. Menyiapkan intrastruktur internet. 9. Peningkatan kegiatan non formal di kelompok-kelompok masyarakat perdesaan.

22

10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui ketersediaan pendidikan dan keterjangkauan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok dan daerah terisolir. 11. Mengembangkan kurikulum sekolah yang berbasis kompetensi lokal.

Bidang Pendidikan Khusus Non Formal 1. Mengaktifkan kembali sekolah-sekolah Non Formal terutama Ibtidaiah disetiap desa, sebagai pusat pembinaan keagamaan di usia dini. 2. Memberikan jaminan insentif bagi setiap tenaga pengajar. 23

3. Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi terhadap infrastruktur sekolah-sekolah non Formal. 4. Menyiapkan beasiswa bagi siswa/siswi Non Formal minimal 50 orang/tahun, baik di tingkat Tsanawiyah maupun Aliyah untuk disekolahkan di pusat pendidikan, yang nantinya akan ditugaskan ke daerah masing-masing. 5. Memperbaiki sistem pengelolaan sekolah Non Formal sehingga memiliki daya saing.

24

Bidang Kesehatan 1. Menjamin ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis yang terampil di seluruh wilayah terutama di daerah terpencil. 2. Meningkatkan peran Posyandu dan Puskesmas dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan. 3. Mengembangkan puskesmas terapung untuk menjangkau daerah di wilayah kepulauan. 4. Penataan dan perbaikan rumah sakit yang ada dengan sarana dan prasarana serta peralatan medis yang memadai sehingga status rumah sakit dapat ditingkatkan. 25

5. Peningkatan angka harapan hidup rakyat dengan penyediaan standar pelayanan kesehatan yang paripurna. 6. Memberikan jaminan sosial bagi tenaga medis dan paramedik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 7. Peningkatan kualitas puskesmas menjadi pusat rujukan disemua kecamatan. 8. Mengembangkan program kesehatan masyarakat keseluruhan.

jaminan secara

26

Bidang Pertanian dan Perkebunan 1. Mencetak lahan baru untuk produksi pertanian dan perkebunan. 2. Mengembangkan lumbung desa dan gudang penyangga. 3. Mengembangkan komoditas unggulan dalam kawasan sentra-sentra produksi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas produksi, efisiensi usaha tani, serta nilai tambah usaha tani dengan diversifikasi usaha tani secara komprehensip.

27

5. Meningkatkan kemandirian petani. 6. Meningkatkan pertanian.

intensifikasi

lahan

7. Pemetaan wilayah komoditas unggulan (Komoditas yang kompetitif) berdasarkan aspek kewilayahan dan agroklimat yang sesuai dengan wilayah setempat. 8. Menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau dan bersubsidi bagai petani. 9. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi para petani pada pasar nasional maupun internasional.

28

10. Menyiapkan pinjaman lunak usaha) bagi para petani.

(modal

11. Membuat kebun-kebun percontohan sebagai wadah pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencetak petani-petani yang professional dengan instruktur yang berpengalaman.

Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Membuat regulasi yang adil bagi nelayan tangkap baik berskala kecil maupun besar. 2. Pembinaan nelayan tangkap melalui 4 (empat) bina yaitu, bina manusia, bina sumberdaya, bina lingkungan dan bina usaha. 29

3. Pengembangan laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan. 4. Meningkatkan kemampuan manajemen melalui pembinaan dan pelatihan. 5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui penyaluran dana secara bergilir. 6. Mendorong ketersediaan pinjaman lunak (modal usaha) bagi nelayan baik untuk aktifitas tangkap dan potensi laut lainnya. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui dukungan pembinaan dan aksesibilitas perbankan.

30

8. Pengembangan industri pengolahan ikan kering, tepung ikan dan pengalengan ikan. 9. Pengembangan Budidaya dan Industri Rumput Laut.

10. Pengembangan pasar ekspor produk perikanan dan Membangun Kerjasama dengan kawasan lain (regional network) untuk pemasaran dan perdagangan hasil laut. 11. Membantu penyiapan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dalam rangka memperbesar hasil tangkap nelayan secara terintegrasi.

31

12. Membuat perencanaan khusus pengelolaan sumberdaya Kelautan dengan pendekatan ekologi, teknologi dan ekonomis. 13. Pemanfaatan gugus pulau untuk kawasan pemanfaatan terbatas, yaitu untuk wisata bahari. 14. Koservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan. 15. Menindak tegas para pelaku Illegal Unreported, dan Unregulated (IUU) fishing, serta kegiatan yang termasuk sumber daya kelautan dan perikanan.

32

Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Mewujudkan dunia usaha industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang sehat, tangguh dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. 2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagai pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. 3. Meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan sumber daya lokal dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan di 33

bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM guna memperkuat pembangunan daerah. 4. Mengembangkan sinergi dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mepercepat pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan produksi dan konsumsi di Kabupaten MAMUJU untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perbankan yang pro sektor riil. 6. Meninjau kembali kontrak pemda Kabupaten MAMUJU dengan pihak asing yang merugikan kepentingan daerah. 7. Meningkatkan pendapatan Kabupaten MAMUJU.

perkapita 34

8. Peningkatan akses rakyat terhadap penggolongan sumber daya yang potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. 9. Pengembangan Kawasan industri pengolahan hasil perikanan terpadu.

Bidang Pertambangan dan Energi 1. Meninjau kembali KP/IUP yang tidak produktif. 2. Mengintensifkan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.

35

3. Menyiapkan ruang dan regulasi untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat. 4. Menyiapkan regulasi tentang Sistim Pengelolaan dan Penertiban Tambang Rakyat. 5. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas produksi, efisiensi pengelolaan mineral tanah jarang secara komprehensip. 6. Meningkatkan kemandirian masyarakat.

36

Bidang Pariwisata dan Seni Budaya 1. Membangun jaringan pasar nasional dan internasional. 2. Meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.

wisata

dukungan kebudayaan dan

3. Meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan. 5. Menciptakan pariwisata sebagai sector andalan yang didukung pelestarian Seni Budaya dalam pembangunan daerah. 37

6. Peningkatan dan diversifikasi produk wisata daerah terutama Kepulauan BalaBalakang dan Karampuang.

7. Peningkatan melalui

pendapatan masyarakat pemanfaatan keparawisataan

(Community Based Tourism). 8. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka peningkatan infrastruktur dan aksebilitas guna mendukung pengembangan Parawisata. 9. Pengembangan budaya lokal dan menangkal akses budaya asing yang negatif melalui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan. 10. Pembentukan tim asistensi promosi pariwisata daerah.

untuk 38

11. Penggalian dan pengembangan potensi kebudayaan daerah. 12. Menata objek-ojek wisata yang berbasis pada lingkungan dan menyiapkan sarana pendukung yang kondusif.

Bidang Pemuda dan Olahraga 1. Menciptakan peran pemuda pembangunan daerah.

dalam

2. Memasyarakatkan olahraga mengolahragakan masyarakat.

dan

3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai potensi sumber daya manusia yang produktif. 39

4. Peningkatan aktivitas kegiatan kepemudaan dan olahraga dalam menumbuhkembangkan kreatifitas minat dan bakat pemuda. 5. Membangun fasilitas prasarana olahraga.

sarana

dan

6. Memberikan jaminan bagi para atlit yang berhasil dalam event-event olahraga baik ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

40

Bidang Pemberdayaan Wanita 1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. 2. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan lembaga politik. 3. Peningkatan peran perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga.

Bidang Keagamaan 1. Mewujudkan masyarakat yang taat beragama, berkualitas serta saling menghormati antar pemeluk agama.

41

2. Peningkatan penghayatan dan pendalaman nilai-nilai etika, moral dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Mendorong masjid dan tempat beribadah lainnya untuk menjadi kegiatan sentral keagamaan dalam rangka menggairahkan kembali aktifitas keagamaan.

Bidang Penegakan Hukum 1. Mengikutsertakan kemasyarakatan pembangunan.

institusi/lembaga dalam proses

42

2. Membangun partisipasi dan pengawasan lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan dan melakukan kritik membangun bagi pemerintah. 3. Mendorong kerjasama sinergis masyarakat dengan menghidupkan semangat egaliter dan solidaritas yang tinggi sehingga memberikan sumber energi bagi pemerintah dan pembangunan. 4. Penegakan supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, keadilan bagi seluruh masyarakat.

43

Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1. Melakukan reformasi Birokrasi demi terciptanya Kepemimpinan yang baik (Good Governance) yang tercakup didalamnya transparansi, efisiensi dan efektifitas menuju Kepemerintahan yang bersih (Clean Governance). 2. Meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi ekonomi perdesaan dan jaringan perekonomian dalam memperluas kontribusi berbagai pelaku ekonomi di perdesaan melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.

44

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah pada tingkat lokal dalam pengelolaan pembangunan perdesaan sesuai kebutuhan vital. 5. Menerapkan Electronic Government (e-government) untuk mengintegrasikan dunia luar dan sebagai sarana publikasi kebijakan pemerintah. 6. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. 45

7. Melaksanakan penyesuaian-penyesuaian tata ruang wilayah. Tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali dengan memperhatikan dan mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan lingkungan serta trend perkembangan kota/wilayah kabupaten. 8. Membangun komunikasi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat daerah sekitar dalam rangka perluasan jaringan wilayah dan pemetaan wilayah pembangunan ekonomi.

46

Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1. Pemanfaatan sumberdaya hutan dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan melaksanakan program penghijauan dan penataan lahan kritis secara berimbang dan koprehensip. 2. Pemanfaatan industri galian secara proporsional tanpa mengabaikan aspek lingkungan. 3. Peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan

47

4. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. 5. Membangun kemitraan masyarakat dan pemerintah sekitar dalam rangka pengelolaan lingkungan melalui cost sharing.

48

Terima Kasih MARI BERSAMA MEMERANGI KEMISKINAN untuk MENCIPTAKAN KEDAMAIAN

49