DAFTAR ISI II VISI DAN MISI CALON BUPATI MANDAILING NATAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

I PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG B. KONDISI DAN POTENSI KABUPATEN MANDAILING

16

NATAL II VISI DAN MISI CALON BUPATI MANDAILING NATAL 2016 — 202

18

A. APLIKASI VISI

18

B. APLIKASI MISI

21

III PENUTUP

29

Halaman : i Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 3 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu diantara sekian banyak Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Untuk memenuhi ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap pasangan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan Visi dan Misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten / Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Halaman : 1 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Peraturan tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan Visi dan Misi dalam upaya membangun Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun ke depan disamping sebagai upaya untuk melanjutkan dan menjamin kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa Pemerintahan kami sejak tahun 2011. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah mengemban jabatan dan dilantik sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal pada tanggal 28 Juni 2011 yang pada saat itu berpasangan dengan Bapak H. M. Hidayat Batubara, SE. Kemudian pada 28 Oktober 2013 diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Mandailing Natal, serta pada tanggal 9 Oktober 2014 saya dilantik sebagai Bupati Mandailing Natal melanjutkan sisa masa jabatan 2011 — 2016, yang diwarnai berbagai hal yaitu antara lain waktu yang sangat singkat serta kondisi Pemerintahan yang sangat memperihatinkan. Dengan rentang waktu dan kondisi yang demikian sudah barang tentu seluruh program pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, untuk itu saya merasa terpanggil melanjutkan pembangunan yang masih terkendala dan belum terselesaikan. Berdasarkan penjelasan di atas, dan berbekal pengalaman selama menjalankan tugas baik selaku Wakil Bupati, Pelaksana Tugas Bupati dan juga sebagai Bupati, dengan jujur Saya sampaikan bahwa hal-hal yang sangat prinsipil yang belum dapat Saya tuntaskan namun berkaitan langsung

Halaman : 2 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

dengan hidup dan kehidupan masyarakat serta merupakan program yang harus menjadi perioritas antara lain : 1.

Pemanfaatan Potensi / kekayaan alam Mandailing Natal belum dapat dikelola langsung oleh masyarakat serta belum dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat taraf hidup / perekonomian masyarakat, seperti pertambangan yang menyebar diseluruh penjuru Mandailing Natal perizinannya masih sangat berbelit-belit, sehingga dengan sangat terpaksa masyarakat melakukan penambangan liar yang secara nyata tidak hanya menimbulkan masalah baru yaitu hancurnya Bumi Mandailing Natal, tidak terlaksananya pengutipan pajak / retribusi yang sebenarnya dapat menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sekaligus memperburuk ekosistem yaitu : pencemaran lingkungan yang pada saatnya akan menjadi prahara besar di Mandailing Natal. Dalam kaitan ini telah diterbitkan Perda. tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berkaitan dengan Pertambangan, Perkebunan dan Listrik Tenaga Air, tentunya dalam waktu sesegera mungkin BUMD ini harus difungsikan agar masyarakat terayomi dan sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat perlu penangan secara khusus memperjuangkan izin pertambangan rakyat dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah. Jika PAD dapat ditingkatkan sudah barang tentu sebahagian dapat diproyeksikan untuk perbaikan tunjangan penghasilan baik bagi PNS/ Pejabat dalam semua tingkatan maupun Halaman

:

3

Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

anggota DPRD Mandailing Natal yang pada hakikatnya akan berfungsi sebagai syarat utama yang mampu menghantarkan terwujudnya pelayanan publik baik di Eksekutif maupun Legislatif dan pada sisi lain perbaikan tunjangan penghasilan ini merupakan satu unsur utama dalam penghapusan Korupsi di Mandailing Natal, dan pada saatnya diyakini Mandailing Natal akan mampu dijadikan sebagai pelopor Anti Korupsi Masalah yang benar-benar dirasakan sebagai sesuatu yang menghimpit dan membebani masyarakat adalah pemenuhan biaya Pendidikan, terutama untuk melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi yang sampai saat ini sebagian besar masih harus kuliah di Medan, Padang, Padangsidempuan ataupun ke tempat lain. Untuk itu memang telah dimulai persiapan pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Mandailing Natal yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berbagai persyaratan yaitu antara lain penyediaan lahan seluas 30 Ha., tersedianya bangunan / gedung yang dalam hal ini sebagai penopang adalah Kampus BLU STAIM beserta tanah pertapakannya dapat dijadikan sebagai modal utama dalam mewujudkan sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Posisi geografis Kabupaten Mandailing Natal sangat jauh ke Ibukota Provinsi Sumatera Utara, dan juga ke Kabupaten tetangga yang memiliki bandar udara, dirasakan sebagai salah satu kendala baik dalam koordinasi Pemerintahan maupun kelancaran dunia usaha, oleh karena tf,

Haiaman 4 :


itu pembangunan bandar udara di Mandailing Natal adalah merupakan program yang diutamakan dan harus diwujudnyatakan dengan kerja keras yang mana segala persyaratan telah dapat diselesaikan dan tinggal mengupayakan pembangunan fisiknya, yang saat ini sedang diperjuangkan di tingkat Pemerintah Pusat, untuk dapat ditampung di dalam APBN TA. 2016. Sementara izin pakai tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seluas 100 Ha. dan biaya untuk ganti rugi tanaman masyarakat telah ditampung dalam APBD Kab. Mandailing Natal TA. 2015. Diharapkan paling lama 2 (dua) tahun ke depan bandar udara tersebut sudah dapat difungsikan dan karena runway bandara dimaksud direncanakan sepanjang 2.500 M tentunya akan dapat didarati pesawat Boing 737, yaitu lebih besar dari pesawat Bombardir CRJ 1000 NG yang saat ini dipakai melayani route penerbangan Jakarta - Pinangsori — Medan. Sama halnya dengan sarana transportasi laut, yaitu pembangunan Pelabuhan Bebas Pantai Barat di Desa Palimbungan Kec. Batahan dari 700 M anjungan dari bibir pantai ke tengah laut, saat ini sudah rampung sepanjang 400 M, dan pada akhir tahun 2016 diharapkan akan dapat difungsikan, sebagai sarana transportasi laut yang akan mengangkut hasil bumi / barang, jasa dan orang serta akan dapat dilengkapi dengan tangki curah CPO. Sedangkan untuk kelengkapan Pelabuhan ini akan dibangun tangki curah CPO dan pusat bisnis pabrik minyak goreng di Halaman : Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Kawasan Pantai Barat yang sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi penganggruran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang membuat masyarakat Mandailing Natal terpuruk dan bertambah miskin adalah karena sempitnya lahan yang akan dijadikan sebagai perkebunan dan pertanian, yang tentunya tidak terlepas dari penetapan Kawasan Hutan Lindung yang kurang rasional serta tidak pro rakyat termasuk di dalamnya ketidakjelasan tapal batas Tanam Nasional Batang Gadis serta 115 (seratus lima belas) Desa masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, padahal Desa tersebut sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Setelah melalui perjuangan yang panjang pada Tahun 2014 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Desa telah dapat dikeluarkan dari Kawasan Hutan Lindung dan saat ini tinggal 16 (enam belas) Desa lagi, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579 Tahun 2014 tentang Revisi Kawasan Hutan. Sesuai Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S./14/KUH-1/2015 tanggal 25 Maret 2015, ke-16 Desa tersebut sedang dalam proses yang diperkirakan dalam Tahun 2016 ini juga seluruh Desa-desa yang selama ini dimasukkan dalam Kawasan Hutan Lindung akan dapat dibebaskan sehingga masyarakat dapat bercocok tanam dan dapat mengurus hak-hak kepemilikan. Untuk memperluas lahan usaha perkebunan dan pertanian, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah Halaman

:

b


memperbuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mana dari 33 (tiga puluh tiga) Kab. / Kota yang ada di Sumatera Utara, hanya ada 2

(dua) yang memiliki KLHS. Selanjutnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Panyabungan dan khususnya Panyabungan Timur menjadi basis perdagangan telah dibuat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 522/594/Hutbun/2015 Tanggal 8 April 2015 yang pada hakekatnya untuk menembuskan jalan dari Desa Pagur ke Sibuhuan, sehingga masyarakat Sibuhuan yang saat ini sebagai salah satu sentra perkebunan tidak lagi belanja ke Padangsidempuan karena jika jalan ini dibuka jarak tempuh Sibuhuan — Padangsidempuan pulang pergi dan Sibuhuan — Panyabungan pulang pergi memiliki perbedaan jarak tempuh sekitar 4 (empat) jam lebih efektif dan efisien dari Sibuhuan Panyabungan. Dan dampak lain dari pembukaan jalan tersebut juga akan dapat membantu upaya pemusnahan ladang ganja di Panyabungan Timur yang membuat Mandailing Natal menyandang predikat penghasil ganja nomor 2 (dua) terbesar di Indonesia. Lebih jauh Panyabungan Timur akan dijadikan sebagai Pusat Holtikultura sesuai dengan kondisi iklim dan geografisnya, yang secara nyata akan merubah pola hidup dan pola fikir masyarakat Panyabungan Timur yang selama ini terbudaya menanam pohon ganja yang jelas menyalahi hukum akan dirubah menjadi petani holtikultura. Halaman : Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Melalui pengembangan holtikultura ini masyarakat Panyabungan Timur diharapkan mampu merubah pola dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif sekaligus sebagai pen-supp/ay/penyedia sayur mayur, buah-buahan ke masyarakat Mandailing Natal serta dapat mengurangi ketergantungan dari Tanah Karo dan Bukit Tinggi. Dalam rangka perluasan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan kartu BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 5.201 kartu BPJS. Disamping itu, kita juga mendapat bantuan dari APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebanyak 7.823 kartu BPJS yang telah diserahkan kepada masyarakat. Kemudian untuk tahun 2015 juga telah menerbitkan sebanyak 8.233 kartu BPJS yang telah diserahkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Mandailing Natal, namun hal itu harus dibarengi dengan perbaikan mutu pelayanan di Puskesmas dan tenaga medis yang berkualitas, serta peningkatan mutu Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Selanjutnya untuk peningkatan status Rumah sakit Umum Daerah Panyabungan dari type "C" ke type "B" maka pemindahan lokasi yang lama sudah merupakan keharusan, untuk itu telah dipersiapkan tanah seluas ± 6 Ha., yang pada saat ini proses tahapannya yaitu Perencanaan, Studi Kelayakan dan DED yang merupakan persyaratan utama telah dipenuhi, direncanakan pada tahun 2016 mulai dibangun. Haiaman : Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Pada sisi lain beberapa Puskesmas harus dapat dijadikan menjadi Puskesmas Rawat Inap, dengan demikian hanya pasien yang menderita penyakit penanganan khusus dapat dirujuk dari daerah asal ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Husni Thamrin Natal akan ditempatkan dokter spesialis, yang terdiri dari penyakit dalam, anak, bedah dan kandungan. Pada TA. 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Husni Thamrin Natal akan diperluas dengan diperolehnya izin pemindahan kantor eks Koramil Natal ke tempat yang baru, yaitu sesuai dengan persetujuan Bapak Pangdam I/BB sewaktu berkunjung ke Mandailing Natal dan sebagai penggantinya akan dibangunkan beberapa unit rumah untuk prajurit di sekitar lokasi kantor Koramil yang baru. Berkaitan dengan infrastruktur jalan, baik Jalan Negara, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten yang kondisinya masih perlu peningkatan, maka di wilayah Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal telah ditetapkan Skala Prioritas untuk penanganan dan peningkatan jalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak sekaligus dalam upaya peningkatan ekonomi tetap menjadi perhatian. Khusus penanganan jalan pantai barat yang statusnya jalan nasional, kita selalu melaksanakan terobosan dan berbagai langkah-langkah pendekatan untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk itu kita telah membawa serta Gubernur Sumatera Utara, agar dapat melihat HalaMan:9


secara Iangsung beberapa daerah yang terisolir. Oleh karena itu diperkirakan pada tahun 2016 jalan dari Natal ke Batang Toru sudah dapat dilalui kendaraan dengan kondisi jalan hotmix, dan pada saat ini pembangunan jembatan layang di Danau Siais sudah dalam tahap penyelesaian. Disamping itu, yang harus segera ditangani adalah pembuatan jalan lingkar Balimbing — Natal sebagai upaya mengantisipasi banjir rob disetiap penghujung tahun. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan Pakantan sebagai daerah wisata dimana rumah-rumah adat yang merupakan peninggalan leluhur Bangsa Mandailing masih berdiri kokoh dan di sana-sini hanya memerlukan sentuhan perbaikan. Untuk itu diperlukan pelebaran sisi jalan di beberapa tempat mulai dari Muarasipongi ke Pakantan dan jalan dari Pakantan menuju ke Perbatasan Sumatera Barat harus segera pula ditembuskan yang diperkirakan sekitar 5 (lima) Km lagi. Dampak positif dari penanganan ruas jalan ini akan terbenahi tempat pemandian air panas, terpeliharanya artefak-artefak masa lalu yang ada di Pakantan. Manfaat lain dari pelebaran dan perbaikan jalan tersebut menjadi jalan alternatif takala Jalan Nasional disekitar Bukit Duo Baleh yang sering longsor mengakibatkan kerap kali terjadi kemacetan yang mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tetap mengupayakan pembukaan jalan dari Pagur ke Haiaman : lU Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Sosa

untuk mempercepat aksesibilitas perkembangan ekonomi

masyarakat. Kemudian penanganan Jalan Koridor Barat yang bisa menghubungkan dari Desa Siabu, Muara, Tano Tiris, Naga Juang, Huta Bargot, Roburan, Sibanggor, Pagar Gunung / Batahan, Ulu Pungkut, Desa Pakantan dan tembus ke Sumatera Barat merupakan skala prioritas penanganannya. Pemerintah harus memperhatikan secara khusus dan dengan penanganan khusus pula agar akses transportasi lintas Koridor Barat dapat difungsikan sebagai sarana transportasi untuk memperlancar perekonomian masyarakat sebagai wujud kepedulian pemerintah membangun mulai dari desa. Demikian juga halnya penanganan jalan kabupaten tidak dibedakan dengan penanganan jalan Negara maupun jalan Provinsi tetap dilakukan pembenahannya melalui dana APBD Kabupaten maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Pembangunan Pedesaan termasuk sasaran utama setiap pelaksanaan APBD Kabupaten yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian desa sebagai tulang punggung Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Ada banyak hal yang sampai sekarang belum tertuntaskan hak-hak dasar masyarakat khusunya pada desa-desa terisolir seperti : masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor antara lain pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, sarana jalan, MCK tgi


dan sandang pangan. Lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus dapat mengentaskan dan membebaskan desadesa terisolir dengan membangun sarana jalan, sarana kesehatan, sarana energi listrik tenaga air dan sarana umum lainnya sehingga dengan demikian ketimpangan dan rasa keadilan antar desa-desa yang sudah lebih dahulu maju dapat diseimbangkan dan disejajarkan sekaligus untuk tidak menimbulkan kecemburuan, yang pada akhirnya akan dapat memicu konflik horizontal dan vertikal di tengah-tengah masyarakat. Dalam kaitan ini kedepan Pemerintah Daerah harus menjadikan Desa sebagai "Tolok Ukur " kemajuan pembangunan di Mandailing Natal. Untuk itu segera harus dibangun seluruh Kantor Kepala Desa, mengupayakan peningkatan Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa tidak boleh kita biarkan lapar / Kepala Desa tidak boleh lagi memikirkan urusan perut akan tetapi Kepala Desa harus kita tempa untuk mampu menjelma sebagai Pelopor Peninqkatan Perekonomian baqi Rakvatnva, agar Rakyat tidak lapar, agar Rakyat memiliki keahlian dan

kemandirian serta mengetahui peluang-peluang dalam meningkatkan perekonomian di Daerahnya sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi Era Globalisasi, MEA dan AFTA. Lebih jauh Mandailing Natal harus menjadi percontohan pembangunan Desa terpadu di Sumatera Utara. Khusus mengenai memudarnya nilai-nilai "Keagamaan dan Adat Budaya", yang akhir-akhir ini sangat dirasakan, harus ditanamkan Halaman : 12 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

kembali kepada generasi muda, antara lain dengan membuat peraturan Bupati / Perbup yang mengatur tambahan jam pelajaran Agama, Adat Budaya di Sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta disetiap tingkatan sebagai muatan lokal, mengefektifkan penerapan Perda Wajib Berbusana Muslim, pengembangan Kampung Al-Qur'an, keberlanjutan Magrib Mengaji dan pemberian insentif kepada Guru-guru MDA. Khusus upaya untuk pelestarian adat budaya akan diwujudkan pembangunan Sopo Godang sebagai tempat belajar Adat Budaya yang setiap hari diisi secara bergiliran oleh setiap sekolah yang ada di Mandailing Natal dan membenahi semua Bagas Godang / Sopo Godang sebagai salah satu warisan Leluhur Bangsa Mandailing Natal yang merupakan peninggalan yang sangat berharga yang perlu mendapat perbaikan sekaligus dijadikan sebagai Desa Adat. Hal ini sejalan dengan predikat yang disandang sesuai dengan yang ditorehkan Mpu Prapanca dalam bukunya yang menyebutkan "Bangsa Mandailing", bukan Masyarakat Mandailing karena dunia lnternasional menilai bahwa Mandailing memiliki peradaban yang sangat tinggi serta memiliki kearipan lokal yang kuat yang tentunya menjadi salah satu modal utama leluhur bangsa Mandailing dulunya, yang dapat menempa dan mengantarkan Putra / Putri Mandailing menjadi pemimpin yang diperhitungkan dalam berbagai hal dan dalam berbagai tingkatan baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun menjadi pemimpin setelah Indonesia merdeka. Lebih jauh tentunya kita


sependapat bahwa selain nilai-nilai keagamaan, yang dapat memprotek / membentengi generasi muda adalah Adat dan Budaya. Hal lainnya yang akan menjadi pusat perhatian adalah Penataan Terminal, Pembangunan Pasar Modern, Lanjutan Pembangunan Stadion, Pembangunan Asrama Haji, Pembangunan Pusat Balai Latihan Kerja dan Pembangunan Pengantisipasian Banjir dalam peningkatan dan antisipasi penanganan bencana alam di Kabupaten Mandailing Natal. Seiring dengan kondisi di atas, banyak elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga kepartaian dan lembagalembaga sosial kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan), menginginkan agar saya melanjutkan penyelesaian

program

pembangunan yang belum rampung, sehingga saya merasa terpanggil karena tugas dan tanggung jawab yang saya emban tersebut selain harus saya pertanggungjawabkan secara Pemerintahan dan kepada Masyarakat, berhubung jabatan ini adalah Amanah tentunya harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah SWT, dengan program Pembangunan unggulan yang mampu mempercepat kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Keterpanggilan jiwa saya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Mandailing Natal periode 2016 - 2021 diawali dengan sebuah komitmen yang kuat untuk mengusung dan mununtaskan berbagai program pembangunan unggulan dengan skala prioritas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya saya tuangkan dalam Halaman : 14 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

sebuah visi "Mandailing Natal yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat serta Masyarakat Religius dan Berbudaya".

Untuk mewujudkan Visi sehingga benar-benar teraplikasikan di tengahtengah masyarakat dalam rangka menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka disamping saya lanjutkan program-program pembangunan tahun 2011 - 2016 saya juga memprogramkan kegiatankegiatan skala prioritas yang dibutuhkan dan mendesak untuk dilaksanakan di Kabupaten Mandaiing Natal dengan sebuah kerangka umum yang saya sebut dengan Misi. Adapun skala perioritas Misi tersebut adalah : 1. Memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada; 2.

Mewujudkan kemandirian ekonomi;

3.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

4.

Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia;

5.

Memenuhi kebutuhan infrastruktur, permukimanan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal;

6.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

7.

Melestarikan adat dan budaya daerah;

8.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa;

9.

Mewujudkan pelestarian pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Halaman : 15 (-1


B. Kondisi dan Potensi Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka saya melakukan kajian tentang kondisi Kabupaten Mandailing Natal serta melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik sekarang maupun pada masa yang akan datang sehingga persoalanpersoalan demikian bisa terjawab oleh Visi dan Misi. Kajian / analisa ini saya lakukan terlebih dahulu dengan melihat gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas wilayah ± 6.620,70 Km. 2 (662.070 Ha) atau 9,24% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri atas 23 Kecamatan, 377 Desa dan 27 Kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 413.475 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 98.420 KK, jumlah sarana pendidikan terdiri dari TK / PAUD sebanyak 117 unit, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 401 unit, SMP / MTs 118, SMA / MA / SMK sebanyak 66 unit dan pondok pesantren 23 unit, serta sarana pendidikan tinggi. Sedangkan sarana kesehatan yang tersedia adalah Rumah Sakit sebanyak 4 unit, Puskesmas sebanyak 26 unit dan Poskesdes sebanyak 147 unit. Jumlah pasar tradisional sebanyak 33 pasar dan pasar modern sebanyak 1 unit. Jumlah koperasi sebanyak 467 unit.


Iklim hujan tropis dengan suhu udara berkisar antara 23 °C — 32 °C, kelembaban udara antara 80-85% dan curah hujan rata-rata ± 1.337 mm/tahun. Sementara topografi wilayah bervariasi terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan mempunyai kemiringan dataran rendah 0 ° — 2 ° ' dataran landai 2 ° — 15° , dan dataran Tinggi antara 15 ° — 40 ° . Panjang jalan nasional adalah 276,842 Km.,Jalan Provinsi 142,56 Km. dan Jalan Kabupaten 1.787,565 Km. dan garis pantai sepanjang 170 Km.. Irigasi teknis 3.794 Ha, non teknis 4.677 Ha, irigasi sederhana 4.147 dan irigasi desa 5.499 Ha.Luas lahan pertanian 22.907 Ha.Luas lahan perkebunan 192.153,480 Ha. Berdasarkan kondisi potensi Kabupaten Mandailing Natal yang telah saya sebutkan di atas merupakan sebuah kekuatan dan modal dasar serta sumber bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai peluang yang harus kita optimalkan dengan tetap memperhatikan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing yang mampu mensejajarkan diri, harkat dan martabat Mandailing Natal pada tingkatan Regional maupun Nasional. Hal inilah yang menjadi alasan dan komitmen saya untuk menetapkan Visi tersebut agar Masyarakat Mandailing Natal dapat menjadi Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat serta Masyarakat Religius dan Berbudaya Halaman : 17 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

II. VISI DAN MISI CALON BUPATI MANDAILING NATAL 2016 - 2021

A. Aplikasi Visi

Secara sederhana Visi dapat diartikan sebagai suatu keadaan ideal yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan bersifat tantangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang cita-cita pembangunan yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mewujudkannya serta sumber daya apa saja yang dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut sekaligus sebagai alat kontrol dalam pembangunan sebab nantinya visi ini adalah arah kebijakan dan panduan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi yang ditawarkan untuk pembangunan Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun kedepan adalah : "Mandailing Natal yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, didukung Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat serta Masyarakat Religius dan Berbudaya"

Penjelasan Visi adalah sebagai berikut : 1.

Berkedaulatan Pangan

adalah masyarakat yang dapat memenuhi

kebutuhan pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertanian dari daerah sendiri (swasembada).


Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dari hasil-hasil usaha dan pengelolaan kekayaan alam dengan sistem ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat. Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara ilmu, akal, dan spiritual mulai dari masyarakat pada jenjang pendidikan formal dan informal. Sarana Prasarana, Infrastruktur yang Kuat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur dengan fokus pada penciptaan aksesibilitas di daerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang religius

adalah terwujudnya masyarakat yang

mengamalkan nilai-nilai agama. Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memegang teguh nilainilai positif dari kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang tidak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang. Aplikasi dari Visi sebagaimana diuraikan di atas, sangat tergantung pada sebuah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan/stake holder yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan Halaman : ly Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika kita menentukan sasaran pokok yang terurai dalam sebuah Misi.

Haiaman : LU Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Mi■

B. Aplikasi Misi

Memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada, dengan aplikasi

program : a.

Penguatan kelompok petani dan pelaku usaha dalam bidang pertanian;

b.

Meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan kelompok petani dan masyarakat;

c.

Membangun aliansi strategis (jaringan) dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi tawar petani dengan model kerjasama yang menguntungkan;

d.

Peningkatan nilai tambah komoditas hasil pertanian dan tanaman pangan dengan teknologi pertanian;

e.

Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sektor pertanian, pemanfaatan irigasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan;

f.

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dibidang pertanian dan produk turunannya melalui pendekatan agribisnis;

g.

Memberdayakan potensi agribsinis melaui optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan melalui industrialisasi kreatif lokal pedesaan; Halaman : Ll Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

h.

Pengembangan kawasan hortikultura dan agropolitan dataran tinggi (Panyabungan Timur, Batang Natal, Puncak Sorik Marapi, Ulu Pungkut);

2.

Mewujudkan kemandirian ekonomi : a.

Memberdayakan dan membangun kemandirian kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif (KUB, KUD);

b.

Mengembangkan dan meningkatkan sentra-sentra produksi dalam arti luas;

c.

Memanfaatkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai modal pembangunan;

d.

Meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan jasa (pembangunan pasar tradisional dan pasar modern);

3.

e.

Pengembangan industri mikro, kecil dan menengah;

f.

Peningkatan dan pengembangan investasi;

g.

Terwujudnya One Village One Product;

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat a.

Pendekatan pelayanan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat;

b.

Menjamin kepastian dan keberlanjutan program BPJS;

c.

Penyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas; Halaman : LL Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

d.

Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular khususnya ratifikasi malaria;

e.

Peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; Melaksanakan pengawasan, dan ketersediaan farmasi (stok obat)

f.

serta penyediaan makanan tambahan (PMT) bergizi khususnya bagi anak usia sekolah; g.

Pembangunan Rumah Sakit Umum baru dan Peningkatan status dari type C ke type B sebagai Rumah Sakit Umum rujukan regional;

h.

Pembentukan BLU (Badan Layanan Umum) pada Rumah Sakit Umum; Meningkatkan kerjasama dibidang pelayanan kesehatan dengan

i.

organisasi sosial yang bergerak di bidang kesehatan baik nasional maupun internasional. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

a.

Pendidikan Anak Usia Dini;

b.

Pendidikan Non Formal;

c.

Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun gratis;

d.

Peningkatan kualitas pendidikan Menengah dan Kejuruan;

e.

Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan;

f.

Penelitian dan pengembangan Pendidikan;

g.

Penyediaan beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu;

9


h.

Pembinaan dan pengembangan Pendidikan Tinggi; Pengembangan kurikulum yang berakar pada keluhuran budaya dan sejarah Mandailing Natal;

j Penguatan status dan kelembagaan STAIM menjadi Perguruan Tinggi Negeri; k. Melanjutkan program sertifikasi guru; I. Bantuan stimulan kesejahteraan guru di daerah terpencil dan tertinggal; m. Melanjutkan pengembangan stadion olahraga. 5.

Memenuhi kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur, permukiman dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal

a.

Pembangunan/pembukaan jaringan jalan ke wilayah terisolir dan terti ngga I;

b.

Pembangunan jaringan jalan koridor tengah;

c.

Lanjutan pembangunan pelabuhan laut dan bandar udara;

d.

Penataan infastruktur di wilayah ibukota Kabupaten dan kecamatan;

e.

Pembangunan dan penataan perumahan tidak layak huni;

f.

Pembangunan kanal, pengerukan dan pelurusan sungai yang rawan banjir;

g.

Mempercepat kerjasama Pemerintah Daerah dan TNI dalam pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Irigasi, yang telah

tf,


dicanangkan Kepala Staf Angkatan Darat di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau; h.

Pemanfaatan dan penataan ruang secara optimal;

i.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial (terminal darat, Balai Latihan Kerja, Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa);

j.

Pembangunan gardu induk jaringan listrik;

k.

Pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan;

I. Peningkatkan akses masyarakat terhadap jasa infrastruktur, seperti jaringan irigasi air baku, air bersih / air minum, air limbah, sanitasi lingkungan, perumahan, transportasi jaringan jalan dan jembatan, listrik, drainase, persampahan; m. Peningkatan pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Mandailing Natal; n.

Pengelolaan sumber daya air beserta daerah tangkapan air secara efisien.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan;

b.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Pesantren;

c.

Pemahaman Al Qur'an dan kesenian Islami; Halaman : 25 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

d.

Pengembangan kampung Al-Qur'an;

e.

Pembinaan dan Pengembangan mental spiritual bidang keagamaan bagi generasi muda;

f.

Lanjutan program magrib mengaji;

g.

Pengembangan Da'i dan Hafizh;

h.

Peningkatan kualitas Pendidikan Berbasis Keagamaan;

i.

Peningkatan sarana dan prasarana haji, aula asrama haji;

j.

Peningkatan peran ormas Islam;

k.

Peringatan hari-hari besar keagamaan;

I. Peningkatan pelayanan keagamaan; m. Peningkatan kualitas aparatur dan kegiatan keagamaan; n.

Peningkatan kapasitas LPTQ dan LPSN;

o.

Optimalisasi peranan Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Wakaf Indonesia;

p.

Penguatan nilai-nilai keagamaan yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran agama / muatan lokal.

7. Melestarikan adat dan budaya daerah a.

Pemberdayaan masyarakat adat;

b.

Penguatan peran lembaga-lembaga adat;

c.

Pembentukan desa adat;

d.

Revitalisasi peranan adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat; Halaman Lb :


e.

Penggunaan bahasa dan aksara Mandailing sebagai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan;

f.

Pembangunan Sopo Godang Mandailing;

g.

Pembangunan Rumah Adat Pesisir;

h.

Modifikasi pakaian adat Mandailing Natal;

i.

pengembangan industri pariwisata, yang didukung oleh kegiatan pengembangan

usaha,

industri,

investasi

pariwisata,

dan

pengembangan standardisasi pariwisata; j.

pengembangan daya tarik pariwisata yang berbasis budaya;

k.

pemberdayaan masyarakat di tujuan pariwisata; pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di luar negeri dan dalam negeri melalui pengembangan informasi pasar pariwisata dan peningkatan publikasi pariwisata;

m. pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata serta penelitian, pengembangan bidang kepariwisataan; n.

Penguatan nilai-nilai adat budaya yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran adat budaya/ muatan lokal.

8. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi.

a.

Pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi PNS.

b.

Pendidikan struktural bagi aparatur Pemerintah;

n


c.

Pendidikan fungsional bagi aparatur Pemerintah;

d.

Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil;

e.

Pelatihan dan kursus-kursus keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil;

f.

Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi semua Pejabat dan PNS serta Anggota DPRD, sehingga terpenuhi kebutuhan secara wajar sebagai salah satu yang diutamakan dalam mengkikis Korupsi di Mandailing Natal

g.

Melakukan peninjauan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tatalaksana (Suorta) di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk harus kembali ke Tipe A, menyesuaikan dengan Struktur Pemerintah di Pusat;

h.

Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta bertanggungjawab yang berbasis iman dan taqwa untuk terciptanyan aparatur anti korupsi;

i.

Penata ulangan Pegawai Honor Daerah dan memperjuangkan secara bertahap untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama tenaga Guru dan Kesehatan yang sampai saat ini dirasakan masih kurang dengan prinsip pemerataan di daerah terpencil yang selama ini menjadi kendala dan persoalan yang sangat prinsip;

j.

Peningkatan kemampuan aparat desa dan kecamatan;

k.

Pembangunan kantor desa, kantor camat, balai desa.

9. Mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Halaman : 28 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution/ H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

a.

Percepatan penetapan tata batas Taman Nasional Batanggadis;

b.

Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga konservasi bidang kehutanan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;

c.

Pengembangan agro forestry bagi masyarakat sekitar kawasan hutan budi daya (Hutan Rakyat);

d.

Kerjasama dengan Pemerintah pusat dalam rangka pelepasan kawasan, pinjam pakai terkait pemakaian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan.

III. PENUTUP

Demikian Visi dan Misi yang dibuat dalam upaya membangun Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun kedepan sehingga terwujud citacita bersama yaitu terpenuhinya pangan, mandiri secara ekonomi, sehat, cerdas, serta didukung infrastruktur yang kuat, masyarakat religius dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, nilainilai dasar yang dijadikan pedoman adalah kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, demokratis dan berbudaya. Nilai-nilai dasar ini harus menjadi landasan bagi berjalannya fungsi penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.


Saya juga menyadari bahwa dalam melaksanakan berbagai program yang saya sampaikan di atas tidak bisa melaksanakannya sendiri melainkan harus secara bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal maupun masyarakat Mandailing Natal yang berada di luar Kabupaten Mandailing Natal dengan mengedepakan nilai-nilai dan prinsip dalihan na tolu serta diperkuat oleh doa dan usaha yang maksimal. Namun itu semua tidak terlepas dari dukungan/support dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Organisasi Kepartaian Politik dalam mewujudkan stabilitas daerah, karena saya berkeyakinan bahwa kesinambungan pembangunan tidak terlepas dari terwujudnya stabilitas daerah dan sekaligus mengharapkan ridho dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Calon Wakil Bupati Mandailing Natal, Periode 2016-2021

Calon Bupati Mandailing Natal, Periode 2016-2021

H. M. JA'FAR SUKHAIRI NASUTION Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION


DAFTAR ISI II VISI DAN MISI CALON BUPATI MANDAILING NATAL

Recommend Documents