-1-
2
BUPATI MANDAILING NATAL PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal; : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MANDAILING NATAL.
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 5. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal. 13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Pasal 2 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan pertambangan dan energi; d. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pertambangan dan energi; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pertambangan dan energi; f. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan Dinas; g. penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai Dinas; h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 3 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi memimpin mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
dan
-3(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh : a. Sekretariat; b. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; c. Bidang Pertambangan Umum; dan d. Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pertambangan dan energi serta program dan kegiatan Dinas, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta penyelenggaraan administrasi umum surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, kearsipan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penyusunan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pertambangan dan energi; b. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat; c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat; d. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. pelayanan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai bagi semua unsur di lingkungan dinas; f. pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan; g. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas; h. koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas; i. evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; j. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan RENJA, RKPD, RENSTRA, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD serta bentuk pelaporan lainnya; k. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penomoran surat keluar, surat masuk dan administrasi ketatausahaan lainnya serta penataan kearsipan Dinas; b. melaksanakan pengadaan dan penyediaan perlengkapan dan sarana administrasi Dinas; c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas;
d. melaksanakan urusan kehumasan masyarakat dan media massa;
dan
pelayanan
informasi
kepada
-4e. melaksanakan urusan administrasi pegawai dinas dalam penerbitan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dan administrasi lainnya; f. mempersiapkan dan memproses tindakan penegakan disiplin pegawai berupa pemberian tanda penghargaan berkaitan dengan prestasi pegawai dan pengenaan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mempersiapkan dan memproses administrasi DP3 pegawai dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan serta penyiapan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola keuangan daerah dalam kegiatan pengurusan, pencairan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta sumber-sumber keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas secara umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pencairan anggaran kegiatan dan program kerja Dinas; d. melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; e. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Sub Bagian Program Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan Dinas serta program dan kegiatan pembangunan dibidang Pertambangan dan Energi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan penyusunan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pertambangan dan Energi serta program dan kegiatan dinas; b. pengkoordinasian dan penyusunan Renja, RKPD, Renstra, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD, LKPJ serta pelaporan lainnya; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dibidang Pertambangan dan Energi; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; e. pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
-5-
Pasal 9 (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam pengembangan sumber daya mineral, geologi lingkungan dan hidrogeologi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral memenyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya mineral, pelayanan pengelolaan air bawah tanah, geologi lingkungan dan hidrogeologi; b. pengkoordinasian dan pengendalian pemantauan survey/penyelidikan sumber daya mineral, geologi lingkungan dan hidrogeologi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan; c. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Gelgi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : a. Seksi Geologi Lingkungan; b. Seksi Sumber Daya Mineral; dan c. Seksi Hidrogeologi. Paragraf 1 Seksi Geologi Lingkungan Pasal 11 (1) Seksi Geologi Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang geologi lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; b. melaksanakan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; c. melaksanakan dan menetapkan pengelolaan lingkungan geologi; d. melaksanakan penyelidikan geologi teknik; e. melaksanakan penyelidikan gerakan tanah longsor; f. melaksanakan penyelidikan daerah rawan gempa bumi; g. melaksanakan penyelidikan dan pemantauan aktifitas gunung api; h. melaksanakan inventarisasi lingkungan geologi; i. melaksanakan inventarisasi geologi teknik; j. melaksanakan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi; k. melaksanakan kebijakan mitigasi bencana geologi; l. melaksanakan koordinasi mitigasi bencana geologi; m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bencana geologi; n. melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana geologi; o. memberikan masukan yang perlu kepada atasan; p. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Seksi Sumber Daya Mineral
-6Pasal 12 (1) Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggaralan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang sumber daya mineral. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan inventarisasi sumber daya mineral dengan metode penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan pemboran; b. melaksanakan inventarisasi batubara dengan metode penyelidikan geologi, geofisika dan pemboran; c. melaksanakan inventarisasi panas bumi dengan metode penyelidikan geologi, geokimia, geofisika dan pemboran; d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya mineral; e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi batubara; f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi panas bumi; g. melaksanakan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral; h. melaksanakan penetapan neraca sumber daya dan cadangan batubara; i. melaksanakan pengelolaan data dan inventarisasi minyak dan gas bumi; j. memberikan masukan yang perlu kepada kepala bidang; k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Seksi Hidrogeologi Pasal 13 (1) Seksi Hidrogeologi mempunyai tugas menyelenggaran sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang hidrogeologi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hidrogeologi menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah, izin pengusahaan air tanah, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; b. melaksanakan ekplorasi dan eksploitasi air tanah; c. melaksanakan pemetaaan hidrogeologi; d. melaksanakan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. melaksanakan penyelidikan pencemaran air tanah; f. melaksanakan inventarisasi potensi air bawah tanah; g. melaksanakan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah; h. melaksanakan pengendalian pemakaian dan pengusahaan air tanah; i. melaksanakan pemantauan dan kualitas dan kuantitas air tanah; j. melaksanajan penyusunan perencanaan pemanfaatan air tanah dan rencana induk pengelolaan air tanah; k. melaksanakan penetapan wilayah konservasi air tanah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku; l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi air tanah; m. melaksanakan sosialisasi pengelolaan dan pelestarian air tanah; n. memberikan masukan kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; o. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat Bidang Pertambangan Umum
-7Pasal 14 (1) Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta penyelenggaraan urusan dibidang pelayanan perijinan, pembinaan usaha, pengawasan pertambangan umum dan panas bumi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan program lingkungan bidang pertambangan umum; b. penyelenggaraan pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum dan panas bumi; c. penyelenggaraan pengevaluasian pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan panas bumi; d. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. pelaporan tanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas; f. pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pertambangan Umum terdiri atas : a. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan; b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan c. Seksi Perijinan Pertambangan Umum. Paragraf 1 Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan Pasal 16 (1) Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang pembinaan usaha pertambangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pengkoordinasian, evaluasi teknis, pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten Mandailing Natal; b. melaksanakan pemantauan, pemeriksaan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan, pengelolaan dan pembinaan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten Mandailing Natal; c. melaksanakan koordinasi, bimbingan dan evaluasi teknis dalam rangka pembinaan perusahaan KP lintas Kabupaten Mandailing Natal; d. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pertambangan Umum Pasal 17 (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dinas pertambangan dan energi dibidang pengawasan pertambangan umum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi
pada wilayah lintas Kabupaten dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;
-8b. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten; c. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten; d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota; e. melaksanakan proses pengesahan kepala teknik tambangan yang diangkat oleh perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di lapangan; f. melaksanakan proses penerbitan kartu ijin meledakkan (KIM); g. melaksanakan proses penerbitan ijin gudang bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; h. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Seksi Perijinan Pertambangan Umum Pasal 18 (1) Seksi Perijinan Pertambangan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang perijinan pertambangan umum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perijinan Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan penyusunan dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara dan panas bumi; b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas Kabupaten; c. melaksanakan pengkajian, pemeriksaan berkas dan koordinasi dalam rangka pemberian ijin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas; d. melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas, pengkoordinasian, pemberian ijin usaha jasa pertambangan mineral, batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten; e. melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas, pengkoordinasian, pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kabupaten; f. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi Pasal 19 (1) Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan program serta penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan, pengawasan dan pelayanan perijinan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi :
-9a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, perijinan, pengembangan dan pengawasan ketenagalistrikan; b. penyelenggaraan administrasi perencanaan, perijinan, pengembangan dan pengawasan ketenagalistrikan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c. pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi terdiri atas : a. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagalistrikan; b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan; dan c. Seksi Perijinan Ketenagalistrikan. Paragraf 1 Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagalistrikan Pasal 21 (1) Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagalistrikan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang pengembangan dan pengawasan ketenagalistrikan. (2) Untuk melaksankanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Bidang Keternagalistrikan dan Pemanfaatan Energi; b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data pembangkit listrik; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang ijinnya diberikan oleh Kabupaten; d. melaksanakan sosialisasi cara-cara berhemat energi dengan mengadakan pembinaan dan pengendalian pengawasan ketenagalistrikan dan energi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan; e. melaksanakan evaluasi hasil program pembinaan dan pengendalian pengawasan ketenagalistrikan dan energi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan; f. melaksanakan pengawasan ketenagalistrikan di sektor pembangkitan, transmisi, distribusi mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ; g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; h. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan Pasal 22 (1) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagain tugas dinas Pertambangan dan Energi dibidang pengembangan dan pemanfaatan energi baru/terbarukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Bidang Keternagalistrikan dan Pemanfaatan Energi dan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbarukan;
- 10 b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data energi baru/terbarukan; c. melaksanakan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional; d. melaksanakan sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. melaksanakan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru/terbarukan; f. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan energi baru/terbarukan dengan menggalakan pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi; g. melaksanakan penyelidikan dan pengembangan sumber energi lainnya; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; i. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Seksi Perijinan Ketenagalistrikan Pasal 23 (1) Seksi Perijinan Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi dibidang perijinan ketenagalistrikan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perijinan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja bidang listrik bidang keternagalistrikan dan pemanfaatan energi; b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data perijinan dibidang ketenagalistrikan; c. melaksanakan pemberian ijin usaha penyediaan tenga listrik (IUPTL) yang sarana maupun energi listriknya lintas Kabupaten/Kota; d. melaksanakan pemberian ijin operasi penyediaan tenaga linstrik (IOPTL) yang sarana instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota; e. melaksanakan sosialisasi perijinan ketenagalistrikan yang saran instalasinya mencakup lintas Kabupaten/Kota; f. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUPTL yang ijin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten; g. melaksanakan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang ijinnya dikeluarkan oleh Kabupaten; h. melaksanakan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IOPTL kepada pemegang IUPTL yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 24 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sebagai pelaksana teknis operasional dan/atau pelaksana teknis penunjang sebagian tugas dan kegiatan Dinas. (2) Pembentukan dan tata kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
- 11 Pasal 25 (1) Pada Dinas dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsinal di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 27 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap lapran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
- 12 Pasal 28 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 11 April 2011 Pj. BUPATI MANDAILING NATAL, ttd. ASPAN SOFIAN Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 11 April 2011 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd. GOZALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL,
SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP PENATA Tk.I NIP. 19781202 199711 1 001
