RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014 (RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2014)
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
INSPEKTORAT JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG PIDOLI LOMBANG
Telp. (0636) 326125 – Fax. (0636) 326244
PANYABUNGAN Panyabungan,
Agustus
2013
Kepada Nomor
: 700/
/Insp/2013
Sifat
: Penting
Lampiran : 1 (satu) Set Hal
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal di -
: Penyampaian Rancangan
Tempat
Rencana Kerja Tahun 2014
Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 050.13/3029/BPMN/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Perihal : Susulan Pertama atas Penyampaian Penetapan Renja SKPD Tahun 2014.
Bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Mandailing dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
INSPEKTUR KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. MARWAN BAKTI SIREGAR,M.Si PEMBINA Tk. I NIP. 19660420 199303 1 020
BAB I PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
VISI DAN MISI
Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannnya dilakukan secara terencana, bertahap, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
Visi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016. a. Visi Memperhatikan Visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Nataltersebut, maka Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal harus berorientasi dan bersinergi dengan sektor yang dibidangi oleh Inspektorat, berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Inspektorat dapat dirumuskan sebagai berikut:
”Terwujudnya Masyarakat Mandailing Natal Yang Religius, Cerdas, Sehat Maju dan Sejahtera Melalui Pengawasan Yang Profesional”
Adapun penjelasan tentang visi tersebut diatas adalah: 1. Masyarakat yang Religius adalah terwujudnya kehidupan beragama yangmampu
menjadi
katalisator
pembangunan
dan
kemajuan-
kemajuanMandailing Natal seimbang dengan kemajuan pada dimensi mental-spritual,keagamaan, kebudayaan dan non fisik agar masyarakat benar-benar sejahteralahir dan batin serta berakhlak mulia. Hal ini merupakan cita-cita untukmeningkatkan kepedulian sosial masyarakat sehingga mau bergotong royongmemerangi kemiskinan, pengangguran serta berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum. 2. Cerdas adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing Natalyang berbasis pada penciptaan masyarakat berpendidikan yang selaras antaraintelektual keilmuan, emosional dan spiritual serta meningkatnya kualitasaparatur pemerintah untuk mewujudkan good governance dan cleangovernance melalui optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah yang efektif,terpadu dan berkesinambungan. 3. Sehat adalah terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia Mandailing Natalyang berbasis pada penciptaan masyarakat yang sehat jasmani dan rohaniyang didukung oleh lingkungan yang sehat dan tata ruang yang harmonissehingga
mampu
mengambil
keputusan
untuk
mendorong
gerakpembangunan yang terpadu, berjalan mantap dan berkesinambungan. 4. Maju
adalah
terwujudnya
masyarakat
Mandailing
Natal
yang
memilikipenguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertaidengan kualitas mental yang mampu mendorong pengembangan sumbersumber daya dan potensi pembangunan daerah secara menyeluruh sesuaiperkembangan
global,
nasional
dan
regional
serta
mampu
mendorongpeningkatan perekonomian yang berdaya saing tinggi dengan yang berbasispada simpul-simpul ekonomi rakyat terutama sektor pertanian, industri,perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisatayang didukung oleh infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai. 5. Sejahtera adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak danbermartabat serta memiliki derajat kesehatan baik jasmani maupun rohaniyang baik dengan adanya perhatian utama pada tercukupinya
kebutuhandasar
pokok
manusia,
seperti
pangan,
papan,
sandang,
kesehatan, pendidikandan lapangan kerja yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budayaekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebihdifokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secarasimultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok –kelompok masyarakat lainnya. 6. Pengawasan yang Profesional adalah proseskegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalansecara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Misi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal 2011-2016 Dalam rangka mencapai visi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah: 1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Berdaya Guna Dan Berhasil Guna 2. Meningkatkan Kualitas SDM PengawasanYang Didukung Sarana Dan Prasarana 3. Penunjang Pengawasan. II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Inspektorat merupakan lembaga di Kabupaten Mandailing Natal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal. . Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu : 1. Tugas Pokok Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
tersebut
di
atas,
Inspektorat
menyelenggarakan fungsi : a) Perencanaan program pengawasan; b) Perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan; c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan pengawasan untuk tujuan tertentu; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; e) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pengawasan; f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Inspektorat; g) Pembinaan disiplin pegawai Inspektorat; h) Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; i)
Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
j)
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
SUSUNAN ORGANISASI DAN JUMLAH PEGAWAI 1. SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari : 1. Inspektur; 2. Sekretariat, terdiri dari : b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan d. Sub Bagian Evaluasi Laporan dan Tindak Lanjut. 2. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan Kabupaten; 3. Inspektur Pembantu II Bidang Penyelenggaraan Urusan Kecamatan; 4. Inspektur Pembantu III Bidang Penilaian atas Kemanfaatan Keberhasilan Urusan Pemerintahan Desa; 5. Inspektur Pembantu IV Bidang Investigasi dan Pemeriksaan Khusus; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU I BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN
INSPEKTUR PEMBANTU II BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
INSPEKTUR PEMBANTU III BIDANG PENILAIAN KEMANFAATAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
SUB BAGIAN EVALUASI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT
INSPEKTUR PEMBANTU IV BIDANG INVESTIGASI DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
2. JUMLAH PEGAWAI Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal per 28 Agustus 2013 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, terdiri dari : -
Pejabat Eselon II
:
1 orang
-
Pejabat Eselon III
:
5 orang
-
Pejabat Eselon IV
:
2 orang
-
Auditor/Staf Pemeriksa
:
36 orang
-
Staf Administrasi
:
2 orang
Jumlah
:
46 orang
Tenaga Honorer
:
6 orang
-
Klasifikasi pendidikan formal personil untuk mendukung kelancaran tugas berdasarkan pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut: Menurut Pendidikan -
Pendidikan S2
:
4 orang
-
Pendidikan S1
:
37 orang
-
Pendidikan D3
:
3 orang
-
Pendidikan SLTA
:
8 orang
-
Pendidikan SLTP
:
– orang
-
Pendidikan SD
:
– orang
Jumlah
:
52 orang
Menurut Golongan -
Golongan IV
:
9 orang
-
Golongan III
:
36 orang
-
Golongan II
:
3 orang
-
Golongan I
:
– orang
:
48 orang
Jumlah
III. ISU KERJA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahanpermasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di daerah adalah sebagai berikut :
1. Isu Pengawasan Yang Profesional Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Ketersediaan
sarana
mobilitas
sangat
berpengaruh
terhadap
lamanya
waktu
pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 2 (dua) kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan 11 (sebelas) kendaraan dinas roda 2 yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 23 Kecamatan dan 353 Desa se-Kabupaten Mandailing Natal, kondisi belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretariat Inspektorat.
Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan apaartur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta Bimbingan Teknis di berbagai bidang.
2. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Berpengaruh
Kekuatan Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal adalah : 1. Jumlah SDM Pengawasan 2. Dana Operasional Pemeriksaan Reguler 3. Dukungan Pimpinan 4. Semangat Aparatur
Kelemahan Beberapa
faktor
internal
yang
merupakan
kelemahan
Inspektorat
Kabupaten
Mandailing Natal adalah : 1. Kuranganya SDM Pengawasan yang terlatih dan Dana Operasional Pengawasan untuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat 2. Penyelesaian LHP tidak tepat waktu 3. Jumlah tenaga ahli bidang tertentu belum terpenuhi
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016. Untuk
mencapai
hal
tersebut
Inspektorat
berupaya
meningkatkan
kinerjanya
berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi program kerja di Tahun 2014.
1. Pengawasan yang profesional Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Namun ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional. Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah megikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli serta Bimbingan teknis diberbagai bidang. Sedangkan Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ketua Tim pada TA. 2012 dan TA. 2013 belum terlaksana disebabkan karena anggaran belum mencukupi.
2. Peningkatan Kinerja a. Program Kerja Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 salah satunya adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang juga salah satu kegiatannya melaksanakan pemeriksaan reguler yang perencanaannya dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). b. Perencanaan Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan
Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI. c. Sasaran Kinerja Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan pengawasan terhadap obrik-obrik yang disusun berdasarkan PKPT berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Mandailing Natal meliputi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Camat, Puskesmas, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Kepala Desa.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Pengawasan yang Profesional dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terhadap 230 (dua ratus tiga puluh) Obyek Pemeriksaan (Obrik) di Kabupaten Mandailing Natal, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan khusus terhadap Alih Tugas/Akhir Masa Jabatan (AMJ) pejabat eselon II-a dan pejabat eselon III-a yang memimpin unit kerja serta Camat, ditambah dengan pelaksanaan penanganan/pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 80 kasus per tahunnya, yang pelaksanaan dan pendanaannya disusun berdasarkan program dan kegiatannya masing-masing. Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk Bupati Mandailing Natal (PB) yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerjanya.
4. Program dan Kegiatan Dengan maksud untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan RPJMD Kabupaten Mandailing
Natal Tahun 2011-2016 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana stratejik dalam mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan serta berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Program dan Kegiatan tersebut yaitu :
5. Pengawasan Yang Profesional (SDM) Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan prasarana, penunjang kegiatan pengawasan serta ketersediaan SDM, guna ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dalam hal peningkatan SDM bidang pengawasan mempunyai Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan Kegiatan mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Diklat Fungsional seperti Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan diklat lainnya serta pelatihan kantor sendiri (PKS) bekerja sama BPKP dan Inspektorat Propinsi, baik pelatihan yang diadakan ditingkat propinsi maupun pelatihan yang diadakan ditingkat pusat. Disamping program-program yang telah ditetapkan yaitu program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan-kegiatan : a. Pemeriksaan regular. b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan. d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014, diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Mandailing Natal dapat terlaksana secara sinergis.
INSPEKTUR KABUPATEN MANDAILING NATAL
Drs. MARWAN BAKTI SIREGAR, M.Si PEMBINA TK. I NIP. 19660420 199303 1 020
