BUPATI MANDAILING NATAL

-1-

BUPATI MANDAILING NATAL PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal dipandang perlu menetapkan, mengatur dan menata tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

DAN

FUNGSI

DINAS

-2-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. 13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal. BAB II TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Pasal 2 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pertanian; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pertanian; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan pertanian sesuai kebijakan daerah; d. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pertanian sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. pembinaan disiplin pegawai Dinas; f. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pertanian; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 3 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi memimpin mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.

dan

-3(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh : a. Sekretariat : b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Bidang Agribisnis; d. Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian; e. Bidang Peternakan; dan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dinas, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta pengembangan administrasi umum surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, kearsipan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengolahan keuangan serta penyusunan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pertanian; b. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat; c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat; d. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. pelayanan administrasi kepegawaian bagi semua unsur di lingkungan dinas; f. pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan; g. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas; h. koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas; i. evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; j. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan RENJA, RKPD, RENSTRA, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD serta bentuk pelaporan lainnya; k. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penomoran surat keluar, surat masuk dan administrasi ketatausahaan lainnya serta penataan kearsipan kantor; b. melaksanakan pengadaan dan penyediaan perlengkapan dan sarana administrasi kantor; c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; d. melaksanakan urusan kehumasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media massa;

-4e. melaksanakan urusan administrasi pegawai dinas dalam penerbitan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dan administrasi lainnya; f. mempersiapkan dan memproses pengurusan mutasi promosi, pemberian tanda penghargaan berkaitan dengan prestasi pegawai dan pengenaan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mempersiapkan dan memproses administrasi DP3 pegawai dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan serta penyiapan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan kegiatan menyangkut pelaksanaan administrasi penggajian dan tunjangan pegawai; b. melaksanakan kegiatan pengurusan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola keuangan daerah dalam kegiatan administrasi keuangan; d. melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor secara umum; e. melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor secara umum; f. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pencairan anggaran kegiatan dan program kerja dibidang pertanian dan dinas; g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan unit pelaksana teknis; h. melaksanakan penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan dinas; i. memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya; j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada sekretaris; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Sub Bagian Program Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan dinas serta program dan kegiatan dan kegiatan pembangunan dibidang pertanian, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan penyusunan program dan kegiatan pembangunan dibidang pertanian serta program dan kegiatan dinas; b. pengkoordinasian dan penyusunan Renja, RKPD, Renstra, KUA/PPAS, LAKIP dan serta LPPD dinas; c. melaksanakan penyusunanpengelolaan data statistik pertanian; d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pertanian; e. melaksanakan penyusunan bahan pengekoordinasian evaluasi monitoring dan pelaporan; f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada sekretaris; g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

-5Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 9 (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memenyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian dan penyusunan kegiatan dibidang pengembangan produksi padi, palawija, hortikultura dan penyiapan paket teknologi dan produksi benih/bibit padi, palawija, hortikultura, serta pembinaan teknis perlindungan tanaman; b. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pembinaan produksi, sesuai ketentuan; c. melaksanakan sosialisasi dan evaluasi pembinaan serta penerapan standarstandar dalam penyelenggaraan produksi sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; d. melaksanakan koordinasi teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam pembinaan produksi, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; e. pembinaan dan bimbingan pencapaian sasaran produksi benih/bibit serta peningkatan pendapatan asli daerah; f. pelaksanaan penilaian pembinaan akreditas kepada usaha swasta yang akan menyelenggarakan/mengelola pengembangan dan sertifikasi benih; g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas : a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; b. Seksi Produksi Hortikultura; dan c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Paragraf 1 Seksi Produksi Tanaman Pangan Pasal 11 (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian teknologi anjuran, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi serta pengawasan tanaman pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi : a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perbanyakan, peredaran, dan penggunaan benih/bibit sebar tanaman pangan; b. melakukan pengkajian/kaji terap teknologi spesifik lokasi serta bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran komoditas tanaman pangan; c. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi tanaman pangan; d. melakukan pembinaan dan penangkaran benih tanaman pangan serta balai benih pertanian; e. menyelenggarakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan; f. menyelenggarakan pembinaan teknis guna pencapaian sasaran tanam, panen dan produksi tanaman pangan; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan; h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

-6-

Paragraf 2 Seksi Produksi Hortikultura Pasal 12 (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian teknologi anjuran, pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi serta pengawasan hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi : a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perbanyakan, peredaran, dan penggunaan benih/bibit sebar hortikultura; b. melakukan pengkajian/kaji terap teknologi spesifik lokasi serta bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran komoditas hortikultura; c. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produksi hortikultura; d. melakukan pembinaan dan penangkaran benih hortikultura serta balai benih pertanian; e. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan pengembangan potensi kawasan sentra pengembangan budidaya benih sayuran, buah-buahan dan tanaman hias untuk komoditas prioritas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. memberikan masukan yang perlu kepada atasan; g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pasal 13 (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman.

tugas

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dan penyelenggaraan monitoring serangan dan pengendalian organisme pengganggu tananaman; b. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dalam penyelenggaraan monitoring perkembangan serangan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta operasional pengendaliannya; c. menyelenggarakan koordinasi dalam penyelenggaraan dan penyaluran bantuan peralatan dan bahan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengawasan pelaksanaan pengendalian dan monitoring perkembangan serangan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pasca pengendalian; d. mempersiapkan bahan, laporan perkembangan, memperbanyak dan menyebarkan informasi teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman; e. melaksanakan bimbingan dan sosialisasi dan evaluasi pengendalian hama terpadu, pengamatan dini dan teknis pengendalian hama; f. mempersiapkan bahan koordinasi dalam pemantauan penggunaan pestisida palsu; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan..

-7Bagian Keempat Bidang Agribisnis Pasal 14 (1) Bidang Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengembangan usaha tani dan agribisnis, pengolahan dan penganekaragaman hasil serta peningkatan dan pemasaran hasil, sumber daya dan prasarana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Agribisnis menyelenggarakan fungsi : a. penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka menengah dan tahunan bidang pengembangan usaha tani, dan agribisnis, pengolahan dan penganekaragaman hasil serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil serta sumber daya dan prasarana; b. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan usaha tani dan agribisnis, pengolahan dan penganekaragaman hasil serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil serta sumber daya dan prasarana; c. pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan agribisnis; d. menyiapkan bahan koordinasi antar sub-sektor dan sektor terkait dalam agribisnis dan pengolahan hasil; e. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan serta pembinaan manajemen agribisnis; f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan agribisnis; g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaporan tanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan; i. pelakasanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Agribisnis terdiri atas : a. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis; b. Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Hasil; dan c. Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil. Paragraf 1 Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis Pasal 16 (1) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis mempunyai tugas dalam pengembangan usaha tani dan agribisnis serta peningkatan mutu dan hasil, sumber daya dan prasarana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengambangan Usaha Tani dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyempurnakan dan menyusun pelaksanaan tugas-tugas dinas dan pengembangan usaha tani; b. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan monitoring pemberdayaan dan penyiapan bahan bimbingan teknis usaha perbaikan, perlakuan dan penanganan pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura; c. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai yang ditetapkan; e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

-8-

Paragraf 2 Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Hasil Pasal 17 (1) Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Hasil mempunyai tugas dalam bidang Pengembangan Penganekaragaman Usaha Tani. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Penganekaragaman Hasil menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam bidang penganekaragaman hasil pertanian; b. menyiapkan bahan kerjasama dan perjanjian dengan mitra usaha sub sector pertanian tanaman pangan dan hortikultura; c. menyiapkan bahan dalam bidang teknologi pengolahan hasil pertanian; d. menyelenggarakan fasilitasi teknologi pengolahan hasil pertanian; e. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, pengembangan informasi pasar dan pemasaran, peningkatan promosi dan kemitraan hasil pertanian sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan f. menyelenggarakan promosi hasil-hasil pertanian baik didalam maupun di luar daerah serta pengembangan sistem informasi pasar dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura daerah; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3 Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Pasal 18 (1) Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan fasilitasi teknologi pengolahan hasil, penganekaragaman hasil komoditi, pengembangan usaha tani serta peluang pasar bagi produk-produk pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengolahan hasil dan pemasaran hasil; b. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan monitoring serta penyusunan laporan kegiatan pengolahan hasil, usaha agribisnis dan pemasaran hasil; c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi teknologi pengolahan hasil dan usaha penganekaragaman hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura; d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pola kerjasama/kemitraan antara usaha tani, swasta, koperasi dan badan usaha lainnya serta pemberdayaan usaha pertanian; e. melaksanakan pengolahan data perkembangan pasar komoditi tanaman pangan dan hortikultura; f. mengidentifikasi peluang-peluang pemasaran bagi produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan kebijakan promosi hasil pertanian dalam rangka perluasan pasar serta penerapan terminal agribisnis unggulan daerah; g. memonitoring perkembangan di tingkat harga komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; h. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

-9-

Bagian Kelima Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian Pasal 19 (1) Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian mempunyai tugas dalam pengembangan lahan, konserpasi lahan sesuai akroekosistem, percontohan dan peralatan pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data penyempurnaan dan menyusun standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten dan standar pelaksanaan tugas-tugas dalam melaksanakan pengembangan lahan dan peralatan pertanian; b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan lahan dan peralatan pertanian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c. melaksanakan bimbingan dan percontohan teknis konservasi lahan sesuai akroekosistem lahan, sesuai ketentuan yang ditetapkan; d. melaksanakan bimbingan, sosial, evaluasi dan memperkenalkan bentuk-bentuk pengelolaan lahan pertanian berdasarkan penataan tata ruang potensi lahan dan kemudahan dalam pengelolaan usaha tani pada suatu wilayah usaha tani, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. melaksanakan bimbingan, percontohan dan bantuan pengembangan lahan dan peralatan pertanian untuk mengembalikan fungsi lahan agar dapat diolah dan dimanfaatka secara optimal, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. melaksanakan bimbingan teknis tentang eksplorasi, eksploitasi, konservasi lahan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Lahan dan Peralatan Pertanian terdiri atas : a. Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan; b. SeksiTata Guna Lahan/Air; dan c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

Paragraf 1 Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan Pasal 21 (1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas dalam pengembangan lahan, konserpasi, sesuai akroekosistem, percontohan dan rehabilitasi lahan. (2) Untuk melaksankanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan menyusun standar pelaksanaan kewenangan daerah Kabupaten dn standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi lahan; b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan pengembangan dan rehabilitasi lahan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c. melaksanakan bimbingan dan percontohan teknis konservasi lahan sesuai akroekosistem lahan, sesuai ketentuan yang ditetapkan; d. melaksanakan bimbingan, sosialisasi, evaluasi dan memperkenalkan bentukbentuk pengelolaan lahan pertanian berdasarkan penataan tata ruang potensi lahan dan kemudahan dalam pengelolaan usaha tani pada suatu wilayah usaha tani, sesuai ketetntuan dan standar yang ditetapkan;

- 10 e. melaksanakan bimbingan, percontohan dan bantuan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan fungsi lahan agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. melaksanakan bimbingan teknis tentang eksplorasi, eksploitasi konservasi lahan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Tata Guna Lahan/Air Pasal 22 (1) Seksi Tata Guna Lahan/Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peñata ruangan lahan pertanian dan air. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Guna Lahan/Air menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk menyusun rencana jangka menengah dan tahunan di bidang peningkatan rehabilitasi dan pengembangan lahan dan tata guna air; b. melaksanakan bimbingan dan percontohan teknis konservasi lahan sesuai agroekosistem, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c. mempersiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, khususnya dalam pemanfaatan air irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, evaluasi dan bimbingan teknis pengolahan air irigasi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penataan saluran irigasi sederhana untuk meningkatkan fungsi lahan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efesien, sesuai ketentuan yang ditetapkan; f. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Pasal 23 (1) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana teknis pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan peralatan dan mesin pertanian; b. melakukan pengembangan dan penyebaran sarana dan prasarana alat mesin pertanian; c. melaksanakan koordinasi mengenai keberadaan alat mesin pertanian yang beroperasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta; d. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Peternakan Pasal 24 (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan di bidang peternakan.

- 11 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. merumuskan dan menetapkan program kerja pembangunan peternakan; b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan bidang peternakan sesuai ketentuan; c. meneliti dan merukuskan program dan rencana kerja pembangunan peternakan; d. meneliti dan merumuskan perencanaan dana dan operasional pembangunan peternakan berdasarkan perimbangan kebutuhan sesuai ketentuan untuk menunjang pelaksanaan tugas; e. memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; f. memberikan saran dan pertimbangan dalam hal pembangunan peternakan kepada Kepala Dinas; g. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Peternakan terdiri atas : a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterniner; b. Seksi Budidaya dan Penyediaan Sarana dan Prasarana; dan c. Seksi Bina Usaha Peternakan. Paragraf 1 Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterniner Pasal 26 (1) Seksi Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan serta kesehatan masyarakat veterniner. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keswan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana kerja bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterniner; b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; c. melaksanakan pengamatan penyakit hewan; d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kesehatan masyarakat veteriner; e. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan obat-obatan vaksin, sera dan sediaan biologis untuk hewan; f. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan hewan; g. melakukan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU; h. melaksanakan operasional RPH pemerintah dan pementauan RPH/TPH swasta; i. melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak; j. melaksanakan pengawsan-pengewasan kesehatan dan semitasi lingkungan usaha peternakan; k. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; l. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Budidaya dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasal 27 (1) Seksi Budidaya dan Penyediaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dibidang peningkatan budidaya ternak baik ternak ruminansia, ternak unggas dan aneka ternak serta pengujian dan penerapan sarana dan prasarana dalam teknologi peternakan.

- 12 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya dan Penyediaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana kerja bidang budidaya ternak dan teknologi peternakan dan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan; b. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan budidaya ternak, pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan; c. melaksanakan penggalian dan penerapan teknologi peternakan, pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan; d. mengkaji potensi wilayah untuk budidaya ternak dan membuat pengwilayahan komoditi; e. melaksanakan demonstrasi dan kaji terapi alat dan mesin peternakan; f. memberikan masukan yang perlu kepada atasan, sesuai bidang tugasnya; g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Seksi Bina Usaha Peternakan Pasal 28 (1) Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dibidang bina usaha peternakan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana kerja bidang bina usaha peternakan; b. melaksanakan pembinaan usaha peternakan dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan hasil produksi; c. membuat analisa usaha di bidang peternakan; d. melaksanakan bimbingan tentang permodalan, pengolahan hasil dan pemasaran; e. melaksanakan pembinaan kelembagaan petani peternakan; f. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugasnya; g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai standar yang ditetapkan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 29 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sebagai pelaksana teknis operasional dan/atau pelaksanaan teknis penunjang sebagian tugas dan kegiatan Dinas. (2) Pembentukan dan tata kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 30 (1) Pada Dinas dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

dan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 13 BAB III TATA KERJA Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsinal di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 32 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati : a. Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Mandailing Natal; dan b. Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Mandailing Natal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 18 April 2011 Pj. BUPATI MANDAILING NATAL, ttd. ASPAN SOFIAN Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 18 April 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd. GOZALI BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL,

SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP PENATA Tk.I NIP. 19781202 199711 1 001