-1-
SALINAN
BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan penegakan Peraturan Daerah, perlu menyusun Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten mandailing Natal;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan...
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peroduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 32); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2003 Nomor 7 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 32 Seri C); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 4 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM.
KETENTUAN POKOK KETENTERAMAN DAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 4. Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban. 5. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal. 6. Penyidik...
-3-
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. 7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikis serta bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. 8. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan hidup yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik peribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan norma adat istiadat serta peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dari peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendisendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 10. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 11. Pembinaan adalah upaya penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 12. Karaoke adalah usaha hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan/atau tanpa pemandu lagu yang dapat menyatu atau dilengkapi dengan usaha/penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman. 13. Kapetaria adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran. 14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. 15. Penegakan peraturan adalah upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar di kenakan sanksi yang tercantum dalam peraturan daerah. BAB II ASAS-ASAS Pasal 2 Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berpedoman pada asas: a. desentralisasi; b. tugas pembantu; dan c. otonomi daerah.
BAB III...
-4-
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 4 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini: a. tersedianya pedoman untuk menyusun dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban; b. terselenggaranya penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; dan c. terselenggaranya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan semua sendi kehidupan secara terkoordinasi dan terpadu dengan berbagai instansi terkait sesuai kewenangan masing- masing berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. BAB IV RUANG LINGKUP, SASARAN DAN RINCIAN TUGAS Pasal 5 Ruang lingkup dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi: a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. penegakan peraturan daerah yang mengandung sanksi; dan c. memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Sasaran pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi: a. penertiban, pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, antara lain: prostitusi/perzinahan, perjudian, minuman keras (alkohol), narkotika/obat-obat terlarang, pornografi dan pornoaksi; b. penertiban pedagang kaki lima; c. penertiban penempatan reklame/spanduk; d. penertiban pembangunan bangunan dan gedung serta kios liar; e. penertiban daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan; f. penertiban balap liar dan siswa/siswi bolos pada waktu jam belajar; g. penertiban waktu operasional usaha warnet, yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; h. penertiban...
-5-
h. penertiban Pegawai Negeri Sipil yang berkeliaran pada saat jam kerja; i. penertiban penggunaan tanah fasilitas umum; j. penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta sarana hiburan; k. penertiban waktu operasional usaha panti pijat, usaha kafétaria dan hiburan karaoke, yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB; l. penertiban hotel (penginapan/losmen) dan obyek wisata; m.penertiban dalam penggunaan Taman Kota Panyabungan serta areal Mesjid Agung Nur ‘Alan Nur; n. penertiban bantaran/sempadan sungai; o. penertiban perizinan; p. penertiban lingkungan pasar; dan q. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pasal 7 Rincian tugas ketenteraman dan ketertiban umum meliputi: a. pelaksanaan upaya preventif untuk menjaga, melindungi, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum pada setiap lingkungan; b. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya agar dapat tercapai masyarakat yang taat aturan, taat azas dan taat hukum dilaksanakan oleh SKPD teknis ; c. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya baik secara preventif maupun represif; d. SKPD teknis melaporkan setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan hasil pengawasan di lapangan kepada PPNS pada Satpol PP setelah dilakukan teguran lisan dan tulisan; dan e. tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP dan aparat ketenteraman dan ketertiban kecamatan serta berkoordinasi dengan pihak penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), sedangkan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh PPNS. BAB V PELAKSANAAN PENEGAKAN Pasal 8 Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum langkah-langkah sebagai berikut: a. perumusan kebijakan; b. pelaksanaan; c. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan d. pelaporan.
meliputi
Pasal 9...
-6-
Pasal 9 Pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut: a. perumusan kebijakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Bupati; b. teknis operasional pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dan diselenggarakan oleh Satpol PP dibantu oleh instansi terkait serta aparat ketenteraman dan ketertiban Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat; c. melaporkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik dan dikoordinir oleh Satpol PP. BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN Pasal 10 Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum: a. Satpol PP menyususn program dan menyampaikan bahan kebijakan kepada Bupati untuk pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; b. Satpol PP menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan instansi terkait; dan c. Satpol PP melakukan pembinaan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban kepada perangkat instansi Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/ Desa. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Guna mendukung pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum perlu didukung sarana dan prasarana peningkatan kesejahteraan. (2) Biaya pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah dan diposkan pada Satpol PP Kabupaten Mandailing Natal. BAB VIII SANKSI Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah). (2) Setiap....
-7-
(2) Setiap pelanggar selain dikenakan sanksi administrasi dapat diancam dengan pidana yang diatur dalam perundangundangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN USAHA KARAOKE DAN KAFETARIA Pasal 13 Penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria diklasifikasikan sebagai berikut: a. usaha karaoke dan kafetaria berupa bilik/kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha restoran atau hotel yang dipungut bayaran; atau b. usaha karaoke dan kafetaria berupa ruangan terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha restoran atau hotel dengan tidak dipungut bayaran. Pasal 14 Penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bersifat karaoke keluarga, yakni hanya boleh digunakan pengunjung yang memiliki hubungan keluarga; b. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; c. menggunakan pintu kaca yang tembus pandang, tidak menyediakan pelayan seks komersial, prostitusi/perzinahan, perjudian, minuman keras (alkohol), narkotika/obat-obat terlarang, pornografi dan pornoaksi; d. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan e. jam buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Pasal 15 Penyelenggaraan usaha karoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen; b. tidak menyediakan miniman beralkohol, narkoba, pelayan seksual, prostitusi/perzinahan; c. pemandu lagu berpenampilan sopan; dan f. jam buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
BAB X...
-8-
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 12 Maret 2015 BUPATI MANDAILING NATAL, Ttd. DAHLAN HASAN NASUTION Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 12 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, Ttd. M. YUSUF BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2015 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
ALAMULHAQ DAULAY, SH PEMBINA TK. I NIP.19661227 199703 1 006
