ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA

Potensi Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal (H. Siregar et al.)

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA (Potential Analysis of Rubber Smallholding Development in Mandailing Natal Regency, North Sumatera Province) 1)

2)

Hadijah Siregar , Santun R.P. Sitorus , dan Atang Sutandi

2)

ABSTRACT Development of preminent commodity of rubber is one of Mandailing Natal Regency Government’s strategy to improve society prosperity. To support the mentioned things, this research was conducted with purpose of determining location suitability for the development of rubber plantation based on land evaluation, analysing of financial and marketing feasibilities of rubber smallholding, and analysing the directive of rubber smallholding potential development in Mandailing Natal Regency by using mapping and descriptive analysis. The research result shows that acreage of potential area for the development of rubber plantation in Mandailing Natal Regency is 460 849 ha (70.41%). Financially, the enterprise of rubber smallholding in every land suitability class is feasible. The market chain of rubber in Mandailing Natal Regency is not efficient enough. The location which is able to be recommended for the development of rubber plantation in Mandailing Natal Regency based on potential location, financially and relevant government regulations is 201 875 ha (30.84%). The performance of rubber smallholding plantation in Mandailing Natal Regency is influenced by agricultural extension service officer, the availability of farmer group, rubber productivity and availability of agricultural infrastructure. Nowdays, rubber processing factory should be built in Mandailing Natal, considering that raw materials are widely available and added value will contribute for regional development. Key words: rubber smallholding, land evaluation, financial feasibility, marketing feasibility PENDAHULUAN Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, dan pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Selain itu, tanaman karet ke depan akan merupakan sumber kayu potensial yang dapat mensubstitusi kebutuhan kayu yang selama ini mengandalkan hutan alam. Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah dengan areal tanaman karet terluas di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data statistik, luas lahan yang diusahakan oleh masyarakat sampai tahun 2008 adalah 71.015 ha dengan produksi 34.615 ton (BPS, 2009).

1) 2)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB 1

Forum Pascasarjana Vol. 35 No. 1 Januari 2012: 1-13

Permasalahan utama yang dihadapi perkebunan karet rakyat adalah rendahnya produktivitas karet, tingginya proporsi areal tanaman karet tua, belum efisiennya sistem pemasaran bahan olah karet, keterbatasan modal untuk membeli bibit unggul dan sarana produksi lain seperti pupuk, herbisida serta ketersediaan sarana produksi pertanian di tingkat petani yang masih terbatas. Memperhatikan potensi yang ada dan prospek masa depan serta untuk mengurangi permasalahan pengelolaan karet di Kabupaten Mandailing Natal, penelitian ini bertujuan (1) menentukan lokasi yang berpotensi untuk pengembangan tanaman karet rakyat berdasarkan aspek fisik, (2) menganalisis kelayakan finansial pengusahaan kebun karet rakyat pada tiap kelas kesesuaian lahan, (3) menganalisis margin tata niaga dan integrasi pasar dalam rantai pemasaran cup lump karet, dan (4) menyusun arahan kebijakan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. METODE PENELITIAN Pengumpulan Data Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh di Kabupaten Mandailing Natal. Data primer berupa data usaha tani perkebunan karet rakyat (input, output dan harga dalam pengusahaan kebun karet rakyat) serta data harga pasar cup lump karet di tingkat petani, pedagang pengumpul, serta pabrik. Data sekunder berupa peta kesesuaian lahan untuk tanaman karet, peta administrasi Kabupaten Mandailing Natal, peta kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal, peta hutan tanaman rakyat Kabupaten Mandailing Natal dan peta present land use Kabupaten Mandailing Natal, draft RTRW Kabupaten Mandailing Natal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2010. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petani dan pedagang pengumpul yang dipilih secara purposive. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda di Kabupaten Mandailing Natal, dan dinas/instansi terkait lainnya. Teknik Analisis Data Penentuan lokasi berpotensi untuk pengembangan karet rakyat Penentuan lokasi yang berpotensi untuk pengembangan karet rakyat berdasarkan aspek fisik dilakukan dengan meng-overlay peta hasil evaluasi kesesuaian lahan yang telah dibuat oleh Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dengan peta administrasi Kabupaten Mandailing Natal dengan skala 1:50 000. Analisis kelayakan finansial Data didapatkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner pada petani di desa-desa yang merupakan pewakil kelas kesesuaian lahan. Enam desa ditetapkan sebagai lokasi pengambilan data, yakni untuk kelas kesesuaian lahan S1 Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu dan Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, untuk Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi dan Desa 2


Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan untuk kelas kesesuaian lahan S2, dan Desa Tambangan Pasoman, Kecamatan Tambangan, Desa Hutarimbaru SM, Kecamatan Kotanopan untuk kelas kesesuaian lahan S3. Pemilihan petani dilakukan secara purposive sampling sebanyak 25 orang per desa, yakni petani yang memiliki curahan kerja utama pada usaha tani karet, memiliki lahan karet serta membangun sendiri kebunnya sejak awal, dan memiliki kebun karet yang telah berproduksi. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan finansial menurut Soekartawi (1996) adalah sebagai berikut: a. Net present value (NPV) yang merupakan selisih antara present value dari arus benefit dikurangi present value dari arus cost; b. Net benefit cost ratio (Net BCR) yang merupakan perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif; c. Internal rate of return (IRR) yang dinyatakan dengan persen (%), yang merupakan tolok ukur dari keberhasilan proyek tingkat suku bunga pada saat NPV=0. Kelayakan usaha ditentukan dengan mempertimbangkan ketiga alat analisis tersebut. Usaha tersebut layak apabila NPV>0, Net B/C>1, dan IRR persentasenya lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang ditentukan. Pada penelitian ini juga dilakukan penghitungan payback period (masa pengembalian modal petani) dan analisis sensitivitas dengan melakukan skenario menaikkan harga input, menaikkan suku bunga, dan menghitung break event point (BEP) volume produksi dan harga penjualan (BEP terjadi pada saat keuntungan sama dengan 0). Analisis margin tata niaga Margin tata niaga digunakan untuk mengetahui siapa yang menikmati keuntungan terbesar dari rantai pemasaran yang ada. Margin tata niaga diketahui dengan menghitung perbedaan harga di tingkat petani dan di tingkat pabrik. Analisis ini dilakukan menggunakan data hasil wawancara dengan 2 orang pedagang pengumpul tingkat desa dan 2 orang pedagang pengumpul tingkat kecamatan. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (purposive). Analisis keterpaduan/integrasi pasar Analisis keterpaduan pasar pada penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Ravallion (1986) dan Heytens (1986), dengan rumus berikut: Pft = (1+b1) Pft-1 + b2 (Pet – Pet-1) + (b3 – b1)Pet-1 + µt dengan Pft = harga Karet tingkat petani pada tahun t Pft-1 = harga Karet tingkat petani pada tahun sebelumnya Pet = harga Karet tingkat pabrik pada tahun t Pet-1 = harga Karet tingkat pabrik pada tahun sebelumnya t = periode waktu µt = galat

3


Koefisien b2 menunjukkan seberapa jauh perubahan harga di tingkat eksportir ditransmisikan ke tingkat petani. Keterpaduan pasar jangka pendek akan tercapai pada saat koefisien b2=1. Koefisien (1+b1) dan (b3-b1) masing-masing mencerminkan seberapa jauh kontribusi relatif harga periode sebelumnya, baik di tingkat petani maupun di pabrik, terhadap tingkat harga yang berlaku sekarang di tingkat petani. Rasio antara kedua koefisien tersebut menunjukkan indeks hubungan pasar (index of marketing connection/IMC) yang menunjukkan tinggi atau rendahnya keterpaduan antara kedua pasar yang bersangkutan. Nilai IMC yang semakin mendekati nol menunjukkan adanya keterpaduan pasar jangka panjang. Arahan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat Penyusunan arahan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan secara pemetaan dan deskriptif. Peta arahan pengembangan perkebunan rakyat dibuat dengan meng-overlay peta kesesuaian lahan tanaman karet dengan peta penggunaan lahan sekarang (present land use), peta kawasan hutan (SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3 742 120 ha), peta cadangan Hutan Tanaman Rakyat/HTR (SK.113/Menhut-II/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pencadangan Areal Hutan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 9 815 ha di Kabupaten Mandailing Natal) dan disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Mandailing Natal (belum disahkan) serta mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MenhutII/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 jo Nomor P.14/Menhut-II/2010 tentang Hutan Desa, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tabel 1). Semua peta yang di-overlay skala 1:50.000. Tabel 1. Penentuan arahan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal RTRW

SK Menhut No.44/Menhut-II/2005

Penggunaan lahan sekarang Kebun karet rakyat tua dan tidak produktif, padang rumput, alang-alang, semak, kebun Areal penggunaan lain hutan produksi rakyat (ladang, kebun campuran) KB tetap hutan produksi terbatas Sawah, areal terbangun (pemukiman), perkebunan besar KL Kawasan suaka alam hutan lindung Apapun jenis penggunaan lahan Keterangan: KB = Kawasan budi daya, KL = Kawasan lindung.

Kelas kesesuaian lahan S1, S2, S3

Kategori Arahan

N1,N2

Bukan arahan

S1, S2, S3, N1,N2

Bukan arahan

S1, S2, S3, N1,N2

Bukan arahan

Arahan kebijakan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal secara deskriptif disusun dengan pertimbangkan peta arahan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal, hasil analisis kelayakan finansial, hasil analisis margin pemasaran dan keterpaduan pasar, serta arahan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

4


HASIL DAN PEMBAHASAN Persebaran Lahan Potensial Secara Fisik untuk Tanaman Karet Analisis kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Mandailing Natal termasuk untuk tanaman karet. Peta kesesuaian lahan ini bersumber pada peta sistem lahan RePPProT skala 1:250.000 yang disesuaikan dengan informasi pada peta rupa bumi (informasi kemiringan lahan dan iklim) dan peta administrasi Kabupaten Mandailing Natal skala 1:50.000. Dalam penelitian ini digunakan peta kesesuaian lahan yang telah dibuat oleh Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Peta kesesuaian lahan untuk tanaman karet tersebut menggambarkan persebaran lahan yang potensial secara fisik untuk pengembangan tanaman karet di Kabupaten Mandailing Natal.

Keterangan: Keterangan:

Gambar 1. Peta Kesesuaian lahan karet Kabupaten Mandailing Natal 5


Secara spasial, lokasi lahan berdasarkan kelas kesesuaian dapat dilihat pada Gambar 1. Dari peta kesesuaian lahan untuk tanaman karet diperoleh informasi bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Mandailing Natal sesuai untuk tanaman karet, yaitu seluas 460.849 ha (70,41%), dan lahan yang tidak sesuai seluas 193.693 ha (29,59%). Secara aktual sebagian besar areal tergolong kelas sesuai marginal (S3), yaitu seluas 421.387 ha (64,38%); tergolong kelas cukup sesuai (S2) seluas 23.031 ha (3,52%) dan lahan yang tergolong kelas sangat sesuai (S1) seluas 16 430 ha (2,51%) untuk tanaman karet. Kecamatan dengan kelas kesesuaian S1, S2, dan S3 yang terluas secara berturut-turut adalah Kecamatan Siabu (5.915 ha), Kecamatan Batahan (5.326 ha), dan Kecamatan Muara Batang Gadis (153.857 ha). Kelayakan Finansial Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat Analisis kelayakan finansial disusun berdasarkan hasil wawancara dengan petani karet. Analisis dilakukan pada harga jual Rp 13.000,00 dan tingkat suku bunga 12%. Berdasarkan hasil analisis finansial, usaha perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal layak untuk dikembangkan, terlihat dari nilai NPV, BCR, dan IRR yang memenuhi kriteria layak. Nilai NPV bernilai positif, yaitu antara Rp 93.052.838,00-Rp 37.838.270,00 menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan selama umur produktif tanaman karet sebesar nilai tersebut. BCR yang lebih besar dari satu (2,10-1,48) menunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 yang diinvestasikan dalam usaha ini akan memberikan tambahan keuntungan sebesar Rp 2,10-Rp 1,48. Nilai IRR yang melebihi tingkat suku bunga yang berlaku menggambarkan bahwa sampai tingkat suku bunga 23%-29% usaha perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal masih memberikan nilai keuntungan bagi petani dengan payback period antara 7-11 tahun. Analisis sensitivitas dengan skenario menaikkan biaya input untuk aktivitas kebun karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal dari layak menjadi tidak layak terjadi pada saat biaya input dinaikkan sebesar 40% - 44.06% untuk lahan S3, 69,67%-71,67% untuk lahan S2, dan 91,09%-110,30% untuk lahan S1 dengan asumsi variabel-variabel lainnya ceteris paribus (tetap). Apabila biaya input meningkat sebesar nilai-nilai tersebut, usaha perkebunan karet yang dilakukan petani sudah tidak layak atau merugikan. Analisis sensitivitas dengan skenario menaikkan tingkat suku bunga untuk aktivitas kebun karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal dari layak menjadi tidak layak terjadi pada saat tingkat suku bunga bank dinaikkan menjadi sebesar 26,8%29,5% untuk lahan S1, 23,4%-24,5% untuk lahan S2 dan 20,3% - 20.8% untuk lahan S3 dengan asumsi variabel-variabel lainnya ceteris paribus. Apabila tingkat suku bunga bank meningkat menjadi sebesar nilai-nilai tersebut, usaha perkebunan karet yang dilakukan petani sudah tidak layak atau merugikan. Pada kelas kesesuaian lahan S1 dengan pola produksi karet yang dihasilkan oleh petani diperoleh BEP harga sebesar Rp 6.181-Rp 6.803 artinya pada tingkat harga tersebut pertanaman karet tersebut masih layak diusahakan. Apabila harga rata-rata karet selama umur produktif tersebut dibawah harga tersebut, petani akan mengalami kerugian. Demikian juga halnya dengan petani yang mengusahakan karet pada kelas kesesuaian lahan S2 dengan BEP harga sebesar Rp 7.378-Rp 7.573 dan pada lahan S3 sebesar Rp 8.749-Rp 8.846.

6


Pada kelas kesesuaian lahan S1 dengan harga yang diperoleh petani, BEP rata-rata volume produksi tercapai pada 1.429,79-1.531,26 kg/ha/tahun artinya apabila petani dapat memanen rata-rata produksi karetnya per hektar per tahun sebesar nilai tersebut selama umur produktif, pertanaman karet tersebut layak diusahakan. Apabila selama umur produktif petani memproduksi cup lump karet kurang dari nilai tersebut maka petani akan mengalami kerugian. Nilai BEP volume produksi yang diperoleh petani karet pada kelas kesesuaian lahan S2 dan S3 berturut-turut sebesar 1.392.66-1.599.17 dan 1.440,86-1.679,65 kg/ha/tahun. Tingginya nilai BEP harga cup lump karet di Kabupaten Mandailing Natal disebabkan oleh tingginya biaya input termasuk biaya tenaga kerja, harga pupuk, dan pestisida serta rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengurangi kerugian di tingkat petani sehingga aktivitas perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal lebih berkelanjutan. Rendahnya produktivitas kebun karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, rusak, dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul, serta kondisi kebun yang menyerupai hutan dan kurangnya pemeliharaan. Oleh karena itu, perlu upaya percepatan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir. Pemasaran Karet Rakyat Di Kabupaten Mandailing Natal terdapat tiga saluran pemasaran cup lump karet mulai dari petani hingga pabrik. Petani dalam memilih saluran pemasaran umumnya didasarkan pada pertimbangan petani sendiri yang terkait dengan faktor kemudahan transaksi ataupun faktor harga yang lebih baik. Saluran pemasaran cup lump karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal disajikan pada Gambar 2. Petani I Pedagang Pengumpul Desa (PP 1)

III

II

Pedagang Pengumpul Kecamatan (PP 2)

Pabrik

Gambar 2. Saluran pemasaran cup lump di Kabupaten Mandailing Natal Margin Tata Niaga Terdapat dua nilai margin tata niaga pada tiga saluran pemasaran yang ada. Pada Saluran Pemasaran I dan Saluran Pemasaran III, margin pemasaran memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp 14.000,00. Margin tata niaga pada Saluran Pemasaran II relatif lebih kecil, yaitu sebesar Rp 12.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran dua lebih menguntungkan bagi petani jika dibandingkan dengan dua saluran pemasaran yang lain.

7


Berdasarkan survei yang dilakukan pada tiga saluran pemasaran yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh bahwa bagian harga yang diterima petani masih cukup rendah, yaitu 52% pada Saluran Pemasaran I dan III dan 60% pada Saluran Pemasaran II yang menunjukkan bahwa kinerja tata niaga cup lump karet di Kabupaten Mandailing Natal belum cukup baik (Tabel 2). Hampir 50% keuntungan petani hilang di rantai tata niaga yang ada. Tabel 2. Matrik keragaan pasar cup lump karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010 No 1

Jenis analisis Bagian harga yang diterima petani

2

Margin pemasaran

3

Arus informasi

Jalur pemasaran Nilai per kg cup lump karet Saluran I (Petani-PP1-PP2-Pabrik) Rp13 000,00 (52%) Saluran II (Petani-PP2-Pabrik) Rp13 000,00 (60%) Saluran III (Petani-PP1-Pabrik) Rp13 000,00 (52%) Saluran I (Petani-PPI-PP2-Pabrik) Rp14 000,00 (48%) Saluran II (Petani-PP2-Pabrik) Rp12 000,00 (40%) Saluran III (Petani-PP1-Pabrik) Rp14 000,00 (48%) Pabrik-PP2-PP1-Petani

Integrasi Pasar Data harga cup lump karet yang digunakan adalah data time series per bulan dari tahun 2008-2010 yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil analisis yang dilakukan disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Hasil dugaan parameter keterpaduan pasar cup lump karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal Peubah Bedakala satu bulan harga riel cup lump karet tingkat petani (Pft-1) Perubahan harga riel cup lump karet tingkat pabrik (Pet – Pet-1) Bedakala satu bulan harga riel cup lump karet tingkat pabrik (Pet-1) R = 0,97161919 R2 = 0,94404386 Adjusted R2 = 0,93862875

Β Standar error of Beta 0.732 0.125 0.197 0.122 0.191 0.048 α = 0,041874

P-level 0,000002 0,127 0,0003

Dari Tabel 3, dihasilkan persamaan regresi harga cup lump karet tingkat petani (Pft) yang digunakan untuk analisis keterpaduan pasar sebagai berikut: Pft = 0,732781 Pft-1 + 0,197115 (Pet – Pet-1) + 0,191394 Pet-1. Koefisien b2 pada persamaan regresi tersebut bernilai 0,197115 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan harga di tingkat pabrik karet sebesar 1%, akan mengakibatkan perubahan harga di tingkat petani karet sebesar 0,197115 persen, ceteris paribus yang berarti perubahan harga pada tingkat pabrik tidak ditransmisikan secara sempurna kepada petani. Pengaruh harga cup lump karet tingkat petani bulan sebelumnya terhadap pembentukan harga cup lump karet bulan berjalan lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh harga di tingkat pabrik tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari nilai kontribusi harga pada periode sebelumnya terhadap harga petani sekarang pada pasar lokal sebesar 0,732781 (sekaligus sebagai nilai koefisien 1+b1). Sementara itu, nilai kontribusi harga pabrik tahun sebelumnya terhadap harga petani tahun berjalan sebesar 0,191394 (sekaligus sebagai nilai koefisien b3–b1).

8


Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai IMC untuk harga cup lump karet tingkat petani di Kabupaten Mandailing Natal dengan harga cup lump karet tingkat pabrik di Sumatera Utara sebesar 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi keterpaduan antara kedua tingkat harga pasar tersebut. Diduga ini terjadi karena adanya senjang informasi di tingkat petani yang umumnya menerima informasi harga hanya dari pedagang pengumpul yang ada. Pedagang pengumpul dengan dalih mutu cup lump karet petani yang rendah dapat menekan harga beli dari petani. Akibatnya petani menjadi pihak yang dirugikan. Arahan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal Persebaran arahan lokasi pengembangan kebun karet rakyat Lokasi arahan pengembangan tanaman karet dibagi menjadi beberapa prioritas arahan dengan mempertimbangkan ketentuan arahan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal (Tabel 1), kelas kesesuaian lahan, penggunaan lahan saat ini, status areal kawasan hutan dan hasil analisis kelayakan finansial. Lahan kelas S1 dan S2 dengan penggunaan lahan padang rumput, alang-alang, semak, dan tegalan di luar kawasan hutan yang sesuai untuk pertanaman karet sudah tidak tersedia lagi di Kabupaten Mandailing Natal dan tanaman karet tua tidak terdapat di areal kesesuaian lahan S1 sehingga lahan-lahan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penentuan prioritas arahan pengembangan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. Areal HTR yang telah ditetapkan semuanya berada pada kelas kesesuaian lahan S3. Pembagian prioritas arahan pengembangan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Pembagian prioritas arahan pengembangan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal Prioritas lokasi arahan Prioritas I Prioritas II Prioritas III Prioritas IV

Kelas kesesuaian S3 S2 S3 S1,S2,S3

Penggunaan lahan (ketersediaan) Padang rumput, alang-alang, semak belukar di luar kawasan hutan Kebun karet tua di luar kawasan hutan Kebun karet tua di luar kawasan hutan, areal yang telah ditetapkan sebagai areal HTR Padang rumput, alang-alang, semak belukar, karet tua di dalam kawasan Hutan Produksi, kebun rakyat di APL dan HP

Persebaran arahan lokasi pengembangan tanaman karet disusun dengan pertimbangan Tabel 1 dan 4. Secara spasial dapat dilihat pada Gambar 3. Lahan yang berpotensi untuk pengembangan tanaman karet di Kabupaten Mandailing Natal seluas 201.875 ha atau 30,84% dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan dengan lahan berpotensi terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu seluas 71.406 ha (10,91%), diikuti dengan Kecamatan Natal seluas 17.993 ha (2,75%) dan Kecamatan Batahan seluas 12 691 ha (1,94%). Pembuatan peta arahan lokasi pengembangan tanaman karet ini baru sebatas mengarahkan masyarakat bahwa lokasi-lokasi tersebut sesuai secara fisik dan spasial untuk pengembangan tanaman karet, belum mempertimbangkan keberadaan tanaman perkebunan lain di lokasi tersebut atau bukan merupakan pewilayahan komoditas perkebunan. Artinya masyarakat dipersilahkan untuk mengambil keputusan sendiri komoditi apa yang akan dikembangkannya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan penelitian ini. Dalam penelitian ini, komoditas 9


karet sengaja dijadikan obyek karena tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki prospek pasar yang cerah, diminati masyarakat, telah diusahakan secara turun-temurun, dan merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 3. Lokasi arahan pengembangan kebun karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal Arahan kebijakan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebagai berikut. (1) Pengembangan tanaman karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal dapat diarahkan ke lahan arahan pengembangan yang telah dibuat seluas 201.875 ha dengan prioritas pengembangan seperti pada Tabel 4 yang 10


(2) (3)

secara spasial ditunjukkan pada Gambar 3. Untuk itu diperlukan sosialisasi oleh pemerintah agar masyarakat mengetahui lokasi arahan pengembangan tersebut. Pemerintah perlu membuat kebijakan berupa program percepatan peremajaan karet dengan teknologi budi daya yang dianjurkan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan untuk membangun pusat informasi harga karet di tingkat regional yang diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan harga karet secara cepat, akurat, dan rutin kepada petani sehingga mengurangi senjang informasi harga di petani. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sebagian besar lahan di Kabupaten Mandailing Natal sesuai untuk budi daya tanaman karet yaitu seluas 460.849 ha (70,41%), sedangkan lahan yang tidak sesuai hanya seluas 193.693 ha (29,59%). Kelayakan investasi usaha tani karet pada tiap kelas kesesuaian lahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (S1, S2, dan S3) menguntungkan. Hal tersebut terlihat dari nilai NPV antara Rp 93.052.838,00-Rp 37.838.270,00 nilai BCR antara 2,10-1,48, dan nilai IRR antara 20,20%-29,45%. Keseluruhan parameter tersebut dihitung berdasarkan discount faktor 12%, payback period 7-11 tahun. Hasil analisis sensitivitas yang dilakukan pada kegiatan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal, pada skenario menaikkan nilai input dengan asumsi yang lain ceteris paribus diperoleh bahwa pada tingkat kenaikan biaya input sebesar 40% untuk lahan S3 sudah tidak layak lagi sedangkan untuk lahan S1 kenaikan biaya input hingga sebesar 110,30% baru menjadikan kegiatan tersebut tidak layak. Pada skenario menaikkan tingkat suku bunga dengan asumsi yang lain ceteris paribus, ketidaklayakan usaha perkebunan rakyat pada kelas kesesuaian lahan S3 terjadi pada tingkat suku bunga 20,3% dan pada kelas kesesuaian lahan S1 pada saat tingkat suku bunga 29,5%. Nilai BEP volume produksi sebesar 1.392,661.679,65 kg/ha/tahun dan nilai BEP harga sebesar Rp 6.803,13-Rp 8.846,24. Kinerja pemasaran karet di Kabupaten Mandailing Natal cenderung belum efisien yang ditunjukkan dengan besarnya share keuntungan yang masuk ke lembaga pemasaran yang terlibat (20,88%) dan tidak adanya keterpaduan harga pasar jangka panjang antara pasar tingkat petani dan tingkat pabrik, akibat panjangnya rantai pemasaran dan senjang informasi harga yang terjadi. Belum tersedianya industri pengolahan karet di Kabupaten Mandailing Natal membuat cup lump karet yang dihasilkan dijual ke luar daerah, padahal bahan baku cukup banyak tersedia sehingga perkebunan karet rakyat belum memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal dapat diarahkan pada lahan seluas 201 875 ha (30,84%). Arahan pengembangan ini bukan berarti menekankan agar keseluruhan luasan tersebut hanya sesuai untuk tanaman karet, tetapi agar masyarakat yang 11


berminat untuk mengembangkan tanaman karet dapat menanamnya di areal arahan ini. Saran (1)

(2)

(3)

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu segera merealisasikan rencana pembangunan pabrik pengolahan karet di Kabupaten Mandailing Natal mengingat ketersediaan bahan baku yang cukup besar dan hal ini akan berimplikasi pada peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar lebih meningkatkan peran para penyuluh dan pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat untuk meningkatkan mutu karet yang dihasilkan dan meningkatkan bargaining position petani dalam pemasaran karet dan mengarahkan petani pada penggunaan klon karet unggul dengan produktivitas tinggi dan teknik budi daya yang sesuai dengan anjuran. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida untuk petani. DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik Mandailing Natal. 2009. Mandailing Natal dalam Angka. Panyabungan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2005. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2007a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2007b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2008a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2008b. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2008c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.113/Menhut-II/2008 tentang Pencadangan Areal Hutan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 9.815 Ha di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Jakarta: Dephut. [Dephut] Departemen Kehutanan. 2010. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 12


Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-Ii/2008 Tentang Hutan Desa. Jakarta: Dephut. Heytens PJ. 1986. Testing Market Integration. Food Research Institute Studies. 20(1): 3-4. Ravallion M. 1986. Testing Market Integration. American Journal of Agriculture Economic. 68 (1): 2-3. Soekartawi. 1996. Analisis Usaha Tani. Jakarta: UI Press.

13

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents