-1SALINAN
BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TOKO, KIOS DAN LOSD DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memicu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pihak Ketiga; b. bahwa sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai kekuatan ekonomi strategis, perlu dilakukan pengaturan mengenai standarisasi pengelolaan pasar; c. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal, baik dan layak kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, perlu memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para pedagang sebagai bagian dari pembangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Toko, Kios dan Losd; Mengingat
: 1. 2.
3.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;5; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang...
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL dan BUPATI MANDAILING NATAL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan...
-3-
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TOKO, KIOS DAN LOSD. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati dengan/atau tanpa banguan dalam batas tertentu yang dipergunakan oleh penjual dan pembeli untuk tempat jual beli barang dan/atau melakukan pekerjaan jasa baik secara langsung mapun tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya. 7. Toko adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dua lantai atau lebih, dinding, atap dan tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di luar, di dalam atau di areal pasar yang dikuasai oleh pedagang. 8. Kios adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap dan tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam atau di areal pasar yang kuasai oleh pedagang. 9. Losd adalah bangunan tempat berdagang terbuka yang dilengkapi tempat meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar yang kuasai oleh pedagang. 10. Pedagang pasar adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan menjual dan/atau membeli barang atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 11. Pengunjung pasar ialah setiap orang yang melakukan kegiatan dengan/atau tanpa membeli barang atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya. 12. Jasa adalah suatu tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang memberi manfaat kepada orang lain dengan imbalan yang wajar dengan/atau tanpa kesepakatan lebih dahulu dan dilakukan di dalam maupun di kawasan pasar. 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. 14. Penataan...
-4-
14. Penataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatur kawasan, lokasi, waktu dan kegiatan berusaha pedagang. 15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mengelola dari proses pendaftaran, sampai kepada tahap penyewaan. 16. Sewa adalah pemanfaatan tempat usaha milik Pemerintah Kabupaten oleh pihak lain, yang di jadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan pengelolaan dan pelayanan sewa Toko, Kios dan Losd sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan pasar, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pembinaan kepada para pedagang. BAB III PENGELOLAAN TOKO, KIOS DAN LOSD Pasal 3 (1) Pengelolaan Toko, Kios dan Losd sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah pengelolaan fisik. (2) Pengelolaan Toko, Kios dan Losd dari segi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penguasaan/penyewaan dan penggunaan gedung pada lokasi yang telah ditentukan; b. pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan gedung dan/atau bangunan; dan c. pemanfaatan/Penguasaan diberikan dengan jangka waktu satu tahun. (3) Untuk mencapai situasi dan kondisi tersebut pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. menerima kontraprestasi atas pemanfaatan fisik oleh para pedagang pasar; dan b. memberikan kontraprestasi atas hak pengelolaan kepada pedagang. Pasal 4 Bentuk pengelolaan dan/atau pemasaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah : a. lahan beserta bangunannya merupakan milik pemerintah; b. prioritas pemasaran adalah bangunan yang dibangun dengan dana APBD maupun sumber dana lainnya serta bangunan yang berakhir masa penguasan dan penggunaannya; c. mempunyai...
-5-
c. mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas Toko, Kios dan Losd yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum; dan d. wajib menyetorkan penerimaan pembayaran ke dalam rekening Kas Umum Daerah. BAB IV SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Syarat Pasal 5 Pengguna Toko, Kios dan Losd adalah pedagang pasar dengan persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 6. Pasal 6 Syarat untuk dapat menyewa Toko, Kios dan Losd adalah sebagai berikut : a. mengajukan permohonan kepada Bupati Mandailing Natal atau pejabat yang dihunjuk; b. melampirkan berkas berupa foto copy KTP, pas photo, Materai dan Surat Rekomendasi Tim Teknis/Pengelola Pasar; c. berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal; dan d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI atau tidak tertanggung dalam Anggaran Pemerintah. Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 7 Penyewa Toko, Kios dan Losd mempunyai hak : a. menggunakan komponen bangunan; b. mendapatkan bukti berupa perjanjian sewa atas Toko, Kios, dan Losd dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau Instansi yang dihunjuk; dan c. mendapatkan perpanjangan sewa atas Toko, Kios dan Losd sebelum dialihkan kepada pihak lain. Pasal 8 Penyewa Toko, Kios dan Losd berkewajiban : a. membayar lunas sewa atas Toko, Kios dan Losd sebelum menempati gedung atau sebelum berakhir masa penggunaanya yang telah ditetapkan; b. membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal; c. membuka dan menjajakan barang dagangannya setiap hari; d. meletakkan barang dagangan pada lahan dasaran yang menjadi haknya; dan e. menjaga...
-6-
e. menjaga dan merawat bangunan serta tidak merubah dan menambah bentuk dasar bangunan yang ditempati serta menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan. Pasal 9 Penyewa Toko, Kios dan Losd dilarang : a. menempatkan barang dagangan pada fasilitas umum; b. memindahkan hak atas sewa Toko, Kios, dan Losd kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten; c. tidak menjajakan barang dagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. menjadikan hak atas penguasaan atau penggunaan bangunan sebagai agunan kepada bank atau pihak ketiga lainnya. BAB V KETENTUAN SANKSI Pasal 10 (1) Penyewa Toko, Kios dan Losd yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender antara satu peringatan dengan peringatan berikutnya. (3) Jika penyewa Toko, Kios dan Losd yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, pengelola pasar dapat mengalihkan Toko, Kios dan Losd yang ditempati kepada pedagang lain dan uang sewa yang telah dibayar tidak dikembalikan lagi. Pasal 11 Penyewa Toko, Kios dan Losd yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 8 huruf c paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut diberi sanksi berupa pengalihan hak sewa atas Toko, Kios dan Losd kepada pedagang lain yang sanggup untuk membuka kios tiap hari dan biaya yang telah dibayar tidak dikembalikan lagi. Pasal 12 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. bukti...
-7-
a. bukti kepemilikan atas Toko, Kios dan Losd yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap diakui kepemilikannya; b. bukti kepemilikan Surat Hak Pemakaian Tempat yang masih berlaku yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku; dan c. bukti kepemilikan Surat Hak Pemakaian Tempat yang masa berlakunya telah berakhir dan/atau akan berakhir tidak diperpanjang dan dalam pelaksanaannya harus tunduk pada Peraturan ini. Pasal 14 Pengguna Toko, Kios dan Losd pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal/Pengelola melakukan registrasi ulang dengan mekanisme dan prosedurnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan tidak mengabaikan hak kepemilikan sepanjang didukung oleh bukti administrasi. b. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur dan memaksa dalam rangka pengamanan dan perlindungan aset daerah (aset pasar) dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 28 Agustus 2014 Plt. BUPATI MANDAILING NATAL, Ttd. DAHLAN HASAN NASUTION Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, Ttd. M. YUSUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2014 NOMOR 9
