-1-
BUPATI MANDAILING NATAL PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL.
DINAS
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal. 4. Dinas Perhubungan dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 5. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal; 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. 12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Dinas Pasal 2 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perhubungan dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perhubungan dan informatika; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengembangan perhubungan dan informatika sesuai kebijakan daerah; d. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang perhubungan dan informatika sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standar yang ditetapkan; e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan Dinas; f. pembinaan disiplin pegawai Dinas; g. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perhubungan dan informatika; h. pemberian masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada sekretaris; j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
-3Pasal 3 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. (2) Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi memimpin mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
dan
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh : a. b. c. d. e.
Sekretariat; Bidang Perhubungan Darat; Bidang Perhubungan Laut dan Udara; Bidang Informatika dan Telekomunikasi; dan Bidang Sarana dan Prasarana. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasi penyiapan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dinas, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta pengembangan administrasi umum surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana, kearsipan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengolahan keuangan serta penyusunan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang perhubungan dan pariwisata; b. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat; c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat; d. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. pelayanan administrasi kepegawaian bagi semua unsur di lingkungan dinas; f. pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan; g. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas; h. koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas; i. evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; j. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan RENJA, RKPD, RENSTRA, KUA/PPAS, LAKIP, LPPD, LKPJ serta bentuk pelaporan lainnya; k. memberi masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penomoran surat keluar, surat masuk dan administrasi ketatausahaan lainnya serta penataan kearsipan Dinas;
-4b. melaksanakan pengadaan dan penyediaan perlengkapan dan sarana administrasi kantor; c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas; d. melaksanakan urusan kehumasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media massa; e. melaksanakan urusan administrasi pegawai dinas dalam penerbitan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan dan administrasi lainnya; f. mempersiapkan dan memproses pengurusan mutasi promosi, pemberian tanda penghargaan berkaitan dengan prestasi pegawai dan pengenaan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mempersiapkan dan memproses administrasi DP3 pegawai dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan serta penyiapan laporan dan pertanggung jawaban keuangan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan kegiatan menyangkut pelaksanaan administrasi penggajian dan tunjangan pegawai; b. melaksanakan kegiatan pengurusan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola keuangan daerah dalam kegiatan pengurusan, pencairan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta sumber-sumber keuangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan urusan administrasi keuangan lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor secara umum; e. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pencairan anggaran kegiatan dan program kerja dibidang perhubungan dan informatika dan dinas; f. melaksanakan penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas; g. memberikan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada sekretaris; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Sub Bagian Program Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan dinas serta program dan kegiatan dan kegiatan pembangunan dibidang perhubungan dan informatika, dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan penyusunan program dan kegiatan pembangunan dibidang perhubungan dan informatika serta program dan kegiatan dinas; b. pengkoordinasian dan penyusunan Renja, RKPD, Renstra, KUA/PPAS, LAKIP dan LKPJ serta LPPD dinas; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dibidang perhubungan dan informatika; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan; e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada sekretaris; f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
-5Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 9 (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan manajemen lalu lintas dan angkutan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi : a. menyelenggarakan kebijakan dalam bidang lalu lintas; b. menyelenggarakan pembinaan lalu lintas umum; c. menyelenggarakan pembinaan teknik lalu lintas berdasarkan ketetapan Menteri Perhubungan; d. menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam bidang lalu lintas angkutan; e. menyelenggarakan kerjasama dalam bidang perhubungan yang ada kaitannya dengan unit/instansi terkait; f. menyelenggarakan kwalifikasi urusan jasa dibidang perhubungan darat; g. menyusun rencana kegiatan dibidang perhubungan darat; h. membuat rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam bidang perhubungan darat; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perhubungan Darat terdiri atas : a. Seksi Lalu Lintas; dan b. Seksi Angkutan. Paragraf 1 Seksi Lalu Lintas Pasal 11 (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Darat dibidang lalu lintas darat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : a. mengatur kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Mandailing Natal; b. mengawasi rambu-rambu jalan, muka jalan dan alat pemberi isyarat; c. melaksanakan survey dan menetapkan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light), warning lihht, fasilitas parker umum, halte, marka jalan/zebra cross, gual drail/patok pengaman dan rambu-rambu lalu lintas; d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional tertib lalu lintas darat; e. melaksanakan penyelenggaraan SAR; f. melaksanakan pengutipan retribusi parker, pemakaian jalan kabupaten; g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tertib lalu lintas; h. melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan lalu lintas; i. melaksanakan peningkatan SDM aparatur yang berhubungan dengan lalu lintas darat; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat. Paragraf 2 Seksi Angkutan Pasal 12 (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Darat dibidang angkutan darat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi : a. menyelenggarakan, melaksanakan pendaftaran kenderaan bermotor;
-6b. melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal; c. menetapkan standar maksimum muatan dan berat kenderaan angkutan barang lintas darat Kabupaten Mandailing Natal; d. melaksanakan pengutipan retribusi bongkar muat, terminal dan bengkel; e. menyelenggarakan dan memproses pemberian izin angkutan, trayek dan pengawasan pengelolaan suku cadang; f. melakukan penetapan tarif angkutan; g. menyelenggarakan dan melaksanakan proses register pendaftaran kenderaan bermotor, beca dayung dan beca mesin; h. melaksanakan peningkatan SDM aparatur yang berhubungan dengan angkutan darat; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat. Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut dan Udara Pasal 13 (1) Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengawasan/pengendalian dan pengamanan wilayah laut, kawasan pelabuhan dan keselamatan pelayaran serta penyiapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan Rambu laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan melaksanakan pengelolaan, pengawasan/pengendalian dibidang perhubungan udara dan pengamanan bandar udara. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan operasional angkutan laut dan kegiatan angkutan udara; b. pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan operasional pelabuhan dan keselamatan penerbangan; c. pembinaan dan pengawasan/pengendaliankegiatan operasional kegiatan keselamatan pelayaran dan pengendalian pengelolaan bandar udara Kabupaten Mandailing Natal; d. pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut dan udara di wilayah tingkat kabupaten; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas : a. Seksi Lalu Lintas; dan b. Seksi Perijinan dan Pengawasan. Paragraf 1 Seksi Lalu Lintas Pasal 15 (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara dibidang lalu lintas laut dan udara. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : a. menyusun konsep program kerja operasional; b. menyusun konsep kebijakan pengaturan lalu lintas angkutan laut dan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan survey dan penetapan pemasangan perambuan lalu lintas angkutan laut dan udara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; d. melakukan pendaftaran/registrasi sarana angkutan laut dan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. penertiban, pengawasan dan upaya pencegahan kerusakan lingkungan laut dan udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara.
-7Paragraf 2 Seksi Perijinan dan Pengawasan Pasal 16 (1) Seksi Perijinan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara dibidang perijinan dan pengawasan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Perijinan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugastugas dinas dibidang perijinan dan pengawasan; b. pemberian rekomendasi, ijin usaha angkutan, trayek, berlayar, pas kapal, tariff, dan ijin lain yang berhubungan dengan perhubungan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perijinan dan pengawasan sesuai ketentuan yang ditetapkan; d. menyelenggarakan sosaialisasi, evaluasi, pemberdayaan dan pengendalian pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perijinan dan pengawasan sesuai ketentuan yang ditetapkan; e. melaksanakan pengawasan dan perijinan terhadap pembangunan di sekitar bandar udara; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara sesuai dengan bidang tugasnya; g. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara sesuai bidang tugasnya; h. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara sesuai standar yang ditetapkan. Bagian Kelima Bidang Informatika dan Telekomunikasi Pasal 17 (1) Bidang Informatika dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Informatika dan Telekomunikasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan konsep dan kebijakan pengolahan data jaringan dibidang informatika dan telekomunikasi; b. pemberian rekomendasi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. pengembangan jaringan informatika dan telekomunikasi; d. perencanaan dan pengendalian jaringan informatika dan telekomunikasi; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informatika dan Telekomunikasi terdiri atas : a. Seksi Teknologi Informasi; b. Seksi Pengolahan Data Elektronik; dan c. Seksi Telekomunikasi. Paragraf 1 Seksi Teknologi Informasi Pasal 19 (1) Seksi Teknologi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dan Telekomunikasi dibidang teknologi informasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a. menyusun program dalam menyelenggarakan teknologi dan informasi;
-8b. melaksanakan koordinasi, dan kerjasama untuk menyelenggarakan teknologi dan informasi pada instansi/lembaga lain; c. mengadakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dalam penyelenggaraan teknologi dan informasi; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Seksi Pengolahan Data Elektronik Pasal 20 (1) Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dan Telekomunikasi dibidang pengolahan data elektronik. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan dan menyusun pengolahan data elektronik; b. melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan instansi/lembaga dalam pengolahan data elektronik; c. melaksanakan pembinaan, dan pengawasan pada pengolahan data elektronik; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Seksi Telekomunikasi Pasal 21 (1) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dan Telekomunikasi dibidang telekomunikasi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan pemantauan dan penertiban jaringan telekomunikasi; b. menghimpun dan mengolah data jaringan telekomunikasi; c. memproses rekomendasi ijin pendirian tower telekomunikasi; d. memproses pemberian ijin penjualan perangkat telekomunikasi; e. memproses pemberian ijin rekomendasi ijin dalam penggunaan frekwensi radio, radio amatir, wartel dan internet; f. penyusunan dan penetapan rencana umum telekomunikasi; g. perencanaan pengembangan jaringan telekomunikasi; h. melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi radio, ORARI dan RAPI serta telekomunikasi; i. penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal; j. penertiban pelanggaran ketentuan sertifikasi alat komunikasi; k. pengaturan pemakaian spektrum frekwensi radio lokal; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Informatika dan Telekomunikasi. Bagian Keenam Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 22 (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas, menyusun rencana kegiatan bidang sarana prasarana lalu lintas serta menyelenggarakan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi terhadap kenderaan bermotor. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan rencana kegiatan sarana dan prasarana perhubungan; b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan; c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan prasarana perhubungan; d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
-9e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang sarana dan prasarana perhubungan; f. memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas : a. Seksi Pengujian; dan b. Seksi Terminal. Paragraf 1 Seksi Pengujian Pasal 24 (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibidang pengujian kendaraan bermotor. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian menyelenggarakan fungsi : a. menyusun kebijakan sarana dan prasarana pengujian kenderaan bermotor; b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengujian kenderaan bermotor; c. melakukan pemeliharaan alat pengujian kenderaan bermotor; d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengujian kenderaan bermotor; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Terminal Pasal 25 (1) Seksi Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibidang terminal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Terminal menyelenggarakan fungsi : a. mengadakan penelitian dan survey lokasi terminal Kabupaten; b. merencanakan pembangunan terminal; c. melaksanakan pemeliharaan fisik terminal; d. pembangunan dan pemeliharaan terminal; e. pengelolaan retribusi terminal; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Pasal 26 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau pelaksana teknis penunjang sebagian tugas dan kegiatan Dinas. (2) Pembentukan dan tata kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 10 -
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27 (1) Pada Dinas dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja . (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III TATA KERJA Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsinal di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 29 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- 11 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 18 April 2011 Pj. BUPATI MANDAILING NATAL, ttd. ASPAN SOFIAN Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 18 April 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd. GOZALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 55 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL,
SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP PENATA Tk.I NIP. 19781202 199711 1 001
