BUPATI MANDAILING NATAL PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL Nomor : 11 Tahun 2011 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ dan Nomor 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengatasi berbagai permasalahan serta kendala teknis dalam pengadaaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Mandailing Natal perlu disusun suatu petunjuk teknis; b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3956); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 28). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran; 6. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BLPBJ adalah Bagian Layanan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal; 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
8.
9. 10. 11.
12. 13.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 15. Kementeraian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) BAB II ORGANISASI PENGADAAN Pasal 2 Pengguna Anggaran (1)
Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan di website Kabupaten Mandailing Natal, Papan Pengumuman resmi dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; c. menetapkan PPK; d. menetapkan Pejabat Pengadaan; e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; f. menetapkan : 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); g. mengawasi pelaksanaan anggaran h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; k. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD; l. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; m. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
n. o. p. q.
(2)
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; r. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); s. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; t. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; u. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; v. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; w. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan x. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan, PA dapat : Perpres psl 8 (2) a. menetapkan tim teknis; dan/atau b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes. Pasal 3 Kuasa Pengguna Anggaran
(1)
Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran; -----permendagri 59 psl 11 (1) (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD;-ri 59 psl 11 (3) (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU); f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.;--- permendagri 59 (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; ;--- permendagri ) (5) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Bupati. --erpres 54 psl 10(3)\ Pasal 4 Pejabat Pembuat Komitmen (1) (2)
PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; --- perpres 54 psl 12(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. Rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak;
(3)
(4)
(5)
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. --- pe Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan, PPK dapat : a. mengusulkan kepada PA/KPA; 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. --- -perpres 54 psl 11(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan (Bendahara/Verifikator/Pejabat Penandatangan SPM); dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah : a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. --- -perpr Pasal 5 Hubungan PA, KPA, PPK & PPTK
(1)
Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka : a. PA menunjuk KPA; b. KPA bertindak sebagai PPK; c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK. –SE Mendagri dan LKPP (2) Dalam hal kegiatan pada SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK. –a gri dan LKPP Pasal 6 ULP/Pejabat Pengadaan (1) (2)
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja; Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan; (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer); – (5) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk ULP: 1. menjawab sanggahan; 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h. khusus Pejabat Pengadaan: 1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/Pimpinan Institusi; dan j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. –Perpres 54 psl 17 (2) (6) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. Perubahan HPS; dan/atau b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan –Perpres 54 psl 17 (3) (7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK; b. Pengelola keuangan (Bendahara/Verifikator/Pejabat Penandatangan SPM); dan c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. –Perpres 54 psl 17 (7) (8) Kelompok Kerja pada ULP diangkat oleh Kepala SKPD yang instansinya sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Surat Keputusan;
Pasal 7 Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; –Perpres 54 psl 18 (2) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan setara dengan Panitia PHO/FHO (Provisional Hand Over/Final Hand Over ) atau Panitia Pemeriksa Barang atau sebutan sejenis lainnya. (3) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan –Perpres 54 psl 18 (4) f. tidak menjabat sebagai penyimpan/pengurus barang. (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Perpres 54 psl 18 BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN Pasal 8 (1) Pengadaan barang / jasa pemerintah dalam peraturan ini meliputi : a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; d. Jasa Lainnya..–Perpres 54 psl 4 (2) Dokumen Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dan Dokumen Pendukung Lainnya disampaikan oleh PPK kepada Kelompok Kerja pada ULP dalam bentuk hardcopy dan softcopy; (3) Sebelum pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, PA/KPA menyampaikan Surat Pengantar yang isinya sekurang-kurangnya memuat : a. Nama Paket Pekerjaan; b. Nomor dan Tanggal DPA pada Paket pekerjaan dimaksud; c. Sumber Dana; d. Total Nilai dan Rincian Pagu Anggaran; e. Total Nilai dan Rincian HPS; f. Nama, NIP, Pangkat/Golongan PPK pada pekerjaan dimaksud; g. Kualifikasi dan Klasifikasi ( Bidang dan Sub Bidang ) yang dipersyaratkan dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa dimaksud; h. Masa Pelaksanaan Pekerjaan; i. Lokasi Pekerjaan; j. Metode Pelaksanaan; k. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; l. Metode Evaluasi Penawaran; m. Jenis Kontrak meliputi Cara Pembayaran, Pembebanan Tahun Anggaran, Sumber Pendanaan dan Jenis Pekerjaan;
BAB IV PENGUMUMAN Pasal 9 (1) (2)
(3)
(4)
PA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa dalam website Kabupaten Mandailing Natal, Papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui LPSE; Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi : a. Nama dan alamat pengguna anggaran; b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. Lokasi pekerjaan; d. Perkiraan besaran biaya. –Perpres 54 psl 25 (2) Penayangan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sampai dengan berakhirnya perjanjian / kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang / Jasa; Penyampaian Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dalam file (softcopy) dengan format .pdf Pasal 10 Metode Pengadaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6) (7)
Metode Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan : a. Pelelangan, yang terdiri dari Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; d. Sayembara/Kontes. Metode Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan : a. Pelelangan yang terdiri dari Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas dan Pemilihan Langsung; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung. Metode Jasa Konsultansi dilakukan dengan : a. Seleksi yang terdiri dari Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; b. Penunjukan Langsung; c. Pengadaan Langsung; d. Sayembara. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan; PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
Pasal 11 Tanda Bukti Perjanjian (1)
(2)
(3) (4)
(5)
Tanda bukti perjanjian terdiri atas; a. Bukti pembelian; b. Kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. Surat Perjanjian. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dilampirkan dengan kuitansi dan dokumen pendukung lainnya; Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 12
(1)
(2)
Komposisi kelompok kerja pada ULP terdiri dari : a. Ketua (Bagian LPBJ/SKPD/SKPD Lainnya); b. Sekretaris (Bagian LPBJ/SKPD/SKPD Lainnya); c. Anggota (Bagian LPBJ/SKPD/SKPD Lainnya). Keanggotaan Kelompok Kerja pada ULP yang berasal dari SKPD/SKPD Lainnya merupakan personil yang diperbantukan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa wajib aktif selama proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut berlangsung Pasal 13
Kualifikasi usaha jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : a. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi gred 2 s/d 4 termasuk dalam usaha kecil; gred 5 termasuk dalam usaha menengah (non kecil), dan gred 6 dan 7 termasuk dalam usaha besar (non kecil); b. Usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan pekerjaan konstruksi gred 2 termasuk dalam usaha kecil, gred 3 termasuk dalam usaha menengah (non kecil), dan gred 4 termasuk dalam usaha besar (non kecil).SE- PU 16 Tahun 2010 Pasal 14 (1)
(2) (3)
Untuk menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa maka mulai Tahun Anggaran 2011 ini untuk Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya pada SKPD wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (e-Procurement); Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerjasama atau menggunakan LPSE terdekat; Untuk Pekerjaan Konstruksi pada SKPD dapat dilaksanakan secara Elektronik (eProcurement) atau Semi Elektronik (semi e-Procurement).
BAB V PEMBIAYAAN DAN DUKUNGAN OPERASIONAL Pasal 15 SKPD wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi : a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa; b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. –Perpres 54 psl 23 ( Pasal 16 Kelompok Kerja dalam tugas operasionalnya dapat menggunakan fasilitas dan peralatan kantor dari SKPD yang bersangkutan untuk kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa.
BAB VI SANGGAHAN BANDING DAN PELAPORAN Pasal 17 (1)
(2) (3) (4)
Penyedia Barang Jasa yang tidak puas dengan jawaban Sanggahan dari ULP dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban Sanggahan; Penyedia Barang Jasa yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding; Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua perseribu) dari Nilai Total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Dalam memberikan jawaban atas Sanggahan Banding, Bupati dapat dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pasal 18
(1) (2)
Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara berkala (setiap semester) realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati Mandailing Natal melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan menyampaikan Laporan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
(1) (2)
Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD; Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kepanitiaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Ditetapkan di Panyabungan pada tanggal 08 April 2011 Pj. BUPATI MANDAILING NATAL,
dto ASPAN SOFIAN Diundangkan di Panyabungan pada tanggal 08 April 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd
GOZALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB MANDAILING NATAL
SAMUEL SIMANGUNSONG, SSTP Penata Tk. I NIP. 19781202 199711 1 001
