KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Panyabungan,Os Juni 2015. Nomor Sifat Lampiran Perihal
:IL18 /KPU-Kab-002.434826NI/2015 : Penting / Segera : 4 (spat) lembar. : Penugasan Sekretaris dan Anggota Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. —
Kepada : Yth . Sdr. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Mandailing Natal. diTempat.
Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan itu, sebagai mana tertuang pada Pasal 46 ayat (1), s/d (8), Pasal 47 ayat (1) dan (2) , Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 dan sesuai pula dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, nomor 126/KPUKab.002.434826/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, perihal Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Calon Sekretaris PPK dan PPS serta Staf Sekretariat, yang ditujukan kepada PPK dan PPS dan tembusannya antara lain kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Mandailing Natal. Maka Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta kepada Saudara Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan Pegawainya sebagai Sekretaris PPS dan Anggota Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015, dan menuangkannya dalam suatu Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah, untuk persyaratan Sekretaris dan Staf sekretariat PPS agar berpedoman pada Petunjuk Teknis terlampir.Surat Keputusan dimaksud disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mandailing Natal masing-masing 1 (satu) Lembar. Mengingat pentingnya Surat Keputusan dimaksud,maka untuk itu diharapkan kepada Saudara agar dalam waktu segera dapat menyampaikannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui PPS atau PPK, guns sebagai bahan pengusulan Honor PPS dan Sekretariat. Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucap kan terima kasih. .
Tembusan : 1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan 2. Bupati Mandailing Natal di Panyabungan 3. Ketua Panwas Kab. Mandailing Natal di Panyabungan 4. Camat se-Kabupaten Mandailing Natal 5. Pertinggal.
Sekretariat PPS
Pasal 46 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala
desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b.
independen dan tidak berpihak;
c.
sehat jasmani dan rohani.
(5 ) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: a.
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
b.
independen dan tidak berpihak;
c.
sehat jasmani dan rohani.
(6) Sekretaris dan. staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya. ( 7)
Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a.
1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
b.
1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
(8) Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPS.
Pasal 47 (1) Togas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), meliputi: a.
membantu pelaksanaan tugas PPS;
b.
memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
c.
melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
d.
memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
Pasal 48 (1)
Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
(2)
Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan beserta Pemilihan perlengkapan menyiapkan kelengkapan administrasinya.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Panyabungan, 23 Mei 2015. Nomor Sifat Lampiran Perihal
126 /KPU -Kab-002.434826/ V/ 2015. : Penting. : 5 (lima) lembar. : Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Calon Sekretaris PPK dan PPS serta staf Sekretariat.
Kepada : Yth . Sdr. 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) se — Kabupiaten Mandailing Natal diTempat.
Sesuai dengan surat kami Nomor : 118/KPU-Kab.002,434826/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, perihal Pengusulan Calon Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan staf Sekretariat. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal — hal sebagai berikut : 1. Untuk pengusulan Sekretaris PPK dan staf Sekretariat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015 agar berpedoman pada Pasal 126 ayat (1), Undang — Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, PPK, Panwaslu a. Kecamatan dan PPS. Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, PPK, b. Panwaslu Kecamatan dan PPS. 3. Untuk itu diharapkan kepada Saudara agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Camat dan Kepala Desa/ Lurah diwilayah kerja Saudara. 4. Persyaratanpenugasan sekretaris PPK dan sekretariat juga berpedoman pada Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf a, b, c, dan d, ayat (5) huruf a dan b, ayat (6), (7), (8), (9) huruf a dan b serta ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015. 5. Untuk persyaratan pengusulan sekretaris PPS dan sekretariat berpedoman pada Pasal 46 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf a, b, dan c, ayat (5) huruf a, b, dan c, ayat (6) huruf a dan b serta ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015,( foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum terlampir). Demikian disampaikan untuk dimaklumi seperlunya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Tembusan : 1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan 2. Bupati Mandailing Natal di panyabungan 3. Camat se-Kabupaten Mandailing Natal 4. Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Mandailing Natal. 5. Pertinggal
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat/tanggal lahir Pangkat/Gol.ruang Jabatan Unit Kerja Alamat
C Dengan ini menyatakan bahwa saya, sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( Aparatur Sipil Negeri ) tidak pernah dijatuhi hukuman (sanksi) disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa tegoran tertulis dalam kategori sedang dan berat.
Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya guna untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2015.
2015 Yang membuat Pernyataan
