PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAIMANA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penguatan

kewenangan,

efisiensi,

efektivitas,

akuntabilitas

kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik; b. bahwa

untuk

mewujudkan

kepemerintahan

yang

baik

sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu didukung dengan

kelembagaan

perangkat

daerah

yang

proporsional

sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kondisi objektif daerah; c. bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan, tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

Kabupaten

Kaimana

dengan

Peraturan

Daerah; Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian

(Lembaran

Negara

Republik

1

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2001

Nomor

135,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,

Kabupaten

Teluk

Wondama

di

Provinsi

Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

2005

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

108,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

2

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan

Indonesia

atas

Nomor 100

Peraturan

Tahun

2000

Pemerintah tentang

Republik

Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan

dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

112,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

138,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

159,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4588); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia

dan

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat

Daerah

dan

Peraturan

Pemerintah

3

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Dalam Negeri; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN PEMBENTUKAN

DAERAH

KABUPATEN

ORGANISASI

DAN

KAIMANA

TATA

KERJA

TENTANG PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kaimana;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana;

3.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaimana yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mencerminkan kemitraan;

4.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat;

5.

Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana;

6.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaimana;

4

7.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;

8.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

yang

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan Pemerintahan yang teridiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Distrik dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah; 9.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah;

10. Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

yang

selanjutnya

disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah; 11. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah; 12. Lembaga Teknis Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana yang berbentuk Badan dan Kantor; 13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaimana sebagai Perangkat Daerah; 14. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah; 15. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Distrik; 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah; 17. Kelompok

Jabatan

Fungsional

adalah

Kelompok

Jabatan

Fungsional

pada

Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana. Pasal 3 (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Satuan Polisi Pamong Praja; f.

Distrik; dan

g. Kelurahan.

5

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Badan dan Kantor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 5 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;

b.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

c.

Pengelolaan

sumber

daya

aparatur,

keuangan,

prasarana

dan

sarana

pemerintahan daerah serta asset daerah; d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 7 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 1.

Sekretaris Daerah;

2.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian yaitu : a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum dan Organisasi; c. Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

6

3.

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) bagian yaitu : a. Bagian Umum; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Pengelola Keuangan Daerah; d. Bagian Pengelolaan Asset Daerah.

4.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8 Masing-masing bagian dalam Pasal 7 angka 2 huruf a, b, c, dan angka 3 huruf a, b, c, d, membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan susunan sebagai berikut : 1.

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah; c. Sub Bagian Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

2.

Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Organisasi; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum.

3.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat, membawahi : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan; c. Sub Bagian Pemanfaatan Teknologi dan Sumber Daya.

4.

Bagian Umum, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

5.

Bagian Kepegawaian, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Mutasi; c. Sub Bagian Pengembangan.

6.

Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah, membawahi : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Akuntansi.

7.

Bagian Pengelolaan Asset Daerah, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian; b. Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan.

7

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pembantu DPRD; (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10 Sekretariat

DPRD

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

administrasi

dan

penatalaksanaan urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a.

Fasilitasi rapat anggota DPRD;

b.

Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;

c.

Pelayanan administrasi dan pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 12 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 1.

Sekretaris DPRD;

2.

Bagian Persidangan;

3.

Bagian Umum.

Pasal 13 Masing-masing Bagian dalam Pasal 12 angka 2 dan 3, membawahi 2 (dua) sub bagian dengan susunan sebagai berikut : 1.

Bagian Persidangan, membawahi : a. Sub Bagian Persidangan; b. Sub Bagian Risalah.

2.

Bagian Umum, membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan

8

Pasal 14 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15 (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata; (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16 Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;

b.

Pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

teknis

di

bidang

pendidikan,

kebudayaan dan pariwisata; c.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mencakup pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan;

d.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adat, kesenian dan budaya daerah;

e.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan obyek wisata;

f.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana wisata;

g.

Pelaksanaan

pembinaan

dan

pengembangan

permuseuman,

penataan

dan

pelestarian situs sejarah dan kepurbakalaan;

9

h.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas;

j.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.

Bagian Tata Usaha, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Program. c. Sub bagian Pengelolaan Keuangan

3.

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi : a. Seksi Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Menengah.

4.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi : a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; b. Seksi Pemuda dan Olahraga.

5.

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : a. Seksi Prasarana Pendidikan; b. Seksi Pemeliharaan.

6.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : a. Seksi Kebudayaan; b. Seksi Pariwisata.

7.


Pasal 19 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 20 (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana; (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

10

Pasal 21 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana;

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana yang mencakup penyehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan ibu dan anak, sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan Keluarga Berencana;

c.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan;

d.

Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat;

e.

Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan dan Keluarga Berencana;

f.

Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi dan Keluarga Berencana;

g.


h.


i.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.

Bagian Tata Usaha, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Program. c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan

3.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; b. Seksi Penyediaan Farmasi dan Obat.

4.

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

5.

Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, membawahi : a. Seksi Gizi; b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.

6.

Bidang Keluarga Berencana, membawahi : a. Seksi Kesejahteraan Keluarga; b. Seksi Kesehatan Keluarga.

11

7.


Pasal 24 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 25 (1) Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

merupakan

unsur pelaksana

di

bidang

kehutanan dan perkebunan; (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang kehutanan dan perkebunan;

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kehutanan dan perkebunan yang mencakup

perlindungan

pengembangan

sumber

hutan, daya

produksi,

lahan,

budidaya

teknologi

dan

tanaman

industri,

penyuluhan,

komoditi

kehutanan dan perkebunan serta pelestrarian lahan kehutanan dan perkebunan; c.

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perlindungan dan pelestarian sumber daya kehutanan dan perkebunan;

d.


e.


f.


12

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 28 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.


3.

Bidang Kehutanan, membawahi : a. Seksi Perencanaan Hutan b. Seksi Produksi dan Pembinaan Hutan.

4.

Bidang Perkebunan, membawahi : a. Seksi Budidaya dan Peningkatan Produksi Tanaman Industri; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.

5.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, membawahi : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; b. Seksi Teknologi dan Penyuluhan.

6.


Pasal 29 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Pertanian dan Peternakan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana di bidang pertanian dan peternakan; (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31 Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertanian dan peternakan.

13

Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang pertanian dan peternakan;

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pertanian dan peternakan yang mencakup budidaya tanaman pangan dan peternakan, hortikultura, pembibitan, bimbingan usaha, peningkatan mutu produksi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya lahan, kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan peternakan serta pemasaran produksi;

c.

Pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

sumber

daya

pertanian

dan

peternakan; d.


e.


f.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 33 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.


3.

Bidang Pertanian, membawahi : a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Lahan.

4.

Bidang Peternakan, membawahi : a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Produksi; b. Seksi Kesehatan Hewan.

5.


6.


Pasal 34 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14

Bagian Kelima Dinas Perikanan dan Kelautan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 35 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana di bidang perikanan dan kelautan; (2) Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

dipimpin

oleh

Kepala

Dinas

yang

dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36 Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang perikanan dan kelautan; b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perikanan dan kelautan yang mencakup budidaya, usaha dan penangkapan, perlindungan, pengolahan dan konservasi sumber daya perikanan dan kekayaan laut, peningkatan mutu, penyuluhan dan pemasaran produksi; c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemberdayaan dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan pesisir; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas; f.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 38 Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.


3.

Bidang Perikanan, membawahi : a. Seksi Bina Usaha dan Penangkapan; b. Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.

15

4.

Bidang Kelautan, membawahi : a. Seksi Pengolahan Kekayaan Laut; b. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam dan Konservasi.

5.


6.


Pasal 39 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 40 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang pekerjaan umum dan perhubungan; (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perhubungan.

Pasal 42 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan

program

dan

perencanaan

di

bidang

pekerjaan

umum

dan

perhubungan; b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pekerjaan umum dan perhubungan yang mencakup penetapan lokasi permukiman, pelabuhan, jalan dan jembatan, prasarana perhubungan serta prasarana umum lainnya;

c.

Pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan milik pemerintah;

d.

Pelaksanaan survey dan perencanaan pembangunan jaringan air bersih, sarana lingkungan serta jaringan listrik kampung;

e.

Pelaksanaan pembangunan perumahan serta pengujian dan pengendalian mutu;

16

f.

Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengaturan lalu lintas angkutan darat, laut dan udara serta pengujian alat transportasi;

g.

Fasilitasi dan bantuan terhadap perangkat daerah yang bersifat teknis fungsional;

h.


i.


j.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 43 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.


3.

Bidang Permukiman, membawahi : a. Seksi Pengembangan Permukiman; b. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

4.

Bidang Prasarana, membawahi : a. Seksi Tata Ruang dan Pengendalian; b. Seksi Jalan dan Jembatan.

5.

Bidang Perhubungan, membawahi : a. Seksi Perhubungan Laut dan Udara; b. Seksi Perhubungan Darat/LLAJR.

6.


Pasal 44 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pendapatan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45 (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan dan penerimaan daerah; (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

17

Pasal 46 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan dan penerimaan daerah.

Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang pendapatan dan penerimaan daerah;

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mencakup sumber penerimaan daerah, penyetoran penerimaan daerah, pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;

c.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan dan penerimaan daerah;

d.

Pelaksanaan penataan dan rehabilitasi sumber pendapatan daerah;

e.

Pelaksanaan penyetoran pendapatan dan penerimaan daerah;

f.


g.


h.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 48 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : 1.

Kepala Dinas.

2.


3.

Bidang Pajak Daerah, membawahi : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; b. Seksi Penagihan dan Perhitungan.

4.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi : a. Seksi Penerimaan Retribusi; b. Seksi Penerimaan Lain-lain.

5.


Pasal 49 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 50 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang perencanaan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51 Badan Perencanaan Pembanguan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan.

Pasal 52 Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

51,

Badan

Perencanaan Pembanguan Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b.

Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah serta rencana pengembangan dan perlindungan kawasan strategis daerah;

c.

Penyusunaan perencanaan makro fungsi atau bidang pembangunan sesuai kewenangan daerah.

c.

Penyusunan

Rencana

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD)

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah; d.

Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan;

e.

Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi, pendokumentasian serta penvisualisasian hasil pelaksanaan pembangunan;

f.

Penyiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah (MUSRENBANG);

g.

Pengkoordinasian kerjasama antar daerah;

h.

Pelaksanaan

pengendalian

dampak

lingkungan

serta

pengendalian

dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang; i.


j.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;

k.


19

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 53 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah terdiri dari : 1.

Kepala Badan.

2.


3.

Bidang Data dan Penelitian, membawahi : a. Seksi Data dan Pelaporan; b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

4.

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi : a. Seksi Perencanaan Ekonomi; b. Seksi Perencanaan Sosial Budaya.

5.

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi : a. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Seksi Prasarana Wilayah.

6.


Pasal 54 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pengawasan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 55 (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Badan

Pengawasan

Daerah

dipimpin

oleh

Kepala

Badan

yang

dalam


Pasal 56 Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

daerah

dalam

bidang

pengawasan

umum

terhadap

penyelenggaran

pemerintahan daerah.

20

Pasal 57 Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

56,

Badan

Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b.

Pelaksanaan

pembinaan

umum

di

bidang

pengawasan

yang

mencakup

pemerintahan dan aparatur, pembangunan, keuangan dan asset daerah; c.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;

d.

Pelaksanaan

pengusutan

terhadap

kebenaran

laporan,

pengaduan

atas

penyimpangan dan atau penyalahgunaan keuangan, pembangunan dan asset daerah; e.


f.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badan;

g.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 58 Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari : 1.

Kepala Badan.

2.


3.

Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahi : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan; b. Seksi Pengawasan Aparatur.

4.

Bidang Pengawasan Pembangunan, Keuangan dan Asset Daerah, membawahi : a. Seksi Pengawasan Pembangunan; b. Seksi Pengawasan Keuangan dan Asset Daerah.

5.


Pasal 59 Struktur Organisasi

Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21

Bagian Ketiga Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 60 (1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang catatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana; (2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61 Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah

tangga

daerah

dalam

bidang

pelayanan

pencatatan

sipil

dan

kependudukan.

Pasal 62 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan

program

dan

perencanaan

di

bidang

pencatatan

sipil

dan

kependudukan; b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pelayanan dan pencatatan berbagai jenis akta, status kependudukan dan kewarganegaraan;

c.

Pelaksanaan berencana,

penyuluhan pemberdayaan

dan

pengendalian

keluarga,

mobilitas

kesehatan

penduduk,

reproduksi

serta

keluarga penyajian

informasi kependudukan; d.

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan analisis;

e.


f.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan kantor;

g.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 63 Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari: 1.

Kepala Kantor.

2.

Sub Bagian Tata Usaha;

3.

Seksi Catatan Sipil

4.

Seksi Pendaftaran dan pengendalian penduduk;

5.

Seksi Data Pelaporan;

6.


22

Pasal 64 Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kantor Tenaga Kerja Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 65 (1) Kantor Tenaga Kerja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang ketenagakerjaan; (2) Kantor Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66 Kantor Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 67 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kantor Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang ketenagakerjaan;

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketenagakerjaan yang mencakup pemantauan, pengawasan, pendataan dan pengendalian tenaga kerja, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta sengketa kerja,

c.

Pelaksanaan penyuluhan ketenagakerjaan;

d.

Fasilitasi balai latihan kerja;

e.

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f.


g.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 68 Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja terdiri dari : 1.

Kepala Kantor;

2.


3.

Seksi Pemantauan dan Pengawasan;

23

4.

Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan;

5.

Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;

6.


Pasal 69 Struktur Organisasi Kantor Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 70 (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kedudukan sebagai

unsur

pelaksana

di

bidang

kesatuan

bangsa

dan

perlindungan

masyarakat; (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71 Kantor

Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan

Masyarakat

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 72 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan

program

dan

perencanaan

di

bidang

kesatuan

bangsa

dan

perlindungan masyarakat; b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang mencakup pembinaan kesatuan dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan rehabilitasi pasca bencana alam, hubungan antar lembaga dan pemasyarakatan Hak Asasi Manusia serta pengkajian masalah dan issue aktual daerah;

c.

Pelaksanaan perumusan kebijakan perwujudan kesatuan dan pembauran bangsa, ketahanan dan wawasan kebangsaan, hubungan antar lembaga, Hak Asasi Manusia dan pengkajian masalah dan issue aktual daerah serta penanganannya;

d.

Pelaksanaan pembinaan hubungan antar lembaga dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;

24

e.

Pelaksanaan kesiapan dan peringatan dini terhadap ancaman atau bencana, penyelamatan dari bencana dan rehabilitasi pasca bencana;

f.


g.


h.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 73 Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: 1.

Kepala Kantor;

2.


3.

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Hak Asasi Manusia;

4.

Seksi Kesatuan Bangsa;

5.

Seksi Perlindungan Masyarakat;

6.


Pasal 74 Struktur

Organisasi

Kantor

Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan

Masyarakat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 75 (1) Kantor

Perindustrian,

mempunyai

kedudukan

Perdagangan, sebagai

Koperasi

unsur

dan

pelaksana

Usaha di

bidang

Kecil/Menengah perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM); (2) Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76 Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil/ menengah (UKM).

25

Pasal 77 Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

76,

Kantor

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);

b.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM) yang mencakup pemantauan, pengawasan, pendataan dan pengendalian harga, jenis dan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis, usaha kerajinan rakyat, industri kecil dan menengah, pemasaran produksi kerajinan, koperasi dan usaha kecil/menengah;

c.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang kemetrologian dan perlindungan konsumen;

d.

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah (UKM);

e.


f.


g.


Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 78 Susunan

Organisasi

Kantor

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

Usaha

Koperasi

dan

Usaha

Kecil/Menengah terdiri dari : 1.

Kepala Kantor;

2.


3.

Seksi Perindustrian dan Perdagangan ;

4.

Seksi Penanaman Modal;

5.

Seksi Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (UKM);

6.


Pasal 79 Struktur

Organisasi

Kantor

Perindustrian,

Perdagangan,

Kecil/Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26

Bagian Ke Tujuh Kantor Kesejahteraan Sosial Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 80 (1) Kantor Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana di bidang Kesejahteraan Sosial; (2) Kantor

Kesejahteraan

Sosial

dipimpin

oleh

Kepala

Kantor

yang

dalam


Pasal 81 Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 82 Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

81,

Kantor

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial; b. Pelaksanaan Bantuan dan pengendalian korban bencana alam ,Repatriasi dan gejolak Sosial yang timbul pada masyarakat; c. Pelaksanaan program kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; d. Pelaksanaan bantuan dan pengendalian serta penanggulangan korban bencana alam ,repatriasi dan gejolak sosial yang timbul pada masyarakat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 83 Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial terdiri dari : 1.

Kepala kantor

2.

Sub Bagian Tata Usaha

3.

Seksi-seksi a. Seksi Pendataan dan Pelaporan; b. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial; c. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;

Pasal 84 Struktur Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27

BAB VI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 85 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; (2) Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dipimpin

oleh

Kepala

Satuan

yang

dalam


Pasal 86 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 87 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

b.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;

c.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d.

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur penegak hukum lainnya;

e.

Pengawasan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga/badan hukum dan atau institusi lainnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

f.


g.

Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Satuan;

h.


28

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 88 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 1.

Kepala Satuan;

2.


3.

Seksi Pengamanan dan Informasi;

4.

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

6.


Pasal 89 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DISTRIK Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 90 (1) Distrik merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum di wilayah kerja tertentu; (2) Distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91 Distrik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

sesuai

karakteristik

wilayah,

kebutuhan

daerah

dan

tugas

91,

Distrik

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan

program

perencanaan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; b.

Pelaksanaan pembinaan umum di wilayah kerjanya yang mencakup ideologi negara dan kesatuan bangsa, ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan serta kerukunan hidup antar umat beragama;

c.

Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pembangunan

dan

swadaya masyarakat di wilayah kerjanya; d.

Fasilitasi pengembangan perekonomian Kampung/Kelurahan;

29

e.

Pemantauan, pengawasan dan pengkoordinasian lintas bidang kegiatan dengan perangkat teknis di daerah;

f.

Penyelenggaraan

dan

perlombaan/penilaian kependudukan,

pembinaan

penataan

Kampung/Kelurahan

administrasi

tingkat

Kampung/Kelurahan,

Kampung/Kelurahan, Distrik,

inventarisasi

administrasi asset

dan

kekayaan daerah; g.

Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Perwakilan Kampung, pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Kampung dan Badan Perwakilan

Kampung,

perselisihan

antar

kerjasama Kampung

antar

Kampung/Kelurahan,

serta

penyusunan

penyelesaian

produk

hukum

Kampung/Kelurahan; h.

Pengevaluasian dan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung;

i.

Pemberian pertimbangan pengangkatan Lurah;

j.


k.

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Distrik;

l.


Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 93 Susunan Organisasi Distrik terdiri dari : 1.

Kepala Distrik;

2.

Sekretaris Distrik;

3.

Seksi Pemerintahan;

4.

Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum;

5.

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung/Kelurahan;

6.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

7.

Seksi Pelayanan Umum

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 94 Struktur Organisasi

Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30

BAB VIII KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 95 (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana pemerintahan umum yang berkedudukan dalam wilayah Distrik; (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Distrik.

Pasal 96 Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayahnya yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah melalui Distrik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 97 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b.

Pemberdayaan masyarakat;

c.

Pelayanan masyarakat;

d.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e.

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan;

g.


h.

Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Kelurahan;

i.


Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 98 Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari: 1. Lurah; 2. Sekretaris Lurah; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Pembangunan; 6. Seksi Pelayanan Masyarakat.

31

Pasal 99 Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH Pasal 100 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 101 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 102 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui pimpinan organisasi perangkat daerah. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA KERJA Pasal 103 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pimpinan organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing; (2) Setiap

pimpinan

organisasi

perangkat

daerah

melaksanakan

pengawasan

terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32

(3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya; (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan

masing-masing

serta

menyampaikan

laporan

secara

berkala

pada

waktunya; (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit kerja dalam organisasi perangkat daerah dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut; (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; (7) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahan, mengadakan rapat perencanaan dan evaluasi kegiatan secara berkala; (8) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugastugas Kepala

Daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; (9) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (10) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang lebih senior untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Daerah; (11) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian yang lebih senior sesuai pembidangan masing-masing untuk melaksanakan tugas-tugas Asisten Sekretaris Daerah; (12) Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu

Kepala

Bagian

yang

lebih

senior

dalam

Sekretariat

DPRD

untuk

melaksanakan tugas-tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (13) Dalam hal Kepala Dinas/Kepala Badan berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (14) Dalam hal Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kantor/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

33

(15) Dalam hal Kepala Distrik berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Distrik untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Distrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (16) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris Lurah untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 104 (1) Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Gubernur atas hasil penilaian objektif tim penilai yang dibentuk Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur; (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas hasil penilaian objektif tim penilai yang dibentuk Gubernur atas usul Kepala Daerah; (3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik ditetapkan oleh Kepala Daerah; (4) Kepala Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Distrik; (5) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sekretaris Distrik, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul masingmasing pimpinan organisasi perangkat daerah; (6) Penetapan dan pemberhentian pejabat organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ESELONISASI Pasal 105 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon IIa; (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIb; (3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIa; (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah jabatan Eselon IVa; (5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb;

34

(6) Kepala Distrik adalah jabatan Eselon IIIa, diberlakukan secara langsung kepada pejabat Kepala Distrik yang telah berpangkat minimal Penata Tingkat I, golongan ruang (III/d); sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Kepala Distrik adalah jabatan Eselon IIIb; (7) Sekretaris Distrik adalah jabatan Eselon IIIb, diberlakukan secara langsung kepada pejabat Sekretaris Distrik yang telah berpangkat minimal Penata, golongan ruang (III/c) dan disesuaikan dengan eselonisasi jabatan Kepala Distrik bersangkutan; sebelum berpangkat minimal pada eselon tersebut, Sekretaris Distrik adalah jabatan Eselon IVa.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 106 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 107 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai kedudukan, tugas dan fungsi satuan unit kerja dalam lingkup organisasi perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 108 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kaimana Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana, Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana dinyatakan tidak berlaku.

35

Pasal 109 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 21 Februari 2007 BUPATI KAIMANA CAP/TTD HASAN ACHMAD Diundangkan di Kaimana pada tanggal 21 Februari 2007 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA CAP/TTD AGUSTINUS JAMLEAN,BA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2007 NOMOR 2

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya An. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

HARDIN CALVIN OHEE, SH (PLT) PENATA MUDA TK I NIP. 640 029 535

36

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

Recommend Documents